Hari Bhayangkara, LSM LIRA-MOI Gelar "Polisi Award" Promoter 2021

Duta Nusantara Merdeka| Jakarta

LSM LIRA (Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat) dan Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) akan menggelar pemberian penghargaan “Polisi Award” Promoter Tahun 2021. Pemberian penghargaan untuk membantu membangun citra kepolisian agar lebih Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter).

“Pemberian penghargaan ini diharapkan akan dapat memberi motivasi untuk mendorong reformasi Polri, guna membentuk citra kepolisian yang lebih baik,” kata Presiden LSM LIRA, HM Jusuf Rizal didampingi Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MOI, Siruaya Utamawan di Jakarta bertepatan peringatan Hari Bhayangkara Kepolisian, 1 Juli 2020.

Berdasarkan survei, lanjut Jusuf Rizal, citra kepolisian dengan jargon “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat” saat ini di mata masyarakat masih perlu harus terus ditingkatkan. Reformasi Kepolisian perlu terus dilakukan. Untuk itu salah satunya adalah mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) Polri agar lebih profesional dan modern, agar kepercayaan masyarakat makin tinggi terhadap institusi penegak hukum itu.

Lebih lanjut menurut pria yang kerap mengkritisi institusi Kepolisian itu menyebutkan, Polisi Award merupakan pemberian penghargaan yang akan dianugerahkan kepada Institusi, Perorangan, Tokoh maupun Mitra Polri yang turut berperan aktif membantu tugas kepolisian dalam rangka melindungi dan mengayomi masyarakat, mulai dari daerah hingga pusat.

Sementara Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan menyebutkan, media merupakan salah satu unsur penting guna mendorong Reformasi Polri agar lebih Profesional, Modern dan Terpercaya. Dengan demikian, secara signifikan mampu membangun Citra Polri di dalam masyarakat secara positif. Di tengah Revolusi Industri 4.0 khususnya bidang informasi, SDM Polri ditantang agar dapat beradaptasi secara modern.

Polisi Award merupakan pengejawantahan dari Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) yang digagas LSM LIRA dan MOI bertepatan pada peringatan Hari Bhayangkara ke-74, 1 Juli 2020. Penganugerahan akan dilakukan pada peringatan Hari Bhayangkara Kepolisian ke-75, 1 Juli 2021.

"Penganugerahan Polisi Award akan dilakukan mulai dari tingkat provinsi. Hasil yang terbaik di tingkat provinsi akan dinilai, guna memperoleh nominasi terbaik di tingkat nasional. Kategori penilaian ditentukan LSM LIRA dan MOI selaku penggagas dan penyelenggara Polisi Award, dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten, akademisi, termasuk Konsorsium Dewan Juri," pungkas Bang Siru sapaan akrab Siruaya Utamawan, pria kelahiran Lampung ini.

Sebagai informasi, LIRA merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pro pemerintah, tetapi tetap profesional, kritis dan independen. LIRA terbentuk tahun 2005 dari embrio Blora Center, yakni tim relawan yang dibentuk HM Jusuf Rizal mendukung Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla pada Pilpres 2004. Pada Pilpres tahun 2019, melalui jaringan LSM LIRA membentuk Relawan The President Center mendukung Proja (Pro Jokowi - KH. Ma’ruf Amin).

LSM LIRA merupakan mitra Polri, namun tetap kritis. Tahun 2005 LSM LIRA membongkar dugaan korupsi Alkom, Jarkom dan rekening gendut perwira tinggi Polri. Selain itu, LSM LIRA tercatat sebagai pengawas independen rekrutmen bintara Polri di Jawa Timur serta beberapa daerah lain. Sebagai mitra Polri, LSM LIRA merasa turut terpanggil untuk membantu meningkatkan citra positif institusi kepolisian di masyarakat.

Sedang Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), merupakan organisasi yang mewadahi media online seluruh Indonesia, didirikan 27 September 2018. Saat ini MOI memiliki anggota media online dengan ribuan wartawan media online yang tersebar mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. **

Read More

Sebanyak 30 Wartawan MOI Ikuti Workshop Bahasa Jurnalistik

Agung Santosa

Duta Nusantara Merdeka | Solo

Sebanyak 30 Wartawan dari Media Online mengikuti Workshop Bahasa Jurnalistik yang digelar Solopos Institute secara virtual dengan aplikasi Zoom, Minggu (21/6).

Workshop Bahasa Jurnalistik dimulai Pukul 09.00 - 12.30 WIB, para peserta diikuti dari berbagai daerah yang terhimpun dalam wadah Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI).

Diantaranya Siruaya Utamawan (Ketua Harian DPP MOI), AYS Prayogie (Media HITV, DKI Jakarta), Tata Rusmanto (Media HITV, DKI Jakarta), Cardy Santoso (Media HITV, DKI Jakarta), Muhtar (Media HITV, DKI Jakarta), Achmad Yani (Media HITV, DKI Jakarta), Tito Tania Pratiwi (Media HITV, DKI Jakarta), Rasti Intan Abioga (Media HITV, DKI Jakarta), H. Pasido, SE (Media HITV, DKI Jakarta).

Baca Juga : Sukses Gelar Workshop Pra UKW Virtual Angkatan I, Kini DPP MOI Gelar Angkatan II

Indra Buana Tanjung, SH (Media HITV, DKI Jakarta), Emita Desyanti (Media HITV, DKI Jakarta), Horas Sianturi, SH (Media HITV, DKI Jakarta),  Rossa (Media HITV, DKI Jakarta).

Sulaiman (Gerbang Nusantara News, Gresik Jatim), Supono (File Satu, Banyuwangi Jatim),

Leston Hasibuan (Media Otonomi Indonesia, DKI Jakarta), Nurcahyo Suherman (Cahaya Baru, Surabaya Jatim), Aras (Info Desa News, Blora Jateng)

Heri Purwanto, SE, (Indomitramedia, Lampung), Asih Mintarsih (Koran Cirebon, Jabar), Zainuddin HS, S.Ag (Tiraipesisir, Riau), Nurcahyo Suherman (Cahaya Baru, Surabaya Jatim),  Hardiansyah (Palangka News, Palangka Raya Kalteng), Choirul Sholeh (Metro Soerya Surabaya Jatim).

Nanang Maruf (Justice Cyber, Madiun), Hadi (Sinar Pos, Gresik Jatim), Yayuk Sri Wahyuningsih (Drugs News, Surabaya Jatim), Wijianto (Kabar Daerah, Trenggalek Jatim), Supah Effendi (Ankasa, Gresik Jatim), Umar Hayat (Harian Merdeka Post Surabaya Jatim), Agus Redjo Santosa (Taruna News Mojokerto).

Worskhop yang dipandu manajer Solopos Institute, Sholahuddin, menampilkan narasumber, Rahmat Wibisono yang sehari-harinya sebagai redaktur solopos.com

"Kunci menulis berita itu ada tiga, selain isi dan teknik menulis juga yang tidak kalah pentingnya bahasa," ungkap Wibisono yang juga Penguji Magang UKW ini.

Baca Juga : Sukses Pra-UKW MOI Angkatan II, Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis Media Online

Bison, panggilan akrab Rahmat Wibisono yang menyandang predikat Sarjana Arkeologi ini, mengingatkan bila ada keraguan dalam membuat berita seperti kata sambung, awalan, kata depan, maka pedoman membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), supaya bisa memberikan sajian berita sesuai kaidah bahasa yang baku.

Dijelaskan, dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) nanti, bahasa jurnalistik menjadi materi ke empat yang diujikan, setiap wartawan akan diuji dengan praktek tulis atau kliping berita, untuk membedakan awalan dan kata depan.

Workshop yang berlangsung ganyeng selama 3 jam, diakhiri dengan berbagai pertanyaan dari Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, seputar boleh tidaknya menggunakan bahasa yang juga mengangkat nama daerah, seperti di Medan.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Workshop, Agung Santosa mengatakan kegiatan workshop bahasa jurnalistik, merupakan pembekalan menuju UKW kerjasama DPP MOI dengan Solopos Institute. **

Read More

PP Muhammadiyah: Pembahasan RUU HIP Tidak Perlu Dilanjutkan Lagi

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengkaji dengan seksama materi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sekarang sedang dalam pembahasan di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat.

