"Deadlock" PW IPM Sumut Hentikan Konferensi Pimpinan Daerah IPM Kota Medan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan bahwa Kegiatan Konferensi Pimpinan Daerah (Konpida) IPM Kota Medan yang digelar pada tanggal 06-07 Februari 2021 dinyatakan Deadlock tanpa adanya Keputusan Apapun, Hal ini disampaikan Anshari selaku Ketua Bidang Kewirausahaan saat meninjau Kegiatan Konpida tersebut.

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara secara resmi Memberikan Mandat kepada Bram Mulia selaku Sekretaris Umum, Ketua Bidang Organisasi Haris Abdillah dan Anshari sebagai Ketua Bidang Kewirausahaan untuk meninjau kegiatan Konferensi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Medan.

Dalam Keterangan yang diterima dutanusantaramerdeka.com menjelaskan bahwa kegiatan Konpida tersebut dimulai sejak hari Sabtu Pagi tanggal 06 Februari 2021, namun karena adanya dinamika organisasi yang tidak bisa diselesaikan oleh PD IPM Kota Medan terhadap Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Se Kota Medan.

"Mulai Pagi hari tanggal 6 Februari 2021 sampai Pukul 01.30 Wib tanggal 7 Februari 2021, PD IPM Kota Medan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga mengulur waktu hingga terjadinya kegaduhan dan pertikaian sesama kader ipm" ungkap Anshari.

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara sangat menyayangkan sikap dari PD IPM Kota Medan yang tidak bisa menyelesaikan persoalan dan dinamika organisasi yang terjadi, sehingga PW IPM Sumut berinisiatif untuk Segera Menghentikan Kegiatan Konferensi Pimpinan Daerah (Konpida) tersebut tanpa adanya Keputusan yang Diperoleh (Deadlock).

"Demi menjaga kamtibmas, dan tidak adanya titik tengah penyelesaian permasalahan yang terjadi, maka dengan ini Konpida dihentikan" Ujar Anshari didampingi Pengurus PW IPM Sumut Lainnya. **

Read More

Fahira Idris Jadi MPKT Provinsi DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fahira Idris yang juga Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (28/1) resmi didaulat jadi Majelis Pertimbangan Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta pada pertemuan dengan Pengurus Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta di Rumah Aspirasi Fahira Jl. H. Sa’abun Nomor 20, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Hadir langsung Bang Muhammad Mul Ketua Karang Taruna DKI Jakarta beserta Sekretaris Bang Boyran, Bendahara Nuryadi, Bidang Hukum Bang Abdurahman, Bidang Humas Bang Dodi Mihardi, Bidang Agama Bang Agus Hidayatulloh yang merupakan jajaran Pengurus Karang Taruna Tingkat Provinsi DKI Jakarta sekaligus menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Fahira Idris sebagai MPKT Provinsi DKI Jakarta.

Muhammad Mul Ketua Karang Taruna DKI Jakarta menyampaikan Ucapan terima kasih kepada Ibu Fahira Idris yang berkenan menjadi MPKT di kepengurusan kami, alhamdulillah, kedepan semoga gerak Karang Taruna di semua tingkatan bisa seiring sejalan kita Kolaborasi bersama-sama.

“Tadi ibu Fahira Idris menyampaikan akan mengajak full para Karang Taruna dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan hingga Unit RW untuk Kolaborasi gerak bersama, kita buat kegiatan bareng, kemudian pelatihan bareng dan yang jelas adalah akan jalan bareng keliling dari Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota untuk memberikan Piagam Penghargaan Penanganan Covid-19 kepada Karang Taruna, karena selama Pandemi Karang Taruna menjadi Gugus Tugas terdepan”, ujar Bang Qimung Sapaan dipanggil Ketua Katar DKI Jakarta.

Fahira Idris yang baru saja di angkat menjadi MPKT Provinsi DKI Jakarta menyambut baik dan bersyukur terima kasih kepada Bang Qimung dan semua jajaran Karang Taruna DKI Jakarta, ini akan jadi ladang Perjuangan saya untuk bersama2 Pemuda kita Kolaborasi kegiatan2 Sosial, UMKM dan Aspirasi di masyarakat.

"Kedepan, yuk kita berdayakan Pemuda DKI Jakarta dengan Gerak bareng bersama, saling kenal dengan Lurah, Camat, Walikota dan Para Pengusaha setempat untuk bisa kita ajak maju, karena saat ini UMKM adalah Roda Ekonomi yang bertahan dan bergerak disaat Pandemi," ujar Fahira Idris.

Fahira Idris juga berterima kasih kepada Karang Taruna DKI Jakarta sudah mempercayai sebagai MPKT Provinsi DKI Jakarta, semoga dengan hadirnya saya bisa menambah manfaat untuk semuanya. Sukses Karang Taruna.

Fahira Idris dalam kesempatan ini juga memberikan Piagam Penghargaan DPD RI langsung kepada Jajaran Pengurus Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta atas prestasi terbaiknya menjadi Garda Terdepan Ikhtiar Bangsa Indonesia dalam mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19.

"Semoga ini menjadi semangat untuk Bangkit Pemuda di Provinsi DKI Jakarta, Pemuda DKI Jakarta harus semakin maju, bangkit dan Naik Kelas," ucap Fahira Idris di akhir Pemberian Piagam. (Arianto)

Read More

PP HIMMAH Unjuk Rasa Di Istana Dorong Presiden Copot Menhub Budi Karya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah ( PP HIMMAH ) melakukan demonstrasi di Istana Negara serta di Kementrian Perhubungan mendesak Presiden Copot Budi Karya dari Kemenhub PP himmah menilai Budi Karya Gagal dalam memimpin kemenhub

Koordinator Aksi, Haryono mengatakan, terdiri dari Mahasiswa & Pemuda Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan di Kemenhub Kamis 14/1/2022 sekitar pukul 13:20 WIB.

Terlihat tuntutan terpampang di spanduk , PP HIMMAH yang Pertama Mendorong Presiden Joko Widodo Copot Budi Karya Dari Kemenhub di nilai tidak becus dan tidak layak membenahi transportasi di Indonesia 

“kedua, Tragedi SJ 182 adalah Salah Satu Bukti Kegagalan Budi Karya Dalam Me manage Dunia Transportasi Publik di Indonesia 

Ketiga, mendesak Menhub Budi karya segera mundur dari Jabatan nya 

Terahir Haryono mengatakan berbagai "persoalan dan masalah kelayakan dan kelalaiyan transportasi di Indonesia rasanya wajar Kemenhub butuh sosok baru di tubuh Kementrian Perhubungan itu "tegasnya. **

Read More

Ketum HMI: Pemda Harus Kerja Ekstra dalam Penanganan Covid-19 di Babel

Duta Nusantara Merdeka | Bangka Belitung

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah banyak merubah tatanan di masyarakat, mulai dari pelaksanaan work from home, sekolah dirumah serta beragam kegiatan yang mulai dibatasi dengan social distancing.

