Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Kemendesa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kemendesa. Tampilkan semua postingan

Bertemu Gus Halim, Delegasi Rwanda Puji Keberhasilan BUMDesa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Delegasi Pemerintah Republik Rwanda mengunjungi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim di Jakarta, Senin (9/10/2023). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia.

Dalam pertemuan ini, Kabera Godfrey, salah satu delegasi Pemerintah Republik Rwanda, mengungkapkan minat mereka terhadap konsep BUMDesa Indonesia. Mereka tertarik untuk memahami bagaimana BUMDesa dapat meningkatkan keberhasilan ekonomi dan aktivitas sosial di tingkat keluarga, serta mendukung investasi yang berdampak positif pada masyarakat desa.

Gus Halim menjelaskan bahwa BUMDesa di Indonesia memiliki dua model utama. Pertama, BUMDesa berperan sebagai pengelola produsen, memanfaatkan potensi desa untuk menghasilkan produk lokal. Kedua, BUMDesa bertindak sebagai pengelola yang mengkonsolidasikan berbagai kegiatan ekonomi warga. Namun, ia menekankan bahwa prinsip utama BUMDesa adalah tidak menghambat usaha warga yang sudah berjalan.

"BUMDesa harus mendukung produksi lokal warga, bukan menggantikannya. Jika BUMDesa mengganggu usaha warga, itu tidak diperbolehkan," tegas Gus Halim.

Pemerintah Republik Rwanda melihat BUMDesa sebagai cara efektif untuk memanfaatkan potensi desa dan meningkatkan penghasilan masyarakatnya. Mereka memuji prinsip-prinsip BUMDesa Indonesia yang fokus pada kesejahteraan warga dan berencana menerapkan konsep serupa di negara mereka.

Audiensi ini dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munthe, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Bito Wikantosa, serta Direktur Pengembangan Produk Unggulan Ari Indarto Sutjiatmo dari pihak Indonesia. Delegasi Pemerintah Republik Rwanda yang hadir meliputi Kabera Godfrey, Ngendahimana Pascal, dan Uwimana Japhet.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari SPARK Microganst, termasuk Nsabimana Gilbert, Mugwaneza Rachel, Mugeni Liliane, dan Harshil Haren Parekh, yang turut aktif dalam diskusi mengenai implementasi konsep BUMDesa.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 





Share:

Gus Halim Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Pendamping Desa


Duta Nusantara Merdeka | Timor Tengah Selatan 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendamping profesional atau tenaga pendamping desa. Peningkatan kesejahteraan harus diimbangi dengan meningkatnya kinerja dan kapasitas diri.

Dalam sambutannya, Gus Halim menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kinerja dan kapasitas diri para pendamping desa.

"Pendamping desa memiliki tugas yang tidak ringan. Meskipun masyarakat mungkin beranggapan bahwa dengan status desa yang mandiri, kehadiran pendamping profesional tidak lagi diperlukan," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat memimpin puncak peringatan Hari Bakti Pendamping Desa 2023 di Wisata Danau Fatunausus, Desa Fatukoto, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (6/10/2023).

Gus Halim menyatakan sebaliknya. Semakin mandiri desa, semakin penting peran pendamping desa. Alasannya sederhana: prinsip pemanfaatan dana desa adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini adalah tantangan kompleks yang tidak akan pernah selesai, mengingat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM merupakan fokus utama dalam pembangunan negara, terlepas seberapa maju negara tersebut.

Pendamping desa tidak memiliki jam kerja terbatas. Mereka harus siap hadir kapan saja masyarakat desa membutuhkan bantuan. Fleksibilitas dan ketekunan adalah kunci dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, Gus Halim menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pendamping desa harus terus dilakukan. Mereka harus memahami aturan main dengan baik, mengikuti koridor yang ada, dan memberikan pendampingan secara konsisten dan tanpa lelah.

Dalam acara tersebut, juga dihadiri para pemimpin daerah, seperti Bupati Timor Tengah Selatan Egusem Pieter Tahun, Bupati Timor Tengah Utara Juandi David, Bupati Belu Agustinus Taolin, Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanis Uly Kale, Wakil Bupati Malaka Louise Lucky Taolin, Wakil Ketua DPRD NTT Aloysius Malo Ladi, serta Kepala BPSDM Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela.

Peringatan Hari Bakti Pendamping Desa bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga momentum untuk merenungkan peran penting pendamping desa dalam pembangunan masyarakat desa. Gus Halim dan para pemimpin daerah memastikan bahwa pendamping desa akan terus mendapatkan dukungan dan pengakuan yang pantas atas kerja keras mereka. Semangat dan dedikasi para pendamping desa adalah pilar utama dalam memajukan desa-desa di Indonesia, mewujudkan impian kesejahteraan bagi seluruh warga desa, dan menjadikan Indonesia lebih baik, terutama bagi yang berada di daerah terpencil dan tertinggal.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Gus Halim: Kerja Pendampingan Desa Harus Dimulai dari Bawah


Duta Nusantara Merdeka | Timor Tengah Selatan
Puncak peringatan Hari Bakti Pendamping Desa 2023 di Wisata Danau Fatunausus, Desa Fatukoto, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jumat (6/10/2023) menghadirkan momen yang tak terlupakan bagi para tenaga pendamping desa. Acara ini dipimpin oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, atau akrab disapa Gus Halim. Dalam sambutannya, Gus Halim memberikan dua pesan inspiratif yang menyemangati semangat para pendamping desa dalam menjalankan tugas mereka.

Pesan pertama yang disampaikan oleh Gus Halim adalah tentang pentingnya pendamping desa berada di dekat warga masyarakat desa. Dalam simbolisasi yang kuat, Gus Halim meminta para pendamping desa untuk duduk di depan panggung. Ini adalah pernyataan tegas bahwa pekerjaan pendamping desa harus dimulai dari basis, yaitu mendekatkan diri kepada masyarakat yang mereka layani. Posisi ini mencerminkan esensi kerja pendampingan yang harus dimulai dari bawah, dari akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa.

Lebih rinci, Gus Halim juga menekankan bahwa tenaga pendamping profesional adalah bagian integral dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam tiga pilar Kemendes PDTT, peran pendamping desa dianggap sebagai salah satu yang paling penting. Mereka adalah tulang punggung dalam membantu pembangunan Indonesia dari tingkat desa. Posisi mereka seharusnya berada di bawah warga masyarakat desa, bukan di atasnya. Pendamping desa harus memulai interaksi dengan posisi bawahan dan warga masyarakat. Hanya dengan demikian kesetaraan antara pendamping desa dan warga masyarakat bisa terwujud.

Pada peringatan Hari Bakti Pendamping Desa 2023, Gus Halim menyampaikan kebanggaannya atas kinerja para pendamping desa di Nusa Tenggara Timur. Melalui lomba Podcast, TPP Menulis, dan TPP Inspiratif, Kemendes PDTT mengapresiasi kerja keras dan dedikasi para pendamping desa. Pemerintah Pusat telah menetapkan Hari Bakti Pendamping Desa pada tanggal 7 Oktober setiap tahunnya sebagai penghargaan kepada para pendamping desa yang tanpa lelah membantu pembangunan di desa-desa Indonesia.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Timor Tengah Selatan Egusem Pieter Tahun, Bupati Timor Tengah Utara Juandi David, Bupati Belu Agustinus Taolin, Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanis Uly Kale, Wakil Bupati Malaka Louise Lucky Taolin, Wakil Ketua DPRD NTT Aloysius Malo Ladi, Kepala BPSDM Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela, serta jajaran Forkopimda NTT.

Peringatan Hari Bakti Pendamping Desa bukan hanya merayakan pencapaian, tetapi juga menjadi titik tolak untuk lebih meningkatkan kualitas pendampingan desa di masa depan. Semangat dan dedikasi para pendamping desa adalah cerminan dari kesungguhan pemerintah dalam membangun desa-desa yang sejahtera dan mandiri, menciptakan Indonesia yang lebih baik untuk semua warganya. Semoga semangat ini terus membara dan menerangi setiap sudut desa di tanah air.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Gus Halim Ajak Warga Membumikan Pancasila: Ideologi Pemersatu Bangsa Sepanjang Masa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara. Dalam acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Jakarta, Gus Halim menegaskan pentingnya memahami dan menghormati ideologi Pancasila yang telah dijaga dengan nyawa para pahlawan revolusi Indonesia.

"Pancasila, sebagai landasan ideologi negara, harus senantiasa menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata pria yang akrab disapa Gus Halim saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Jakarta (2/10/2023).

Lebih lanjut, Gus Halim menyoroti pentingnya Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman, terutama dalam menghadapi isu-isu agama yang sering dimanfaatkan oleh kelompok intoleran. Dia menekankan bahwa agama sejatinya mengajarkan toleransi, dan Pancasila sebagai nilai dasar bangsa Indonesia harus terus dijunjung tinggi dalam menghadapi segala kondisi, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan hidup lainnya.

Gus Halim juga mengecam paham intoleransi yang mencoba mengadu domba masyarakat, menciptakan perpecahan dan ketidakharmonisan di dalam negeri. Dia menegaskan bahwa Pancasila adalah senjata ampuh melawan intoleransi, dan nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan kuat dalam mengatasi fitnah dan rekayasa yang mencoba merongrong keberagaman dan persatuan Indonesia.

Seiring dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Gus Halim juga merayakan Hari Batik Nasional dengan penuh semangat. Dia menekankan pentingnya mengenakan batik sebagai bentuk apresiasi terhadap keberagaman Indonesia dan industri batik yang terus berkembang. Batik bukan hanya identitas nasional, tetapi juga simbol kebanggaan bagi persatuan bangsa. Gus Halim mengajak masyarakat untuk terus bersyukur karena batik diakui sebagai kekayaan intelektual Indonesia yang dihargai oleh dunia internasional.

Dalam pandangannya, batik adalah warisan budaya Indonesia yang tidak mengenal batasan usia atau gender. Baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, semua orang dapat memakai batik dengan bangga. Batik bukan hanya busana, melainkan juga cerminan dari keberagaman, keindahan, dan kekayaan budaya Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, Gus Halim mengajak semua warga Indonesia untuk terus membangun rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara ini. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta merayakan keberagaman melalui batik, Indonesia akan terus bersinar sebagai negara yang kuat, harmonis, dan penuh dengan keindahan budaya. Mari bersama-sama memperkuat persatuan dan memelihara keberagaman, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai, maju, dan berdaya saing di dunia internasional.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Gus Halim Tekankan Pentingnya Peningkatan SDM dalam Pembangunan Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah menegaskan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai pembangunan yang lebih efektif dan efisien, peningkatan kualitas SDM di tingkat desa adalah kunci.

Mendes PDTT, yang akrab disapa Gus Halim, berharap bahwa Rapat Koordinasi ini dapat memberikan masukan berharga kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) terkait dengan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Gus Halim juga menggarisbawahi dua jalur pengembangan SDM di tingkat masyarakat desa, yakni melalui inisiatif warga masyarakat desa dan melalui kebijakan dari Pemerintah Desa itu sendiri.

"Dua hal ini perlu disinkronkan sehingga kebijakan di tingkat desa dapat berjalan sejalan dengan upaya pengembangan SDM masyarakat desa," ujar Gus Halim saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Senin (25/09/23).

Menurut Gus Halim, peningkatan kualitas SDM perangkat desa akan meningkatkan kepercayaan bahwa masyarakat desa memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola pembangunan di wilayah mereka. Ia juga menyoroti bahwa pada awalnya, ada keraguan apakah Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat desa dapat mengelola Dana Desa. Namun, praktek telah membuktikan bahwa mereka mampu mengelola dana tersebut.

"Maka dari itu, saya mengusung jargon 'Percaya Desa, Desa Bisa,' karena memang desa memiliki kapabilitas yang dibutuhkan," kata Gus Halim, yang juga Doktor Kehormatan dari UNY.

Gus Halim juga menyebutkan bahwa saat Presiden Joko Widodo membahas status dan pengembangan perangkat desa, perlu diingat bahwa perangkat desa memiliki karakteristik unik. Mereka bukan pegawai negeri sipil (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau tenaga outsourcing. Keberadaan mereka didasarkan pada usia.

"Saya menyampaikan bahwa kita perlu mencari solusi, tetapi menjadikan ASN sebagai solusi bukanlah pilihan yang tepat," tegas Gus Halim.

Selain itu, perangkat desa berbeda dari pegawai umum karena tugas mereka tidak terbatas oleh waktu tertentu. Dalam upaya membangun desa yang lebih baik, peningkatan kualitas SDM perangkat desa adalah langkah yang sangat penting dan strategis.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto




Share:

Gus Halim Dikukuhkan Sebagai Professor Kehormatan di Universitas Negeri Surabaya


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya
Dalam sebuah acara bersejarah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, diberikan gelar Professor Kehormatan pertama Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Pengukuhan ini diselenggarakan dalam sebuah rapat terbuka yang digelar di Graha Unesa, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/9/2023).

Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, dikukuhkan sebagai Professor Kehormatan Bidang Ilmu Sosiolingustik. Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul "Bahasa Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa" (Kajian Etnopragmakritis), Gus Halim berbagi pandangannya tentang peran bahasa dalam pembangunan desa.

Dalam orasinya, Gus Halim mengungkapkan bahwa pengalaman hidupnya telah membentuk pandangan dan kebijakan yang telah dia terapkan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketika dia dilantik sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi oleh Presiden Joko Widodo, Gus Halim merasa optimistis. Dia melihat kesempatan besar untuk menggunakan pengaruh dan pengalaman pribadinya untuk memajukan pembangunan desa di Indonesia.

Gus Halim kemudian memaparkan tiga gagasan utama yang telah dia terapkan selama masa jabatannya sebagai Mendes PDTT:

**1. Holopis Kuntul Baris:**
   - Gus Halim memperluas gagasan Holopis Kuntul Baris melalui revitalisasi program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
   - PKTD diprioritaskan sebagai pola pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, dengan mengupah pekerja setidaknya 50 persen dari pendanaan dan membayar mereka harian atau mingguan.
   - Hasilnya, Dana Desa tahun 2022 berhasil menyerap lebih dari Rp2 triliun dan memberikan pekerjaan kepada lebih dari 1 juta tenaga kerja dari keluarga miskin dan golongan marjinal.

**2. Percaya Desa, Desa Bisa:**
   - Gus Halim mengajukan slogan "Percaya Desa, Desa Bisa" untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat desa akan potensinya.
   - Data menunjukkan bahwa desa telah mampu mengelola dan memanfaatkan Dana Desa secara efektif, dengan serapan dana selalu di atas 99,50 persen.
   - Status perkembangan desa juga meningkat, dengan desa mandiri meningkat dari 174 desa menjadi 11.456 desa.

**3. SDGs Desa:**
   - Gus Halim menciptakan konsep SDGs Desa sebagai kredo baru pembangunan desa yang mengutamakan konteks budaya desa.
   - SDGs Desa telah diterapkan dalam forum nasional dan internasional dan diakui sebagai pendekatan wilayah oleh ASEAN.
   - Program ini telah membantu mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di tingkat desa dan memberikan data yang diperlukan untuk penanganan kemiskinan.

Gus Halim juga menyoroti upaya-upaya dalam bidang pendidikan dan ekonomi di desa, termasuk program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Pengukuhan Gus Halim sebagai Professor Kehormatan di Unesa adalah pengakuan atas kontribusi luar biasanya dalam pembangunan dan pemberdayaan desa di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi pemerintah, akademisi, serta masyarakat umum yang tertarik dengan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam acara pengukuhan ini, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Selain itu dihadiri pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendes PDTT, para pendamping desa dan masyarakat umum.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Audiensi dengan Lemhannas, Gus Halim Bahas Prestasi Program Transmigrasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, menggelar audiensi dengan pejabat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Kantor Kemendes PDTT Kalibata Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Dalam pertemuan ini, Gus Halim memamerkan prestasi dan keberhasilan program transmigrasi yang telah berjalan sejak November 1905. Ia menyatakan bahwa program transmigrasi telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan daerah, bahkan membantu terbentuknya provinsi seperti Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat.

"Transmigrasi ini besar banget kontribusinya. Kaltara dan Sulbar itu beberapa provinsi yang dihasilkan dari transmigrasi. Kalau kabupaten ada seratus lebih. Jadi menghasilkan provinsi, kabupaten, dan kecamatan banyak sekali," ungkapnya.

Program transmigrasi merupakan salah satu fokus utama Kemendes PDTT dan terus diawasi dengan ketat. Gus Halim berharap program ini bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini, sehingga pembangunan di lokasi transmigrasi dapat berjalan efisien tanpa terjebak pada cara-cara komunal.

Meskipun demikian, Gus Halim menekankan pentingnya mempertahankan budaya setempat dalam program transmigrasi. Hal ini tercermin dalam penyesuaian bentuk bangunan rumah transmigran dengan adat setempat. Menurutnya, simbol-simbol dalam pembangunan ini harus sesuai dengan budaya setempat.

"Harapan saya membangun daerah transmigran jangan lagi dengan rumah kotak tapi sesuaikan dengan budaya lokal. Jadi sejak simbol sudah menyatu dengan budaya setempat adat di situ," paparnya.

Namun, Gus Halim juga menyoroti penggunaan lahan transmigrasi yang perlu lebih modern dan menggunakan teknologi pertanian yang lebih canggih, seperti penggunaan traktor.

Kendati demikian, perlu diingat bahwa program transmigrasi tidak dapat diterapkan di seluruh daerah. Ini dikarenakan adanya regulasi yang mengatur bahwa wilayah pengembangan transmigrasi harus didasarkan pada potensi wilayah yang memungkinkan pengembangan tersebut untuk mencapai pertumbuhan wilayah.

Selama audiensi dengan pejabat Lemhannas, beberapa topik lain yang dibahas mencakup pembangunan di Papua, pemanfaatan dana desa, dan kontribusi Kemendes PDTT dalam menyediakan data mikro untuk pembangunan desa. Audiensi ini juga dihadiri oleh pejabat Kemendes PDTT lainnya, yaitu Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, dan Dirjen PDP Sugito.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto

Share:

DPR Setujui Pagu Anggaran Kemendes PDTT Tahun 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,75 triliun. Keputusan ini merupakan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Wakil Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan, mengumumkan keputusan tersebut saat membacakan hasil rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2023). Penyesuaian pagu anggaran ini merupakan bagian dari perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2024.

Perlu dicatat bahwa pagu anggaran Kemendes PDTT tahun 2024 yang disetujui oleh DPR ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai Rp2,99 triliun. Meskipun demikian, pagu kebutuhan anggaran Kemendes PDTT untuk tahun 2024 dilaporkan mencapai Rp4,74 triliun.

Komisi V DPR mengungkapkan bahwa mereka telah berjuang di Banggar untuk meningkatkan pagu anggaran Kemendes PDTT sesuai dengan semangat dan jargon bahwa mayoritas masyarakat Indonesia berdomisili di desa. 

Anggota Komisi V DPR, Mulyadi, menyatakan, "Maaf pimpinan, kita harus memperjuangkan ini. Walau sudah diketok palu, kami tetap bersuara di Banggar." Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa desa-desa di Indonesia mendapatkan dukungan yang memadai.

Menanggapi persetujuan DPR terhadap pagu anggaran ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Komisi V DPR sebagai mitra kerja. Gus Halim, begitu ia akrab disapa, berjanji untuk merujuk dan memperhatikan saran serta masukan yang diberikan oleh DPR, serta akan berusaha untuk merealisasikan RAPBN 2024 dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut, Menteri Gus Halim juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja pegawai dalam menjalankan program-program Kemendes PDTT. Ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa anggaran yang disetujui akan digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan di desa-desa Indonesia.

Keputusan ini menggarisbawahi pentingnya dialog dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan anggaran negara. DPR sebagai wakil rakyat berperan penting dalam memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara tepat untuk kepentingan masyarakat, sementara pemerintah sebagai pelaksana program harus memastikan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut.

Persetujuan pagu anggaran Kemendes PDTT Tahun 2024 menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di desa-desa Indonesia. Dengan kerja sama yang baik antara kedua lembaga ini, diharapkan program-program pembangunan desa akan dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa yang membutuhkan.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Gus Halim: Pentingnya Infrastruktur Jalan dalam Mendorong Pariwisata Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam upaya memajukan pariwisata desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, atau yang akrab disapa Gus Halim, telah menyoroti pentingnya infrastruktur jalan yang baik. Dalam audiensi dengan Bupati Manggarai Timur di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Senin (11/09/2023). Gus Halim menegaskan bahwa infrastruktur jalan adalah kunci untuk memudahkan akses wisatawan ke desa-desa wisata.

Akses jalan yang baik tidak hanya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan tetapi juga memberikan peluang bisnis bagi penduduk desa setempat. Gus Halim menggarisbawahi pentingnya mengetahui lokasi jalan-jalan tersebut. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam memastikan infrastruktur jalan yang sesuai dengan kebutuhan desa-desa tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Halim juga menyoroti peran penting jalan sebagai urat nadi perekonomian warga desa yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan daerah. Infrastruktur jalan yang baik bukan hanya untuk pariwisata, tetapi juga sebagai sarana penghubung untuk berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.

Akses yang lebih mudah ke pasar, sumber daya, dan layanan penting lainnya akan membantu petani dan warga desa untuk mengangkut barang dagangan mereka dengan lebih efisien. Hal ini juga akan meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendukung perkembangan bisnis lokal.

Lebih lanjut, Gus Halim mengajukan permintaan agar Bupati Manggarai Timur memetakan secara spesifik kebutuhan pembangunan jalan yang memerlukan perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini adalah langkah konkret dalam memastikan bahwa infrastruktur jalan sesuai dengan kebutuhan setiap desa.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini juga menggarisbawahi komitmen pemerintah pusat dalam meratakan pembangunan desa di Indonesia timur, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Strategi pembangunan desa harus disusun secara mikro sesuai karakter, budaya, dan tantangan tiap wilayah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua.

Gus Halim menekankan bahwa Indonesia timur menjadi prioritas utama pemerintah, dan semua mata mereka terfokus pada pembangunan di sana. Hal ini adalah komitmen penting dalam mengurangi kesenjangan antara daerah-daerah di Indonesia timur dengan daerah lainnya.

Dalam audiensi tersebut, Gus Halim didampingi oleh Plt. Dirjen PPDT Rafdinal, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Moh Fachri, serta Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Dewi Yuliani. Semua pihak terlibat dalam diskusi untuk mencapai solusi dan strategi efektif dalam mendukung pembangunan desa di Indonesia timur.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Komisi V DPR Sepakati Pagu Anggaran Kemendes PDTT Rp2,75 Triliun


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Komisi V DPR menyepakati pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,75 triliun. Pagu anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus dan diikuti seluruh anggota Komisi V menyepakati penetapan tersebut, dan hasilnya akan disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Komisi V DPR dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian Desa, PDTT sesuai dengan nota keuangan RAPBN 2023," kata Lasarus, Kamis (7/9/2023).

DPR juga sepakat melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program. Dengan sinkronisasi dan perencanaan kegiatan yang baik serta tepat sasaran diharapkan dapat mendorong pelaksanaan yang lebih optimal. Sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan

"Komisi V bersepakat untuk sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN 2024 sesuai dengan saran dan masukan serta usulan," lanjut Lazarus.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, anggaran yang disetujui DPR ini akan semaksimal mungkin dipergunakan untuk pembangunan desa.

"Anggaran ini akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa. Kami akan terus berupaya meningkatkan perekonomian di desa dan peningkatan SDM (sumber daya manusia)," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut.

Gus Halim mengucapkan terima kasih atas apresiasi, dukungan dan masukan yang sudah diberikan oleh anggota Komisi V DPR. Kemendes PDTT berharap kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini akan terus berlanjut. (Arianto)


Share:

Gus Halim: Semua Konsep Kebijakan Kemendes Harus Berbasis Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan Kemendes PDTT harus selalu berskala pada desa. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk syukur dan komitmen untuk terus meletakkan kepentingan kemandirian desa di seluruh Indonesia dengan beragam cara.

"Kementerian Desa PDTT selalu berpikir pada skala desa. Bahwa desa di Indonesia tentu amat sangat banyak variasinya. Itu menjadi bagian dari khazanah kekayaan yang dimiliki Kemendes PDTT dan tidak dimiliki Kementerian lainnya," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat memimpin apel pagi di lapangan Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Gus Halim memaparkan, Kemendes PDTT terus mendukung desa untuk mencapai status mandiri dengan berbagai stimulan mulai pelatihan hingga pengadaan kompetisi atau lomba.

Lomba terbaru yang masih berlangsung di desa seluruh Indonesia adalah Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 dengan total hadiah Rp1 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Halim juga mengapresiasi seluruh pegawai karena telah berkontribusi melaksanakan tugas dan fungsi Kemendes PDTT.

Salah satunya ditunjukkan dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.

"Saya bangga sampai hari ini Kementerian Desa PDTT dalam hasil pemeriksaan BPK tetap kita pada posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Gus Halim.

Doctor Honoris Causa UNY ini mengajak seluruh pegawai untuk menyelesaikan tugas yang merupakan ranah Kemendes PDTT.

Sehingga tuntas dan semakin siap dalam menyongsong Indonesia Maju 2045 di usia kemerdekaan ke-100 tahun.

"Ini harus kita pertahankan sampai kapan pun apalagi sampai akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Berkali-kali saya sampaikan kita harus selesaikan banyak tugas bukan hanya dalam kepemimpinan Pak Jokowi tapi juga sebelumnya jika ada PR harus kita selesaikan," paparnya.

Apel yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Kemendes PDTT juga dilaksanakan dengan penyerahan penghargaan bagi pegawai berprestasi.

Apresiasi ini diberikan dengan harapan menjadi salah satu motivasi para pegawai untuk semangat menyelesaikan target sesuai rencana kerja yang disusun pada awal 2023 lalu. (Arianto)



Share:

DPR Sepakat Perjuangkan Kenaikan Anggaran Kemendes PDTT


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Komisi V DPR sepakat memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada Tahun Anggaran 2024. Kepastian itu terungkap dalam Rapat Kerja Kemendes PDTT dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pagu kebutuhan anggaran Kemendes PDTT tahun anggaran 2024 mencapai Rp4,74 triliun dari nota keuangan RAPBN 2024 sebesar Rp2,75 triliun. Sedangkan anggaran Kemendes PDTT pada 2023 sebesar Rp2,99 triliun.

“Selanjutnya Komisi V DPR bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR,” kata pimpinan Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kemendes PDTT, Andi Iwan Darmawan Aras, Selasa (29/8/2023)

Dalam pemaparan hasil rapat, Iwan Aras menyarankan Kemendes PDTT agar menyesuaikan alokasi pagu anggaran TA 2024 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR.

Selain itu meminta Kemendes PDTT agar menambah alokasi anggaran untuk bantuan pengembangan BUMDes dan Desa Wisata. 

Kemendes PDTT juga diminta berperan aktif pada Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa di 2024, Komisi V DPR dan Kemendes PDTT bersepakat untuk memberikan ruang seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Legislatif memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT terhadap hasil pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.

“Selanjutnya, Komisi V DPR meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankah capaian opini tersebut di tahun mendatang,” ujar Iwan Aras.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengucapkan terima kasih atas apresiasi, dukungan dan arahan yang sudah diberikan oleh anggota Komisi V DPR.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini berharap, kolaborasi yang sudah terjalin antara Kemendes PDTT dan Komisi V DPR akan terus berlanjut.

“Terima kasih hari ini telah kita sepakati beberapa hal sesuai dengan kesimpulan rapat. Dan tentu masih akan ditindaklanjuti untuk pembahasan-pembahasan yang lebih detail dan termasuk menyampaikan jawaban secara tertulis untuk hal-hal yang memang harus kita lengkapi dengan data,” ujar Gus Halim.

Turut hadir mendampingi Gus Halim yakni Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, serta pejabat tinggi Pratama Kemendes PDTT lainnya. (Arianto) 



Share:

Kemendes PDTT Berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan Percepat JKN di Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jombang 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan mempercepat proses rekrutmen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi warga desa di seluruh Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, desa sangat membutuhkan kehadiran BPJS Kesehatan untuk menjamin warganya mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan berkualitas.

“Jadi sebenarnya yang butuh itu kita, tapi yang proaktif BPJS Kesehatan. Saya berterima kasih,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) di Desa Losari, Jombang, Jawa Timur, Rabu (30/8/2023). 

Melalui program PESIAR hasil kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan BPJS Kesehatan tersebut, kepala desa menunjuk salah satu warganya menjadi agen PESIAR yang bertugas untuk mempercepat proses rekrutmen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Gus Halim menjelaskan, berdasarkan data SDGs Desa, warga desa yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya mencapai 45 juta jiwa. Khusus warga miskin mencapai 2,9 juta jiwa.

“Dana Desa bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi, pendataan dan lain-lain. Namun belum bisa digunakan untuk membayar. Tapi untuk menumpang agar tingkat kepesertaan maka Dana Desa dapat dianggarkan,” imbuh Gus Halim.

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menambahkan, program PESIAR selaras dengan SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas. Salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100 persen warga desa sebagai peserta JKN.

“Proses pemetaan ini akan dibantu oleh agen Pesiar yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa. Setelah itu, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” tambah Ghufron.

Diketahui, Kemendes PDTT adalah Kementerian pertama yang mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dana Desa.

Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dana Desa itu menyusul atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Turut hadir dalam acara launching program PESIAR tersebut yaitu Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.

Sementara Gus Halim disampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Erlin Chaerlinatun dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Luthfy Latief. (Arianto)



Share:

Gus Halim Sampaikan Peran Penting Pendamping Desa Terkait Dana Desa


Duta Nusantara Merdeka |
Pandeglang 
Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menggencarkan pengaplikasian Elisitir Biosaka untuk mewujudkan pertanian ramah lingkungan mendapat sambutan antusias dari petani hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya petani Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, Elisitor Biosaka dapat menekan penggunaan pupuk kimia, biaya, hama penyakit dan mampu menyuburkan lahan serta tanaman sehingga petani tak lagi bertumpu pada pupuk kimia.

Berangkat dari ini, menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pemeintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Sekolah Lapang pembuatan Elisitor Biosa yang melibatkan 7.000 petani di 35 kecamatan pada tanggal 25 Agustus 2023. Kegiatan ini dimaksudkan agar petani dapat meningkatkan ilmu dan keterampilannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang bersumber dari kearifan lokal sehingga menghadapi dampak El Nino atau kemarau panjang tetap mampu menyediakan pangan.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengapresiasi para pahlawan pangan yang terus berjuang dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui sekolah lapang pembuatan hingga teknik pengaplikasian Elisitor Biosaka. Kehadiran inovasi ini sejalan dengan semangat para petani di Pandeglang yang sangat produktif dalam pengolahan lahan dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi secara berkelanjutan.

“Kami bangga kepada petani yang tiada hari tanpa tanam, dan mengoptimalkan lahan tidur sehingga pandeglang berkontribusi ditingkat provinsi dan nasional,” ujarnya Irna di Pandeglang, Minggu (27/8/2023).

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pandeglang, Nasir menjelaskan inovasi teknologi biosaka saat ini menjadi salah satu alternatif para petani dalam upayanya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Biosaka bukan merupakan pupuk, bukan pestisida ataupun perangsang tumbuh kembang tanaman, namun biosaka mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit.

"Oleh karena itu penggunaan biosaka oleh para petani sangat menguntungkan jika dalam aplikasinya dilakukan secara tepat.
Metode inovasi tersebut saat ini sedang disosialisasikan secara gencar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pandeglang yang sedang giat Sekolah Lapang di seluruh Balai Penyuluh Pertanian kecamatan se Kabupaten Pandeglang," ucapnya.

Nasir mengatakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pandeglang menggelar Sekolah Lapang Pembuatan Elisitor Biosaka bertempat di Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung. Pelatihan ini sangat penting diadakan karena sudah saatnya petani kembali ke alam, memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh alam untuk mengelola lahan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kita tidak perlu khawatir dengan mahalnya sarana produksi, karena kita akan manfaatkan rumput dan tanaman-tanaman yang telah disediakan oleh alam menjadi Biosaka. Selain mampu meningkatkan produksi pertanian, Biosaka juga mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50 sampai 90 persen, pada tingkat produktivitas yang sama," tuturnya.

Lebih lanjur Nasir menegaskan Elisitor Bosaka menguntukan dan pilihan alternatif yang tepat bagi para petani di Kabupaten Pandeglang. Namun demikian perlu diperhatikan soal cara penerapan di lapangan karena pengaplikasinya harus dilakukan secara tepat.

"Pada dasarnya pemanfaatan biosaka sangat tergantung pada dua hal penting. Pertama cara pembuatan benar, sehingga menghasilkan biosaka yang jadi, dan kedua cara aplikasi yang benar. Oleh karena itu, Sekolah Lapang ini tidak hanya menekankan teori pembuatan, tapi hingga teknik pengaplikasian Biosaka,” tegasnya.

Terpisah, Dirjen Tanaman Pangan, Suwandi mengatakan sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kementan telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis pembuatan Elisitor Biosaka hingga saat ini di 18 provinsi. Yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Kalimatan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat.

“Biosaka bukan pupuk, bukan nutrisi, bukan pestisida, tetapi elisitor yang membuat sel sel pada akar tanaman menjadi lebih aktif dan cerdas dalam mencari hara, sehingga tanaman bisa tumbuh lebih baik dan berproduksi. Bahkan Biosaka itu hemat biaya, ramah lingkungan, dapat menyuburkan lahan dan meminimalisir hama penyakit," tuturnya. (Arianto)


Share:

Gus Halim: Pertumbuhan Ekonomi Desa Harus Disampaikan ke Publik


Duta Nusantara Merdeka | Sragen 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta seluruh masyarakat untuk menyampaikan pertumbuhan ekonomi desa yang terus tumbuh ke publik. Sehingga menjadi bukti pemanfaatan potensi, dana desa, sekaligus memotivasi desa lain di seluruh Indonesia agar sama-sama tumbuh.

"Pertumbuhan ekonomi di desa harus kita pamerkan dan sebarkan ke seluruh desa Indonesia," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat meresmikan pasar tradisional Desa Pengkok dan perayaan HUT ke-78 RI di Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Jumat (25/8/2023).

Pasar tradisional Desa Pengkok dibangun dengan biaya Rp130 juta yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) tahun 2023. Ini sesuai dengan regulasi yang sering dijelaskan Gus Halim yakni penggunaan dana desa harus berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Gus Halim juga berpesan agar masyarakat memaksimalkan perputaran uang dari dan untuk masyarakat desa setempat. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga berikut dengan perkembangan potensi desanya.

"Pertama pasar tradisional bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi warga masyarakat desa. Kedua uang kalau muter terus di suatu wilayah menunjukkan tingkat kesejahteraan tinggi maka jangan sampai uang itu keluar," papar peraih Doctor Honoris Causa UNY ini.

"Untuk pemanfaatan dana desa jangan belanja di luar desa selama bisa didapatkan di dalam desa situ," sambungnya.

Pasar tradisional Desa Pengkok dibangun kembali setelah cukup lama mati. 

Kepala Desa Sugimin berharap pasar tersebut dapat menjadi sumber penghasilan tambahan untuk warga.

"Dulu pasar ini ramai sekali semoga sekarang ramai kembali biar menjadi percontohan desa lainnya," ujar Sugimin.

Diketahui, pasar tradisional Desa Pengkok merupakan salah satu unit usaha BUMDesa Amanah Pengkok yang telah didaftarkan ke Kemenkumham. 

Sebagai bentuk pemberian dukungan atas unit usaha baru ini, Kemendes PDTT menyerahkan bantuan sebesar Rp75 juta melalui Direktorat Jenderal Desa dan Perdesaan.

Gus Halim meresmikan pasar tradisional Desa Pengkok didampingi Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Nursaid. Peresmian dihadiri oleh anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah, Kadis PMD Kabupaten Sragen Pudjiatmoko, Camat Kedaung Endang Widayanti, Muspika Kecamatan Kedaung, dan para pendamping desa. (Arianto)


Share:

Digitalisasi Bakal Tingkatkan Ekonomi dan Percepat Pembangunan Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Digitalisasi desa dipercaya akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa ke tingkat yang belum pernah tercapai sebelumnya.

Maka dari itu, desa harus mampu memanfaatkan konektivitas digital untuk membuka akses informasi, pendidikan hingga peluang bisnis demi peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan.

Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat menghadiri peluncuran Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Kabupaten Sidoarjo, Rabu (23/8/2023).

"Kita harus mampu manfaatkan perkembangan zaman ini, untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga
desa," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.

Selain itu, Desa Digital juga harus menjadi kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan di pemerintahan desa.

Untuk Sidoarjo, menurut Gus Halim yang terpenting sekarang adalah adanya akses internet cepat di setiap desa. Pasalnya pada saat ini tercatat sinyal seluler kuat di 313 desa, namun masuk lemah di 5 desa.

Padahal lanjut Gus Halim, digitalisasi desa akan dapat mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa.  

Dengan adanya desa digital, akan membantu mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara signifikan.

"Saat ini capaian Tujuan SDGs Desa di Sidoarjo 52,31 persen poin. Digitalisasi akan meningkatkan capaian ini lebih cepat lagi pada tahun-tahun mendatang," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Selain itu, digitalisasi desa juga akan mempercepat kemajuan BUM Desa. Interoperabilitas data BUM Desa akan menghubungkan berbagai Kementerian dan Lembaga dengan sangat mudah, dapat berlangsung di mana saja, dan kapan saja.

Setelah mendapatkan nomor badan hukum dari kemenkumham, didukung digitalisasi lalu Nomor Induk Berusaha dari Badan Koordinasi Penananaman Modal, BUM Desa akan mampu mengakses ke pasar digital, produk-produk unggulan desa dapat lebih mudah dipasarkan ke berbagai wilayah. 

"NIB itu membuka peluang BUM Desa untuk menjual produk barang dan jasa ke dalam e-katalog LKPP maupun e-commerce yang terkoneksi," kata Gus Halim.

Selain digitalisasi desa, Gus Halim juga memuji perkembangan Desa Mandiri di Sidoarjo. Padahal pada tahun 2015 belum ada desa mandiri, dan masih terdapat 71 desa tertinggal dan 5 desa sangat
tertinggal.

"Tahun 2023 tidak ada lagi Desa Tertinggal, didominasi oleh 152 desa mandiri dan 136 desa maju, serta 30 desa berkembang," kata Gus Halim.

Sementara itu untuk jumlah BUM Desa di Sidoarjo, tahun ini terdapat 302 BUM Desa, dengan 277 BUM Desa masih aktif menjalankan unit usaha serta 64 BUM Desa Bersama.

"Saat ini baru terdapat 78 BUM Desa yang telah berbadan hukum, serta 2 badan hukum untuk BUM Desa Bersama lkd," kata Gus Halim.

Dalam acara tersebut, Gus Halim didampingi Sekretaris Jenderal Taufik Madjid Beserta Jajaran Pejabat Kemendes PDTT, Staf Ahli Menteri Kominfo Mochamad Hadiyana, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meresmikan Desa Digital dan Akses Desa Jaringan Blankspot.

Setelah itu, Gus Halim lakukan teleconference dengan Desa Kupang di Kecamatan Jabon, Keluruhan Gebang di Dusun Tanjungsari dan Kalikajang serta Desa Sawohan di Kecamatam Buduran.

Turut mendampingi Gus Halim, Staf Khusus Nasrun Annahar, Kepala Biro Perencanaan Cece Sanusi, Kapusdatin Theresia Junidar, Forkompimda Sidoarjo, para Kepala Desa dan Tenaga Pendamping Profesional. (Arianto)



Share:

Gus Halim: Persepsi Positif Dana Desa Naikkan Citra Pendamping Desa


Duta Nusantara Merdeka | Pekalongan 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan persepsi positif dana desa akan meningkatkan citra pendamping desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan hal itu dalam rapat koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Pekalongan, Batang dan Pemalang di Pekalongan, Jawa Tengah.

Menurut Gus Halim, pada Maret-April 2024 mendatang, Kemendes PDTT akan melakukan survei persepsi masyarakat terkait pemahaman dan manfaat kebijakan dana desa, yang dikoordinasikan bersama tenaga pendamping desa.

"Persepsi positif dari survei ini akan diglorifikasi sebagai kerja-kerja yang dilakukan pendamping desa," jelasnya di Pekalongan, Senin (21/8/2023).

Persepsi positif ini juga akan meningkatkan citra dan nilai tenaga pendamping desa dalam pemerintahan selanjutnya.

Gus Halim menegaskan, persepsi positif yang muncul dari hasil survei akan menjadi bukti keberhasilan dan efektivitas peran pendamping desa.

Gus Halim juga menegaskan, pendamping desa tidak bisa dinilai seperti ASN karena tidak miliki jam kerja dan statusnya belum pasti.
Guna mempertahankan eksistensinya maka paradigma diubah, yaitu menempatkan posisi pendamping desa fokus ke pemberdayaan masyarakat.

"Pendamping desa generalis yaitu kewilayahan dan kewargaan, bukan spesialis akhirnya eksistensi menjadi lebih kuat," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim menegaskan, pendamping desa merupakan amanah, bukan sekadar struktural lantaran. Oleh karena itu, eksistensi pendamping desa akan terus dipertahankan.

Selain itu, pendamping desa tetap menjadi aset penting bagi desa, bahkan ketika telah mencapai status mandiri.

Gus Halim menegaskan, pendamping desa harus berfokus pada dua kunci penggunaan dana desa, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela menambahkan, rakor ini dilaksanakan untuk mengkomunikasikan dan konsolidasi program kegiatan. Selain itu mendiskusikan permasalahan di lapangan serta strategi untuk menghadapinya.

Rakor diikuti tenaga pendamping profesional Kabupaten Batang 99 orang, Kabupaten Pekalongan 105 orang dan Kabupaten Pemalang 73 orang.

Sedangkan peserta dari internal Kemendes PDTT sebanyak 10 orang.

Rakor juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja 2014-2019 Hanif Dhakiri, Staf Khusus Mendes PDTT Zainul Munasichin, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa Yusra, dan Koordinator Nasional TPP Hasan Rofiqi. (Arianto)


Share:

Gus Halim: Tak Ada Desa Tertinggal di Ujung Utara Perbatasan Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Mangas
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal di ujung utara perbatasan Indonesia tepatnya di wilayah Kepulauan Kabupaten Talaud.

Ini menunjukkan program pembangunan desa dan dana desa telah berhasil memfasilitasi kebangkitan desa di daerah terluar dan perbatasan Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi pemerintahan Kabupaten Talaud, yang hari ini desanya sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal," ungkap pria yang akrab disapa Gus Halim ini saat menjadi Inspektur upacara 17 Agustus HUT ke-78 RI di ujung perbatasan Indonesia, Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kamis (17/8/2023).

Menurut Gus Halim, pembangunan daerah perbatasan selalu menjadi prioritas pemerintah. Itu menandakan bahwa negara selalu hadir di berbagai wilayah perdesaan Indonesia.

Gus Halim juga mengungkapkan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran perbatasan. Tahun 2023 ini, sebanyak Rp 30,8 miliar dana desa telah disalurkan ke desa-desa di ujung perbatasan negara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.

"Pembangunan juga terlaksana di 22 desa-desa ujung perbatasan negara, baik di desa perbatasan di Sabang di ujung Barat, desa perbatasan di Merauke di ujung Timur, juga desa perbatasan di Miangas di ujung Utara, dan desa perbatasan di Pulau Rote di ujung Selatan," papar Gus Halim.

APBDes di desa-desa di ujung wilayah perbatasan NKRI terus mengalami peningkatan hingga Rp 49,2 miliar. Bahkan sejauh ini juga telah berdiri satu BUM Desa berbadan hukum di Sabang yang mampu melayani kebutuhan masyarakat sekitarnya secara maksimal. 

"Pembangunan desa-desa di ujung perbatasan negara
periode 2015-2023 juga ditunjukkan dengan kenaikan desa mandiri, dari semula nihil, kini menjadi 4 desa," beber Gus Halim. 

"Kenaikan desa maju, dari 1 desa menjadi 6 desa, Kenaikan desa berkembang, dari 6 desa menjadi 7 desa. Dan Penurunan desa tertinggal, dari 9 desa menjadi 3 desa, serta Penurunan desa sangat tertinggal, dari 6 menjadi 2 desa," imbuhnya.

Gus Halim juga mengapresiasi bahwa di tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi salahsatu pemenang lomba kepala desa perempuan inspiratif. 

Ini menjadi bukti, ucap Gus Halim, bahwa pembangunan desa tidak hanya dimonopoli oleh kaum lelaki saja. Tetapi kaum perempuan juga berkontribusi besar menahkodai jalannya pemerintahan desa. 

"Dan tahun 2022 kemarin, Kementerian Desa melaksanakan peringatan hari perempuan desa se dunia, dengan mengadakan lomba kepala desa perempuan inspiratif. Salahsatu juaranya ternyata dari Kabupaten Kepulauan Talaud," ujar Doktor Honoris Causa UNY.

Gus Halim juga menjelaskan manfaat dana desa. Menurutnya, dengan Dana Desa, Desa bisa membangun apa saja kebutuhan dan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat desa secara umum, baik untuk pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik.

Penggunaan Dana Desa juga diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup warga. 

Termasuk penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan telah disepakati dalam Musyawarah Desa (Musydes) dengan melibatkan seluruh warga desa secara umum. 

"Fasilitas kehidupan di desa, kini semakin lengkap. Ini ditunjukkan oleh peningkatan status perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun atau IDM," ungkap Doktor Honoris Causa UNY itu. 

Sebagai informasi, sejumlah peningkatan di berbagai bidang pembangunan desa dari tahun 2015 sampai 2023 terus mengalami lompatan kemajuan desa secara signifikan. 

Misalnya data terbaru Desa Mandiri bertambah 11.282 desa, dari 174 desa menjadi 11.456 desa. Sementara Desa Maju bertambah 19.427 desa, dari 3.608 desa menjadi 23.035 desa. Juga Desa Berkembang bertambah 5.884 desa, dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa.

Sedangkan Desa Tertinggal berkurang 26.438 desa, dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa. Dan data Desa Sangat Tertinggal berkurang 8.603 desa, dari 13.453 desa menjadi 4.850 desa.

"Laju pertumbuhan desa mandiri periode 2019-2023 lebih cepat 16 kali lipat daripada laju periode 2015-2019. Ini menunjukkan percepatan pemenuhan fasilitas publik, baik dengan membangun fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, energi, lingkungan, hingga budaya," tutur Gus Halim. 

Dalam kesempatan itu, tapak kaki Gus Halim juga diabadikan tepat di depan monumen bertuliskan Miangas km 0 Utara NKRI.  

Didampingi Istri, Lilik Umi Nashriyah, Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut, dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDTT, yang turut menyaksikan cap tapak Kaki Gus Halim, dan disaksikan oleh seluruh warga Pulau Miangas dan peserta upacara. (Arianto)



Share:

Gus Halim Tegaskan NU Berperan Penting Dalam Proses Kemerdekaan RI


Duta Nusantara Merdeka | Kepulauan Talaud 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu Ormas Islam terbesar di dunia mempunyai peran strategis dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

Peran para ulama NU di masa lalu dalam memberi dukungan moral, pemikiran, dan menggerakkan umat muslim berperang melawan penjajah berbuah manis. Hingga kini 17 Agustus dinyatakan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

"Indonesia ada seperti ini karena adanya Nahdlatul Ulama. Itu sudah terbukti sejarah, tidak bisa dipungkiri," ungkap pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam Konfercab ke-1 PCNU Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada Rabu (16/8/2023).

Dia menyatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Tetapi Indonesia adalah negara kedamaian.

"Itu (sebelum) Indonesia merdeka, karena apa? Karena NU menghargai pluralisme, perbedaan. Dan kita paham Indonesia punya banyak perbedaan dalam hal agama, suku, budaya," ucapnya.

Gus Halim menerangkan, dalam perkembangan momen Kemerdekaan itu, Piagam Jakarta yang sempat menjadi rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengalami perubahan, bahkan kontroversi antara dua kelompok, yaitu kelompok Islam dan kelompok Timur.

Dalam isi Piagam Jakarta, lanjut Gus Halim, ada tujuh kata yang dihapus, yaitu 'Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.'

Penghapusan tujuh kalimat tersebut dari Pembukaan UUD 1945 terjadi pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, Mohammad Hatta didatangi oleh Laksamana Maeda, perwira angkatan laut Jepang.

Maeda menyampaikan ketidaksetujuan para tokoh Indonesia bagian Timur atas pemilihan kata-kata tersebut.

Sebab, hal ini berarti rumusan tersebut hanya berlaku bagi kaum Islam saja, tidak untuk pemeluk agama lain. 

Mengatasi ketegangan itu, kata Gus Halim, ulama NU lantang mengusulkan penghapusan kalimat panjang itu, supaya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa. 

"NU tampil di depan atas restu Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari. Menghapus kalimat-kalimat panjang kemudian hanya Ketahanan yang Maha Esa," ujar Gus Halim. 

Dan hari ini, lanjut Gus Halim, Alhasil, tidak hanya masyarakat Indonesia Timur yang mampu menerima dengan lapang usai usulan itu ditetapkan.

Tetapi seluruh kelompok dan elemen bangsa Indonesia mengapresiasi dan mendukung pemilihan kata yang menaungi seluruh keyakinan umat beragama di nusantara.

"Ketika rumusannya seperti itu, teman-teman kita dari Indonesia Timur mengatakan, kalau itu yang dipakai saya ikut menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Gus Halim: Program Transmigrasi Sukses Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Kawasan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Program transmigrasi terbukti menjadi motor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan pengembangan kawasan di berbagai daerah di Indonesia. Lebih dari 9,2 juta jiwa yang terdiri dari 2,2 juta keluarga transmigran telah berkontribusi dalam membangun 3.606 satuan pemukiman transmigrasi yang tersebar di 619 kawasan transmigrasi.

"Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi, dengan upaya tanpa kenal lelah dari para transmigran, menjadi bagian integral dari percepatan pembangunan Indonesia," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat memberikan penghargaan kepada Transmigran Teladan dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigran (P3SPT) Teladan tahun 2023. Acara penghargaan ini berlangsung di Gedung Makarti Muktitama, Jakarta pada Selasa (15/8/2023).

Program transmigrasi telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi nasional. Dari sektor pertanian, perkebunan, hingga industrialisasi, hasil pertumbuhan ekonomi yang tercipta menjadi bukti nyata kesuksesan program ini. Masyarakat transmigran yang aktif terlibat dalam berbagai sektor ini memberikan kontribusi berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi negara.

Selain memberikan peluang ekonomi baru, program transmigrasi juga telah mampu membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil dan belum terjamah oleh pembangunan. Melalui pemukiman dan infrastruktur yang dibangun, kawasan-kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan yang berpotensi dalam menggerakkan perekonomian lokal.

Namun, tantangan tetap ada. Diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kelangsungan dan optimalisasi program transmigrasi. Dukungan infrastruktur yang memadai, pendidikan, serta pelatihan vokasi bagi masyarakat transmigran perlu terus ditingkatkan.

Program transmigrasi telah membuktikan dampak positifnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan. Dengan penghargaan kepada para Transmigran Teladan dan P3SPT Teladan, pemerintah memberikan apresiasi atas kontribusi yang luar biasa dalam membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini