BPJS Terbitkan Aturan Baru: Pasien Tak Perlu Surat Rujukan Fisik, Cukup Bawa HP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BPJS Kesehatan telah menerbitkan aturan baru terkait sistem rujukan pasien untuk ke rumah sakit. Dalam aturan baru ini, peserta BPJS Kesehatan tidak perlu lagi membawa surat rujukan fisik dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) saat hendak berobat ke rumah sakit. Mereka hanya perlu membawa ponsel pintar (HP) saja.

"Peserta BPJS Kesehatan yang telah mendapatkan rujukan dari FKTP ke rumah sakit tidak perlu lagi membawa surat rujukan fisik. Hal ini merupakan langkah inovatif untuk mempermudah proses pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS," kata Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto yang akrab disapa Ardi di Jakarta, Kamis (21/09/2023).

Selain tidak perlu surat rujukan, peserta BPJS Kesehatan juga tidak perlu lagi membawa berkas-berkas fotokopi saat berobat. Mereka hanya perlu menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat mendaftar untuk berobat.

Ardi menambahkan, data peserta yang dirujuk oleh FKTP ke rumah sakit telah di-entry melalui aplikasi P-Care dan dapat terbaca secara otomatis melalui aplikasi v-claim rumah sakit. Data peserta juga terkoneksi langsung ke dalam Mobile JKN peserta.

Ketika peserta mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), rujukan tersebut akan terbaca secara otomatis di sistem. Kemudian, petugas akan menerbitkan surat elegibilitas peserta (SEP), dan peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan di poliklinik yang dituju.

Sebelum datang ke poliklinik rumah sakit yang dituju, peserta dapat mendaftar dan mengambil nomor antrean melalui aplikasi Mobile JKN. Dengan demikian, peserta dapat mengetahui estimasi waktu pelayanan di poliklinik tersebut.

"Aturan baru ini diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, sehingga mereka dapat mendapatkan perawatan yang lebih cepat dan efisien. Langkah ini juga mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Pertamina dan Otorita IKN Teken MoU Pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pertamina dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (22/09/2023).

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pemerintah mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Nicke menyatakan bahwa ada tiga tantangan besar yang perlu diatasi untuk mencapai target tersebut," kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

Salah satu tantangan utama adalah teknologi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun diperlukan teknologi canggih untuk mengelola sumber daya ini menjadi energi domestik. Nicke menyadari bahwa teknologi ini akan memainkan peran kunci dalam mencapai target net zero emission.

Selain teknologi, Nicke juga menyoroti pentingnya persiapan tenaga kerja yang memiliki spesialisasi dalam energi masa depan. Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada energi fosil, dan peralihan ke sumber energi yang lebih berkelanjutan akan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai.

Nicke juga mengucapkan terima kasih kepada Otorita IKN dan pemerintah atas dukungannya dalam proyek ini. Dia berharap pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center dapat segera terealisasikan.

Pembangunan pusat energi berkelanjutan ini merupakan langkah positif dalam mewujudkan visi pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan. Dengan dukungan teknologi dan tenaga kerja yang kompeten, Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan lebih berkelanjutan.

Tampak hadir dalam kesempatan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Penandatanganan MoU ini menunjukkan komitmen bersama untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Tinjau Pembangunan Gedung Kantor Presiden di IKN

Duta Nusantara Merdeka | Penajam Paser Utara 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan pembangunan gedung kantor presiden di kawasan istana kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Jumat (22/09/2023).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala Otorita IKN Bambang Sussantono, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad, serta seniman yang mendesain Gedung Kantor Presiden, Nyoman Nuarta.

Presiden Jokowi menyatakan, proyek pembangunan gedung kantor presiden dan infrastruktur lainnya di IKN berjalan sesuai rencana. Dia optimistis bahwa semua infrastruktur di IKN akan selesai sesuai target pada 17 Agustus 2024.

Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi juga melakukan seremonial perdana dengan memasang sekrup pada modul bilah selubung Garuda yang akan menjadi facade dari gedung kantor presiden. Gedung ini dirancang oleh seniman Nyoman Nuarta, yang juga terkenal sebagai desainer jembatan di ruas jalan tol IKN.

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, pembangunan gedung kantor presiden telah mencapai progres fisik sebesar 38%. Pemasangan 4.650 bilah garuda di gedung ini sedang dalam proses dan diharapkan selesai pada Maret 2024.

Kementerian PUPR memiliki target untuk menyelesaikan Gedung Kantor Presiden sebelum Agustus 2024. Alokasi anggaran untuk proyek ini mencapai Rp1,56 triliun dan bersumber dari APBN.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur di IKN sesuai rencana, dan kunjungan Presiden Jokowi ke lokasi pembangunan menunjukkan upaya serius dalam mewujudkannya.

Sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan IKN, Pemerintah Indonesia terus bekerja menuju visi masa depan yang lebih baik dan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun akan mendukung efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, proyek pembangunan di IKN akan menjadi salah satu pencapaian penting dalam mendorong perkembangan dan kemajuan negara. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Keterbukaan Informasi dan Pengawasan Seleksi CASN 2023: Masyarakat Diminta Berhati-Hati Terhadap Penipuan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), yang mengelola seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023, telah memastikan keterbukaan informasi dan pengawasan dalam semua aspek proses seleksi. Proses ini melibatkan Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan sejumlah instansi pemerintah termasuk Kemdikbudristek, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Dalam Negeri, dan akan dipantau oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Ombudsman RI.

**Keterbukaan dalam Proses Pendaftaran**

Untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran CASN 2023, BKN telah menyiapkan layanan Helpdesk yang tersedia melalui tiga alternatif kanal layanan. Pelamar dapat mengatasi kendala teknis pendaftaran melalui _helpdesk-sscasn.bkn.go.id_, lapor.go.id, dan layanan telepon. Selain itu, BKN secara proaktif menyediakan informasi berkala melalui media sosial dan situs webnya.

**Konsultasi Terkait Kebijakan Pengadaan CASN 2023**

Pelamar yang memiliki aspirasi, kritik, atau saran terkait arah kebijakan pengadaan CASN 2023 dapat berkonsultasi dengan Kementerian PANRB selaku Ketua Panselnas. Ini termasuk pertanyaan mengenai alokasi formasi PPPK dan CPNS, alokasi kebutuhan formasi PPPK yang dikategorikan sebagai kebutuhan khusus dan kebutuhan umum, serta regulasi seleksi. Kementerian PANRB telah menerbitkan kebijakan pengadaan CASN untuk calon pelamar PPPK dan CPNS.

**Alokasi Formasi PPPK**

Alokasi formasi PPPK didasarkan pada Surat Kementerian PANRB 648/2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional. Setidaknya 2% dari formasi PPPK disediakan untuk pelamar Disabilitas, sementara komposisi alokasi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum mencakup Tenaga Honorer (eks-THKII) dan non-ASN dalam database BKN, dengan alokasi hingga 80% untuk yang pertama dan minimal 20% untuk yang kedua.

**Imbauan dari Plt. Kepala BKN**

Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, memberikan imbauan kepada masyarakat dan pelamar untuk memahami dengan baik setiap syarat dan tahapan pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi terkait. Dia juga memperingatkan agar para pelamar hanya mengikuti proses seleksi melalui jalur yang disediakan oleh pemerintah dan berhati-hati terhadap upaya penipuan yang mencoba memanfaatkan proses seleksi CASN 2023.

"BKN juga mendesak semua instansi pemerintah pusat dan daerah yang membuka formasi seleksi CASN 2023 untuk secara aktif memberikan informasi tentang syarat dan ketentuan seleksi kepada pelamar, serta merespons pertanyaan dan pengaduan pelamar secara proaktif," kata Haryomo di Jakarta, Jum'at (22/09/2023).

Informasi lengkap mengenai jadwal seleksi CASN 2023 dapat diunduh melalui situs web resmi BKN di https://www.bkn.go.id/perubahan-jadwal-pelaksanaan-seleksi-casn-ta-2023/.

Dengan langkah-langkah keterbukaan dan transparansi ini, diharapkan seleksi CASN 2023 berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang adil bagi para pelamar yang berminat untuk bergabung dalam layanan publik Indonesia. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada dan berpartisipasi dalam proses seleksi dengan integritas dan kejujuran.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

UU IKN Direvisi, Senator Fachrul Razi: IKN Jangan Membebani APBN dan Berorientasi Pada Utang Luar Negeri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada tahun 2021-2022, UU Ibu Kota Negara (IKN) disusun dalam waktu yang sangat singkat, dari tanggal 7 Desember 2021 hingga 18 Januari 2022, meskipun Senator Fachrul Razi telah mengingatkan agar penyusunan tidak tergesa-gesa. Keputusan untuk menyusun undang-undang dengan cepat ini, saat ini memunculkan berbagai masalah dalam implementasinya.

Dalam proses pembahasan, terdapat sembilan kluster substansi pokok revisi UU IKN, termasuk kewenangan Otorita IKN, pertanahan, pengelolaan keuangan, pengisian jabatan Otorita IKN, penyelenggaraan perumahan, batas wilayah, tata ruang, mitra di DPR RI, dan jaminan berkelanjutan. Revisi bertujuan untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan Otorita IKN, menciptakan ekosistem investasi yang ramah, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Demikian ucap Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, saat memberikan catatan kritis pada Pandangan Akhir Mini DPD RI dalam Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bersama DPR RI dan Pemerintah pada Selasa (19/09/2023). RUU ini dibahas secara marathon sejak akhir Agustus lalu dan berhasil disepakati secara tri partit oleh DPR RI, DPD RI dan Pemerintah untuk dilanjutkan pada tahap persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna Tingkat II.   

Namun, DPD RI memiliki beberapa catatan kritis terkait revisi ini. Pertama, DPD RI menekankan pentingnya menghindari pembiayaan IKN yang membebani APBN dan berorientasi pada utang luar negeri, mengingat utang luar negeri Indonesia yang sudah membengkak. 

Kedua, DPD RI menyarankan agar swastanisasi IKN dilakukan dengan hati-hati, agar penguasaan lahan oleh pihak swasta tidak membahayakan eksistensi pemerintah sebagai penjamin wilayah dan masyarakatnya.

Ketiga, DPD RI ingin melibatkan partisipasi penduduk asli dalam pengaturan alih fungsi lahan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Keempat, DPD RI menekankan perlunya memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan IKN, sebagai bagian dari pertahanan negara.

Kelima, pentingnya integrasi Tata Ruang IKN, Tata Ruang provinsi sekitar IKN, dan Tata Ruang Nasional yang memiliki desain yang tepat.

Keenam, DPD RI ingin diikutsertakan dalam pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Ketujuh, DPD RI meragukan penggunaan istilah "otorita" dan pengaturannya dalam pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara, yang tidak sesuai dengan UUD Tahun 1945.

Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I RUU IKN dihadiri oleh Komisi II DPR, DPD RI, dan Pemerintah/Kementerian Terkait, dan hasilnya disepakati secara tripartit untuk dilanjutkan pada tahap persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna Tingkat II. Dengan begitu, isu-isu tersebut akan terus menjadi fokus dalam perjalanan pembangunan Ibu Kota Negara.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

PJS Resmi Ganti Nama dan Tunjuk Abdul Rasyid Zaenal sebagai Sekjen Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Organisasi jurnalis, setelah resmi berganti nama menjadi Pro Jurnalismedia Siber (PJS) melalui mekanisme Musyawarah Luar Biasa Khusus (Munaslubsus) pada Kamis pagi (21/09/2023). Langkah ini diambil dalam rangka penyegaran dan persiapan untuk mendaftar sebagai konstituen Dewan Pers di masa mendatang. Dalam rapat pleno yang digelar pada Kamis malam (21/09/2023). DPP PJS telah menunjuk Abdul Rasyid Zaenal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang baru menggantikan Taswin Hasbullah yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menyatakan bahwa penetapan Abdul Rasyid Zaenal sebagai Sekjen baru merupakan langkah penting dalam memajukan organisasi. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Abdul Rasyid Zaenal di dalam organisasi, diharapkan PJS dapat bergerak dengan cepat menuju pencapaian tujuan organisasi.

Mahmud juga menegaskan pentingnya menjalankan proses organisasi dengan integritas dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan kredibilitas organisasi, serta menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

Selain pergantian pengurus, DPP PJS juga mengambil alih kepengurusan DPD PJS Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) setelah gagalnya agenda pelaksanaan Rakernas I pada bulan Agustus. Mahmud menyampaikan bahwa DPP PJS akan berkomunikasi langsung dengan Forkopimda untuk menyampaikan status kepengurusan DPD PJS Sumsel. Dia juga mengingatkan bahwa keputusan organisasi harus dihormati oleh seluruh pengurus DPC di Sumsel.