H Abdul Mu'ti, M.Ed, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, Berdasarkan pengkajian tahap pertama Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah, materi RUU HIP banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah Undang-undang, terutama Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi Undang-undang," kata H Abdul Mu'ti saat jumpa pers di Jakarta. Senin (15/06)

Selain itu, kata H Abdul Mu'ti, Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai RUU HIP sebagai berikut:

1. Secara hukum kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara sudah sangat kuat. Landasan Perundang-undangan tentang Pancasila telah diatur di dalam TAP MPRS nomor XX/1966 juncto TAP MPR nomor V/1973, TAP MPR nomor IX/1978, dan TAP MPR nomor II/2000 beserta beberapa Undang-undang turunannya sudah sangat memadai. Dalam pasal 5 (e) UU 12/2011 dan penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meniadakan atau tidak mencantumkan TAP MPRS No XXV/1966 dalam salah satu pertimbangan RUU HIP juga termasuk masalah serius, padahal dalam TAP MPRS tersebut pada poin (a) tentang menimbang secara jelas dinyatakan "Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila".

2.  Rúmusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam UU 12/2011 disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum (pasal 2) dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3 ayat 1). Pancasila dengan sila-sila yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dan tidak seharusnya diubah atau ditafsirkan ulang, karena berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya serta melemahkan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Memasukkan Trisila dan Ekasila maupun Ketuhanan yang berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis pidato Soekarno 1 Juni 1945 sama dengan mereduksi Pancasila rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1943, serta mengundang kontroversi dengan mengabaikan Piagam Jakarta 22 Juni 1955 sebagai satu kesauan rangkaian proses kesejarahan. 

Kontroversi akan berkembang jika Trisila dan Ekasila maupun Ketuhanan yang berkebudayaan dimasukkan dengan alasan historis, maka 7 kata dalam Piagam Jakarta juga dapat dimasukkan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis yang sama. Di dalam RUU HIP terdapat materi-materi tentang Pancasila yang bertentangan dengan rumusan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada Bab III (Pasal 5, 6, dan 7). Selain itu terdapat banyak materi yang menyiratkan adanya satu sila yang ditempatkan lebih tinggi dari sila yang lainnya, termasuk yang mempersempit dan mengesampingkan rumusan final sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Materi-materi yang bermasalah tersebut secara substantif bertentangan dengan Pancasila yang setiap silanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 (c) UU 12/2011 yang di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan.

3. RUU HIP mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Jika pembahasan dipaksakan untuk dilanjutkan berpotensi menimbulkan kontroversi yang kontra produktif

dan membuka kembali perdebatan dan polemik ideologis dalam sejarah perumusan Pancasila yang sudah berakhir dan harus diakhiri setelah tercapai kesepakatan luhur, arif dan bijaksana dari para pendiri bangsa. Kontroversi RUU HIP akan menguras energi bangsa dan bisa memecah belah persatuan, lebih-lebih di tengah negara dan bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat berat dengan segala dampaknya. Tujuan Undang-undang adalah untuk menciptakan tertib sosial, kedamaian, kesejahteraan, perlindungan dan kepastian bagi setiap warga negara bukan sebaliknya.

4. Kedudukan Badan Pembina ldeologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 7/2018 sudah sangat kuat. Sebagai Badan yang bertugas membantu Presiden kedudukan BPIP tidak perlu ditetapkan dengan UU secara khusus Agenda terberat yang sangat penting dan prioritas ialah menjalankan Pancasila secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan disertai keteladanan para pejabat negara dan ketaatan warga bangsa. Mengandalkan terus menerus peneguhan dan pengamalan Pancasila pada perangkat Perundang-undangan lebih-lebih yang kontroversial justnu semakin menjauhkan diri dari implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Dalam situasi Pandemi Covid-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkannya, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi diperlukan situasi dan kondisi yang aman dan persatuan yang kuat. Dalam hubungannya dengan Pancasila, yang sangat penting dilakukan dan diperkuat adalah melaksanakan Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya dalam kehidupam pribadi, berbangsa, dan bernegara. Seluruh institusi kenegaraan di eksekutif, legislatif yudikatif dan lembaga-lembaga resmi pemerintahan lainnya semestinya berkonsentrasi penuh dan saling bersinergi untuk menangani pandemi Covid-19 dan segala dampaknya secara serius dan optimal.

6. Muhammadiyah mendesak DPR untuk lebih sensitif dan akomodatif terhadap arus aspirasi terbesar masyarakat Indonesia yang menolak RUU HIP dengan tidak memaksakan diri melanjutkan pembahasan RUU HIP untuk kepentingan kelompok tertentu dan hendaknya mengutamakan persatuan dan kemajuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, DPR maupun pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya, memang secara politik dapat menetapkan atau memutuskan apapun dengan mengabaikan aspirasi publik.

Tetapi politik demokrasi juga meniscayakan checks and balances serta agregasi aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai perwujudan jiwa dan semangat gotong royong dan pemusyawaratan. Selebihnya secara moral segala bentuk kekuasaan harus ditunaikan dengan benar dan amanah karena bagi orang yang Berketuhanan Yang Maha Esa serta beragama semua amanat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Yang Maha Kuasa.

7. Bangsa Indonesia perlu belajar dari dua pengalaman sejarah kekuasaan di masa lalu ketika perumusan Perundang-undangan atau kebijakan penerapan ideologi Pancasila perumusan penerapan disalahgunakan dan dijadikan instrumen kekuasaan yang bersifat monolitik oleh penguasa ideologi Pancasila. DPR, Pemerintah dan bangsa Indonesia hendaknya tidak mengulangi kesalahan sejarah tersebut, karena jelas bertentangan dengan Pancasila dan merugikan kepentingan seluruh hajat hidup bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

"Disisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau agar semua pihak di tubuh bangsa tetap tenang dan memupuk kebersamaan dalam semangat Persatuan Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DPP MOI Bagikan Sembako Masker Sanitizer Kepada Jurnalis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) memberikan Paket Sembako, masker dan Sanitizer kepada 50 Jurnalis.

Pemberian paket ini berlangsung di Gedung Galary Scano Jalan Cempaka Putih Timur XVII no. 21 Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2020).

Hadir dalam kegiatan ini,  Ketua Dewan Pembina DPP MOI sekaligus Sekjen DPP Asppeparindo H.  Toufic Rachman SH,  SE, Ketua Umum DPP APIKI Drs.   H.  Anto Suroto, SH,  SE,  MM, Ketua Umum UKM IKM Nusantara, Chandra Manggih

Sekretaris Jenderal Drs.  KH Jusuf Rizal, MM 

Menurut Sekjen DPP MOI Drs. H.M. Jusuf Rizal, MM pemberian paket ini dalam rangka membantu para insan pers dari dampak pandemik Corona Virus Deases 19 (Covid 19).

"Kita tahu insan pers merupakan garda terdepan dalam memberi informasi kepada masyarakat tentang pemberitaan Covid 19 setiap hari. Dan kita tahu tugas para insan pers merupakan amanat pemerintah untuk mensukseskan Pemberlakuan Sosial Bersekala Besar (PSBB)," ujar Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Pemberiaan Paket Sembako dan Alat pelindung Diri (APD)   sekaligus sebagai pencanangan program DPP MOI sekaligus meresmikan Posko Peduli Jurnalis Terhadap Dampak Covid 19 yang bersekretariat di Kantor DPP MOI. 

Dengan terbentuknya Posko Pedali Jurnalis Covid di 19 ini akan wahana membantu para jurnalis yang membutuhkan bantuan sembako, masker dan saniter dan kebutuhan lainnya. 

Sementara itu Ketua Umum APIKI H Anto Suroso, SE,  SH,  MM sangat mendukung Program DPP MOI "Peduli  dampak Pandemik Covid 19 "APIKI siap mendukung," katanya. 

Selain itu, Bendahara Umum, Chandra Manggih memang Bantuan ini tidak seberapa tapi sangat menolong para jurnalis menjalankan tugas jurnalistik sekaligus Sebagai bentuk perhatian MOI kepada insan pers yang setia menjalankan tugas sebagai "Pejuang Informasi" ditengah pandemik virus korona," tambah Chandra Manggih Ketua Umum DPP UKM IKM nusantara ini. 