Namun, saat ini pemerintah telah mengeluarkan road map program Vaksinasi Corona atau Covid-19. Prioritas utama dalam pelaksanaan Vaksinasi akan diberikan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan (Nakes). Begitu halnya yang terjadi di Bangka Belitung, Vaksin Covid-19 telah tiba di Bangka Belitung pada 5 Januari 2021.

Dalam hal ini, Ketua Umum HMI Cabang Babel Raya – Adhy Yos Perdana menanggapi tentang permasalahan Covid-19 di Bangka Belitung yang dirasa semakin meningkat dan berharap agar pemerintah daerah dapat bekerja lebih ekstra dalam penanganan Covid-19 di Babel.

“Kepada pemerintah diharapkan untuk lebih ekstra lagi dalam penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi masyarakat, apalagi beberapa hari yang lalu kita ketahui bersama bahwa vaksin Covid 19 sudah tiba di Bangka Belitung” kata Adhy dalam keterangan tertulis kepada media. Senin (11/01)

Selain itu, Adhy Yos juga menghimbau masyarakat Babel agar tetap menerapkan Protokol kesehatan dengan harapan dapat mengurangi jumlah penyebaran Covid-19 dan menekan jumlah pasien yang terpapar Covid-19.

Selanjutnya juga disampaikan, Vaksin Covid-19 yang diproduksi dan akan di distribusikan di Bangka Belitung merupakan Vaksin Sinovac yang berasal dari China dan mengandung virus SARS-CoV-2 yang telah dimatikan serta telah dilakukan penelitian klinis tahap III vaksin yang dimulai pada pertengahan 2020.

Ketua HMI Cabang Babel Raya ini juga menyampaikan agar pemerintah dalam setiap tatanan-nya mulai dari pemerintah Pusat hingga Pemerintah kabupaten/kota dapat saling bersinergi dalam pendistribusian Vaksin tersebut, sehingga tidak ada Stigma negatif yang menimbulkan rasa pesimis di kalangan masyarakat Babel.

Untuk diketahui, Vaksin Covid 19 sudah di distribusikan hampir ke semua provinsi tinggal menunggu agar dapat di suntikan ke masyarakat. Maka baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota diharapkan agar saling bahu-membahu dan bersinergi dalam penanggulangan covid 19. 

"Dan yang penting, Jangan sampai memunculkan stigma negatif atau blunder dalam berkomunikasi yang berakibat pada timbulnya rasa pesimis di kalangan masyarakat di Bangka Belitung ditengah bencana covid 19 dan usaha pemulihan ekonomi," tutupnya. (Arianto)

HMI Terkait Pasien Covid-19 yang Meningkat

Read More

Konsolidasi Pendukung Jokowi Kawal Perubahan untuk Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Delapan bulan lalu Presiden Jokowi menetapkan status darurat kesehatan untuk mengatasi Covid-19. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat jumlah kumulatif kasus positif sudah menembus angka 600 ribu dengan penambahan kasus baru berkisar 6.000-8.000 kasus per hari. Sementara kita masih terus berjuang menangani masalah ini dampak lain dari pandemi mulai terlihat.

"Di bidang ekonomi terjadi kontraksi sehingga pertumbuhan menjadi negatif. Usaha besar dan kecil di segala bidang gulung tikar dan Badan Pusat Statistik memperkirakan lebih dari 29 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan fisik menghentikan berbagai sektor kehidupan dan menciptakan amarah dan frustrasi sosial di sebagian masyarakat," kata Victor Sirait, Bara JP saat konferensi pers di Jakarta. Sabtu (12/12)

Di penghujung tahun, kata Victor, sebagian wilayah Indonesia dilanda badai La Nina yang berakibat ancaman banjir bandang, longsor, curah hujan ekstrem, dan juga gangguan bagi sektor pertanian. Selama tahun 2020.

Selain itu, kata Victor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat tidak kurang dari 2.745 kejadian bencana di seluruh Indonesia yang berakibat sekitar 6 juta orang menderita dan mengungsi.

Di tengah semua kesulitan itu, lanjutnya, muncul gerakan intoleran yang mengancam kemajemukan bangsa. Para pemimpin gerakan ini mengeksploitasi kondisi yang sulit untuk kepentingan politik yang sempit. Di berbagai tempat intoleransi ini sudah berkembang menjadi kekerasan sektarian yang sangat meresahkan;

Selanjutnya juga disampaikan, Sebagai kekuatan yang mendukung Presiden Jokowi selama dua periode kami KONSOLIDASI PENDUKUNG JOKOWI tetap solid dan memiliki komitmen kuat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan kami akan mendukung langkah-Iangkah penyelesaian krisis ini. Kami mengaku adanya berbagai kelemahan dan kekurangan yang harus segera diatasi agar langkah mengatasi krisis bisa lebih efektif.

Pertama, Presiden perlu melakukan konsolidasi dan mengoptimalkan seluruh kekuatan dan sumberdaya, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk mengatasi krisis multi dimensional ini. Presiden hendaknya membuat kebijakan yang tegas dan menyeluruh, dan memimpin langsung langkah penanganan krisis ini.

Kedua, Presiden perlu mengundang semua kekuatan di bidang ekonomi, dari usaha besar sampai UMKM dan koperasi, dari serikat buruh sampai perempuan kepala keluarga, dari dunia akademik sampai praktisi start-up, di desa maupun kota, untuk merumuskan strategi pemulihan ekonomi nasional yang menyeluruh dan efektif dan

Ketiga, Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet sehingga pimpinan kementerian dan lembaga tidak menjadi beban yang berakibat turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Asal tahu saja, tegas Victor, Kami menyambut baik sikap tegas Presiden terhadap para menteri yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Tidak berhenti sampai disitu, Kami juga menghimbau seluruh elemen kebangsaan untuk bersatu menghadapi krisis multi dimensional ini. Sebagai langkah konkret kami menggulirkan Forum Kebangsaan yang akan menjadi wadah konsolidasi kekuatan seluruh unsur masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran demi kemajuan bangsa," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Himbauan Pemuda Melati Indonesia Pasca Pilkada Serentak 2020

Abdullah Syah Siregar
Ketua Umum Pemuda Melati Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 telah berlangsung dengan Aman dan lancar, Organisasi Pemuda Melati Indonesia menyampaikan Himbauan kepada seluruh Pemuda dan Rakyat Indonesia yang telah bersama-sama mensukseskan Pilkada 9 Desember 2020.

