Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian Informatif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berhasil meraih dan mempertahankan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Kementerian Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penyerahan penghargaan berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Penghargaan diserahkan oleh Ketua KIP Donny Yoesgiantoro kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Erlin Chaerlinatun.

Kemendes PDTT berhasil menjadi Kementerian Informatif dengan nilai 94,11 dan menjadi salah satu dari 139 badan publik yang berpredikat Informatif.

Erlin Chaerlinatun mengatakan, Kementerian Desa PDTT alhamdulillah berhasil meraih dan mempertahankan penghargaan untuk kategori Kementerian Informatif yang menandakan jika Kemendes PDTT terbuka ke publik.

"Keterbukaan Informasi Publik menjadi vital di era digitalisasi," kata Erlin.

Sentra Layanan Informasi Masyarakat (SELARAS), kata Erlin, menjadi akses bagi masyarakat atau publik yang ingin memperoleh informasi berkaitan dengan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

"Semoga dengan penghargaan ini, maka Kemendes PDTT akan semakin baik berikan layanan masyarakat untuk mengakses informasi," kata Erlin.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa informasi publik yang akurat dan andal saat ini sangat vital.

"Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses Pemilu. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil," katanya.

Wapres mencermati bahwa pemerataan layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama.

Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Di tempat yang sama, Donny Yoesgiantoro menjelaskan, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan instrumen untuk mewujudkan visi besar keterbukaan informasi.

"Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel," urai Donny.

Lebih lanjut, Donny menyatakan, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini dilakukan kepada 369 badan publik dari seluruh kategori.

"Badan publik yang mendapat kualifikasi Informatif berjumlah 139 atau 37,7 persen dari 369. Dengan jumlah ini, artinya telah terlampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu 90 badan publik informatif," ungkapnya.

"Total badan publik yang memperoleh predikat Menuju Informatif 43, Cukup Informatif 13, Kurang informatif 27, dan Tidak Informatif 147," pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Polsek Metro Tamansari Gelar Security Assessment di Sejumlah Gereja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Dalam upaya memastikan dan memberikan kenyamanan selama pelaksanaan perayaan ibadah Natal, Polsek Metro Tamansari menggelar Security Assessment di sejumlah gereja di wilayah Tamansari, Jakarta Barat, Sabtu (23/12/2023). 

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan yang dapat terjadi selama perayaan ibadah Natal.

Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Adhi Wananda, menyampaikan bahwa kegiatan Security Assessment ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah Natal. 

"Jajaran Polsek Metro Tamansari melakukan assessment security guna mengantisipasi adanya potensi gangguan yang tidak diinginkan selama perayaan ibadah Natal," ujarnya.

Salah satu gereja yang menjadi fokus Security Assessment adalah Gereja Kristus Yesus di Mangga Besar, serta gereja-gereja lain di Wilayah Hukum Polsek Tamansari. 

Dalam pelaksanaan Security Assessment di Gereja Kristus Yesus Mangga Besar, pihak kepolisian bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak keamanan gereja setempat.

Dalam hasil assessment, tercatat bahwa gereja tersebut telah dilengkapi dengan CCTV sebanyak 130 titik dan metal detector, yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi optimal.

Hal ini juga kami pastikan untuk memastikan keamanan digereja sudah sesuai dengan prosedur keamanan.

Nantinya diperkirakan terdapat sekitar 3000 jemaat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebaktian natal. 

Kami berharap melalui kegiatan ini, keamanan dan ketertiban selama perayaan ibadah Natal dapat terjaga dengan optimal, memberikan rasa aman kepada jemaat dan masyarakat sekitar gereja.

Editor: Arianto

Read More

DPP SPKN Berbagi Kasih di Empat Panti Asuhan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Di penghujung tahun 2023, Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) kembali menggelar bakti sosial dengan kegiatan membagi Sembako ke beberapa Panti Asuhan dan warga kurang mampu di kota Pekanbaru, Sabtu (23/12/2023).

Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans didampingi para Srikandi mengatakan, bakti sosial ini salah satu program tahunan SPKN yang dikenal dengan “Menjalin Kasih” yang rutin dilaksanakan. Jika sebelumnya yakni pada bulan Ramadhan 1441 H lalu, kita sudah menyalurkan bantuan ke beberapa panti Asuhan.

Dan di penghujung tahun 2023 ini kembali kita salurkan bantuan berupa Sembako ke beberapa Panti Asuhan dan warga kurang mampu antara lain: 

1. Panti Asuhan MARANATA yang berlokasi di Jalan Mekar Sari Palas Kecamatan Rumbai Pekanbaru.

2. Panti Asuhan SEJAHTERA, Jalan Lestari Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.

3. Masyarakat kurang mampu di Jalan Kamboja Harapan Raya Kecamatan Bukit raya Pekanbaru.

4. Bagi Jemaat Gereja HKBP Jeriko Tangkerang Marpoyan Damai Pekanbaru.

Dikatakan Romi Frans, program “Menjalin Kasih” adalah sebagai wujud rasa kepedulian DPP-SPKN kepada masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Karena sebagian dari rejeki yang kita peroleh adalah hak mereka, jadi wajib kita serahkan dengan hati yang iklas.

Pada kesempatan yang sama, Partin Falentino, pemilik dan pengasuh Panti Asuhan Maranatha mengucapkan terima kasih banyak kepada Pimpinan dan seluruh jajaran SPKN yang memberikan perhatian kepada Panti kami dengan menyisihkan dan memberikan sebagian rejeki yang diperolehnya dari Tuhan kepada kami.

”Kami merasa berbahagia, penuh sukacita, kami merasa dicintai, disayangi, dan diperhatikan. Semoga SPKN menjadi berkat bagi orang banyak, karena sudah berkenan membantu orang-orang yang membutuhkan,” ucap Falentino.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, Panti Asuhan Maranatha ini berdiri pada tahun 2017, dan saat ini memiliki anak asuh sebanyak 24 orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Anak-anak kita ini, kami bina, kami sekolahkan dan membiayai segala kebutuhan hidup nya.

Selanjutnya, Pengasuh Panti Asuhan Anugerah, Dumaria boru Pakpahan mengatakan pihaknya sangat bersukacita, atas kehadiran SPKN dan memberikan bantuan sembako serta uang saku. Do’a kami semoga SPKN jaya dan sukses. “Pertemuan kami kali ini adalah yang pertama dan bukan yang terakhir. Semoga silaturahmi tetap terjalin,” harap Dumaria dengan penuh sukacita.

Adapun, anak asuh Panti Asuhan Anugerah berjumlah 29 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yakni, anak Yatim/Piatu, dari keluarga Broken home dan keluarga tidak mampu. Sejauh ini anak asuh kita ada yang sedang kuliah 3 orang, sementara yang sudah tamat kuliah 3 orang dan sudah bekerja.

Disela acara penyerahan bantuan, Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Jetro Sibarani, S.H., MH didampingi Bendahara DPP-SPKN, Rinawati S.H, M.H serta Jetro Sibarani, S.H.,M.H. dari Badan Bantuan Hukum SPKN mengatakan, kegiatan bakti sosial SPKN di akhir tahun 2023 ini adalah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Panti asuhan berupa Sembako.

Hal ini sebagai wujud kepedulian SPKN kepada sesama, apalagi saat ini dalam suasana Natal dan menjelang Tahun baru 2024. Meski bantuan yang kita serahkan tidak seberapa, tetapi kita serahkan dengan hati yang tulus untuk “Menjalin kasih” dan semoga bermanfaat.

”SPKN, Pemberani, SPKN maju terus,” tandasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Jalin Kerjasama Game Development, Delegasi APTIKNAS Tembus Rusia

Duta Nusantara Merdeka | Rusia 

Sejumlah pengusaha yang tergabung di Asosiasi Pengusaha TIK Nasional berhasil merambah pasar bisnis game di negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin, Rusia. 

Pada 10-16 Desember 2023, delegasi APTIKNAS memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap ekspansi global dalam industri game Indonesia dengan melakukan kunjungan kerja ke Moscow. 

APTIKNAS diundang secara eksklusif untuk menghadiri Winter Moscow Fest 2023, sebuah acara prestisius yang diselenggarakan oleh VIDO (Video Games Industry Development Organization) dan ACI (Agency Creative Industry) Moscow, Republik Federasi Rusia. 

Dalam kunjungannya yang bersejarah ini, APTIKNAS diwakili oleh Andi Tanudiredja, Waketum Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional, serta Kwee Arizal Gozaly dari DPD APTIKNAS DKI Jakarta, yang menjabat sebagai Kabid Industri Kreatif dan Game. 

Tim APTIKNAS tidak hanya menjadi bagian dari acara utama Winter Moscow Fest 2023, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pengembang game ternama dari Rusia. 

Delegasi APTIKNAS mengunjungi sejumlah perusahaan pengembang game Rusia yang bergengsi, seperti 1C GS, Mensa VR, Geeky House, GameSTUL, Developers Unknown, Bear Head Studio, serta lembaga pendidikan terkemuka dalam bidang animasi dan desain game, seperti Universitas HSE dan Universal University (Sreaam School). 

Andi dan Arizal turut mengamati jejak internasional yang telah diukir oleh lembaga-lembaga ini dalam menciptakan game-game unggulan. 

Selama kunjungan tersebut mereka menyempatkan waktu untuk bertemu dengan beberapa publisher game Rusia terkemuka, termasuk LANGame, Lesta, ES Digital, VK Play, AppBazaar, dan RuStore. 

Perbincangan bisnis yang terjalin di antara delegasi APTIKNAS dengan Vasiliy Ovchinnikov dari VIDO menjadi momen penting, di mana Rusia secara resmi mengungkapkan kesediaannya untuk membuka peluang kerjasama dengan publisher game Indonesia. 

Vasiliy Ovchinnikov menyatakan keyakinannya bahwa kolaborasi antara kedua negara dapat membuka jalan bagi game-game Indonesia untuk meraih kesuksesan di pasar Rusia. "Kami berharap ke depan Industri Game Rusia dapat diterima oleh pemain game Indonesia," ungkap Vasiliy dengan penuh harapan. 

Sementara itu, Andi Tanudiredja dari APTIKNAS menegaskan pentingnya peluang ini bagi industri game Indonesia. Menurutnya, kesempatan ini tidak hanya memungkinkan pemain game online Indonesia untuk mengenal lebih jauh game-game dari Rusia, tetapi juga membuka pintu bagi para pengembang game Indonesia untuk memperkenalkan karyanya di pasar internasional, khususnya di Rusia. 

"Berdasarkan pembicaraan yang kami lakukan, beberapa publisher Rusia seperti VK Play dan APP Bazaar menunjukkan minat besar untuk memasarkan produk game online dari Indonesia. Mereka juga siap membantu dalam proses lokalitas agar sesuai dengan preferensi pasar Rusia," kata Andi. 

Kunjungan yang penuh antusiasme dan harapan ini akhirnya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara APTIKNAS dan VIDO. MoU ini menjadi tonggak awal bagi kerjasama yang lebih erat dalam pengembangan dan pemasaran game antara Indonesia dan Rusia, membuka pintu bagi kolaborasi yang berpotensi mengangkat industri game kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. 

Kedatangan delegasi APTIKNAS ke Moscow bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi merupakan langkah nyata dalam membangun jembatan yang kokoh antara dua negara dalam industri yang semakin berkembang pesat ini. Diharapkan kerjasama ini akan membawa keberhasilan dan inovasi yang melimpah bagi industri game di masa depan. 

Dari Indonesia, Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso menyambut baik pencapaian kesepakatan kerjasama antara APTIKNAS dan VIDO -Rusia. "Ini membuka jalan bagi gamer Indonesia dan industri game developmen merambah pasar Rusia. Kita ketahui bahwa perputaran uang di bisnis ini mencapai miliaran dolar dan tentunya sangat besar peluang bagi pebisnis game di Indonesia untuk merambah pasar internasional, dan Rusia menjadi titik awalnya bagi APTIKNAS," pungkas Hoky sapaan akrabnya melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Jumat (22/12/2023). (Arianto)

Read More

Kuartal III-2023, ATAP Catat Laba Bersih Rp338 Juta

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk ("ATAP" atau "Perseroan") mengumumkan kinerja keuangan perusahaan pada kuartal III-2023 yang menunjukkan peningkatan laba bersih menjadi Rp338 juta, mengalami kenaikan sebesar 46,3% dari kuartal yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp231 juta. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan bisnisnya.

"Disisi lain, Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp19,7 milyar, atau turun dari kuartal yang sama pada tahun sebelumnya senilai Rp26,3 milyar," kata Direktur Utama ATAP, Indriati, dalam Public Expose di Bogor, Jum'at (22/12/2023). 

Dari sisi aset, total aset pada September 2023 tercatat Rp111,7 miliar, mengalami penurunan tipis sebesar 3,2% bila dibandingkan dengan Desember 2022 sebesar Rp115,4 miliar. 

"Kami tetap optimis dengan prospek industri properti di Indonesia, khususnya untuk segmen subsidi dan kelas menengah yang menjadi fokus kami. Kami terus berinovasi dan menyesuaikan produk dan layanan kami dengan kebutuhan dan preferensi konsumen," kata Indriati.

Lebih lanjut, Indriati juga menyampaikan bahwa ATAP telah meluncurkan dua proyek baru di akhir tahun ini, yaitu Cibungbulang Town Hill (CITOH) di Bogor dan Bumi Abhirama Residence (BAR) di Depok. Kedua proyek ini menawarkan konsep hunian yang terintegrasi dengan destinasi wisata dan bisnis center, serta fasilitas terbaik seperti mezzanine, outdoor fitness, playground, masjid, semi underground utility, dan smarthome.

"CITOH adalah kawasan hunian mixed subsidi dan komersil terbaik di kawasan Bogor, dengan luas lahan 79 hektar. Kami memasarkan unit rumah mulai dari harga Rp 168 juta ke atas, sesuai dengan kebutuhan pasar. CITOH juga memiliki lokasi strategis dekat dengan tol Jagorawi dan stasiun kereta api Cibungbulang," jelas Indriati.

"BAR adalah hunian premium dengan konsep tropical living di kawasan Sunrise Sawangan Depok, dengan luas lahan 1,9 hektar. BAR memiliki kemudahan akses ke Jakarta via tol DESARI atau stasiun Citayam. BAR juga memiliki desain arsitektur yang modern dan elegan, dengan nuansa tropis yang asri dan sejuk," tambah Indriati.

Indriati menargetkan bahwa kedua proyek ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan ATAP di tahun 2024. Ia juga berharap bahwa ATAP dapat terus meningkatkan kualitas dan efisiensi produk dan layanan, serta menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, mitra, dan investor.

"Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi harmonis antara kawasan hunian, komersil, dan wisata dalam lingkungan yang hijau dan asri. Kami juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di sekitar lokasi proyek. Kami berusaha untuk menghadirkan rumah untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat," tutup Indriati.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA: Jaga Netralitas Hakim dan Aparatur Peradilan dengan Tidak Libatkan Diri dalam Kegiatan Kampanye

Duta Nusantara Merdeka | Ambon 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa saat ini sudah mulai memasuki masa kampanye untuk pemilihan Presiden sehingga saya perlu mengingatkan kembali kepada segenap hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia agar senantiasa menjaga netralitas dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye atau terafiliasi dengan salah satu calon yang sedang berkontestasi.

Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi peradilan bagi pimpinan, hakim dan aparatur peradilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di ballroom Hotel The Natsepa Resort & Conference center Ambon, Selasa (19/12/2023).

Lebih lanjut, Prof. Syarifuddin mengatakan kita harus senantiasa berhati-hati karena di masa kampanye seperti ini, semua hal bisa menjadi komoditas politik yang dapat dimanfaatkan oleh para calon yang sedang berlomba untuk mendapatkan dukungan publik, oleh karena itu kita harus waspada dengan setiap ucapan, sikap, dan tindakan agar tidak disalahgunakan untuk mencari dukungan politik sehingga kita akan dianggap telah memberikan dukungan kepada salah satu calon ataupun sebaliknya.

"Oleh karena itu, para hakim dan aparatur peradilan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga netralitas dan independensi lembaga peradilan. Keterlibatan dalam proses politik dapat membahayakan citra dan integritas peradilan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kita," ujar Ketua Mahkamah Agung.

Menurutnya, pengadilan akan menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa dalam proses pemilihan. 

Jika publik sudah menilai bahwa kita berpihak, maka apapun yang kita putuskan nanti akan menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, hindarilah hal-hal yang dapat menimbulkan kesan bahwa kita terafiliasi dengan salah satu calon. 

Jangan sekali-kali memberikan pernyataan yang terkesan memberikan dukungan kepada salah satu calon, baik secara langsung maupun di media sosial, karena jejak digital akan terus tersimpan dan mudah untuk bisa diakses oleh publik.

Hadir dalam acara tersebut, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung, Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Maluku yang hadir secara luring, serta Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia yang hadir secara daring, dan undangan lainnya.

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA: SMART MAJELIS Kedepannya Bakal Digunakan di Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama

Duta Nusantara Merdeka | Ambon 

SMART MAJELIS adalah aplikasi Robotika berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang berfungsi untuk memilih majelis hakim secara otomatis dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain beban kerja, pengalaman, dan keahlian yang sesuai dengan jenis perkara yang akan ditangani.

Untuk sementara pemberlakuan aplikasi SMART MAJELIS ini hanya terbatas untuk di tingkat Mahkamah Agung, namun ke depannya akan kita kembangkan penggunaannya hingga ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama agar dalam penentuan majelis hakim bisa lebih objektif, transparan, dan akuntabel

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi peradilan bagi pimpinan, hakim dan aparatur peradilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di ballroom Hotel The Natsepa Resort & Conference center Ambon, Selasa (19/12/2023).

Selain itu, KMA menyatakan aplikasi SMART MAJELIS, Mahkamh Agung juga telah memberlakukan sistem pembacaan putusan kasasi dan PK secara online dengan menggunakan aplikasi COURT LIVE STREAMING. 

Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi di Mahkamah Agung, khususnya terkait dengan penanganan perkara-perkara yang menyita perhatian publik. Dengan adanya COURT LIVE STREAMING tersebut maka masyarakat dapat menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali melalui kanal resmi milik Mahkamah Agung dengan menggunakan komputer, gedget, maupun smartphone.

Ke depannya, sistem pembacaan putusan secara online ini juga akan kita kembangkan hingga ke pengadilan tingkat banding agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui dan mengakses setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Saat ini, beberapa pengadilan tingkat banding ada yang sudah mulai menerapkannya, namun baru sebatas uji coba karena belum ada regulasi yang mengatur untuk pemberlakuan secara menyeluruh. 

"Oleh karena itu, jika sistem ini telah berjalan baik di Mahkamah Agung, ke depannya kita akan menerbitkan regulasi untuk pemberlakuan di seluruh pengadilan tingkat banding," ujar Mantan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Hadir dalam acara tersebut, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung, Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Maluku yang hadir secara luring, serta Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia yang hadir secara daring, dan undangan lainnya.

Editor: Arianto 

Read More

Perdana, Keluarga Besar PPWI Selenggarakan Natal Bersama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Untuk pertama kalinya sejak Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) didirikan, organisasi para pewarta ini menyelenggarakan natal bersama bertempat di Hotel Vasaka, Cawang, Jakarta Timur, Selasa, 19 Desember 2023. Tidak kurang dari 20-an anggota PPWI se-Jabodetabek hadir dalam acara yang dimulai pukul 16.00 wib itu.

Hal ini disampaikan koordinator acara, Jefry Manopo, kepada media-media se-nusantara, melalui jaringan WhatsApp-nya, Kamis, 21 Desember 2023. “Puji Tuhan, di usianya yang ke-16 tahun, PPWI akhirnya sukses menyelenggarakan perayaan natal bersama keluarga besar PPWI tahun 2023 ini, walau yang hadir masih terbatas dari rekan-rekan di seputaran Jabodetabek,” ungkap wartawan media online yang berpusat di Tangerang itu.

Gagasan untuk menyelenggarakan natal bersama tersebut, lanjut Jefry, datang dari Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dan mendiskusikan secara kilat bersama rekan-rekan Kristiani yang ada di internal PPWI. “Ide itupun direspon antusias oleh teman-teman, sehingga dalam waktu singkat kita atur jadwal, tempat dan petugas yang akan mempersiapkan dan melaksanakan acaranya. Karena waktunya kilat, persiapan dadakan, maka hanya sekitar 20-an orang yang bisa hadir di acara natal bersama kali ini,” sambung pemilik media nusantara-news86.com tersebut.

Sementara itu, Wilson Lalengke yang turut hadir bersama istri Winarsih Lalengke mengatakan sangat senang dengan diadakannya acara natal bersama tersebut. “Selama ini, kita selalu mengadakan acara keagamaan di lingkungan rekan-rekan PPWI yang beragama Islam, seperti perayaan Idul Fitri bersama, perayaan Idul Qurban, dan tahlilan. Kali ini teman-teman PPWI yang Nasrani juga sudah ada kegiatan keagamaan di internal mereka, ini suatu kemajuan yang amat baik untuk membina silahturahmi, menumbuhkan semangat spiritual yang relevan dengan keyakinan Kristen yang dianut rekan-rekan kristiani,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Kedepannya, lulusan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University dan Linkoping University itu berharap program semacam ini terus dikembangkan dan dilakukan juga di intern rekan-rekan yang beragama Hindu, Budha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. “Untuk teman-teman Muslim sudah cukup maju dan lancar kegiatannya, sekarang rekan-rekan Kristen sudah mulai dilaksanakan programnya, saya sangat berharap program keagamaan lainnya juga perlu digagas dan dilaksanakan di intern masing-masing. Mohon bantu diinisiasi oleh masing-masing pemeluk agamanya yaa,” pinta Wilson Lalengke.

Dalam acara natal bersama keluarga besar PPWI tahun 2023 pada 19 Desember lalu, para petugas semuanya adalah anggota PPWI. Selain Jefry Manopo yang bertugas sebagai pemimpin pujian dan doa, juga hadir Pdt. Imanuel E. Lubis, S.Th yang bertugas sebagai penceramah atau pembawa khotbah natal. Petugas lainnya antara lain Edwin Waturandang sebagai MC dan Ikung Adiwar sebagai dokumentasi serta Franky Lombogia sebagai pengatur tempat acara.

Acara natal bersama PPWI pertama ini kemudian ditutup dengan foto bersama dan makan malam. Selamat Natal 25 Desember 2023 bagi rekan-rekan yang merayakannya dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2024 bagi kita semua. Semoga damai natal dan semangat baru menyertai kita dan Indonesia. (TIM/Red)

Read More

Inilah Sosok Soegiharto Santoso Raih Cum Laude

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Rasanya tak berlebihan orang menyebut dirinya sebagai pejuang hukum. Betapa tidak, Soegiharto Santoso yang berlatar belakang ‘Tukang Insinyur’ selalu pantang menyerah meski menghadapi sejumlah upaya kriminalisasi dan puluhan gugatan dalam perkara APKOMINDO. Sejak terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) di tahun 2015, Ir. Soegiharto Santoso sepertinya tak berhenti didera persoalan hukum yang seolah menjadi teman akrab. 

Inilah alasannya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) dan juga Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Ir. Soegiharto Santoso akhirnya memilih menimba ilmu hukum di usia matang dan kemudian lulus dengan predikat Cum Laude di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, yang di Wisuda pada hari Sabtu, 16 Desember 2023 di Balai Sarbini, Jakarta.

Dalam sidang tugas akhir dengan tema “Perlindungan logo merek organisasi yang didaftarkan atas nama pribadi, dengan studi kasus putusan No. 3/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Hak Cipta)” Soegiharto memilih sidang secara terbuka, agar dapat disaksikan oleh rekan-rekan seangkatannya. 

Pembelajaran hukum yang dihadapi Soegiharto berawal pada tahun 2016, dimana Soegiharto Santoso harus diperhadapkan dengan rekayasa hukum oleh beberapa oknum pendiri APKOMINDO yang bekerjasama dengan oknum penegak hukum mengkriminalisasinya dan sempat memenjarakannya selama 43 hari di sel tahanan Rutan Bantul, Yogyakarta. 

Namun setelah proses hukum berjalan, PN Bantul menyatakan dirinya tidak bersalah dan upaya kasasi oknum JPU dari Kejagung RI juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI.

Sejak menjabat Ketum APKOMINDO, Hoky sapaan akrabnya, terpaksa harus menghadapi puluhan gugatan perkara perdata dan menjalani sidang seorang diri menghadapi sejumlah pengacara senior di sejumlah pengadilan negeri. Tak tanggung-tanggung pengacara kondang sekelas Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., ditantang untuk bedah kasus APKOMINDO.

Hoky mengatakan, “Ia benar saya tantang beliau dan sudah lama itu saya lakukan, sehingga jejak digitalnya mudah ditemukan dengan kata kunci ‘Wartawan tantang Otto Hasibuan’, termasuk saya datangi kantor beliau untuk klarifikasi, namun hingga saat ini tidak ada respon dari Bang Otto Hasibuan.” Ujar Hoky.

Hoky juga sempat menerangkan bahwa untuk perkara No. 633/Pdt.G/2018/ PN.JKT.Sel di PN Jaksel diduga menggunakan dokumen palsu akan tetapi tetap bisa menang hingga tingkat kasasi di MA, “Saya optimis dan tetap yakin serta percaya kebenaran tidak dapat dimusnahkan dan kebenaran akan terungkap pada waktunya, sehingga saya tidak gentar menghadapi sendiri Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM.” tutur Hoky.

Setelah memilih kuliah dan menyelesaikan studi bidang hukumnya di STIH IBLAM Jakarta, Hoky yang juga berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2001 itu akhirnya resmi menyandang gelar Sarjana Hukum predikat Cum Laude dengan IPK 3,82. Dengan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan seluruh teman-temannya di STIH IBLAM.

Sepak terjang Hoky di bidang pekerjaannya memang cukup aktif. Hoky bersama sejumlah pengurus APKOMINDO berhasil mendirikan organisasi baru yakni Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS). 

Saat ini APTIKNAS berhasil membangun eksistensinya di kancah nasional maupun internasional. Dan APTIKNAS telah bertransformasi serta menjadi salah satu organisasi yang bergerak di bidang TIK yang sangat diperhitungkan.   

Hoky juga tercatat ikut mensukseskan pelaksanaan Mubes Pers Indonesia pada (18/12/2018) yang dihadiri lebih dari 2.000 wartawan dari seluruh Indonesia bertempat di TMII, selanjutnya Hoky selaku Pemimpin Redaksi BISKOM dipercaya menjadi Ketua Panitia Kongres Pers Indonesia (06/03/2019) bertempat di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Pada tahun 2021 lalu, Hoky selaku Pemimpin Redaksi BISKOM bersama Heintje Grontson Mandagie selaku Pemimpin Umum BISKOM dan beberapa rekannya mendirikan Yayasan LSP Pers Indonesia dengan Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Ketua Dewan Pembinanya. 

Upaya memperjuangkan kemerdekaan pers tidak berhenti di situ, Hoky yang juga selaku wartawan BISKOM bersama Heintje Grontson Mandagie dan Hans M Kawengian melakukan Uji Materi pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021.

Baru-baru ini, Hoky dipercayakan menjadi salah satu tenaga ahli sinergitas bidang kemitraan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (WARUNG) NKRI Digital di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Dan di penghujung 2023, alumni Lemhannas RI 2018 ini kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP APKOMINDO melalui Musyawarah Nasional APKOMINDO di Jakarta (18/12/2023). 

Menyandang gelar Sarjana Hukum, Hoky makin melebarkan sayap dengan memantapkan perannya di Mustika Raja Law Office yang didirikannya bersama sejumlah pengacara muda, antara lain Vincent Suriadinata dan Hotmaraja B. Nainggolan, selain dari itu bersama Kamilov Sagala, Jemy Tommy dan S Wimbo Hardjito telah mendirikan Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) dan menjabat sebagai Sekjen DPN PERATIN.

Di bidang media massa, Hoky masih menjabat sebagai Pemimpin Redaksi media online Biskom dan pendiri media guetilang.com, yang merupakan portal berita untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasi dan menyebarkan berbagai informasi secara lebih cepat, transparan, terpercaya, dan beretika. (Arianto)

Read More

Bersurat Ke Dewan Pers, IMO-Indonesia Sampaikan Permohonan Menjadi Konstituen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) - Indonesia bersurat kepada Dewan Pers (DP) perihal permohonan menjadi anggota konstituen.

Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail mengatakan bahwa surat pengajuan menjadi konstituen DP itu telah dilayangkan hari ini, Rabu (20/12/23) siang.

"Betul, baru saja kami serahkan ke Dewan Pers," kata Yakub di Jakarta.

Adapun surat permohonan tersebut bernomor surat, Nomor: 09/SP-IMO-Indonesia/XII/2023 perihal Permohonan Menjadi Organisasi Perusahaan Kontituen Dewan Pers.

Yakub mengaku organisasinya telah memenuhi sejumlah kriteria yang disyaratkan oleh DP untuk menjadi salah satu konstituen mereka.

"Bahwa sehubungan dengan mandat regulasi untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan UUD 1945 pasal 28 C dan F serta UU No 40 tentang Pers, maka untuk melaksanakan hal itu kami menyampaikan prihal keberadaan organisasi kami yang sudah berdiri sejak 27 Oktober 2017 yang memiliki integritas dan krediblitas serta anggota yang professional," kata Yakub.

Lanjut Yakub, organisasinya telah memenuhi syarat jumlah keanggotaan sebagaimana poin 7 d Peraturan Dewan Pers nomor :02/Peraturan-DP/III/2017 Tentang Perubahan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 Standar Organisasi Perusahaan Pers.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa Perkumpulan Media Online Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Ikatan Media Online (IMO) Indonesia sampai saat ini telah memiliki sebaran di 24 Provinsi dengan jumlah sebanyak ratusan anggota yang terdapat di 33 Kotamadya dan 47 Kabupaten," terangnya.

Adapun kaitannya dengan permohonan itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh anggota IMO-Indonesia secara nasional untuk bersiap apabila dihubungi oleh Dewan Pers untuk keperluan verifikasi. (Arianto)

Read More

Viral! Inilah Alasan Soegiharto Santoso LP Rudy Dermawan Muliadi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rudy Dermawan Muliadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 731/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Pst kembali digelar hari ini Rabu (20/12/2023). Sidang sebelumnya pekan lalu menghadirkan Ir. Soegiharto Santoso, SH sebagai saksi korban atau pelapor. 

Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) yang juga berprofesi sebagai wartawan memberikan keterangan di depan sidang terkait alasan dirinya melaporkan perbuatan terdakwa Rudy Dermawan Muliadi ke pihak berwajib.  

Menurut Soegiharto, terdakwa Rudy bukan merupakan sahabatnya dan bahkan menjadi saksi yang memberatkannya ketika dirinya dikriminalisasi dan sempat ditahan selama 43 hari. Jadi tulisan komentar terdakwa Rudy di akun Facebook APKOMINDO; ‘Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sudah ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharus nya sudah menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri’ menurut Soegiharto kelihatannya sangat baik.

“Tapi kalimat tersebut bermakna sangat dalam, dan dilakukan Terdakwa dengan sadar dan dengan sengaja, hal tersebut sangat jelas karena dilakukan Terdakwa untuk menanggapi tulisan Terpidana Ir. Faaz yang telah terbukti divonis bersalah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri saya," kata Hoky sapaan akrab Soegiharto Santoso.

Hoky juga mengutarakan, tujuannya pernyataan Terdakwa untuk menyakiti dirinya dan keluarganya. "Karena dia bukan teman saya. Saya ditahan selama 43 hari dianggap itu baik dan membawa-bawa nama Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Saya ditahan 43 hari namun faktanya saya dinyatakan tidak bersalah. Keluarga saya ikut merasakan itu,” papar Hoky yang sempat larut secara emosional menahan kesedihannya di depan majelis hakim karena terkenang saat ditahan selama 43 hari dan dihina di Facebook APKOMINDO.

Hoky juga mengaku, keluarganya sangat tertekan saat dirinya di dalam tahanan terkait perkara logo APKOMINDO. “Saya dipaksa minta maaf dan mengaku bersalah agar dilepas. Pada saat itu saya tidak mau minta maaf. Belakangan setelah saya kuliah hukum baru paham, apabila saya pada saat itu meminta maaf, maka berarti saya mengaku bersalah dan proses hukum akan tetap berlanjut," bebernya.

Hoky juga mengungkapkan, saat dirinya dikriminalisasi sempat terkuak di persidangan ada nama orang yang menyiapkan dana agar dirinya dipenjara dan tertuliskan dengan jelas pada salinan putusan PN Bantul, salah satu namanya adalah Suharto Yuwono.

Dalam persidangan pihak Kuasa Hukum terdakwa Andreas Haryanto, SH., CN. sempat mempertanyakan status jabatan Ketua Umum APKOMINDO yang diakui saksi. Padahal menurut kuasa hukum terdakwa, ada putusan di PN Jakarta Selatan yang menyatakan saksi melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan APKOMINDO. 

Sementara itu, saksi Soegiharto Santoso menjawab pertanyaan itu dengan menunjukan bukti SK Menkumham RI yang asli. “Saya juga heran pada sidang di PN JakSel, pihak lawan menggunakan dokumen diduga palsu tapi bisa menang. Dan mereka tidak ada munas dan aktanya pun perseroan tapi bisa menang. Namun saya tetap optimis dan yakin kebenaran akan terungkap pada waktunya, meskipun mereka menggunakan jasa kantor hukum OTTO HASIBUAN,” ungkap Hoky. 

Kuasa hukum terdakwa yang mencecar saksi dengan pertanyaan yang sudah tidak sesuai perkara, langsung ditegur hakim. “Pertanyaan kuasa hukum sudah merembet kemana-mana. Kalau ingin mengungkapkan itu bisa dimasukan dalam nota pembelaan,” ujar majelis hakim. 

Terdakwa Rudy D Muliadi yang diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas keterangan saksi di pengadilan mengaku keberatan dengan keterangan saksi tersebut namun sama sekali tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Usai persidangan, pihak terdakwa yang dimintai keterangannya, melalui kuasa hukum Andreas Haryanto mengatakan, terkait perkara APKOMINDO sudah ada putusan di PN Jakarta Selatan sebagaimana yang disampaikan dipersidangan.  

Sedangkan Hoky yang ditemui usai persidangan menanggapinya dengan menunjukan bukti bahwa sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan PT TUN hingga MA yang berkekuatan hukum tetap terkait SK Menkumham RI APKOMINDO yang beberapa tahun lalu sempat digugat oleh kelompok terdakwa. 

Lebih lanjut, Hoky menerangkan, SK Menkumham RI yang mengesahkan kepengurusannya sebagai Ketum APKOMINDO sampai saat ini masih diakui dan belum dibatalkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI. Bahkan ada surat resmi dari Kemenkumham Ri terkait hal itu di tahun 2022 dan di tahun 2023.

“Intinya sidang hari ini bukan soal itu. Melainkan untuk pembuktian komentar terdakwa di facebook tujuannya untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri saya atau tidak? Masakan saya ditahan 43 hari dianggap Tuhan itu adil dan Tuhan itu baik. Seolah saya penjahat sehingga pantas ditahan 43 hari. Ini sangat merugikan nama baik saya karena banyak pihak yang menganggap saya bersalah karena komentar terdakwa tersebut, sebab sudah pasti benar Tuhan itu baik, Tuhan itu adil,” ungkap Hoky. 

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Toni Irfan, SH. dan anggota Majelis Hakim Teguh Santoso, SH., dan Suparman, SH., MH. serta Panitera pengganti Min Setiadhi, SH berlanjut pada hari rabu ini 20 Desember 2023.  

Editor: Arianto 

Read More

Jabatan Komandan Paspampres Resmi Diserahterimakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin acara serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) dari Mayjen TNI Rafael Granada Baay, S.E., M.M., kepada Mayjen TNI Achiruddin, S.E., di ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Selasa (19/12/2023). 

Serahterima Jabatan ini tertuang dalam Surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin 2443/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Mayjen TNI Achiruddin, S.E., merupakan lulusan Akademi Militer 1997 sebelumnya menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, bukan orang baru di lingkungan Paspampres. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Komandan Group A Paspampres pada tahun 2019-2021.

Sementara Mayjen TNI Rafael Granada Baay selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Pangdam V/Brawijaya di Surabaya. Acara serahterima ditandai dengan penyerahan Pataka, penandatanganan naskah serah terima jabatan dan Pakta integritas.

Hadir dalam acara ini pejabat utama Mabes TNI, Ketua Umum Dharma Pertiwi beserta jajarannya. (Arianto)

Read More

Kemenkumham Sukses Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses mempertahankan predikat sebagai badan publik informatif dalam kualifikasi penilaian terhadap pelayanan informasi publik. 

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra mengatakan penghargaan ini merupakan hal yang patut disyukuri sebab tak banyak badan publik yang mampu meraih predikat ini.

Kemenkumham bersama 138 badan publik lainnya mendapatkan kualifikasi informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa Tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Jumlah tersebut setara dengan 37,7 persen dari 369 badan publik yang dilakukan penilaian.

“Kita wajib bersyukur bahwa ternyata tidak banyak kementerian/lembaga yang mendapatkan penghargaan ini,” ucap Dhahana, Selasa (19/12/2023) sore di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Melalui apresiasi ini, Dhahana berharap dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham dalam memenuhi pelayanan informasi publiknya.

“Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham dalam upaya untuk memberikan pelayanan informasi publik,” ucap Dhahana usai menerima penghargaan dari Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro.

Sebelumnya, Wakil Presiden (wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Setelah lebih dari satu dekade kita berupaya membangun sistem keterbukaan informasi publik, Alhamdulillah telah banyak capaian yang kita raih. Saya juga senang mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. 

Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah secara signifikan,” ucap wapres.

Setelah di tahun 2018 hanya terdapat 15 badan publik yang tergolong informatif, kini di tahun 2023 jumlahnya melonjak menjadi 139. 

Sebaliknya, lanjut Ma’ruf, jumlah badan publik yang tidak informatif menurun. Tahun 2018 sejumlah 303 lembaga yang dinilai tidak informatif. Tapi sekarang 2023 turun menjadi hanya 147 lembaga saja.

“Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah, karena kebijakan terkait keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan undang-undang, harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan, tidak hanya di pusat tapi juga sampai di daerah,” tuturnya.

Sebelumnya, Kemenkumham di tahun lalu berhasil meraih predikat informatif untuk pertama kalinya. Pada 2021, hasil yang dicapai adalah menuju informatif. Sedangkan pada 2020 dan 2019 level yang dicapai adalah cukup informatif.

Editor: Arianto 

Read More

Korban Asuransi Wanaartha Meninggal Dunia, Peradin Mohon Presiden Beri Perlindungan Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seorang nasabah korban asuransi Wanaartha Dedy Wijaya meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan para tergugat yakni, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan pihak Wanaartha dalam sidang Class Action pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/12/23).

Terkait insiden itu, Ketua Umum Peradin Associate Professor DR. Firman Wijaya mengaku sangat terpukul dan menyebut kejadian tersebut sebagai sebuah keprihatinan besar bagi Peradin.

"Kami selaku kuasa dari korban asuransi Wanaartha Group dengan ini mengucapkan belasungkawa atas wafatnya sahabat kia, kolega kita, nasabah korban asuransi Wanaartha selaku pribadi, pimpinan organisasi dan ketua tim serta Sekjen Peradin menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meninggalnya saudara Dedy Wijaya," kata Firman dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/12).

Firman mengaku insiden ini sebagai momentum yang tidak menggembirakan bagi dunia asuransi Indonesia. Terkhusus, asuransi Wanaartha.

Untuk itu, pihaknya memohon kepada Presiden dan Wakil Presiden RI serta seluruh jajaran terkait untuk memberikan perlindungan hukum kepada para nasabah korban Wanaartha.

"Pada kesempatan ini kami memohon kepada bapak presiden RI Joko Widodo, bapak Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani, Jaksa Agung RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), insiden yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pasca persidangan kasus Wanaartha ini kami berharap kepada pemerintah RI memberikan perhatian kepada segenap korban mereka adalah rakyat biasa, bangsa Indonesia yang perlu dilindungi sebagai pemegang polis yang menjadi korban dari asuransi Wanaartha," katanya.

Tidak hanya itu, Firman juga meminta agar para pelaku kejahatan yang kini tengah menyandang Status Daftar Pencarian Orang (DPO) segera dituntaskan proses hukumnya dan pengembalian hak pemegang polis bisa dapat dipulihkan dalam waktu yang cepat.

"Karena bagaimanapun para korban adalah masyarakat biasa yang membutuhkan dukungan dn perlindungan daripada pemerintah, Pengadilan Negeri dan unsur aparatur penegak hukum agar masyarakat segera mendapat hak-haknya kembali. Serta ini merupakan upaya untuk memulihkan kepercayaan dunia asuransi di mata publik Indonesia," terangnya.

Adapun, berdasarkan kronologinya meninggalnya Dedy Wijaya itu bermula saat sidang yang berlangsung pukul 11.00 WIB, Selasa, 19 Desember 2023 yang berlangsung sekitar 10 menit.

Setelah sidang, saat semuanya hendak keluar ruangan, beberapa nasabah korban asuransi Wanaartha meminta statement dari para terggugat, khususnya dari tim likuidasi Wanaartha. Para tergugat menolak, tapi nasabah bersikeras meminta statement. 

Tak lama kemudian terjadi kericuhan antara para nasabah dengan pihak tergugat di mana mereka saling dorong. Setelah itu, kericuhan sempat mereda. Namun di luar dugaan Dedy Wijaya diduga terkena entah itu serangan jantung/tekanan darah tinggi yang membuatnya tiba-tiba jatuh tergeletak di lantai.

Sebelum di bawa ke Rumah Sakit Husada Mangga Besar Jakarta, almarhum menurut keterangan yang beredar sempat pingsan dan kejang- kejang. Sesampainya di RS, almarhum pun dinyatakan meninggal dunia. 

Editor: Arianto

Read More

Kepala BP2MI Prihatin Pemerintah Tak Bisa Bangun Shelter Bagi PMI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Keprihatinan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani atas masih banyaknya Pekerja Migran di luar negeri yang tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah cukup membuatnya resah. Sehari menjelang peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengutarakan keresahannya kepada media ini atas nasib pekerja migran Indonesia yang dipecat dan diusir majikan di luar negeri, namun pemerintah mengalami kendala untuk menolong secara darurat. 

“Saya pernah menemui seorang PMI yang menenteng koper di Hongkong. Saya pikir dia baru tiba. Ternyata orang itu baru dipecat majikan dan kebingungan mencari perlindungan. Sedih sekali melihat kondisi seperti ini. Negara jahat kalau tidak bisa melindungi PMI yang mengalami masalah di luar negeri,” ungkap Benny Ramdhani, saat berbincang akrab dengan wartawan media ini, CEO Cybers Group Dedi Yudianto, aktifis pekerja Migran Atan dari Indramayu, serta salah satu aktifis PMI dari Jepang Lubis Ahmad Hidayat, usai kegiatan Rakernas Kawan Pekerja Migran Indonesia di Hotel Luwansa Jakarta (18/12/2023) baru-baru ini. 

Nasib buruk yang menimpa PMI di Hongkong yang ditemui secara tidak sengaja oleh Kepala BP2MI ini ternyata terjadi bukan hanya di Hongkong saja melainkan di beberapa negara lain. Salah satunya di Jepang. “Tidak ada shelter yang bisa dibangun di Jepang. Padahal kami tau ada bangunan yang dibangun oleh Pertamina di Jepang. Seharusnya pembangunan shelter atau penampungan sementara bagi PMI dapat dibangun pemerintah karena ada contoh pihak Pertamina bisa. Karena jika shelter bisa dibangun maka PMI yang dipecat mendadak bisa langsung ke lokasi shelter untuk pertolongan darurat,” ujar Lubis Ahmad Hidayat. 

Senada dengan Hidayat, purna PMI asal Indramayu, Atan menuturkan pengalamannya saat menjadi PMI di Hongkong selama 10 tahun. “Banyak PMI yang dipecat majikan tengah malam namun mereka tidak tahu harus pergi kemana mencari perlindungan. Jika saja ada tempat penampungan sementara maka mereka bisa langsung tertolong,” beber Atan, yang kini menekuni usaha Warkop Digital untuk eks PMI binaan Cybers Academy Group.

  

Atan menambahkan, dirinya sedih karena tahu bahwa Pemerintah Indonesia tidak diijinkan mendirikan smelter untuk penampungan sementara PMI yang dipecat majikan karena sistem di negara luar itu tidak memungkinkan. 

Menanggapi hal itu, KepalaBP2MI Benny Ramdhani juga mengaku sangat prihatin. Meskipun situasi di Hongkong cukup aman, namun menurut Beni, jika PMI diusir dari rumah majikan tengah malam, hal itu akan sangat membahayakan baginya. 

“Sayangnya kami tidak punya perwakilan di luar negeri. Pejabat yang mengurus pekerja migran di kedutaan atau KJRI bukan dari BP2MI. Sehingga sulit bagi kami untuk memerintahkan atau membuat tindakan langsung karena kami dianggap bukan atasan dari pejabat tersebut yang bertugas di sana,” bebernya. 

Benny juga mengungkapkan, baru-baru ini pihaknya mendapat kabar bahwa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sempat mengunjungi Hongkong dan hendak membangun shelter untuk PMI asal jatim dengan tujuan untuk melayani warganya ketika dipecat dan diusir majikan. Namun ternyata, sistem di negara itu tidak mengijinkan pemerintah membangun shelter atau tempat penampungan sementara selain kantor Kedutaan. 

Terlepas dari permasalahan itu, Benny memiliki sebuah ide dan cita-cita untuk membuat satu sistem digital untuk perlindungan PMI di luar negeri yang mengalami tanda bahaya. “Saya punya keinginan untuk membuat perangkat digital yang berupa aplikasi seperti panic button alaram. Jadi saat PMI sedang terancam bahaya dia bisa langsung memencet panic button untuk mengirim sinyal tanda awas kepada petugas BP2MI,” ujar Benny. 

Ketika tombol ditekan, lanjut Benny, maka sinyal data di comen center di BP2MI akan menyala sebagai tanda awas bahwa PMI sedang dalam bahaya. “Selama ini sistem di BP2MI hanya sebatas mengetahui di mana lokasi PMI berada selama 24 jam. Namun jika sistem ini bisa dibuat, maka sinyal tanda bahaya bagi PMI dan lokasi kejadian akan langsung kita kirim ke keduataan agar segera menurunkan petugas kemanan setempat untuk menolong PMI yang mengirim tanda bahaya,” terang Benny. 

Benny juga mengutarakan keterbukaan lembaga yang dipimpinanya terkait anggaran. Kali ini, ia mengumumkan secara luas ke publik anggaran yang didapat BP2MI pada tahun 2024. BP2MI menjadi satu-satunya lembaga pemerintahan yang berani transparan mengungkapkan anngarannya ke publik. 

"Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral transparansi dan keterbukaan BP2MI kepada publik. Budaya transparansi, terbuka itu sudah kita lakukan itu berjalan sejak tahun 2020 sejak saya memimpin. Mungkin ini juga yang pertama dilakukan oleh kementerian/lembaga dimana BP2MI menyampaikan secara terbuka berapa besar anggaran BP2MI dialokasikan untuk kegiatan dan program apa saja," ujar Beny yang juga menjabat Wakil Ketua Umum OKK DPP Partai Hanura tersebut. 

Pada tahun 2024, BP2MI memperoleh anggaran sebesar lebih dari Rp530 miliar, tepatnya Rp530.513.681.000. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun 2023, yang total Rp382.823.821.000. 

Benny berharap dengan kenaikan anggaran ini pihaknya dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia dengan mengunjungi langsung ke negara yang ditemukan banyak persoalan. “Selama 3 tahun saya memimpin lembaga ini baru akhir tahun ini saya bisa ke luar negeri melihat langsung persoalan PMI karena keterbatasan anggaran. Dan dengan anggaran yang naik maka kami bisa terjun langsung ke negara yang membutuhkan perlindungan dari BP2MI,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Partai Buruh Gelar Seminar Upah dan Omnibus Law di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye tatap muka dan seminar dengan tema "Seminar Upah & Omnibuslaw serta Strategi Memperkuat Perjuangan Buruh" di Hotel Puri Mega Jakarta, Selasa (19/12/2023). Acara ini dihadiri oleh ratusan kader dan simpatisan Partai Buruh dari berbagai sektor industri.

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Partai Buruh adalah partai yang berjuang untuk kepentingan rakyat, khususnya buruh dan pekerja. Ia menegaskan bahwa Partai Buruh menolak Omnibuslaw yang dinilai merugikan hak-hak buruh dan lingkungan hidup. Ia juga menjanjikan bahwa Partai Buruh akan memperjuangkan kenaikan upah minimum, penghapusan outsourcing, dan perlindungan sosial bagi buruh dan pekerja.

"Partai Buruh adalah partai yang lahir dari perjuangan buruh dan pekerja. Kami tidak akan pernah melupakan sejarah dan cita-cita kami. Kami akan terus berjuang untuk memperbaiki nasib buruh dan pekerja di Indonesia. Kami akan menentang segala bentuk kebijakan yang merampas hak-hak buruh dan pekerja, seperti Omnibuslaw. Kami akan memastikan bahwa buruh dan pekerja mendapatkan upah yang layak, pekerjaan yang aman, dan kesejahteraan yang adil," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal juga menyampaikan optimisme Partai Buruh untuk lolos parlemen di Pemilu 2024. Ia mengutip hasil survei Risetindo Barometer (periode 1-10 November 2023) yang menunjukkan bahwa nilai elektabilitas Partai Buruh terhadap prediksi suara sah nasional adalah 2,261% atau 2,3%. Dengan demikian, Partai Buruh hanya membutuhkan 1,7% suara lagi untuk bisa lolos parliamentary threshold 4%.

"Kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Partai Buruh. Kami yakin bahwa Partai Buruh akan lolos parlemen di Pemilu 2024. Kami akan terus bekerja keras untuk memenangkan hati rakyat. Kami akan terus menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kami akan terus bergerak bersama rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis, berdaulat, dan sejahtera," tutur Said Iqbal.

Acara kampanye tatap muka dan seminar Partai Buruh ini juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan buruh dan pekerja. Acara ini berlangsung dengan antusias dan semangat dari para peserta.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

POLA Catat Laba Operasional Rp512,45 Juta di Tahun 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten pembiayaan PT Pool Advista Finance Tbk ("POLA" atau "Perseroan") berhasil mencatatkan laba operasional sebesar Rp512,45 juta di tahun 2022, naik Rp47,88 miliar dari rugi operasional tahun 2021 sebesar Rp47,37 miliar. Kinerja positif ini didukung oleh peningkatan ekuitas, aset, dan piutang pembiayaan Perseroan.

"Perseroan mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp633 juta atau setara 0,25% menjadi sebesar Rp253,39 miliar Desember 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp252,76 miliar," kata Direktur Utama POLA, Djoni Wijanarko dalam public expose di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Terkait aset, total aset tercatat sebesar Rp263,88 miliar di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7,15 miliar atau setara 2,8% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp256,73 miliar. Piutang pembiayaan di bulan Desember 2022 tercatat mencapai Rp181,06 miliar atau setara 97,13% dari yang proyeksi Rencana Bisnis Tahunan (RBT) 2022. Pendanaan terhadap piutang pembiayaan 100% menggunakan dana sendiri (ekuitas).

Djoni menjelaskan, Perseroan memiliki Rencana Bisnis Tahunan (RBT) periode 2023 yang meliputi pengembangan bisnis baru, sumber pendanaan perbankan, pembatalan rencana konversi syariah, target pertumbuhan total aset, posisi ekuitas, dan tingkat kesehatan Perseroan.

Pengembangan bisnis baru yang akan dijajaki oleh Perseroan adalah pembiayaan pensiunan ASN/TNI/POLRI dan pembiayaan haji khusus. "Kami melihat potensi pasar yang besar untuk pembiayaan pensiunan dan pembiayaan haji khusus. Kami akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk merealisasikan bisnis ini," ujar Djoni.

Sumber pendanaan perbankan yang akan dimanfaatkan oleh Perseroan adalah melakukan pembiayaan refinancing ke SMF atas aset pembiayaan yang ada hubungannya ke sektor perumahan dan menjajaki kerjasama dengan perbankan untuk sumber pendanaan. "Kami akan memanfaatkan fasilitas refinancing dari SMF untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi Perseroan. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan perbankan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang kompetitif," tutur Djoni.

Pembatalan rencana konversi syariah yang dilakukan oleh Perseroan adalah karena melihat pangsa pasar konvensional masih terbuka luas dan Perseroan pembiayaan yang membiayai sektor produktif masih sedikit. "Kami memutuskan untuk menjalankan bisnis dengan konsep dual banking, yaitu menawarkan produk konvensional dan syariah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah. Kami percaya bahwa bisnis kami memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional," ungkap Djoni.

Disisi lain, Target pertumbuhan total aset di tahun 2023 yang ditetapkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp264 miliar dan total piutang pembiayaan tahun 2023 adalah sebesar Rp161 miliar. "Kami optimis dapat mencapai target ini dengan strategi yang telah kami susun dan eksekusi yang baik. Kami akan fokus pada segmen-segmen yang memiliki prospek cerah dan risiko rendah," papar Djoni.

Posisi ekuitas Perseroan 2023 diproyeksikan sebesar Rp260 miliar dengan target rasio-rasio ROA 2,55%, ROE 2,62% dan BOPO 75,51%. "Kami berkomitmen untuk mempertahankan posisi ekuitas yang kuat dan rasio-rasio yang sehat. Kami akan menjaga kualitas aset, efisiensi operasional, dan profitabilitas Perseroan," jelas Djoni.

Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan adalah salah satu prioritas utama bagi POLA. Perseroan menargetkan untuk mempertahankan NPF nett di bawah 1% pada Desember 2023 dan TKK "Sehat". "Kami akan terus melakukan pengawasan dan penagihan yang ketat terhadap nasabah yang bermasalah. Kami juga akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah baru," pungkas Djoni.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal II-2023, POOL Rugi Rp14,965 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) mengalami penurunan kinerja di Kuartal II-2023. Hal ini terlihat dari laporan keuangan perseroan yang menunjukkan kerugian sebesar Rp14,965 miliar, naik Rp6,4 miliar dibandingkan dengan kuartal II-2022 sebesar Rp8,578 miliar.

"Kerugian tersebut disebabkan oleh beban usaha naik sebesar Rp3,8 miliar dari sebelumnya Rp28,3 miliar menjadi Rp32,1 miliar dan beban pajak tangguhan naik sebesar Rp2,7 miliar," kata Direktur Utama POOL, Marhaendra dalam public expose yang digelar di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Sedangkan Liabilitas per Juni 2023 sebesar Rp12,8 miliar naik sebesar Rp114 juta atau naik sebesar 1% bila dibandingkan Desember 2022 Rp12,7 miliar. Terjadi penurunan ekuitas Juni 2023 sebesar Rp371,26 miliar bila dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp407,93 miliar sejalan dengan penurunan aset dan kerugian yang dibukukan oleh perseroan.

Dari sisi aset, total aset pada Juni 2023 tercatat Rp371,2 miliar mengalami penurunan sebesar Rp36,7 miliar bila dibandingkan dengan pada Desember 2022 sebesar Rp407,9 miliar yang berasal dari:

- Penurunan piutang pembiayaan dari entitas anak PT Pool Advista Finance Tbk sebesar Rp23 miliar.

- Penurunan nilai portofolio investasi sebesar Rp3,2 miliar (mark to market nilai saham).

- Penurunan kas dan setara kas Rp4,8 miliar, untuk biaya operasional.

- Selebihnya sebesar Rp5,7 miliar dari penurunan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Lebih lanjut, Marhaendra menjelaskan, perseroan memiliki strategi untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan ini. 

Adapun, Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh perseroan adalah PT Pool Advista Aset Manajemen akan menunggu hasil keputusan pengadilan terkait kasus yang menimpa perseroan dan PAF akan memfokuskan kegiatannya pada pembiayaan pensiunan ASN/TNI/POLRI dan pembiayaan haji khusus. "Kami melihat peluang besar di segmen ini karena memiliki permintaan yang tinggi dan risiko yang rendah," ujar Marhaendra.

Selain itu, PAF juga akan melakukan penyertaan ke lembaga keuangan lain, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan di dalam RUPS tahun 2024. "Kami akan mencari mitra yang dapat memberikan sinergi dan nilai tambah bagi perseroan," tutur Marhaendra.

Disisi lain, PAF akan menjajaki kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih murah dan fleksibel. "Kami akan memanfaatkan berbagai skema pendanaan yang tersedia di pasar, seperti sindikasi, securitization, atau obligasi," papar Marhaendra.

Sementara itu, PT Arkazh Mandiri Pratama akan terus melakukan pembangunan rumah dan menyelesaikan proyek yang saat ini sedang berjalan. "Kami optimis dapat menyelesaikan proyek kami sesuai dengan target dan menjualnya dengan harga yang kompetitif," ungkap Marhaendra.

POOL group melalui anak usahanya, yaitu POOL Advista Finance, berharap akan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif maupun ke sektor konsumtif yang pada akhirnya juga akan menggerakkan sektor produktif. "Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kami kepada nasabah," pungkas Marhaendra.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Deposito POLA Rp13,5 Miliar Tidak Dibayar Bank Victoria Syariah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Pool Advista Finance, Tbk (POLA) mengumumkan kepemilikan dana deposito Perseroan senilai Rp13,5 miliar di PT Bank Victoria Syariah (BVS) Namun deposito tersebut tidak dibayarkan oleh BVS, dengan alasan dana deposito POLA telah digelapkan oleh oknum karyawan BVS sendiri. Informasi ini pun diketahui oleh POLA sebagai pemilik dana deposito ketika dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.

"Perseroan telah menjadi nasabah BVS sejak tahun 2017. Tetapi status dana deposito yang raib itu secara resmi kami ketahui pada saat dimintai keterangan atau informasi oleh Bareskrim POLRI pada bulan April 2023," kata Direktur Utama PT Pool Advista Finance Tbk, Djoni Widjanarko dalam Public Expose di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

POLA menduga pembobolan ini dilakukan sudah sejak beberapa waktu yang lalu, akibat tata kelola dan sistem risk management dan pengawasan yang buruk dari BVS "Kami menduga pembobolan terjadi karena kelemahan sistem dan prosedur operasi serta tidak berjalannya pengawasan dari internal audit BVS," tegas Djoni Widjanarko.

"Hal itu berdasarkan dokumen mutasi rekening yang POLA dapatkan, terdapat beberapa rekening nasabah yang digunakan untuk transaksi ilegal tanpa nasabah tersebut mengetahuinya dan menandatangani transaksi tersebut," ungkapnya.

Menyadari kejanggalan mutasi rekening tersebut, Djoni Widjanarko mengungkapkan bahwa POLA telah melaporkan kejadian tersebut dengan surat sebanyak lima kali kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindaklanjuti dugaan fraud tersebut.

"Surat pertama kali tanggal 15 Februari 2023 kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan perlindungan Konsumen, serta Direktur Pengawasan Bank Syariah dan terakhir kepada Ketua OJK POLA memohon agar OJK bisa mengingatkan kepada BVS untuk bertanggung jawab dan melakukan pembayaran sebagaimana bunyi Pasal 8 ayat (1) POJK No. 6/POJK 7/2022.

Untuk diketahui, Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan: "PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK".

"POLA berharap OJK segera bertindak terhadap BVS yang telah melanggar aturan yang dibuat OJK demi pulihnya sistem keuangan yang terganggu dan kewibawaan OJK selaku otoritas tertinggi yang melaksanakan dan mengawasi kegiatan di sektor keuangan," harap Djoni Widjanarko.

Mengingat, hingga saat ini BVS tetap tidak melakukan pembayaran walaupun telah beberapa kali disurati dan bahkan telah diberikan somasi.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Hadapi Ancaman Tsunami, BMKG Ajak Negara di Kawasan Samudera Hindia Perkuat Kolaborasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mendorong penguatan kerjasama dan kolaborasi secara berkelanjutan negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Hal ini penting guna mencegah sekaligus meminimalisir risiko akibat bencana gempabumi dan tsunami yang dapat sewaktu-waktu terjadi.

"Tsunami Aceh 2004 silam menjadi pelajaran bagi negara-negara di kawasan Samudera Hindia bahwa tsunami yang terjadi tiba-tiba berdampak fatal bagi negara-negara di kawasan tersebut dan menyebabkan banyak korban jiwa," ungkap Dwikorita saat membuka "Webinar of Lessons Learnt during Exercise Indian Ocean Wave 2023" yang diselenggarakan Inter-Governmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWMS), baru-baru ini.

Dwikorita yang juga menjabat sebagai Chair of ICG/IOTWMS ini menyebut bahwa Samudera Hindia merupakan salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan terhadap tsunami. 

Diterangkan, Samudera Hindia terdiri dari dua zona subduksi yang dapat menyebabkan tsunami di seluruh samudera. Maka dari itu, ancaman tersebut, kata dia, harus diantisipasi dengan membangun kapasitas seluruh negara agar dapat merespon potensi tsunami secara tepat waktu. 

Utamanya dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan informasi kepada masyarakat.

Salah satu cara cara meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat terhadap ancaman tsunami, tambah Dwikorita, yakni dengan membentuk Tsunami Ready Community. 

Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami berbasis pada 12 indikator aspek penilaian potensi bahaya (assessment), kesiapsiagaan (preparedness) dan respon yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.

"Dengan kerjasama dan kolaborasi yang kuat diharapkan seluruh negara mampu memberikan layanan warning tsunami pada masyarakat termasuk yang disebabkan oleh faktor selain gempabumi tektonik dan juga warning tsunami untuk wilayah non-subduksi gempabumi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan bahwa di tahun 2023, telah dilaksanakan Indian Ocean Wave Exercise 2023 (IOWave23) dengan empat skenario yakni pada tanggal 8, 11, 18, dan 25 Oktober 2023. 

Dan, untuk pertama kalinya, diputuskan untuk melakukan simulasi tsunami non-seismik yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi selama latihan IOWave. Empat skenario tersebut masing-masing yaitu Skenario Palung Andaman mulai pukul 04:00 UTC pada Rabu, 4 Oktober 2023: Gempa bumi berkekuatan ~9 SR di lepas pantai barat Kepulauan Nicobar, India. 

Kedua, skenario Palung Makran mulai pukul 06:00 UTC pada hari Rabu 11 Oktober 2023: Gempa berkekuatan ~9 SR di Samudra Hindia Barat Laut.

Lalu, ketiga skenario Pulau Heard mulai pukul 06:00 UTC (letusan pukul 05:00 UTC) pada hari Rabu 18 Oktober 2023: Letusan gunung berapi di Wilayah Kepulauan Kerguelen di Samudera Selatan. Dan, keempat skenario Palung Jawa mulai pukul 02:00 UTC pada hari Rabu 25 Oktober 2023: Gempa bumi berkekuatan ~9 SR di selatan Jawa, Indonesia. 

Diungkapkan, sedikitnya ada tujuh Negara Anggota melakukan latihan evakuasi dengan partisipasi sekitar 45.000 orang. Latihan evakuasi ini melibatkan masyarakat, pria, wanita, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Bagi BMKG sendiri, kata dia, IOWave ini sangat penting dilaksanakan untuk mengevaluasi rantai peringatan dini tsunami dan kesinambungan SOP, serta keterlibatan para pihak. 

Selain itu, kegiatan ini dapat mengevaluasi tautan komunikasi di setiap daerah terkait operator 24/7, termasuk kelengkapan alat komunikasi dan kesiapan stakeholder dalam menerima serta memahami peringatan dini tsunami.

"Latihan ini agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait lebih terampil, cekatan, tidak canggung, dan tidak panik saat tsunami terjadi, serta tahu apa yang harus dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi gempabumi dan tsunami. Mengingat, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempabumi dan tsunami," pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More