Prof.Dr.Suparto : Adanya Penambangan Liar Bukti Macetnya Sistem Pemerintahan
Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Chelsea Islan Ajak Generasi Muda Menjaga Ekosistem
SGB dan Kementerian KLHK Jalin Kemitraan Untuk Mizuiku
Anak Usaha PLN Gandeng Pemkot Tangerang Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar PLTU
Himatek Universitas Bosowa Gelar Aksi Cabut Paku Peringati Hari Sejuta Pohon
Maahir Bakal Tuntaskan Jelajah Nusantara dengan Bersepeda
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ekspedisi ini memang tak biasa. Bersepeda dipilih lantaran kesehariannya yang memang gemar menggunakan sepeda. Di sisi lain sepeda adalah alat transportasi ramah lingkungan.
Pria 25 tahun tersebut kesehariannya sebelum memulai perjalanan ini adalah anggota Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan. Ia juga aktif di organisasi Pramuka. Juga tergabung komunitas pencinta alam Pataga Indonesia.
"Perjalanan panjang yang dimulai sejak 11 Maret 2018, semula ditargetkan finish di Jakarta pada Maret 2020. Namun perkiraan tersebut meleset. Karena lama di Papua. Banyak bikin taman baca di Kabupaten Mimika," kata Maahir saat jumpa pers di PMI Jakarta Selatan. Selasa (10/10)
Pada akhir perjalanan, sambungnya, dia akan membuat buku. Bermaksud menjadi literasi, karena selama ini belum ada panduan untuk ekspedisi seluruh provinsi di Indonesia.
Menurut Maahir, Ketiadaan itu memang sudah jadi pergumulan Maahri ketika memulai ekspedisi. Akhirnya ia banyak berburu referensi secara mandiri. Dari pemetaan hingga literasi di tiap-tiap daerah.
Misi lainnya, kata Maahir, ingin mendirikan 10 taman baca di sejumlah wilayah Indonesia. Sejauh ini sudah empat taman baca yang terbangun termasuk di Papua.
"Harapannya, pada Selasa, 10 November 2020 akan menuntaskan obsesi kecilnya untuk menjelajah Nusantara dengan bersepeda," pungkasnya. (Arianto)
Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2020 Berakhir dengan Sukses
Dengan slogan “Act Today for Our Tomorrow” atau “Beraksi Hari Ini untuk Masa Depan Kita” dengan lima tema utama: hutan, laut, produksi dan konsumsi berkelanjutan, ekonomi hijau dan aksi iklim perkotaan.
“Tahun ini, kami berkolaborasi dengan 161 mitra. Ini membuktikan bahwa perubahan iklim adalah isu kritis dan kita perlu untuk beraksi hari ini demi masa depan kita,” kata Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dalam keterangan tertulis kepada media. Sabtu (07/11)
Alhasil, kata Vincent, ke-27 Negara Anggota Uni Eropa memiliki banyak sekali pengetahuan yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam memerangi perubahan iklim. Upaya memerangi perubahan iklim dan pandemi adalah prioritas utama kami untuk beberapa dekade mendatang.
Selama 14 hari terakhir, lanjutnya, Pekan Diplomasi Iklim dipenuhi dengan diskusi dengan para pakar, pembuat kebijakan dan para aktivis lingkungan yang membahas topik-topik menarik seperti konservasi hutan, penanggulangan pencemaran laut, gaya hidup berkelanjutan, pekerjaan ramah lingkungan dan efisiensi energi.
"Tidak satu pun dari kita dapat melakukan ini sendirian, kita semua harus memainkan peran untuk melawan perubahan iklim,” kata Vincent pada upacara penutupan.
Denia Isetianti: Raup Cuan Sekaligus Rawat Lingkungan
Saras Dewi: Ekonomi yang Berorientasi Ekologi Untuk Masa Depan
RUU EBT Penting untuk Kepastian Hukum Pengembangan Energi Terbarukan
RUU EBT Penting untuk Fokus pada Energi Terbarukan
Suntory Garuda Beverage Ajak Anak-Anak SD Jadi Agen Perubahan Lingkungan
Melalui sesi pembelajaran secara virtual yang berlangsung selama 120 menit, total sekitar 250 anak-anak yang dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai kelas, secara interaktif diajak untuk mengetahui proses daur air, mengenal air bersih, serta belajar bagaimana cara menjaga air supaya tetap bersih.
Mizuiku - Aku Cinta Air Bersih adalah program berkelanjutan dari Suntory Jepang untuk mempromosikan kesadaran dan pentingnya air bersih kepada anak-anak agar mereka dapat menjadi agen-agen perubahan dalam usaha pelestarian air bersih. Mizuiku diawali 2004 di Jepang dan hadir di Indonesia pada 2019.
Pada tahun kedua ini, Mizuiku menjalin sinergi dengan Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia (HPAI) sehingga mendapatkan dukungan dari sekolah-sekolah yang telah mendapat sertifikasi Adiwiyata.
Sri Nuryati, Ketua DPP HPAI, menyampaikan, HPAI berkomitmen untuk membentuk siswa/i maupun tenaga pengajar, memahami pentingnya air, sebagai sumber daya alam utama bagi kehidupan manusia. Kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Suntory Garuda Beverage melalui program Mizuiku untuk memberikan pemahaman tentang air bagi kehidupan, sehingga nantinya anak-anak bisa menjadi agen perubahan lingkungan.
"Kami merasa bangga bisa ikut ambil bagian dalam pelaksanaan FMW dengan mendampingi siswa dan juga bapak dan ibu guru," kata Sri Nuryati dalam keterangan tertulis. Rabu (28/08)
Pada kesempatan yang sama, Ong Yuh Hwang, Chief Executive Officer & President Director, Suntory Garuda Beverage, mengatakan, Sinergi dengan komunitas Adiwiyata di Indonesia menjadi tonggak sejarah yang signifikan bagi program Mizuiku di Indonesia. Kami senang karena Mizuiku kini dapat berjalan selaras dengan program Adiwiyata yaitu Program Pendidikan Berbasis Lingkungan Hidup di Sekolah.
Menurutnya, Dengan penyelenggaraan Mizuiku di sekolah-sekolah yang telah bersertifikasi Adiwiyata maka semakin besar pula antusiasme kami bahwa Mizuiku dapat secara mandiri terus berjalan di sekolah-sekolah tersebut. Kami berharap program Mizuiku bisa memperkaya sekolah dalam upaya implementasi pembelajaran tentang air dan lingkungan.
"Festival Mizuiku Wilayah juga diselenggarakan untuk area Banjarbaru dan Gowa mulai hari ini serta Tangerang dan Sidoarjo pada 29 Agustus mendatang. Total terdapat 18 sekolah Adiwiyata dari enam daerah di Indonesia yang mengikuti FMW, melibatkan sekitar 250 600 anak-anak dan guru untuk setiap wilayah," tegasnya.
Selain itu, tutur Ong Yuh Hwang, Program Adiwiyata merupakan program nasional yang bertujuan mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Sekolah dipilih sebagai tempat pelaksanaan Adiwiyata lantaran sekolah memiliki peran dalam pembentukan nilai kehidupan, khususnya nilai akan kepedulian berbudaya lingkungan hidup.
Berlangsung sejak tahun 2006, kata Ong Yuh Hwang, Program Adiwiyata telah berkontribusi kepada lingkungan dengan pengurangan timbunan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon, pembuatan lubang biopori dan sumur resapan, serta menghemat penggunaan listrik.
Selain melaksanakan program Mizuiku, lanjutnya, Suntory Garuda juga menjalankan komitmen perusahaan untuk memberikan bantuan dengan menyediakan sarana maupun prasarana ramah lingkungan untuk pengelolaan sampah plastik, penghijauan, maupun menyediakan akses air bersih serta sanitasi di sekolah. Hal ini merupakan wujud dari misi perusahaan yakni Create Harmony with People and Nature, dan sejalan dengan komponen program Adiwiyata menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
"Pada pelaksanaan fase pertama program edukasi Mizuiku telah sukses dilaksanakan di Gowa, Banjarbaru, Sidoarjo, Jakarta dan Tangerang. Untuk tahun 2020 Suntory Garuda menargetkan Mizuiku bisa melibatkan lebih dari 3.000 siswa maupun guru, sebagai upaya berkelanjutan dalam rangka mempromosikan kesadaran pelestarian air bersih," pungkasnya. (Arianto)
Menanam Pohon Untuk Anak Cucu dan Pelestarian Lingkungan Udara Bersih
KLHK Gelar Media Briefing Terkait Investasi dan Ekspor Hasil Hutan Tahun 2020
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Melambatnya perekonomian Indonesia tergambar dari beberapa indikator antara lain realisasi penerimaan pajak s/d 26 Desember 2019 sebesar Rp 1.578 triliun (80,3 % dari target), defisit neraca perdagangan mencapai US $ 3,11 miliar (periode Jan-Nov 2019) dan pertumbuhan ekonomi maksimal sebesar 5,1% dari target makro APBN 2019 sebesar 5,3 %.
Indroyono Soesilo, ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, yang juga menjadi Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia menyampaikan, Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 3 % dari proyeksi sebelumnya 3,7 %. Kondisi perekonomian dunia memberikan tekanan yang nyata bagi perekonomian Indonesia di tahun 2019.
"Begitu juga, Kondisi perekonomian global berdampak pada menurunnya volume perdagangan, yang berimbas pada kinerja sektor usaha kehutanan tahun 2019. Total nilai ekspor kayu olahan Indonesia tahun 2019 sebesar US$ 11,64 miliar, turun 4 % dari nilai ekspor tahun 2018 sebesar US$ 12,13 miliar," ujar Indroyono saat Media Briefing dengan tema "Overview Kinerja Sektor Usaha Kehutanan tahun 2019 dan Upaya Mendongkrak Investasi dan Ekspor Hasil Hutan tahun 2020" di Ruang Rimbewan 1. Gedung Manggala Wanabakti JIn. Gatot Subroto, Jakarta. Jumat (03/01/2020)
Untuk negara tujuan ekspor terbesar masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Tiongkok di posisi teratas, diikuti Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea. "Penurunan permintaan dunia melemahkan kinerja ekspor kayu olahan Indonesia, yang secara berantai menurunkan permintaan pasokan bahan baku dari sektor hulu, baik dari hutan alam maupun hutan tanaman," kata Indroyono.
Indroyono memaparkan, produksi kayu hutan alam tahun 2018 mencapai 7 juta m3, sedangkan tahun ini hanya tercapai 5,8 juta m3, atau turun 16,30 %. Penurunan produksi hutan alam ini terutama karena berkurangnya permintaan pasokan dari industri pengolahan kayu, terutama industri panel dan woodworking yang sebagian besar bahan bakunya menggunakan kayu alam.
Sementara itu, kata Indroyono, produksi hutan tanaman juga mengalami penurunan tipis, pada tahun 2018 mencapai 40 juta m3, sementara produksi hutan tanaman tahun 2019 tercatat 39 juta m3, atau turun 1,63 %. Yang cukup menggembirakan dari hutan tanaman, terjadi kenaikan luas penanaman yang cukup signifikan dimana tahun 2018 penanaman hanya mencapai 196 ribu ha, sedangkan pada tahun 2019 lalu realisasi tanaman meningkat 51,09 %, menjadi 297 ribu ha.
"Sebagai bagian dari lini konfigurasi bisnis baru kehutanan, kenaikan produksi HHBK dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 produksi sebesar 358,8 ribu ton, sedangkan tahun 2019 produksinya mencapai 380,61 ribu ton. Sementara itu, trend ekspor Tanaman dan Satwa Liar (TSL) yang merupakan pengembangan dari HHBK terus meningkat sampai tahun 2018 meski pada tahun 2019 yang lalu sedikit mengalami penurunan. "Ekspor produk TSL ini sangat potensial di kembangkan di areal lUPHHK untuk pengembangan bioprospecting" ujar Indroyono.
Lebih lanjut, Indroyono memprediksi tahun 2020 produksi kayu alam relatif tetap, sedangkan produksi kayu tanaman akan meningkat. "Pasokan bahan baku industri pengolahan kayu akan bergeser ke hutan tanaman, kayu alam hanya akan digunakan untuk produk bernilai tinggi" ujarnya.
Menurutnya, Produksi HHBK dan bioprospecting serta investasi usaha di pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pengembangan multi usaha di hutan produksi, yang sedang digodok intensif saat ini.
Selain itu, Indroyono menambahkan, kenaikan realisasi penanaman akan terus berlanjut di tahun 2020 sejalan dengan terbitnya Permen LHK No P.10 dan No. P.11 tahun 2019, yang memberikan pengaturan dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut serta PermenLHK No. P.62 tahun 2019 tentang Pembangunan HTI.
Yang menggembirakan, tutur Indroyono, Permen ESDM No. 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, sedang dalam proses revisi, untuk merubah skema penentuan harga yang awalnya didasarkan pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) menjadi skema Feed in Tariff. Skema yang terakhir ini lebih fair, karena didasarkan atas biaya investasi minus margin keuntungan.
"Didukung dengan kebijakan insentif keringanan PNBP untuk Kayu Bulat Kecil yang sedang diproses saat ini, pengembangan energi bio massa dari hutan produksi akan makin berkembang," tutur Indroyono.
Untuk mengurangi beban usaha dalam rangka mendorong investasi dan ekspor hasil hutan tahun 2020, dunia usaha kehutanan berharap dalam jangka pendek dapat diterbitkan kebijakan insentif fiskal. "Insentif antara lain dalam bentuk pembayaran DR dalam Rupiah, insentif PNBP kayu bulat kecil dan produk perhutanan sosial, percepatan restitusi PPN, PPN log 0%, penurunan pajak ekspor veneer dan keringanan PBB," imbuh Indroyono.
Selain prakondisi kebijakan tersebut, dalam rangka peningkatan ekspor kayu olahan, didorong kerjasama dengan para Duta Besar RI untuk negara-negara dengan tujuan ekspor potensial, yang dalam waktu dekat akan dimulai dengan Dubes RI di Beijing dan Dubes RI di Seoul. "Para Dubes ini akan memfasilitasi perluasan pasar untuk ekspor kayu olahan Indonesia," pungkas Indroyono. (Arianto)
Pemuda Indonesia Perlu Jadi Pelopor Aksi Perubahan Iklim
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Andika Putraditama, Sustainable Commodities and Business Manager World Resources Institute (WRI) Indonesia mengungkapkan bahwa perubahan iklim merupakan proyeksi kelanjutan dari pemanasan global yang antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca.
berkontribusi memberi solusi kreatif terhadap upaya mitigasi perubahan iklim, melalui kegiatan sederhana sehari-hari. Misalnya menggunakan moda transportasi umum sehingga dapat mengurangi emisi, atau menanam lebih banyak pohon di rumah.”
Indonesia, lanjut Andika, memegang peranan sangat penting terhadap perubahan iklim. Hal ini mengingat Indonesia memiliki hutan ke-3 terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan (rain forest) Kalimantan dan Papua. Oleh sebab itu pemuda Indonesia perlu memiliki kesadaran dan kepedulian yang lebih tinggi. Tema Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2019 sendiri adalah “Anak Muda dan Aksi Iklim”. Saat ini semakin banyak orang muda memimpin aksi perubahan iklim, membuat suara mereka didengar, dan secara lebih tegas menuntut pemerintah, dunia usaha dan kita semua, untuk mengambil sikap.
Alarm Pengelolaan Hutan di Indonesia
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kata Deforestasi sudah tidak lagi menjadi "tabu" dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pengkerdilan terhadap makna deforestasi kerap dilakukan demi kepentingan yang mengatasnamakan "pembangunan". Hilangnya hutan di suatu wilayah terbukti berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di dalam ataupun di sekitar hutan. Namun Negara kerap abai dan menutup-nutupi buruknya tata kelola hutan yang terjadi saat ini. Beberapa contoh kasus seperti kebakaran hutan dan lahan yang terkesan "mengkambing hitamkan" kondisi cuaca dan masyarakat kecil. Di sisi lain Pemerintah juga gencar mengkampanyekan dan mempromosikan produk kelapa sawit, yang sebagian besarnya merupakan hasil dari pembukaan lahan dengan membakar hutan. Dua hal yang bertolak belakang yang dilakukan oleh Negara.
Mufti Barri, Manager Kampanye dan Advokasi FWI mengatakan, Luas hutan alam di Indonesia terus berkurang setiap tahunnya. Selama periode tahun 2013 sampai 2017, hutan alam di Indonesia telah berkurang seluas 5,7 juta hektare, dari sebelumnya seluas 88,5 juta hektare (pada hutan 2013) menjadi 82,8 juta hektare (pada tahun 2017). Jika dirata-ratakan, setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan alam seluas 1,4 juta hektare, atau setara dengan lebih dari 4 kali luas lapangan sepak bola setiap menitnya.
Dari total luas hutan alam yang hilang (deforestasi) selama antara tahun 2013 dan 2017 di Indonesia, Kalimantan merupakan region yang terdeforestasi paling luas dengan nilai mencapai lebih dari 2 juta hektare. "Dengan laju deforestasi tertinggi, region Kalimantan bukanlah paru-paru dunia lagi". Tegas Mufti Barri dalam konferensi pers di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta. Senin (30/9)
"Ketidakadilan dibalik deforestasi semakin nampak". Hutan hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, bukan sebagai sumber kehidupan. Paradigma ini yang terus berkembang sejak jaman penjajahan hingga saat ini. Argumentasi-argumentasi yang mengatasnamakan pembangunan selalu bermunculan dan mengalahkan hakikat dari fungsi hutan itu sendiri. Dampaknya seperti konflik, bencana alam, dan penurunan kualitas lingkungan yang semakin menjadi-jadi diiringi dengan hutan alam yang terus tergerus". Tambah Mufti Barri.
Menurut Mufti Bahri, Deforestasi tak berhenti di tengah sikap ketertutupan informasi pengelolaan sumber daya hutan. Belum transparannya pengelolaan hutan dan lahan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Contoh kasus ialah sengketa informasi antara masyarakat sipil dengan kementerian ATR/BPN tentang dokumen HGU. Sampai dengan tahun 2019 FWI mencatat ada 11 kasus sengketa yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, baik di nasional maupun di daerah Walaupun Mahkamah Agung telah memutuskan HGU merupakan informasi terbuka, akan tetapi Kementerian ATR/BPN tidak juga membuka informasi tersebut ke publik.
Pengkampanye FWI, Agung Ady menambahkan "Pemerintah dengan berbagai macam instansinya telah mengeluarkan statement bahwa HGU merupakan dokumen yang dikecualikan/tertutup. Klaim sebagai negara hukum telah dinodai oleh Pemerintah itu sendiri.
Masyarakat diminta untuk mematuhi hukum yang ada, kata Agung, namun belajar dari kasus sengketa informasi HGU ini, semua proses hukum telah dilalui, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Namun putusan MA tersebut diacuhkan dan justru membuat argumentasi bahwa HGU merupakan informasi yang dikecualikan, padahal hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN telah dibatalkan oleh KIP di persidangan.
Kami juga mengadukan Kementerian ATR/BPN ke Ombudsman Rl atas ketidakpatuhan Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sejak 22 Agustus 2018. "Hasil temuan Ombudsman RI mengungkapkan bahwa memang ada
maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan memintaa agar Menteri ATR/BPN segera melaksanakan tindakan korektif berupa penyusunan mekanisme pemberian informasi HGU ke FWI maupun ke publik secara luas, namun hingga hari ini rekomendasi tersebut tidak juga dijalankan oleh Menteri Sofyan Djalil," tutup Agung. (Arianto)
Tantangan Biodiesel Berkelanjutan Era Pemerintahan Baru
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menurut Syarifah, Penguatan standar keberlanjutan (ISPO) yang sudah ada merupakan langkah safeguarding yang paling tepat saat ini terhadap isu keberlanjutan lingkungan.
"Diversifikasi sumber bahan baku untuk biodiesel yang tidak berbasis lahan seperti minyak jelantah (UCO), adanya program peningkatan produktivitas petani swadaya dan plasma (penerapan praktik perkebunan yang baik dan dampingan untuk proses sertifikasi) serta perlu adanya mekanisme “tracebility” dan edukasi konsumen terkait biodiesel yang berkelanjutan," tegas Sari.
Bioenergi/Biofuel untuk listrik dan non listrik mencapai 1,3%, atau lebih rendah dari hydro (3,3%), namun sama dengan geothermal (1,3%), lanjut Andi, terjadi penurunan emisi sektor energi tahun 2017 sebesar 44,9 juta Ton CO2e, atau sekitar 14,3% dari target pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) tahun 2030 sektor energi dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari mandatory biodiesel 2018 mencapai 6,0 juta ton CO2e, dan tahun 2019 diperkirakan mencapai 9 juta ton CO2e.
Dalam rangka Keberlanjutan Biodiesel, Andi menuturkan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 12/2015, pada tahun 2020 akan diimplementasikan B30 untuk seluruh sektor. Penerapan B30 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan biodiesel ± 3 juta kL/tahun, selain itu, Road Test B30 tengah dilakukan pada tahun 2019.
Penulis: LAKALIM ADALIN
KPBB: Kualitas BBM Sumber Polusi Udara
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pencemaran udara Jakarta yang akhir-akhir ini sedemikian parah dengan status TIDAK SEHAT, sering menempati posisi teratas sebagai kota yang paling tercemar di dunia. Kondisi ini meningkat dibanding 2018 yang rata-rata tahunannya adalah 45.62 ug/m3. Sementara itu, Sepeda Motor sumber utama pencemaran udara Jakarta yang mencapai 44.53% disusul oleh Bus (21.43%), Truk (17.70%), dan Mobil Pribadi (16.11%). Sementara itu, emisi rumah kaca (GRK) berupa CO2 sumber utamanya berasal dari Bus dan Truk yang masing-masing 47.72% dan 33.26%.
Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB mengatakan, Usaha pengendalian pencemaran udara Jakarta juga terganjal oleh kebijakan pemerintah antara lain regulasi tentang spesifikasi BBM yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen MIGAS. Spesifikasi BBM memperbolehkan produsen BBM memasarkan BBM dengan kualitas yang lebih rendah dari kebutuhan teknologi kendaraan bermotor (engine technology requirement), sehingga berpotensi merusak mesin, selain menyebabkan tingginya emisi gas buang kendaraan bermotor. Untuk itu, saatnya Presiden memerintahkan Menteri ESDM untuk merevisi regulasi terkait Spesifikasi BBM demi peningkatan kualitas udara.
"Hendaknya ini bisa dijadikan momentum untuk menghapus berbagai jenis BBM yang sesungguhnya sudah tidak dibutuhkan lagi, yaitu Premium 88, Pertalite 90, Solar 48 dan Dexlite, karena teknologi otomotif di Indonesia yang sudah mengadopsi teknologi kendaraan berstandard Euro2/II sejak 1 Januari 2007 dan Euro3 khusus sepeda motor sejak 1 Agustus 2013. Apalagi kini sudah mengadopsi teknologi kendaraan berstandard Euro4/IV sejak 10 Maret 2017 yang lalu, sehingga BBM sekelas Pertamax dan Perta-Dex juga sudah tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai BBM kendaraan berstandard INI. Saat ini kita membutuhkan BBM yang memenuhi spesifikasi untuk teknologi kendaraan berstandard Euro4/IV. Untuk itu, seharusnya Pemerintah sudah menghapuskan ke 4 jenis BBM tersebut dan menggantikannya dengan spesifikasi yang sesuai," ujar Ahmad Safrudin dalam konferensi pers di Sekretariat KPBB, Gedung Sarinah Lt 12 JI. MH Thamrin No 11, Jakarta Pusat. Jumat siang, (16/8)
Sayangnya Pemerintah masih ambigu, kata Ahmad Safrudin, di satu sisi ingin melepas beban dalam memasok Premium 88 dan Solar 48, tetapi di lain sisi ingin mempertahankan posisi populis. Padahal peraturan perundangan telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menghentikan pasokan BBM yang tidak comphy dengan Standard Kendaraan Euro2/II (Bensin RON di bawah 91 dan Solar Cetane No di bawah 51: kadar Sulfur di atas 500 ppm) mulai 1 Januari 2007.
Ada keengganan mengupgrade kualitas BBM yang dipasarkan di SPBU dengan dalih sudah mengikuti spesifikasi BBM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal MIGAS, tutur Ahmad Safrudin. Demikian halnya keengganan meng-up grade spesifikasi BBM dengan berbagai dalih antara lain kilang Pertamina tidak siap karena kilang tua. Pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada hari Jum'at 16 Agustus 2019 di depan Sidang MPR RI harus dijadikan acuan, yaitu menghilangkan sekat-sekat sektoral dalam pengendalian pencemaran udara termasuk melalui peningkatan kualitas BBM sesuai dengan engine technology requirement, sebagaimana guideline dari World Wide Fuel Charter yang berisi spesifikasi BBM yang disepakati bersama antara produsen BBM dan produsen otomotif dunia yang di-up date hampir setiap 2 (dua) tahun.
"Ketersediaan BBM dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan teknologi kendaraan bermotor adalah mutlak agar bisa melaksanakan regulasi standard emisi kendaraan (Euro4/IV) yang bertujuan melindungi masyarakat dari pencemaran udara sekaligus memicu daya saing industri otomotif dan industri minyak nasional menghadapi
persaingan global," tutup Ahmad Safrudin. (Arianto)
Kolaborasi Horison Hotels Group dengan Pengendara.com Gelar "Green Solo Ride National Park Java-Bali 2019
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Peluncuran Produk Hasil Kegiatan WAVES Fase I di Jakarta
Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, I-WAVES telah mendukung pemanfaatan NCA untuk analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, seperti pengembangan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sedang digarap Indonesia saat ini. Kerangka kerja PRK ini menjadi tools untuk perencanaan pembangunan kami dan mendukung implementasi prioritas nasional yang telah kami rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Adi Lumaksono, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik menjelaskan, Sejauh ini, I-WAVES telah membantu Pemerintah Indonesia dalam meraih beberapa capaian, yaitu peningkatan cakupan Sistem dan Ekonomi Terpadu dan Ekonomi Akuntansi (SISNERLING) yang ada dan kualitas data serta mendukung pembentukan rekening nasional berbasis-sistem SEEA untuk tutupan lahan, penggunaan lahan, ekosistem, dan lahan gambut.
Raffaello Cervigni, World Bank Lead Environment Economist menambahkan, Pada akhir fase pertama ini, I-WAVES telah berhasil merilis enam laporan yang memuat temuan tentang tanah dan asetnya, neraca lahan gambut, dan analisis integrasi neraca-neraca terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia. Berbagai laporan tersebut dikembangkan oleh Bank Dunia bersama dengan Bappenas, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan, dan atas dukungan dari Pemerintah Denmark, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Swiss, dan Inggris.