Duta Nusantara Merdeka

Mendes PDTT Terus Perjuangkan Status Perangkat Desa Agar Sejahtera

Redaksi DNM8/06/2023 07:05:00 AMKemendesa Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Bireun

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar terus memperjuangkan status perangkat desa agar hak-haknya terpenuhi dan sesuai beban kerjanya.

Perangkat desa nantinya bisa jadi ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun hal tersebut masih dalam tahap pembahasan yang nanti akan menjadi bagian dalam revisi UU Desa No 6 Tahun 2014.

"Terkait BPJS, honor perangkat, honor kades sedang kita godok. Saya selalu katakan revisi UU Desa jangan bicara tentang masa jabatan saja tapi harus bicara tentang status perangkat desa. Karena selama ini perangkat desa nggak jelas statusnya. ASN bukan, PPPK bukan, honorarium juga bukan," ujar Gus Halim saat meresmikan Wisata Pantai Cemara Desa Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (5/8/2023)

Status perangkat desa harus diperjelas agar posisinya berikut dengan hak yang boleh diterima juga menyesuaikan. Di antara hak tersebut adalah santunan dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan melalui BPJS, hasil kerja sama dengan Kemendes PDTT.

"Status perangkat desa penting banget karena banyak hal yang menjadi terhambat. Kerjanya 24 jam tapi gajinya nggak seberapa. Makanya ini kita pikirkan," tegas Gus Halim.

Niat Gus Halim ini langsung disambut tepuk tangan para perangkat desa yang hadir.

Selain itu, Kepala Pusat PPMDDTT M Yusra dan pejabat setempat seperti Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan, Anggota Komisi V DPR Ruslan M Daud, Camat Gandapura Azmi, dan Geuchik Gampong Lingka Kuta Surya Dharma mengamini hal tersebut.

Diketahui santunan dan JHT dari BPJS yang sudah berjalan selama ini adalah diperuntukkan pada Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

Para pendamping yang gugur dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan santunan, yang merupakan hasil dari kerja sama antara Kemendes PDTT dengan BPJS.

Jika status perangkat desa telah diperjelas, maka bukan tidak mungkin hal tersebut juga dapat diterapkan baik untuk kepala desa maupun lainnya.

Terkait dengan status perangkat desa, Kemendes PDTT tidak menjadi aktor tunggal dalam penentunya. Ada juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki wewenang terkait hal tersebut sehingga perlu komunikasi dan pembahasan lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan. (Arianto)

Gus Halim Optimis Bakal Sukses Wisata Bukit Cinta Santewan Indah

Redaksi DNM8/05/2023 05:49:00 PMKemendesa Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Bireuen

Wisata Bukit Cinta Santewan Indah yang ada di Desa Geulanggang Gampong Kecataman Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh diyakini bakal sukses menarik animo wisatawan.

Meski modal awalnya hanya Rp200 juta, nilai investasinya diprediksi bisa mencapai miliaran rupiah.

Demikian ucap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat acara peletakan batu pertama Wisata Bukit Cinta Santewan Indah, Jumat (4/8/2023).

"Nilai investasinya pasti miliaran meskipun modal rupiahnya hanya Rp200 Juta. Ini nanti bukan diinvestasikan kepala desa tapi warga desa. Karena memang pembangunan wisata ini hasil dari gotong royong warga desa dibantu dengan dana desa dan kepala desa sebagai pengelola keuangannya," kata menteri yang akrab disapa Gus Halin ini.

Selain mempunyai potensi alam yang luar biasa, Faktor lain yang membuat Gus Halim yakin akan suksesnya Wisata Bukit Cinta Santewan Indah adalah adanya transparansi terkait dengan keuangannya.

Terlebih semangat gotong royong masyarakat setempat akan menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat atas wisata tersebut.

Gus Halim pun memastikan untuk terus membantu agar Wisata Bukit Cinta Santewan Indah dapat berhasil dan maju pesat. Ia akan memanfaatkan posisinya sebagai Mendes PDTT untuk bantuan dalam pengembangan wisata serta kolaborasi dengan kementerian lain.

"Saya bersama pak Ruslan akan berusaha maksimal. Saya akan koordinasi dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga 2024 harus ada progres bagus lagi di tempat ini," terang Gus Halim.

Senada dengan Gus Halim, Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan meyakini wisata ini akan meningkatkan ekonomi warga desa tersebut.

"Harapannya dapat mendongkrak Pemasukan ekonomi warga kampung. Kita harap wisatawan bisa hadir dan meramaikan wisata ini," ujar Aulia Sofyan.

Sekadar informasi, wisata alam inidibangun dengan modal Rp200 Juta yang bersumber dari desa serta gotong royong masyarakat setempat. Sementara peralatan berat dalam pembangunan lahan 11 hektare tersebut merupakan bantuan dari Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud.

Selain Mendes PDTT, Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud dan PJ Bupati Bireuen Aulia Sofyan, hadir pula dalam acara tersebut, Kepala Desa Geulanggang Gampong, Teuku Saifunna serta beberapa pejabat setempat. (Arianto)

Gus Halim Tegaskan Peran Pendamping Desa Takkan Berakhir

Redaksi DNM8/05/2023 01:44:00 PMKemendesa Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Bireuen

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan peran pendamping desa tidak akan berakhir, bahkan ketika desa telah mandiri dan Indonesia telah maju.

Karena pendamping desa punya dua tugas berat yang harus selalu diemban, yaitu pendampingan terhadap peningkatan SDM dan pengembangan ekonomi di desa.

"Keberadaan pendamping desa tidak akan pernah selesai. Kalau desa sudah mandiri kalau Indonesia sudah maju, tugas pendamping juga tetap banyak. Karena pembangunan yang paling kompleks, sulit, dan banyak tantangan adalah terkait perkembangan ekonomi dan peningkatan SDM," tegasnya dalam Rapat Sinergitas dan Konsolidasi TPP dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh di Aula Hj. Fauziah Convention Hall, Jumat (4/8/2023).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menambahkan, peran pendamping desa tidak hanya strategis dan penting dalam pembangunan desa. Pendamping desa yang berjumlah 35.000 orang juga merupakan pilar ketiga sekaligus penentu besar baik tidaknya hasil kinerja Kemendes PDTT.

Maka dari itu, Gus Halim terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya agar seimbang dengan tugas yang harus dilaksanakan. Ia juga berpesan agar seluruh pendamping desa solid dan saling mendukung satu sama lain.

