Ke Qatar, Erick Jajaki Sejumlah Kerjasama Investasi Qatar dengan BUMN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri BUMN Erick Thohir melanjutkan lawatan kerjanya ke Qatar, Ahad (7/11). Dalam lawatan itu, Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Sheikh Faishal Bin Thani Al Thani, Chief of Asia-Pacific & Africa Investments di Qatar Investment Authority (QIA). Lembaga investasi terbesar dunia yang dimiliki negara Qatar dan juga otoritas yang memiliki saham klub sepak bola Paris Saint Germain (PSG) itu menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. 

Kepada Erick, QIA mengaku terkesan dengan potensi dan perkembangan bisnis di Indonesia. Ini terutama potensi di bidang pariwisata, energi, dan lain-lain, "Syukur Alhamdulillah pertemuan tadi menghasilkan sejumlah poin-poin penting, yang salah satunya minat QIA (Qatar Investment Authority) berinvestasi di bidang pariwisata, energi, dan lain-lain" ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Ahad (7/11). 

Menurut Erick, Qatar sangat terkesan dengan pembangunan yang terus dilakukan Indonesia selama beberapa tahun terakhir di bawah kepempinan Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan potensi sumber daya, baik alam maupun manusia, yang dimiliki Indonesia, para investor percaya untuk berinvestasi. Kepercayaan itu, kata Erick, menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki segala prasyarat untuk terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitatas perekonomian. "Ini menandakan betapa besarnya potensi Indonesia di mata dunia. Tentu kerja sama bisnis yang dibangun dengan prinsip saling percaya dan menghormati. Tentu pula dengan prinsip utama kerja sama yang tak sekadar dihitung dari sisi finansial, tapi dampaknya bagi pembangunan manusia," kata Erick. 

Dalam lawatannya ke Qatar, Erick juga menyempatkan diri bertemu dengan Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammad Al Attiyah. Pertemuan ini melanjutkan pertemuan awal yang dirajut Menhan Prabowo Subianto.  "Pertemuan dengan Menteri Pertahanan Qatar, Dr. Khalid bin Mohammad Al Attiyah, sebagai follow up kerjasama antara Pindad dengan Barzan Holding Qatar, yang telah dirajut oleh Menteri Pertahanan RI, Bapak Prabowo" ujar Erick. 

Pertemuan kedua Menteri ini menghasilkan komitmen bersama untuk memajukan industri Pertahanan Indonesia. “Alhamdulillah, dalam pertemuan ini Barzan menyatakan komitmennya untuk bekerjasama dengan Pindad untuk memajukan industri pertahanan Indonesia. Barzan menyatakan bahwa kerjasama ini nantinya bukan hanya bisnis, namun juga mencakup alih teknologi dan pengembangan SDM Pindad agar dapat bersaing dalam rantai nilai global” kata Erick

Asal tahu saja, Lawatan ke Qatar menjadi lanjutan dari safari Erick ke sejumlah negara. Sebelumnya Erick mendampingi presiden dalam forum G20 di Roma. Di susul dengan pertemuan di Glasgow Skotlandia untuk menghadiri COP26. Lawatan berlanjut ke Uni Emirat Arab untuk menghadiri pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan UEA. (Arianto)

Read More

AMH 2021, Menkominfo Dorong Humas Ciptakan Konten Kreatif Berbasis Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong optimalisasi peran kehumasan dan komunikasi publik dalam mendiseminasi informasi kepada masyarakat. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan peran media kehumasan sangat penting dalam menciptakan konten-konten kreatif agar bisa menjangkau semua masyarakat di semua generasi, baik Generasi Baby Boomers, Generasi Milenial, Generasi Z hingga Post Generasi Z.

“Kita tidak bisa lagi hanya membuat rubrik di media cetak konvensional, namun juga menciptakan konten kreatif berbasis digital seperti video, infografis, podcast hingga virtual reality di kanal komunikasi publik baik media mainstream, media sosial, hingga media online,” ujarnya dalam Acara Malam Anugerah Media Kehumasan 2021 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (04/11/2021).

Menurut Menteri Johnny pelaksanaan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah harus menerapkan inovasi. “Agar konten-konten yang dirilis dapat menjangkau cakupan masyarakat yang lebih luas dengan demografi yang lebih beragam,” paparnya.

Menkominfo menjelaskan inovasi berbasis digital diperlukan seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat di ruang digital terutama generasi milenial dan generasi Z. Menurut Menteri Johnny, sejak pandemi Covid-19, sebanyak 50% generasi milenial dan generasi Z menghabiskan waktu lebih banyak di YouTube, 47% di Facebook, dan 34% di Instagram. Menurutnya, tren komunikasi media digital ini diperkirakan akan terus meningkat bahkan setelah pandemi mereda.  

“Dengan semakin beragamnya kelompok sasaran yang berpartisipasi di ruang digital, semakin besar juga ruang kreativitas bagi humas dalam berkarya,” tuturnya. 

Menkominfo mengharapkan ajang Anugerah Media Humas tahun 2021 dapat menjadi wadah untuk berkompetisi secara positif di antara insan Humas.

“Saya ucapkan selamat bagi para pemenang pada Anugerah Media Humas tahun 2021 malam ini. Terus semangat untuk para nominator dan instansi humas pemerintah dalam menciptakan karya-karya kreatif Pranata Humas. Mari terus manfaatkan kemajuan teknologi digital dalam praktik kehumasan menuju Indonesia makin digital semakin maju,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, komunikasi publik dan kehumasan pemerintah merupakan instrumen-instrumen vital untuk mendiseminasikan informasi kebijakan serta program-program pemerintah dalam menangani Covid-19 secara cepat juga secara efektif.

“Jika kita menilik perjalanan penanganan pandemi Covid-19 di negeri kita, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Humas adalah kinerja yang dituntut untuk terus adaptif dan responsif terhadap perkembangan yang ada,” jelasnya.

Sebagai orkestrator komunikasi publik dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Menkominfo menilai berbagai capaian komunikasi publik selama ini, tidak terlepas dari kerjasama pentahelix yang dibangun, termasuk media kehumasan pemerintah. 

“Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Insan Humas pemerintah baik dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD hingga Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Meski demikian, Menteri Johnny mengingatkan, di era disrupsi Informasi saat ini, data dan informasi yang faktual menjadi semakin esensial untuk menjaga kepercayaan publik dalam upaya komunikasi publik dan kehumasan pemerintah. Merujuk pada pesan Presiden Joko Widodo, Menkominfo menegaskan arti penting wise journalism bagi para jurnalis dalam mewartakan kabar-kabar terkini, terlebih yang berkaitan dengan Covid-19.

“Hal yang sama juga dapat kita terapkan terhadap upaya komunikasi publik dan kehumasan kita agar tidak hanya sebatas mengungkapkan fakta tetapi juga senantiasa memperhitungkan dampak serta membangun humanisme dari informasi yang dipublikasikan,” tandasnya.

Pemenang AMH 2021

Kompetisi Anugerah Media Humas 2021 terdiri dari 4 kategori yang meliputi; Kategori Siaran Pers (Media Online), Kategori Media Sosial, Kategori Website, dan Kategori Komunikasi Publik.

Kompetisi tersebut melibatkan Humas kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil penilaian para juri, terdapat tiga pemenang dalam setiap kategori. 

Kategori Siaran Pers (Media Online) untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I Kementerian PUPR, Terbaik II Kemenko Bidang Perekonomian dan Terbaik III Kementerian Ketenagakerjaan. 

Kategori Siaran Pers untuk Kelompok Pemerintah Provinsi; Terbaik I Pemprov DKI Jakarta, Terbaik II Pemprov Jawa Barat, Terbaik III Pemprov NTB. Selanjutnya Kategori Siaran Pers untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkot Kediri, Terbaik II Pemkab Garut dan Terbaik III Pemkab Bogor. 

Kategori Media Sosial untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I Sekretariat Kabinet, Terbaik II Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Terbaik III Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Pemenang kategori Media Sosial untuk Kelompok Pemerintah Provinsi yakni; Terbaik I Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Terbaik II Pemprov DKI Jakarta dan Terbaik III Pemprov Maluku. Selanjutnya pemenang kategori media sosial untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkab Gunungkidul, Terbaik II Pemkot Tangerang dan Terbaik III Pemda Kabupaten Gowa. 

Kategori Website untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Terbaik II Badan Pusat Statistik, Terbaik III Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

Kategori Website untuk Kelompok Pemerintah Provinsi yakni; Terbaik I Pemprov DKI Jakarta, Terbaik II Pemprov Jawa Barat, Terbaik III Pemprov Bali. Selanjutnya kategori website untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkot Malang, Terbaik II Pemkot Surabaya, Terbaik III Pemkab Gunungkidul.

Kategori Komunikasi Publik untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I PT Pertamina, Terbaik II Kementerian Keuangan, Terbaik III Kementerian Pertanian. 

Kategori Komunikasi Publik untuk Kelompok Pemerintah Provinsi yakni; Terbaik I Pemprov DKI Jakarta, Terbaik II Pemprov Jawa Barat, Terbaik III Pemprov Nusa Tenggara Timur.

Kategori Komunikasi Publik untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkot Surabaya, Terbaik II Pemkot Tangerang, Terbaik III Pemkab Sumbawa Barat. 

Penilaian setiap kategori dilakukan beberapa juri yang kompeten, antara laihn Juri Komunikasi Publik, Emilia Bassar; Juri Siaran Pers, Alfito Deannova; Juri Media Sosial, Wicaksono; dan Juri Website, Metta Dharmasaputra.

Acara itu juga dihadiri Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong; Asisten III Administarsi Umum Setda Provinsi Bali, Dewa Putu Sunartha. Hadir pula undangan dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, PTN dan perwakilan nominator dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. (Tha/Lak)

Read More

Wisata Sejarah, Wapres Kunjungi Tugu MacAthur

Duta Nusantara Merdeka | Jayapura 

Tugu MacArthur yang terletak di atas Gunung Ifar dan berjarak sekitar 15 menit dari Bandara Sentani atau 1 jam dari Kota Jayapura jika ditempuh dengan kendaraan mobil  menarik perhatian Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin.

Menggunakan batik warna coklat senada, Wapres dan Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin mengunjungi tugu MacArthur dipandu oleh Ondoafi  (Pimpinan Adat) Pendeta Abihud Yakadewa. Tugu MacArthur  berbentuk segi lima bercat warna kuning dan hitam, serta terdapat tulisan sejarah tugu tersebut. 

Di pagi yang cerah itu, Pdt. Abihud menjelaskan dengan rinci bahwa Tugu MacArthur   didirikan oleh pasukan sekutu di bawah komando Jenderal MacArthur saat perang melawan fasisme Jepang pada Perang Dunia II. 

"Jenderal Douglas MacArthur adalah seorang jenderal bintang 5 yang meninggal dunia pada 5 April 1964 dalam usia 84 tahun," jelasnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu sebelumnya, saat memberikan pidato perpisahan di Kongres Amerika Seriat, MacArthur mengucapkan ungkapan terkenal, yakni _"Old soldiers never die, they just fade away"_ atau berarti "Prajurit tua tidak akan pernah meninggal, dia hanya berangsur menghilang".

Usai mendapat penjelasan tentang sejarah MacArthur, Wapres dan Ibu Wury duduk santai di kursi yang menghadap panorama Danau Sentani dari Puncak Gunung Ifar. Sesekali Wapres menggunakan teropong untuk melihat keseluruhan panorama dari kejauhan. 

Usai menikmati panorama Sentani, Wapres dan Ibu beranjak ke Bandara Sentani untuk kembali ke Jakarta. (Lak/Tha)

Read More

Anggota KPU dan Bawaslu Bukan Sekadar Penyelenggara Pemilu, Melainkan Juga Penyelenggara Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bahtiar menyampaikan, calon anggota KPU dan Bawaslu bukan sekadar penyelenggara Pemilu, melainkan juga penyelenggara negara. Hal tersebut disampaikannya dalam webinar bertajuk “Sosialisasi Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan Tahun 2022-2027”, Jumat (5/11/2021).

Bahtiar mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya berkecimpung selama kurang lebih 20 tahun menjadi mitra KPU-Bawaslu, saat seorang penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) menempatkan dirinya sebagai penyelenggara negara, maka levelnya akan meningkat. Untuk itu, ketika penyelenggara Pemilu telah terpilih, harus tertanam betul dalam dirinya bahwa dia memiliki peran sebagai penyelenggara negara.

“Jadi kualitasnya sebagai negarawan juga harus ada. Jadi bukan hanya orang yang memahami pemilihan,” kata Bahtiar yang notabene Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.

Selain itu, penyelenggara Pemilu juga harus independen. Menurut Bahtiar, independen bukan berarti sendiri, tetapi harus mampu bersenyawa dengan sistem hidup bernegara yang lainnya atau dengan kondisi objektif negara.

“Penyelenggara negara itu kebenarannya tidak tunggal. Dia harus mampu memahami situasi kenegaraan, hukum-hukum kenegaraan yang lainnya, kekuasaan negara yang lain, dan harus bisa bekerja sama,” ungkapnya pada acara yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pol & PUM Kemendagri itu.

Dalam kesempatan itu, Bahtiar pun menegaskan, Timsel membuka kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berinteraksi langsung dengan Timsel. Hal-hal yang kurang lengkap dalam pengumuman bisa ditanyakan langsung kepada Timsel, sehingga masyarakat yang ingin mendaftar dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnya.

Langkah itu, kata Bahtiar, juga sebagai upaya agar sistem demokrasi dan kualitas penyelenggaraan Pemilu semakin baik dari hari ke hari, karena digawangi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi yang juga semakin baik. “Dengan demikian, mudah-mudahan proses ini benar-benar bisa menghasilkan kebaikan dan ada kemajuan dalam rekrutmen,” harapnya. (Lak/Tha)

Read More

Buka Pekan Paralimpik Nasional 2021, Wapres Kembali ke Papua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pagi ini kembali bertolak ke Papua untuk meresmikan Pembukaan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2021 di Stadion Mandala, Jayapura, Jum’at (05/11/2021).

Menggunakan Pesawat Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta lepas landas menuju Papua pada pukul 06.00 WIB atau 07.00 WITA.

Sebelum tiba di Papua, pesawat yang ditumpangi Wapres transit terlebih dahulu di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar untuk pengisian bahan bakar selama sekitar empat puluh lima menit.

Di sini, Wapres dan rombongan disambut oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Usai pengisian bahan bakar, Wapres dan rombongan kembali melanjutkan penerbangan menuju Papua pada pukul 10.05 WITA atau 11.05 WIT.

Setelah menempuh penerbangan total kurang lebih lima jam lima puluh lima menit, Wapres dan rombongan diperkirakan tiba di Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura pada pukul 14.40 WIT.

Di Bandara Sentani, Wapres dan rombongan akan disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun beserta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan menyambut di pintu masuk _holding room_ bandara.

Kemudian, Wapres dan rombongan menuju Swiss-Belhotel di Jl. Pasifik Permai, Jayapura dengan berkendaraan mobil untuk bersiap meresmikan pembukaan Peparnas XVI Tahun 2021 di Stadion Mandala yang dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIT.

Keesokan harinya, sebelum kembali ke Jakarta, Wapres diagendakan meninjau Situs Tugu Mac Arthur terlebih dahulu.

Selain Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, turut serta dalam rombongan pesawat Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Arif Rahman, serta Tim Ahli Wapres M. Fadil Hasan dan Farhat Brachma. (Lak/Tha)

Read More

Wapres Minta Mensos Laporkan Perkembangan Penanganan Banjir di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Usai melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, terkait Banjir Bandang yang melanda wilayahnya, di malam yang sama  Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin juga berkomunikasi dengan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, untuk meminta laporan terkait bencana banjir yang terjadi di Indonesia.

Dalam percakapan tersebut, Wapres meminta Risma untuk sigap menangani banjir di Kota Batu, Jawa Timur dan Melawi, Kalimantan Barat.

“Tolong lokasi banjir untuk dapat ditangani dan terus dipantau,” tegas Wapres di kediaman resminya, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Risma pun menyatakan kesiapannya untuk menangani bencana yang terjadi dan akan melaporkan kondisi terkini apabila sudah mendapatkan perkembangan hasil dari lokasi banjir. 

Selain banjir bandang di Kota Batu, pada kesempatan ini Risma juga melaporkan mengenai perkembangan penanganan bencana banjir di Jalan Sintang-Melawi, Kalimantan Barat yang terjadi pada Kamis (21/10/2021).

Ia melaporkan bahwa Kementerian Sosial telah mempersiapkan lumbung padi di Melawi untuk mengantisipasi ramalan potensi curah hujan tinggi dari BMKG. Dimana, diperkirakan intensitas hujan yang tinggi akan mencapai titik puncaknya pada Januari hingga Februari 2022.

“Ramalan BMKG itu kan parahnya [hujan] justru Januari sampai Februari Bapak. Sekarang ini kami siapkan lumbung padi sehingga nanti kalau ada banjir, jalannya putus, mereka masih bisa survive dengan lumbung,” pungkas Risma. (Lak/Tha)

Read More

Disdukcapil Kabupaten Bogor Masuk 50 Daerah Terendah Cakupan Akta Kelahiran, Dirjen Zudan Turun Tangan

Duta Nusantara Merdeka | Bogor Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh langsung turun tangan membentuk tim percepatan cakupan Akta Kelahiran di Kabupaten Bogor. 

Hal itu dilakukannya untuk merespons secara cepat dan solutif terhadap problem lambatnya penuntasan target kinerja penerbitan Akta Kelahiran yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor. 

Bahkan, kata Zudan, Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor masuk dalam kategori 50 daerah dengan cakupan penerbitan Akta Kelahiran terendah di Indonesia. 

“Sebagai Dirjen Dukcapil di mana kantor dan tempat tinggal saya dekat dengan Kabupaten Bogor, saya harus menggenjot lebih keras lagi kinerja Disdukcapil Kabupaten Bogor. Semestinya Kadis Dukcapil Bogor bisa lebih optimal lagi bekerjanya dan memperbaiki manajemen kerja. Karena dengan jumlah penduduk kabupaten terbesar di Indonesia dengan 5,2 Juta penduduk, perlu ikhtiar khusus," ungkap Zudan di Kantor Dinas Dukcapil Bogor, Kamis (04/11/2021). 

Itulah kenapa Zudan datang untuk kesekian kalinya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor yang dirasa belum juga membaik. 

“Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Bogor hingga Oktober 2021 saja hanya di kisaran 80-81 persen. Masih jauh dari target nasional yang sebesar 95 persen,” kata Zudan. 

Karena itu, Zudan hadir di tengah-tengah aparatur Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor untuk memberikan instruksi strategi percepatan cakupan Akta Kelahiran menuju 95 persen. 

“Saya perintahkan agar dibentuk tim yang akan segera turun ke tiap-tiap sekolah, ke SD, SMP, SMA, dan sederajat,” perintah Zudan.

Dengan turun ke sekolah-sekolah, Zudan optimistis target penerbitan Akta Kelahiran 95 persen dapat segera diselesaikan. (Lak/Tha)

Read More

Rayakan 50 Tahun di Indonesia, Nestlé Perkuat Kemitraan untuk Perkebunan Kopi Berkelanjutan

Duta Nusantara Merdeka | Tanggamus Nestlé Indonesia bersama dengan Gubernur Provinsi Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi dan Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE., MM berkunjung ke Edu Farm Nestlé di Tanggamus, Lampung pada Kamis (04/21) untuk merayakan 50 tahun Nestlé di Indonesia bersama para komunitas petani kopi di Lampung. Dalam rangka perayaan ini, Nestlé memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para petani kopi yang telah bermitra dan menghadirkan bahan baku setempat berkualitas untuk memenuhi kebutuhan produksi Nestlé di Indonesia dan global. 

Sejak 1994, Nestlé telah bermitra dengan petani kopi lokal di Lampung untuk mendukung produksi kopi yang bertanggung jawab dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta petani kopi di masa depan. Kemitraan ini diwujudkan melalui tim AgriService, di mana Nestlé Indonesia memberikan pendampingan dan pelatihan, sejalan dengan misi jangka panjang Nestlé untuk mendukung dan mempercepat transisi ke pangan regeneratif, yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan lingkungan untuk generasi mendatang. 

Saat ini, tim AgriService Nestlé telah bekerja sama dengan 20.000 petani kopi di Tanggamus dan Lampung Barat, dengan memberikan pelatihan tentang praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan produktivitas dan meningkatkan kualitas biji kopi. Tim AgriService Nestlé juga mendistribusikan bibit kopi unggul yang tahan penyakit, sebagai bagian dari penerapan program global NESCAFÉ Plan, yang diluncurkan di Indonesia pada 2010.

Ir. H. Arinal Djunaidi, Gubernur Provinsi Lampung yang turut hadir di acara ini, memberikan apresiasinya kepada Nestlé Indonesia atas kemitraan yang telah terjalin antara Nestlé Indonesia dengan komunitas petani kopi di Lampung, di mana hal ini juga sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mendorong penggunaan bahan dan produk yang dihasilkan oleh produsen setempat.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung kerja sama antara Nestlé Indonesia dan para petani kopi di Lampung agar petani kopi lokal tetap semangat untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas biji kopi di Lampung, yang pada akhirnya bisa masuk ke pasar global. Saya percaya seluruh rangkaian kerja sama yang telah terjalin dapat terus mendukung dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia, dan secara khusus di Provinsi Lampung.” tutur Ir. H. Arinal Djunaidi. 

Begitu juga, Tim AgriService Nestlé juga mendorong petani untuk menjaga lingkungan, melalui penanaman 1 juta pohon di sekitar perkebunan kopi di Lampung, serta menerapkan metode tumpang sari, pertanian terpadu dan konservasi daerah aliran sungai, sebagai model praktik pertanian regeneratif untuk mencapai target Net Zero Nestlé.

Bermitra dengan GIZ, Nestlé memberikan pendampingan kepada para petani kopi untuk belajar mengelola kebun kopinya sebagai suatu bisnis dan melakukan perkebunan kopi tumpang sari guna membantu petani meningkatkan pendapatannya. Sebanyak 55 kebun percontohan milik petani telah berhasil dibangun bersama para petani dan memberikan hasil yang menggembirakan. 

Dalam kesempatan yang sama, Hj. Dewi Handajani, SE., MM, Bupati Tanggamus, menyampaikan apresiasinya kepada Nestlé yang telah memberikan pendampingan dan pelatihan guna mengelola kebun kopi yang berkelanjutan kepada komunitas petani di Tanggamus.

Selain meningkatkan produktivitas, kata Dewi, menjaga lingkungan dan menerapkan perkebunan berkelanjutan merupakan sebuah prioritas yang harus dilakukan oleh para petani agar bisa terus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kemitraan yang telah dibentuk oleh Nestlé selama kurang lebih 27 tahun bersama para petani kopi di Lampung khususnya di Tanggamus.

Sementara itu, Jean-Luc DeVuyst, Technical Director Nestlé Indonesia menyampaikan, selama 50 tahun, kami selalu berpegang teguh pada komitmen kami untuk berinvestasi di Indonesia, dengan fokus untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menggunakan sebanyak mungkin bahan baku setempat, termasuk biji kopi, dan menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas dan bergizi yang aman dan lezat bagi konsumen, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia.

“Hingga saat ini, kami melakukan pembelian bahan baku biji kopi sebanyak lebih dari 50.000 ton per tahun atau setara dengan USD 80 juta per tahun. Kemitraan ini merupakan wujud nyata keyakinan kami bahwa untuk mencapai sukses jangka panjang, masyarakat sekitar di mana kami beroperasi juga harus sejahtera. Oleh karena itu, kami ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra petani kopi di Lampung,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Temui Wapres, KSP Laporkan Gagasan Terkait Penyejahteraan Masyarakat Papua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 60 menit ini, selain memberikan laporan rutinnya, Moeldoko juga memberikan gagasan-gagasan terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Menanggapi hal tersebut, Wapres pun menyambut baik ide yang diberikan.

“Banyak sekali ide-ide dan langkah-langkah bagaimana proses menyejahterakan masyarakat Papua datang dari Bapak Moeldoko,”  tutur Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, saat memberikan keterangan persnya terkait pertemuan Wapres dengan KSP.

“Bapak Wakil Presiden menerima dengan baik berbagai gagasan itu dan diharapkan akan ditindaklanjuti,” lanjutnya.

Masduki juga menyampaikan, selanjutnya Wapres meminta agar gagasan yang diutarakan dalam pertemuan hari ini untuk ditindaklanjuti. Sehingga, hasil nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.

“Jadi pertemuan dengan Bapak Moeldoko mengenai masalah bagaimana menyejahterakan masyarakat Papua itu akan ada tindak lanjut yang akan dilakukan koordinasinya oleh Kepala Sekretariat Wapres bersama KSP,” pungkas Masduki.

Sebagaimana diketahui, Senin lalu (1/11/2021) Wapres telah memimpin Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, serta Kepala Badan Intelijen Negara terkait akselerasi pembangunan kesejahteraan Papua. Dalam rapat tersebut Wapres memberikan arahan kepada jajaran terkait untuk fokus mewujudkan Papua yang sejahtera dan Aman. Pertemuan dengan KSP kali ini juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan di Papua. (Arianto)

Read More

Optimalkan Peran Cendekiawan Buddhis dalam Menghasilkan Gagasan yang Konstruktif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Untuk membangun Indonesia yang maju dan sejahtera, diperlukan peran serta para cendekiawan melalui gagasan-gagasannya yang konstruktif  dan didasarkan pada pemahaman keagamaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima audiensi dari Pengurus Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres di Jl.Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, (3/11/2021).

“Harapan saya KCBI ini diperankan lah secara optimal, dan harus menghasilkan gagasan-gagasan yang segar konstruktif, sebagai bangsa yang majemuk, sebagai bangsa yang ingin maju dengan tantangan yang dihadapi, kita ingin mengakselerasi supaya kita tidak lagi menjadi middle income country, kita ingin menjadi high income country, ini tentu harus ada terobosan-terobosan,” ungkapnya.

“Di Islam ada ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), di buddhis ada KCBI, nah ini negara memang memerlukan peran itu, peran untuk membangun kesejahteraan tentu khususnya bagi umat buddhis sendiri dan juga untuk bangsa Indonesia dan sumbangan pikiran dan konsep-konsep pikiran dari berbagai kelompok cendekiawan,” tambahnya.

Selain itu, Wapres menuturkan bahwa peran para cendikiawan juga diperlukan dalam menjaga kerukunan beragama agar tidak ada konflik keagamaan dalam negeri.

“Kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, kita bisa mengawal bersama-sama, karena itu saya katakan, peran daripada majelis-majelis agama dan secara khusus peran dari kelompok cendekiawan dari kalangan majelis-majelis agama itu menjadi sangat diperlukan keberadaannya,” tuturnya.

“Jangan sampai ada sekecil apapun bisa mengganggu kerukunan ini. Nah tugas intelektual cendekiawan menjadi penting dalam rangka merumuskan semua aspek itu,” pintanya.

Menanggapi permohonan Pengurus KCBI, Wapres akan menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) KCBI, sepanjang waktunya tidak bersamaan dengan kegiatan kenegaraan yang harus dihadiri.

“Mudah-mudahan saya kalau tidak ada acara yang saya tidak bisa meninggalkan, Insya Allah saya akan membuka acara Musyawarah Nasional KCBI ini,” ucapnya.

Menutup arahannya, Wapres berharap agar Munas tersebut dapat melahirkan keputusan-keputusan untuk mendukung kemajuan Indonesia dan Sejahtera.

“Saya doakan mudah-mudahan Musyawarah Nasionalnya bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan nanti putusan-putusan baik dalam menyangkut kerukunan, menyangkut masalah penyiapan SDM, maupun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk kita menuju Indonesia Maju dan Indonesia Sejahtera,” harapnya.

Wapres juga memberikan apresiasi terhadap terbentuknya kembali KCBI yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pemberdayaan ekonomi nasional khususnya UMKM.

“Saya yakin nanti banyak pikiran-pikiran yang bagus yang bisa merespons pertumbuhan, perkembangan ekonomi nasional kita terutama pemberdayaan ekonomi kecil UMKM itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum WALUBI S. Hartati T. Murdaya berharap Wapres dapat menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) KCBI yang akan diselenggarakan di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 November 2021. Hartati menjelaskan kegiatan Munas tersebut bertujuan untuk bersama-sama menghadapi tantangan, membantu pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dengan cara membangun satu sistem untuk membantu para pengusaha buddhis.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden membuat mereka semakin bangga, dan membuat saya semakin mudah untuk mengajak, merapatkan barisan,” harapnya.

Sebagai informasi, Musyawarah Nasional KCBI akan digelar untuk menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta mengesahkan Ketua Umum Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia Periode 2021-2024.

Hadir pula dalam audiensi tersebut, Murdaya Widyawimarta Po,  Penasehat Munas KCBI Karuna Murdaya, Ketua Panitia Munas KCBI B. Dhammavuddho, Wakil Ketua Panitia Munas KCBI Eric Fernardo, serta Pengurus KCBI Rudy Sumanto, Jandi Mukianto, Budiharto Hasbun, Walubi Yandi, Romo Asun, Esther Setiawati, dan Budiharto Hasbun.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto. (Arianto)

Read More

La Moringa Indonesia Hadir di Gebyar Karya Pertiwi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

La Moringa Indonesia, salah satu UMKM dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kehormatan untuk menyajikan makanan dan minuman dari bahan kelor di Gebyar Karya Pertiwi Tahun 2021 serta Peresmian Museum & Galeri Dharma Pertiwi pada Senin (01/11) di Museum Satria Mandala Jakarta.

"Kami dari La Moringa Indonesia sangat mengapresiasi Bapak Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. dan Ibu Nanny Hadi Tjahjanto lakukan beserta ibu-ibu dari Dharma Pertiwi, dimana kami dipercaya menyajikan makanan dan minuman, semuanya dari Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata CEO dan CMO La Moringa Indonesia, dr. Andree Hatanto kepada awak media di Jakarta.

Selain itu, kata Andree, Sebuah kebanggaan menjadi bagian dalam acara yang sangat luar biasa hari ini, Gebyar Karya Pertiwi serta Peresmian Museum & Galeri Dharma Pertiwi.

Karena kami ingin mendorong setiap Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM) di manapun berada untuk tetap sinergi, inovatif, inklusif dan kolaborasi untuk membangun ekonomi Indonesia.

Menurut Andree, La Moringa Indonesia didirikan, karena ingin mengangkat produk kelor yang selama ini dipandang sebelah mata menjadi produk dengan brand yang lebih bernilai dan berharga.

Asal tahu saja, semua produk yang ada di La Moringa Indonesia   berbahan daun kelor dengan bahan tambahan lain seperti gula aren, kacang kenari dan madu, semua dari NTT. Hal itu dikatakannya, karena ia ingin membangun La Moringa Indonesia dengan konsep produk yang NTT-base. 

Andree yang juga chef La Moringa Indonesia menjelaskan, mereka menyediakan banyak produk turunan dari bahan kelor. "Namun demikian, mereka juga memiliki produk unggulan dengan kualitas internasional dalam bentuk Moringa drip tea atau teh tetes Moringa," ucapnya. 

Dan yang pasti, produk La Moringa Indonesia sudah mengantongi sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sertifikat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Menariknya, La Moringa Indonesia membuka kesempatan bagi yang ingin bermitra, sementara ini La Moringa Indonesia hanya ada di Kupang, kemudian akan buka di Labuan Bajo, Bali dan Jakarta.

"Harapannya, pemerintah terus mendukung bertumbuhnya usaha-usaha UMKM seperti ini. Sehingga perekonomian di daerah bisa berkembang, bahkan bisa mewakili Indonesia dalam kancah Internasional," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Wujudkan Indonesia Bugar, Ketua Umum STI Melantik 7 Pengurus Ketua Pengprov di Wilayah Bagian Sumatera

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Senam Tera Indonesia (STI) Dr. Nono Sampono M.Si mengukuhkan dan melantik tujuh Ketua Pengurus Provinsi Senam Tera Indonesia di wilayah Sumatera. Ketujuh pengurus daerah yang dilantik adalah Sumsel, Aceh, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung. Sementara itu masih ada pengurus STI Provinsi di Sumatera yang belum dikukuhkan yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat kalau Sumatera Barat hanya pengukuhan kembali artinya seluruh pengurus daerah STI di Pulau Sumatera sudah selesai semua.

Ketua Umum Pengurus Nasional STI Letnan Jenderal TNI Mar (Purn.) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si, dan Ketua Harian Pengurus Nasional STI yaitu Dra. Hj. Juniwati T. Masjchun Sofwan beserta Ibu Hj. Fahira Idris,SE.,MH Ketua STI Pengprov DKI Jakarta dan Rombongan Para Pengurus Nasional menyaksikan Pelantikan dan Pengukuhan tujuh Pengurus Provinsi STI di Kantor DPD RI Sumatera Selatan. Diantaranya Provinsi Aceh Bapak Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si ; Provinsi Sumatera Selatan Ibu AMALIAH SOBLI S.KG., M.B.A ; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Ir. H. Darmansyah Husein ; Provinsi Riau Bapak Edwin Pratama Putra, SH ; Provinsi Lampung Bapak Dr. (Cand) H. Bustami Zainudin, S.Pd.,MH ; Provinsi Bengkulu Bapak H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. dan Provinsi Jambi Bapak M. Sum Indra, S.E., M.M.Si.

Kegiatan Pengukuhan dihadiri oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra dan juga Ketua KORMI Sumsel Hj Samantha Tivani HD.

Saya Amaliah Sobli S,KG, MBA, atas nama pribadi dan juga pengurus provinsi STI Sumsel, ingin mengucapkan terimaksih sebesar-besarnya atas kehadiran bapak/ibu pengurus STI pusat dan juga rekan rekan, ketua dan pengurus STI 7 provinsi lainnya yang sudah berkenan hadir saat ini untuk melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus provinsi STI Sumsel, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Riau, dan Aceh,” kata Amaliah Sobli dalam sambutannya. Senin (01/11)

"Dan juga saya ucapkan selamat atas dilantiknya ketua dan pengurus STI di 7 provinsi pulau sumatera. Rangkaian kegiatan pelantikan pengurus STI ini sudah dilakukan sejak kemarin yaitu pelatihan senam bagi para utusan pelatih, kemudian tadi pagi kita sudah melakukan senam bersama dan tibalah di acara inti saat ini yaitu pelantikan," sambung senator (sebutan Anggota DPD RI) berparas cantik ini.

Tentunya, lanjut putri H. Sobli mantan Sekda Kabupaten Ogan Ilir ini dipilihnya Sumsel sebagai provinsi untuk pelantikan ini, memiliki alasan tersendiri. Yaitu Sumsel akan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Formas) 2022 dimana STI akan ikut berpartisipasi dan menyukseskan FORNAS ke-6 tersebut.

Senam tera yang diadopsi dari nama senam terapi memiliki sejarah yang cukup panjang dalam membantu menyehatkan masyrakat INDONESIA, harapan kami setelah dilantiknya 7 pengurus provinsi, kita dapat melanjutkan tujuan mulia tersebut ke setiap lapisan masyrakat baik di kota maupun desa,” sambung dia.

Amaliah pun turut berharap dukungan pemerintah Sumatera Selatan, KORMI Sumsel dan seluruh stakeholder, dapat mendukung dan terus berkolaborasi. “Agar senam tera dapat hidup dan menjadi bagian dari gaya hidup masyrakat terutama di sumatera selatan,” tukas dia. 

Sementara itu, Hj. Samantha Tivani HD Ketua Umum KORMI Sumsel menyambut baik pelaksanaan pelantikan tujuh Pengprov STI di Sumsel. Sasha ,sapaan akrabnya, juga mengajak Amaliah dan pengurus STI Sumsel lain untuk fokus mempersiapkan diri menghadapi Fornas 2022 yang akan dilaksanakan Juni mendatang.

“Untuk acara pelantikan STI Sumsel dan enam provinsi lain di Sumatera insya Allah, kita punya Harapan kedepan, Fornas sudah didepan mata, kedepan STI Sumsel untuk terus bersinergi dengan KORMI Sumsel,” kata putri Gubernur Sumsel H Herman Deru ini.

Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta yang juga Ketua Pengprov DKI Jakarta mengucapkan Selamat dan Sukses kepada 7 Pengurus STI tingkat Provinsi di Sumatera diantaranya Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, dan Lampung yang telah dikukuhkan dan dilantik, selamat semuanya, semoga STI terus berkembang, bangkit dan menjadikan diri kita semakin sehat serta semakin prima ditenga wabah Pandemi Covid-19.

"Alhamdulillah, secara langsung saat ini STI sudah memiliki 27 Pengurus Tingkat Provinsi yang resmi sudah dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Pengnas Nono Sampono. Semoga STI terus berkembang hingga kesemua Provinsi di Indonesia. Sekali lagi selamat kepada Provinsi Sumatera Selatan yang pada bulan Juni 2022 sebagai Tuan Rumah Fornas 2022, kami di Provinsi DKI Jakarta mendukung dan siap untuk kembali meramaikan Fornas 2022 di Sumatera Selatan", Ujar Fahira Idris dalam keterangannya.

Menurut Nono, semua senam itu baik, namun yang membedakan STI dengan senam yang lainnya adalah, Senam Tera Indonesia memiliki tiga paket yang pertama steering, yang kedua persendian dan yang ketiga pernapasan.

“Tiga paket inilah yang membedakan Senam Tera Indonesia dengan senam yang lainnya. Kalau senam lainnya orientasinya pada gerakan namun tidak mengatur pernapasan,” terangnya.

Wakil Ketua DPD RI ini juga mengakui bahwa Senam Tera Indonesia diadopsi dari senam Taichi yang dikembangkan. Tera itu asalnya dari Terapi. Sedangkan Taichi itu ada dua yang pertama bela diri yang kedua terapi.

Dengan dilantik tujuh pengurus daerah Senam Tera Indonesia ini, Nono berharap kepada figur-figur pengurus yang memiliki potensi yang bagus memimpin Senam Tera Indonesia didaerahnya masing – masing.

“Sehingga bagaimana kita secara nasional bisa menjawab angka 82,3 persen masyarakat Indonesia bermasalah dengan kesehatan dan kebugaran. Nah melalui Senam Tera Indonesia mari kita wujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan bugar,” pungkas Nono.

Salah satu tantangan besar STI di era digital saat ini adalah masyarakat Indonesia lebih cenderung menikmati bermain gadget ketimbang melakukan aktivitas fisik. Hal tersebut sangat memprihatinkan dan marak terjadi pada anak-anak dan remaja.

“Perlu adanya atensi khusus pada pengembangan olahraga masyarakat. Dengan masyarakat yang lebih sehat dan bugar serta memiliki imunitas yang tinggi tentunya akan berpengaruh pada peningkatan prestasi olahraga nasional kita” tutup Nono Sampono.

Nono menutup sambutan dengan berharap kedepan bahwa STI punya tugas untuk terus menggelorakan Pancasila, Cinta NKRI, dan juga melakukan tugas mulia Pembauran, demi terciptanya persatuan Indonesia. (Arianto)

Read More

Mahkamah Agung Berpartisipasi Aktif Dalam Menyukseskan Kebijakan Pemerintah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang peradilan terus berupaya berpartisipasi aktif untuk menyukseskan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, sepanjang kewenangan Mahkamah Agung.

Terkait hal tersebut, Kamis (28/10) Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyelenggarakan acara sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berlaku sejak tanggal 17 September 2021. Acara sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual ini dibuka secara resmi oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

PerMA tersebut diterbitkan sebagai turunan peraturan dari UU Cipta Kerja pasal 118 yang mengubah pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di mana salah satu pasal perubahan tersebut telah mengalihkan penanganan perkara keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.

“Penyusunan PerMA dilakukan melalui pelibatan unsur pengadilan, akademisi, dan praktisi melalui serangkaian acara rapat Kelompok Kerja, wawancara dan FGD dengan perwakilan pengadilan niaga di seluruh Indonesia, praktisi, asosiasi, ahli ekonomi, perwakilan Kementrian terkait, serta akademisi,” tutur Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung dalam sambutannya.

Lebih lanjut,  Hakim Agung Syamsul Maarif sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut mengatakan bahwa PerMA No. 3 Tahun 2021 mengatur beberapa ketentuan baru dan spesifik bagi pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU. Ketentuan ini di antaranya meliputi yuridiksi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan untuk menangani perkara keberatan atas KPPU, jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan, adanya uang jaminan dalam hal putusan KPPU menjatuhkan denda, batasan dalam memeriksa kembali keterangan saksi dan/atau ahli, larangan menerima alat bukti surat/dokumen, dan eksekusi terhadap Putusan KPPU baik yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa melalui proses keberatan/kasasi.

Narasumber lainnya, Jenny Da Rin, Penasehat Menteri di bidang Komunikasi Politik dan Strategis Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia menyatakan dukungan Pemerintah Australia atas terselenggaranya dialog antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia seputar penanganan perkara persaingan usaha.

“Selama lebih dari dua dekade, pengadilan Australia dan Indonesia telah bekerja sama dengan dukungan program Australia Indonesia Partnership for Justice yang didanai Pemerintah Australia. Australia mendukung Peraturan Mahkamah Agung tentang persaingan usaha untuk menghasilkan putusan yang lebih konsisten, meningkatkan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia serta berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Jenny Da Rin.

Narasumber lainnya, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Prof. Ningrum Sirait. dalam paparannya menyatakan bahwa PerMA adalah solusi terdekat (immediate solution). PerMA mengisi kekosongan hukum. Tujuan adanya PerMA untuk berkontribusi pada kepastian hukum. Tidak ada produk hukum yang sempurna, PerMA baru ini akan diuji melalui penerapannya di lapangan, dan di masa yang akan datang dapat diamandemen sesuai dengan kebutuhan.

Acara sosialisasi bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui kanal Youtube Mahkamah Agung, diharapkan lebih banyak lagi publik yang dapat mengetahui serta memahami pengaturan PerMA No. 3  Tahun 2021.

“Besar harapan saya, bahwa pelaksanaan PerMA No. 3 Tahun 2021 dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu saya mendorong adanya kerjasama yang baik antara para pihak yang terlibat di dalamnya,” harap Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung. (Tha/Lak)

Read More

Peringati Sumpah Pemuda, FSPPB Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ratusan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar aksi damai pada Kamis (28/10) di depan Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat. Mereka membentangkan bendera Merah Putih raksasa di Jalan Kramat Raya arah Senen tepat di depan Museum Sumpah Pemuda. Sehingga terjadi kemacetan lalulintas Jalan Kramat Raya arah Senen, namun acara tersebut khidmat karena juga ajakan masyarakat untuk menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

"Rencananya, Bendera Merah Putih raksasa yang berukuran 30x50 meter hendak kami bentangkan di area yang tidak menggangu lalu lintas. Hanya saja, terjadi spontanitas," kata Marcellus Hakeng Jayawibawa, Juru bicara FSPPB saat konferensi pers di Jakarta.

Dan yang pasti, kata Marcellus, aksi membentangkan bendera hanya berlangsung singkat dan lalu lintas kembali normal serta massa membubarkan diri dari depan Museum Sumpah Pemuda. 

Marcelus mengaku, Momen Sumpah Pemuda kali ini mengajak seluruh bangsa untuk kembali bersatu dan merajut kembali Merah Putih dari semua masalah yang telah koyak-koyak. Kami yakin apa yang jadi inisiasi kami, bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Kita hari ini memperingati hari Sumpah Pemuda. Biarlah semangat Sumpah Pemuda menjadi pemersatu bangsa bagi semua warga Indonesia," ujar Presiden FSPPB, Arie Gumilar saat berorasi.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia, Sarman mengatakan bahwa Pertamina bukan milik rakyat lagi, karena sekarang dalam Sub Holding dan Pertamina dalam memasarkan produknya telah diserahkan ke Perusahaan.

"Dan yang paling penting, energi harus dikembalikan dan dikelola oleh Negara, dan Pertamina dimaksimalkan untuk mengelola energi dan sumber daya dinegara tercinta ini," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Dorong Akselerasi Industri Halal melalui Literasi Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan peran industri halal agar dapat berkontribusi lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung penggunaan produk halal. Untuk itu, perlu adanya literasi masyarakat untuk mendorong akselerasi industri halal di Indonesia.

“Dengan meningkatnya literasi dan edukasi diharapkan penggunaan produk halal akan meningkat,” ucap Wapres saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden Jakarta secara hybrid, Rabu (27/10/21).

Wapres menuturkan adanya beberapa upaya lain yang dapat dilakukan secara masif untuk mengedukasi masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran dan ketertarikan masyarakat terhadap industri dan produk halal. 

“Upaya lainnya adalah penguatan awareness, interest, dan aktivasi masyarakat dilakukan secara masif,” tuturnya.

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan bahwa industri keuangan syariah telah menjadi pilihan gaya hidup, sehingga dapat diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat karena sifatnya yang inklusif.

“Ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif, diperuntukkan bagi semua masyarakat Indonesia maupun global, bahkan telah menjadi lifestyle sebagai pilihan kebutuhan hidup,” jelasnya.

Menurut Wapres untuk memperkuat industri halal diperlukan juga dukungan institusi pembiayaan syariah yang kuat. Berdasarkan data Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2021, saat ini Indonesia berada di peringkat 1 dari yang sebelumnya di peringkat 2.

“Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah di Indonesia telah menunjukkan kinerjanya,” ujar Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi kepada partisipan penyelenggara ISEF di tahun ke-8 yang secara konsisten mengikuti event tahunan ini.

“Apresiasi dan penghargaan saya sampaikan kepada Bank Indonesia, para menteri, pimpinan lembaga, para pegiat ekonomi dan keuangan syariah, serta masyarakat yang turut berperanserta atas penyelenggaraan acara ISEF yang konsisten setiap tahun,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan perkembangan hasil dari perluasan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat yang terus meningkat.

“Hasil edukasi yang semakin luas secara berjamaah, tahun ini menunjukkan peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah dari 16,3% menjadi 20,1%,” papar Perry.

Selain itu, Perry menyitir data Indonesia Halal Market Report 2021 yang menyantumkan peluang perdagangan dan investasi industri halal di Indonesia, salah satunya yaitu peluang perdagangan internasional produk halal Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,1 dolar AS per tahun.

“Penerbitan Indonesia Halal Market Report 2021 memaparkan peluang-peluang perdagangan dan investasi industri halal di Indonesia. Berdasakan estimasi, perdagangan internasional produk industri halal Indonesia dapat menyumbang 5,1 dolar AS per tahun,” jelasnya.

Turut hadir secara virtual Wapres ke-10 dan 11 M. Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, serta duta besar negara sahabat.

Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Ketua OJK Wimboh Santoso. (Arianto)

Read More

Sociolla: Pertumbuhan Pesat Brand Kecantikan Berbahan Dasar Alami Oleh Pecinta Kecantikan Indonesia di Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Seiring berkembangnya kebiasaan kecantikan serta perawatan diri  di Indonesia, tentu saja produk-produk serta brand favoritnya akan berubah. Beberapa tren kecantikan yang sedang naik daun dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini di antara para konsumen kecantikan Indonesia adalah ketertarikan terhadap produk brand asal Jepang dan Korea serta brand kecantikan berbahan dasar alami. 

Seiring dengan peningkatan tren kecantikan ini yang tidak hanya mengalami kesuksesan secara global namun juga di Indonesia, Sociolla melanjutkan kampanye Sociolla Beauty Wonderland di Oktober ini dengan menghadirkan kurasi produk kecantikan Jepang, Korea melalui Asian Beauty Secrets dan kurasi produk berbahan dasar alami melalui Green Beauty Power yang paling digemari oleh konsumen kecantikan Indonesia  di tahun 2021 dengan berbagai promo menarik di aplikasi SOCO setiap harinya.

“Sebagai beauty platform terdepan di Indonesia, Sociolla senantiasa melakukan pendalaman serta inovasi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya, salah satunya adalah dengan mencari insight mengenai jenis produk serta brand terkini yang paling digemari oleh para konsumen kecantikan di Indonesia. Kami paham akan adanya peningkatan tren ketertarikan bagi brand kecantikan asal Asia seperti Jepang dan Korea serta brand kecantikan berbahan alami, sehingga melanjutkan kampanye Sociolla Beauty Wonderland, kami turut menawarkan pilihan kurasi produk kecantikan dan perawatan diri asal Jepang, Korea dengan Asian Beauty Secrets serta kurasi produk berbahan dasar alami melalui Natural Beauty Power untuk para konsumen kecantikan di Indonesia yang dijamin 100% keasliannya, bersertifikasi BPOM serta memberikan kenyamanan dalam berbelanja dengan berbagai promo menarik setiap harinya di aplikasi SOCO”, ujar Chrisanti Indiana, selaku Co-Founder & CMO Social Bella di Jakarta. Selasa (26/10)

Sebuah penelitian dari Allied Market Research memperkirakan penjualan brand kecantikan Korea akan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 9% pada 2027. Berdasarkan data Sociolla di tahun 2021 ini, brand kecantikan asal Korea yang paling populer di kalangan para konsumen kecantikan diantaranya adalah COSRX, Mediheal dan Pyunkang Yul. Selain itu, data Sociolla juga menunjukkan bahwa brand kecantikan asal Jepang seperti SK-II, Senka dan juga Biore, tetap menjadi favorit para konsumen kecantikan di tahun 2021 ini.

Selain semakin meningkatnya ketertarikan terhadap brand Asia, ketertarikan konsumen pada produk kecantikan alami juga sedang meningkat dengan pesat, bahkan di saat pandemi ini. Di tahun 2019, GlobalData menemukan bahwa sebesar 39% konsumen di daerah Asia-Pasifik menginginkan produk kecantikan yang memiliki kandungan natural dan alami. Berdasarkan data Sociolla di tahun 2021, brand kecantikan berbahan alami yang paling populer di kalangan para konsumen kecantikan adalah Sukin dan NPURE. Selain itu, brand kecantikan berbahan alami lainnya seperti ESQA, Bhumi dan Helloganic juga turut mengalami peningkatan yang signifikan setiap bulannya di tahun 2021 ini. 

Agar senantiasa up-to-date dengan brand kecantikan asal Jepang, Korea serta brand kecantikan yang berbahan alami ini, para konsumen kecantikan juga dapat menantikan promo khusus Halloween Payday mulai tanggal 25 hingga 31 Oktober untuk mendapatkan diskon hingga 60%, Payday Voucher serta Payday Flash Sale yang dapat digunakan untuk berbelanja produk kecantikan serta perawatan diri favorit di aplikasi SOCO.

Kunjungi aplikasi SOCO, sociolla.com atau toko offline Sociolla untuk dapatkan berbagai diskon dan promo menarik Sociolla Beauty Wonderland lainnya! (Arianto)

Read More

Di Expo 2020 Dubai, Kemenperin: RI Siap Jadi Jendela Industri 4.0 Bagi Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Perindustrian terus berupaya mempromosikan Indonesia sebagai jendela industri 4.0 bagi dunia. Langkah ini diwujudkan melalui kehadiran Kemenperin pada 22-28 Oktober 2021 di Paviliun Indonesia pada ajang bergengsi Expo 2020 Dubai.

“Pemerintah Indonesia terus mendukung setiap sektor manufaktur yang menerapkan industri 4.0. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S.A. Cahyanto melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (26/10).

Dirjen KPAII menegaskan, Kemenperin konsisten untuk terus mendorong sektor manufaktur di tanah air dapat bertransformasi menuju industri 4.0. Upaya strategis ini diyakini dapat meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global karena dapat menghasilkan produk berkualitas dengan lebih efisien.

“Saat ini, berbagai sektor industri sudah menerapkan teknologi digital industri 4.0 dalam proses produksinya. Bahkan, digitalisasi mereka mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan skala global,” paparnya.

Melalui program asesmen Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), Kemenperin telah menetapkan sejumlah sektor industri sebagai national lighthouse. Mereka diharapkan nantinya dapat menjadi global lighthouse yang mangadopsi industri 4.0.

“Mereka akan dijadikan contoh dalam bertransformasi digital atau menerapkan teknologi industri 4.0. Sebab, perusahaan-perusahaan ini dianggap layak menjadi role model bagi pelaku industri di sektornya serta dapat menjadi mitra dialog pemerintah dalam implementasi industri 4.0 di Indonesia,” ujar Eko.

Guna menjalankan Making Indonesia 4.0, saat ini telah dipilih tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam menerapkan digitalisasi, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, kimia, farmasi, serta alat kesehatan. “Melalui sektor-sektor ini, kami optimis bahwa Indonesia akan mampu berkompetisi secara global,” imbuhnya.

Lima sektor pertama dipilih karena mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan menyerap 60 persen tenaga kerja di sektor industri. Sedangkan sektor farmasi dan alat kesehatan didorong untuk mampu mewujudkan kemandirian di dalam negeri. “Dari sektor-sektor unggulan ini, kami juga optimistis, target Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030 bisa terwujud,” tutur Eko.

Untuk mengakselerasi sasaran tersebut, menurut Eko, diperlukan upaya kolaborasi Indonesia dengan sejumlah negara mitra. “Tujuannya antara lain meningkatkan investasi dalam rangka penguatan struktur manufaktur di dalam negeri sekaligus mendorong substitusi impor,” tandasnya.

Duta Besar Indonesia untuk Abu Dhabi Husin Bagis menuturkan bahwa hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab semakin berkembang dengan baik. “Kedua belah pihak telah membincangkan rencana peningkatan perdagangan dan investasi, bahkan hingga kerja sama di bidang ketahanan dan Kesehatan,” ungkapnya. 

Husin mengemukakan, akan terdapat kerja sama investasi senilai USD10 miliar antara perusahaan Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).  Rencananya MoU ini akan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 3-4 November mendatang saat mengunjungi Abu Dhabi dalam rangka mengadiri Expo 2020 Dubai 2021 sekaligus juga akan mengunjungi Paviliun Indonesia.

“Kerja sama investasi tersebut akan meliputi sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur baik pelabuhan laut ataupun udara, energi terbarukan, kesehatan, telekomunikasi, startup, dan pariwisata,” sebutnya.

*Kawasan industri halal*

Sementara itu, Dirjen KPAII juga menyampaikan, Indonesia juga membuka jalur untuk berbisnis dan berinvestasi di sektor industri halal. Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sehingga menjadi pasar yang potensial untuk pengembangan produk halal.

“Sesuai yang disampaikan Bapak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, salah satu sektor utama yang kami fokuskan saat ini adalah industri halal, yang telah berkembang menjadi bisnis global dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia,” paparnya.

Untuk itu, sebagai bagian dari upaya penguatan daya saing industri halal, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Kawasan Industri Halal, di mana infrastruktur yang disediakan memiliki sistem dan fasilitas yang hanya memproduksi produk halal sesuai dengan Halal Product Assurance System.

“Saat ini terdapat tiga kawasan industri yang siap menyediakan kawasan halal di kawasan industrinya, yaitu Modern Cikande Industrial Estate, Bintan Inti Industrial Estate, serta Kawasan Industri Halal Safe & Lock, Sidoarjo, Jawa Timur,” sebutnya.

Dirjen KPAII berharap, dengan adanya kawasan industri halal yang terpadu, dapat menghasilkan strategi supply chain melalui Halal Traceability System. “Dengan begitu, dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah pada kawasan industri halal di wilayah Indonesia,” tuturnya.

Prof. Dr. Marco Tieman selaku Advisor Modern Halal Valley mengemukakan, Indonesia merupakan pasar yang besar bagi produk muslim, karena sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar mencapai 229 juta jiwa. “Angka ini mewakili 87,2 persen penduduk Indonesia yang berjumlah 276,3 juta jiwa atau 12,7 persen penduduk muslim dunia,” ungkapnya.

Modern Halal Valley, salah satu yang akan dijadikan kawasan industri halal terintegrasi pertama dan terbesar se-Indonesia dengan luas mencapai 500 hektare. Kawasan industri halal di KI Modern Cikande ini adalah klaster area yang di desain dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal sesuai prinsip syariah. 

“Modern Halal Valley akan menyediakan ekosistem halal lengkap untuk menghasilkan produk halal bagi dunia,” ujar Marco. Klaster ini juga ditujukan sebagai tempat bagi industri kecil, yang dalam keberadaan industri halal memiliki peran strategis sebagai sektor pendukung bagi penyediaan bahan baku serta produsen produk konsumen hingga ke pasar internasional. (Arianto)

 

Read More

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Derasnya arus informasi di era digital saat ini menuntut adanya pengelolaan keterbukaan informasi publik. Hal ini berguna untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan, karena kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi yang baik, antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

“Semua Badan Publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutan Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jl Diponogoro No.2, Jakarta Pusat, Selasa (26/10/2021). 

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa setiap badan publik harus terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat serta mampu menyikapi kritikan dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis. 

“Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, diantaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif” ujarnya.

Sebagai salah satu inisiator dan anggota _Open Government Partnership_ (OGP), Pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau, mudah, dan berkualitas.

Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa pemerintah juga berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan informasi di seluruh tanah air. Menurutnya, langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, seperti melakukan penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital, serta mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses masyarakat.

“Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik, untuk terus mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah,” tegas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana melaporkan bahwa tahun ini, KIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Secara garis besar harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia menuju ke arah perbaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Gede.

Dalam acara tersebut, terdapat sejumlah badan publik yang mendapatkan penganugerahan klasifikasi informatif, salah satunya adalah kategori kementerian. Penerima penganugerahan untuk kategori informatif, antara lain Kementerian Pertanian dengan nilai 99,29; Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai 99,21; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai 97,76; Kementerian Dalam Negeri dengan nilai 97,68; Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai 97,48 Kementerian Keuangan dengan nilai 97,45; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan nilai 97,40; Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 97,27; Kementerian Luar Negeri dengan nilai 97,25; dan Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai 90,52.

Sedangkan, untuk kategori pemerintah daerah, klasifikasi informatif diperoleh antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam acara tersebut secara virtual, yaitu Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto. (Arianto)

Read More

Fachrul Razi Sambut Hangat Maya Rumantir Jadi Anggota Keluarga Besar PPWI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Sekretarias Jenderal Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Sekjend PPWI), H. Fachrul Razi, S.I.P., M.I.P, menyatakan sangat gembira dan menyambut hangat keinginan Senator DPD RI asal Sulawesi Utara, Dr. Maya Rumantir, MA, PhD, untuk bergabung di organisasi PPWI. Hal itu disampaikan Fachrul sesaat usai menerima informasi dari Ketum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, bahwa Maya Rumantir mau bergabung beraktivitas bersama di organisasi PPWI.

“Saya sangat senang dan menyambut hangat keinginan kolega saya sesama Senator DPD RI, Ibu Dr. Maya Rumantir, untuk gabung dengan kita-kita di PPWI. Dengan pengalaman Ibu Maya di berbagai organisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan selama puluhan tahun ini, pasti akan menambah semangat kawan-kawan di PPWI untuk melakukan banyak hal bagi masyarakat di komunitas masing-masing,” jelas Fachrul, Minggu, 24 Oktober 2021.

Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Maya Rumantir, sambung Ketua Komite I DPD RI ini, akan segera diproses. Fachrul juga mengatakan bahwa Maya Rumantir yang merupakan pendiri Yayasan Maya Bhakti Pertiwi itu akan didaulat sebagai Dewan Penasehat di Kepengurusan Nasional PPWI.

“Ibu Maya merupakan tokoh nasional yang sejak muda sudah mengukir banyak prestasi di berbagai bidang, dari mulai bidang olahraga, dunia artis, pendidikan, hingga politik. Jadi, sepantasnyalah Ibu Maya Rumantir diposisikan sebagai Dewan Penasehat PPWI di tingkat pusat,” ungkap Bang Fachrul, demikian Senator muda Aceh ini akarab dipanggil.

Sementara itu, Ketum PPWI, Wilson Lalengke menjelaskan bahwa keinginan Maya Rumantir bergabung ke PPWI disampaikan oleh artis top tahun 80-an itu saat dirinya bersama beberapa anggota PPWI Sulut melakukan audiensi ke kediaman Maya Rumantir di Kota Tomohon, Sulawesi Utara pada Sabtu, 23 Oktober 2021. Selain Wilson, hadir pada audiensi itu, Mbak Wina dari DPN PPWI dan Steven Pandeiroot dari DPD PPWI Sulut bersama beberapa anggota PPWI Sulut.

“Pada kunjungan ke Sulawesi Utara baru-baru ini, saya bersama team PPWI Nasional dan Sulawesi Utara mendapat kesempatan beraudiensi ke kediaman Ibu Maya Rumantir dalam kapasitas beliau sebagai Senator DPD RI yang sedang reses di daerah pemilihannya, Sulawesi Utara. Setelah berbincang tentang berbagai hal, termasuk tentang keberadaan PPWI dan kegiatannya, Ibu Maya menyampaikan ingin bergabung bersama di PPWI. Apalagi setelah tahu bahwa Sekjend PPWI adalah Senator DPD RI juga, beliau senang bisa bergabung di PPWI,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Minggu, 24 Oktober 2021. (Arianto)

Read More

Tuduhan Novel Soal Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Ngawur dan Tendensius

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi di Jakarta, mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang di sampaikan oleh Novel kepada publik soal adanya pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh wakil ketua KPK, laporan Novel kepada Dewas KPK di nilai halusinasi dari orang yang gagal move on, ada kesan Novel sakit hati karena tergusur dari KPK. 

Menurut kami pernyataan Novel soal adanya pelanggaran kode etik itu absurd, dan ngawur tidak sesuai dengan konteks saat ini apa yang tengah di lakukan oleh KPK, publik menilai KPK saat ini sedang bekerja keras menuntaskan berbagai kasus hukum, maka dari itu kami merasa aneh dengan berbagai tuduhan yang di sampaikan Novel Baswedan, kami lihat laporan itu tidak di sertai dengan bukti, keterangan, dan fakta yang akurat, maka wajar apabila laporan itu tidak di tanggapi serius oleh Dewas KPK.

Menyikapi pernyataan dan laporan Novel di berbagai media, soal adanya pelanggaran etik dari wakil ketua KPK, maka publik sudah paham betul dengan kelakuan dan perbuatan Novel selama ini yang di nilainya hanya mencari sensasi saja, tanpa bisa di buktikan dengan data, selain itu Novel selalu mencari cara untuk  menjelek-jelekan dan mencari-cari kesalahan dari pimpinan KPK untuk  tujuan menjatuhkan citra KPK di mata publik, pernyataan Novel di media mengandung unsur penyebaran berita hoax, bohong dan ujaran kebencian terhadap wakil ketua KPK. 

Dari awal kami tidak percaya dengan semua opini dan narasi yang sengaja di bangun oleh Novel mengenai adanya pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh wakil ketua KPK, menyikapi persoalan tersebut maka kami sarankan agar Dewas KPK tidak perlu merespon dan menindak lanjuti segala tuduhan yang telah di laporkan oleh Novel kepada Dewas KPK, Karena  tuduhan soal adanya praktek pelanggaran etik dan perilaku itu hanya rekayasa dan tidak benar adanya.

"Kami menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, keliru, menyesatkan, dan bisa diduga sebagai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kepada wakil ketua KPK," ungkapnya.

Selain itu, kata Azmi, kami menduga bahwa laporan itu sengaja di sampaikan oleh Novel untuk menggiring opini masyarakat agar dapat mengganggu proses persidangan di KPK dalam menuntaskan kasus hukum yang sedang di tangani oleh KPK dalam kasus Azis S dan kasus Bupati Tanjung Balai. Perlu kami jelaskan bahwa sampai hari ini kenyataannya proses hukum dan persidangan yang di lakukan oleh KPK sudah sangat transparan dan objektif, sehingga KPK dalam melakukan penuntasan berbagai kasus hukum tidak terpengaruh dengan berbagai intervensi dan tekanan dari pihak mana pun untuk dapat mempengaruhi proses hukum.

KPK bekerja tentunya dengan bukti, dan buktinya Aziz syamsudin menjalani proses hukum, sampai sekarang penanganan perkara berjalan tanpa pengaruh dari kekuasaan apapun. Maka disitulah sejatinya independensi penegakan hukum yang di jalankan oleh KPK. 

Tentunya apa yang di lakukan oleh Dewas KPK selama ini sudah benar karena tidak begitu saja mudah percaya dengan informasi sumir yang di sampaikan oleh Novel Baswedan, karena Dewas KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk menggelar sidang perkara dalam memberikan sangsi etik tentunya harus memiliki bukti-bukti pendukung yang kuat, sedangkan laporan yang di sampaikan Novel kepada Dewas KPK tidak di sertai data, fakta dan keterangan yang benar yang dapat di pertanggung jawabankan.

Asal tahu saja, KPK dalam bekerja sangat didasarkan dengan alat bukti sekaligus fakta,  bukan dari sebuah opini yang belum tentu valid kesahihannya, maka dari itu kepada Novel agar stop melakukan fitnah dan caci maki di media sosial mengenai adanya  pelanggaran kode etik dan perilaku yang di tuduhkan kepada wakil Ketua KPK, laporan dugaan pelanggaran etik yang di laporkan oleh Novel tidak dijelaskan secara rinci mengenai pelanggaran etik apa yang dilakukan oleh wakil ketua KPK, Novel hanya melakukan tuduhan sumir yang akan  menimbulkan ujaran kebencian di masyarakat, bahwa masyarakat sudah bosan dengan berbagai upaya rekayasa yang dilakukan Novel dalam rangka menjatuhkan KPK, maka dari itu sudahlah  melakukan provokasi kepada masyarakat untuk tujuan menjatuhkan citra KPK. (Tha/Lak)

 

Read More