Sementara itu Direktur Hubungan Antar Lembaga DPP MOI, Binsar Siagian manyebut posko ini juga menjadi Rumah Para Jurnalis yang saling bekerjasama dan membantu para jurnalis terdampak akibat pandemik virus korona. 

"Bila ada jurnalis yang ingin dibantu Silakan sampaikan ke kantor posko DPP MOI nanti kita bantu ," ujar Binsar yang manyebut selama persediaan sembako ada kita akan memberi kepada jurnalis saat itu juga. **

Read More

Kapolres Majalengka Menerima Kunjungan Silaturrahmi Pengurus PMII

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Barat

Kapolres Majalengka Polda Jabar AKBP Bismo Teguh Prakoso menerima kunjungan silaturahmi dengan pengurus cabang PMII Majalengka, bertempat di Ruang Kerja Kapolres Majalengka. Senin (24/2/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri Kasat Intelkam Polres Majalengka AKP Dadan Sudirman, Ketua cabang PMII Majalengka dan pengurus cabang PMII Majalengka.

Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjalin hubungan baik antara polisi dengan mahasiswa untuk bersama-sama menjaga serta mewujudkan kamtibmas yang kondusif.

Baca Juga : Kapolres Majalengka Salurkan Bantuan Kemanusiaan Kepada Korban Bencana Alam

Dituturkan pula oleh Kapolres Majalengka, bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penyambung silaturahmi antara Polres Majalengka dengan PMII Majalengka. ** 

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Nur Ali Prayoga Terpilih sebagai Ketua PD TIDAR DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
TIDAR (Tunas Indonesia Raya), organisasi sayap (orsap) kepemudaan partai Gerindra menggelar Musyawarah Daerah I pada Sabtu - Minggu (25-26/01) di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Dalam acara Musda I TIDAR DKI Jakarta Nur Ali Prayoga terpilih secara aklamasi dan ditetapkan oleh pimpinan sidang sebagai Ketua Pengurus Daerah TIDAR DKI Jakarta periode 2019 - 2024.

Ketua PD TIDAR DKI Jakarta terpilih Nur Ali Prayoga menyampaikan bahwa TIDAR mendukung keputusan DPP Partai Gerindra perihal Calon Wakil Gubernur.

"Kami PD TIDAR DKI Jakarta menyambut positif dan mendukung Bang Ariza mendampingi Pak Anies untuk memimpin Jakarta kedepannya," ujar Yoga kepada awak media di Jakarta. Minggu (26/01)

Acara penutupan Musda I  tersebut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ahmad Muzani Wakil Ketua MPR yang juga Sekjend partai Gerindra, Aryo P.S Djojohadikusumo selaku Ketua Umum TIDAR, dan hadir pula Sandiaga Uno.

Namun yang menyita perhatian para awak media adalah kehadiran Ahmad Riza Patria, Anggota DPRRI dari partai Gerindra yang berada di samping Anies pada barisan tamu undangan.

Kita ketahui bahwa Ahmad Riza Patria adalah calon yang diusulkan oleh partai Gerindra untuk menduduki kursi DKI 2 yang sudah kosong 1,5 tahun setelah ditinggalkan Sandiaga Uno saat maju sebagai Cawapres pada Pilpres 2019 lalu. (Arianto)

Read More

Tim 9 Gelar Jumpa Pers Terkait Susunan Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2019-2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mencermati proses dan hasil Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar, yang telah berlangsung pada 3 sampai 6 Desember 2019 yang lalu, khususnya setelah munculnya keputusan mengenai komposisi Kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024, maka Kader Golkar Tim 9 menggelar Jumpa Pers Pernyataan Sikap, pada Jumat, 17 Januari 2020 di Restoran Batik Kuring SCBD Jakarta.

Cyrillus I. Kerong, Koordinator Tim 9 mengatakan, Mercermati nama-nama personalia pengurus DPP Partai Golkar DPP Partai Golkar periode 2019-2024, terdapat oknum-oknum pengurus yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART, tetapi didudukkan seenaknya bahkan dalam komposisi kepengurusan DPP.

Sementara itu, katanya, ada diantara pengurus yang sebelumnya bahkan bukan kader Partai Golkar. Ada juga oknum pengurus yang sebelumnya telah meloncat menjadi pengurus partai politik lain, tetapi kini didudukkan seenaknya sebagai Pengurus Harian DPP. 

"Ada pula oknum-oknum pengurus yang memiliki hubungan keluarga misalnya ayah-anak, kakak-adik, ipar-ponakan dan lain sebagainya. Kondisi ini berpotensi merusak tatanan Partai Golkar sebagai partai moderen dan demokratis, menjadi partai yang keropos fungsi dan perannya, akibat hantu politik nepotisme dan politik dinasti," ujar Cyrillus saat konferensi pers Pernyataan Sikap di Jakarta. Jum'at (27/01)

Menurutnya, Rezim politik Airlangga Hartato dengan demikian telah merusak psikologi kebersamaan dan keutuhan di lingkungan seluruh organisasi pendiri yakni SOKSI, Kosgoro, dan MKGR, sebab ketiga organisasi ini merupakan sumber utama rekruitmen kader dalam
kepemimpinan partai.

Tetapi, kata Cyrillus, pada kenyataannya, dalam komposisi kepengurusan DPP hasil Munas X Tahun 2019 ini, keberadaan kader-kader dari SOKSI, Kosgoro, dan MKGR tidak tergambar secara merata dan representatif dalam komposisi kepengurusan DPP. Sebaliknya, terkesan kuat, rekruitmen kepengurusan hanya didasarkan pada sentimen perkoncoan dan atau kronisme di antara elite-elite rezim politik Airlangga Hartarto.

Selain itu, tegas Cyrillus, Mengingatkan Airlangga Hartarto dan rezim politiknya untuk sesegera mungkin memulihkan situasi keterbelahan di dalam tubuh Partai Golkar, sebagai dampak dari komposisi kepengurusan DPP periode 2019-2024. Pemulihan situasi internal partai ini merupakan hal yang bijaksana dalam rangka merawat keutuhan organisasi Partai Golkar, sehingga dapat bekerja secara optimal demi mencapai kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Selanjutnya, imbuh Cyrillus, Mengingatkan seluruh stateholder dan atau keluarga besar Partai Golkar untuk berani mencegah terjadinya perpecahan yang nyata dalam organisasi Partai Golkar.

"Sungguh sangat disayangkan bahwa Partai Golkar sebagai aset politik bangsa dalam menjalankan pembangunan nasional, pada akhirnya harus pecah atau terbelah akibat dari kesalahan fatal dan berulang-ulang dalam hal tata kelola organisasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Tren Public Relations 2020: Dominasi Pemanfaatan Teknologi AI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta, 26 Desember 2019 - Praktik Kehumasan atau Public Relations (PR) di Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan akan semakin intensif memanfaatkan teknologi pengelolaan dan analisis data sebagai basis untuk merumuskan strategi yang lebih cerdas, membangun kampanye yang lebih fokus, menyasar kelompok publik secara lebih tepat, dan melalui cara-cara yang lebih kreatif.

Tren yang berlaku saat ini sebenarnya telah mengarah ke skenario kerja yang mencakup cara-cara lintas digital. USC Annenberg Center for Public Relations melalui 2019 Global Communications Report menyebutkan bahwa ke depannya, teknologi diprediksi akan digunakan lebih banyak oleh Humas untuk melakukan social listening, analisa kinerja website dan manajemen media sosial.

Jojo S. Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) mengatakan, "Pelibatan Artificial Intelligence (AI) dalam pekerjaan komunikasi dan pemasaran di seluruh dunia semakin marak setahun belakangan ini. Indonesia diprediksi akan semakin piawai menggunakan potensi AI tersebut untuk menjalankan intelijen bisnis dan pasar, melakukan diseminasi informasi, serta merencanakan marketing PR."

Menurutnya, Konsekuensi dari hal tersebut adalah semakin terintegrasinya pekerjaan Humas dengan pekerjaan pemasaran dan penjualan, untuk menjawab tantangan di dua tataran sekaligus; korporasi dan pasar konsumen. Ia meyakini intelijen bisnis yang lebih matang akan membantu perusahaan atau organisasi untuk menempatkan dirinya dengan lebih baik di tengah dinamika isu sosial.

Kedepannya, kata Jojo, Praktisi Humas harus mengembangkan kemampuan menerjemahkan data menjadi strategi dan aksi. Dengan menggunakan AI, Humas dapat memberi masukan terhadap kebijakan, membantu keputusan-keputusan penting yang perlu diambil perusahaan, dan mendorong perubahan perilaku secara lebih tepat. Hal ini melampaui pembentukan kesadaran dan preferensi yang umumnya menjadi ranah Humas selama ini. Free we

Meski teknologi data digital semakin dibutuhkan, keahlian dan keterampilan dasar kerja Humas dalam hal hubungan antar manusia tetap tidak dapat ditinggalkan. “Alat-alat kerja terus berkembang dan menjadikan pekerjaan Humas semakin efektif dan efisien. Namun demikian, kecerdasan dan kebijaksanaan seorang praktisi Humas tidaklah tergantikan oleh teknologi. Humas adalah salah satu profesi paling dinamis dan seni kehumasan tetaplah harus dipertahankan,” tegasnya.

Jojo juga menegaskan bahwa 2020 merupakan tahun bagi kolaborasi yang lebih erat, setiap agensi menawarkan sesuatu yang berbeda, tetapi hampir mustahil bagi satu agensi untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal.

"Agensi Humas dapat saling mengisi dan mendukung satu sama lain sesuai dengan keahlian bidang masing-masing demi mencapai tujuan klien.” APPRI juga memprediksikan agensi yang berskala boutique akan semakin diminati karena sifatnya yang fleksibel, adaptif, kreatif, komunikatif dan kompetitif, serta berkualitas dalam merespon kebutuhan klien," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Musda Gagal Digelar, PDPM Medan Persilahkan PCPM Tanya Ke PWPM Sumut

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Musyawarah Daerah (Musda) Ke - XIII Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dipastikan Gagal dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember 2019, hal itu di Ungkapkan Wakil Ketua Bidang Organisasi PDPM Kota Medan, Ebiet Prayugo Radityo di Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Medan Jl. Mandala By Pass Medan.

Lebih Lanjut Ebiet Menjelaskan bahwa Tidak akan Mungkin Musda digelar akhir Desember 2019, Walaupun tanggal Pelaksanaan Musda sudah Di tetapkan lewat Rapimda Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, jelas Ebiet saat ditanya sejumlah PCPM.

Ebiet Mengakui bahwa sampai saat ini banyak PCPM yang bertanya kepadanya tentang pelaksanaan Musda Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Untuk itu Ebiet Menyarankan agar PCPM Bertanya langsung ke PWPM Sumut, ujarnya.

Sebelumnya PWPM Sumut telah  mengeluarkan Surat dengan nomor 1.2/087/1441 tertanggal 07 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1441 Hijriah tentang Tanggapan Laporan Hasil Rapimda II PDPM Kota Medan yang menjadi Polemik Kader Pemuda Muhammadiyah se Kota Medan.

Selaku Bidang Organisasi, Ebiet sangat Menyesalkan Sikap PWPM Sumut tentang Tanggapan  Hasil Rapimda PDPM Kota Medan, Karena Saat Rapimda PWPM Sumut Hadir, Jadi Jika memang Terjadi kesalahan dan pelanggaran seharusnya PWPM Sumut meluruskan sebelum diambil Keputusan. Sebab Keputusan Rapimda merupakan Keputusan Tertinggi Kedua setelah Musda, Bukan Mengkoreksi Laporan Setelah Diambil Keputusan, apa yang dilakukan PWPM Sumut Seperti Memercikkan Api Di Tumpukan Jerami, Ujarnya.

Ebiet menyatakan bahwa PDPM Kota Medan Setuju jika PWPM Sumut meluruskan hal-hal yang telah melanggar AD/ART Pemuda Muhammadiyah, dan Seharusnya PWPM Sumut juga Mempersilahkan Kepada PDPM Kota Medan menjalankan keputusan Rapimda yang tidak bertentangan dengan AD/ART sehingga semuanya Berjalan dengan baik. Janganlah pula Urusan Panitia Pemilihan (Panlih) dan Panitia Pelaksana (PanPel) jadi domain nya PWPM Sumut. Ada Apa Dengan PWPM Sumut? kata Ebiet kepada dutanusantaramerdeka.com

Read More

Bamus Betawi Gelar Rapat Kerja di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Musyawarah Masyarakat Betawi.( Bamus Betawi ) menggelar Rapat Kerja mengangkat tema "Dengan Budaye Kite Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Indonesia" pada Sabtu, 07 Desember 2019 di Hotel Puri Mega, Jakarta Pusat.

Tujuan dari raker ini pada intinya adalah kami ingin mengangkat harkat dan martabat kaum Betawi. Kami juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan di Jakarta. Kami tidak ingin hanya menjadi "penonton" di Jakarta ini. Terkait hal itu kami membentuk program yang nantinya bisa bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta.

H. Zainuddin MH,SE dalam sambutannya menyatakan bahwa kami tidak ingin terpinggirkan, jadi kami ingin membangkitkan Betawi, Jakarta adalah milik kita. Saat ini banyak anak Betawi yang memiliki kemampuan dan prestasi yang membanggakan. Jadi, kita jangan takut bersaing.

Pada kesempatan yang sama, Mayjend. TNI (Purn) M Nalapraya dalam sambutannya mengingatkan bahwa komunitas Betawi harus bisa berbaur dengan semua kalangan yang ada di Indonesia dan Jakarta khususnya. Ia juga menyebut orang Betawi itu terkenal sangat agamis, kita dikenal agamis, tetapi tidak boleh menyerempet ke radikal.

Turut Hadir dalam acara ini antara lain: Tokoh-tokoh masyarakat dan semua pengurus BAMUS Betawi diantaranya adalah Mayjen TNI (Purn) DR.H.Eddie Nalapraya sebagai ketua majelis adat, H Zainuddin MH,SE selaku ketua harian umum Bamus BETAWI 2012-202, Mohamad Ihsan, SH dan KH.Lutfhi Haikal, MA selaku seketaris majelis adat.

Pada penghujung acara, Raker Bamus Betawi diakhiri dengan Doa bersama para hadirin. (Arianto)

Read More

Musda PDPM Kota Medan Digelar Akhir Desember 2019

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan akan menggelar Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) PDPM Kota Medan pada Akhir Desember 2019, hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi PDPM Kota Medan, Ebiet Prayugo Radityo.

Ebiet Menambahkan bahwa Pelaksanaan Musda digelar sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda - II) PDPM Kota Medan yang telah dilaksanakan pada 17 November 2019 yang lalu, Rapimda tersebut juga Dihadiri Langsung Ketua PWPM Sumut, Amrizal.

Hasil dari Rapimda tersebut telah merumuskan berbagai Keputusan diantaranya Terbentuknya Panitia Pemilihan, Panitia Pelaksana dan Tanggal Pelaksanaan Musyawarah Daerah yang juga sudah ditetapkan pada tanggal 21-22 Desember 2019, Ujar Ebiet.

Sementara itu Ketua PDPM Kota Medan, Eka Putra Zakran melalui Maklumatnya mengatakan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) merupakan perhelatan akbar, dan Merupakan Musyawarah Tertinggi Organisasi Di Tingkat Daerah, untuk itu dihimbau agar seluruh kader dan anggota dapat Berpartisipasi Mensukseskan agenda 4 Tahunan tersebut, dan dengan harapan agar Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Lebih Baik Kedepannya. **

Read More

Himran, Irawan dan Darmayanti Nahkodai GPI Jakarta Raya Tiga Tahun Kedepan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Musyawarah Wilayah Gerakan Pemuda Islam (MUSWIL GPI) Jakarta Raya yang digelar di Wisma PHI Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 9-10 November 2019. Telah memilih dan menetapkan nahkoda baru untuk GPI Jakarta Raya tiga tahun kedepan.

Musyawarah Wilayah yang mengangkat tema, "Regenerasi Kepemimpinan Gerakan Pemuda Islam Dalam Menjawab Problematika Kebangsaan" tersebut berakhir dengan menetapkan Rahmat Himran sebagai Ketua Wilayah, sedangkan Irawan AHM terpilih sebagai Komandan Brigade GPI Korwil Jakarta Raya. Dan Darmayanti terpilih sebagai Ketua Muslimah GPI Jakarta Raya.

Himran selaku Ketua Wilayah terpilih berjanji akan menjalankan semua Visi dan Misinya begitu struktur kepengurusan Pimpinan Wilayah terbentuk.

Dijelaskan Rahmat Himran, Minggu (10/11/2019) pagi. Pemilihan ini dilakukan dengan mekanisme voting. Dari 3 orang calon. Tercatat Abdullah Kerley memperoleh 15 suara, David 6 suara dan Rahmat Himran 25 suara. Sedangkan ada 4 suara dinyatakan abstain.

“Dengan terpilihnya saya sebagai Ketua PW GPI Jakarta Raya, maka saya berjanji akan jalankan apa yang sudah menjadi janji-janji saya pada saat pencalonan kemarin. Tinggal kita menunaikan apa yang menjadi program kita. Visi-Misi kemarin,” kata Himran saat dihubungi melalui sambungan ponsel.

Lanjut Himran, ia tidak akan melupakan semua janji-janji yang sudah disampaikannya. Baik melalui media sosial ataupun media massa. Semua program tersebut setelah struktur kepengurusan terbentuk.

“Insya Allah pelantikan akan kami laksanakan pada bulan Desember 2019,” ujar Himran.



Sementara itu Direktur Lembaga Bantuan Hhukum Pimpinan Pusat (LBH PP), Gerakan Pemuda Islam yang sekaligus Ketua Presidium Sidang Muswil GPI Jakarta Raya Khoirul Amin, memberikan ucapan selamat atas  terpilihnya Rahmat Himran, Irawan AHS, dan Darmayanti sebagai nahkoda baru dalam Pimpinan Wilayah GPI Jakarta Raya.

“Selamat buat Rahmat Himran, Irawan, dan Darmiyanti yang telah terpilih secara demokratis. Semoga mereka semua dapat menjalankan amanah dalam memegang jabatan tersebut,” ucap Khoirul Amin.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) PP GPI Diko Nugraha. Atas nama Sekjend PP GPI, mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara Rahmat Himran sebagai Ketua Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya.

“Kami berharap, roda organisasi Gerakan Pemuda Islam yang hari ini resmi dinahkodai oleh Rahmat Himran, Irawan dan Darmiyanti dapat berjalan dengan baik. Mereka kami anggap salah satu sosok pemuda yang memiliki nyali dan keberanian serta ide dan gagasan tentang ke Islaman dan Kebangsaan. Untuk melakukan revolusi serta perbaikan organisasi Gerakan Pemuda Islam. Yang saat ini lagi mati suri,” tutup Diko. (Arianto)

Read More

Ridwan Hisjam: Membangun Platform Demi Revolusi Industri 4,0 dan Konten Politik Pemilih Milenial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tidak ada yang menolak perubahan zaman. Waktu demi waktu terus berganti. Zaman baru terus datang dengan berbagai tuntutan, harapan baru, dan aspirasi politik baru.

Tidak terkecuali Partai Golkar (PG). Sebagai parpol besar yang lahir pada 20 Oktober 1964 untuk turut memajukan kesejahteraan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 saat ini juga dituntut melakukan perubahan sesuai dengan kehendak zaman.

Era milenial yang berbasis Revolusi Industri 4.0 juga menuntut Partai Golkar untuk beradaptasi. Partai Golkar harus berbenah, melakukan konsolidasi, regenerasi, dan kaderisasi kepemimpinan partai dengan muatan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur kelembagaan yang aspiratif.

Ir. H.M Ridwan Hisjam selaku Politisi Golkar mengatakan, Konsolidasi Partai Golkar mau tidak mau harus relevan dengan dinamika ekonomi, sosial budaya, dan aspirasi politik Revolusi Industri 4.0.

"Khususnya agar Partai Golkar menjadi saluran utama aspirasi generasi Z yang sangat menentukan kemenangan partai peserta Pemilu 2024," ujar Ridwan saat perluncuran buku REFORMASI PARADIGMA BARU PARTAI GOLKAR "Membangun Platform Demi Revolusi Industri 4.0 dan Konten Politik Pemilih Milenial" di Hotel Kempenski Jakarta. Minggu (10/11)

Menurut Ridwan,  Ada sejumlah faktor yang harus dilakukan Partai Golkar ke depan.

Pertama, format baru infrastruktur kelembagaan. Misalnya, profil Partai Golkar harus kuat akan konten sosial politik yang sarat dengan isu-isu era Revolusi Industri 4.0.

Profil kelembagaan Partai Golkar harus memiliki karakter baru yang sejalan dengan kebutuhan pemilih, terutama terkait dengan perilaku politik pemilih yang membutuhkan informasi-informasi politik melalui penggunaan media mainstream dengan platform media sosial berbasis internet: Facebook, Instagram, dll dengan kontens yang aspiratif dengan era milenial dan Revolusi Industri 4.0.

Profil kelembagaan Partai Golkar harus bergeser dari media konvensional–media cetak koran, majalah, dan televisi format lama. Sebaliknya, profil kelembagaannya harus fokus dengan menguasai arus utama informasi dan opini politik melalui media mainstsream berbasis medsos: Facebook, Instragram, dan sejenisnya.

Kedua, rekrutmen kepemimpinan Partai Golkar melalui kaderisasi sistema￾tik pada semua jajaran, mulai DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, dan ranting-ranting partai. Prosesnya dilakukan dengan lebih banyak memberikan kesempatan terbuka kepada generasi milenial.

Ketiga, konsolidasi kelembagaan Partai Golkar harus melahirkan produk politik anak zaman milenial. Yakni, gagasan-gagasan regulasi politik, kenegaraan, dan pemerintahan yang sarat dengan isu-isu era Revolusi Industri 4.0.

Menurut Ridwan, Jika dapat melakukan perubahan yang adaptis terhadap tuntutan aspirasi zaman dan era milenial, Partai Golkar akan tetap menjadi partai besar. Bukan hanya tetap menjadi partai besar lama, tetapi partai besar lama dengan wajah baru yang amanah.

Dengan demikian, "Partai Golkar akan menjadi pilihan utama pemilih yang memperoleh kepercayaan rakyat untuk memenangi Pemilu 2024," tutup Ridwan. (Arianto)

Read More

Peluncuran Buku Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Salah satu tokoh senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, pada Minggu (10 November 2019) meluncurkan buku bertajuk REFORMASI PARADIGMA BARU PARTAI GOLKAR "Membangun Platform Demi Revolusi Industri 4.0 dan Konten Politik Pemilih Milenial".

Buku ini merupakan sumbangsih pemikiran yang lahir dari kesadaran Ridwan Hisjam untuk tetap menjaga, merawat dan membesarkan Partai Golkar di era milenial. Era yang ditandai dengan mulainya revolusi Industri 4.0.

Bahwa buku ini diluncurkan tepat pada tanggal 10 November 2019 dan dilakukan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta tentu bukanlah tanpa alasan.

Dipilihnya tanggal 10 November adalah sebuah pesan dari Ridwan Hisjam yang ingin menanamkan semangat kepahlawanan dalam tubuh kader-kader Golkar agar tetap berkobar dalam kondisi apapun demi memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Menurut Ridwan Hisjam, Hari Pahlawan ini juga sengaja dipilih untuk mengingatkan kembali semangat dan cita-cita pahlawan yang berkobar dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Semangat yang diperlihatkan para pahlawan dan seluruh rakyat Surabaya dalam pertempuran heroik di Hotel Oranje atau Hotel Yamato yang kemudian dikenal sebagai Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan, Surabaya.

Ya, semangat pahlawan dari arek-arek Suroboyo itu menurun kepada Ridwan Hisyam dari kakeknya H.Jahja yang juga pemilik Toko H.Jahja tepat di seberang Hotel Oranje. Dimana Sang kakek adalah juga figur yang menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah bersama-sama rakyat Surabaya lainnya dalam peristiwa heroisme perobekan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru menjadi merah putih dan dikibarkan di pucuk Hotel Oranje.

Sehingga, 10 November menjadi hari tak terlupakan bagi seluruh rakyat Surabaya tak terkecuali keluarga Ridwan Hisjam. Dan, semangat itu mengalir dalam diri Ridwan Hisjam dalam perjuangannya sebagai politisi Partai Golkar yang berjuang untuk bangsa dan negaranya.

Kemudian, dipilihnya Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta untuk peluncuran buku ini, juga memiliki nilai historis bagi Golkar. Di hotel yang dulu bernama Hotel Indonesia, itulah berlangsung Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tepat saat terjadi eforia reformasi di tahun 1998. Pada saat itulah lahir sejumlah langkah strategis Golkar. Tak hanya berhasil memilih Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum, tapi juga melahirkan sikap-sikap reformis lainnya seperti mengubah nama Golkar menjadi Partai Golkar dan lain sebagainya.

Dengan diluncurkanya buku ini tepat pada Hari Pahlawan dan mengambil lokasi yang sarat nilai historis di Hotel Indonesia, menjadi catatan penting bagi Ridwan Hisjam untuk mengobarkan kembali semangat kepahlawanan di tubuh Partai Golkar. Sekaligus menjadikan peluncuran buku ini sebagai momentum untuk mereformasi Partai Golkar ke-dua kalinya setelah 20 tahun Golkar menggelar Munas di tahun 1998 di hotel ini. Tentu, cita-cita Ridwan Hisjam untuk memajukan Partai Golkar ini di era sekarang adalah sebuah narasi yang wajib ditindaklanjuti dalam kerja nyata.

Semangat pengabdian, dedikasi, dan loyalitas Ridwan Hisjam dalam menjaga, merawat dan membesarkan partai berlambang beringin tak perlu dipertanyakan.

Jika kita menengok ke belakang tahun 1998 saat Indonesia memasuki era reformasi, Golkar mendapatkan cobaan yang begitu berat. Sebagai kekuatan politik yang diidentikan dengan kekuatan Orde Baru, Golkar tak lepas dari hujatan dan serangan habis-habisan dari kelompok tertentu yang tidak menginginkan eksistensi Golkar. Golkar jadi sasaran kemarahan.

Ketika itu, Ridwan Hisjam yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur juga merasakan hal serupa. Serangan datang bertubi-tubi. Kantor-kantor Golkar dibakar. Situasi mencekam. Saat asap hitam menyelimuti Kota Surabaya, Ridwan tak bergeming. Dia tampil berdiri di atas puing-puing keruntuhan sembari mengibarkan bendera Golkar dengan gagah berani. Tak takut risiko. Padahal ketika itu tak ada yang berani memprediksi Golkar bakal langgeng. Apalagi pulih kembali dan mendulang suara tinggi.

Tapi tidak bagi Ridwan Hisjam. la bersama tokoh-tokoh Golkar lainnya rela jatuh bangun berjuang dan mempertahankan panji-panji Golkar dari ancaman kehancuran saat itu.

Luar biasa! Perjuangan Ridwan dan sejumlah tokoh Partai Golkar mampu mempertahankan suara rakyat sejati. Ketika dilangsungkan Pemilu tahun 1999 Golkar berhasil mendulang suara tinggi ke-dua setelah PDIP secara nasional dan sukses mengirimkan wakil-wakil rakyatnya ke parlemen.

Kepercayaan rakyat semakin tinggi ketika di Pemilu tahun 2004 Golkar hidup lagi sebagai partai pemenang pertama secara nasional. Dan, hingga sekarang, Partai Golkar masih berkibar. (Arianto)

Read More

PAC IPK Medan Deli Resmikan Kantor Baru Dan Santuni 72 Orang Anak Yatim

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Jajaran PAC IPK (Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pemuda Karya) Kecamatan Medan Deli, Memberikan Bantuan baksos (bakti sosial), berupa menyantuni 72 orang anak yatim dari beberapa yayasan yang ada di kecamatan medan deli sekaligus peresmian kantor baru.

Ketua PAC IPK Medan Deli, Karel Josua Rumanggit didampinggi Sekretaris Yuswardi Lasdi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran para Tamu undangan terutama para anak yatim yang akan menerima bantuan tali asih.

“Kegiatan ini kami adakan sebagai rasa bentuk kepudulian kepada sesama dan kegiatan ini juga akan menjadi agenda tetap kami kedepannya,” ucap Karel.

Jelasnya lagi, kami berkeinginan PAC IPK Medan Deli menjadi organisasi yang dicintai dan disayangi oleh masyarakat khususnya dikecamatan Medan Deli. Jika ada informasi yang menyudutkan kami dengan mengatakan bahwa PAC IPK Medan Deli membuat kegaduhan, saya tegaskan disini itu bohong.

“PAC IPK Medan Deli solid dan kami sangat mendukung Kamtibmas diwilayah Medan Deli agar tetap terjaga. Dan kami juga siap untuk jadi garda terdepan agar menciptakan ketertiban dan keamanan diwilayah ini. Terutama dalam menjaga hubungan baik dengan pihak keamanan, kecamatan dan pelaku usaha juga masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Kecamatam Medan Deli, Irfan Siregar dalam sambutannya merasa bangga atas kegiatan yang digelar PAC IPK Medan Deli.

Terimah kasih kepada ketua PAC IPK Medan Deli dan seluruh jajarannya yang telah mengapresiasikan kepeduliannya pada hari ini kepada para anak yatim. Kiranya hal seperti ini dapat menjadi kegiatan rutin yang dapat dilakukan kedepanny,” harapnya, usai peresmian kantor baru.

Katanya, kedepan mari kita tingkatkan hubungan silahturahmi kita demikian juga dengan pihak Kepolisian dan Koramil setempat dan ormas lainnya agar kita bisa bersama-sama menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Hadir juga dalam peresmian kantor baru dan baksos tersebut, Ketua DPD IPK Kota Medan Budi Marpaung. Ada juga seluruh ketua/pengurus ranting dan ranting khusus PAC IPK Medan Deli, dan sesepuh IPK TONY SIAHAAN, perwakilan Polres Pelabuhan Belawan.

Termasuk yang hadir dari Polsek Medan Labuhan, Koramil Medan Deli, KNPI Medan Deli, Kecamatan Medan Deli, tokoh masyarakat dan tokoh agama. 

Wartawati DNM : Nora Tarigan

Read More

HIPKI Komitmen untuk Kawal Program Presiden dan Wakil Presiden RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) memberikan dukungan dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-KH Ma'aruf Amin.

Lebih jauh, HIPKI  berkomitmen untuk mengawal Program Presiden & Wakil Presiden RI dalam janji kampanyenya untuk memaksimalkan Program Kursus, DUDI dan Kartu Pra Kerja.

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju.

Ketua Umum DPP HIPKI - Drs. H. Asep Syaripufin, M.Si mengatakan, Perjuangan HIPKI dalam membina masyarakat di Pendidikan Non Formal ini, adalah sebagai bentuk kewajiban dan rasa syukur kami yang mendalam, bisa ikut serta dalam membangun Bangsa ini, apa yang telah kami perjuangankan selama ini.

Beberapa perjuangan HIPKI dalam mengawal Program  Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 - 2024 untuk SDM Unggul Indonesia Maju, sebenarnya sudah dimulai  sejak berdirinya HIPKI tahun 1977  dan sekarang sudah disiapkan Aplikasi HIPKI 4.0 dengan menluncurkan beberapa Aplikasi Pelatihan dan Kursus," ujar Asep dalam keterangan tertulisnya. Minggu (20/10)

Menurut Ketum DPP HIPKI bahwa dunia Pelatihan dan Kursus harus menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program yang diusung oleh pasangan presiden tersebut.

Dengan demikian, lanjut Asep, akan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan, dalam mengurangi Pengangguran.

Kami HIPKI siap untuk mengawal program-program Presiden dan Wakil Presiden kedepannya," katanya.

Asep menuturkan bahwa HIPKI siap bekerjasama dengan beberapa Kementrian, Badan, BUMN, Pengusaha Nasional dan Organ Organ Kajian atau Institute Organ, dimana Pengurus HIPKI sudah siap bekerja baik di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan Anggota ribuan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Ini penting dilakukan, kata Asep, karena HIPKI sudah menyiapkan perangkatnya yaitu : PT, Koperasi, Yayasan, LSP dan Training Centre. Dalam wadah Organisai HIPKI.