"TPP harus jadi satu skuadron. Dia tidak akan kuat menjadi pilar kalau terpecah-pecah. Pendamping desa harus solid betul-betul menyatu karena pendamping desa kalau tidak solid tidak akan kuat menopang tugas Kemendes PDTT," ujarnya.

Dalam acara itu Gus Halim menyerahkan santunan dan Jaminan Hari Tua dari BPJS kepada keluarga Almarhum Rasman Halidi PLD Kabupaten Aceh Tengah senilai Rp43.693.299, Almarhumah Sri Mulyati PLD Kab Aceh Timur Rp43.796.011, dan Almarhumah Isnani PLD Kabupaten Aceh Timur Rp43.695.392.

Selain itu juga ada dana solidaritas dari TPP Aceh untuk Almarhumah Isnani sebanyak Rp19.720.000, hasil iuran sukarela yang diyakini Gus Halim sebagai bukti solidnya pendamping desa di provinsi tersebut.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Pusat PPMDDTT M Yusra, PJ Bupati Bireuen Aulia Sofyan, Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bireuen, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, serta ribuan pendamping desa se-Provinsi Aceh. (Arianto)

LAKSI : Aksi Menuntut Mundur Pimpinan KPK Oleh Sejumlah Pihak Patut Di Pertanyakan

Duta Nusantara Merdeka8/04/2023 06:52:00 PM Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perbedaan pendapat antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Puspom TNI terkait OTT di Basarnas diharapkan tidak sampai mengganggu kerja-kerja pemberantasan korupsi. KPK tetap harus melakukan penyelesaian penyelidikan ataupun penyidikan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Perbedaan pendapat antara kedua instansi itu semestinya dapat diatasi dengan duduk bersama, agar dapat bersinergi untuk segera menuntaskan kasus korupsi.selain itu masyarakat meminta agar KPK dan Puspom TNI segera berkomunikasi untuk mencari kesamaan pandangan.

Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi dalam rilisnya yang di bagikan kepada media online mengatakan bahwa adanya polemik soal OTT di instansi Basarnas yang saat ini terjadi tidak boleh dipolitisasi oleh berbagai pihak, sebab KPK diamanahkan oleh Undang-undang untuk menjalankan peran utama sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Kami sangat menyayangkan adanya berbagai intervensi dan narasi-narasi liar yang turut memperkeruh situasi ini, seharusnya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui OTT tidak perlu di persoalkan karena ini bagian dari strategi KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum. Desakan agar pimpinan KPK mundur dari jabatannya karena persoalan ini merupakan hal yang ngawur dan tidak dibenarkan.

KPK kan lembaga independen, jangan diintervensi oleh pihak manapun, harusnya kita dukung KPK agar fokus bekerja memberantas korupsi," seharusnya para pihak tidak menyalahkan pimpinan KPK dalam kasus OTT KPK, kami menilai KPK sudah tepat untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.

Jangan ada politisasi oleh kelompok, oknum dan individu, karena KPK merupakan lembaga yang harus dijaga marwah dan harkatnya," Kami menilai kasus suap di Basarnas yang terjadi saat ini merupakan permasalahan perorangan dan jangan di benturkan kepada kedua institusi.

Jadi OTT KPK jangan dianggap sebagai kriminalisasi atau konspirasi politik. Sebab ini murni penegakan hukum, sudah saatnya bangsa ini berkomitmen terhadap penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi KPK adalah aset bangsa, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi," Kami juga menolak pengunduran diri pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Sebab kami menilai Asep masih sangat di butuhkan di KPK dalam menjalankan tugasnya dalam penindakan terhadap korupsi.

Kami mendukung KPK dan Puspom TNI agar dapat melakukan transformasi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara bersama, terarah dan berkelanjutan. Kami percaya dan mendukung independensi dan netralitas KPK serta mengecam segala bentuk intervensi kepada KPK.

"Azmi menyatakan, jika masalah ini terus berlarut-larut, dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengambil keuntungan. Dia berharap, kegaduhan yang berkembang kini, bisa segera menemukan solusi hukum yang terbaik bagi semua pihak, tanpa harus ada institusi yang merasa kehilangan muka. Kita berharap kedua institusi ini dapat menemukan solusi penyelesaian dan kembali sinergis dalam agenda pemberantasan korupsi seperti apa yang telah dipesankan oleh Presiden Jokowi. **

DANAYA Sukses Gelar Mentoring untuk Personal Development dan Persiapan Beasiswa

Redaksi DNM8/04/2023 06:07:00 PMBeasiswa, Nasional, Pendidikan Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

DANAYA dengan visi "Wujudkan Mimpi dan Membangun Negeri" telah sukses menggelar Mentoring Perdana Gratis secara online melalui platform Zoom, Minggu (30/07/2023). Terdapat 1707 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia telah mendaftar dalam program ini. Deris Nagara selaku Founder DANAYA sekaligus Ketua BEM SIPA Columbia University memandu langsung acara Mentoring Perdana Gratis.

Sebagai pemuda inspiratif dalam bidang Personal Development, yang telah mengabdikan dirinya selama 10 tahun untuk advokasi pendidikan dan pengembangan diri, Deris menginisiasi terbentuknya DANAYA untuk mendorong anak muda agar terus berkembang dan meraih impian pendidikan mereka.

Melalui acara mentoring perdana, Deris mendorong anak-anak muda untuk meningkatkan kualitas diri serta mengenal diri lebih jauh untuk membentuk growth mindset sebagai modal utama melanjutkan pendidikan di luar negeri dan mendapatkan beasiswa.

"Untuk mencapai apa pun dan menemukan tujuan hidup kita, penting untuk meningkatkan nilai diri dan kualitas diri kita. Jika kita ingin mendapatkan beasiswa dan kesempatan lainnya, kita harus membentuk pola pikir kita dan bijaksana untuk mengenal diri sendiri," ujar Deris diawal sesi mentoring.

Peserta Mentoring Perdana Gratis mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang berharga dari Deris Nagara, serta kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya langsung mengenai perjalanan pendidikan dan pengembangan diri.

Deris juga berpesan bahwa Konsep "why" dan "how" menjadi kunci dalam pengembangan diri karena menjadi indikator utama dalam mencapai tujuan hidup dan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Kedepannya, sebagai bentuk komitmen dalam dunia pendidikan, DANAYA juga berencana untuk melaksanakan dua program lainnya dalam waktu dekat, yaitu Special Mentoring bersama Deris Nagara dan Masagi Self-Development Program Batch 1.

Adapun, Kedua program akan memberikan pembelajaran lebih intensif dalam bidang Personal Development serta memberikan bimbingan dan persiapan yang komprehensif agar calon mahasiswa siap menghadapi tantangan di perguruan tinggi impian.

“Kami di DANAYA percaya bahwa dengan memberikan akses dan pendampingan yang tepat, generasi muda Indonesia dapat mencapai prestasi gemilang di bidang pendidikan dan meraih mimpi mereka untuk membawa perubahan positif bagi bangsa”, tutup Deris. (Arianto)

Sambut HUT RI ke-78, LAN Gelar Pesta Hari Anti Narkotika Internasional

Redaksi DNM8/04/2023 11:03:00 AMNarkotika, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, Lembaga Anti Narkoba (LAN) menggelar Pesta Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) dengan Tema "Ayo Lawan Narkoba, Menuju Kota Tangerang Bebas Narkoba" di Taman Elektrik (PUSPEM), Kota Tangerang, Jum'at (04/08/2023).

Acara ini menawarkan berbagai kegiatan menarik seperti pameran UMKM dan otomotif, senam bersama, lomba senam, pemilihan duta Anti Narkotika, serta penampilan band SamSaka Band dan Stand Up Comedy. Selain pencegahan penyalahgunaan narkoba, acara ini juga mendukung pemberdayaan UMKM. Hadiah jutaan rupiah dan doorprize menarik ditawarkan pada acara ini.

HANI menjadi momen penting bagi masyarakat Tangerang untuk bersatu dalam melawan narkoba dan menciptakan kota bebas narkotika. Ketua LAN, Helmy Halim, menyatakan pentingnya kegiatan ini dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Menurut dia, HANI dilaksanakan selama 3 hari, dengan puncak acara pada malam Sabtu, 5 Agustus, di mana akan diberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat dan pelaku pemerintahan yang peduli terhadap pencegahan narkotika. Kegiatan ini juga menyasar sosialisasi di pabrik-pabrik dan sekolah-sekolah sebagai langkah penekanan peredaran narkotika di kota industri ini.

Pesta HANI yang diselenggarakan selama 3 hari, dari tanggal 4 hingga 6 Agustus, merupakan rangkaian acara yang meriah. Penghargaan akan diberikan kepada 20 kategori, termasuk pengusaha, pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat, sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam mendukung pencegahan narkotika di Kota Tangerang.

"Salah satu fokus penting dalam acara ini adalah sosialisasi di pusat-pusat industri dan sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, sekaligus mengajak para karyawan dan siswa untuk terlibat aktif dalam melawan narkoba. Tes urine juga akan dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari narkoba," ucapnya.

Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang telah menyebabkan adanya kerjasama dengan 220 sekolah untuk melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan. Setelah acara, lanjutannya adalah menjalankan agenda sosialisasi di sekolah-sekolah SMP sebagai bagian dari upaya lebih lanjut dalam memerangi peredaran narkotika.

Lewat tema "Lawan Narkoba Menuju Kota Tangerang Bebas Narkotika," semoga acara ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Harapannya adalah Tangerang menjadi wilayah yang minimal berada dalam zona kuning terkait penyalahgunaan narkoba, bahkan menuju zona hijau, di mana kota ini menjadi contoh dan teladan bagi kota-kota lain dalam memerangi ancaman narkotika.

"Melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat, baik dari lembaga negara, swasta, maupun individu, semoga tercapai visi Kota Tangerang yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pesta HANI menjadi momentum penting untuk terus memperkuat semangat dalam melawan narkoba dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya bagi generasi bangsa," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Kemendes Gelar Panen Perdana di Desa Percontohan Barito Kuala

Redaksi DNM8/04/2023 08:01:00 AMKemendesa Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Barito Kuala

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT) menggelar Panen Perdana Budidaya Padi Program Lumbung Pangan Berkah di Desa Anjir Pasar Kota II, Anjir Pasar, Barito Kuala, Kamis (3/8/2023).

Kepala BPSDM, Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela beserta pejabat lingkungan Kemendes PDTT bersama Pj. Bupati Barito Kuala, Mujiyat, Pimpinan Baznas RI Saidah Sakwan, Ketua Baznas Kalimantan Selatan lakulan panen perdana.

Turut hadir juga para kepala dinas Provinsi Kalimantan Selatan, dan para kepala dinas Kabupaten Barito Kuala.

Program Lumbung Pangan Berkah di Desa APK II, Anjir Pasar, Barito Kuala ini merupakan inisiatif Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Banjarmasin bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Peserta program sebanyak 25 orang petani yang merupakan kelompok mustahiq zakat Desa Anjir Pasar Kota II. Varietas padi yang dikembangkan kelompok petani adalah jenis Siam Karang Dukuh yang dibudidayakan secara organik di atas lahan seluas 25 hektar.

Dari teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami (lokal) tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis ini, diperkirakan akan menghasilkan 100 ton Gabah Kering Panen (GKP).

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM, Luthfiyah mengapresiasi BPPMDDTT Banjarmasin, Baznas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala serta seluruh petani peserta program yang telah mengembangkan budidaya padi secara organik karena hasilnya lebih baik dan ramah lingkungan.

Luthfiyah berharap, keberhasilan program ini dapat ditiru oleh petani-petani yang lain dan dapat dilaksanakan di daerah-daerah lain.

“Budidaya padi secara organik lebih banyak manfaatnya. Setidaknya, sistem produksinya ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan dengan bahan kimia, dan produktivitasnya terjaga dan berkelanjutan,” tegas Luthfiyah.

Pihaknya juga mengapresiasi diadakannya program ini dan berharap dapat dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, karena telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Sebagai informasi, Desa APK II, Anjir Pasar, Barito Kuala merupakan desa binaan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Banjarmasin yang dijadikan proyek percontohan (pilot project) Smart Village yang dicanangkan pada tahun 2020.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa percontohan ini, BPMDDTT Banjarmasin menerapkan pilar-pilar Smart Village (Desa Cerdas); warga cerdas (smart people), mobilitas cerdas (smart mobility), ekonomi cerdas (Smart Economic), pemerintahan cerdas (smart government), pola hidup cerdas (smart living), dan lingkungan cerdas (smart environment). (Arianto)

Kemendes Ajak Petani Barito Kuala Budidayakan Padi Organik

Redaksi DNM8/04/2023 07:55:00 AMKemendesa Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Barito Kuala

Turut hadir juga para kepala dinas Provinsi Kalimantan Selatan, dan para kepala dinas Kabupaten Barito Kuala.