Berikut Himbauan yang disampaikan Ketua Umum Pemuda Melati Indonesia Abdullah Syah Siregar.

Assalamulaikum Wr.Wb.

Salam Pemuda Melati indonesia

Sahabatku..

Alhamdulillah semalam sudah berakhir pilkada... dan insya Allah pasti akan muncul pemenang sesuai dengan hati nurani masyarakat.. Kemenangan itu buah hasil kerja tim, dan selamat buat para sahabat kami yang diperjuangkan berhasil dalam pilkada.

Bagi sahabat kami yang memperjuangkan calonnya tetapi belum rezeki kami ucapkan juga selamat karena anda juga telah berjuang maksimal, kalah bukan suatu tujuan tetapi ini mungkin kemenangan yang tertunda.

Berselisih paham selama proses pilkada mari kita akhiri, kembali kita merajut silaturahmi, ingat ketika kita dikos bersama kita selalu makan Indomie dalam keadaan suka dan duka canda dan tawa

Jangan biarkan pisau tumpul

Agar bisa memotong jerami

Ba'da maghrib kami berkumpul

Persiapan berangkat silaturahmi

Jerami dimasukkan kolam

Difermentasi dijadikan pakan

Silaturahmi tuntunan islam

Pemuda Melati Indonesia mengamalkan

Salam 

#pemudamelatiindonesia

#silaturahmiharuskitajaga

-------------------------------------------------------------------

Read More

Ketum MOI : Media Online Sukseskan Pilkada Serentak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Rudi Sembiring Meliala menyebutkan Media Online akan ikut mensukseskan Pilkada serentak, 9 Desember 2020 melalui pengawasan dan pemberitaan yang profesional, kritis dan konstruktif 

Kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/12), Rudi Sembiring Meliala mengatakan pesta demokrasi Pilkada diharapkan menjadi ajang serta momentum menghasilkan para pemimpin di daerah yang potensial guna memajukan pembangunan dan mensejahterakan rakyat.

“Sebagai organisasi media, MOI akan ambil bagian untuk turut serta ikut melakukan pengawasan membantu KPU maupun Bawaslu melalui pemberitaan yang profesional guna mensukseskan perhelatan demokrasi yang digelar di 270 daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” papar Rudi S. Meliala yang juga pengusaha media online dan pariwisata itu.

Dikatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada tidak lepas dari peran media online, khususnya di tengah Pendemi Covid-19 yang telah membatasi kampanye dan sosialisasi secara terbuka melalui pengumpulan masa.

Peran media online dalam perkembangan industri komunikasi juga makin strategis dengan didorong oleh revolusi industri 4.0. Komunikasi makin dekat dengan rakyat, karena setiap informasi media sangat mudah diakses melalui handphone (HP) maupun media sosial.

“Pada masa Pilkada ini, media online harus mampu menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan independen. Sebab pemberitaan yang tidak profesional akan dapat memicu eskalasi politik di daerah yang rawan konflik. Media harus mampu memberikan pendidikan politik yang baik,” pungkas Rudi S. Meliala.

Berdasarkan catatan Redaksi, Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) didirikan 27 September 2018. Organisasi yang mewadahi Perusahaan Media Online Seluruh Indonesia ini dikomandoi oleh Ketua Umum, Rudi Sembiring Meliala; Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekjen, HM. Jusuf Rizal dan Bendum, Hj. Candra Manggih. **

Read More

Budhi Wibowo Terpilih Sebagai Ketua Umum AP5I Periode 2020-2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam masa pandemi COVID-19, produk perikanan Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan ekspor yang signifikan. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia periode Januari-Oktober 2020 sebesar USD 4,28 Milyar atau naik setara 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Volume ekspor periode Januari-Oktober 2020  sebesar 1.043 ribu ton atau naik 11,27%  dibanding periode yang sama tahun 2019.  

Data kenaikan ekspor tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal  Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia, Artati Widiarti dalam acara pembukan MUNAS - Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) pada Sabtu, 5 Desember 2020 saat virtual meeting.

        

Senada dengan itu, Kenaikan ekspor produk perikanan Indonesia tersebut juga dikonfirmasi oleh Budhi Wibowo, Ketua Umum AP5I,  yang menyampaikan bahwa sebagian besar anggota AP5I menginformasikan adanya kenaikan ekspor tahun ini di kisaran 5 - 15 % dibandingkan ekspor tahun yang lalu.  

Walaupun pada awal pandemi COVID-19 sempat mengalami penurunan ekspor, lanjutnya, anggota AP5I terus berupaya melakukan “switching” dari pasar food service (restaurant ,cafe, katering, dll) dengan memperbanyak penjualan ke pasar retail/konsumen akhir terutama produk2 value added “ready to cooked & ready to eat” yang permintaannya meningkat amat pesat. 

       

Disaat yang sama, Safri Burhanuddin, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenkomarves dalam “keynote speak” pada pembukaan MUNAS yang mengusung tema “INDUSTRI PERIKANAN PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL” menyampaikan bahwa untuk mengembangkan industri perikanan nasional pemerintah akan fokus pada 2 spesies utama, yaitu udang untuk perikanan budidaya dan Tuna untuk perikanan tangkap. Hal itu bukan berarti spesies lainnya diabaikan, akan tetapi diharapkan juga tetap tumbuh.        

Sementara itu, Harry Lukmito, ketua Dewan Pengawas AP5I menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan oleh para pelaku usaha UMKM di bidang perikanan adalah kendala akses permodalan, ketersediaan lahan, listrik, irigasi, pengadaan kapal, mesin pembuatan es, serta infrastruktur cold storage.  

Harry Lukmito berharap agar pemerintah terus mengembangkan infrastruktur di sektor hulu baik untuk menunjang produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap.  

      

Menanggapi kenaikan ekspor produk perikanan tersebut, Wakil Ketua umum Kadin bidang kelautan dan perikanan Yugi Prayanto menyatakan bahwa kenaikan ekspor tersebut tentu tidak terlepas dari kenaikan supplai bahan baku perikanan berkat dukungan dari pemerintah. 

Untuk itu, katanya, arah kebijakan Kementrian Kelautan Perikanan yang sudah baik ini, harus tetap dipertahankan agar industri perikanan nasional menjadi semakin berkembang di masa mendatang.  

       

MUNAS AP5I ditutup dengan menetapkan Budhi Wibowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum AP5I periode 2020 – 2025 dan untuk mengatasi tantangan perikanan Indonesia kedepan agar terjadi sinergi antar stakeholder perikanan Indonesia dari hulu ke hilir.

"Selain itu, AP5I mengubah kepanjangan nama AP5I dari 

”ASOSIASI PENGUSAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN INDONESIA” menjadi ”ASOSIASI PRODUSEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN INDONESIA”," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sekjen MOI : Pengurus MOI Tidak Produktif Mundur, Itu Bagus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Terkait adanya dua pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) yang mengundurkan diri, disikapi biasa saja oleh Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal dan menurutnya itu bagus. Hal tersebut disampaikan melalui pesan Whatsapp pada Kamis (3/12).

“Kenapa saya katakan bagus, sebab itu mempermudah DPP (Dewan Pimpinan Pusat) MOI melakukan konsolidasi organisasi ke daerah, apalagi yang mundur termasuk yang berkinerja kurang begitu prima. Sebagai Sekjen MOI, saya bersyukur pada Tuhan,” tegas Jusuf Rizal saat dimintai tanggapannya oleh awak media tentang adanya dua pengurus DPW MOI yang mundur.

Sebagaimana diketahui wartawan, ada dua Ketua DPW MOI mundur dari Pengurus MOI yaitu Ketua DPW MOI DKI Jakarta Prayogie dan Ketua DPW MOI Jawa Tengah, Didik Hargiyanto. Sebelumnya, M. Taufik telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP MOI.

Menurut Jusuf Rizal yang sudah banyak makan asam garam berorganisasi, ada yang mundur dan ada yang masuk dalam organisasi itu biasa. Satu hilang, seribu berganti. Ia juga tidak merasa risau walau ada yang mundur. Organisasi MOI tetap berjalan normal sebagaimana biasa.

Pria berdarah Madura-Batak yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menyebutkan manuver gerakan ini sudah dibacanya sejak lama. Itu terkait rencana Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala untuk membuat wadah wartawan (Persatuan Wartawan Media Online Indonesia / PWMOI) di bawah MOI.

Agar tidak memunculkan perpecahan, kemudian gagasan untuk membentuk PWMOI di bawah MOI, guna membesarkan MOI, kemudian dibatalkan. Semestinya hal tersebut sudah selesai. Namun kelompok kepentingan rupanya memainkan ini sebagai bola panas, bahkan mau membuat Munaslub tak berdasar.

“Sebagai Sekjen MOI, selama organisasi dijalankan sesuai konstitusi, saya patuh kepada perintah Ketua Umum MOI, Rudi S. Meliala. Jika ada yang mencoba bermain api dengan melanggar konstitusi dan mau merusak organisasi, siapapun itu tentu kita akan hadapi,” tutur Jusuf Rizal.

Dengan mundurnya beberapa orang kepengurusan MOI, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Wilayah tidak membuat Sekjen MOI menjadi risau. DPP MOI telah mempersiapkan berbagai plan menghadapi gejolak yang ditimbulkan kelompok kepentingan yang ingin membonsai MOI.

“Sebagai Sekjen bersama Ketua Harian, Siruaya Utamawan, Bendum Hj. Candra Manggih dan Jajaran Pengurus DPP MOI yang sevisi, akan tetap bersama-sama mendukung kepemimpinan Ketua Umum MOI, Rudi S. Meliala. Kami terus melakukan konsolidasi menjalankan amanat Rakernas mempersiapkan MOI menuju menjadi Anggota Dewan Pers awal tahun 2021,” tegas pria aktivis pekerja dan buruh itu.

Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin The President Center pada Pilpres 2019 itu lantas menambahkan, bahwa mundurnya kedua Ketua DPW MOI itu justru menguntungkan DPP MOI. Karena keberadaannya selama dua tahun seperti mati suri. Nato (No Action Talk Only). DPP MOI sudah siapkan figur pengganti agar mampu mendukung program MOI menjadi anggota Dewan Pers. **

Read More

Veddrik Nugraha dilantik sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka pelantikan pengurus pimpinan pusat Gerakan Pemuda Islam periode 2020 - 2023. Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggelar workshop Nasional dan bakti sosial pada Kamis, 03-12-2020 di Gedung Djoang 45 Jakarta

Veddrik Nugraha yang dilantik sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam dalam sambutannya mengatakan, mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, walaupun ditengah pandemi Covid-19, saya dan rekan-rekan pengurus lainnya dilantik dan dipercaya sebagai formatur Gerakan Pemuda Islam .

"Asal tahu saja, Kegiatan ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat disertai pembatasan undangan, yang diundang hanya calon pengurus, sedangkan yang dari daerah tidak diundang dan undangan dibatasi hanya 200 orang," kata Veddrik Nugraha yang akrab disapa Diko dalam orasinya di Jakarta. Kamis (03/12)

Selanjutnya juga disampaikan, Kita akan mengembalikan girroh GPI agar menjadi organisasi kepemudaan Islam ini kembali menjadi besar seperti dulu kala, sekaligus memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia dan hadir untuk kemaslahatan umat.

Diko juga mengingatkan para kader akan slogan GPI yakni "Takdir Kami Memimpin Negara". Selain itu, Kader-kader GPI memang disiapkan untuk menghadapi segala macam situasi.

"Inilah istimewanya GPI. Kita adalah kader yang disiapkan untuk memimpin dan disinilah jiwa kepemimpinan diuji, karena takdir kader GPI untuk memimpin negara,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Azmi Hidzaqi: Ada Upaya Pembunuhan Karakter Rahayu Saraswati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu 25 November 2020 dini hari membuat heboh publik di tanah air. Tak terkecuali di kota Tangsel, kasus ini ternyata sengaja di mainkan oleh kubu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan framing di medsos seakan-akan ada keterlibatan dari Rahayu Saraswati dalam ekspor lobster ini.

"Fokus utama PT Bima Sakti Mutiara adalah budi daya lobster, bukan ekspor. Selain lobster, ada juga budi daya teripang dan lain lain. Perusahaan tersebut belum pernah melakukan ekspor benur sama sekali. Maka jelas sekali, tuduhan itu untuk menggiring opini sesat soal ekspor lobster tidak terbukti," kata Azmi Hidzaqi, kordinator LAKSI dalam keterangan tertulis kepada media. Selasa (01/12)

Jadi, kata Azmi, Penggiringan opini sesat ini sengaja di mainkan untuk menjatuhkan populatitas dan  elektabilitas bakal calon no urut 1 yang akan maju dalam pilkada kota Tangsel pada 9 Desember 2020 mendatang,  

Memang, sambung Azmi, Ada upaya pembunuhan karakter dengan menuduh tanpa bukti dan opini sesat kepada Rahayu Saraswati. Jangan karena faktor like and dislike lantas melancarkan misi dengan fitnah dan giring opini yang ngawur soal lobster yang jelas itu fitnah yang keji. 

Lebih lanjut, Ia menambahkan, Kami melihat adanya rekayasa di medsos dengan sengaja membangun narasi kasus ini dan sangat tendensius, dan menyebarkan kebencian  tanpa dasar dan bukti kuat. Kelihatan sekali kubu lawan panik, sehingga harus membangun image negatif kepada seseorang bakal calon wakil walikota Tangsel.

Selanjutnya juga disampaikan, Kami sudah muak dan resah dengan adanya propaganda hoax, melalui medsos dan upaya menggunakan opini menyesatkan yang diarahkan kepada Rahayu Saraswati karena jelas ini merupakan  pembunuhan karakter.

Ditegaskannya, Kami mengecam aksi  pihak-pihak luar yang sengaja menyebarkan kebencian, tudingan yang  tak mendasar berujung fitnah yang diarahkan ke pasangan nomor urut 1, kami sangat mengecam  ada pihak-pihak luar, yang mempolitisasi isu ini untuk mengkriminalisasi orang lain dengan cara-cara yang tidak etis, selain itu juga stop menciptakan keonaran publik dengan membangun opini sesat dengan memaksakan kasus ini kepada orang lain untuk tujuan provokasi.  

Selanjutnya juga diharapkan, Kami meminta kepada  para kandidat calon walikota yang ikut berkompetisi dalam pilkada kota Tangsel tidak menggunakan cara-cara kotor dalam membangun opini, dengan serangan yang keji, selain itu stop menunggangi kawan-kawan mahasiswa, untuk di peralat dalam mendorong isu tersebut. 

Oleh karena itu, lanjutnya, kami juga tegaskan bahwa terkait izin budi daya lobster untuk perusahaan keluarganya, Rahayu Saraswati tegas tidak terlibat praktik kolusi dan nepotisme karena perusahaanya mengikuti prosedur sebagaimana puluhan perusahaan lainnya. 

"Tak cuma itu, kami mengajak seluruh masyarakat di kota Tangsel untuk dapat melawan segala upaya penyebaran berita hoax untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon wakil walikota Tangsel, mari kita lawan segala bentuk pemberitaan  bohong, hoax yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang yang dapat berakibat hukum," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sidarta S. Pelawi: Pemimpin MOI Harus Berani, Tegas Seperti Api Sungai dan Bulan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Media Online Indonesia (MOI) Sidarta S. Pelawi, MBA, memberi arahan kepada Pengurus DPP MOI agar dalam menjalankan roda organisasi, para pemimpinnya harus berani dan tegas guna mempercepat tercapainya tujuan (goals) organisasi.

“Nakhoda organisasi harus berani memimpin seperti Api, seperti Matahari, seperti Sungai dan seperti Bulan. kendatipun harus bertemu di pengadilan, kebenaran akan tetap menang,” tegas pria pengusaha berdarah Sumatra itu dalam pesannya melalui Whatsapp Group MOI di Jakarta (16/11).

Menurutnya, untuk mempercepat mencapai tujuan organisasi tidak bisa dipungkiri para pemimpinnya harus dapat bertindak tegas sekalipun tidak mudah. Tentu akan banyak tantangan, bahkan mungkin tuntutan hingga ke Pengadilan. Dalam pesan supportnya kepada Ketum, Sekjen, Bendum dan Ketua Harian MOI, tidak usah takut, karena kebenaran akan tetap menang.

Sidarta yang mantan birokrat itu mempersonifikasikan, pengelolaan organisasi ibarat Pohon Anggur yang Subur. Memiliki cabang, ranting dan daun yang sudah tua. Agar tunas-tunas baru muncul, tumbuh, subur dan berbuah lebat dan besar-besar, cabang, ranting dan daun yang sudah tua perlu digunting.

Artinya apa? Menurut Sidarta tidak bisa kita pungkiri orang-orang yang sudah dituakan memiliki pola pikir seperti orang tua, yang kaku, selalu berfikiran aturan-aturan. Dahulu begini, begini yang benar. Kerjanya hanya tukang grafis, pengkritik, merasa diri yang paling benar.

“Padahal dia ada atau tidak ada sama saja bagi organisasi dan tidak sadar sampai saat ini juga tidak berbuat apa-apa kepada organisasi, memang saatnya ditinggalkan atau diturunkan dari gerbong kereta organisasi guna percepatan tujuan organisasi,” tegas Sidarta sambil menambahkan pengurus DPP MOI tetap 'Keep in A Good Spirits'.

Sementara itu, Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal mengomentari statemen Dewan Pembina, Sidarta S. Pelawi menilai positif dan merupakan sinyal bahwa DPP MOI masih berjalan dan dijalankan berdasarkan konstitusi dan tidak melanggar AD/ART. Selain itu, tidak perlu takut menghadapi pengadilan jikalau ada pihak-pihak yang mau memecah belah atau bahkan membubarkan MOI sekalipun.

“Sebagai junior, saya respek dan memberi apresiasi yang tinggi. Karena mengembangkan organisasi itu tidak mudah, apalagi DPP MOI sudah pernah hampir vakum selama satu tahun. Kami pernah membahas kemajuan MOI ini berdua saat bertemu di Istana Negara,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Read More

Mr. Norimasa Shimomura Resmi Diangkat sebagai Kepala Perwakilan UNDP Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mr. Norimasa Shimomura  resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan UNDP Indonesia yang baru pada Kamis (19/11), menyusul pemberian surat kepercayaan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, H.E. Ibu Retno Marsudi.

Dalam acara yang diadakan secara daring di tengah pandemi Covid-19, Bapak Shimomura memuji komitmen Indonesia dalam mencapai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ketika beliau menyampaikan visi strategis UNDP Indonesia.

“Saya memuji komitmen Indonesia dalam upayanya meningkatkan pembangunan manusia, ekonomi, pemerataan akses keuangan, dan pembangunan rendah karbon," kata Bapak Shimomura saat virtual meeting. Kamis (19/11)

Saya juga menyampaikan kekaguman terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang memahami pentingnya jalinan antara perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana telah ditunjukkan melalui kepemimpinan untuk mempromosikan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan, selama masa Kepresidenan di Dewan Keamanan PBB.

Bapak Shimomura juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah RI dalam dukungannya untuk penyusunan Country Program Document UNDP Indonesia kurun waktu  2021-2025 dan dalam Kerjasama Selatan-Selatan.

Berkat Indonesia di masa depan, katanya, UNDP telah menjadi partner di berbagai inisiatif strategis yang mendorong upaya Indonesia dalam pencapaian TPB/ SDG, yang juga telah menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk belajar dan juga mengikuti teladan.

"Saya sangat percaya diri bahwa kerjasama yang terus terjalin akan memastikan bahwa tidak akan ada seorangpun yang tertinggal,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ibu Marsudi menyampaikan apresiasi atas kemitraan UNDP dengan  Pemerintah Indonesia.

Beliau juga menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk mencapai agenda SDGs,  dan menambahkan bahwa pemulihan pandemi COVID-19 harus menjadi pendorong untuk memenuhi agenda global.

Sebelum penunjukkan di Indonesia, kata Ibu Marsudi, Bapak Shimomura merupakan Koordinator Residen Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kazakhstan.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan UNDP di Kazakhstan dan bekerja di UNDP di Montenegro, Tajikistan, Albania, Macedonia Utara, dan Georgia.

Selain itu, Beliau pernah berada pada posisi kepemimpinan di Kantor Pusat Biro Regional UNDP untuk Eropa dan CIS  dan menjabat sebagai Staff Khusus untuk Direktur di Biro Krisis Penanggulangan dan Pemulihan UNDP.

Begitu juga, Beliau  merupakan Penasihat ekonomi di Misi Permanen Jepang untuk PBB, dan menjabat sebagai delegasi Komite Kedua Sidang Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) dan komite di bawahnya, dan dewan eksekutif UNDP/ UNFPA.

Asal tahu saja, Bapak Shimomura mengawali karir di UNDP di Turkmenistan dan Bosnia-Herzegovina. Berkebangsaan Jepang, Bapak Shimomura merupakan lulusan magister Hubungan Internasional dari Universitas Columbia di kota New York, Amerika Serikat dan lulusan sarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Universitas Sophia di Tokyo, Jepang. (Arianto)

Read More

Sekjen MOI : DPP MOI Solid, Tidak Ada Perpecahan, Itu Hanya Ulah Oknum Saja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) membantah ada perpecahan di tubuh organisasi MOI. Kepengurusan dan DPW MOI di daerah tetap solid dan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MOI, HM. Jusuf Rizal kepada awak media di Jakarta (15/11).

“Kepengurusan DPP MOI Solid. Tidak ada perpecahan. Barangkali ada beberapa oknum pengurus yang tidak bisa mengikuti perkembangan dan dinamika yang dijalankan Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala, kemudian buat ulah. Itu kan seperti anak nakal dalam sebuah keluarga,” tegas Sekjen MOI, HM.Jusuf Rizal.

Baca Juga : Isu Munaslub Bergulir Sekjen MOI Tegaskan Ketum MOI Tidak Panik

Lebih lanjut Jusuf Rizal yang juga Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) itu menyebutkan, dalam kepengurusan DPP MOI itu ada banyak. Mulai dari Ketum, Ketua Harian, Sekjen, Wakil Sekjen, Bendum, Wabendum dan beberapa Direktur masih dalam Satu barisan dibawah Komando Ketum MOI, Rudi Sembiring Meliala.

Justru menurut saya, jika ada yang menyebutkan DPP MOI pecah, itu pengurus yang tidak berkinerja bagus. Atau malah jarang terlibat dalam membesarkan MOI. Diundang Meeting konsolidasi lewat Video Conferance Zoom tidak hadir, bahkan pada peringatan HUT ke-2 lewat Zoom tidak dianggap.

Baca Juga : Ketum Rudi Sembiring : MOI Tak Ada Kaitan Organisasi dengan IPJI dan PWOIN

Menurut pria aktivis pekerja dan buruh berdarah Madura-Batak itu, alasan lainnya barangkali mereka tidak paham yang disebut konstitusi organisasi. Memahami AD/ART itu tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi jika disebut ada pelanggaran musti disebut pelanggaran mana. Pasal berapa yang dilanggar oleh DPP MOI.

“Yang jelas sesuai arahan Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring, kami tetap bekerja sesuai amanat Rakernas MOI 2019 bagaimana MOI bisa menjadi anggota Dewan Pers. Untuk itu, meski dikepung oleh Pendemi Covid-19, kami tetap melakukan konsolidasi ke daerah,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Baca Juga : MOI Launching 'MOI Institute' Guna Tingkatkan Kompetensi SDM dan Digital Industri

Ia juga menghimbau agar pengurus maupun anggota MOI di DPW maupun DPC di daerah tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Itu hanya gerakan kelompok kepentingan yang menurut saya ingin agar MOI tidak independen, maju dan dibonsai untuk kepentingan kelompok tertentu.

Katanya, Organisasi MOI ini baru seumur jagung. Selama satu tahun setelah dibentuk hampir vakum. Setelah Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring melakukan perubahan kepengurusan, baru bergerak yang dimulai dengan Rakernas 2019. Saat ini mesin MOI mulai bergerak meski terkendala Covid-19. 

“Karena itu kepada para pengurus daerah, baik di DPW maupun DPC, silahkan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi. Sebab yang justru teriak-teriak itu di daerah yang kinerjanya jelek. Dua tahun tidak bergerak Nato (No Action talk Only). Untuk itu atas arahan Ketua Umum MOI, kami akan revitalisasi kepengurusan di daerah agar bisa mempercepat MOI menjadi anggota Dewan Pers,” tegas HM. Jusuf Rizal. **

Read More

Isu Munaslub Bergulir Sekjen MOI Tegaskan Ketum MOI Tidak Panik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Rudi Sembiring Meliala tidak panik, justru beliau menunjukkan paham berorganisasi. Pelaksanaan Munaslub itu telah diatur dalam AD/ART MOI. Justru yang banyak omong itu yang tak paham konstitusi organisasi. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MOI, HM. Jusuf Rizal kepada awak media di Jakarta (13/11).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MOI, HM Jusuf Rizal juga menyebutkan bahwa Ketum MOI, Rudi Sembiring Meliala santai saja menyikapi persoalan tersebut. Ia juga membantah statemen salah satu pengurus DPP MOI, Marlon Brando dan pihak lain yang menyebutkan Rudi Sembiring panik, sehingga mengeluarkan delapan maklumat tentang MOI. Delapan maklumat itu terkait adanya gerakan sekelompok orang yang mau menyelenggarakan Munaslub tanpa alasan yang jelas.