Sementara itu, Abdul Rasyid Zaenal, Sekjen DPP PJS yang baru, menyampaikan rasa terima kasih atas amanah ini dan berharap semua pengurus akan saling mendukung dalam menjalankan tugas organisasi yang merupakan hasil kerja bersama.

Dengan langkah-langkah ini, PJS berkomitmen untuk terus memperkuat eksistensinya sebagai organisasi jurnalis yang profesional, independen, dan berintegritas. Seluruh pengurus dan anggota diharapkan dapat bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi ini sebagai konstituen Dewan Pers.

PJS akan terus berupaya untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia, mendukung kebebasan pers, serta memastikan bahwa jurnalisme berkualitas tetap menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi dan masyarakat yang lebih informasi.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Tingkatkan UMKM Perempuan, Pertamina Foundation Buka Program PFpreneur 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

CSR PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Foundation memperkuat komitmennya untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dengan meluncurkan program PFpreneur 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM, khususnya yang dimiliki oleh perempuan, agar dapat menjadi lebih tangguh dan mandiri. PFpreneur 2023 mengangkat tema "Dari Pasar Tradisional Menjadi Produk Unggulan Lokal" dan berencana mengembangkan lebih dari 1000 wirausaha perempuan lokal.

Peluncuran program ini secara resmi dilakukan oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, di Pasar Kali Ledek Meguwo. Program PFpreneur 2023 akan berlangsung hingga 20 Oktober 2023 dan ditujukan kepada perempuan usia produktif minimal 18 tahun yang telah menjalankan usaha mereka selama minimal 6 bulan.

Berbagai jenis usaha dapat mengikuti program ini, termasuk kerajinan, fesyen, dan kuliner, dengan persyaratan memiliki minimal 3 wirausaha perempuan dalam satu kelompok. Seluruh tahapan pelatihan dan seleksi program ini akan dilakukan secara online, dan pendaftaran dapat dilakukan melalui situs web pertaminafoundation.org dengan memilih program PFpreneur.

Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, mengajak wirausaha perempuan dari seluruh Indonesia untuk mendaftar program PFpreneur. "Program ini memberikan pelatihan intensif dari para ahli dan pengusaha secara gratis, mulai dari pemasaran digital, legalitas, pembukuan keuangan, hingga kemasan produk. Para peserta yang menunjukkan prestasi terbaik akan mendapatkan akses permodalan dari Pertamina dan kesempatan untuk berjualan di pameran atau acara yang diadakan oleh Pertamina," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (21/09/2023)..l

Agus juga menjelaskan, Pertamina Foundation menjalin kerjasama dengan KADIN, Perempuan Indonesia Maju, dan akademisi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada dalam program ini. Kerjasama ini mencakup pelatihan bagi para womenpreneur dan juga penyediaan wadah untuk mereka memamerkan produk-produk mereka. 

Program PFpreneur tahun ini akan berfokus pada pengembangan UMKM lokal hingga tingkat hiperlokal, dengan tujuan agar produk-produk UMKM ini menjadi unggulan di tingkat kota maupun provinsi sebelum mempertimbangkan ekspansi ke luar negeri. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa produk-produk UMKM lokal hingga hiperlokal memiliki potensi nilai jual yang tinggi, tetapi pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan pasar digital dan memenuhi persyaratan legalitas yang diperlukan. Pertamina Foundation ingin membantu UMKM untuk menjadi unggulan di tingkat lokal terlebih dahulu dan mampu bertahan.

Seperti diketahui, PFpreneur merupakan salah satu dari lima program unggulan Pertamina Foundation yang berkontribusi untuk mengembangkan minat dan potensi UMKM serta mendorong pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Dengan target melatih 5000 womenpreneur pada tahun 2025, program ini diharapkan dapat menciptakan UMKM yang lebih unggul, mandiri, dan berperan aktif dalam perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Sejak tahun 2020 hingga tahun ini, PFpreneur telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 3000 wirausaha perempuan. Tahun lalu, program ini memberikan pelatihan kepada lebih dari 1.012 wirausaha perempuan dan memberikan bantuan permodalan usaha kepada 20 kelompok UMKM yang terdiri dari 100 wirausaha perempuan terpilih.

Beberapa binaan PFpreneur sebelumnya telah mencapai prestasi yang mengesankan. Contohnya, Rempah Seduh berhasil menjadi souvenir resmi MotoGP Mandalika 2022, Si Cemplon sukses menembus pasar Malaysia dan Singapura, dan Dade Craft pernah bekerja sama dengan Google Asia Pacific. Selain itu, Mutiara Handycraft dan Abon Daun Emas memiliki pengalaman mengisi pameran Bazar UMKM untuk Indonesia 2023.

Selain PFpreneur, CSR PT Pertamina (Persero) juga melaksanakan program pengembangan UMKM lainnya, seperti Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) dan UMK Academy. Semua program ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDG's), khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta implementasi program berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

Editor: Arianto

Read More

Buka Evaluasi Cetak Biru Pembaharuan Peradilan: Kompas Arah Perubahan Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Evaluasi Cetak Biru menjadi kompas yang sangat penting dalam perubahan strategis lembaga peradilan. Dalam kata-kata Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. Sunarto, Cetak Biru adalah panduan yang menentukan arah kapal peradilan.

"Evaluasi ini penting, karena kita perlu memeriksa apakah sudah benar arah kapal kita melaju. Jangan sampai setelah berlabuh nanti kita baru tahu bahwa pulau yang kita datangi salah. Bukan pulau yang kita tuju," ungkap Dr. Sunarto dalam acara Evaluasi Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, yang berlangsung di Novotel Gajah Mada, Jakarta, Kamis (21/09/2023).

Dia membandingkan peradilan dengan dunia bisnis di sektor swasta, di mana perusahaan selalu berlomba-lomba untuk berubah dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi mereka. Perusahaan-perusahaan ini ingin memastikan kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan mereka. Mereka berusaha untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah, bahkan memimpin perubahan jika perlu.

Selaras dengan pandangan tersebut, Hakim Agung Syamsul Ma’arif S.H., L.L.M., Ph.D menekankan pentingnya evaluasi cetak biru Mahkamah Agung. Ada visi, misi, dan agenda yang harus dijalankan untuk merespons kebutuhan pengadilan dan publik. Evaluasi cetak biru yang telah dilakukan di Jakarta dan Denpasar harus segera diimplementasikan.

Sementara itu, Wakil MA Bidang Yudisial berharap bahwa evaluasi cetak biru pembaharuan peradilan akan memperkuat birokrasi Mahkamah Agung sehingga lembaga ini akan menjadi bagian dari birokrasi yang dihormati dan diakui kapasitas serta profesionalitasnya di antara lembaga-lembaga lain di Kementerian/Lembaga. Dengan peningkatan kualitas birokrasi Mahkamah Agung, masyarakat diharapkan akan semakin mendukung lembaga peradilan.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dalam dunia peradilan, termasuk Hakim Agung Syamsul Ma’arif S.H., L.L.M., Ph.D, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, serta berbagai pejabat penting di Mahkamah Agung serta undangan lainnya.

Evaluasi Cetak Biru Pembaharuan Peradilan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga arah peradilan yang tepat, efisien, dan responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Editor: Arianto

Read More

Penyaluran Bantuan Beras KPM Potensi Turunkan Harga Beras

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso, mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam skala besar berpotensi untuk menurunkan harga beras di pasaran.

 

"Tujuan utama adalah meningkatkan jumlah penyaluran beras secara masif baik di pasar tradisional maupun modern. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memengaruhi pasar dan mengurangi tekanan pada harga beras," kata Budi Waseso di Jakarta, Rabu (20/09/2023). 

Budi Waseso juga mengungkapkan bahwa Bulog telah meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk turut serta dalam penyaluran atau penjualan beras kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah mereka.

Dengan peningkatan penyaluran beras secara masif dan partisipasi pemerintah daerah, diharapkan harga beras dapat turun lebih cepat. Selain itu, Budi Waseso juga mencatat bahwa stok beras penugasan Bulog saat ini mencapai dua juta ton, dengan sebagian besar penyaluran telah selesai. Hanya beberapa pengiriman yang masih tertunda, tetapi jumlah beras yang telah disalurkan mencapai dua juta ton.

Lebih dari itu, Budi Waseso menjelaskan, stok beras Bulog saat ini mencapai dua juta ton setelah pengeluaran dua juta ton beras dalam penyaluran. Oleh karena itu, Bulog berencana mendapatkan penugasan tambahan dari pemerintah untuk menyerap lebih banyak gabah guna menjaga persediaan dan harga beras di pasar.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah merencanakan untuk menugaskan penyerapan tambahan satu juta ton beras, dan bahkan ada potensi untuk mendapatkan suplai beras dari Tiongkok sebagai salah satu upaya menjaga pasokan beras di dalam negeri.

Dengan upaya ini, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih tenang dan stabil dalam menghadapi pasokan dan harga beras yang berdampak pada kesejahteraan mereka.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kemendagri Dukung Penguatan BAZNAS di Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung dan memfasilitasi penguatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terutama yang beroperasi di tingkat daerah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Menteri Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Balombo, dalam acara plenary session Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2023 yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 20-22 September 2023 di Jakarta.

"Kami siap memperkuat strategi pengumpulan zakat melalui instrumen-instrumen yang diperlukan, menjadikan proses pengumpulan zakat lebih transparan, dan menguatkan jaringan BAZNAS," kata 

Ahmad P. Balombo. 

Sejak berdirinya BAZNAS pada tahun 2001, tugas dan perannya terus berkembang. Kemendagri berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja BAZNAS agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat melalui peningkatan literasi zakat.

Ahmad P. Balombo juga menekankan bahwa Kemendagri siap mendengarkan dan menyelesaikan persoalan yang mungkin dihadapi oleh BAZNAS daerah. Hal ini bertujuan untuk mencapai sinkronisasi antara program-program BAZNAS di tingkat daerah dengan proses pengumpulan dan pengeluaran zakat.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420.12/4456/SJ tentang Penguatan Kelembagaan BAZNAS di Daerah. Melalui surat edaran ini, Kemendagri menyatakan kesiapannya untuk memberikan payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penguatan BAZNAS.

Selain itu, Kemendagri juga mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai salah satu langkah dalam memperkuat jaringan dan infrastruktur zakat di tingkat daerah.

Dengan komitmen dan dukungan dari Kemendagri, diharapkan BAZNAS di seluruh Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam mengelola zakat dengan efisien dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Mentan SYL Lepas Ekspor Mangga dan Ayam KUB ke Arab Saudi dan Timor Leste

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memimpin upacara pelepasan ekspor mangga gedong gincu sebanyak 700 kilogram ke Arab Saudi dan ekspor ayam KUB (Kampung Unggul Berkualitas) sebanyak 5000 DOC ke Timor Leste. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam rangkaian satu tahun berdirinya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan sejak Perpres 117 tahun 2021.

Pelepasan ekspor ini diselenggarakan di Lapangan Utama BB Biogen Komplek BSIP, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/09/2023). Menteri Pertanian SYL yang didampingi oleh Walikota Bogor Bima Arya mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" sebelum melepas ekspor mangga dan ayam KUB tersebut.

Menurut Mentan SYL, ekspor ini merupakan pencapaian yang membanggakan karena mangga yang dikirim merupakan hasil dari petani binaan BSIP Kementan yang telah menjalani proses standarisasi tinggi. Hal ini memungkinkan produk pertanian Indonesia untuk menembus pasar internasional.

Lebih lanjut, Mentan SYL menjelaskan, mangga yang diekspor telah terbebas dari lalat buah dan partikel penyakit lainnya. Sementara untuk ayam DOC KUB, mereka adalah ayam kampung unggul yang dilepas oleh Kementan melalui SK Mentan No. 768.

Mentan SYL juga mengungkapkan pentingnya peran BSIP dalam peningkatan ekspor produk pertanian. BSIP juga telah mendukung ekspor produk lainnya, seperti pisang Kepok tanjung sebanyak 40 ton dengan nilai transaksi US$80.000 ke Malaysia, buncis, dan selada air.