Luthfiyah berharap, keberhasilan program ini dapat ditiru oleh petani-petani yang lain.

Mensos Risma Lapor ke Jokowi Minta Anggaran Perlindungan Korban Bencana Ditambah Jadi Rp400 Miliar

Redaksi DNM8/04/2023 07:45:00 AMKemensos Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyediakan anggaran Rp200 miliar untuk perlindungan korban bencana tahun 2023. Jumlah tersebut masih sangat kurang dalam penanganan bencana di Indonesia.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menginginkan anggaran dalam penanggulangan bencana kembali ditambah seperti pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp400 miliar.

Padahal, biasanya ada jutaan orang yang harus ditangani. Tentunya anggaran ini dirasa kurang untuk mengatasi bencana.

"Kita minta dikembalikan seperti 2 tahun lalu. Anggaran kita 400 miliar. Anggaran kali ini total 200 miliar,"kata Mensos di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Kemudian pihaknya juga harus menyiapkan bantuan untuk satu bulan ke depan guna mengatasi krisis kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Namun, anggaran untuk perlindungan korban bencana di Kemensos RI telah habis, maka kendala tersebut

langsung disampaikan Mensos Risma kepada Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas (Ratas) yang digelar Rabu (2/8) lalu.

"Permasalahannya adalah uangku sudah habis. Saya bingung terus terang ini. Katanya Pak Presiden sudah perintahkan Bu Menkeu. Ada yang begini, kebetulan bupatinya sudah mengeluarkan status tanggap darurat, sehingga saya bisa keluarkan beras CBP (cadangan beras pemerintah), kemudian bisa kita keluar stok-stok kita,”ujar dia.

Selain itu, dia pun turut mendengar kabar adanya enam orang yang meninggal dunia karena krisis kelaparan. Sehingga menurutnya penambahan anggaran perlindungan korban bencana menjadi hal yang penting agar tidak terjadi kejadian serupa di tempat lainnya.

Diketahui pada bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, warga Distrik Agandugume dan Lembawi, mereka sangat sulit mengakses bantuan. Bahkan mereka pun harus terpaksa berjalan kaki selama dua hari satu malam demi mendapatkan bantuan di Distrik Sinak.

"Dia menceritakan sudah datang ke sini sekian hari jalan minta bantuan saudaranya enggak ada. Kemudian jalan ke sini minta bantuan saudaranya enggak ada, akhirnya dapat bantuan dari kita,"katanya.

Dengan demikian, dirinya mengaku telah mengajukan permohonan penambahan anggaran sejak dari bulan November 2022 lalu. Sebab, kini anggaran untuk perlindungan korban bencana hampir terpotong hingga 50 persen.

"Anggaran kami tidak besar, tapi semua untuk bansos dari Rp76 triliun, Rp74 triliun adalah bansos. Kemudian Rp1,9 triliun gaji operasional sisanya untuk (bencana) itu,"kata dia.

Terbatasnya anggaran tersebut pun membuat Kemensos RI lebih selektif dalam penanggulangan bencana. Sehingga mereka hanya turun pada sejumlah bencana yang dianggap paling urgent.

"Tahun ini udah enggak ada. Makanya aku khawatir kalo ada bencana. Makanya ada beberapa bencana yang kami gak turun. Kemaren Semeru kami enggak turun. Kenapa? Karena saya khawatir kalau kami turun nanti ada sesuatu yang urgent kami enggak ada anggaran seperti itu,"tandasnya. (Arianto)

Terima Kunjungan Dubes Arab Saudi, Gus Halim: Bahas Peningkatan Kerja Sama Investasi

Redaksi DNM8/03/2023 03:39:00 PMKemendesa Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi Faisal Abdullah Al-Amudi di Jakarta, Kamis (3/8/2023). Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama antar kedua negara.

Faisal Abdullah menyampaikan terkait dengan kedekatan hubungan emosional yang sangat luar biasa antar kedua negara. Sejak lebih dari 70 tahun hubungan Indonesia-Arab Saudi masih terfokus kepada masalah haji dan umrah.

Menurut Faisal, masalah haji dan umrah memang perlu dan penting, namun demikian perlu adanya suatu terobosan untuk bisa mendekatkan hubungan kedua negara ini ke arah yang lebih strategis ke depannya.

“Kita terus meningkatkan hubungan yang berkaitan dengan masalah haji dan umrah ini, tapi kita juga membuka peluang-peluang lain dalam meningkatkan hubungan kedua negara ini, sehingga hubungan Indonesia dan Arab bisa lebih komprehensif,” ujar Faisal Abdullah.

Lebih lanjut Faisal mengatakan, pejabat-pejabat Indonesia biasanya fokus kepada masalah urusan haji dan umrah.

Padahal, Arab Saudi punya potensi lain yang bisa dieksplorasi. Sehingga kedua negara dapat lebih mengarah ke arah yang lebih positif lagi.

Faisal mengungkapkan minimnya investor dari Indonesia yang berinvestasi ke Arab Saudi. Oleh karena itu, ia berharap agar Indonesia dapat meningkatkan investasinya di Arab Saudi.

Saat ini, tercatat hanya ada pabrik Indomie saja yang ada di Arab Saudi

“Saya sebagai perwakilan pemerintah Arab Saudi akan membuka pintu untuk Kementerian yang bapak pimpin saat ini. Apa pun inisiatif yang disampaikan tentu kita akan melakukan ataupun menjadi perhatian kita semampu mungkin,” ungkap Faisal.

Menanggapi hal tersebut, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyambut baik gagasan dan masukan dari Dubes Arab Saudi tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim ini, dari gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi Faisal Abdullah tersebut, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan.

Pertama, dalam jangka yang sangat pendek, pihaknya akan menindaklanjuti untuk membahas dan merealisasikan apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 hingga 1,5 tahun ke depan.

“Misalnya terkait dengan ketenagakerjaan, kemudahan mobilitas orang, kemudian mencari formula out of the box yang tentu akan memberikan suasana yang berbeda antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia,” ujar Gus Halim.

Kedua, sebagaimana yang sudah diketahui, pada 2024 Indonesia akan ada suksesi kepemimpinan.

Dengan demikian, akan ada masa transisi mulai dari strategi pembangunan sampai pada membangun pola hubungan antarnegara yang disusun pada hari ini untuk menyongsong transformasi kepemimpinan di 2024.