Selain itu, kata Asep, Pada tanggal 23 Oktober 2019 di Bandung kami para Decision Maker HIPKI akan membuat Blue Print Pembangunan SDM sebagai peran aktif Dunia Pelatihan dan Kursus kedepan yang Profesional sesusi aturan yg berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Dr. KH. Abun Bunyami, MA. selaku Ketua Dewan Penasehat DPP HIPKI mengatakan bahwa saat ini pemerintah sangat serius untuk melaksanakan Program Pembangunan SDM itu terlihat dengan besarnya Anggaran untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia, saya berharap kepada Pelaku Pelatihan dan Kursus harus segera menata diri Lembaganya terakreditasi dan  Produknya diminati oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri supaya mempercepat turunnya angka pengangguran.

KH. Abun berharap agar janji kampanye atau program-program yang selama ini diusung oleh Jokowi-Ma'aruf Amin dapat menyentuh masyarakat yang  perlu segera mendapat perhatian.

Dengan demikian, lanjut KH. Abun, dapat membantu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sehingga tepat sasaran dan berdampak positif, terutama dalam pembangunan SDM untuk Indonesia Maju.

"Bahwa sangat penting peran semua elemen untuk bersama-bersama mengawal program Jokowi-Ma'aruf Amin, sehingga SDM Unggul  Indonesia Maju segera terwujud," tutup KH. Abun. (Arianto)

Read More

Roro Handayani, SH Siap Jadi Menteri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presidium Front Pembela Jokowi (FPJ) menggelar konferensi pers dengan tajuk "Suara rakyat adalah suara Allah, kita bela sepenuh hati dan daya" pada Kamis, 03 Oktober 2019 bertempat di bilangan Pejompongan Jakarta dengan pembicara Roro Handayani SH selaku ketum dari Satria Muda Andal Nusa.

Roro Handayani SH selaku Juru bicara Presidium Front Pembela Jokowi (FPJ) menyatakan bahwa FPJ memberi dukungan penuh kepada Jokowi, oleh karena itu, para relawan termasuk FPJ berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung Presiden Jokowi.

Menurut Roro, saat ini Presiden Jokowi membutuhkan dukungan relawan yang loyal dan konsisten, Ia merasa sedih, melihat perbedaan di kalangan relawan, menyangkut Perpu KPK, Pak Jokowi membutuhkan kita. Kita membutuhkan pak Jokowi.

Pada kesempatan ini, lanjut Roro, Presiden Jokowi adalah anugerah Tuhan untuk bangsa ini, supaya Indonesia menjadikan negara maju. Jokowi butuh dukungan moral. Oleh karena itu, hati saya terketuk dan spontan berdasarkan panggilan batin. Saya ingin memberikan pernyataan dukungan secara moral kepada Presiden Jokowi, kita akan mengawal pelantikan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, terpilih secara syah dan kontitusional yang telah mendapat mandat rakyat.

Selain itu, kata Roro, Presidium Front Pembela Jokowi (FPJ) konsisten terhadap sikap terkait, bila Jokowi  memintanya untuk membantunya dalam kabinet kerja 2019-2024 sebagai Menteri, saya siap seperti yang pernah di publikasikan media bulan Juli yang lalu, bahkan tidak hanya Menteri Peranan wanita dan anak, tapi dengan latar belakang saya sebagai seorang Notaris /PPAT, juga siap menjadi Menteri Pertanahan terlebih pada waktu blusukan juga pernah melakukan sosialisasi tentang sertifikat di beberapa tempat bekerjasama dengan BPN Jakarta Pusat," tandasnya. (Arianto)

Read More

Relawan Jokowi Usulkan Nama-nama Calon Kandidat Menteri Harapan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi memutuskan siapa pemenang di pemilihan presiden(Pilpres) 2019. Meski keputusan  tersebut sebelumnya dianggap tidak resmi dan dituding
melakukan kecurangan oleh Capres-cawapres Nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hingga digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun keputusan tersebut tak bisa diubah.

Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, yakni Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan KH.Ma'ruf Amin dalam menuju pelantikannya pada Bulan Oktober 2019 mendatang sedang menyusun yang akan menjadi pembantu (Menteri) dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. Sejumlah nama pun muncul mulai dari politisi hingga profesional.

Sejauh ini, nama-nama tersebut yang muncul berasal dari partai politik hingga profesional yang diusulkan kepada presiden. Bahkan, sejumlah Ketua Umum Parpol pun bersaing dalam menyodorkan kader-kadernya untuk mengisi kursi kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia  Maju ini.

Lalu bagaimana dengan kelompok Relawan dalam menyikapi kabinet itu sendiri?

Sebelumnya Presiden Jokowi pernah menyampaikan di hadapan media terkait usulan nama  kandidat calon  menteri akan yang dimasukkan. Jokowi mengatakan, baik parpol maupun relawan dipersilahkan untuk mengusulkan nama-nama calon kandidat Menteri pilihannya. Namun hingga saat ini, nama-nama tersebut hanya lahir dari parpol tapi di kalangan relawan belum ada satupun yang ditawarkan kepada Jokowi.

Menyikapi hal tersebut, kami dari sejumlah organisasi relawan Jokowi yang terverifikasi resmi diTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 2019 lalu berinisiatif mencari nama-nama calon kandidat Menteri dengan menggelar "Konvensi Kabinet Jilid II"Harapan Rakyat dengan tujuan agar kelompok relawan Jokowi ini tidak selalu menjadi penonton dalam penyusunan kabinet Indonesia Maju".

Konvensi yang diinisiasi oleh puluhan organisasi relawan Jokowi ini juga digagas agar bisa menjadi salah satu fasilitator bagi para tokoh yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan dedikasi yang tinggi yang ingin serta siap menjadi pembantu presiden dalam pemerintahannya ke depan

Berikut Organisasi-organisasi Relawan Jokowi yang tergabung dalam Konvensi Kabinet Jilid Il Harapan Rakyat:

1. Barisan Relawan Nusantara (BARANUSA).
2 Barisan Tameng Rakyat Indonesia (BATARA INDONESIA)
3 Forum Bersama Masyarakat Cinta Tanah Air (FORBES SEMATTA)
Sedulur Pakde
5. Satria Andal Nusa
6. My President
7 Gerakan Masyarakat Sadar Sehat (GERMASS)
8 Relawan Kelompok Masyarakat Jakarta (RKM JAKARTA)
9 Pendorona Cerdas Pancasila (DCP)
10. Forum Komunikasi Kita Pancasila (FKKP)
11. Rumah Bhinneka Tunggal Ika (RBTI)
12. Patriot Pendukung Presiden (PAPRES)
13. Barisan Penggerak Rakyat Jokowi-Amin (Barak Join)
14. Wirid Qolbi Menangkan Jokowi (WQMJ)
15. Garuda Indonesia Jaya (GlJ)
16. Mutiara Bangsa (MB)
17. Barisan Nasionalis Pancasila (BNP)
18. Jaringan Laskar Nusantara (JLN)
19. Sahabat Jokowi Nusantara (SJN)
20. Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P)

Agar konvensi ini bisa berjalan lancar, serta sukses melahirkan orang-orang berkualitas yang tulus serta ikhlas bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara. Maka dukungan seluruh masyarakat Indonesia baik yang tergabung dalam Organisasi Relawan Jokowi maupun yang tidaktergabung alias masih netral sangat penting bagi terlaksananya konvensi kabinet Jilid II. Harapan Rakyat ini agar benar-benar melahirkan sosok menteri yang bekerja serta mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.

Maka hasil sementara konvensi ini merekomendasikan beberapa nama-nama baik calon kandidat Menteri maupun kepala badan yang bakal diusulkan ke Presiden:


1. Irma Suryani Chaniago sebagai Menteri Ketenagakerjaan
2. Eva Kusuma Sundari sebagai Menteri Koperasi dan UMKM
3. Suprapto, SE, ATD. DESS, Msi sebagai Menteri Perhubungan
4. Ir. Abdul Razak Wawo sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Fiman Jaya Daeli sebagai Kepala Badan Pembinaan ldeologi Pancasila
6. Mutia Hatta
7. RR. Erni Yuli Handayani
8. Prof. DR. James Tangkudong
9. R.M. Muklas Arya Mangkurat, SE
10. Silva karyadi
11. DR. Ary P. Luffy
12. DR. Adam
13. Nasrullah, SH
14. DR. Joni, SH
15. Benny Aly Mangkujaya
16. PYM.Prof.DR.H. Irwanur Latubual, MM, MH. PhD
17. Icuk Sugiharto
18. Basuki Tjahaja Purnama sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
19. Asrul Sani SH
20. Dannerd R Simangunsong ,SE
21. Dr. Ir. Apolo Satanpo. ST
22. Ir. Henokh Ondi
23. Sandra Carloetta
24. Denny Agiel Prasetyo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
25. Jenderal (Purn) TNI Moeldoko sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum
dan Keamanan
26. Sri Mulyani, SE sebagai Menteri Keuangan
27. Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
28. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Maritim
29. Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30. Dr. ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31. Mahfud MD sebagai Menteri Hukum dan HAM
32. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., sebagai Kepala Sekertaris Negara

Kepala Lembaga

1. Dato' Muhammad Zainul Arifin, SH. MH sebagai Kepala BNP2TKI. (Arianto)

Read More

Rakernas HIPKI 2019 Sukseskan SDM unggul Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
DPP HIPKI menggelar RAKERNAS  Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan  Kursus Indonesia 2019, dari tanggal 27 - 29 Agustus 2019, bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan M. H. Thamrin Jakarta Pusat, dalam rangka mensukseskan program SDM unggul Indonesia Maju.

Drs. H Asep Syaripudin, M.Si., Ketua Umum HIPKI mengatakan, Berdasarkan hasil RAKERNAS, dengan ini kami rekomendasi kepada DPP HIPKI, Mitra Kerja, dan kepada pemerintah/Kementerian terkait sebagai berikut:

1.  Pemerintah mendukung anggaran peningkatan Pendidikan Nasional mencapai 20%, namun Indonesia masih berada diurutan 50 ke atas, kalah oleh Singapura 21, Malaysia 23, dan Amerika 25, untuk itu DPP HIPKI ikut serta untuk mengawal program pemerintah dalam rangka peningkatan SDM Indonesia maju di bidang kursus, pelatihan, vokasi dan kartu prakerja Indonesia.

2.  Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan anggaran untuk penyaluran dan
penempatan tenaga kerja diberbagai bidang, namun masih banyak pengangguran, PHK, putus sekolah (drop out), dan tingkat kemiskinan yang masih cenderung akan terus meningkat, adalah menjadi sebuah PR besar kita bersama.

Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap tampil di tengah-tengah masyarakat untuk melatih dan bekerjasama dengan mitra kerja baik swasta maupun pemerintah.

3. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan program PKH, Kartu Indonesia Sehat, dan
program-program lainnya yang bertujuan mensejahterakan rakyat, namun di lapangan yang terjadi masih banyak anak kekurangan gizi, stanting, dan keluarga yang belum sejahtera, sehingga dampak kecemburuan sosial meningkat.

Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap berjuang dan tampil di
tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat agar bisa hidup sehat dan membuka usaha mandiri.

4. Pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa, namun di lapangan masih banyak ribuan oknum perangkat desa berurusan dengan hukum karena ketidaksiapan SDM dan pelaksanaan penyaluran anggaran.

Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap berada di tengah-tengah
desa untuk melatih para aparatur desa.

5. Pemerintah Indonesia sudah mengingatkan, mengadvokasi, dan melaksanakan undang-undang pelestarian lingkungan, namun di lapangan masih banyak terjadi kebakaran hutan, pembuangan limbah yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan pencemaran sungai dan laut di beberapa tempat, yang membuat kita harus berjuang keras untuk menjawab kenyataan di lapangan, contoh kecil garam, daging, dan tusuk gigi yang masih import
sementara bahan baku untuk tusuk gigi dibakar.

Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap tampil di tengah-tengah
masyarakat dan bermitra dengan para pengusaha untuk melatih masyarakat dalam rangka
peningkatan budidaya pertanian, pelestarian lingkungan, dan ketahanan pangan.

6. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan anggaran untuk para ultra mikro kecil dan
menengah dalam rangka peningkatan para pengusaha kecil naik kelas, namun dari jumlah total UKM yang mencapai 60 juta hanya mampu menyumbangkan kepada negara 15% kalah dengan Singapura dan Malaysia yang jumlahnya 3 juta menyumbang 30% anggaran kepada pemerintah.

Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap tampil dengan beberapa
kementerian terkait, BUMN, dan para pengusaha untuk melatih agar mendapatkan sertifikasi profesi sehingga UKM dan tenaga kerja kita layak dan standar dengan keahlian yang berstandar Nasional maupun Internasional.

"Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap bekerjasama dengan berbagai stateholder agar program pemerintah bisa dikawal dengan baik sesuai dengan cita-cita kita bersama mewujudkan SDM unggul, Indonesia Maju di bumi Pancasila,"  tandas Asep Syaripudin. (Arianto)

Read More

Kappija-21 Silaturahmi ke Menteri Perindustrian

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sejumlah pengurus Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) melakukan kunjungan silahturahmi ke Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Selasa, 23 Juli 2019. Hadir dalam kunjungan yang dipimpin Senior Kappija-21, Bang Ilham Bintang itu, antara lain Presiden Kappija-21 Mulyono Lodji, Sekretaris Jenderal Wilson Lalengke, dan panitia Regional Leaders Forum (RLF), Affan Pasaribu bersama Seni Asiati dan Afdhal Marda.

Rombongan Pengurus Kappija-21 diterima langsung oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, di ruang kerjanya di Gedung Kementerian Perindustrian, Lt. 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Airlangga didampingi Plt. Sekretaris Jenderal Kemenperin, Ir. Achmad Sigit Dwiwahjono bersama beberapa staf Sekretariat Jenderal Kemenperin.

Acara silahturami yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB itu berlangsung sangat akrab, santai dan penuh kekeluargaan. Sebagaimana diketahui bahwa Airlangga Hartarto adalah salah satu angggota senior Kappija-21, yang bersama Ilham Bintang, berangkat ke Jepang dalam rangka Program Persahabatan Indonesia Jepang pada tahun 1985. Airlangga dan Ilham Bintang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa.

Pada kesempatan silahturahmi dan berdiskusi santai di sore itu, Presiden Kappija-21 Mulyono Lodji melaporkan perkembangan organisasi Alumni Kappija-21 yang dalam waktu dekat akan melaksanakan event internasional, Regional Leaders Forum, di Bali. Seperti sudah diberitakan sebelumnya bahwa event ini akan dihadiri tidak kurang dari 100 delegasi dari negara-negara Asean, yang merupakan peserta program persahabatan Asean Jepang Abad 21. Kunjungan ke Menperin ini sekaligus juga sebagai langkah koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan RLF yang akan berlangsung dari tanggal 4 hingga 7 Oktober 2019 mendatang di Denpasar.

Menteri Airlangga menanggapi sangat positif atas program dan rencana kegiatan Kappija-21 dan siap memberikan dukungan dalam pelaksanaannya. Ia juga sudah memberikan lampu hijau kesediaan untuk menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) ini.

“Insyaallah saya siap datang untuk membuka acara RLF itu nanti,” ucap Airlangga yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Sementara itu, Wilson Lalengke sebagai Sekjen Kappija-21 menambahkan laporan pengurus kepada Menteri Airlangga bahwa ada belasan program yang hendak dilaksanakan oleh Kappija-21 di tahun ini dan yang akan datang. “Kita merencanakan sebanyak limabelasan program kegiatan, antara lain RLF di Bali, Festival Origami, pengembangan Kampung Jepang, dan Asean-Japan Leaders Academy,” jelas Wilson.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu secara khusus melaporkan rencana penerbitan buku berjudul ‘Dari MRT, Tsunami hingga Doraemon’ yang berisi kompilasi essay hasil lomba menulis bersempena perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia Jepang tahun 2018 lalu. “Kami mohon kiranya Bapak Menteri sebagai senior Kappija-21 berkenan memberikan kata sambutan dalam buku ini nanti,” demikian pinta Wilson yang langsung disambut dengan anggukan bersemangat dari kader terbaik Golkar itu.

Usai berdialog tentang program Kappija-21, para pengurus dan Pak Menteri, saling bertukar informasi mengenang masa-masa muda diperjalankan oleh JICA ke negeri Sakura berpuluh tahun lalu. Dialog santai itu tentunya diselingi senyum dan tawa-ria seiring guyonan yang disampaikan masing-masing tentang kenangan di Jepang di masa lalu. (Arianto).

Read More