Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata: Peran Kunci Sektor Penerbangan di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sektor penerbangan di Indonesia memainkan peran penting sebagai tulang punggung industri pariwisata. Dengan jaringan penerbangan yang luas, wisatawan dapat mengakses destinasi dengan lebih cepat dan efisien. Meskipun menghadapi tantangan selama masa pandemi, sektor ini terus berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dan industri pariwisata.

Dalam rangka memperingati Hari Penerbangan Nasional, Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJATI) menggelar Seminar bertajuk "Peran Sektor Transportasi Udara Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Industri Pariwisata Nasional Paska Pandemi." di Jakarta, Jum'at (27/10/2023). Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi, President Director Lion Group, yang berbicara tentang peran transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri pariwisata.

Dalam seminar ini, Capt. Daniel menyampaikan, beberapa poin kunci dibahas untuk memastikan bahwa sektor penerbangan dapat optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri pariwisata:

**1. Konektivitas dan Rute Penerbangan:**

   

Optimalisasi rute dan dukungan dari para stakeholder menjadi fokus utama. Evaluasi pemanfaatan rute jaringan penerbangan di bandar udara eksisting diperlukan untuk memastikan bahwa rute-rute tersebut efisien dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

**2. Pelibatan Pemerintah Daerah dan Stakeholder Lainnya:**

   

Keterlibatan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dianggap vital dalam meningkatkan konektivitas. Kolaborasi yang kuat antara sektor publik dan swasta diperlukan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan penerbangan.

**3. Kesiapan Bandar Udara:**

   

Kesiapan bandar udara dalam melayani penerbangan malam menjadi aspek penting. Ini melibatkan aspek keamanan (OH, HIRA) dan kesiapan fasilitas. Selain itu, reaktivasi bandar udara yang tidak aktif juga harus dipertimbangkan untuk memperluas jaringan penerbangan.

**4. Penetapan Harga dan Daya Beli Pengguna Jasa:**

   

Penetapan harga tiket pesawat menjadi pertimbangan penting. Strategi penetapan harga harus sejalan dengan daya beli pengguna jasa penerbangan. Kebijakan harga yang sesuai dapat mempengaruhi jumlah pengguna jasa penerbangan.

Dalam kesimpulannya, Capt. Daniel menekankan pentingnya kerjasama antara semua pemangku kepentingan dalam sektor penerbangan. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, perusahaan penerbangan, dan pemerintah daerah merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan industri pariwisata yang berkelanjutan.

Seminar ini mencerminkan komitmen industri penerbangan Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan membangun industri pariwisata yang tangguh. Dengan terus mengoptimalkan konektivitas, melibatkan semua stakeholder, dan mengatasi tantangan penetapan harga, sektor penerbangan diharapkan akan menjadi tulang punggung yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

LAZNAS IZI Gandeng BAZNAS Bantu Palestina

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerima sumbangan infak kemanusiaan tahap I senilai Rp100.000.000 dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisatif Zakat Indonesia (IZI). Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Utama LAZNAS IZI, Wildhan Dewayana, kepada Deputi BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, M. Arifin Purwakananta, di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Turut hadir dalam acara ini Deputi BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dr. H. M Imdadun Rahmat, M.Si.

M. Arifin Purwakananta, Deputi BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, menyambut baik kontribusi IZI dalam membantu masyarakat Palestina. "Kami mengapresiasi kerja sama dengan IZI yang telah menyalurkan infak kemanusiaan untuk Palestina melalui BAZNAS. Kolaborasi ini bukan hanya untuk membantu Palestina tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat Indonesia yang ingin memberi uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Palestina," ungkapnya.

Lebih lanjut, Arifin menekankan bahwa kerja sama semacam ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan diplomasi kemanusiaan. "Kerjasama ini juga merupakan bukti nyata solidaritas Indonesia kepada rakyat Palestina yang membutuhkan dukungan kami saat ini," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. H. M Imdadun Rahmat, Deputi BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, menjelaskan bahwa bantuan ini akan disalurkan setelah dana infak kemanusiaan Palestina terkumpul dengan cukup. "Kami sedang melakukan koordinasi dengan Duta Besar Indonesia di Jordania dan Kementerian Luar Negeri RI untuk memastikan bahwa bantuan ini akan disalurkan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat Palestina," jelasnya.

Sementara itu, Wildhan Dewayana, Direktur Utama LAZNAS IZI, menekankan bahwa sumbangan ini merupakan tahap awal dari bantuan yang dihimpun untuk mendukung Palestina. "Dalam kesempatan ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan upaya sosialisasi melalui berbagai saluran yang kami miliki agar lebih banyak orang ikut peduli. Kami juga akan terus mendukung program BAZNAS sebagai bagian dari inisiatif pemerintah dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan," tuturnya.

Bantuan ini bukan hanya sekadar kontribusi finansial; ini adalah bentuk nyata kepedulian dan empati bangsa Indonesia terhadap saudara-saudara mereka di Palestina. "Semoga kolaborasi semacam ini terus berlanjut dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Astra Life dan PermataBank Luncurkan AVA Proteksi Pasti

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Astra Life, perusahaan asuransi jiwa ternama, dan PermataBank, salah satu bank terkemuka di Indonesia, meluncurkan produk terbaru mereka, AVA Proteksi Pasti. Langkah ini sesuai dengan pertumbuhan sektor asuransi dwiguna yang semakin pesat di Indonesia. Menurut data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2022, produk asuransi dwiguna menyumbang sebesar 22% dari total premi asuransi jiwa, mencapai angka sebesar Rp 37,4 triliun.

"AVA Proteksi Pasti adalah produk asuransi jiwa tradisional dwiguna yang menawarkan perlindungan lengkap terhadap risiko meninggal dunia dan Terminal Illness," kata Alkaf Ghozali, Direktur Astra Life dalam keterangan tertulis, Kamis (26/10/2023).

Menurut Alkaf, Keunikan produk ini terletak pada fleksibilitasnya; nasabah memiliki kebebasan untuk menentukan Manfaat Tahapan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan keuangan mereka. Dengan pilihan pembayaran premi yang bisa dilakukan selama 3 hingga 15 tahun, serta frekuensi pembayaran premi yang variatif mulai dari tahunan, semesteran, kuartalan, hingga bulanan, produk ini dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing nasabah.

Selain itu, Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk asuransi dwiguna yang dapat diandalkan. "Peluncuran AVA Proteksi Pasti adalah respons kami terhadap tuntutan pasar. Kami ingin memberikan nasabah kami manfaat proteksi sekaligus rasa aman dan ketenangan, sesuai dengan perencanaan keuangan mereka di masa depan," ujarnya.

Sementara itu, Ricky Diego Yap, Division Head Wealth Management, Retail Deposit and Cash Management PermataBank, menambahkan bahwa kerja sama ini adalah bagian dari komitmen bank untuk memberikan nilai tambah kepada nasabahnya. "Kami selalu berusaha memberikan produk dengan nilai yang bermakna bagi nasabah kami. AVA Proteksi Pasti adalah inovasi produk baru yang kami harap dapat memperluas pilihan produk asuransi yang sesuai bagi nasabah kami," ungkapnya.

Salah satu keunggulan utama dari AVA Proteksi Pasti adalah fleksibilitas Manfaat Tahapan yang ditawarkannya. Nasabah dapat memilih Manfaat Tahapan hingga 300% (untuk Premi IDR) atau hingga 197% (untuk Premi USD) dari total Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan. Produk ini juga menawarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang akan dibayarkan jika Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis.

Dalam keterangan resmi, Alkaf menegaskan bahwa AVA Proteksi Pasti telah memperoleh izin dari OJK, mencerminkan komitmen Astra Life untuk menjalankan bisnis dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai AVA Proteksi Pasti, nasabah dapat mengunjungi cabang PermataBank terdekat atau menghubungi Hello Astra Life Call Center 24 jam di nomor 1 500 282. Layanan pelanggan juga tersedia melalui WhatsApp di nomor 08952-1500282 dan melalui e-mail hello@astralife.co.id dari Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

*Informasi Tambahan:*

- AVA Proteksi Pasti memberikan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Terminal Illness sebesar 100% Uang Pertanggungan.

- Nasabah diberi kebebasan memilih Manfaat Tahapan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

- Produk ini memberikan pilihan masa pembayaran premi dari 3 hingga 15 tahun, dengan berbagai frekuensi pembayaran premi yang dapat disesuaikan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Persada : Insya Allah Anies - Muhaimin Menang

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Ketua DPD Partai Ummat Kota Medan Persada Sp Beserta Pengurus Menghadiri Undangan Apel dan Juga Deklarasi Millenial Serta Srikandi Relawan Anies P-24 yang di Laksanakan Di Sekber Anies Medan Sunggal.

Dalam Sambutannya Persada Menyampaikan hari ini Partai Ummat melalui Hasil rapat Majelis Dewan Syuro menyatakan Sikap Mendukung dan Memenangkan Dr. Anies Rasyid Baswedan Dan Abdul Muhaimin Iskandar Sebagai Capres Dan Cawapres untuk Pemilihan Umum 2024.

Untuk itu mari kita Bersama - Sama Bergandengan Tangan bersatu Memperjuangkannya Ujarnya Berapi -api.

Diakhir Sambutannya Beliau juga Mengucapkan Selamat 

Atas Terlaksananya Apel dan juga Deklarasi Millenial Serta Srikandi P-24. Mari kita  Bersinergi Bersama - Sama Berjuang Untuk Memenangkan Anies dan Muhaimin ujar Persada Yang Juga caleg DPRD Kota Medan Dapil 5. **

Read More

Pasca Putusan MK Soal Usia Capres Cawapres, Bagaimana Sikap KPU RI?

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masyarakat baru saja dihebohkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MK) yang diucapkan pada Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon. 

Dalam putusan ini MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. 

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Lahirnya putusan ini tentu memiliki konsekuensi hukum terhadap tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Dimulai dari proses pendaftaran Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024 yang dimulai pada 19-25 Oktober 2023. Sebelum lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diundangkan pada 13 Oktober 2023. 

Pada Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menyebutkan, “Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka KPU seharusnya menyesuaikan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan Putusan tersebut. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka seharusnya secara administratif calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Hingga hari terakhir pendaftaran Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024, terdapat 3 pasang calon yang mendaftarkan diri ke KPU yakni Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga pasang calon tersebut, ada Gibran Rakabuming Raka yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

 

Lalu, kenapa KPU tidak segera merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023?

Sampai dengan 26 Oktober 2023, KPU RI belum melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Setelah putusan MK itu terbit pada Senin (16/10/2023) KPU RI sempat menyampaikan niat melakukan revisi secara cepat dengan ataupun tanpa rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI. 

Namun, pada Rabu (18/10/2023), KPU RI membatalkan niat itu dengan dalih putusan MK bersifat final dan mengikat. Selain itu, alasan lain yang disampaikan KPU RI adalah PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang telah diundangkan sebelum putusan MK telah mengatur ketentuan teknis untuk Calon Presiden – Calon Wakil Presiden dari unsur kepala daerah. 

KPU RI tidak dapat melakukan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 karena sejak 4-30 Oktober 2023 DPR RI sedang dalam masa reses. 

Menariknya, dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan, “KPU wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat terhadap Rancangan Peraturan KPU yang mengatur penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.” Artinya, KPU RI baru dapat melakukan konsultasi dengan DPR RI untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 setelah masa reses DPR RI selesai. 

Apakah ini berarti terdapat calon yang tidak memenuh syarat?

Menurut hemat Saya, saat ini ketiga pasang calon tersebut baru disebut sebagai bakal Calon Presiden – Calon Wakil Presiden karena masih ada tahapan selanjutnya yakni penetapan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden pada 13 November 2023. Artinya masih ada waktu bagi KPU RI untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai dengan Putusan MK. 

Dugaan Saya, sebelum tanggal 13 November 2023, KPU RI telah menyelesaikan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sehingga pada saat penetapan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden pada 13 November 2023, semua pasangan calon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apakah hal ini yang akan terjadi? Kita tunggu saja! 

Penulis: Vincent Suriadinata, SH., MH. (Advokat, Alumni FH Universitas Kristen Satya Wacana dan MIH FH Universitas Indonesia)

Read More

Sinar Continental Textile Diduga Buang Limbah B3

Duta Nusantara Merdeka | Cimahi

Kasus kontroversial melibatkan PT Sinar Continental Textile di Cimahi semakin meruncing ketika media dan masyarakat menuntut tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran serius terkait pembuangan limbah beracun dan berbahaya (B3). PT Sinar Continental Textile (PT SC) diduga melakukan pengelolaan limbah yang sembrono dan ilegal, menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat.

Berawal dari laporan awal tentang perilaku sembrono PT SC dalam pembuangan limbahnya, media membentuk sebuah tim investigasi, Selasa (24/10/23). Setelah proses investigasi yang menyeluruh termasuk wawancara dengan saksi-saksi, serta mengumpulkan bukti foto dan video yang sah, PT SC diduga terlibat dalam pelanggaran serius terkait regulasi pengelolaan limbah B3.

Namun, alih-alih memberikan klarifikasi yang jelas, PT SC terkesan mengelak dan mengalihkan perhatian dengan memanggil pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kasus ini. Muhammad Yunus, yang merupakan HRD pabrik dan seorang BACALEG di Kota Cimahi, justru memanggil ketua RT, Bhabinmas, dan pihak Polsek setempat, yang membuat media dan masyarakat bertanya-tanya akan hubungan apa yang sebenarnya terjadi di balik panggilan tersebut.

DS, salah satu anggota tim investigasi dari gabungan media, menyatakan bahwa pihak PT SC seharusnya memberikan klarifikasi yang benar dan jelas. Namun, PT SC justru terlihat mencoba menghindar dengan menggandeng pihak-pihak yang tidak terkait dengan kasus ini. Sebagai respons terhadap ketidakkooperatifan PT SC, media bersama-sama dengan Gabungan Media Pemberantasan Limbah (GMPL) berencana untuk melaporkan pelanggaran ini ke Polres Cimahi dan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam pernyataannya, YSF, Bendahara GMPL, menegaskan bahwa PT SC diduga telah melanggar banyak pasal terkait pembuangan limbah B3. GMPL telah mengumpulkan bukti yang sangat kuat, termasuk foto, video, dan dokumen yang mendukung tuduhan ini. Apabila PT SC tidak bersedia bekerja sama dengan proses investigasi, GMPL dan media bersatu akan mengambil langkah hukum yang diperlukan.

Media bersama-sama dengan GMPL akan terus mendesak Polres Kota Cimahi dan Dinas Lingkungan Hidup Cimahi untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terkait kasus ini. Apabila terbukti bersalah, tuntutan hukum yang seberat-beratnya akan diberlakukan, termasuk kemungkinan penutupan PT SC. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini akan dijerat dan ditangkap sesuai hukum yang berlaku.

Harapannya adalah PT SC harus memberikan klarifikasi yang benar, tidak mengelak, dan mematuhi tenggat waktu yang ditentukan. Pelanggaran hukum dan pelanggaran etika jurnalistik seperti menghalangi tugas pers harus mendapatkan respons hukum yang sesuai.

Editor: Arianto 

Read More

Hoax, PT CBS Cahaya Bintang Semesta Jual Kosmetik Palsu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada Kamis (19/10/2023), sebuah insiden kontroversial terjadi di kantor PT CBS Cahaya Bintang Semesta yang berbasis di Jakarta. Ada 3 orang yang tidak dikenal (oknum) datang ke kantor perusahaan tersebut tanpa izin dan mulai mengambil foto-foto di dalam ruangan, sehingga mengundang pertanyaan dari karyawan dan manajemen perusahaan.

Kejadian ini kemudian berkembang menjadi headline media online pada hari Sabtu (20/10/2023), sehingga memicu keresahan di kalangan masyarakat. Berita tersebut menuduh PT CBS Cahaya Bintang Semesta menjual kosmetik palsu adalah tidak benar sama sekali.

Namun, PT CBS Cahaya Bintang Semesta merasa dituduh tanpa bukti dan segera mengunjungi kantor media yang menerbitkan berita tersebut. Di sana, mereka menyatakan ketidaksetujuan mereka dan meminta klarifikasi langsung dari pihak media.

"Sudah agak membingungkan. Kami meminta klarifikasi langsung dari mereka. Kami bahkan menawarkan untuk membantu mereka memahami cara membedakan kosmetik asli dan palsu. Bahkan, Kami juga mengajarkan mereka cara memeriksa nomor BPOM secara online. Kami berusaha membuka pintu kerjasama dan transparansi," kata Edy S, perwakilan dari PT Cahaya Bintang Semesta kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Namun, pertemuan itu tidak berjalan lancar. Pihak media tetap bersikeras dengan tuduhannya dan mengatakan bahwa mereka akan menunggu kepastian kerjasama esok hari. PT CBS Cahaya Bintang Semesta merasa bahwa tuduhan ini telah merusak nama baik perusahaan mereka, yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun dengan legalitas lengkap.

"Kami memastikan bahwa perusahaan kami legal dan telah berjalan selama bertahun-tahun. Ini merusak kredibilitas dan reputasi kami. Kami meminta agar nama baik kami dipulihkan dari berita yang tidak benar ini," tambah Edy.

Untuk diketahui, PT CBS Cahaya Bintang Semesta juga telah mengirimkan surat resmi untuk meminta klarifikasi dari media tersebut. Mereka menginginkan penjelasan yang akurat dan adil terkait berita yang telah diterbitkan. PT CBS Cahaya Bintang Semesta bersikeras bahwa mereka tidak terlibat dalam penjualan kosmetik palsu dan bersedia membuka diri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perkembangan berita ini telah menjadi sorotan publik, menimbulkan pertanyaan tentang etika jurnalistik dan transparansi dalam pemberitaan media. Publik menantikan klarifikasi resmi dari pihak media dan harapan agar kebenaran segera terungkap dalam kasus ini.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kasus 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Purnawirawan TNI-Polri Protes Keputusan Pemerintah dan Komnas HAM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial 12 Pelanggaran HAM (TPPHAM) yang berat masa lalu, serta pernyataan resmi pemerintah mengenai pengakuan terhadap 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, kalangan Purnawirawan TNI-Polri merasa kecewa dan menyatakan protes keras. Mereka menilai penetapan 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu oleh Komnas HAM dan pengakuan terhadapnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap warga negara.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelaku pelanggaran HAM adalah "orang atau kelompok orang termasuk alat negara." Pelanggaran HAM akan dianggap berat apabila termasuk ke dalam kategori kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Namun, kalangan purnawirawan mempertanyakan kriteria dan kebijakan yang digunakan dalam penetapan 12 pelanggaran HAM berat ini.

Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Damono, Sekretariat Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri, menyuarakan ketidakpuasan ini. Ia menegaskan bahwa kasus-kasus seperti pemberontakan PKI 1948, peristiwa Westerling pada 7 s.d 25 Desember 1946, dan kejadian lainnya hingga tahun 1965 juga seharusnya dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, menurutnya, pemerintah dan Komnas HAM hanya memfokuskan pada pelanggaran yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan negara. 

"Komnas HAM telah menggunakan kekuasaannya dengan tidak adil," kata 

Bambang kepada awak media di Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Mereka merasa bahwa lembaga ini telah bersikap sepihak dengan menetapkan dan merekomendasikan 12 pelanggaran HAM berat tanpa memberikan kesempatan kepada lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung, untuk melakukan penyidikan lanjutan. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa rekomendasi 12 pelanggaran HAM yang berat ini masih bersifat klaim dan belum ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Protes ini juga ditujukan kepada pemerintah yang hanya mengandalkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi TPPHAM sebagai dasar pengakuan terhadap terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Para purnawirawan menyatakan bahwa pihak Kejaksaan Agung, sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan Komnas HAM, tidak melakukan tindakan lanjut terhadap hasil tersebut. Hal ini, menurut mereka, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Sementara itu, Try Sutrisno, salah seorang purnawirawan, menegaskan bahwa mereka menolak pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan laporan dan rekomendasi TPPHAM. Mereka menuntut pemerintah dan Komnas HAM untuk melakukan penelitian ulang terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu secara transparan dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM berat.

Pernyataan ini juga mengajukan waspada terhadap potensi bangkitnya PKI melalui pengungkapan kembali peristiwa 1965-1966. Para purnawirawan mendesak pemerintah untuk tidak terpengaruh oleh kelompok manapun dan untuk tetap menjunjung tinggi keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

"Mereka berharap agar pemerintah menjalankan kewajibannya sebagai pemerintahan negara dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Setelah Kamboja, EEF Thailand Menjajaki Program Prakerja Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

The Equitable Education Fund (EEF) Thailand memulai misi berbagi pengetahuan dengan mengunjungi kantor Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja untuk mendapatkan wawasan dan pembelajaran dari program Prakerja Indonesia di kantor Program Kartu Prakerja Jakarta, Senin (23/10/2023). Delegasi dari EEF Thailand juga memiliki kesempatan untuk mengunjungi dan belajar langsung dari mitra-mitra Prakerja yang menyediakan layanan pelatihan dan pembayaran.

Penasehat EEF Thailand, Supakorn Buasai, menyatakan antusiasmenya untuk mempelajari lebih lanjut tentang upaya Prakerja dalam memberikan beasiswa untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Dia menyatakan, "Kami datang untuk belajar lebih banyak tentang apa yang dilakukan Prakerja dalam memberikan beasiswa pelatihan untuk peningkatan keterampilan. Kami berharap memiliki diskusi informatif dan edukatif." Ia mengakui Prakerja diakui secara global untuk program pelatihannya yang sukses.

Lebih lanjut, Supakorn menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi oleh Thailand dan Indonesia, menjadikan model Prakerja sangat relevan untuk EEF Thailand. Dia juga menyebut pertimbangan untuk mengadopsi inisiatif serupa di Singapura, tetapi menemukan pendekatan Prakerja lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sementara itu, Wakil Kepala Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kementerian Perekonomian, Rudy Salahuddin, menyambut baik kunjungan delegasi EEF Thailand. Rudy menekankan pendekatan inovatif Prakerja, menggunakan sistem digital end-to-end. Dia membagikan bahwa Prakerja, dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun, telah memberikan manfaat dan dampak positif kepada 17,5 juta penerima.

Rudy menyampaikan harapannya bahwa Prakerja bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara. Dia menyebut minat Kambodia untuk meluncurkan program serupa pada November mendatang dan mengulangi keterbukaan Prakerja untuk kolaborasi dan inovasi.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengapresiasi kunjungan EEF Thailand dan menyatakan kesiapannya untuk berbagi strategi operasional Prakerja. "Kami berharap delegasi Thailand pergi dengan pengetahuan dan pengalaman berharga mengenai Prakerja," tambahnya.

Selama sesi berbagi pengetahuan ini, delegasi EEF menerima presentasi tentang berbagai topik selama dua hari, termasuk teknologi, operasional, ekosistem, pemantauan dan evaluasi, serta anggaran. Pada hari ketiga, delegasi mendapat kesempatan untuk mengunjungi beberapa mitra Prakerja seperti Skill Academy, Kariermu, dan DANA.

Seperti diketahui, EEF adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Berkeadilan Thailand pada tahun 2018. Lembaga ini memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan anak-anak dan pemuda yang kurang mampu di Thailand. Tujuan utamanya adalah mengurangi disparitas pendidikan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak.

Berada di bawah otoritas langsung Perdana Menteri Thailand, EEF dipimpin oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk dari berbagai sektor, termasuk Kementerian Pendidikan, Keuangan, Pembangunan Sosial, Dalam Negeri, dan Kesehatan Publik. Lembaga ini mempercepat reformasi pendidikan, menargetkan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Setiap tahunnya, EEF menyalurkan bantuan keuangan dan beasiswa kepada lebih dari satu juta anak, membantu lebih dari seribu sekolah dan institusi pendidikan di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Jokowi Lantik Letnan Jenderal Agus Subiyanto Sebagai KSAD

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam upacara pelantikan, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan dari Agus Subiyanto, yang akan menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Jokowi dalam sumpah jabatan.

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Agus Subiyanto secara resmi menjabat sebagai KSAD dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/TNI/Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

Seperti diketahui, Agus Subiyanto, lulusan Akademi Angkatan Militer tahun 1991, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pernyataannya usai pelantikan, ia menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga, dan masyarakat guna mendukung program-program pemerintah.

“Kita tidak bekerja sendiri, bersama Polri dan masyarakat, kita harus menciptakan situasi yang kondusif dalam pemilihan umum serentak,” ujar Agus Subiyanto kepada awak media.

Upacara pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai saksi.

Dengan pelantikan ini, diharapkan Agus Subiyanto akan membawa angin segar dalam Angkatan Darat dan bekerja bersama elemen-elemen masyarakat untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan di Indonesia. Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam memastikan keamanan dan pertahanan negara tetap kuat dan handal di bawah kepemimpinan yang baru.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Mentan Amran Sulaiman: Fokus pada Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memulai tugasnya dengan penuh semangat di hari pertamanya di kantor pusat Kementan, Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (25/10/2023). Mentan Amran langsung berkoordinasi dengan para pejabat dan jajaran di lingkup kementan, menegaskan fokus kerjanya dalam satu tahun ke depan.

Amran Sulaiman mengatakan bahwa fokus utamanya adalah memperkuat produksi berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kedelai. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya meningkatkan produksi berbagai komoditas strategis demi mencapai swasembada pangan.

"Dalam satu tahun ini, saya akan fokus pada produksi padi, jagung, dan kedelai. Kita harus menekan impor agar bisa mencapai swasembada," ujar Mentan di hari pertama kerjanya setelah dilantik Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.

Lebih lanjut, Amran Sulaiman menegaskan bahwa semua program yang telah terbukti berhasil untuk kepentingan bangsa dan negara akan dilanjutkan. Dia mencontohkan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Program Serasi) yang telah sukses pada masa kepemimpinannya sebelumnya.

"Semua program yang telah teruji dan memberi hasil akan kita lanjutkan. Kita telah mencapai swasembada sebelumnya, dan kami akan bekerja keras untuk mencapainya kembali," katanya.

Mentan Amran juga menyampaikan keyakinannya dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem seperti fenomena El Nino. Dia mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil menghadapi tantangan El Nino pada tahun 2015 dengan baik, dan saat ini mereka akan menghadapinya dengan pendekatan terbaik.

"Kita telah melewati masa El Nino yang sulit pada tahun 2015. Kami akan menghadapi tantangan ini dengan strategi terbaik," katanya.

Amran Sulaiman juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan sektor pertanian Indonesia. Dia khususnya menghargai Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian besar pada sektor pangan.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas amanah dan kepercayaannya. Sebelumnya, saya tidak pernah membayangkan akan kembali ke Kementan. Saya siap bekerja keras untuk mewujudkan visi swasembada pangan Indonesia," tambahnya.

Dengan semangat dan tekad yang kuat, Mentan Andi Amran Sulaiman memasuki masa tugas barunya dengan komitmen untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai serta memastikan ketahanan pangan Indonesia di masa yang akan datang.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Pelantikan Jenderal Agus Subiyanto Sebagai KSAD: IMO-Indonesia Ucapkan Selamat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) – Indonesia memberikan ucapan selamat kepada Jenderal Agus Subiyanto yang resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/23).

Ketua Umum IMO – Indonesia, Yakub F. Ismail, menyatakan bahwa Jenderal Agus Subyanto adalah sosok yang tepat untuk mengemban tugas sebagai KSAD. "Beliau memiliki rekam jejak dan pengalaman yang cukup matang di dunia kemiliteran. Tentu dengan modal tersebut sangat tepat menggantikan posisi Jenderal Dudung," ujarnya.

Yakub juga mengapresiasi peran serta dedikasi Jenderal TNI Dr. H. Dudung Abdurachman selama menjabat sebagai KSAD. Ia berharap Jenderal Agus Subiyanto mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan TNI dan pertahanan nasional.

Pelantikan KSAD ini berdasarkan Keputusan Presiden RI No 89/TNI/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf TNI AD. Acara pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi. 

Dalam sumpahnya, Jokowi menekankan kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta komitmen untuk menjalankan tugas jabatan dengan etika yang tinggi dan penuh tanggung jawab.

Pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai KSAD menjadi tonggak penting dalam perjalanan Angkatan Darat Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat pertahanan negara dan menjaga kestabilan di tingkat nasional. IMO – Indonesia mengharapkan keberhasilan dan kesuksesan bagi Jenderal Agus Subiyanto dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin Angkatan Darat Indonesia ke depan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

National Cybersecurity Connect 2023: Perkuat Pertahanan Siber Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

National Cybersecurity Connect 2023 (NCC) kembali sukses digelar di Indonesia. Acara prestisius yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Naganaya Indonesia, dan APTIKNAS ini mengumpulkan ratusan perusahaan cybersecurity, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam edisi keduanya, NCC 2023 berlangsung selama dua hari, 25 - 26 Oktober 2023, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian dengan tema “Get Ready to Face Future Cyber Threats”. Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, mewakili Hinsa Siburian, menekankan pentingnya kerjasama dalam menjaga ruang siber Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa hanya dalam satu pagi, terdeteksi 3 juta anomali traffic yang bisa mengindikasikan serangan siber potensial. BSSN siap menerima laporan terkait kejahatan siber 24/7.

Seperti diketahui, NCC 2023 didukung oleh beberapa perusahaan solusi teknologi dan komunikasi terkemuka, termasuk Metrodata, Awan Pintar, Telin, Mitra Integrasi Informatika (Cisco), dan Alibaba Cloud (Blue Power Technology). Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya meramaikan pameran acara dengan produk terkini mereka, tetapi juga menyampaikan komitmen mereka dalam melindungi masyarakat dan dunia bisnis dari ancaman kejahatan siber.

Salah satu momen penting dalam acara ini adalah peluncuran produk terbaru dari Buton Security, yaitu Cyber Security Firewall FX-Series. Produk ini menghadirkan integrasi teknologi mutakhir, layanan dukungan, dan pengembangan lokal. Buton Security merupakan merek lokal hasil inovasi anak bangsa yang telah disertifikasi oleh Kementerian Perindustrian dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 60.51%. 

Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), sebagai pendukung utama NCC 2023, berperan aktif dalam membangun literasi terkait kejahatan siber. Ketua Umum APTIKNAS, Soegiharto Santoso, menyatakan kebanggaannya atas partisipasi dalam upaya membangun kesadaran akan ancaman siber di kalangan pelaku usaha di Indonesia. Ia merujuk pada serangan siber yang pernah menimpa bank BSI, yang menjadi peringatan serius bagi semua usaha besar untuk memperhatikan keamanan siber.

Sementara itu, Penyelenggara PT Naganaya Indonesia menegaskan bahwa tujuan utama NCC 2023 adalah meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang kejahatan siber dan ancaman di dunia maya. Mereka memperingatkan pentingnya menjaga keamanan data, terutama terkait informasi sensitif seperti password dan PIN, baik untuk akun sosial media maupun perbankan.

Dengan NCC 2023, BSSN terus mengadvokasi literasi keamanan siber dan mengkampanyekan pentingnya memiliki kesadaran kolektif dengan tagar #JagaRuangSiber. Acara ini tidak hanya menjadi forum bagi para pakar cybersecurity untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga memperkuat pertahanan siber Indonesia, menghadapi masa depan yang penuh tantangan di dunia maya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

KKP Gelar Bakti Sosial Serentak di 14 Lokasi Se-Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Senin 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia menyelenggarakan bakti sosial serentak di 14 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari rangkaian acara Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, Senin (23/10). Kegiatan bakti sosial ini melibatkan berbagai inisiatif untuk mendukung masyarakat nelayan dan pesisir.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi Ditjen PSDKP kepada masyarakat di Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan. "Kegiatan bakti sosial kami gelar secara serentak di 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di Indonesia," kata Adin.

Dalam kegiatan ini, masyarakat nelayan dan keluarga mereka mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan umum, pemeriksaan lansia, layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), layanan keluarga berencana (KB), pemeriksaan gigi dan mulut, serta pelayanan konseling kejiwaan. Pelayanan ini dilakukan bekerja sama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit setempat untuk memastikan pelayanan yang komprehensif.

Selain pelayanan kesehatan, kegiatan donor darah dan sunatan massal juga diadakan. Donor darah dan sunatan massal melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI), fasilitas kesehatan, sekolah, dan Pemerintah Daerah setempat. Sunatan massal dilakukan untuk anak-anak nelayan berusia 5-12 tahun, dengan jumlah peserta mencapai 124 anak.

KKP juga memberikan beasiswa kepada 51 anak nelayan berprestasi melalui kerjasama dengan sekolah di daerah dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan setempat. "Kolaborasi ini memungkinkan kami memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan," tambah Adin.

Selain bakti sosial, Ditjen PSDKP meluncurkan sejumlah program lainnya. Program PSDKP Mengajar memberikan pemahaman kepada pelajar tentang menjaga sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Sementara program Open Ship dan Joy Sailing memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang kapal pengawas kelautan dan perikanan serta kinerjanya. Program Bersih Pantai dan Penanaman Mangrove juga dijalankan dalam mendukung program prioritas Bulan Cinta Laut (BCL).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah mengumumkan bahwa Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan digelar sepanjang bulan Oktober 2023 untuk memperingati HUT KKP ke-24 pada 26 Oktober. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat kelautan dan perikanan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Pemberdayaan Perempuan di ASEAN: Pesan ACWO Forum & Expo 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam Pembukaan ASEAN Confederation of Women’s Organizations (ACWO) Forum and Expo 2023, di Gedung SMESCO Jakarta, Selasa (24/10/2023). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menegaskan urgensi pemberdayaan perempuan sebagai kekuatan ekonomi di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Beliau menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memperkuat keluarga, komunitas, serta ekonomi nasional dan regional.

"Sangat penting bagi kita untuk memprioritaskan kesetaraan gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN," ujar Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menjelaskan, ACWO yang berdiri sejak 1981, telah berperan penting dalam mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengembangan ekonomi regional. Organisasi ini juga mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi kebijakan berbasis gender, mempromosikan kepemimpinan dan kesetaraan perempuan, mengatasi kekerasan berbasis gender, serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan, perempuan adalah penggerak roda perekonomian melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Perempuan harus semakin aktif dalam berkontribusi memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat," ujarnya. Visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan berkelanjutan hanya akan terwujud dengan pelibatan perempuan dalam berbagai lini.

Sementara itu, Presiden ACWO, Cecilia menegaskan, ACWO Forum and Expo 2023 merupakan komitmen bersama dalam memberdayakan perempuan, mendorong kesetaraan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. “Kami di sini bukan hanya untuk membahas tantangan, kami di sini untuk mencari solusi, menginspirasi, dan menciptakan jalur menuju kemajuan,” katanya.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 1.200 perempuan dari seluruh Indonesia yang mengenakan pakaian bernuansa nusantara, termasuk kebaya. Menteri PPPA mengajak perempuan-perempuan ini untuk hadir dalam Kick Off Peringatan Hari Ibu Tahun 2023 pada 14 November mendatang. “Kehadiran para perempuan menjadi penting untuk menunjukkan bahwa perempuan Indonesia tidak hanya penikmat pembangunan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

ACWO Forum and Expo 2023 memberikan platform bagi para perempuan untuk mendorong pengambilan keputusan melalui pertukaran budaya, kerja sama, serta berbagi tantangan, strategi, dan praktik baik. "Acara ini menandai komitmen kuat untuk menciptakan masa depan di mana perempuan memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan dan kemakmuran ASEAN," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Puluhan Kades Pelajari Pembangunan Desa Jiuziwan di China

Duta Nusantara Merdeka | Huaqiao, Provinsi Anhui, China

Puluhan Kepala Desa (Kades) dari Indonesia melakukan Benchmarking Study di Desa Jiuziwan, Kecamatan Huaqiao, Provinsi Anhui, China. Mereka memperoleh wawasan mendalam tentang perencanaan pembangunan desa terpadu yang telah sukses diterapkan di China.

Danton Ginting Munthe, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yang memimpin rombongan kepala desa, mengatakan bahwa kunjungan ke Desa Jiuziwan memberikan gambaran nyata tentang perencanaan pembangunan desa yang komprehensif. Tujuan utama kunjungan ini adalah agar Indonesia dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan inspirasi yang berharga untuk memajukan pembangunan desa di tanah air.

"Keberhasilan proyek revitalisasi Desa Jiuziwan merupakan contoh yang sangat baik untuk diadopsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang melekat pada desa-desa kami," ungkap Danton.

Para kepala desa Indonesia sangat menghargai kerja keras dan solidaritas masyarakat Desa Jiuziwan dalam membangun lingkungan desa mereka. Desa Jiuziwan merupakan area pertanian yang mengalami revitalisasi pada tahun 2018 melalui Proyek Pembangunan Teluk Jiuzi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Anhui.

Revitalisasi ini bertujuan meningkatkan keindahan dan keteraturan desa, serta memperjelas kepemilikan tanah dan bangunan. "Tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan buruk masyarakat, seperti kurangnya disiplin dan kebersihan lingkungan," kata Kepala Desa Jiuziwan, Wang.

Pemerintah Provinsi Anhui dan para stakeholder terkait menghadapi kendala ini dengan memberikan insentif dan fasilitas kepada masyarakat yang aktif terlibat dalam pembangunan Desa Jiuziwan. Proyek Pembangunan Teluk Jiuzi mencakup area seluas 6,67 kilometer persegi dengan investasi total mencapai 500 juta yuan. Proyek ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, penduduk desa, perusahaan, kolektif desa, dan modal sosial.

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, hasil dari proyek Teluk Jiuzi mulai terlihat. Lingkungan ekologi dan pedesaan di Desa Jiuziwan telah mengalami transformasi total. Selain itu, proyek ini menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan petani lokal.

Desa Jiuziwan kini menjadi contoh sukses bagaimana proyek pembangunan desa yang terintegrasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Melalui proyek ini, hampir 200 penduduk setempat mendapatkan pekerjaan dan lebih dari 1.000 hektare lahan pertanian direvitalisasi. Pendapatan petani lokal meningkat secara langsung, mencapai lebih dari 2,1 juta Yuan.

Proyek Jiuziwan juga memberikan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pelayanan publik. Melalui kolaborasi yang baik antara berbagai sektor, proyek ini menjadi contoh sukses bagaimana menggali potensi masyarakat desa dan membangun kehidupan yang berdaya guna dan berdaya saing.

Dalam kunjungan ini, para kepala desa Indonesia juga didampingi oleh sejumlah pejabat pemerintah termasuk Direktur PSP dan PSKP Rosyid, Sesditjen PPDT Mety Susanti, serta Karo Humas Erlin Chaerlinatun, serta lima pendamping Benchmarking Study. Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang erat antara Indonesia dan China dalam mengembangkan desa-desa yang berdaya saing di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kementerian ATR/BPN Dukung Penyelamatan Aset Tanah PWI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melakukan audiensi penting dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Ruang Rapat Menteri, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (23/10/2023). Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah soal sertifikasi aset yang dimiliki oleh PWI.

Dalam pertemuan yang konstruktif ini, Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu PWI dalam proses sertifikasi tanah, sebagai langkah penting untuk penyelamatan aset jangka panjang. "Kami tengah giat melaksanakan program sertifikasi tanah masyarakat, dan kami akan memasukkan aset PWI dalam upaya ini," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI, Hendry Chairudin Bangun, menyampaikan bahwa PWI memiliki 39 cabang di seluruh Indonesia, masing-masing dengan aset, termasuk tanah. "Kami memiliki aset di setiap cabang, beberapa di antaranya sudah bersertifikat, tetapi beberapa lainnya belum, bahkan ada yang hilang. Dukungan dan bantuan dari Kementerian ATR/BPN sangat kami perlukan," jelas Hendry.

Dalam wawancara, Hendry juga mengungkapkan rencana PWI untuk mengajukan kerja sama formal dengan Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat. Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi aset PWI di seluruh Indonesia, memastikan keberlanjutan dan keamanan hukum atas tanah-tanah yang dimiliki.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, serta Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mendukung langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN dan PWI untuk mengamankan aset-aset tanah dan memastikan keberlanjutan institusi wartawan di Indonesia.

Pertemuan ini menandai langkah awal dari kemitraan yang erat antara pemerintah dan media massa dalam mendukung keberlangsungan PWI dan memberdayakan masyarakat melalui kepastian hukum atas aset-aset mereka.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Soegiharto Santoso: Irene Tanihaha Raih Prestasi Luar Biasa dengan Aplikasi Habuds

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Irene Tanihaha, seorang siswi berusia 17 tahun dari Jakarta Intercultural School (JIS), telah menciptakan gebrakan di dunia teknologi dengan mengembangkan aplikasi inovatif bernama Habuds, sebuah pelacak kesehatan yang meraih pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Dalam sebuah upacara di Jakarta, Minggu (22/10/2023), Irene dihargai sebagai "Perempuan Termuda sebagai Penggagas Aplikasi Pelacak Kesehatan."

Habuds adalah aplikasi multiguna yang dirancang untuk meningkatkan gaya hidup sehari-hari dengan memberdayakan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif. Aplikasi ini unik karena didesain khusus untuk melayani masyarakat Indonesia, dengan fitur-fitur media sosial, pedometer, pelacak asupan air, dan banyak lagi. Dengan menyelesaikan tugas harian dan mencapai jumlah langkah kaki harian, pengguna dapat mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah nyata.

Inovasi Irene dalam menciptakan aplikasi Habuds menjadi sorotan utama dalam acara penganugerahan rekor MURI. Menggunakan pendekatan gamifikasi, Irene menggabungkan kecintaannya terhadap olahraga dengan teknologi untuk menginspirasi pengguna Habuds mengejar gaya hidup yang lebih sehat. Ia berkata, "Saya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat melalui aplikasi Habuds."

Seperti diketahui, Penyelidikan dari Stanford University menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara paling malas berjalan kaki di dunia. Oleh karena itu, aplikasi seperti Habuds memiliki peran yang penting dalam mendorong masyarakat Indonesia untuk meningkatkan aktivitas fisik mereka dan menjaga kesehatan tubuh.

Menariknya, Satu dari banyak keunggulan Habuds adalah fitur "Friend," di mana pengguna dapat melihat aktivitas teman-temannya dan berkompetisi melalui peringkat atau leaderboard. Aplikasi ini juga memiliki fitur "Challenge," yang memungkinkan pengguna menetapkan target dan mengontrol progres latihan yang telah mereka lakukan.

Pemberian penghargaan MURI ini melibatkan verifikasi yang ketat dari pihak MURI. Aplikasi Habuds harus melewati proses verifikasi teknis oleh Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), yang merupakan lembaga kredibel yang dipercaya oleh MURI. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum APTIKNAS Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky mengungkapkan, Irene dan timnya telah memaparkan aplikasi Habuds secara rinci kepada pengurus APTIKNAS yang ahli di bidang aplikasi. "Irene memang sangat menguasai kelebihan dan kekurangan aplikasi Habuds. Dalam usianya yang sangat muda, ini merupakan prestasi yang belum ada di Indonesia. Ia pantas menerima penghargaan dari MURI," kata Hoky.

Irene Tanihaha merasa sangat bahagia dan bangga atas pencapaian prestigiusnya. Dalam kata-katanya, dia menyatakan, "Tentu ini menjadi prestasi tertinggi saya dan menjadi penyemangat saya ke depannya untuk dapat berkontribusi bagi masyarakat."

Dengan aplikasi Habuds, Irene Tanihaha bukan hanya menciptakan sebuah produk teknologi yang inovatif, tetapi juga memberikan inspirasi kepada generasi muda Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

LMP Sulut Bakal Gelar Deklarasi

Duta Nusantara Merdeka | Manado 

Dalam sebuah pernyataan resmi, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Sulawesi Utara (LMP Sulut), Dr. Maya Olivia Rumantir, mengumumkan kesiapan mereka untuk menggelar acara deklarasi LMP Sulut yang akan berlangsung selama dua hari, pada tanggal 23-24 Oktober. Acara ini akan mencakup peresmian Markas Daerah dan pelantikan pengurus LMP Sulut.

Maya Rumantir, yang juga merupakan seorang artis lawas dan menjabat sebagai Senator DPD RI, menjelaskan bahwa pihak otoritas kamtibmas setempat telah memberikan izin pelaksanaan acara ini. "Polda Sulut telah menerbitkan izin kegiatan ini setelah kami mengajukan permohonan dan melalui proses penelitian dokumen legalitas organisasi LMP di bawah kepemimpinan Ketua Umum H. M. Arsyad Cannu. Semua sudah siap, dan kami berharap rangkaian acara berjalan lancar sesuai rencana," katanya.

Persiapan untuk acara deklarasi LMP Sulut sudah mencapai tahap akhir, dengan para anggota LMP Sulut yang sibuk menyiapkan lokasi acara di Markas Daerah LMP Sulut. Maya Rumantir tidak sendirian dalam persiapan ini; Koordinator Daerah LMP, Johan Nasri, serta beberapa pengurus Markas Daerah LMP Sulut juga turut berkontribusi.

Rencananya, acara deklarasi LMP Sulut akan dihadiri oleh Ketua Umum Markas Besar LMP Pusat, H. M. Arsyad Cannu, dan sejumlah pengurus utama organisasi ini. Pada Senin pagi, 23 Oktober 2023, Arsyad Cannu dan rombongannya dijadwalkan tiba di Manado, disambut dengan Tarian Kabasaran, tarian tradisional khas Sulawesi Utara.

Acara deklarasi LMP Sulut juga akan merayakan Hari Ulang Tahun ke-23 LMP. Untuk memeriahkan acara, Pengurus Markas Daerah LMP Sulut telah mengundang beberapa tamu dan sahabat LMP, termasuk Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dan Ketua Aliansi Warga Jakarta, Andreas Reihary. Sejumlah sahabat Maya Rumantir dari luar negeri juga diundang, termasuk tamu dari Amerika Serikat dan Jepang.

Wilson Lalengke, Ketum PPWI, akan memberikan pelatihan jurnalistik kepada pengurus dan anggota LMP Sulut pada hari Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam sesi pembekalan, dia akan memberikan tips menulis cepat (quick news) kepada peserta.

Acara deklarasi LMP Sulut diharapkan menjadi momen penting dalam sejarah Laskar Merah Putih, menandai ekspansi organisasi ini di wilayah Sulawesi Utara dan memperkuat hubungan dengan tokoh-tokoh penting dalam dunia jurnalistik dan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Delegasi Indonesia dan Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama Sosial Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Duta Nusantara Merdeka | Pahang, Malaysia

Persidangan ke-38 JKK/KK Sosial Ekonomi (Sosek) Malaysia-Indonesia (Malindo) digelar di Pahang, Malaysia, Kamis (19/10/2023). Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, selaku Ketua Kelompok Kerja (KK) Sosek Indonesia, turut menghadiri pertemuan ini.

Delegasi Indonesia terdiri dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), TNI, dan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki perbatasan dengan Malaysia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.

"Persidangan ini diselenggarakan secara langsung, menandai perubahan dari pertemuan virtual tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap persidangan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan hubungan persaudaraan di antara kedua negara, serta mencapai solusi bersama untuk isu-isu sosial ekonomi terkini di kawasan perbatasan," ungkap Safrizal.

Dalam pertemuan ini, delegasi Indonesia mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari delegasi Malaysia. Safrizal menekankan pentingnya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, terutama terkait kesepakatan Border Cross Agreement (BCA) dan Trade Border Agreement (TBA) yang telah dicapai sebelumnya. Forum JKK/KK Sosek Malindo dianggap memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti kesepakatan tersebut serta memperbaharui kerja sama antarprovinsi/negeri di kawasan perbatasan.

Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas berbagai isu sosial ekonomi yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, serta isu-isu baru lainnya yang membutuhkan perhatian bersama. Salah satu isu strategis yang dibahas adalah pembentukan Jawatankuasa untuk meneliti Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan pemulangan jenazah/mayat. 

Selain itu, pembahasan melibatkan pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Lintas Batas Negara (LBN) bagi kendaraan Malaysia yang melintas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Aruk, dan Badau.

Dalam persidangan ini, delegasi Indonesia mengusulkan pengelolaan perairan Telok Melano, Malaysia, sebagai kawasan perairan konservasi. Usulan ini bertujuan untuk pelestarian penyu hijau yang terancam akibat aktivitas ilegal di wilayah tersebut. 

Selain itu, delegasi Indonesia juga mengusulkan perlunya kajian komprehensif melibatkan Kerajaan Negeri Sabah dan Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelesaikan dan merencanakan mitigasi terhadap isu meluapnya air sungai Sembakung (Kalimantan Utara) yang berasal dari sisi Negeri Sabah Malaysia.

Persidangan ke-38 Sosek Malindo ini diakhiri dengan penandatanganan Risalah hasil perundingan oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri dengan Timbalan Pengarah Majlis Keselamatan Negara Malaysia. Risalah ini akan menjadi pedoman bagi kedua delegasi untuk menindaklanjuti hasil perundingan sesuai peran masing-masing dan akan dilaporkan pada pertemuan berikutnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More