“Nah di situ, kita sebut dengan rencana pembangunan jangka panjang tahun 2024-2045. Akan dimulai pada pergantian Presiden sampai pada 2045. Ini akan ada sesuatu yang memang harus dilakukan secara berbeda dari sebelumnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Gus Halim, gagasan dan masukan yang sudah disampaikan, pasti akan diupayakan menjadi bagian penting dalam penyusunan strategi pembangunan jangka panjang 2024-2045.

“Termasuk yang memang selalu menjadi pikiran kita, Indonesia punya investasi di beberapa negara, tapi memang di Arab Saudi masih kurang. Sering kali kita melihat investasi kita itu pada pengiriman tenaga kerja, baik yang skill maupun unskill,” ungkapnya.

Untuk itu, harus ada perombakan yang mendasar, sehingga pola kerja sama, investasi, kerja sama ekonomi termasuk kerja sama lingkungan, menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak harus dilakukan pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia

Gus Halim memprediksi pada Agustus atau September kerangka pembangunan jangka panjang Indonesia 2024-2045 akan selesai.

Dari situ, bisa dilihat potret pola hubungan antarnegara, Indonesia dengan berbagai negara termasuk dengan bagaimana pola hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Arab Saudi.

“Tentu masukan yang sangat berharga bagi kami, pasti akan kita diskusikan sedalam mungkin, supaya apa yang menjadi gagasan-gagasan tadi betul-betul teralokasikan di dalam RPJMP kita 2024-2045 dan kemudian itu akan memberi warna baru pola hubungan baru antara Indonesia dengan Arab Saudi,” pungkas Gus Halim. (Arianto)

Kuartal I-2023, Dana Brata Luhur Cetak Pendapatan Rp168,69 Miliar

Redaksi DNM8/03/2023 11:19:00 AMPublic Expose Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Emiten jasa pengangkutan pertambangan, PT Dana Brata Luhur Tbk ("TEBE" atau "Perseroan") berhasil mencatat peningkatan pendapatan yang signifikan pada kuartal pertama tahun 2023. Perseroan mencatatkan pendapatan melesat sebesar 63,9% menjadi Rp168,69 miliar dibandingkan dengan Rp102,95 miliar pada tahun sebelumnya. Namun, Perseroan juga mencatatkan beban pokok pendapatannya naik 41,4% menjadi Rp76,8 miliar dari Rp54,3 miliar pada tahun sebelumnya.

"Pada kuartal pertama tahun 2023, Perseroan mencatatkan net income sebesar IDR 67.226 Juta. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan tonnase, penambahan conveyor line 4 yang mengakibatkan pendapatan perusahaan meningkat," kata Direktur TEBE, Hendy Narindra Dewantoro, dalam Public Expose setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Kamis (03/08/2023).

Meskipun pendapatan naik, dikarenakan adanya kenaikan jumlah Tonase diikuti dengan kenaikan jumlah Clients. Adapun, biaya pendapatan mayoritas berupa biaya tetap, sehingga perubahan pendapatan sangat berpengaruh pada marjin laba kotor.

"Total aset Perseroan juga mengalami kenaikan sebesar 4,6%, mencapai Rp1,36 triliun pada akhir Maret 2023 dibandingkan dengan Rp1,30 triliun pada akhir Desember 2022," ungkapnya.

Pada Januari-Maret 2023, PT Dana Brata Luhur aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kesejahteraan sosial dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk mendukung masyarakat di sekitarnya. Beberapa inisiatif tersebut antara lain:

• Bantuan dana untuk renovasi plafon Langgar Bahrul Khair di Ds. Baliuk, Kec. Marabahan.

• Dukungan keuangan untuk daerah terdampak banjir di Desa Simpang Empat & Pengaron, Kab. Banjar.

• Acara berbuka puasa Ramadan di Banjar Batola.

• Pembelian paket Ramadan untuk Ds. Cintapuri dan

• Proyek perbaikan jalan dan jembatan untuk RT.01 Desa Sungai Tampung.

"Program CSR ini menunjukkan komitmen PT Dana Brata Luhur untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di luar operasional bisnis inti mereka. Keterlibatan Perseroan dalam kegiatan kesejahteraan sosial dan proyek infrastruktur menunjukkan dedikasi mereka terhadap praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto

Forum Silaturahmi Wartawan Mahkamah Agung Sukses Gelar Pelatihan Jurnalis

Redaksi DNM8/03/2023 09:18:00 AMNasional, Pelatihan, Pers Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejumlah wartawan peliput Mahkamah Agung Republik Indonesia baru-baru ini menggelar Pelatihan Pers di Kantor Redaksi Media Biskom, Ruko Ketapang Indah Blok B No.33-34 Jakarta Barat. Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi didaulat sebagai pembicara bers
ama Pimred Media Biskom.web.id Soegiharto Santoso.

Kegiatan pelatihan pers memilih topik pembahasan mengenai Cara Menentukan Topik Utama Liputan di Bidang Hukum dan Penggunaan Istilah Hukum dalam Pemberitaan, serta Pengembangan Pers terlait Peluang Bonus Demografi. Sebanyak 30 orang perwakilan media Online terlihat antusias mengikuti pelatihan pers ini.

“Pelatihan seperti ini perlu terus dilakukan agar kualitas wartawan peliput di MA makin baik. Dan ini sekaligus ajang berbagi pengalaman antar sesama wartawan,” ujar Hence Mandagi, usai menyampaikan materi dalam pelatihan pers, Sabtu (29/7/2023).

Pelatihan pers ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sederet kegiatan lanjutan yang tengah dirancang Forum Silaturahmi Wartawan Mahkamah Agung. Pasca pelatihan ini akan disusul pelatihan pers lanjutan berupa Pelatihan Video Jurnalis, dan Pelatihan editing video melalui perangkat smart phone.

Sementara itu Soegiharto Santoso alias Hoky sebagai pembicara lainnya, mengatakan, ini adalah kegiatan pelatihan pers perdana yang diinisiasi wartawan peliput MA. Hoky juga menegaskan dalam menghadapi Bonus Demografi tahun 2045 mendatang para pekerja media (jurnalis) harus terus mengasah perfomance dan pengetahuan tentang teknologi dan digitalisasi informasi.

Apalagi dengan perkembangan tekhnologi melalui internet yang demikian pesat sehingga lahirlah media-media Online, Podcast, Youtube chanel dan produk sosmed lainnya, yang jika tidak disikapi sejak sekarang maka akan tertinggal oleh generasi mendatang yang telah siap pakai dalam segala hal.