Menurut Mentan SYL, Indonesia memiliki berbagai varietas unggul yang dapat dijadikan produk hilirisasi untuk ekspor. Selain itu, Indonesia memiliki banyak varietas terbaik di dunia yang perlu distandarisasi. Ini adalah langkah penting menuju industri hilirisasi yang dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya mengapresiasi kontribusi BSIP dalam pelayanan standarisasi produk pertanian di Kota Bogor. Menurutnya, BSIP memudahkan pelaku usaha untuk mengekspor lebih banyak produk hilirisasi. Dia juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Kementan kepada Kota Bogor, termasuk bantuan alat mesin pertanian (alsintan), kambing, ayam, dan pelatihan.

Sementara itu, Kepala BSIP Kementan, Fadjri Djufri menjelaskan, selama berdirinya, BSIP berhasil meningkatkan standar komoditas pertanian Indonesia untuk pasar ekspor. BSIP juga telah menerima 3 Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan menyelesaikan Langkah Spesifik Profesi (LSPro) yang akan diserahkan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Dalam waktu dekat, BSIP berencana menyelesaikan LSPro perkebunan, tanaman pangan, peternakan, hortikultura, dan LSPro utama mereka, yaitu LSPro personal sebagai ukuran kekuatan SDM yang dimiliki oleh BSIP.

"Pelepasan ekspor mangga dan ayam KUB ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan produk pertanian berkualitas tinggi di pasar internasional dan mendukung perekonomian petani lokal. Hal ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk pertanian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Pecahkan Rekor MURI, Kementan Gelar Fun Walk dan Minum Jamu Peserta Terbanyak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Puluhan ribu masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya berkumpul untuk menghadiri acara fun walk jalan sehat yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL). Acara yang digelar di Lapangan BB Biogen, Komplek Cimanggu, Kota Bogor, Kamis (21/09/2023). ini juga mencatat prestasi luar biasa dengan meraih Piagam Penghargaan MURI untuk kategori meminum jamu terbanyak dan serentak di 33 Provinsi Indonesia.

Diketahui, Fun walk dan minum jamu ini merupakan bagian dari rangkaian puncak peringatan satu tahun berdirinya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan sejak lahirnya Peraturan Presiden No. 117 tahun 2021.

"Kesehatan adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan. Pikiran yang sehat dan hati yang bahagia juga merupakan bagian penting dari kesehatan. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan alam, termasuk memanfaatkan herbal dan jamu-jamuan," kata Mentan SYL di Bogor, Kamis (21/09/2023).

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan beragam komoditas herbal, yang memiliki manfaat luar biasa dalam mendukung kesehatan manusia. Menurut Mentan SYL, semangat seperti ini sangat penting untuk dijaga bersama.

Pada kesempatan yang sama, Fadjri Djufri, Kepala BSIP Kementan, menjelaskan, rekor MURI ini dihadiri oleh lebih dari 10.794 orang secara fisik dan 2.144 orang secara daring dari seluruh provinsi, sehingga total peserta mencapai lebih dari 12.830 orang. BSIP, sebagai lembaga pelaksana standarisasi, siap untuk menjaga produk lokal, seperti herbal, agar bisa dipasarkan di pasar ekspor. 

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), Inggrid Tania, sangat mengapresiasi upaya binaan UMKM oleh Kementan. Menurut Inggrid, produk herbal memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan daya tahan tubuh, vitalitas, kecantikan, serta mencegah penyakit infeksi dan kronik degeneratif.

Semangat kesehatan dan penggunaan herbal yang ditunjukkan dalam acara ini adalah langkah positif dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Acara ini juga menggarisbawahi potensi besar produk pertanian lokal dalam pasar global. Dengan terus mempromosikan dan mengembangkan produk lokal, Indonesia dapat memperkuat sektor pertanian dan memajukan ekonomi masyarakat lokal.

Turut hadir dalam acara ini adalah Anggota Komisi VIII DPR RI, Indira Chunda Thita, dan Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari. Mereka menyambut baik inisiatif hilirisasi dan gerakan minum herbal yang digagas oleh BSIP Kementan. Menurut mereka, langkah ini membantu pengembangan produk herbal yang siap untuk diekspor dan juga memberikan bimbingan teknis kepada UMKM.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Wapres Dorong Pengembangan Panas Bumi dan Energi Terbarukan di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin secara resmi membuka acara The 9th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2023 di Assembly Hall Jakarta Convention Center Jakarta, Rabu (20/09/2023).

Dimana beliau mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan panas bumi di Indonesia.

Indonesia, seperti negara lain, berkomitmen pada transisi energi dari bahan bakar fosil ke EBT dan energi rendah emisi guna mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk mencapai hal ini, Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan beberapa strategi penting.

Pertama, ia menekankan perlunya perbaikan kualitas data dan insentif dalam eksplorasi panas bumi. Ini bertujuan untuk menurunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia dan menjaga agar harga jual listrik panas bumi tetap kompetitif.

Strategi kedua adalah penyediaan insentif bagi pengembang EBT. Pemerintah telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi melalui program Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi dan Program Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi. Dengan insentif ini, diharapkan pengembang EBT dapat merancang proyek-proyek yang lebih baik.

Wapres juga mendorong agar pembangkit panas bumi dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan infrastruktur. Ini penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pemerintah daerah, sebagai wilayah dengan banyak sumber daya alam, harus berperan aktif dalam memanfaatkannya.

Sebagai strategi keempat, Wapres menekankan pentingnya memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam penggunaan dan eksplorasi EBT. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan hutan dan mengancam kehidupan satwa. Oleh karena itu, pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wapres juga berpesan agar para peserta acara ini dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk memberikan kontribusi yang positif bagi Indonesia dan dunia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Yudo Dwinanda Priaadi memaparkan strategi-strategi pemerintah dalam pengembangan EBT, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan teknologi CCS (Carbon Capture and Storage).

Hadir dalam acara ini adalah Duta Besar Kenya untuk Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan di bidang energi baru, terbarukan, baik dari dalam maupun luar negeri. Wapres Ma'ruf Amin didampingi oleh beberapa staf khususnya dalam acara ini.

Acara ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim dan transisi energi global.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Menkeu Bahas Tantangan Migas: Geopolitik dan Perubahan Iklim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti tantangan besar yang dihadapi sektor minyak dan gas (migas) dalam sebuah acara penting, The 4th International Convention on Indonesian Oil and Gas 2023, yang diadakan di Bali, Rabu (20/09/2023). Dalam pidatonya, Menkeu mengungkapkan bagaimana migas telah menjadi sumber pasokan energi utama yang terjepit di antara dua tekanan global yang kuat: geopolitik dan perubahan iklim.

Di tengah kontestasi geopolitik antar negara, migas telah menjadi salah satu komoditas strategis yang sering menjadi instrumen ketegangan internasional. Persaingan global untuk mengamankan pasokan migas telah menciptakan ketidakstabilan dan ketegangan di berbagai wilayah dunia.

Di sisi lain, sektor migas juga semakin berada di bawah sorotan karena dampaknya terhadap perubahan iklim. Penggunaan bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas, menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan semakin mendapat perhatian global.

Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan potensi migas yang sangat besar, memiliki tanggung jawab untuk merespons tantangan ini secara seimbang. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja sektor migas di Indonesia.

Salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah adalah insentif perpajakan, baik pada tingkat produsen maupun dalam bentuk subsidi kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi industri migas di Indonesia. 

Selain itu, Menkeu juga menyebutkan upaya peningkatan transparansi melalui penyediaan lebih banyak data mengenai potensi sumber daya migas di Indonesia. Langkah ini akan membantu menarik investasi dan memperbaiki iklim investasi di sektor migas.

Dalam menghadapi perubahan iklim, pemerintah juga sedang merevisi beberapa peraturan untuk menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi baru, seperti teknologi penangkapan karbon (carbon capture). Hal ini merupakan langkah menuju ketahanan energi sambil mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih rendah.

Menkeu menyimpulkan bahwa merancang dan melaksanakan transisi energi yang tepat sangat penting, bukan hanya untuk masa depan perekonomian Indonesia, tetapi juga untuk kesejahteraan perekonomian global. Karena itu, pemerintah Indonesia akan terus menyempurnakan skenario peta jalan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Pidato Menkeu Sri Mulyani Indrawati di acara ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengatasi tantangan kompleks dalam sektor migas, yang mencakup masalah geopolitik dan perubahan iklim, dengan pendekatan yang bijaksana dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Ketua Kamar Agama RI Pimpin Delegasi Indonesia dalam Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara di Kuala Lumpur

Duta Nusantara Merdeka | Kuala Lumpur 

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) memimpin delegasi Indonesia dalam acara Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2023 yang berlangsung di Hotel Pacific Regency, Kuala Lumpur, Malaysia, sejak 18 hingga 20 September 2023.

Persidangan ini mengumpulkan 65 peserta dari negara-negara serumpun, termasuk Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Acara ini bertujuan untuk membahas kepentingan bersama terkait penegakan syariat Islam dan diselenggarakan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) selaku tuan rumah.

Agenda Persidangan dan Perundangan Syariah Nusantara ini merupakan kelanjutan dari dua acara serupa yang pernah diadakan pada tahun 2016 dan 2020. Yang Amat Arif Dato’ Haji Mohd Amran bin Mat Zain, Ketua Hakim Sya’rie/Ketua Pengarah JKSM, menyambut para peserta dengan menjelaskan bahwa acara ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya.

Dalam delegasi Indonesia yang berjumlah enam peserta, terdapat tokoh-tokoh seperti YM. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, YM. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Plt. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag, Asisten Koordinator Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Acara ini memungkinkan perwakilan dari berbagai negara untuk memaparkan pandangan dan paradigma perkembangan hukum dan undang-undang di negara masing-masing. Diskusi yang intens dan penuh kekeluargaan menjadi bagian dari rangkaian acara ini.

Selain acara resmi, rangkaian kegiatan juga mencakup jamuan makan malam yang digelar di Puncak Kuala Lumpur Tower Malaysia, bangunan tertinggi ketujuh di dunia dengan ketinggian 421 meter. Di gala dinner di Sky Deck & Sky Box, para peserta dapat menikmati hiburan yang disajikan oleh YM. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, dengan menyanyikan lagu Ramadhan yang diakses dari Youtube. Suasana santai ini memungkinkan para peserta untuk berdiskusi informal di meja makan.

Rangkaian kegiatan berakhir dengan tayangan Montaj Khas JKSM dan ucapan penutup dari Yang Amat Arif Dato’ Haji Mohd Amran bin Mat Zain, Ketua Hakim Sya’rie/Ketua Pengarah JKSM. Kemeriahan acara semakin terasa dengan momen saling menyerahkan cendera mata antara Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, YM. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, dan Yang Amat Arif Dato’ Haji Mohd Amran bin Mat Zain, Ketua Hakim Sya’rie/Ketua Pengarah JKSM.

Partisipasi Indonesia dalam acara ini mencerminkan komitmen untuk berkontribusi dalam memperkuat hubungan di bidang hukum dan perundangan syariah dengan negara-negara serumpun, serta memperkuat persaudaraan dan kerjasama dalam konteks penegakan syariat Islam.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Pengukuhan Pengurus Pusat PPAP Pusat Periode 2023-2027: Membangun Persaudaraan dan Potensi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Insan Persatuan Pensiunan Agraria Pertanahan (PPAP) Pusat menggelar pengukuhan pengurus pusat periode 2023-2027 di Jakarta pada Rabu, 20 September 2023. Acara ini merupakan langkah penting dalam membangun dan memperkuat organisasi ini yang bertujuan untuk memajukan persaudaraan dan potensi anggotanya.

Aida Sari Imran, Ketua Dewan Penasehat PPAP, menjelaskan bahwa proses pengukuhan ini merupakan hasil dari pemilihan yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2023. Proses pemilihan ini melibatkan berbagai formatur yang telah ditunjuk sebelumnya. Susunan pengurus yang baru akan bertugas untuk menjalankan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi ini.

Aida juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama dari pengurus yang baru adalah untuk mendaftarkan PPAP sebagai badan hukum. Hal ini akan menjadi wadah resmi bagi komunikasi antara pensiunan agraria pertanahan, yang nantinya akan membantu mempererat persaudaraan, kekeluargaan, dan silaturahmi di antara anggota.

Selain itu, Aida juga menyoroti potensi yang dimiliki oleh anggota PPAP. Menurutnya, selama ini masih ada potensi yang belum sempat dikembangkan, seperti dalam bidang fashion, seni, olahraga, dan aspek sosial lainnya. Pengurus yang baru akan berperan dalam mengidentifikasi potensi ini dan mengembangkannya, sehingga anggota PPAP dapat menjalani masa pensiun mereka dengan lebih bermanfaat dan bermakna.

"Pengembangan potensi ini juga akan memungkinkan PPAP untuk berperan lebih aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Misalnya, dalam bidang sosial, anggota PPAP dapat terlibat dalam berbagai kegiatan amal atau proyek kemanusiaan. Di bidang olahraga, mereka dapat mengadakan kegiatan kebugaran atau turnamen yang melibatkan pensiunan agraria pertanahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Aida menekankan bahwa di samping mengikat persaudaraan dan menjalin silaturahmi, anggota PPAP juga harus bersedia berbagi pemikiran dan pengalaman jika diminta. Ini akan memperkaya pengetahuan dan wawasan anggota lainnya serta memajukan organisasi ini ke arah yang lebih baik.

Organisasi seperti PPAP memiliki peran penting dalam membangun komunitas yang solid dan memberdayakan anggotanya. Pensiunan agraria pertanahan memiliki beragam pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, pengurus yang baru akan berperan besar dalam memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman di antara anggota PPAP.

Bukan hanya itu, Pengukuhan pengurus pusat ini juga menjadi momen penting dalam sejarah PPAP. Hal ini menandakan komitmen organisasi ini untuk terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya. Dengan dukungan dari pengurus yang baru, PPAP siap untuk menjalani periode kepengurusan 2023-2027 dengan semangat baru dan tekad untuk memperkuat persaudaraan, memajukan potensi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat.

Sebagai organisasi yang melayani pensiunan agraria pertanahan, PPAP memiliki peran strategis dalam menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong di antara anggotanya. Dalam masa pensiun, anggota PPAP dapat merasakan manfaat dari keanggotaan mereka melalui berbagai kegiatan dan program yang mendukung pengembangan diri, pertukaran ide, dan kontribusi kepada masyarakat.

"Dalam beberapa tahun ke depan, di bawah kepemimpinan pengurus yang baru, diharapkan PPAP dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang semakin kuat dan berdampak positif. Dengan semangat kebersamaan dan kerja sama, PPAP siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa mendatang serta melanjutkan perjuangannya dalam membangun persaudaraan dan potensi anggotanya," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Rapat Pleno PIMNAS PKN: Menuju Pemilu 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setelah terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.03 pada tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dan Personalia Pengurus Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Periode 2023-2028, Pimpinan Nasional (PIMNAS) PKN menggelar rapat Pleno Pimpinan Nasional dengan agenda utama perkenalan pengurus dan koordinasi menjelang Pemilu 2024. Rapat ini mengusung tema 'Koordinasi dan Konsolidasi Menjelang Pemilu 2024' diadakan di Jakarta, Rabu (20/09/2023).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum, dalam sambutannya menggarisbawahi semangat kebersamaan dan gotong royong dalam partai ini. Dia menjelaskan bahwa partai ini tidak menganut kecenderungan politik one man show atau one family politik. Semangatnya adalah membangun keputusan bersama, kesetaraan, musyawarah, dan mufakat.

Anas menjelaskan mengapa PKN memerlukan dewan pembina. Dewan pembina hadir untuk memberikan panduan, arahan, dan perspektif tentang hal-hal yang pokok. Mereka juga bertanggung jawab memberikan peta jalan untuk perjalanan partai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Disisi lain, Anas menyoroti pentingnya pengalaman tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam politik dan pemerintahan, seperti Laksamana Sukardi yang hadir sebagai Ketua Dewan Pembina.

Lebih dari itu, Anas menyebut bahwa Laksamana Sukardi adalah tokoh yang berpengalaman dalam politik zaman reformasi dan pasca reformasi, dan kiprahnya sangat dikenal di dunia politik. Anas menegaskan bahwa Laksamana Sukardi hadir untuk membawa nuansa nostalgia yang progresif, bukan nostalgia yang membawa kita ke belakang, melainkan nostalgia yang mendorong kita ke depan.

Selain Dewan Pembina, ada pula Dewan Pakar yang hadir untuk memberikan pandangan dan pemahaman keahlian pada isu-isu spesifik. Anas menekankan bahwa partai ini berpikir, bergagasan, dan memproduksi pemikiran-pemikiran baru untuk kepentingan Indonesia.

Selain itu, Anas juga memperkenalkan beberapa tokoh yang hadir dalam Dewan Kehormatan, yang bertugas menjaga tertib dan disiplin partai. Ia mengatakan bahwa yang diperlukan adalah tim politik yang hebat, dan partai ini mencoba menggabungkan politisi lama dan baru dalam semangat perjuangan yang sama.

Dalam rapat ini, pimpinan PKN membahas agenda krusial, yaitu koordinasi dan konsolidasi menjelang Pemilu 2024. Mereka berkomitmen untuk mempersiapkan partai dan mengoordinasikan strategi politik agar siap menghadapi tantangan Pemilu mendatang.

Dan yang pasti, Rapat Pleno ini mencerminkan semangat kebersamaan dan komitmen Partai Kebangkitan Nusantara dalam membangun politik yang inklusif, demokratis, dan berbasis musyawarah. Partai ini akan terus bergerak menuju Pemilu 2024 dengan tekad untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

ASDP Bangun Konektivitas dan Pariwisata di Wilayah 3T

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memberikan kontribusi penting dalam membangun konektivitas dan mendukung kemajuan pariwisata di seluruh Indonesia, termasuk Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan peran utama yang dimainkan oleh ASDP yang sejalan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-53 tahun ini. Salah satu caranya adalah melalui layanan penyeberangan perintis yang mendukung mobilitas masyarakat.

"Sebagai pelopor dalam pengembangan wilayah baru, ASDP membuka jalur-jalur baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah. Hal ini sejalan dengan semangat 'Terus Melaju untuk Transportasi Maju,' karena ASDP berkomitmen untuk terus memperluas jaringan konektivitas, memperkuat ikatan antarwilayah, dan mendorong perekonomian daerah," ujarnya.

Selain berperan dalam layanan perintis, ASDP juga aktif dalam pengembangan sektor pariwisata. ASDP memastikan tersedianya layanan penyeberangan yang diperlukan untuk menghubungkan destinasi wisata terpencil, memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia.

Sebagai penyedia layanan reguler, ASDP juga memfasilitasi mobilitas sehari-hari masyarakat serta memenuhi kebutuhan logistik dan barang. Jaringan layanan ASDP yang luas dapat menghubungkan berbagai titik di seluruh kepulauan Indonesia.

Data menunjukkan bahwa hingga semester pertama tahun 2023, ASDP mengoperasikan total 226 unit kapal yang melayani 307 lintasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 unit kapal (41%) melayani 92 lintasan (30%) dalam segmen komersial, sedangkan 93 unit kapal (59%) digunakan dalam layanan perintis, melayani 207 lintasan (67%). Anak usaha ASDP, Jembatan Nusantara, juga memiliki total 53 kapal yang melayani 8 lintasan (3%).

Pendapatan dari lintasan perintis sebesar 67% menyumbang 17% dari total pendapatan, yaitu sebesar Rp 279 miliar, sedangkan lintasan komersial dengan porsi 33% memberikan kontribusi pendapatan sebesar 83%, atau senilai Rp 1,3 triliun. Jumlah total penumpang yang dilayani oleh kapal perintis selama semester pertama tahun 2023 mencapai 626.784 orang.

ASDP juga telah membuka empat lintasan perintis baru pada tahun 2023, yang mencakup Pangkajane-P Sabutung, Labuan Bajo-P Rinca, Bombana-Tj Pising, dan Teluk Gurita-Maritaing. Tren pertumbuhan layanan perintis terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 8,8% per tahun sejak 2018 hingga 2023.

Shelvy menegaskan bahwa angka ini mencerminkan komitmen ASDP dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan di wilayah terpencil. "Sebagai BUMN, ASDP memiliki peran penting sebagai agen pengembangan dengan tugas melayani masyarakat melalui layanan penyeberangan perintis, termasuk di Wilayah 3T," ungkapnya.

Selain itu, ASDP juga menjadi solusi transportasi untuk destinasi wisata terpencil seperti Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Raja Ampat di Papua, dan destinasi wisata di Sulawesi Utara. Pelayanan perintis tidak hanya dianggap sebagai bisnis, tetapi juga sebagai kontribusi perusahaan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"ASDP terus berupaya untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah serta menjaga standar keselamatan dan pelayanan yang unggul bagi para pengguna jasanya. Dukungan penuh dari pemerintah diperlukan untuk memastikan kelangsungan layanan ini sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat dan negara," tutupnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Mendagri Tito Lantik Lalu Gita Ariadi sebagai Penjabat Gubernur NTB

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Lalu Gita Ariadi sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penjabat baru ini ditunjuk oleh Presiden untuk menggantikan Gubernur Zulkieflimansyah yang masa jabatannya telah berakhir. Upacara pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang telah ditetapkan pada tanggal 4 September 2023.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya peran Pj. kepala daerah dalam mengisi kekosongan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Oleh karena itu, ia meminta kepada Lalu Gita Ariadi, yang telah diberi kepercayaan oleh Presiden melalui Sidang Tim Penilai Akhir (TPA), untuk menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen dan sebaik mungkin.

Tito Karnavian juga memberikan arahan bahwa Pj. kepala daerah harus mempertimbangkan program-program strategis yang sejalan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, untuk membuat program strategis yang berbeda, penjabat perlu mendapatkan izin dari Mendagri.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan pejabat sebelumnya, terutama terkait dengan program yang harus dilanjutkan demi kepentingan masyarakat NTB. Dalam hal ini, peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), khususnya dalam penanganan stunting dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dianggap penting sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga.

Mendagri juga mengajak seluruh stakeholder baik dari pusat maupun daerah untuk mendukung kepemimpinan Lalu Gita Ariadi, sehingga pemerintahan di Provinsi NTB dapat berjalan lebih baik. Ia mengingatkan bahwa semua pihak harus mendukung hal positif dalam kepemimpinan baru ini.

Upacara pelantikan juga dihadiri oleh Gubernur NTB periode 2018-2023, Zulkieflimansyah, dan wakilnya, Sitti Rohmi Djalillah. Turut hadir jajaran Forkopimda NTB, bupati/wali kota se-NTB, serta anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan NTB.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Fachrul Razi Desak Menkominfo Blokir Situs Judi Online, Pinjol Ilegal dan Situs Asusila di Aceh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, bersama dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung B, Komplek Senayan DPD RI, Selasa (19/9). Dalam rapat ini, dibahas berbagai aspek penanganan situs judi, situs pinjaman online ilegal, serta konten judi online dan asusila yang telah berkembang di masyarakat.

Ketua Komite I, Fachrul Razi, yang juga seorang Senator asal Aceh, menekankan pentingnya untuk memblokir seluruh situs judi online di Indonesia. Ia juga meminta agar situs pinjaman online ilegal, serta situs asusila, khususnya di Aceh, untuk diblokir. Senator Razi mengingatkan akan kekhususan syariah Islam di Aceh dan mengungkap keprihatinannya terhadap maraknya kasus judi online di daerah tersebut.

Senator Aceh ini mencermati beberapa kasus berita terkait judi online di Aceh dan berharap untuk penanganan yang tegas terhadap fenomena ini. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menunjukkan bahwa pemerintah telah menangani 200.216 konten negatif, termasuk 101.090 konten judi online, selama periode 17 Juli hingga 17 September 2023.

Lebih dari itu, Fachrul Razi juga menyoroti masalah pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat di Aceh. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna pinjol di Aceh adalah guru (42 persen), disusul oleh korban PHK (20 persen), ibu rumah tangga (18 persen), pedagang (4 persen), pelajar (3 persen), tukang pangkas rambut (2 persen), dan pengemudi ojek online (1 persen).

Penggunaan pinjol oleh kaum milenial dan Gen Z di Aceh bahkan untuk tujuan pacaran menjadi perhatian Senator Razi. Ia menekankan bahwa pengendalian situs judi online, pinjol ilegal, dan situs asusila memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga dan sektor terkait seperti Polri, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Terakhir, Senator Fachrul Razi menyayangkan kasus prostitusi online di Aceh yang tampaknya belum mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia menegaskan kembali pentingnya peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam menutup situs-situs yang merugikan masyarakat. Komite I DPD RI meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI secara berkala menyampaikan progres terkait penanganan masalah ini.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More