“Jika ada orang yang mengatakan Ketum MOI, Rudi Sembiring panik mau dimunaslubkan, berarti orang itu tidak paham berorganisasi dan tidak mengerti konstitusi organisasi. Sebab tidak mudah menyelenggarakan Munaslub. Harus didasari pijakan yang mendasar dan kuat,” tegas Jusuf Rizal, yang juga Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA).

Pria berdarah Madura-Batak yang juga aktivis Pekerja/Buruh itu mengakui, pelaksanaan Munaslub itu adalah hal biasa dalam sebuah organisasi. Namun harus ada mekanisme dan substansi mendasar sebagai landasan untuk dapat melakukannya.

Di organisasi MOI, jelas Jusuf Rizal, Dewan Pendiri bisa mengusulkan bilamana memenuhi substansi seperti organisasi tidak jalan atau dalam keadaan genting. Itu pun harus melalui mekanisme yang konstitusional, dilaksanakan oleh DPP MOI dan atas permintaan 2/3 Dewan Pimpinan Wilayah yang sah.

“Jadi jika tidak memenuhi sebagaimana konstitusi organisasi, kenapa pula harus panik. Yang justru panik adalah pihak-pihak yang mencoba mengancam, tapi ancaman yang tidak berdasar, tidak perlu ditakuti. Itu ibarat macan ompong,” tambah Jusuf Rizal.

Sementara dari sisi hukum juga bisa disikapi. Jika dilaksanakan Munaslub atas dasar yang tidak bisa dibuktikan berdasarkan fakta dan data, itu bisa masuk dalam ranah penyebaran informasi bohong. Tentu ada perbandingan antara kepengurusan lama dan baru.

“Saya bukan mau mengatakan bahwa saya sudah pandai berorganisasi, tapi dalam konteks MOI, kita bisa sikapi berdasarkan konstitusi organisasi dan hukum. Karena itu saya tidak melihat Ketum MOI panik, tapi justru memberikan pelajaran agar hati-hati bertindak, sebab setiap tindakan memiliki konsekuensi,” papar Jusuf Rizal, yang juga menjabat Ketua Umum  Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI). **

Read More

Ketum Rudi Sembiring : MOI Tak Ada Kaitan Organisasi dengan IPJI dan PWOIN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum dan Sekaligus Ketua Dewan Pendiri Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Rudi Sembiring Meliala kembali menegaskan MOI adalah organisasi perusahaan media online yang independen.

"Jadi MOI tidak memiliki kaitan apapun secara organisasi dengan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) maupun Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN)," tegas Rudi Sembiring kepada media di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Pernyataan tegas Rudi Sembiring ini sekaligus meluruskan anggapan salah yang beredar selama ini, seolah-olah MOI punya kaitan bahkan perjanjian tertentu dengan IPJI maupun PWOIN.

"Maka dengan ini saya tegaskan. MOI tidak memiliki keterikatan perjanjian apapun dengan IPJI dan PWOIN," tandasnya.

Rudi Sembiring juga mengingatkan, jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa MOI ada perjanjian, komitmen, dan kerja sama dengan IPJI maupun PWOIN, maka jelas itu pernyataan yang mengada-ngada.

Lebih salah lagi, kata Rudi, ada yang menyatakan bahwa para wartawan dari Perusahaan Media yang bergabung dalam MOI wajib menjadi angota PWOIN. Maka hal itu sangat tidak benar dan tidak mungkin.

Rudi juga menjelaskan, MOI tidak memiliki wartawan karena MOI adalah wadah bagi Perusahaan media. Sedangkan para wartawan dari setiap Perusahaan Media yang menjadi anggota MOI memiliki kebebasan untuk menjadi anggota organisasi Jurnalis atau wartawan manapun, sebagaimana diatur dalam UU Pers 40 Tahun 1999.

“Demi kebaikan bersama, maka saya tegaskan bahwa Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) bukan bagian dari IPJI dan PWOIN. Tidak ada keterikatan perjanjian apapun, baik lisan dan tulisan,” papar Rudi Sembiring

Kendati demikian, menurutnya, kini dan kemudian hari, jika dianggap perlu, MOI sangat terbuka untuk bekerja sama dengan ke dua lembaga tersebut dalam berbagai bentuk kerjasama untuk saling menguatkan.

Karena itu Rudi Sembiring tidak mau berpolemik. Melalui penjelasannya seluruh Pengurus dan Anggota MOI diharapkan dapat memahami secara jernih serta lebih fokus membangun organisasi MOI, tanpa dirasuki dengan berbagai pernyataan yang mengganggu untuk perkembangan MOI kedepan.

Secara terpisah, Sekjen DPP MOI, Drs. HM.Jusuf Rizal, SE, SH, M.Si mengatakan bahwa Ketum MOI beserta jajaran DPP terus Fokus melakukan konsolidasi untuk dapat memenuhi amanat Rakernas MOI, agar dapat segera menjadi Anggota Dewan Pers.

“Untuk itu bagi yang telah diberi tanggungjawab, maka segeralah membentuk kepengurusan di DPW maupun DPC MOI. Bagi yang NATO (No Action Talk Only) kita akan revitalisasi," ujar Jusuf Rizal.

Pria berdarah Madura-Batak itu lantas menggubah pribahasa. "Jangan Buruk Rupa Cermin Dibelah. Sekarang era revolusi industri. Tak butuh banyak cakap,” tegas HM. Jusuf Rizal SE, SH, M.Si yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). **

Read More

Kapolres Majalengka Hadiri Pelantikan MPM Universitas Majalengka

Duta Nusantara Merdeka | Majalengka

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Majalengka, AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso bersama Dandim 0617 Majalengka yang diwakili Kasdim Mayor Inf. Sugiono menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Majalengka yang bertempat di Auditorium Unuversitas Majalengka Kabupaten Majalengka, Rabu (11/11/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Universitas Majalengka Prof. Dr. Ir. H. Sutarman, M. Sc, Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso, Dandim 0617 Majalengka yang diwakili Kasdim Mayor Inf. Sugiono, Para pengurus struktur keanggotaan MPM dan BEM Universitas Majalengka beserta tamu undangan lainya.

Dalam kegiatan ini Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso menghadiri sekaligus menjadi pemateri dalam pengukuhan dan pelantikan MPM Universitas Majalengka dan Kapolres Majalengka Mengucapkan Selamat Kepada Pengurus MPM dan BEM Unma Priode 2020 - 2021.

Kapolres melaksanakan pemberian materi terhadap mahasiswa dengan tema Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Lingkungan, dengan  melaksanakan penampilan video, paparan dan sejumlah materi lainya oleh Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso yang juga jebolan Doktor dari Universitas Indonesia.

Selain itu Kapolres Majalengka memberikan himbauan pencegahan Covid-19 dan Sosialiasikan 3M atau Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, kepada Warga Masyarakat Binaannya agar menggunakan Masker antisipasi penyebaran Wabah Covid -19. 

Himbauan Pencegahan Covid-19 tersebut dilakukan berdasarkan Anjuran Pemerintah dalam rangka upaya percepatan untuk memutus mata rantai penyebaran Wabah Virus

 Corona Covid 19 yang sangat berbahaya dan menyebar khususnya di wilayah Kabupaten Majalengka. Pungkas Kapolres Majalengka AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Telah Lahir Gerakan 5 G : Maju Bersama Berantas Kasus Narkoba

Duta Nusantara Merdeka | Banten

Sebagai langkah serius mencegah narkoba di Indonesia, Pemerintah memut Fuuskan menggelar Rencana Aksi Nasional Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Sejalan hal tersebut di atas Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) pada Minggu (1/11) pagi di Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten menghadiri pertemuan bersama dengan 4 elemen penggiat anti NARKOBA lainnya, yaitu Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN), Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), Garuda Gandrung Satria (GAGAS), dan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) sehingga terbentuk menjadi 5 G.

Ketua GRANAT Suhalimi Ismedi menyayangkan kurangnya keterbukaan polisi dalam penanganan kasus - kasus narkoba kepada elemen atau Aktivis yang bergiat dalam penanganan kasus narkoba. 

Sebagai tuan rumah, Dokter Bambang Eka yang menjadi Ketua GAGAS menjelaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan dan berperang melawan bahaya narkoba.

"Tujuan semua kita ini adalah dapat dikelompokkan kedalam tiga hal, yaitu pertama Supply Reduction. Bagaimana terjadi pengurangan penawaran dari produsen dan Bandar narkoba. Bertujuan memutus mata rantai pemasok Narkotika mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. Kedua, Demand Reduction, mengurangi tingkat permintaan dari konsumen atau memutus mata rantai para pengguna. Dan yang ketiga, Harm Reduction. Yaitu pengurangan dampak buruk pada pengguna Napza. Merupakan pendekatan pengurangan dampak buruk terkait  narkoba."Jelas Dokter Bambang Eka selaku Ketua GAGAS.

Menanggapi penjelasan dari para penggiat anti narkoba, Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis Suta Widhya SH berharap bersatunya di dalam wadah 5 G agar mampu menekan tingkat pengguna narkoba dan menekan serta mempersempit jaringan bandar dan produsen narkoba jenis apapun.

"Narkoba cenderung dipakai untuk hal yang bersifat fantasi, ilusi dan seks selain motivasi ingin mendapatkan uang _easy money_ dengan menjadi kurir hingga bandar dan produsen narkoba. Faktor-faktor semua ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran yang diakibatkan oleh bahaya pemakaian dan perdagangan narkoba. Mayoritas penghuni Lapas saat ini dipenuhi oleh kasus Narkoba. Marilah kita bahu-membahu selamatkan bangsa ini dari bahaya Narkoba. "Tegas Suta. **

Read More

Apindo: Penetapan Upah Minimum 2021 Beratkan Pengusaha

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sehubungan dengan adanya sejumlah Kepala Daerah yang menetapkan UM 2021 tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.

Oleh karena itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala2 daerah lain yang menetapkan tidak sesuai dengan SE Menaker tersebut.

Menurut Apindo, Penetapan yang tidak sesuai dengan SE Menaker seharusnya mengacu kepada PP 78/2015, yaitu dengan mendasarkan kepada peninjauan KHL bukan malah mengambil diskresi tersendiri yang tidak mendasar.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan, dengan penetapan UM yang tidak sesuai dengan SE, pihaknya dapat memastikan bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis.

"Selain itu, Asosiasi pengusaha pada dasarnya sulit menerima SE Menaker tersebut, karena dalam kondisi memburuknya situasi ekonomi seperti ini seharusnya UM diturunkan, sehingga kelangsungan bekerja pekerja/buruh dapat terjaga," kata Hariyadi saat konferensi pers di Jakarta. Senin (02/11)

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Umum Apindo yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz menambahkan, Saat ini kita dalam kondisi tidak normal, yaitu pandemi covid-19. Aturan PP 78 yang seyogyanya diharapkan dapat diterapkan menjadi tidak dapat diterapkan, karena situasi dan kondisi yang ada tidak memungkinkan.

Dengan demikian, katanya, kondisi UM yang ada saat ini sudah berada di atas median upah. Hal tersebut menunjukan bahwa UM yang ada saat ini sulit dijangkau oleh dunia usaha. Kondisi ini sebetulnya membuat dunia usaha kita menjadi tidak kompetitif.

"Untuk itu, Apindo mendorong pemerintah pusat untuk dapat membina kepala-kepala daerah yang melanggar SE tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penetapan UM," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Muhammad Roni Klarifikasi Pernyataan Berita Aksi Turun Ke Jalan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pahlawan Perjuangan, Muhammad Roni Mengklarifikasi Pernyataan yang mengatakan akan Turun Kejalan Melakukan Aksi Terhadap Permasalahan PD IPM Kota Medan yang mendeklarasikan dukungan pada salah satu calon di Pilkada Medan beberapa waktu yang lalu.

Muhammad Roni Pratama lewat Video yang diunggah di Akun Facebooknya Mengklarifikasi bahwa Pernyataannya tersebut Tidak Benar dan Menyatakan Permohonan Maaf Kepada Ayahanda Muhammadiyah dan Seluruh Kader IPM SE Kota Medan.

Sebelumnya beredar berita bahwa "Kader IPM se Kota Medan Akan Turun Kejalan Tuntut PD IPM Kota Medan Dibekukan" sesuai dengan Berita yang diterima redaksi www.dutanusantaramerdeka.com dan telah diterbitkan pada Jumat (30/10/2020).

Baca Juga : Kader IPM se Kota Medan Akan Turun Ke Jalan Tuntut PD IPM Kota Medan Dibekukan

Redaksi Duta Nusantara Merdeka mengklarifikasi bahwa berita yang diterima lewat release sudah dikonfirmasi terlebih dahulu. **

Read More