“Kami sudah mengantisipasi itu jauh hari maka selain Media Online Biskom dan Guetilang.com, dimana bersama Mas Hence dan beberapa teman mendirikan LSP Pers Indonesia. Kami terbuka kepada teman-teman jurnalis untuk mengembangkan profesi dengan lebih baik dan semoga kedepan nanti akan ada pendalaman materi pelatihan pers lanjutan”, papar Hoky yang juga Ketum APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional)

Sedangkan Arief P Suwendi sebagai jurnalis senior yang turut menjadi peserta menyatakan, seluruh materi yang dipaparkan cukup lugas tentang bagaimana 5W + 1 H itu demikian fleksibel penggunaannya dalam membuat satu berita. "Ibarat fotographer, semua mempunyai kebebasan dalam menentukan sudut-bidik (angle foto), nah kita dikasih pemahaman yang sama bagaimana menempatkan salah satu dari 5W + 1H tersebut sebagai topik utama berita atau yang dianggap paling menarik minat pembaca, ” tuturnya.

Sama pentingnya materi yang disampaikan Soegiharto Santoso, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP SPRI dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia, serta sederet jabatan prestisius lainnya baik dalam asosiasi profesi komersil dan sebagianya.

Suwendi mengaku cukup tertarik atas pemaparan Hoky terkait upaya APTIKNAS dan jaringannya yang memiliki program besar keterkaitan dengan pre-Bonus Demografi 2045 yang erat kaitannya dengan dunia jurnalis. Melalui program Nasional 2023 ‘APTIKNAS Smart Nation’, akan menjadi satu tema program nasional yang sudah dirasakan, dan ini sangat perlu dilakukan untuk melakukan sinergi pengembangan skala TIK menuju ‘Digital Leadership'.

"Apalagi telah dipaparkan pula tentang tingkat Penetrasi Internet Nasional semakin meningkat. Jika di tahun 2022 sekitar 77.02% dari jumlah penduduk maka di tahun 2023 meningkat mencapai 78,19% dari jumlah penduduk sebesar 275.773.901 jiwa," ungkap Suwendi mengutip pemaparan Hoky.

Artinya ada 215.626.156 orang yang terkoneksi diinternet. Ini adalah potensi besar bagi para jurnalis yang menggarap Media Online khususnya dalam menyiasati Bonus Demografi 2045 yang harus dipersiapkan dengan peningkatan SDM Indonesia. Jika tidak maka fenomena ini akan membawa dampak negatif dan menjadi sebuah masalah besar bagi Indonesia. (Arianto)

Gus Halim: Tenaga Pendamping Desa Dibutuhkan Sepanjang Masa

Redaksi DNM8/02/2023 01:12:00 PMKemendesa, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, keberadaan Tenaga Pendamping Desa akan terus dibutuhkan oleh masyarakat desa sepanjang masa.

Tenaga Pendamping Desa telah memberikan kontribusi besar dalam memberikan pendampingan intensif kepada individu, masyarakat desa, dan kelembagaan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa secara terpadu dan menyeluruh.

"Saya hanya minta agar soliditas di internal Pendamping Desa dikuatkan. Tujuan saya cuma satu, bagaimana keberadaan Tenaga Pendamping Profesional eksis sampai kapan pun, karena memang desa membutuhkan Tenaga Pendamping Desa," ungkap menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam sambutannya saat membuka "Training of Trainer (ToT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Metode Tatap Muka Regional IV di Jakarta, Selasa (1/8/2023) malam.

Gus Halim juga mengingatkan agar Tenaga Pendamping Desa terus membantu dan memfasilitasi penyusunan dan penetapan ABPBDes di tahun 2024.

Sehingga hasilnya bermanfaat bagi terwujudnya iklim ekonomi dan SDM Desa yang unggul.

Termasuk juga berperan dalam keputusan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.

"TPP (Tenaga Pendamping Profesional) harus benar-benar mendampingi agar APBDes 2024 proporsinya sebesar-besarnya untuk program-program kegiatan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan SDM desa," ungkapnya.

Keberhasilan Pendamping Desa, lanjut Gus Halim, akan menjadi indikator dan referensi data akurat yang akan dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuan Rapat Kabinet Indonesia Maju.

Akuntabilitas pemerintahan desa dan prospek pembangunannya juga sebagian besar dimotori oleh kerja keras Tenaga Pendamping Desa.

Gus Halim juga tak lupa mengapresiasi kinerja Pendamping Desa mewujudkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) secara masif, dalam peningkatan kualitas layanan publik dan pengoptimalan aset-aset desa.

"Dan itu akan saya potret nanti secara nasional, kondisi APBDes dan kita laporkan ke Presiden. Bisa kita tunjukkan bahwa ada progres signifikan dan semua itu tidak bisa terlaksana tanpa adanya Pendamping Profesional," tegas mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Pelatihan ini diikuti oleh Tenaga Pendamping Profesional, Tenaga Pendamping Desa dan Pegiat Desa mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

Turut hadir mendampingi Gus Halim, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Sekretaris BPSDM, M Asnawi Sabil, Kapus PPMDDT, M Yusra. (Arianto)

Pengurus KADIN Kota Tangerang Selatan Dilantik: Awali Era Baru Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Redaksi DNM8/02/2023 12:19:00 PMNasional, Pelantikan Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Serpong

Pada bulan Agustus 2023, Kota Tangerang Selatan menyaksikan momen penting dengan dilantiknya Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk periode 2023 hingga 2028. Acara pelantikan yang berlangsung meriah ini menandai awal perjalanan kepemimpinan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah tersebut.

"Pengurus KADIN Kota Tangerang Selatan yang baru terpilih diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan. Sebagai lembaga yang mewakili dunia usaha, KADIN memiliki peran strategis dalam membantu meningkatkan iklim investasi dan mendorong kewirausahaan di wilayah tersebut," kata Ketua Kadin Kota Tangerang Selatan, Hence Benyamin usai acara pelantikan Pengurus KADIN Kota Tangerang Selatan di Serpong, Rabu (02/08/2023).

Dalam pelantikan ini, berbagai harapan dan aspirasi dititipkan oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi di antara anggota KADIN diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Periode kepemimpinan 2023 hingga 2028 diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi Kota Tangerang Selatan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. "Semoga dengan kerjasama yang baik, KADIN dapat berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah ini," ucapnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Penegakan Integritas, BPOM Gelar Apel Siaga Integritas

Redaksi DNM8/02/2023 08:30:00 AMBPOM, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kita telah bersama-sama mengucapkan ikrar, komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai insan BPOM, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah tersebut disampaikan Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito saat memberikan arahannya pada Apel Siaga Integritas, Senin (31/07/2023).

Apel Siaga Integritas yang dilakukan hari ini mengusung Tema Wujudkan ASN BPOM yang Beretika, Berintegritas, Profesional, dan Berkinerja Tinggi. Menghadirkan seluruh jajaran BPOM dari tingkat pusat maupun Balai Besar/Balai/Loka POM, baik secara offline maupun online.

Apel ini secara khusus dilaksanakan untuk mengonsolidasikan seluruh jajaran dalam hal penegakan integritas pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan.

Lingkungan kerja yang mendukung berkembangnya nilai integritas perlu terus dibangun. Salah satunya melalui forum seperti ini yang penting untuk dapat diselenggarakan secara rutin ke depannya.

Hal ini juga menggambarkan cita-cita dan tujuan bangsa untuk terus membangun dan tumbuh menjadi negara maju di target 100 tahun Kemerdekaan 2045.

Target ini tentunya tidak main-main, tetapi menjadi suatu target yang bisa dicapai. Tentunya dengan syarat, antara lain dengan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas dari 65% penduduk yang produktif.

Kepala BPOM kembali menyinggung terkait pentingnya tugas dan tanggung jawab yang diemban BPOM sebagai salah satu gate keeper (penjaga negeri) dari bangsa ini.

Khususnya dalam menjaga keamanan serta kualitas obat dan makanan, untuk memastikan bangsa ini mencapai cita-cita kemerdekaannya, yaitu dengan menjawab setiap tantangan dalam pengawasan obat dan makanan, serta menjunjung nilai-nilai organisasi yang sedang terus dibangun.

Tugas yang dilakukan oleh setiap insan BPOM merupakan tanggung jawab besar. Membutuhkan manusia yang solid, loyal, tangguh, pantang menyerah (SLTP), berintegritas, bermoral tinggi, kompeten, dan profesional,” jelasnya.

Kepala BPOM juga menegaskan akan pentingnya membangun rasa cinta tanah air, jiwa korsa, militansi yang mengakar, sehingga menjadi energi gerak kinerja dan perubahan yang menjadi misi dalam hati.

Dengan begitu, akan menghilangkan keinginan yang terkait kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di BPOM, menjadi melihat pada kepentingan besar yaitu bagi masyarakat, organisasi, dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Penny K. Lukito menyampaikan rasa bersyukur untuk 7 tahun waktu pengabdiannya dalam membangun institusi/kelembagaan BPOM.

"Saya melihat suatu Institusi seperti BPOM dengan kondisi, kapasitas kelembagaan, dan SDM pemimpinnya yang luar biasa tumbuh dan berubah, serta terus menunjukkan kekuatannya," ujarnya.

Menutup arahannya, Kepala BPOM berharap agar perubahan di dalam organisasi BPOM akan berjalan kontinu. Estafet perubahan harus diteruskan juga ke generasi yang akan datang secara sistemik.

Dan yang tidak kalah penting adalah seluruh jajaran harus terus membangun mindset, mental, dan fisik yang kuat, juga membangun rasa percaya diri dan integritas diri. (Arianto)

Menhub: Kolaborasi Bersama Jadi Kunci Wujudkan Angkutan Barang yang Efisien

Redaksi DNM8/02/2023 07:50:00 AMKemenhub Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam seminar dan workshop bertema "Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib, dan Efisien" di Serpong, Selasa (1/8/2023). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan angkutan barang yang lebih efisien, sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Menhub menekankan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang, dan untuk menghadapinya, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari semua stakeholder terkait. Hal ini termasuk penegakkan hukum, infrastruktur, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Salah satu penyebab inefisiensi kinerja angkutan barang di Indonesia adalah dominasinya moda transportasi melalui jalan atau darat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan beberapa strategi penanganan, seperti mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU), mendorong integrasi multimoda, serta mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut.

Pemerintah juga berupaya menangani permasalahan angkutan barang Over Dimension Overload (ODOL) dengan pengawasan dan penegakkan hukum melalui tilang, transfer muatan, dan normalisasi kendaraan. Selain itu, penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk mengurangi masalah tersebut.

Seminar ini turut dihadiri oleh sejumlah pembicara dari berbagai pihak, termasuk Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, Kemenkomarves, Jasa Raharja, KNKT, Perkumpulan Perusahaan Transportasi Barang (Truk) dan Logistik yang sadar akan keamanan dan keselamatan (Kamselindo), serta pengamat transportasi. Dengan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan, diharapkan angkutan barang di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan meningkatkan daya saing bangsa.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Kyatmaja Lookman: Pentingnya STC dalam Layanan Jasa Angkutan Barang

Redaksi DNM8/01/2023 07:24:00 PMNasional, Seminar, Transportasi, Workshop Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Standard Trading Conditions (STC) menjadi bagian penting dalam membangun budaya asuransi di Indonesia. Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo), Kyatmaja Lookman, mengungkapkan pentingnya STC dalam layanan jasa angkutan barang. STC adalah ketentuan yang disusun oleh asosiasi sesuai peraturan, dan sudah digunakan luas di negara maju seperti Inggris, Kanada, dan Singapura.

Dalam seminar & workshop dengan tema "Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib dan Efisien," Kyatmaja Lookman juga mengingatkan bahwa STC berfungsi sebagai standar minimum layanan. Misalnya, pada layanan laundry, jika terjadi kerusakan, penyedia jasa akan mengganti dengan 10 (sepuluh) kali ongkos kirim atau Deductible. STC memiliki daftar minimum liability dan sisanya harus diasuransikan.

"Di Indonesia, saat ini baru ada tiga contoh STC, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2013, Standard Trading Condition ALFI/ILFA 2016, dan Peraturan Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia Nomor 1 Tahun 2022," kata Kyatmaja Lookman kepada Wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Serpong, Selasa (01/08/2023).

Lebih lanjut, Kyatmaja Lookman mendorong organisasi seperti Organda dan Pelindo untuk mengembangkan STC guna memperbaiki ekosistem angkutan. Pentingnya STC juga terkait dengan keberlangsungan usaha dan perlindungan bagi pemilik barang. Jangan hanya memperhatikan biaya angkutan, namun juga antisipasi terhadap potensi kehilangan atau kerusakan yang dapat berdampak besar pada perusahaan.

Kyatmaja Lookman mengingatkan bahwa biaya angkutan yang hanya berjumlah satu juta Rupiah dapat menimbulkan risiko besar bagi pemilik barang jika terjadi kehilangan atau kerusakan yang berpotensi mencapai miliaran Rupiah. Dalam kasus seperti ini, perusahaan dapat mengalami kerugian besar bahkan berujung pada tutupnya usaha.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Togap Marpaung Bakal Luncurkan Buku ke-3 'Whistleblower & Agent of Change Bela Negara Bagian Pertama'

Redaksi DNM8/01/2023 11:23:00 AMKorupsi, Launching Buku, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Togap Marpaung, Penulis dan Pelapor Korupsi, akan meluncurkan buku terbarunya yang berjudul "Whistleblower & Agent of Change Bela Negara Bagian Pertama".

Buku ketiga yang semula merupakan satu buku tentang whistleblower dan agent of change bela negara, telah dibagi menjadi dua buku terpisah, yaitu "Whistleblower dan Agent of Change Bela Negara, Bagian Pertama" serta "Whistleblower dan Agent of Change Bela Negara, Bagian Kedua".

Buku ketiga dan keempat akan melengkapi buku pertama yang berjudul "Rudal Pelapor (Whistleblower) Dugaan Korupsi Pengawas Nuklir" dan buku kedua yang berjudul "Agent of Change Melawan Kejahatan Birokrasi".

"Buku ketiga ini berfokus pada sub judul "Inspektur Nuklir Lapor 7 Dugaan Pidana di Polri", yang terdiri dari empat pidana khusus dan tiga pidana umum. Pidana khusus tersebut mencakup pidana korupsi, pidana tertentu (terkait izin ketenaganukliran), dan pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE). Sedangkan, pidana umum meliputi pidana pemalsuan, pidana fitnah dan pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan wewenang dan pencemaran nama baik," ungkapnya.

Dari tujuh dugaan pidana tersebut, dua kasus masih berproses di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, yakni perkara korupsi dan pengurangan link video uji kompetensi (ITE). Keterlibatan penulis sebagai pelapor dalam kasus ini membuatnya dan para sahabat merasa kecewa terhadap penegakan hukum yang tidak dilaksanakan secara profesional.

Buku ketiga ini mendapat dukungan kuat dari Gerakan Anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme Alumni Universitas Indonesia (GAKKNAUI), serta Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Oleh karena itu, penulis berharap adanya peninjauan ulang terhadap keputusan Kasubdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya terkait video asli tanpa penggalan bagi pelapor.

Buku ketiga ditulis dengan mengikuti rincian sub judul yang memuat berbagai pembahasan terkait penegakan hukum, dugaan tindak pidana korupsi, pidana umum, serta pidana tertentu ketenaganukliran di BAPETEN dan KPK. Penulis juga memberikan penilaian yang sangat prihatin terhadap aparat penegak hukum Polri serta menyampaikan usulan jitu pencegahan korupsi di instansi pemerintah kepada Presiden.

Diharapkan usulan tersebut dapat dilaksanakan oleh presiden terpilih pada tahun 2024 dengan semangat "Sikat Korupsi! Merdeka!".

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Hadi Tjahjanto Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum FORKI

Redaksi DNM8/01/2023 10:30:00 AMBPN, Nasional, Pelantikan Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPB), Hadi Tjahjanto kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Forum Karate-Do Indonesia (FORKI) periode 2023-2027. Keputusan tersebut diumumkan dalam Kongres FORKI XVI Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, pada Minggu (30/07/2023)

Seluruh peserta kongres sepakat kembali memilih Hadi Tjahjanto untuk melanjutkan kepengurusan FORKI pada sidang pleno pemilihan ketua umum yang dihadiri oleh jajaran PB FORKI 2019-2023, 33 perwakilan Pengurus Provinsi, dan 23 perwakilan perguruan dari berbagai daerah.

Penunjukkan tersebut berlaku berdasarkan Surat Keputusan Nomor 08/Kongres XVI-FORKI/VII/2023 tentang Penetapan PB FORKI Periode 2023-2027, yang dibacakan oleh Ketua Sidang Pleno dan langsung diserahkan kepada Hadi Tjahjanto selaku Ketua Umum terpilih.

Dalam sambutannya sebagai Ketua Umum FORKI periode 2023-2027, Hadi Tjahjanto menekankan akan pentingnya kerja sama dalam mencapai keberhasilan FORKI ke depannya. "Mari kita rapatkan barisan, satukan tekad untuk maju bersama membangun olahraga karate agar terus berjaya. Namun, kerja sama adalah kunci utama dalam menggapai keberhasilan (visi misi FORKI, red)," ungkapnya.

Adapun yang menjadi visi misi FORKI di bawah pimpinan Hadi Tjahjanto antara lain FORKI akan terus melakukan peningkatan prestasi para atlet, baik di dalam ataupun di luar negeri, "Karena kita memiliki program kerja yang jelas, tentunya nanti akan kita persiapkan para atlet ini dengan baik,” tutupnya. (Ar/Tha)

SPI Telah di Mulai, Para Pengunjung Responden Penerima Email / Whatsapp agar Dapat Mengisi dengan Lengkap

Redaksi DNM8/01/2023 08:51:00 AMKemendesa, Nasional, Survei Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar kembali Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 untuk mengidentifikasi potensi risiko dan praktik korupsi di lembaga publik, termasuk kementerian, lembaga pemerintahan, dan pemerintah daerah. Proses survei berlangsung dari 17 Juli hingga 31 Oktober 2023.

Pada tahun 2022, SPI mencatat nilai 71,9 poin, sedikit di bawah target 72 poin. Hasil ini menunjukkan rentannya Indonesia terhadap korupsi dan rendahnya kesadaran penyelenggara negara dalam pencegahan korupsi. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menekankan bahwa integritas dan anti-korupsi tercapai ketika setiap sistem memiliki kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaan proses, sehingga masyarakat tidak perlu lagi memberikan suap dalam pelayanan publik. Dia mengungkapkan hal ini dalam Forum Sosialisasi SPI 2023 bertema 'Mengawal SPI Demi Negeri' di Jakarta, pada 25 Juli 2023.

Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi turut menjadi salah satu lembaga yang akan mengikuti SPI 2023. Seperti pada tahun 2022, SPI ditujukan untuk tiga kelompok responden, yaitu pegawai instansi publik, masyarakat pengguna layanan publik dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lain seperti auditor, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan sebagainya.

Untuk teknis survei, dilakukan secara daring melalui pengiriman pesan massal melalui WhatsApp blast dari akun yang terverifikasi (bercentang hijau) dan juga melalui email resmi yang mengarahkan ke situs web resmi spi.kpk.go.id seperti pada contoh whatsapp blast berikut: