Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Pengusaha Bela Bangsa Dukung Prabowo-Gibran, Klaim Elektabilitas Hampir 50 Persen


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, mendapat dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa. Kelompok ini merupakan relawan Jokowi yang kini beralih ke Prabowo-Gibran.

Deklarasi dukungan ini dilakukan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (14/10/2024). Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, seperti Rosan Roeslani, Hashim Djojohadikusumo, Otto Hasibuan, Grace Natalie, Hengky Kurniawan dan lain-lain.

Ketua Umum Pengusaha Bela Bangsa, Trisya Suherman mengatakan, mereka mendukung Prabowo-Gibran karena pasangan ini adalah penerus Jokowi. Ia mengklaim bahwa Prabowo-Gibran memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Jokowi, yaitu membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

"Kami berdiri 2012 kami relawan Jokowi, kami tegak lurus ikut arahan pak Jokowi. Pengusaha Bela Bangsa tetap 02," ujar Trisya.

Ia juga mengajak para pengusaha untuk tidak ragu-ragu menunjukkan sikapnya mendukung Prabowo-Gibran. Menurutnya, pengusaha harus berani berperan aktif dalam politik, karena hal itu akan berdampak pada iklim ekonomi dan sosial di Indonesia.

"Kami menghimbau para pengusaha nggak usah ragu menunjukan sikap. Kita ingin menang satu putaran. Kalau dua putaran biayanya besar. Pengusaha ayo kita gaspol. Ini elektabilitas sudah hampir 50 persen. Kita harus gaspol. Rezeki nggak kemana," tegasnya.

Sementara itu, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menyambut baik dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa. Ia mengatakan bahwa dukungan ini adalah energi baru bagi tim kampanye Prabowo-Gibran untuk terus bergerak demi memenangkan pilpres hanya dalam satu putaran saja.

"Dukungan pengusaha bela bangsa ini adalah energi untuk kami terus bergerak mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melangkah pada 14 Februari dan coblos Prabowo-Gibran. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya Pengusaha Bela Bangsa," kata Rosan.

Senada dengan itu, Anggota tim pengarah TKN, Hashim Djojohadikusumo, juga mengapresiasi dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa. Ia mengatakan bahwa dukungan ini akan menambah kekuatan bagi Prabowo-Gibran, baik dalam hal suara maupun ekonomi.

"Dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa bukan saja suatu kekuatan dalam mendulang suara, namun juga akan menambah kekuatan ekonomi dan sosial. Investor luar negeri maupun dalam negeri perlu kepastian. Makanya kita gaspol satu putaran untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Kalau dua putaran kita harus menunggu empat bulan kedepan ini sangat tidak baik untuk iklim ekonomi kita," ucap Hashim.

Untuk diketahui, Pengusaha Bela Bangsa merupakan salah satu kelompok relawan yang mendukung Jokowi pada pilpres 2019. Namun, pada pilpres 2024, mereka memutuskan untuk mendukung Prabowo-Gibran, yang juga didukung oleh Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran adalah pasangan yang mampu menyatukan berbagai elemen bangsa.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 






Share:

PDA Kota Padangsidimpuan Gelar Refreshing Pimpinan


Duta Nusantara Merdeka | Padangsidimpuan

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Padangsidimpuan menggelar kegiatan Refreshing Pimpinan yang dilaksanakan  pada hari Ahad, 25 Jumadil Akhir 1445 H/ 07 Januari 2024 M bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Padangsidimpuan.

Kegiatan Refreshing Dihadiri oleh semua unsur mulai dari Pimpinan Harian, Majelis-majelis dan Lembaga- Lembaga yang ada di struktur Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Padangsidimpuan, Acara ini mengangkat tema “ Eksistensi Aisyiyah Meningkatkan Kinerja Bersinergi Untuk Mewujudkan Islam Berkemajuan”


Dalam sambutannya ketua PDA Kota Padangsidimpuan Ibu Dr. Hj. Yusriani Nasution, SP. MP menyampaikan urgensi  pelaksanaan Refresing Pimpinan agar para pengurus PDA Kota Padangsidimpuan priode 2022-2027 mengetahui tugas masing-masing yang telah diamanahkan sehingga bisa menjalankan program kerja yang sudah dibuat dan ditanfizkan Ketika Musyda yang di gelar pada bulan Mei tahun 2023 yang lalu.

Antusias peserta terasa dari awal acara hingga berakhirnya acara dengan menghadirkan materi-materi yang antara lain,Pemahaman Beraisyiyah, Aisyiyah berkemajuan, Kesekretariatan, keuangan dan Ideologi Muhammadiyah. **
Share:

Masa Kampanye Pemilu 2024, Menteri Kominfo: Konten Hoaks Menurun


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan konten hoaks yang beredar selama masa kampanye Pemilihan Umum 2024 tidak sebanyak Pemilu 2019. Meskipun demikian, Menkominfo menegaskan hoaks tetap menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Selama masa kampanye Pemilu 2024 sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan take down terhadap 51 konten terkait Pemilu serta menerbitkan sekitar 175 klarifikasi atas hoaks mengenai Pemilu. Jumlah ini menjadi pengingat kita semua bahwa hoaks masih mengancam demokrasi kita, walaupun secara data (kumulatif) jauh menurun dibanding tahun 2019,” jelasnya usai Acara Diskusi Demi Indonesia Cerdas Memilih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (12/01/2024) kemarin.

Menkominfo menjelaskan, peran lembaga yang dipimpinnya untuk menyebarluaskan informasi mengenai Pemilu dan menjaga ruang digital agar demokrasi tetap berkualitas. Menurutnya, upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan penyelenggara Pemilu.

“Selain melakukan upaya penanggulangan konten dan literasi digital, kami bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya. 

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman terkait pemanfaatan layanan informasi dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

“Selain itu, perjanjian kerjasama dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Aptika Kominfo dengan Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 

Karena itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan sistem elektronik dengan memberikan panduan serta kode etik,” jelasnya. (Arianto)



Share:

Hasil Lawatan Menag ke Arab Saudi: Kuota Haji Terbesar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas hari ini kembali ke Tanah Air usai kunjungan ke Arab Saudi. Menag mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, sekitar pukul 14.30 WIB.

Ada beberapa kabar baik yang dibawa oleh Menag untuk jemaah Haji Indonesia dari Arab Saudi, mulai dari kepastian tambahan kuota haji hingga fast track keberangkatan haji 2024.

"Alhamdulillah saya barusan landing dari Saudi, baru saja menandatangani MoU bersama Pemerintah Arab. Salah satu hasilnya, sebagaimana kita tahu, kita mendapatkan kuota terbesar sepanjang sejarah, yaitu 241 ribu," ungkap Gus Men sapaan Akrab Menag Yaqut, di Cengkareng, Kamis (11/1/2024).

Tak hanya soal kuota, Menag juga tengah mengupayakan agar jemaah haji Indonesia mendapatkan tempat terbaik di Arab Saudi. 

"Ada beberapa perubahan yang signifikan dalam mengupayakan layanan haji yang akan segera disesuaikan, seperti penempatan jemaah (di Arafah dan Mina), itu bergantung seberapa cepat kita melakukan kontrak teknis perhajian bersama pemerintah Arab," jelasnya.

"Insya Allah dalam minggu ini atau maksimal minggu depan kontrak itu akan segera kita lakukan agar tempat terbaik didapatkan untuk jemaah Indonesia," ungkap Gus Men.

Selain hotel, Gus Men juga sudah bertemu dengan otortitas Pemerintah Arab Saudi untuk membicarakan penerbangan bagi jemaah haji Indonesia. Menurutnya, kedatangan delegasi Indonesia mendapatkan sambutan baik dari pihak otoritas Arab Saudi. "Insya Allah itu aman, biar nanti Garuda Indonesia saja yang follow up," ujarnya.

Terakhir, Gus Men mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia juga telah mengusulkan penambahan dua jalur fast track bagi jemaah haji. Kedua jalur tersebut diusulkan di Solo dan Surabaya. Sedangkan saat ini fast track baru diterapkan di Bandara Soekarno Hatta.

"Dari pembicaraan yang kita lakukan sih mereka menyetujui, tapi mereka tetap akan melakukan survey lapangan untuk melihat ke Solo dan Surabaya," jelasnya.

Layanan fast track akan memudahkan jemaah haji dalam proses pengecekan dokumen keimigrasian, seperti visa dan paspor. Sebab, prosesnya sudah dilaksanakan di bandara asal.

Fast track ini dinilai penting agar jemaah haji yang datang ke Arab Saudi sudah tidak melalui proses imigrasi. 

Hal tersebut akan sangat membantu jemaah haji Indonesia untuk mengurangi kelelahan setelah melakukan perjalan panjang dari Tanah Air. (Arianto)


Share:

Viral! Salam Tiga Jari Wakil Presiden


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Salam menggunakan simbol jari hari-hari ini tengah menjadi tren utamanya dalam menggunakan isyarat jari dengan ragam tertentu.

Kontestasi politik yang tengah berlangsung saat ini menunjukkan salam jari menjadi identik dengan bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Fenomena tersebut belakangan ini ramai diperbincangkan setelah Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin terlihat memberi salam tiga jari saat menghadiri acara HUT PDIP ke-51 di Jakarta, Rabu (10/1) lalu.

Sontak salam tiga jari Wapres itu dikaitkan dengan bentuk dukungan langsung terhadap paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud.

Kendati begitu, salam menggunakan tiga jari itu justru dimaknai berbeda oleh Staf Khusus Wapres bidang hukum Firman Wijaya.

Menurutnya, apa yang terdokumentasi dari salam dengan Ibu Jari, telunjuk serta jari kelingking dalam acara PDIP tersebut tidak lain merupakan salam biasa saja. 

Hal itu karena salam resmi yang menjadi jargon dari paslon nomor urut 03 tersebut justru dengan jari telunjuk, tengah dan jari manis yang merapat (three finger salute) mirip adegan di film The Hunger Games.

"Jadi jelas hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah dukung mendukung, beliau menghormati dan menyayangi semua partai yang ada tidak terkecuali PDI Perjuangan yang tengah merayakan miladnya sebagai partai politik besar di Indonesia,"ungkap Firman di Jakarta, Sabtu (13/1/24).

Di samping itu, bila dilacak asal muasal salam tiga jari dengan mengunakan ibu jari, telunjuk dan jari kelingking itu sejatinya adalah salam Heavy Metal.

"Beberapa makna lain juga mewarnai salam tiga jari dengan ibu jari, telunjuk serta kelingking tersebut dalam menyampaikan pesan I Love You juga digunakan untuk mengekspresikan kasih sayang," terangnya.

Tidak hanya itu, pada faktanya tidak ada juga yang mematenkan salam tiga jari tersebut sebagi eksklusif milik tertentu, jadi semua entitas dapat menggunakan salam tiga jari tersebut dengan maknanya sendiri.

Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia (MAHUPIKI) itu menuturkan bahwa Wapres Ma'ruf Amin berkomitmen menjaga kondusivitas dengan tidak memihak kepada paslon manapun dengan menempatkan dirinya sebagai Bapak Bangsa yang mengayomi semua golongan dan segenap lapisan masyarakat.

"Sebagai stabilisator yang mampu meredam berbagai gejolak dan gesekan sosial yang mengancam stabilitas negara, posisi wapres Ma'ruf Amin menjadi begitu penting dalam menjaga masa transisi roda pemerintahan era Presiden Joko Widodo ini," pungkas Firman. (Arianto)


Share:

Persada SP Gelar Kegiatan Cek Kesehatan Gratis


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Ummat menggelar Bakti Sosial di kota Medan. Bakti sosial ini dilaksanakan Persada SP yang merupakan Caleg Partai Ummat No Urut 1 DPRD Kota Medan Dapil 5 ( Medan Sunggal. Medan Selayang. Medan Tuntungan. Medan Johor. Medan Polonia. Medan Maimun) . Sedangkan Dr Masri Sitanggang.MA adalah Caleg Partai Ummat Nomor urut 2 DPR RI Dapil Sumut 1 (Medan. Deli Serdang. Serdang Bedagai. Tebing Tinggi).

Dalam aksi Program Bakti Sosialnya kedua Caleg Partai Ummat tersebut Menyediakan Cek Kesehatan Gratis yakni Cek Gula Darah. Kolesterol. Asam Urat dan Juga Terapi meliputi. Strok. Syaraf kejepit dan lainnya, Kegiatan ini merupakan bentuk nyata hadirnya Partai Ummat yang bertujuan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya yang Mengalami permasalahan Kesehatan.


Sedikitnya ada 200 orang  yang telah mendaftar dan mengikuti Kegiatan Baksos Tersebut "Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat di masa sulit, tetapi juga sebagai bentuk perhatian Partai Ummat terhadap Masyarakat," kata Persada yang Juga Ketua DPD Partai Ummat Kota Medan. 


Selanjutnya Persada juga Menambahkan bahwa kegiatan bakti sosial yang bersifat nyata dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 
Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Persada SP dan Dr Masri Sitanggang untuk memulai perjuangan mereka dengan tindakan nyata yang berdampak masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Persada SP dan Dr Masri Sitanggang menyatakan kesiapannya untuk berjuang bersama Ummat. Keduanya berharap bisa dipercaya menjadi wakil konstituennya dalam pemilu legislatif yang akan berlangsung di bulan Februari 2024 mendatang.  **
Share:

Menang Gugatan Class Action, Nasabah WanaArtha Life Minta Segera Dibayar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kabar gembira kini dirasakan para korban asuransi WanaArtha Life Pasalnya, pada sidang gugatan perwakilan kelompok (Class Action) dengan nomer perkara 609/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, Ketua Hakim Kadarisman Al Riskanda, memutuskan sah untuk sidang gugatan class action dan bisa dilanjutkan. 

Putusan tersebut pastinya menjadi jawaban yang sangat diharapkan para nasabah korban asuransi WanaArtha Life, dimana sehari sebelumnya, Senin (8/1), melakukan aksi damai di depan PN Jakarta Pusat agar persidangan dapat memutuskan keputusan yang seadil-adilnya.

Adapun sidang dengan penggugat para nasabah korban asuransi WanaArtha Life dan pihak yang tergugat adalah Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan RI, dan PT WanaArtha Life (WAL) itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa pagi (9/1).

Ketua tim kuasa hukum dari penggugat pemegang polis WanaArtha Life, Firman Wijaya mengatakan, putusan pengadilan class action yang selama ini diperjuangkannya akhirnya mendapatkan keputusan yang sangat diharapkan para kliennya.

“Alhamdulillah, akhirnya apa yang diperjuangkan selama ini membuahkan hasil, setidaknya untuk sementara. Tentu kami sangat mengapresiasi Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bapak Kadarisman, yang telah mengabulkan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh para nasabah pemegang polis korban WanaArtha Life,” kata Firman kepada awak media di Jakarta, Jumat (12/1/24).

Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) itu lebih lanjut mengatakan, para korban nasabah WanaArtha telah berjuang menuntut haknya namun sangat sulit untuk mendapatkannya.

"Padahal ini kan hak mereka yang mau tidak mau harus dipenuhi perusahaan. Tapi, kenyataannya mereka justru dipersulit dan tidak mendapatkan apa yang semestinya menjadi hak mereka," kata Firman.

Atas hal itu, pihaknya mengaku permohonan class action yang sudah berjalan selama beberapa bulan ini menjadi komitmen bersama yang tak sedikit menguras tenaga dan waktu bahkan hingga menelan nyawa.

“Jika menyaksikan perjuangan rekan-rekan sejauh ini memang luar biasa. Bahkan harus dibayar dengan nyawa. Itu terjadi pada saudara kami almarhum Deddy Agustino Djaya. Beliau meninggal saat berjuang membela haknya yang tidak dipenuhi perusahaan," ujarnya.

Ia pun berharap, seluruh pihak baik itu aparat penegak hukum hingg Kementerian Keuangan agar dapat mendukung proses pemenuhan hak-hak para kliennya itu.

Tidak hanya itu, Ketua umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) itu berharap agar kasus ini bisa menjadi angin segar bagi para pemenang polis asuransi, tidak hanya bagi nasabah WanaArtha Life tapi juga bagi nasabah asuransi lainnya yang kerap berada di pihak yang lemah, dan selanjutnya kasus ini bisa menjadi perhatian para pemangku jabatan.

“Dengan keputusan sidang ini, sangat monumental dalam sejarah perasuransian di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi harapan bagi para pencari keadilan yang menjadi korban kasus kejahatan asuransi. Para nasabah butuh kepastian dan pemulihan. Kita berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, jajaran Kementerian Ibu Sri Mulyani, untuk mensupport keputusan sidang ini dan segera mengembalikan hak-hak para nasabah. Keputusan sidang ini juga bisa di Indonesia untuk memastikan, apakah lembaga asuransi memang mendapatkan perlindungan dari pemerintah Republik Indonesia,” harapnya. 

Editor: Arianto


Share:

Perkara Pidana Dihentikan, Soegiharto Santoso dan Michael Sunggiardi Berdamai


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Perkara pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua Umum APKOMINDO Ir. Soegiharto Santoso, SH alias Hoky terhadap Ir. Michael S. Sunggiardi akhirnya berakhir melalui perjanjian dan kesepakatan damai antar kedua belah pihak. 

Surat perjanjian perdamaian telah ditandatangani pada Rabu (10/1/2024) di PN Jakarta Pusat, sesaat sebelum Michael menjadi saksi pada sidang perkara No. 731/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Pst terdakwa pencemaran nama baik di akun Facebook Apkomindo, Rudy Dermawan Muliadi.

Perjanjian perdamaian sebelumnya telah melalui proses mediasi yang dibantu oleh sahabat kedua belah pihak yakni Felix Lukas Lukmana Goei sebagai mediator. Felix yang tinggal di kota Semarang, saat ini menjabat sebagai Ketua DPA DPD APKOMINDO yang Ketua Umumnya Soegiharto Santoso versi SK Menkumham RI.

Proses perdamaian itu diawali dengan pertemuan kedua belah pihak secara daring lewat aplikasi zoom meeting pada Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, Pk 14.00 lalu.

Pertemuan damai yang direkam dengan durasi 43 menit itu akan dijadikan sebagai salah satu bukti tentang adanya proses perdamaian yang berlangsung sangat baik serta penuh persahabatan.

Dalam rekaman tersebut Michael mengakui kesalahannya atas kesalahan memposting sesuatu di akun Facebook sesuai dengan BAP dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada tanggal 29 Agustus 2017.

"Oleh karena itu saya memohon maaf atas semua kekeliruan yang sudah dilakukan oleh saya, hal tersebut dilakukan karena ketidaktahuan kondisi di internal APKOMINDO yang sesungguhnya, sebab sudah tidak aktif sejak tahun 2010," tutur Michael.

Menanggapi itu, Hoky selaku pelapor ataupun korban langsung menyatakan menerima permohonan maaf dari Michael.

Ia juga bersedia dan sepakat dibuatkan surat perjanjian perdamaiannya. "Jika masih pihak lain yang merasa melakukan kesalahan dipersilahkan dimediasi oleh Pak Lukas untuk perdamaian. Karena mungkin masih ada yang ingin berdamai namun tidak mengetahui harus menghubungi siapa," ucap Hoky yang sebelumnya sempat dikriminalisai dan ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul.

Dalam perkara ini, seharusnya terjadi perdamaian dengan pihak Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi yang sudah direncanakan sebanyak 2 (dua) kali proses mediasi di Polda DIY. Yang pertama sekitar bulan Maret tahun 2018 dan yang kedua tanggal 11 Maret 2020.

“Saya ingat rencana mediasi yang kedua kalinya itu tanggal 11 Maret 2020, karena ada tertuliskan dalam BAP saya hingga 3 kali. Masing-masing BAP tanggal 11 Maret 2020, 08 Mei 2020, serta 08 Juni 2020. Padahal tanggal rencana mediasi tersebut atas permintaan Terdakwa Rudy, namun setelah saya tiba di Polda DIY, terdakwa Rudy malah tidak hadir," bebernya. 

Sementara Lukas selaku mediator mengatakan, pihaknya senang perdamaian itu akhirnya terwujud. “Damai itu indah, karena kerukunan mendatangkan berkat untuk kita semua. Kedua sahabat saya orang baik. Mungkin pada waktu itu berada di situasi yang tidak tepat, sehingga kurang berkenan dan berperkara hukum. Nah karena dengan ketulusan berdua untuk saling memahami dan memaafkan, serta sepakat tidak melanjutkan perkara hukum ini, berarti berkat yang luar biasa dari Tuhan,” ujar Lukas.

Hoky yang ditemui usai perdamaian mengaku senang terjadinya perdamaian dengan Michael yang merupakan sahabat lamanya. Ia mengutarakan pengalaman saat keduanya aktif berkegiatan dan pernah bareng Kang Onno W. Purbo berangkat ke Pameran COMDEX tahun 2000, di Las Vegas Valley, Nevada, Amerika Serikat.

Kesepakatan damai ini, kata dia, sebagai bukti bahwa dirinya tidak berniat jahat kepada pihak lawan yang selama ini terus mengganggu pribadinya dan organisasi APKOMINDO. 

"Prinsipnya saya siap berdamai. Dan lapor polisi saya buat sebetulnya untuk membuktikan bahwa saya sejak awal tidak bersalah namun pernah dikriminalisasi dan sempat ditahan selama 43 hari serta benar terbukti ada yang menghina di Facebook APKOMINDO sehingga Ir. Faaz sempat menjadi terpidana dan masuk penjara selama 3 bulan di Lapas Wirogunan Yogyakarta," tandas Hoky. (Ar)


Share:

Panglima TNI Mengecek Perlengkapan Operasi Dalam Negeri 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek Gelar Bekal Operasi Dalam Negeri TA 2024, bertempat di Plaza Mabes TNI, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Gelar Bekal Operasi Dalam Negeri ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan tingkat standarisasi, efektivitas, dan kelayakan perlengkapan yang akan digunakan oleh prajurit TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Dalam Negeri. Adapun perlengkapan yang digelar diantaranya: tutup kepala, tutup badan, tutup kaki, atribut dan tanda pangkat, perlengkapan kesehatan lapangan serta perlengkapan lapangan lainnya.

Panglima TNI memperhatikan dengan seksama presentasi dan demonstrasi berbagai perlengkapan operasional termasuk peralatan medis yang dirancang untuk penugasan Dalam Negeri. Beliau juga berkesampatan berdialog dengan para ahli dan personel terkait untuk memastikan tingkat kesiapan yang optimal.

Dalam sambutannya usai melakukan pengecekan, Panglima TNI menekankan pentingnya penyempurnaan standarisasi dan efektifitas perlengkapan yang akan digunakan oleh prajurit dalam melaksanakan tugas operasi. "Perlengkapan ini akan digunakan oleh prajurit saya di medan operasi, jadi kalau spesifikasinya kurang bagus akan menyulitkan, jadi kita akan segera membuat Pokja Litbang untuk menyempurnakan spesifikasinya," kata Jenderal bintang empat ini.

Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan, agar dibuat Tim Pokja Litbang dimana Kepala Perbekalan (Kababek) TNI sebagai supervisinya yang akan dihadiri oleh para Asisten Logistik Angkatan dan kemungkinan tetap menggunakan Vendor yang sama dengan tujuan agar kualitasnya lebih bagus lagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut: Kasum TNI, Irjen TNI, Pangkogabwilhan II, Pangkostrad, Aslog Panglima TNI, Asren Panglima TNI, para Pejabat Utama Mabes TNI, Danjen Kopassus, Kababek TNI, Kapusada TNI, para Asisten Logistik Angkatan, dan Pejabat terkait lainnya. (Arianto)


Share:

Pemilu 2024, APTIKNAS Apresiasi Netralitas TNI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Untuk menjamin netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjelang Pemilihan Umum 2024 terus terjaga, Pusat Penerangan TNI Bersama dengan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) menggelar kegiatan dialog bertema : Netralitas TNI pada Pemilu 2024 di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, (Rabu 10/1/2024). Kegiatan ini menuai apresiasi dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional Ir. Soegiharto Santoso, SH yang ikut hadir pada kegiatan ini. 

Peserta yang hadir pada kegiatan dialog ini dari kalangan pakar IT dan Komunikasi, para Kadispen Angkatan, dan para Perwira Puspen TNI. 

Menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamika situasi yang setiap saat berkembang, serta TNI dihadapkan dengan tahun politik 2024, Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc., menggagas kegiatan dialog ini dan mengundang Asintel Panglima TNI, Dansatsiber TNI, narasumber Andi Budimansyah Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) dan Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, MSc., MBA., MPhil., MA tokoh pendidikan dan pakar teknologi informatika yang kini menjabat Rektor Universitas Pradita.

Kapuspen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, dalam program 100 hari kerjanya, Puspen TNI mendukung penuh konsep TNI PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif). Puspen TNI menjadi pusat penerangan yang profesional dan menguasai serta mengendalikan informasi untuk kepentingan pencapaian tugas pokok TNI. 

“Pada dialog ini kolaborasi Penerangan TNI dan FTII diperlukan untuk meminimalisir berita negatif dengan harapan menciptakan Pemilu 2024 yang damai agar NKRI tetap utuh,” ujar Kapuspen TNI.

Ia juga menjelaskan, isu yang berkembang saat ini adalah memecah belah persatuan dan kesatuan dengan upaya mengadu domba TNI dan rakyat, membangun opini, sehingga Netizen meragukan netralitas TNI pada Pemilu 2024. “Masyarakat jangan ragu, TNI yang PRIMA lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. TNI garda terdepan bersama rakyat menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya.

Ia menambahkan, Panglima TNI telah menegaskan mengenai TNI aktif dan keluarganya berkomitmen menjaga netralitas untuk menciptakan Pemilu Damai 2024. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky mengatakan, upaya TNI terus menjaga dan menjamin netralitas di tahun politik 2024 patut diapresiasi. Hoky yakin TNI pasti netral di Pemilu 2024. 

“Pernyataan purnawirawan mantan petinggi TNI yang menilai TNI tidak netral adalah pernyataan yang keliru. Itu bisa memicu persepsi negatif. Karena secara kelembagaan dan aturan yang ada, sudah pasti TNI netral. Jika ada oknum atau peristiwa kasuistis yang seolah tidak netral, tentunya tidak bisa digeneralisasi TNI tidak netral,” ujar Hoky yang juga merupakan wartawan senior serta salah satu pendiri LSP Pers Indonesia. 

Hoky juga berharap para tokoh berpengaruh di negeri ini tidak berkomentar buruk terkait hal apapun yang dapat merusak citra Lembaga Pemerintahan dan institusi karena persoalan politik. “Rakyat jangan diperhadapkan dengan institusi untuk kepentingan politik,” tegasnya.

Hoky juga menyampaikan APTIKNAS mempunyai jaringan DPD dari Aceh hingga Papua sehingga dapat pula melakukan kolaborasi antara TNI dengan APTIKNAS di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). “Sekjen kami pak Fanky Christian sangat aktif melakukan berbagai kegiatan di bidang TIK. Termasuk setiap minggu melakukan webinar yang berkaitan dengan TIK. Sehingga hal inipun dapat dikolaborasikan dengan pihak Puspen TNI,” terangnya.

Hoky yang juga menjabat sebagai Waketum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menambahkan, SPRI mempunyai jaringan media di berbagai daerah siap menjalin kerjasama untuk membantu menayangkan pemberitaan kegiatan-kegiatan TNI. Hal itu perlu dilakukan agar saat penelusuran terkait kegiatan TNI, maka akan semakin baik dan semakin banyak diketahui public. 

“Sebab secara algoritma pencarian data di mesin pencarian Google mengambil informasi dengan kata kunci TNI akan banyak bermunculan jika semakin banyak ditayangkan pemberitaannya,” pungkas Hoky.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pakar dan ahli teknologi dan informasi antara lain: Sylvia W. Sumarlin, Pembimbing Senior FTII); Irwin Day, Sekjen FTII; Wahyu Prawoto, Bendahara FTII; Zulfadly Syam, Sekjen APJII; Fanky Christian, Sekjen APTIKNAS; John Sihar Simanjuntak, Ketum PANDI; Prof. Dr. Yudho Giri Sucahyo S.Kom, M.Kom, Sekjen/Wakil Ketua PANDI; Dr. Bisyron Wahyudia, Wakil Ketua Dewan CSIRT-ID; M. Salahuddien Manggalanny, Bidang Cybersecurity CSIRT; dan Taufik Aldjuffry, Direktur Network Integration XIRKA.

Editor: Arianto 


Share:

Pelantikan 6 Hakim Tinggi Pengawas, Sugiyanto: Wujudkan Mahkamah Agung yang Bersih dan Bermartabat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Plt Sekretaris Mahkamah Agung yang juga Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H melantik 6 (Enam) Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung di Tower gedung Mahkamah Agung Jakarta, Jum’at (10/01/2024).

Pelantikan ini berdasarkan 2 (Dua) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan Nomor 229/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 6 November 2023.

Dalam sambutannya, Sugiyanto mengatakan bahwa pelantikan 6 Hakim Tinggi Pengawas ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pengawasan di lingkungan peradilan.

"Kami berharap, dengan pelantikan ini, para Hakim Tinggi Pengawas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional, integritas, dan dedikasi yang tinggi, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya Mahkamah Agung yang bersih, bermartabat, dan berwibawa," ujar Sugiyanto.

Sugiyanto juga mengingatkan para Hakim Tinggi Pengawas untuk senantiasa menjaga kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

"Para Hakim Tinggi Pengawas harus menjadi teladan dan panutan bagi para hakim dan pegawai di bawah pengawasannya, serta berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Mahkamah Agung," tegas Sugiyanto.

Sementara itu, salah satu Hakim Tinggi Pengawas yang dilantik, Muh. Djauhar Setyadi**, S.H., M.H, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

"Saya bersyukur dan berterima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Saya akan berusaha untuk menjaga amanah ini dengan baik, dan bekerja sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung," kata Djauhar.

Adapun ke 6 Hakim Tinggi Pengawas yang dilantik yaitu:

1. Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H
2.H. Slamet Riadi, S.H., M.H
3.Khamim Thohari, S.H., M.Hum
4.Dr. Orba Susilawati, M.H.I
5.Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H
6.Drs. Kholis, M.H

Acara pelantikan ini, juga dihadiri oleh pejabat Eselon II dilingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya.

Editor: Arianto 


Share:

Mahkamah Agung Luncurkan Buku Penyelesaian Perkara HKI Tentang Merek


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka memberikan pedoman hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya tentang merek, Mahkamah Agung meluncurkan buku pedoman penyelesaian perkara HKI tentang merek pada Rabu, 10 Januari 2024 di ballroom hotel Raffles, Jakarta. 

Penyusuan dan Peluncuran buku ini merupakan kerja sama Mahkamah Agung dengan JICA (Japan International Cooperation Agency). Prosesi peluncuran dilakukan oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., dan Ambassador-Designate of Japan to the Republic of Indonesia Mr. Masaki Yasusi.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam kata pengantar buku tersebut, menyatakan penyusunan buku ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hakim di seluruh Indonesia di bidang HKI. 

Ia berharap buku ini dijadikan pedoman bagi para hakim di seluruh Indonesia, khususnya hakim niaga dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan HKI, serta menambah wawasan dalam meningkatkan pengetahuan di bidang HKI, khususnya tentang merek.

Senada dengan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. menyatakan dalam acara peluncuran buku, menyatakan bahwa kerja sama antara Mahkamah Agung sudah berlangsung sejak 2015. Ejawantah kerja sama tersebut berbentuk short course bagi para hakim yang sudah berkali-kali terlaksana dan penerbitan buku pedoman bagi hakim, salah satunya yaitu seperti buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual Buku 1 tentang Merek.

Terkait buku Pedoman Buku Penyelesaian Perkara Tentang Merek ini, Prof. Takdir manyatakan buku ini sangat penting bagi para hakim niaga, karena buku ini bisa dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara tentang merek. Ia berharap para hakim niaga bisa menjadikan buku ini sebagai referensi dalam menyelesaikan perkara-perkara tentang merek.

Ia mengatakan buku ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu ia membuka pintu saran dan kritik dari masyarakat dan para hakim khususnya untuk kebaikan buku ini ke depannya.

Dalam kesempatan yang sama,Ambassador-Designate of Japan to the Republic of Indonesia Mr. Masaki Yasusi mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi peluncuran buku pedoman penyelesaian perkara tentang merek ini. 

ia mewakili pemerintah Jepang menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja keras semua pihak hingga penyusunan buku ini selesai dan bisa diluncurkan pada hari ini. ia juga menyampaikan rasa bangga dan hormatnya atas kerja sama Indonesia dan Jepang yang telah berjalan kurang lebih selama 20 tahun.

Masaki berharap buku ini bermanfaat bagi para hakim niaga dalam penyelesaain perkara yang berkaitan dengan merek. Ia berharap juga kerja sama kedua negara semakin meningkat.

Buku yang mulai disusun sejak 2015 ini terdiri dari 93 halaman. Di dalamnya membahas tentang pengertian apa itu merek, fungsi merek, persyaratan pendaftaran merek, jenis sengketa di bidang merek dan lain-lain.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pengawasan, para hakim agung, para pejabat eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para pejabat Kementerian Hukum dan HAM, para hakim tinggi, para Ketua Pengadilan Negeri Jakarta, dan lain-lain. (Arianto)


Share:

KPUN Gelar Aksi Simpatik, Tuntut Presiden Jokowi Lindungi Peternak Unggas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Peternak rakyat dan peternak mandiri Indonesia semakin terpinggirkan akibat harga ayam hidup yang rendah dan sulit bersaing dengan perusahaan modern terintegrasi. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio W., menegaskan perlunya langkah konkrit dari Presiden Jokowi untuk menyelamatkan nasib mereka.

Kebijakan yang diusulkan mencakup perintah kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Badan Urusan Logistik untuk melaksanakan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 5 tahun 2022. Hal ini termasuk menetapkan harga batas bawah ayam broiler sebesar Rp. 21.000 per kg dan batas atas Rp. 23.000 per kg.

"Situasi sulit yang dihadapi peternak rakyat dan mandiri memerlukan langkah konkret dari Presiden Jokowi," ujar Alvino dalam aksi simpatik di Jakarta, Kamis (11/01/2024). 

Saat ini, kata Alvino, Harga ayam hidup di tingkat peternak rakyat dan mandiri hanya Rp. 16.000-17.000 per kg, jauh di bawah rata-rata harga produksi. Faktor kenaikan harga pakan menjadi beban tambahan bagi para peternak.

Selain itu, Pemerintah juga disorot atas izin kepada perusahaan integrator untuk menjual hasil produksinya ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga. Hal ini mengakibatkan pangsa pasar peternak rakyat dan mandiri semakin tergerus, memunculkan kekhawatiran akan hilangnya peluang usaha di bidang peternakan unggas.

Bukan hanya itu, Industri perunggasan nasional saat ini tidak memberikan dukungan kepada peternak rakyat dan mandiri, yang harus bersaing dengan perusahaan modern. Dengan keterbatasan modal, akses, dan teknologi, peternak rakyat dan mandiri semakin kesulitan bertahan.

Dalam aksi simpatik, Alvino menegaskan, KPUN mendesak Pemerintah untuk menegakkan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen, mengembalikan budidaya ternak unggas sepenuhnya ke peternak rakyat dan mandiri, serta menerbitkan Peraturan Presiden sesuai amanat pasal 33 UU No. 18 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014.

Reporter: Lakalim Adalin  
Editor: Arianto


Share:

Dukung EV, PLN Jadikan Tiang Listrik sebagai SPKLU


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
PT PLN (Persero) terus melakukan berbagai terobosan dalam mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di tanah air. Terbaru, PLN berinovasi menjadikan aset tiang listrik sebagai Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kemudahan pengisian daya mobil listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, inovasi ini merupakan bentuk keseriusan PLN untuk menunjang infrastruktur ekosistem EV.

Pasalnya, kata dia, saat ini kendaraan listrik tengah menjadi primadona di kalangan masyarakat karena hemat dari segi biaya perawatan dan pengisian daya serta kemampuan mengurangi emisi karbon secara signifikan.

”Kami sangat serius untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik karena terbukti lebih irit bagi masyarakat dan mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan, sehingga target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 bisa dicapai atau bahkan lebih cepat,” terang Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa (09/01/2024).

PLN EYE atau SPKLU bertipe pole mounted charger merupakan inovasi menghadirkan EV Charger dengan memanfaatkan tiang listrik PLN. Keberadaan EV Charging ini diharapkan dapat menjangkau semua pengguna kendaraan listrik yang ingin mengisi ulang daya baterai kendaraannya.

”PLN berkomitmen untuk mendukung kokohnya ekosistem EV di tanah air. Melalui beragam inovasi yang terus berkembang, kami berharap masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik karena stasiun pengisiannya makin mudah dijumpai,” ujar Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah merinci, saat ini sudah ada tiga prototype SPKLU PLN EYE yang terpasang dan telah beroperasi. Untuk sebarannya yakni, dua di Kantor PLN KS Tubun Jakarta Barat, dan satu di Sekolah Dasar (SD) Yasporbi Bidakara, Jakarta Selatan.

Saat ini, terdapat dua tipe kapasitas SPKLU PLN EYE, yakni 7 kilo Watt (kW) dan 22 kW yang didesain PLN Enjiniring untuk Pole Mounted Charger baik yang model menempel di luar (tiang listrik beton) maupun model masuk dalam tiang (tiang besi).

Selanjutnya akan dilakukan asessment dan perbaikan sehingga ke depan sudah terstandardisasi untuk seluruh SPKLU Pole Mounted Charging.

Chairani melanjutkan, berkat transformasi digital membuat keberadaan SPKLU PLN makin mudah untuk ditemukan dengan bantuan SuperApp PLN Mobile. Pengguna EV cukup membuka aplikasi PLN Mobile di menu electric vehicle maka otomatis keberadaan SPKLU PLN yang terdekat akan ditemukan.

Editor: Arianto





Share:

Korban Wanaartha Life Geruduk PN Jakpus


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kelompok masyarakat aliansi korban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (8/1/24).

Ketua Aliansi Korban Wanaartha Jahanes dalam keterangannya meminta kepada seluruh aparat penegak hukum agar menegakkan hukum seadil-adilnya.
 
"Kami seluruh Nasabah Wanaartha akan mengadakan aksi unjuk rasa menuntut seluruh perangkat negara dalam hal ini aparatur keamanan serta aparatur terkait permasalahan hukum di negara ini," kata Johanes.

Adapun para nasabah yang menjadi korban asuransi Wanaartha menuntut agar Kemenkopolhukam membantu para nasabah mendapatkan haknya. 

Tidak hanya itu, mereka juga meminta pemangku kepentingan untuk menangkap dan mengadili pemegang saham pengendali (PSP) Wanaartha Evelina Pietruschka, Manfred Pietruschka dan anaknya Rezanantha Fadil Pietruschka, serta Yanes sebagai Dirut dan Daniel Halim sebagai Direktur Keuangan dalam kasus Wanaartha.

"Komnas HAM harus turun mengusut pelanggaran HAM dalam kasus Wanaartha. OJK juga harus mendesak Wanaartha mengembalikan dana nasabah," ujarnya.

Adapun aksi damai ini buntut dari kasus meninggalnya salah satu suami dari nasabah Wanaartha yang bernama Deddy Agustono Djaya. Ia merupakan salah satu korban yang aktif dalam aksi gugatan kepada Wanaartha.

Dia meregang nyawa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah selesai sidang Perkara Dana Nasabah Wanaartha pada Selasa 19 Desember 2023 berakhir dengan kericuhan di dalam maupun di luar sidang.

"Hingga rilis ini diturunkan baik keputusan maupun statement ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum merespons sama sekali," kata Johanes.

Sebelumnya, Tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/WAL) buka suara terkait meninggalnya salah satu korban Wanaartha di Persidangan gugatan class action pada 19 Desember lalu.

"Tim Likuidasi sekali lagi menyampaikan belasungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi, terutama kepada keluarga (Alm) Deddy Agustono Djaya yang ditinggalkan," sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, pada Jumat, (22/12/2023).

Tim likuidasi pun berkomitmen untuk membayar tagihan yang telah diajukan kepada Tim Likuidasi pada periode 11 Januari-11 Maret 2023. Hal ini sesuai ketentuan POJK No. 28/2015.

"Tim Likuidasi perlu menegaskan bahwa akan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi)," tandasnya.

Editor: Arianto 


Share:

Akuntabilitas Baik, Presiden Jokowi Janji Naikkan Dana Desa


Duta Nusantara Merdeka | Serang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal menaikkan dana desa yang akan diterima seluruh desa di Indonesia jika total 75.259 kepala desa mampu mengelolanya dengan baik sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

"Dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya. Dengan catatan dikelola dengan tata kelola yang baik, akuntabilitasnya baik," kata Presiden Jokowi didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat kunjungan kerja di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Pemerintah secara serius mengawasi pemanfaatan dana desa yang diluncurkan sejak 2015 lalu dengan menggandeng Kementerian/Lembaga terkait, salah satunya Kemendes PDTT.

Semua tindak penyelewengan atau penggunaan dana desa yang menyalahi aturan ditindak secara tegas.

Pemanfaatan dana desa dapat berupa infrastruktur fisik maupun upaya meningkatkan kesejahteraan warga sesuai dengan prioritas yang ditetapkan setiap tahunnya sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta kades untuk memutar uang tersebut di desa melalui belanja yang dilakukan kepada masyarakat langsung, tidak keluar dari level desa.

"Usahakan uangnya muter di desa saja, maksimal di level kecamatan jika memang barangnya tidak ada di desa. Sehingga tiap tahun ada tambah perputaran uang di bawah. Beli bata, semen, pasir ya di desa," tutur Presiden.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk menambah jumlah dana desa sekaligus memastikan pemanfaatannya tidak keluar dari prioritas yang ditetapkan. 

Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim, hal ini sekaligus bukti bahwa desa dapat dipercaya untuk mengalokasikan secara langsung dana yang diturunkan pemerintah.

"Bagus dan memang sudah lama digulirkan Pak Jokowi untuk menambah dana desa kalau pemanfaatannya bagus," jelas Gus Halim, sapaan akrabnya.

"Kita juga perlu menyampaikan apresiasi kepada kepala desa yang selama kepemimpinan Pak Presiden ini mendapat kepercayaan dan kepercayaan ini diwujudkan. Dana desa yang sudah tersalurkan itu terwujud, ada jalan desa 350.000 km, 14.600 pasar desa, 6.700 embung, ada jembatan juga," imbuhnya.

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ini didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Forkompimda Provinsi Banten, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Kepala Desa Margagiri Ruhul Amin, dan ratusan kepala desa lain dari Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, dan Tangerang. (Arianto)



Share:

Togap Marpaung: Analisis Mendalam tentang Pengadaan Pesawat Bekas dan Keamanan Nasional


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Togap Marpaung, mantan insan pengawas nuklir dan whistleblower dengan latar belakang pelatihan keamanan sumber radioaktif/nuklir dari Amerika Serikat dan Australia memberikan tinjauan kritis terkait debat ketiga calon presiden (capres) Indonesia di Jakarta, Senin (08/01/2023). Fokusnya pada tema pertahanan dan keamanan, terutama terkait pengadaan pesawat bekas oleh Kementerian Pertahanan.

Togap Marpaung, yang juga merupakan pelatih keamanan setelah mengikuti Training of Trainer dari US-DOE Amerika dan ANSTO-Australia, memiliki wawasan mendalam tentang keamanan nasional. Artikel ini akan mengulas tema debat capres, khususnya terkait pengadaan pesawat bekas yang menjadi perdebatan sengit.

Sebagai koordinator penyusunan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Togap Marpaung memiliki pengalaman dalam menangani pesawat sinar-X bekas. Dia menjelaskan bahwa terminologi Kementerian Perdagangan yang mengkategorikan pesawat bekas sebagai barang modal bukan baru telah menjadi fokus perhatiannya.

**Debat Capres dan Pengadaan Pesawat Bekas**

Dalam perdebatan ketiga capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengkritik tajam pengadaan pesawat bekas oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Mereka menyoroti penggunaan pinjaman luar negeri dan meragukan mutu pesawat yang sudah cukup tua.

*Tanggapan dari Paslon 2 (Prabowo Subianto)*

Prabowo Subianto, sebagai paslon kedua, mencoba membela diri dengan argumen teknis tentang flying hours dan deterring. Namun, ajakannya untuk membahas secara lebih rinci ditolak oleh Anies dan Ganjar.

**Analisis Terhadap Flying Hours dan Deterring**

1. Flying Hours:
Togap Marpaung menjelaskan bahwa flying hours terkait dengan spesifikasi teknis, kehandalan, dan mutu pesawat tempur bekas. Ia menggambarkan kriteria dan klasifikasi pesawat bekas, dengan memberikan contoh dari dunia medis, seperti pesawat sinar-X CT-Scan.

2. Deterring:
Deterring, dalam konteks keamanan, dijelaskan sebagai tahap lanjutan dari langkah tindakan sistem keamanan terhadap ancaman. Ini mencakup detect, deter, dan timely response. Penggunaan pesawat tempur, menurut penulis, bertujuan untuk mencegah ancaman kedaulatan negara yang berasal dari udara.

**Penilaian Terhadap Pengadaan Pesawat Bekas**

Togap berpendapat bahwa pengadaan pesawat bekas oleh Kementerian Pertahanan perlu mematuhi persyaratan teknis kelaikan sesuai standar internasional. Ia menekankan bahwa keamanan nasional harus ditingkatkan sesuai dengan tingkat ancaman, tanpa melibatkan unsur korupsi.

Dengan menguraikan aspek teknis dan taktis, Togap berharap agar masyarakat dapat memahami dengan lebih baik kontroversi ini dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi dalam Pemilihan Presiden mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Wilson Lalengke: Etika versus Moral


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Terminologi Etika tiba-tiba menyeruak ke ruang publik. Hal ini dipicu oleh pertanyaan Anis Baswedan bertema etika ke Prabowo Subianto di panggung debat calon presiden malam ini, Minggu, 7 Januari 2024. Ini sesuatu yang bagus. Setidaknya bisa jadi bahasan yang menambah pengetahuan dan pemahaman publik tentang etika.

Sayangnya, kedua kandidat presiden yang akan berlaga nasib di tanggal 14 Februari 2024 tersebut terlihat gagal memahami apa itu etika atau dalam bahasa Inggris disebut ethic. Atau setidaknya, mereka masih gagap dalam menjelaskan tentang sosok etika yang sebenarnya.

Akibatnya, keduanya terjebak dalam diskusi yang saling menyerang satu dengan lainnya yang menjurus pada persoalan pribadi yang tidak perlu. Prabowo mengatakan Anis tidak layak bicara etika, sementara Anis menilai Prabowo kurang memiliki etika saat mengelola anggaran pertahanan yang terkesan terjadi mismanajemen keuangan di dalamnya.

Sebenarnya topik etika ini menarik dan penting ditampilkan dalam perdebatan capres itu. Namun, para kandidat yang terlibat adu argumen tersebut tidak mampu membedakan antara etika dan moral. Keduanya terkesan menyamakan, atau setidaknya mencampur-adukan secara tidak tepat, antara etika dan moral. Kita diwajibkan mematuhi etika yang sama, tapi tidak untuk moral yang sama.

Secara substansi, keduanya saling terkait erat satu dengan lainnya. Etika dan moral sama-sama berbicara tentang nilai (sikap dan perilaku manusia) yang baik dan buruk (good and bad) serta benar dan salah (right and wrong). Keduanya sama-sama tidak menentukan level baik-buruk dan benar-salah yang pasti, juga tidak menetapkan sanksi yang jelas atas pelanggaran terhadap etika dan moral.

Walaupun sama-sama berisi nilai baik-buruk dan benar-salah, tapi kita hanya mengenal kode etik, tidak ada kode moral. Mengapa? Karena keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Setidaknya ada 5 perbedaan antara etika dan moral. Berikut kita lihat perbedaan singkat antara keduanya.

Pertama, etika melibatkan penalaran dengan menggunakan pikiran yang logis. Moral menuntut kepatuhan tanpa berpikir logis, bahkan terkadang dilarang berpikir logis. Etika menentukan sesuatu sikap dan perilaku bernilai baik atau buruk dan benar atau salah didasarkan pada argumentasi yang melatar-belakangi penetapan baik dan buruk serta benar dan salah itu. Sementara moralitas menentukan sebuah sikap dan perilaku berdasarkan ketentuan atau doktrin yang harus dipatuhi tanpa membantah sedikitpun. Contoh kongkritnya: toleransi produk etika, ibadah produk moral.

Kedua, etika melampaui atau meng-atas-i atau bahkan menihilkan ketentuan dan aturan moral. Sementara moral sangat ketat dalam mengikuti aturan yang sudah digariskan. Etika sering mengesampingkan ketentuan dan aturan yang dimiliki dan atau diterapkan secara ketat oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Etika melahirkan standar nilai baik-buruk dan benar-salah tanpa tergantung dari aturan tertentu dalam masyarakat. Contoh kongkritnya: membunuh untuk membela diri dibenarkan oleh etika, tapi dapat saja disalahkan alias dinilai tidak bermoral bagi orang dan kalangan tertentu.

Ketiga, etika melahirkan ketentuan-ketentuan universal, berlaku bagi semua warga tanpa kecuali. Sedangkan, moral merupakan prinsip-pinsip pribadi masing-masing individu atau kelompok tertentu dan hanya berlaku atau diterapkan oleh masing-masing pemilik prinsip-prinsip tersebut. Karena sifatnya yang melampaui aturan-aturan moral yang berbeda antara seorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya, maka standar nilai universal yang akan mengatur sikap dan perilaku semua warga dalam masyarakat itu harus mengakomodir kepentingan moral bersama. Contoh kongkritnya: melindungi kehidupan setiap manusia yang menjadi bagian dari hak asasi manusia merupakan bentuk nyata dari etika. Namun, prinsip ini tidak berlaku bagi orang atau kelompok tertentu, semisal mengorbankan manusia untuk dewa tertentu, menghalalkan membunuh orang yang dianggap melenceng dari ketentuan keyakinan tertentu, dan semacamnya; ini adalah wujud moral karena dipandang baik dan benar oleh pribadi dan/atau kelompok tertentu tersebut.

Keempat, etika berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur sikap dan perilaku setiap individu secara keseluruhan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat. Sementara moral berisi aturan hidup yang menjadi prinsip pribadi masing-masing individu atau kelompok homogen tertentu. Prinsip hidup bersama dalam masyarakat yang damai dan harmonis menjadi pertimbangan utama dalam melahirkan produk etika. Prinsip pribadi dilahirkan oleh pengalaman masing-masing orang dalam memahami dan merespon stimulan yang diterimanya selama hidupnya. Contoh kongkrit: konstitusi, kode etik, standard operasional prosedur, dan sejenisnya, adalah wujud dari etika sehari-hari, sedangkan keyakinan (terutama yang didasarkan pada agama, adat istiadat, kebiasaan kelompok tertentu) merupakan wujud moral yang diterapkan oleh masing-masing individu dalam kesehariannya.

Kelima, etika pada akhirnya melahirkan karakter masyarakat, moral akan melahirkan karakter pribadi orang per orang atau sekelompok warga yang homogen. Produk etika dihasilkan oleh para pemikir yang cerdas, yang biasanya berpendidikan tinggi, tentu saja akan melahirkan karakter masyarakat atau bangsa yang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh para pembuat aturan yang kurang berpendidikan. Demikian juga, aturan hidup yang menjadi prinsip seseorang yang memiliki pengalaman hidup lebih lama, dinamis, variatif dan inspiratif, cenderung lebih baik dari pada mereka yang hidupnya singkat dan tidak banyak mengalami tantangan hidup.

Etika memerlukan proses berpikir untuk menemukan sesuatu sikap dan perilaku yang baik dan benar, menghindari yang salah dan buruk. Proses berpikir untuk menemukan kebenaran dan kebaikan itulah yang sering disebut filsafat. Hasil dari filsafat disebut falsafah. Falsafah bangsa Indonesia dinamakan Pancasila.

Dalam dunia pendidikan, etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang fokus mempelajari sikap dan perilaku manusia. Tujuannya adalah untuk menentukan teori-teori tentang sikap dan perilaku manusia untuk kemudian dijadikan dasar atau landasan pembuatan aturan dan ketentuan dalam bersikap dan berperilaku. Aturan atau ketentuan yang dihasilkan itu akan menjadi acuan setiap orang dalam keseharian hidupnya, terutama dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik, misalnya, berisi ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi oleh semua jurnalis dalam melaksanakan tugasnya.

Kembali kepada ‘pertengkaran’ Prabowo Subianto dengan Anis Baswedan. Semestinya, Prabowo tidak perlu menuding Anis tidak pantas bicara etika, terutama karena dikaitkan dengan persoalan-persoalan pribadi yang ada di antara mereka berdua. Moral yang berisi nilai benar-salah dan baik-buruk yang dijadikan pegangan hidup Anis berbeda dengan moral yang dijadikan panduan hidup pribadi Prabowo. Jadi tudingan itu tidak relevan dipertontonkan dalam debat calon presiden.

Sebaliknya, Anis Baswedan sangat tidak tepat untuk menghubungkan persoalan manajemen yang dinilai buruk dalam pengelolaan keuangan pertahanan dan pengadaan alusista yang akhirnya dianggap kurang beretika. Acuan nilai dalam lingkup etika itu adalah standard operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dalam bidang pertahanan. Apalagi jika dikaitkan dengan pertahanan negara dalam konteks global, berhadap-hadapan dengan pertahanan negara lain. Ada etika internasional di bidang pertahanan yang mengatur semuanya itu. Tidak heran jika pertanyaan Anis terlihat menyerang Prabowo dengan terminologi etika, padahal poin yang disasar adalah masalah moral.

Untuk para pembaca, jika Anda telah paham (walau sedikit) tentang Etika dan Moral sebagaimana dikemukakan di atas, mungkin pertanyaan ini dapat menjadi jembatan untuk proses pemahaman lebih lanjut. Mengapa masyarakat dunia memiliki perbedaan pandangan dalam bersikap atas perang Israel-Palestina saat ini, dan perbedaan itu juga terlihat dalam merespon dua perang, Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina? Silahkan direnungkan dan temukan jawabannya masing-masing. Selamat belajar. (Ar)

Penulis: Wilson Lalengke adalah lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, England; dan pasca sarjana Applied Ethics dari Utrecht University, The Netherlands; dan Linkoping University, Sweden.


Share:

Prestasi Kementerian Agama di Bawah Kepemimpinan Gus Men


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Memasuki tahun keempat kepemimpinannya, Gus Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas telah mencatatkan banyak capaian (prestasi). Sekian banyak penghargaan dan apresiasi diperoleh dari Kementerian/Lembaga hingga tahun 2024. 

"Semua prestasi Kementerian Agama belakangan ini bukan karena Menteri Agama-nya, tetapi karena bapak dan ibu semua", tegas Gus Men merendah di hadapan sekitar 4.000 ASN Kemenag seluruh Indonesia dalam Meet and Brief di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (4/1/2024).

Sebagai orang yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Agama, setidaknya saya mencatat beberapa prinsip kepemimpinan beliau hingga membawa "kapal" Kementerian Agama se-keren saat ini. Prinsip-prinsip kepemimpinan Gus Men setidaknya dapat dibaca dari empat bentuk kalimat pernyataan yang sering disampaikan dalam berbagai forum resmi maupun tidak resmi, diantaranya:

(1) Saya lebih memilih menjadi pemimpin yang ditakuti daripada pemimpin yang dicintai; 

(2) manajemen kepemimpinan saya mengikuti filosofi kereta api: berangkat dan sampai tujuan tepat waktu, berjalan di atas rel, seluruh gerbong mengikuti lokomotif, siapa yang menghalangi ditabrak; 

(3) dalam menjalankan tugas, melakukan hal salah itu wajar karena kita manusia, tapi jangan sekali-kali berbohong; 

(4) jangan pernah takut menjadi tua karena semua orang akan menjalani fase ini, tapi takutlah menjadi orang yang berpikiran tua.

Ungkapan-ungkapan tersebut, bagi saya, merupakan prinsip-prinsip kepemimpinan birokrasi yang sangat bagus dari seorang Gus Men karena sarat akan filosofi yang sangat penting, dan dapat dijadikan model kepemimpinan. 

Agar seluruh pernyataaan tersebut mudah dipahami, saya mencoba memaknainya dengan "verbatim analysis", yaitu analisa berdasarkan pernyataan (verbatim) dari Gus Men untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang perspektif kepemimpinan birokrasi di Kementerian Agama.

Pertama, ungkapan: "Saya lebih memilih menjadi pemimpin yang ditakuti daripada pemimpin yang dicintai". 

Dari pernyataan tersebut, lalu Gus Men mencoba membangun argumen bahwa pemimpin yang ditakuti akan membentuk ketaatan (dari anak buah), sementara pemimpin yang dicintai berpeluang munculnya pengkhianatan. Artinya, dalam kepemimpinan birokrasi harus dipastikan adanya loyalitas (loyalty) mutlak dari anak buah agar dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Tentu loyalitas dalam arti yang positif. Saat sebuah Kementerian/Lembaga diberikan mandat oleh presiden untuk mencapai target A, B, dan C, maka seluruh gerbong kepemimpinannya harus dalam satu komando utama. Tidak boleh ada yang berjalan sendiri, apalagi melobangi kapal yang sedang berlayar menuju sebuah pulau. 

Seluruh kebijakan/program yang direncanakan dan dilaksanakan dari atas sampai bawah harus senafas, seiring, dan seirama hingga dapat mencapai target bersama.

Model pemimpin ala Gus Men tersebut jika dihubungkan dengan teori kepemimpinan memiliki ciri-ciri gaya kepemimpinan otoritatif, di mana pemimpin hanya memberikan tujuan akhir yang ingin dicapai. 

Namun demikian, ia tetap memberi bawahan kebebasan untuk berinisiatif dan memberikan ide-ide baru, memiliki visi yang jelas dan keberanian untuk bertindak, memiliki pesona dan kepercayaan diri yang tinggi, dan pandai memotivasi bawahan.

Dalam catatan saya, selama kepemimpinan Gus Men yang memberi target tinggi kepada seluruh Satker di Kemenag, over all, telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh. Meski kadang dalam dinamika yang tinggi, namun upaya seluruh jajarannya betul-betul dilaksanakan dengan optimal. 

Memang ada semacam "rasa takut" gagal dalam mencapai target dengan "bayang-bayang" punishment, namun masih dalam batas-batas wajar. Hal yang menjadi "underline" dari model kepemimpinan ini adalah munculnya "spirit" seluruh pegawai untuk berbuat terbaik demi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan GusMen.

Kedua, pernyataan: "Manajemen kepemimpinan saya mengikuti filosofi kereta api: berangkat dan sampai tujuan tepat waktu, berjalan di atas relnya, seluruh gerbong mengikuti lokomotif, siapa yang menghalangi ditabrak". 

Nilai dari model kepemimpinan Gus Men ini menggambarkan tentang keinginan yang kuat agar seluruh jajaran Kemenag memiliki perilaku disiplin yang dikaitkan dengan filosofi kereta yang berangkat dan sampai tujuan tepat waktu.

Disiplin dapat dimaknai dalam banyak hal. Untuk konteks birokrasi, aparatur negara harus memiliki perilaku disiplin dalam bekerja, datang tepat waktu, memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, disiplin dalam penggunaan anggaran agar memberi manfaat kepada masyarakat, disiplin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, disiplin dalam membuat laporan keuangan, dan lain-lain. Disiplin harus pula dijadikan budaya dalam bekerja, bukan hanya sekedar jargon.

Kalimat "kereta berjalan di atas relnya" menuntut aparatur negara untuk bekerja sesuai regulasi atau ketentuan yang ada. Dalam konteks Kementerian Agama sebagai pelayan umat, seluruh pegawai harus berpedoman kepada konstitusi, undang-undang, dan ketentuan yang ada. 

Jangan ada diskriminasi pelayanan kepada seluruh umat, sehingga muncul kecemburuan dari kelompok minoritas yang dapat menganggu kerukunan dan harmoni masyarakat yang beragam. Ketaatan kepada regulasi berlaku juga pada pengambilan kebijakan, pelaksanaan program, termasuk dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi "fraud" (penyelewengan dan kebocoran).

Untuk kalimat: "seluruh gerbong mengikuti lokomotif" dapat diartikan sebagai kepemimpinan satu komando. Seorang menteri harus menjadi episentrum kebijakan yang harus diikuti oleh seluruh jajaran sehingga tidak ada "anak buah" yang "mbalelo" dengan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang dapat merugikan institusi. 

Saat GusMen melarang seluruh jajarannya tidak melakukan hate speech dan menyebarkan hoaks di Media Sosial harus benar-benar ditaati. Sebagai aparatur negara harus mengayomi masyarakat. Karena itu, lokomotif yang menggerakkan seluruh gerbong harus satu barisan di bawah kendali lokomotif.

Sedangkan kalimat: "bagi yang menghalangi akan ditabrak", diartikan pentingnya loyalitas kepada pimpinan dan upaya penegakan disiplin bagi yang melawan arus kepemimpinan. Dalam mekanisme birokrasi, reward and punishment sebagai hal yang patut ditegakkan. 

Bagi yang berprestasi perlu diberi penghargaan, sementara bagi yang melanggar aturan (indisipliner) patut dihukum sesuai ketentuan. Artinya, loyalitas, komitmen, dan tegak lurus dengan kebijakan pimpinan tertinggi menjadi hal yang mutlak.

Ketiga, ungkapan: "Sebagai aparatur negara melakukan hal salah itu wajar karena kita manusia, tapi jangan sekali-kali berbohong". Prinsip kepemimpinan Gus Men nampak sekali ingin menjunjung tinggi kejujuran (honesty). Sebagai manusia, salah dan lupa adalah wajar karena memang Tuhan menghendaki dalam satu paket penciptaannya. 

Namun, manusia tidak boleh berbohong karena dikaruniai akal dan pikiran. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang benar atau salah. Dengan hati bisa merasakan mana yang baik atau buruk.

Jujur adalah sikap lurus hati. Orang yang jujur pasti akan mengatakan hal yang benar dan tidak pernah berbohong. Hal-hal yang disampaikan tidak menyalahi fakta yang seharusnya. 

Sikap jujur tercermin dari kesesuaian antara niat dengan ucapan. Niat dan ucapan juga akan sejalan dengan perbuatannya. Keseiringan antara niat, sikap, dan perilaku merupakan ciri utama orang beriman sebagai aspek moral kehidupan yang memiliki nilai baik dan mulia.

Sikap jujur adalah mahkota individu beriman. Tanpanya, manusia akan kehilangan kehormatan substansial. Kejujuran akan melahirkan kepercayaan antara satu orang dan lainnya. Sikap jujur juga menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya sebuah kepercayaan yang dibangun. Oleh sebab itu, setiap aparatur Kemenag wajib memiliki sikap jujur saat bekerja. Apalagi wilayah tugasnya terkait dengan pelayanan terhadap umat beragama.

Keempat, ungkapan: "Jangan pernah takut menjadi tua karena semua orang akan mengalami fase ini, tapi takutlah menjadi orang yang berpikiran tua". Pernyataan Gus Men ini saya dengar langsung saat beliau merayakan Ulang Tahun ke-49 di kantor Jl. Lapangan Banteng. 

Namun dari spirit kepemimpinannya sebenarnya Gus Men ingin mengajak kepada seluruh aparatur Kemenag agar melayani umat lebih gesit, mudah, dan cepat dengan semangat anak-anak muda (gen millenial dan Z).

Menurutnya, usia Kementerian Agama boleh memasuki ke-78 tahun, namun tampilan kinerjanya jangan seperti usianya. Artinya, Kemenag harus memperlihatkan kepada khalayak sebagai institusi yang adaptif, trendy, dan melek terhadap
perubahan-perubahan. Saat era sudah berubah sedemikian rupa dengan kecanggihan teknologi digital dan fenomena artificial intelligence (AI), maka seluruh layanan dan sistem kerja Kemenag harus menyesuaikan.

Dari uraian tentang prinsip kepemimpinan Gus Men di atas nampak sekali beliau adalah sosok pemimpin muda yang energik, memiliki visi besar tentang nilai-nilai kemajuan, kebermanfaatan, egaliterianistik, idealistik, dan pelayanan terbaik kepada umat. Akhirnya kita semua tahu, siapa sesungguhnya Gus Men itu. Lalu, apakah Kemenag tidak boleh sekeren sekarang? Wallhu a'lam bish-shawab. (Arianto)



Share:

Insiden Boyolali, IMO-Indonesia Apresiasi Sikap Tegas Jenderal Maruli


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Insiden penganiayaan terhadap pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar - Mahfud beberapa waktu lalu di Boyolali yang menjadi atensi publik kini tengah dijawab tegas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli.

Jenderal bintang empat itu secara tegas mengatakan bahwa insiden tersebut tidak ada kaitanya dengan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

"Tidak ada sangkut-pautnya dengan yang lain (netralitas TNI). Ini murni karena anggota saya masih muda, jadi meresponnya begitu. Tapi dilihat dari perkembangannya sekarang, larinya ke mana-mana. Makanya saya berterima kasih bisa hadir di Rosi untuk mengklarifikasi hal itu,” katanya dalam wawancara eksklusif dengan Rosiana Silalahi pada acara yang bertajuk “Penganiayaan Relawan, Netralitas TNI Dipertanyakan”, ditayangkan di Kompas TV, Kamis (4/1).

Kasad juga menegaskan bahwa tindakan cepat TNI AD dalam merespon insiden Boyolali merupakan bukti konkret bahwa TNI AD memang memegang teguh netralitas. Untuk itu, ia meminta masyarakat dapat melihat peristiwa tersebut secara utuh, jangan langsung menarik kesimpulan berdasarkan video pendek yang beredar.

“Jangan menganalisa kejadian berdasarkan video pendek dan langsung menarik kesimpulan. Rombongannya sudah mutar delapan kali dan sudah berulang kali diingatkan (agar jangan menimbulkan kebisingan). Jadi ada aksi ada reaksi. Tapi bukan liar kesimpulannya. Jangan disangkutkan ke mana-mana, dan sebaiknya semua pihak saling evaluasi, bukan kami saja,” himbaunya.

Sikap tegas Jenderal Maruli itu pun mendapat apresiasi dari Ikatan Media Online (IMO) - Indonesia.

Menurut Ketum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, sikap yang yang tunjukkan Jenderal Maruli adalah sikap seorang kesatria dalam menyampaikan sebuah kebenaran.

"Dengan mengklarifikasi berita miring tentang ketidaknetralan TNI pasca kejadian itu, menunjukkan kalau pak Maruli adalah sosok bertanggung jawab dan punya jiwa kesatria," ungkap Yakub di Jakarta, Sabtu (6/1/24).

Yakub juga mengaku salut terhadap Jenderal Maruli atas komitmennya dalam menjaga suasana tetap kondusif jelang Pemilu 2024.

"Kita tahu setelah kejadian itu, banyak orang memandang TNI sebagai institusi yang tidak lagi netral. Namun, berkat ketegasan dan kesigapan pak Jenderal mengatasi permasalahan ini semuanya menjadi kondusif," tandasnya. (Arianto)


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini