Kongres Pribumi Indonesia: Merebut Hak-Hak Sipil Boemipoetra Sebagai Pendiri, Pemilik Dan Penguasa Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kongres Pribumi menampilkan drama sendratari dan monolog yang menggambarkan kondisi kekinian bangsa ini yang tengah dilanda keresahan menghadapi masa depan. 

Menurut Max Sopacua selaku steering comitte Kongres Pribumi, siapapun yang Berkuasa, Boemipoetra Harus Mendapat Tempat yang utama Pemerintahan. Pemakaian istilah Boemipoetra atau Priboemi awalnya sempat diperdebatkan. 

Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia bertema "Kembalikan Hak-hak Boemipoetra: Boemipoetra pendiri negara, Boemipoetra pemilik negara, Boemipoetera penguasa negara berlangsung 29 - 30 Maret 2019 dimana para peserta registrasi sejak 28 Maret. 

Tampak hadir dalam pembukaan kongres itu di antaranya inisiator Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia MS Kaban, Hatta Taliwang, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan KeamananTedjo Edhy Purdijatno mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, dan akademisi Prof. Dr. Achmad Mubarok serta beberapa tokoh nasional lainnya. 

Peserta kongres yang hadir 32 dari 34 provinsi yang ada saat ini. Para Anggota yang hadir mengirim utusan lima orang per Propinsi, di luar kehadiran 15 raja dan sultan dari Aceh hingga Papua.

Banyak keresahan dan kegalauan masyarakat adat, raja dan sultan nusantara yang ternyata hampir 74 tahun Indonesia merdeka, mereka dengan seluruh rakyatnya belum merasakan merdeka, berdaulat, adil, makmur dan sejahtera. 

Sesuai dengan harapan mereka yang telah ikhlas suka rela menyerahkan segala kekuasaan otoritas dan wilayah tanah air beserta seluruh rakyat dan keturunannya untuk Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan berdirinya NKRI.

Rekomendasi Ketua Umum Bina Bangun Bangsa untuk Kongres Pribumi Indonesia yang berlangsung sejak 28 sd 30 Maret 2019 di Jakarta sebagai berikut:

1. Boemipoetra adalah orang bangsa Indonesia asli yang ikut dan sepakat serta menandatangani Kongres Pemuda 1928 dan sesuai Amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 18-8-1945, yang dibacakan dan ditanda tangani atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

2. Cabut semua UU dan/atau peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan istilah "Pribumi" terutama Inpres/Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Susun dan dorong melalui MPR dgn TAP MPR dan DPR untuk Undang-Undang tentang Boemipoetera.

Isi UU tsb mengatur keberpihakan negara kepada Boemipoetera sebagai pemilik, pendiri, penguasa NKRI, termasuk penguasa atas kepemilikan dan penguasaan tanah, serta segala potensi SDA dan Tekhnologi demi terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

4. Non Boemipoetera tidak memiliki Hak Politik (Hak Dipilih atau Memilih dalam Trias Politika : Executive, Legislative, Yudikative) yang hanya dimiliki oleh Bangsa Indonesia Asli (BoemiPoetera) yang selanjutnya diatur dgn undang-undang tentang politik, uu tentang kependudukan dan/atau  kewarganegaraan yang membedakan hak dan kewajiban WNI dan WNA (Non Boemipoetera).

5. Sosialisasi konstitusi atau konvensi internasional yang mengakui hak-hak Boemipoetera dan mengedukasi kepada seluruh Bangsa Indonesia akan hal Kemerdekaan Sejati dari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17-8-1945 untuk Berdaulat, Adil dan Makmur.

6. Menolak segala macam dan bentuk upaya membentuk peraturan dan perundang2-an yg mengatur kewarganegaraan dan memberikan dwi kewarganegaraan bagi bangsa lain, sehingga meniadakan hak-hak boemipoetera bangsa Indonesia Asli.

7. Mendorong untuk melakukan Referendum seluruh Rakyat Indonesia untuk Menolak UUD 1945 hasil amandemen dan wajib Kembali ke UUD 1945 yang asli beserta penjelasannya, terutama pasal 6 yang mengatur Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia Asli, sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak-hak kemerdekaan dan kedaulatan boemipoetera. **

Read More

Rapimnas I Asprindo Bertekad Membangun Ekonomi Bangsa Menjadikan Bumiputera Sebagai Tuan Rumah Di Negeri Sendiri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua DPP Asprindo H. Jose Rizal MBA.,  mengatakan kepengurusan Asprindo beranggotakan berbagai komponen Bangsa yang bertekad membangun ekonomi Bangsa dengan menjadikan Bumiputera menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Di Asprindo ini bergabung beberapa komponen Bangsa mulai dari para pengusaha besar, menengah, kecil, para profesional serta para tokoh public figure, yang semuanya bertekad untuk membangun ekonomi Bangsa dan menjadikan pribumi atau Bumiputera menjadi tuan di negeri sendiri," ujar Jose Rizal saat membacakan sambutan pada acara peringatan HUT ke 1, Rapimnas dan Seminar Asprindo di Best Western Plus Hotel Kemayoran Hotel,  Sabtu (23/03/19).

Kata Jose, melalui Rapimnas Asprindo, semua kekuatan itu akan di konsolidasikan sehingga menghasilkan program-program unggulan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Dia juga mengatakan bahwa kehadiran Asprindo merupakan langkah awal kebangkitan pengusaha-pengusaha Bumiputera di kancah perekonomian nasional menyusul Kadin dan Hipmi 

Untuk itu dia berharap Asprindo menjadi solusi dalam menopang perekonomian bangsa  serta menjadikan pengusaha bumiputera menjadi tuan  di negeri sendiri.

Lebih jauh Jose mengatakan bahwa dalam Rapimnas kali ini pihaknya akan melaksanakan beberapa agenda dalam upaya pembangunan perekonomian Bangsa.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian Asprindo kata Jose Rizal adalah penyampaian resolusi di hadapan Calon Wakil Presiden RI nomor Urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno yang juga nerupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Asprindo.

"Dalam kesempatan tersebut, kami akan membacakan Draff Resolusi Rapimnas di hadapan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang Sebagai Calon Wakil Presiden RI," ujarnya lagi.

Jelas Jose Rizal, resolusi tersebut bertemakan tindakan korektif kebijakan pembangunan UMKM Indonesia pada tahun 2020-2050.

Sebagaimana diketahui DPP Asprindo menggelar acara peringatan HUT ke 1,  Rapimnas dan Seminar di Best Western Plus Hotel Kemayoran, Sabtu (23/03/19).

Dalam pembukaan acara itu dihadiri oleh : Ketua Dewan Pembina Asprindo Dr Rizal Ramli, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UMKM Luhur Parjanto, Ketua Dewan Pakar DPP Asprindo, Prof. Mukhlis Bahrainy, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta, Adi Swantara, CEO PT. Berkah Rumah Dagang Indonesia, Deibel Effendi dan Segenap Pengurus DPW Asprindo se Indonesia serta Pengurus Asprindo Luar Negeri.**

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Aroma KRL Jabotabek Bau Pesing

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Entah mengapa setiap masuk gerbong KRL Jabotabek (Commuter Jabotabek)  bau pesing merebak di dalam kereta. Pendapat ini bukan disampaikan oleh satu dua orang saja. Tetapi beberapa orang seperti Imam, Umar, Hasan, dan Dewi mengatakan hal yang sama: pesing.

Yang kami rasakan bau pesing juga terjadi saat masuk gerbong kedua dari KRL yang berangkat dari Stasiun Cawang menuju Bogor pada Sabtu(10/3) pukul 06 57 pagi.

"Maaf pak, tugas kami hanya mengepel lantai kereta saja," jawab salah seorang petugas Cleaning Service saat kami tanyakan mengapa aroma pesing tercium di hidung kami saat memasuki gerbong.

Petugas Pamdal KRL pun menjawab hal senada, bahwa ia hanya bertugas mengamankan perjalanan para penumpang KRL bukan mengurus aroma gerbong kereta.

Ada beberapa kemungkinan mengapa bau pesing tercium di dalam gerbong. Pertama, bangku kereta sering menampung balita yang tidak memakai pampers saat dibawa oleh orang tuanya. Kemungkinan ini kecil, mengingat zaman sekarang pampers sudah umum dipakai oleh para orang tua kepada anak balitanya.

Kedua, ada orang yang kurang waras atau PMKS yang masuk ke dalam kereta dan ngompol di bangku penumpang. Ini pun janggal, karena dengan sistem masuk dengan karcis tapping kartu kereta, maka mustahil PMKS masuk dengan mudah tanpa melewati pengawasan ketat petugas.

Ketiga, ada orang dewasa normal pikirannya tapi suka "beser"  dalam perjalanan. Kemungkinan ini mendekati karena ada saja yang mengalami problem kesehatan dengan akibat "beser" dimana tempat yang dingin.

Bagaimana menghadapi problem pesing di kereta? PT. COMMUTER Jakarta haruslah meningkatkan pelayanan dengan membersihkan bangku penumpang secara berkala,. misal seminggu sekali vacum cleaner dipergunakan membersihkan debu di bangku. Selain itu berilah pewangi ruangan sehingga penumpang tidak terganggu. **

Read More

Dede Farhan Beri Pembekalan Timsus Tipikor GNPK RI Jabar

Duta Nusantara Merdeka | Bandung - Jawa Barat

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang harus dilawan dengan cara yang luar biasa juga. Artinya perlu pelibatan seluruh elemen bangsa untuk pemberantasannya. Tentu semua harus dibarengi dengan ilmunya. Untuk itulah GNPK RI Jabar bertempat di Hotel Baltika, jalan Gatsu Bandung pada hari Sabtu-Minggu (17/2) menyelenggarakan pembekalan Timsus Tipikor untuk berpartisipasi agar penyelenggaraan pemerintahan di Jabar bebas korupsi.

Pada kesempatan tersebut, media berhasil mewawancarai Dewan Pembina GNPK RI Dede Farhan Aulawi sehabis memberikan materi pembekalan kepada seluruh peserta.

Dede menjelaskan bahwa semangat yang dibangun oleh GNPK RI adalah semangat untuk mencintai negeri, yaitu melaksanakan amanat konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN. Ini adalah bukti nyata dalam membantu program Pemerintah dengan berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Pada kesempatan tersebut, Dede juga mengingatkan kepada seluruh peserta tentang niat, semangat dan ilmu. Niat harus lurus untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermuara pada pencegahan korupsi, sebagai bentuk partisipasi Pengawasan masyarakat sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya. 

Setelah memiliki niat yang lurus, maka kobarkan semangat dan tekad yang kuat agar gaung pencegahan korupsi ini menggema ke seluruh pelosok negeri. Indonesia ini luas sekali, maka partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.

Di luar niat dan semangat, ada satu lagi yang penting yaitu pembekalan ilmunya karena menyadari bahwa tidak semua anggota memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu hukum. Oleh karena itu, Dede menyambut baik kegiatan pembekalan ini. 

Dede juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitya penyelenggara yang telah sukses secara sukarela dan swadaya menyelenggarakan kegiatan ini. Termasuk semangat ketua GNPK RI Jabar, kang Nana Hadiwinata yang secara sungguh-sungguh terus berjuang tanpa pamrih, dan didorong oleh seluruh pengurus pusat GNPK RI dibawah nahkoda Ketum Basri Utomo dan sekjen Afrizon, SH.

Konsolidasi dan pembekalan yang dilakukan secara masif dan kontinyu akan mampu melahirkan generasi masa depan bangsa sesuai amanah konstitusi. Pungkas Dede. **

Read More

Menpora Imam Nahrawi Jadi Penjaga Gawang Fun Futsal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menpora Imam Nahrawi bersama Komunitas Unik Berkarya Indonesia (UBI) Komunitas yang digagas oleh Ucok Baba dan kawan-kawan menggelar Fun Futsal hari selasa, 12 Februari 2019 pukul 14.00 - 18.00 wib bertempat di Lapangan Futsal Kemenpora RI, Jl. Asia Afrika Jakarta. dihadiri oleh Menpora Imam Nahrawi dan Ucok Baba mewakili Komunitas Unik Berkarya Indonesia.

Suasana lapangan futsal Kemenpora mendadak ramai dan riuh sore hari. Kedatangan organisasi Unik Berkarya Indonesia (UBI) yang dikomandoi Ucok Baba ini membuat Menpora Imam Nahrawi beserta jajaran staf Kemenpora terhibur lewat beberapa aksinya mulai dari penampilan cheerleader hingga bermain futsal.

Menpora tampak bahagia sejak kedatangan UBI. Didampingi Sesmenpora Gatot S Dewa Broto dan jajaran, menteri asal Bangkalan ini menyalami mereka lalu dilanjutkan eksibisi fun futsal. Dalam pertandingan ini, tim Kemenpora yang diperkuat mantan pesepakbola timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto dan Gendut Doni memakai kostum putih.

Pada pertandingan yang bertema Fun Futsal ini, Menpora Imam Nahrawi bersama Pembina Unik Berkarya Indonesia (UBI) Usnan Batubara (Ucok Baba) melakukan kick off pada pertandingan futsal antara Tim Kemenpora lawan Tim UBI di lapangan futsal Kemenpora. 

Pertandingan yang digelar dengan suasana santai dan penuh canda ini dimenangkan oleh Tim UBI dengan skor 5-3. "Saya sangat senang dan bangga bisa bermain futsal bareng UBI. Mereka ini memiliki cita - cita yang besar bagi negara ini, salah satunya saat mereka ingin pertandingan sepakbola persahabatan antara Orang Mini Indonesia melawan Orang Mini Malaysia di Pahang Malaysia pada bulan Oktober yang akan datang. Artinya mereka akan melakukan sesuatu yang besar bagi Indonesia," ujarnya. 

Tentu ini kesempatan bagi kita untuk mendorong mereka kepada  peran-peran kehidupan yang lebih nyata lagi. 

Mereka ingin bekerja, mereka ingin menampilkan potensinya baik di bidang olahraga, seni, budaya, ekonomi bahkan mereka juga ingin menjadi PNS. "Karenanya mereka ini  perlu kita dukung sekaligus memfasilitasi  karena bagaimana  juga mereka adalah manusia yang sama dengan kita," ucapnya.

"Mereka orang-orang hebat, mereka sarjana hanya fisik saja yang membedakan. Mereka ini adakah inspirasi kehidupan bahwa dibalik keterbatasan ada keistimewaan yang mereka miliki. Jadi jangan lagi kita memandang karena fisik tapi kita harus melihatnya dari segi potensi dan kemanusiaan yang sangat luar biasa," lanjutnya.

"Saya ingin UBI untuk mengisi acara di beberapa kegiatan Kemenpora untuk memotivasi atau menginspirasi bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang punya keistimewaan yang harus kita berikan untuk bangsa ini. Saya juga meminta kepada UBI untuk  bikin kongres pertemuan UBI seluruh Indonesia agar mata dunia terbuka dan  sadar bahwa UBI tetap berkarya untuk negeri yang kita cintai," jelasnya. 

Sementara itu, Ucok Baba merasa senang dan berterima kasih kepada Menpora yang telah menggelar pertandingan futsal yang mengikutsertakan UBI.  "Kami berterima kasih kepada Bapak Menpora yang sudah melibatkan UBI. Kami  sekarang ini tambah semangat. Dengan bapak menteri membuat acara seperti, kami akan  lebih semangat lagi untuk ke depannya," ujarnya. 

"Bulan Oktober mendatang, kami akan berangkat ke Malaysia untuk mengadakan pertandingan sepakbola persahabatan dengan orang-orang mini Malaysia, Walaupun kami kecil tapi semangatnya kami luar biasa." tutupnya.

                                                               Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Buka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019

Duta Nusantara Merdeka | Depok
Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 menjelaskan bahwa saat ini semua negara berhadapan dalam persaingan yang sangat ketat. Kunci bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam hal tersebut ialah pada sumber daya manusianya sendiri.

"Apabila kita bisa _mengupgrade_ secepat-cepatnya sehingga levelnya melebihi negara-negara di kanan-kiri kita, itulah namanya kemenangan kita dalam bersaing," ujarnya di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, hari Selasa, 12 Februari 2019.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Untuk mempersiapkan hal itu, program kerja pemerintah berikutnya akan lebih terfokus pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Presiden, sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus dipersiapkan untuk memiliki keterampilan yang siap bersaing.

"Kita ingin pendidikan yang fokus pada keterampilan bekerja. Ini sangat penting," tuturnya.

Di hadapan para perwakilan guru dari seluruh Indonesia, Kepala Negara memberikan perhatian untuk peningkatan sekolah kejuruan atau vokasi. Para guru disebutnya harus dapat memberikan pelatihan teknis bagi para putra-putri didiknya.

"Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif. Informasi yang saya terima, guru normatif itu prosentasenya lebih banyak," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah belakangan juga sudah mendirikan banyak balai latihan kerja (BLK) utamanya di lingkungan pondok pesantren. Di tahun mendatang, akan lebih banyak

"Mungkin tahun ini kita akan keluarkan 1.000. Mau kita evaluasi. Kemarin sudah bikin 50. Evaluasi lagi. Kita koreksi tambah lagi jumlahnya," kata Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk dapat beradaptasi dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan revolusi industri.

_"Artificial intelligence_, _internet of things_, _advance robotic_, _cryptocurrency_, _virtual reality_ harus tahu. Mulai dikenalkan. Karena ini sebuah kesempatan. Kalau kita bisa melakukan lompatan, melompati negara lain, inilah kesempatan kita," tandasnya.

                                                                Reporter : Arianto

Read More

PPWI Kerjasama Bidang Jurnalistik dengan Kodam XVII/Cenderawasih

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) bakal menggelar kegiatan bersama dengan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih dalam waktu dekat. Bentuk kegiatan bersama itu difokuskan dalam bidang jurnalistik, pengembangan media massa, dan publikasi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada pewarta media ini melalui saluran WhatsApp-nya, usai temu silahturahmi dengan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, hari Sabtu, 9 Februari 2019. Hadir dalam pertemuan informal sambil "ngopi-bareng" bertempat di Taman Anggrek, Jakarta Barat, Kapendam Cenderawasih Kolonel Inf. Muhammad Aidi, Fachruddin dari Republika dan Daeng Amran dari Portalindo.

"Sebenarnya sudah lama kami diskusikan tentang kemungkinan kerjasama PPWI dengan Kodam XVII/Cenderawasih ini melalui komunikasi telepon, namun baru tadi sore kita bicarakan serius dalam pertemuan tatap muka langsung antar kita," ujar Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru, dosen, mahasiswa, wartawan dan masyarakat umum di bidang jurnalistik warga itu.

Bentuk kerjasamanya, lanjut Wilson, antara lain penataran (pelatihan - red) jurnalistik warga bagi anggota TNI pemangku fungsi penerangan dan kehumasan di lingkungan Kodam Cenderawasih, di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. "Sebagaimana kerjasama yang pernah kita lakukan dengan Kodam Jaya/Jayakarta beberapa waktu lalu, kerjasama PPWI dengan Kodam XVII/Cenderawasih nanti antara lain dalam bentuk penataran atau pelatihan jurnalistik warga bagi anggota TNI di lingkungan Kodam Cenderawasih," imbuh lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Selain itu, PPWI juga akan membantu Kodam XVII Cenderawasih dalam hal publikasi dan penyebar-luasan informasi dari wilayah Papua dan Papua Barat, baik yang langsung terkait dengan kegiatan Kodam maupun situasi dan kondisi lingkungan masyarakat di wilayah teritorial Kodam Cenderawasih.

"PPWI juga akan beri dukungan dan bantuan penuh dalam hal pengembangan media dan publikasi," ungkap Wilson yang sangat konsern dengan peningkatan melek media bagi seluruh elemen masyarakat ini.

Ketika ditanyakan tentang kapan kegiatan kerjasama PPWI dengan Kodam XVII Cenderawasih akan dimulai, pria lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, itu mengatakan bahwa pihaknya menunggu penjadwalan kegiatan dari Kodam Cenderawasih.

"Sesuai hasil pembicaraan dengan Pak Kapendam Cenderawasih tadi, Kodam akan segera menjadwalkan pelaksanaan penataran di Jayapura dengan mengundang para anggota TNI dan PNS dari Korem maupun Kodim seluruh Papua dan Papua Barat. Nanti trainer PPWI akan ke Jayapura memberikan pelatihan tersebut," ujar Wilson mengutip penyampaian Kapendam Cenderawasih, Kolonel Inf. Muhammad Aidi dalam pertemuan tersebut.

Walaupun demikian, menurut dia, kerjasama PPWI dengan Kodam XVII Cenderawasih sebenarnya sudah berjalan selama ini, terutama dalam hal publikasi berita dari unit penerangan Kodam di media-media yang tergabung dalam PPWI Media Group.

                                                                 Reporter : Arianto

Read More

Kompolnas Minta Polri Tindak Tegas Pembuang Limbah Industri Sembarangan

Duta Nusantara Merdeka | 

Ramainya pembicaraan terkait melepuhnya kaki 3 anak di Bekasi setelah bermain di sekitar rumahnya, menjadi trending topic terkait sejauhmana lingkungan yang aman tersedia bagi masyarakat dan juga sejauhmana pengawasan Pemerintah dalam pengelolaan limbah industri. 

Hal ini menjadi penting karena kasus pencemaran lingkungan akibat limbah industri mungkin tidak hanya terjadi di Bekasi saja. Boleh jadi juga terjadi di tempat – tempat yang lainnya, Cuma belum terekspos oleh media saja.

Untuk mengetahui lebih jauh masalah ini, media berhasil menemui Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi yang juga dikenal sebagai Pemerhati Lingkungan Hidup. Ketika ditanya pendapatnya terkait kasus pembuangan limbah di Bekasi ini, Dede menyampaikan bahwa jika benar terbukti ada perusahaan atau industri yang membuang limbah sembarangan maka harus dilakukan penegakan hukum. 

Artinya Polri harus bersikap tegas terhadap para pelanggar lingkungan hidup ini. Tapi tentu yang menjadi dasar adalah fakta – fakta objektif dalam melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan secara ilmiah (scientific investigation).

Industri yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah memiliki kewajiban untuk mengolah limbah itu secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dibuang sembarangan sama artinya dengan keserakahan, karena ingin memperoleh untung besar dengan merugikan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Tegas Dede.

Lebih jauh Dede menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak aturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah atau kelestarian lingkungan hidup ini. Sebut saja UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan, berbunyi “Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya “. 

Ada juga UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang­undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membuang limbah ke media lingkungan hidup; membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/ atau  memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar “.

Pada pasal 88 berbunyi “ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan “.

Dan beberapa peraturan perundangan yang terkait lainnya, sampai ke Permen Lingkungan Hidup atau Permenkes, termasuk Perda. Jadi terkait payung hukum soal lingkungan ini sudah sangat lengkap.

Selanjutnya tinggal aspek pembuktian dalam penegakan hukumnya. Yang jelas kelestarian hidup ini harus benar – benar dijaga. Tidak sekedar untuk kepentingan jangka pendek saja, tetapi lebih dari itu untuk kepentingan masa depan umat manusia. **

Read More

Kapolres Sidrap: Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2019

Duta Nusantara Merdeka |Sidrap

Kapolres Sidrap AKBP Budi Wahyono mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke 73 tahun 2019 kepada semua insan pers dan pekerja di bidang media.

Menurut Kapolres Sidrap, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mampu meningkat signifikan berkat kerja keras pers dan media dalam memberitakan baik seluruh aktifitas maupun keberhasilan polri dalam mengungkap beberapa kasus.

"Kami segenap keluarga besar Kepolisian Resor Sidrap mengucapkan selamat hari pers nasional ke 73,  terima kasih kepada rekan pers yang telah banyak membantu kami," ucap Budi Wahyono sabtu, (9/2/19) pagi di Kantornya Pangkajene Sidrap.

Orang nomor satu di jajaran Polres Sidrap tersebut berharap, bertepatan dengan hari pers ini, polisi bersama-sama dengan pers dapat menciptakan suasana semakin kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap.

"Kami tanpa pers juga tidak bisa menciptakan situasi yang semakin kondusif, untuk itu peran pers cukup vital dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif" kata Budi Wahyono

Kata Budi, jelang pemilu tahun 2019 ini, pers dapat membantu mengawasi dan memberikan berita - berita yang aktual, independen dan terpercaya.

"Saya berharap peran pers dalam pemberitaan mampu menciptakan suasana yang adem sehingga masyarakat tidak terpengaruh dan terprovokasi akibat berita - berita yang tidak benar (hoax) sehingga pemilu yang damai dan tentram dapat kita wujudkan " tutup Budi Wahyono. **

Read More

Presiden Jokowi Instruksikan Bangun Alun-alun Cianjur

Duta Nusantara Merdeka | Cianjur
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Barat, hari Jumat, 8 Februari 2019, Presiden Joko Widodo meninjau alun-alun Cianjur. Presiden datang mengenakan pakaian khas Sunda, pangsi serba hitam, lengkap dengan ikat kepala bercorak batik.

"Saya sudah lama 'dikejar-kejar' Pak Bupati. Saya tanya, alun-alunnya kayak apa sih? Saya diberikan gambar, ini Pak gambarnya. Saya buka, wah wah bagus dan cantik betul," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden memandang fungsi alun-alun di sebuah kota itu sangat banyak. Selain sebagai ruang publik masyarakat, alun-alun juga bisa berfungsi sebagai ruang sosial, ruang budaya, dan ruang demokrasi.

"Ini saya kira menjadi contoh ruang publik yang sangat bagus di Cianjur ini. Komplet, komplet, komplet," ungkapnya kepada para jurnalis seusai peresmian.

Presiden berharap alun-alun Cianjur menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, ia akan menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengerjakannya mulai tahun depan.

"Nyicil enggak usah banyak-banyak. Setahun 20 tapi yang bagus. Jadi masyarakat diberi ruang untuk berinteraksi, bercengkerama, diberi ruang untuk budaya dan seni," ujarnya.

Seusai peresmian, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian berkeliling alun-alun untuk meninjau langsung fasilitas-fasilitas yang ada di alun-alun tersebut. Kepala Negara juga menyempatkan menonton atraksi silat hingga bermain gasing bersama anak-anak.

                                                             Reporter : Arianto

Read More

Wahid Foundation bersama UN Women Gelar Peluncuran Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lebih dari 2000 perempuan kini memiliki kemampuan untuk membangun kohesi sosial menanamkan toleransi dan perdamaian di komunitas, serta terlibat dalam pembentukan Desa/Kelurahan Damai. Hingga saat ini, sembilan desa/kelurahan di Indonesia, yaitu Desa Tajurhalang dan Kelurahan Pengasinan di Jawa Barat; Desa Gemblegan dan Nglinggi di Jawa Tengah; Desa Guluk-guluk, Prancak, Payudan Dundang, Candirenggo, dan Sidomulyo di Jawa Timur, telah menunjukkan komitmen untuk menjadi Desa/ Kelurahan Damai.

Hal ini merupakan hasil dari program "Perempuan Berdaya, Komunitas Damai" yang mendukung peran perempuan dalam membangun kohesi sosial dan kontribusinya dalam menanamkan toleransi dan perdamaian, yang dilaksanakan oleh Wahid Foundation bekerja sama dengan UN Women dan didukung oleh Pemerintah Jepang.

Wahid Foundation bersama UN Women menggelar Peluncuran Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai (termasuk didalamnya Sistem Deteksi dan Respon Dini dalam mencegah intoleransi dan radikalisme) hari Jumat, 8 Februari 2019 pukul 08.30 – 11.30 wib bertempat di Golden Ballroom, The Sultan Hotel and Residence Jakarta. dibuka :
Yenny Wahid selaku Co - Founder Wahid Foundation dan Eko Putro Sandjojo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia.

Dengan para Pembicara:

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, Riri Khariroh selaku Ketua Komnas Perempuan dan Mujtaba Hamid selaku Direktor Wahid Foundation.

Sabine Machil selaku UN Women Representative mengungkapkan, "Acara hari ini adalah tentang perempuan sebagai agen perdamaian: dari usahanya untuk mempromosikan toleransi dan menjaga perdamaian di komunitas, hingga upaya yang dilakukan dalam mendorong Kepala Desa untuk berkomitmen membangun Desa/ Kelurahan Damai. Partisipasi aktif dan kepemimpinan perempuan sangat diperlukan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan."

Dengan demikian, Panduan ini disusun dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah, aparat pemerintahan desa/kelurahan, tokoh agama/ tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengukur kemajuan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai. 

Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bersama untuk merencanakan, memantau pelaksanan, dan mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang saling menghargai sesama dan hidup dalam harmoni.

"Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai yang diluncurkan hari ini berisi dokumen dan informasi yang dibutuhkan bagaimana program ini dikembangkan, dijalankan, dan diukur. Buku ini dihasilkan dari pengalaman selama dua tahun terakhir sehingga memudahkan untuk bisa diterapkan di daerah-daerah lain dengan berbagaí penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan konteks lokal" jelas Yenny Wahid selaku Co -Founder Wahid Foundation.

Dengan diterapkannya sembilan indikator Desa/ Kelurahan Damai di sembilan Desa/ Kelurahan Damai yang sudah ada dan apabila pendekatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, maka diharapkan akan terbentuk pula Desa/ Kelurahan Damai di daerah lainnya.

Selain peluncuran Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/ Kelurahan Damai, acara ini juga diisi dengan diskusi publik mengenai peran perempuan dalam memelihara perdamaian dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia dengan pembicara, yaitu Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah; Riri Khariroh selaku Komisioner Komnas Perempuan; dan Mujtaba Hamdi selaku Direktur Eksekutif Wahid Foundation.

Melalui Desa/ Kelurahan Damai, anggota masyarakat berkomitmen untuk melindungi dan menumbuhkan toleransi dan perdamaian di dalam komunitas mereka. Sembilan indikator yang menunjukkan ciri-ciri Desa/ Kelurahan Damai telah ditetapkan melalui proses dialog dan konsultasi bersama elemen perempuan, masyarakat dan perangkat desa. Secara ringkas, kesembilan indikator ini meliput:

1) adanya komitmen untuk mewujudkan perdamaian;
2) adanya pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender,
3) adanya praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan warga;
4) adanya penguatan nilai dan norma kearifan lokal;
5) adanya Sistem Deteksi Dini pencegahan intoleransi;
6) adanya sistem penanganan cepat, penanggulangan pemulihan kekerasan;
7) adanya peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat;
8) adanya pranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan esa/ Kelurahan Damai; dan
9) adanya ruang sosial bersama antar warga masyarakat. Kesembilan indikator tersebut saling berkaitan dan tentu pelaksanaannya butuh waktu, proses, dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat.

Untuk membantu agar indikator Desa/ Kelurahan Damai tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk aksi yang nyata, Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/ Kelurahan Damai diluncurkan hari ini.

Panduan ini memaparkan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan oleh anggota masyarakat dan perangkat desa untuk mengembangkan Desa/Kelurahan Damai sesuai dengan kondisinya masing-masing. Di samping langkah-langkah praktis, Panduan ini juga memaparkan prinsip-prínsip yang harus dijunjung, seperti penghormatan hak asasi manusia, non-diskriminasi, kesetaran gender, serta keterlibatan perempuan yang bermakna. Sebagai contoh, Panduan ini menyarankan agar pelaksanaan indikator Desa/ Kelurahan Damai ini dikelola oleh Kelompok Kerja di tingkat desa yang keanggotaannya diisi oleh sekurangnya 30% unsur perempuan.

                                                                Reporter : Arianto

Read More

Akseleran Optimistis Capai Target 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perusahaan Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) optimistis dapat menyalurkan total pinjaman sebesar Rp1,2 triliun selama tahun 2019. Hal ini ditandai dengan pencapaian Akseleran yang berhasil menyalurkan total pinjaman sebesar Rp55 miliar di bulan Januari, yang diharapkan berkembang sebesar 15%-20% tiap bulannya.

Ivan Nikolas Tambunan selaku CEO & Co-Founder Akseleran, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran pinjaman di bulan Januari 2019 mengalami kenaikan lebih dari 100% dibandingkan bulan Desember 2018. Menurut Ivan, hasil positif tersebut semakin mendorong rata-rata pertumbuhan tiap bulannya dapat konsisten mencapai 15%-20%.

“Target 2019 ini sebagai gambaran dari kinerja menggembirakan kami di sepanjang 2018 dimana Akseleran berhasil menyalurkan total pinjaman sebesar Rp210 miliar, atau 105% dari yang kami targetkan sebesar Rp200 miliar. Total pinjaman tersebut, kami salurkan kepada 450 pinjaman dan di tahun ini kami optimistis dapat menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 2 ribu penerima pinjaman yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ivan saat konferensi pers di Jakarta, hari Kamis 07 Pebruari 2019.

Selain penambahan jumlah peminjam, Ivan menjelaskan, Akseleran juga menargetkan sebanyak lebih dari 120 ribu pemberi pinjaman (lender) di akhir tahun 2019. Pada periode tahun sebelumnya, dia menerangkan, ada sebanyak 56 ribu pemberi pinjaman yang mendukung pembiayaan UKM di Akseleran.

“Rata-rata perbulannya, kami harapkan ada 10 ribu pemberi pinjaman di Akseleran. Saat ini, 90% pemberi pinjaman di Akseleran masih berasal dari retail atau individu, sisanya dari institusi yang berasal dari PT Indosurya Inti Finance, PT Globalindo Multi Finance, PT Andalan Finance Indonesia, dan Credit Saison,” tutur Ivan.

Pendanaan Seri A

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis Akseleran, Ivan pun menerangkan, pihaknya akan memperoleh dana segar. Setidaknya, hingga akhir Maret 2019 atau April 2019, Akseleran menargetkan dapat memperoleh total pendanaan Seri A senilai US$7,5 juta.

“Juli 2018 kami sudah closing Pra-Seri A senilai US$1,85 juta dan saat ini kami memasuki pendanaan Seri A senilai US$7,5 juta. Sekarang kami sudah mendapatkan US$2,5 juta yang berasal dari lokal maupun asing dan tinggal memperoleh US$5 juta lagi untuk memperoleh pendanaan Seri A,” ungkapnya.

Ivan menambahkan, sejauh ini sumber dana segar tersebut adalah kombinasi investor asing dan lokal, namun Akseleran masih tetap akan dikuasai oleh pemegang saham lokal.

                                                               Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas kerja kerasnya dalam program percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Kerja keras ini membuahkan hasil terlampauinya target penyerahan sertifikat untuk rakyat dari Presiden.

Hal tersebut diungkapkan Presiden saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, hari Rabu, 6 Februari 2019.

"Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta jajaran Badan Pertanahan Nasional dari pusat sampai ke daerah karena target-target yang kita berikan selalu terlampaui. Yang dulu-dulu 500 ribu (sertifikat), kemudian 5 juta lebih. Loncatannya itu 10 kali lipat, jangan keliru. Sebuah loncatan yang sangat tinggi sekali. Kemudian meloncat lagi menjadi 7 juta, menjadi 9 juta," ujar Presiden.

Target-target diberikan Presiden kepada seluruh kementerian agar persoalan yang ada menjadi terukur. Di Kementerian ATR/BPN, persoalannya adalah sertifikat tanah yang sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan, padahal rakyat membutuhkan sertifikat sebagai pengakuan hak atas tanah yang mereka miliki.

"Harusnya memang rakyat itu ngurusnya gampang, bisa ngurus sendiri, tidak pakai perantara, tidak pakai calo, kalau ada biaya, biayanya juga jelas, dan juga yang kita harapkan selesainya juga cepat, tidak harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun. Saya kira enggak musim lah sekarang seperti ini," tegasnya.

Presiden menambahkan, pada akhir 2014 lalu Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan kepadanya bahwa ada 126 juta bidang tanah di seluruh Tanah Air yang belum bersertifikat. Dari jumlah tersebut, baru 46 juta bidang tanah yang diselesaikan.

"Ya inilah tugas kita untuk menyelesaikan, harus kita kejar, harus kita rampungkan, dan apabila ada hambatan ya kita carikan solusinya," lanjutnya.

Melihat kinerja dan kerja keras Kementerian ATR/BPN ini, Presiden pun optimistis pada tahun 2025 semua sertifikat bisa diselesaikan di seluruh Tanah Air. Jika seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat, maka menurut Presiden sengketa lahan tidak akan ada lagi.

"Konflik pertanahan enggak akan ada lagi. Dan kita bisa melakukan lompatan-lompatan kemajuan, karena rakyat bisa menggunakan sertifikat aset mereka untuk menjadikan agunan, menjadikan jaminan, sehingga menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.


                                                             Reporter : Arianto

Read More

Rayakan Valentine’s Day di Sky Lounge Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi
Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center, hotel bintang 4 di bawah manajemen Archipelago International yang berlokasi di pusat kota Bekasi memberikan 3 paket penawaran makan malam romantis dalam rangka merayakan hari kasih sayang Valentine’s Day yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2019.

- Paket menarik yang ditawarkan adalah Set Menu lengkap dari Appetizer, Main Course hingga Dessert.

- Paket pertama adalah Romance Couple dengan harga Rp 898,000,- Nett/Couple, mendapatkan Chicken Lover untuk main course, pilihan minuman seperti Juices atau Mocktail, Decorationed Table with Stick of Red Rose Flower, Photo Frame, Note Book untuk area Indoor.

- Paket Sweet Love Couple dengan harga Rp 1,398,000,- Nett/Couple. Pilihan main course yaitu Chicken or Beef, Free House Wine for 2 Glasses, Decorationed Table with Stick of Red Rose Flower, Photo Frame, Note Book untuk area Indoor.

- Paket Lovely Couple dengan harga Rp 2,198,000,- Nett/Couple. Pilihan main course yaitu : Chicken, Beef or Fish, Free House Wine for 2 Glasses, Complimentary Superior Room for 1 night stay include breakfast for 2 persons, Staff Buttler during Dinner, Live Cooking, Decorationed Table with Stick of Red Rose Flower, Photo Frame, Note Book untuk Outdoor near Pool Area.

Promo makan malam romantis ini berlangsung untuk tanggal 13 – 14 Februari 2019 di Sky Resto and Lounge yang berada di lantai 16.

Sky Resto and Lounge menawarkan pilihan makanan berkualitas yang disiapkan oleh Chef handal dan  berpengalaman untuk berbagai pilihan manakana Tradisonal Indonesia, Asian dan Western. Panorama yang dihadirkan oleh Sky Resto and Lounge adalah langsung dapat melihat indahnya pemandangan kota Bekasi pada malam hari secara 360 derajat. Dengan susunan dekorasi meja yang disusun dan dihias romantis serta diiringi dengan lagu bertema kasih sayang oleh live music performance akan menciptakan makan malam pada Valentine semakin hangat yang tak terlupakan.

Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center pun berada di lokasi strategis di tengah Kota Bekasi serta tersambung langsung dengan pusat perbelanjaan Bekasi Cyber Park dan juga transportasi publik yang dapat memudahkan akses bagi para Tamu yang akan datang. Memiliki 1 Grand Ballroom dengan kapasitas hingga 1200 orang yang dapat mengakomodasi berbagai kegiatan, Aston Imperial Bekasi  Hotel & Conference Center juga dilengkapi dengan 169 kamar dengan type Superior, Deluxe, Premier dan Junior Suite serta memiliki fasilitas pendukung lain yaitu Imperial Coffee shop, Sky Resto and Lounge, Infinity Rooftop Swimming Pool, Gym dan 9 meeting room.

Rayakan indahnya Hari Valentine, hanya di Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center. Unduh aplikasi Archipelago Membership untuk mendapatkan harga spesial sepanjang tahun di seluruh properti Archipelago International di Indonesia dan Malaysia.

                                                                Reporter : Arianto

Read More

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss

Duta Nusantara Merdeka | Bern
​Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, hari Senin 04 Februari 2019, di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter.

Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Menteri Yasonna menyatakan bahwa perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). “Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya", ungkap Menkumham. Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini.

Duta Besar RI Bern Muliaman D. Hadad yang mendampingi Menkumham pada upacara  penandatanganan tersebut menyatakan bahwa perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerjasama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Selanjutnya, Dubes Muliaman juga menambahkan bahwa penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerjasama bilateral RI-Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Penandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, diantaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 dimana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery).

Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI (Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran), dan bagi Swiss adalah perjanjian MLA yang ke 14 dengan negara non-Eropa.


                                                             Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Hadiri Peringatan 72 Tahun HMI dan Syukuran Lafran Pane

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dinilai banyak melahirkan intelektual muda. Menurutnya, kader-kader HMI juga selalu menjunjung keislaman dan keindonesiaan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Peringatan 72 Tahun HMI dan Syukuran Lafran Pane sebagai Pahlawan Nasional. Acara tersebut digelar di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa (KAHMI) Akbar Tandjung, di Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, hari Selasa, 5 Februari 2019.

"Tadi Bang Akbar menyampaikan mengenai masalah keislaman dan keindonesiaan. Inilah yang sejak lama saya kagumi dari kader-kader HMI di mana pun berada. Selain menghasilkan intelektual-intelektual muda yang sangat banyak, mengenai keislaman keindonesiaan benar-benar selalu dijunjung kader HMI," ujar Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia dianugerahi Allah beranekaragam suku, agama, adat, tradisi, hingga bahasa yang harus dijaga persatuannya. Kekayaan itu menjadi salah satu aset besar bangsa Indonesia

"Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus memelihara, merawat, menjaga persatuan dan kerukunan. Karena aset besar bangsa ini adalah persatuan, persaudaraan, dan kerukunan," lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo diberi kain ulos oleh perwakilan keluarga pahlawan nasional Lafran Pane. Untuk diketahui, pendiri HMI 72 tahun yang lalu ini dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden pada 9 November 2017 lalu.

"Kandidat untuk ditetapkan jadi pahlawan nasional cukup banyak. Tapi beliau pahlawan nasional yang sangat layak kita berikan gelar kepada beliau," ungkapnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden pun mengucapkan selamat hari lahir untuk HMI. "Sekali lagi saya mengucapkan selamat harlah HMI ke 72 tahun," ucapnya.

                                                               Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Apresiasi Peran Penting Penyuluh Pertanian

Duta Nusantara Merdeka | Semarang
Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan ribuan penyuluh pertanian yang berkumpul di GOR Jatidiri, Karangrejo, Kota Semarang, hari Minggu, 3 Februari 2019.

Keberadaan para penyuluh pertanian tersebut, menurut Presiden, sangat penting untuk membantu para petani meningkatkan hasil pertanian. Dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 misalnya, produktivitas komoditas jagung meningkat yang ditandai dengan penurunan angka impor jagung dari 3,6 juta ton menjadi hanya 180 ribu ton saja.

"Saya lihat angkanya (2014) 3,6 juta ton. Tahun kemarin impor jagung kita 180.000 ton. Artinya kita sudah mengurangi hampir 3,4 juta ton impor jagung dari luar negeri. Itu keberhasilan bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam memperbaiki produksi," ujarnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah dan seluruh elemen terkait lainnya masih memiliki banyak pekerjaan di bidang pertanian. Persoalan pola tanam merupakan salah satu hal yang harus diberikan perhatian lebih.

"Produksi melimpah tapi tidak diatur tata waktunya yang terjadi adalah harga yang anjlok. Hati-hati. Pengaturan-pengaturan seperti itu perlu dilakukan," ujar Presiden.

Persoalan seperti itu misalnya terjadi pada komoditas cabai yang beberapa kali mengalami suplai berlebihan. Akibatnya, harga cabai beranjak naik.

"Komunikasi di antara kita di seluruh Tanah Air ini perlu. Jangan sampai produksi melimpah harga jatuh sehingga petani dirugikan," tuturnya.

Salah satu solusi yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah ialah mendorong industri pertanian untuk melakukan hilirisasi produk-produk pertanian. Melalui hilirisasi, para pelaku agrobisnis akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para petani itu sendiri.

"Hilirisasi produk-produk pertanian ini memang harus dan inilah yang sedang kita siapkan," tutup Kepala Negara.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.


                                                            Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Menyatakan Sri Mulyani Masuk Sebagai Menteri Terbaik Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Semarang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan seorang menteri yang banyak mendapat penghargaan dari dunia internasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan jurnalis tentang puisi Sri Mulyani yang menjawab sebutan menteri pencetak utang.

“Dunia juga tahu, Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai menteri terbaik dunia, banyak penghargaan dari internasional,” ujar Presiden di GOR Jatidiri, Kota Semarang, hari Minggu, 3 Februari 2019.

Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan bahwa banyak yang menghargai dan menghormati kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Kalau ada yang menyampaikan seperti itu (menteri pencetak utang), ya mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro,” tutup Kepala Negara.


                                                            Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya
Program Dana Desa yang telah digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 telah menunjukkan hasilnya. Selain infrastruktur desa yang semakin baik, Dana Desa juga berhasil meningkatkan pendapatan per kapita di desa.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur. Acara ini dihelat di DBL Arena, Kota Surabaya, hari Sabtu, 2 Februari 2019.

_"Income_ per kapita di desa betul-betul naik karena dana desa ini. Infrastruktur-infrastruktur di desa juga kelihatan meloncatnya karena Dana Desa ini. Orang boleh banyak berbicara mengenai jalan tol, jalan yang besar, Surabaya sampai ke Jakarta sudah dibuka, bisa lebih cepat, pelabuhan besar dan _airport_ telah dibangun. Tetapi sebetulnya saya paling senang kalau infrastruktur di desa-desa itu siap semua," ujar Presiden.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki 74 ribu desa, sehingga dana yang digelontorkan pemerintah untuk desa pun tidak sedikit. Di seluruh Tanah Air, tahun 2015 pemerintah menggelontorkan Rp20,7 triliun, tahun 2016 Rp47 triliun, tahun 2017 Rp60 triliun, tahun 2018 Rp60 triliun, dan tahun 2019 Rp70 triliun.

"Artinya sampai akhir tahun ini Rp257 triliun uang yang kita gelontorkan ke desa-desa di seluruh Tanah Air. Sampai akhir 2018 berarti Rp187 triliun. Kalau sampai akhir 2019 Rp257 triliun. Uang yang sangat besar. Ini harus dikelola dengan akuntabilitas pertanggungjawaban yang baik," tutur Presiden.

Berdasarkan survei yang ada, Presiden mengaku senang dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap dana desa yang mencapai di atas 85 persen. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat dan merasakan langsung dampak dari Dana Desa ini.

"Ini memang baru tahapan empat tahun pertama. Masih banyak pekerjaan di desa yang harus kita kerjakan lagi," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Presiden berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran Dana Desa ini setiap tahunnya. Karena menurutnya, pembangunan di desa di seluruh Tanah Air, merupakan fondasi dasar bagi kemajuan bangsa.

"Karena ini adalah fondasi, syarat, bagi kemajuan bangsa ini. _Basic_-nya adalah di desa," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.


                                                             Reporter : Arianto

Read More

PVRA Akan Membuat Debut Internasional Pertama Di London Fashion Scout 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Didukung oleh Tokopedia sebagai mitra acara, koleksi kapsul khusus, akan ditampilkan tanggal 16 Februari 2019 di London Fashion Scout 2019. Fashion Scout dibentuk untuk membawa desainer internasional terpilih untuk tampil di London Fashion Week - acara mode paling bergengsi di kota itu.

Koleksi ini terinspirasi oleh kekayaan budaya kostum tradisional Indonesia, dan filosofi indah di baliknya. Di pernikahan tradisional Sumatera, para wanita harus mengenakan hiasan rambut tradisional yang dikenal sebagai Sunting atau Kembang Goyang (juga dikenal sebagai The Trembling Flower). Hiasan ini dapat mencapai berat hingga 5 kilogram, tetapi harus dikenakan dengan indah selama berjam-jam selama upacara.

Meskipun terdengar sulit untuk dilakukan, sebuah filosofi yang indah berdiri di belakangnya. Itu diyakini sebagai representasi dari banyak dan tanggung jawab keras yang datang untuk seorang Wanita setelah menikah, namun semuanya harus dilakukan dengan anggun. Koleksi ini adalah tentang para wanita ini, dan bagaimana kami percaya bahwa: Ya, kami wanita dapat benar-benar melakukan semuanya, dengan indah.

Detail lapisan tali yang tumpang tindih diterapkan di seluruh desain, mewakili banyak tanggung jawab tersebut. Sepatu mulai dari runcing siluet ke sandal bertali, dari flat klasik kami hingga tumit yang diblokir 7 sentimeter - semuanya dibungkus dengan kulit asli pilihan kami. Rona netral hangat dicampur dengan warna-warna karang kemerahan lembut. Beadwork tiga dimensi buatan tangan khas kami, terinspirasi oleh desain bunga emas yang indah dari Sunting. Ini mewakili keindahan, rahmat, yang datang dalam setiap langkah kecil wanita ajaib ini.

Berusaha keras, namun selalu tampak cantik-bertemu, The Trembling Flower.


                                                                Reporter : Arianto

Read More