Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik yang Tidak Pernah Pungli

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia mencari 1000 Polisi Baik yang tidak pernah melakukan pungutan liar (Pungli). Program ini diinisiasi Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) bekerjasama dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka HUT PPWI ke-11 yang jatuh pada tanggal 11 November 2021. Dalam Acara tersebut, DPN-PPWI juga akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga (International Conference on Citizen Journalism).

Saat dikonfirmasi awak media terkait program ini, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA., melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu (2/10/21), menyampaikan, “Dalam rangka HUT PPWI tahun ini, DPN PPWI bersama Pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia.” [1]

Lebih lanjut, Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 mengatakan tema yang diangkat dalam HUT kali ini, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’. Sementara itu dari tema besar ini, Panitia pelaksanaan kegiatan mengambil sub tema: ‘Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kota Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi sesama,” ungkap Lulusan Pasca Sarjana Bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris.

Adapun terkait program ‘Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik’, salah satu kategorinya tidak pernah melakukan pungli. Hal ini merupakan upaya memberantas tindakan pungli yang sedang diprogramkan pemerintah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli.

Menurut Wilson, pungli adalah perilaku yang sama 11-12 dengan korupsi. Bedanya, korupsi mengambil uang rakyat yang tersimpan di APBN, sementara pungli mengambil uang rakyat dari kantong rakyat.

“Keduanya adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola negara yang adalah pelayan masyarakat,” tegas Tokoh Pers Nasional yang selalu membela rakyat yang tertindas.

Lanjutnya, pungli dan korupsi merupakan penyakit berbahaya yang selama ini menjadi pandemi terselubung di bangsa ini, yang oleh karenanya Indonesia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

“Setiap Pewarta Warga bertanggungjawab untuk mengawasi agar lingkungan masing-masing steril dari penyakit pungli dan korupsi,” pesannya.

Untuk itu, dalam rangka mensukseskan program ‘Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik’ maka setiap warga masyarakat dapat mengajukan maksimal 3 orang Polisi Baik yang dikenalnya dengan baik, mengetahui secara detail sifat, perilaku,dan karakter polisi yang diajukannya, dan sanggup mempertanggungjawabkan pilihannya itu (minimal bertanggungjawab moral). Diharapkan agar pengajuan Polisi Baik tidak diketahui oleh yang bersangkutan.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Anggota Polisi Republik Indonesia yang masih aktif (Polki dan Polwan);

2. Bertugas dimanapun, di unit dan satuan kerja manapun, di internal Institusi Polri maupun di luar Polri, di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri;

3. Telah bertugas minimal 5 tahun sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia;

4. Tidak pernah melakukan kriminalisasi wartawan, pewarta warga, dan masyarakat umum, terkait dengan unggahan karya jurnalisme warga (tulis, foto, image, karikatur, video, meme, dan sejenisnya) non-SARA dan pornografi mereka di media massa, media sosial, maupun di jejaring komunikasi komunitas (WhatsApp group, pesan berantai, pesan pribadi, dan lain-lain);

5. Tidak pernah melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli), pemerasan, pemalakan,

perampokan, penipuan, dan korupsi (penyalahgunaan uang negara);

6. Tidak pernah melakukan tindak kekerasan, pengancaman, dan intimidasi terhadap siapapun;

7. Sering menolong warga masyarakat di tempat tugas atau dimanapun ia berada;

8. Diajukan oleh minimal 3 orang warga masyarakat umum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Warga yang mengajukan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga inti (bapak/ibu, anak/istri, kakek/nenek, kakak/adik) dengan polisi tersebut.

Berikut prosedur pengajuan, diantaranya:

1. Setiap warga masyarakat mengajukan maksimal 3 Polisi Baik.

2. Isi formulir dikirimkan ke Panitia Pelaksanaan melalui email: polisi.baik.ppwi@gmail.com dengan menyertakan foto Polisi Baik dalam pose pakaian dinas Polri, Foto KTP, dan KTA.

3. Lampirkan foto diri dan foto KTP warga yang mengajukan Polisi Baik dalam email pengajuannya.

4. Pengajuan calon penerima piagam penghargaan Polisi Baik pilihan masyarakat dapat juga dilakukan melalui kontak WA di Nomor 0878-8588-0080 (Mas Ikung), 085772004248 (Mbak Wina), 081371549165 (Shony), atau pesan pribadi di akun Facebook: @Sekretarit PPWI Nasional.

5. Waktu pengajuan dari tanggal 01 s/d 30 Oktober 2021 (pukul 23.59).

6. Seluruh proses tidak dipungut biaya.

7. Piagam penghargaan Polisi Baik dalam bentuk hard-copy akan dikirimkan ke alamat Polisi Baik masing-masing dengan biaya pengiriman ditanggung boleh Penerima (COD). (Tha/Lak)

Read More

Peringati HUT Ke-14, PPWI Bakal Adakan Konferensi Internasional Pewarta Warga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga _(International Conference on Citizen Journalism)_ pada tanggal 11 November 2021 mendatang. Konferensi ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 organisasi PPWI.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu, 2 Oktober 2021. “Dalam rangka HUT PPWI tahun 2021 ini, DPN bersama seluruh pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI, yakni tanggal 11 November 2021. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Terkait dengan tema kegiatan dalam HUT PPWI tahun ini, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu mengatakan bahwa DPN menetapkan tema utama, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’. “Sementara itu dari tema besar ini, Panitia Pelaksana kegiatan mengambil sub-tema: Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kita Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi Sesama,” ungkap Wilson Lalengke.

Informasi dan komunikasi, imbuhnya, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia sejak kehadirannya di muka bumi ini hingga ke akhir hayatnya. Informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang selama hidupnya, baik secara personal maupun dalam konteks hidup bersama di dalam suatu masyarakat.

“Pada tataran yang lebih luas, mencakup orang banyak dengan berbagai dinamika persoalan publik, jurnalisme hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi dan komunikasi. Jurnalisme berkembang sesuai tingkatan zamannya, dari yang paling sederhana melalui lambang dan symbol di bebatuan dan/atau dedaunan, hingga ke zaman media massa modern menggunakan fasilitas teknologi canggih berbasis internet saat ini,” tutur tokoh pendiri organisasi jurnalisme warga PPWI di Indonesia itu.

Ketersediaan fasilitas komunikasi publik berbasis internet memungkinkan semua orang dapat melibatkan diri menjadi jurnalis, yang dalam istilah populernya disebut jurnalis warga atau pewarta warga _(citizen journalist)_. Dalam konteks ini, setiap orang dapat berbagi informasi dari, oleh, dan untuk komunitasnya masing-masing; juga untuk masyarakat suatu bangsa dan komunitas internasional. Jurnalisme warga membuka ruang tak terbatas bagi setiap orang di muka bumi ini untuk saling terhubung tanpa sekat-sekat apapun, baik secara geografis-politik maupun perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pada dasarnya, secara sadar atau tidak, jurnalisme merupakan alat yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk menciptakan sebuah kondisi sosial kemasyarakatan yang diinginkan. Dengan kata lain, jurnalisme adalah alat rekayasa sosial _(social engineering)_. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) lahir sebagai sebuah wadah bagi penyemaian, penumbuhan, dan pemeliharaan idealisme yang dikandung oleh jurnalisme berbasis warga masyarakat agar alat rekayasa sosial ini dapat berfungsi dan mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat, bukan semata hasil pemikiran dan kehendak sekelompok orang atau pihak tertentu.

“PPWI yang dideklarasikan pada 11 November 2007 di Jakarta mengusung visi untuk mewujudkan komunitas masyarakat Indonesia yang cakap-media atau cerdas informasi, yakni warga yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi melalui media massa serta mampu merespon dengan benar setiap informasi yang diperoleh dari media massa. Bagi PPWI, media massa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh manusia sebagai wadah dalam berbagi informasi kepada khalayak ramai, termasuk di dalamnya media sosial dan peralatan elektronik yang digunakan dalam jejaring komunikasi massa, seperti handphone beraplikasi komunikasi massal,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Subbid Program pada Unit Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini.

Dalam perkembangannya, sambung Lalengke, PPWI tidak saja bergerak dalam bidang komunikasi dan media massa ala jurnalisme warga, tetapi juga mengimplementasikan berbagai informasi yang diberitakan atau disebarluaskannya melalui media kepada publik. Para anggota dan pengurus PPWI adalah perencana, penggerak, dan pelaksana berbagai kegiatan produktif di tengah-tengah komunitasnya di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan-kegiatan kreatif tersebut menjadi sumber utama informasi dan data yang akan diberitakannya di media masing-masing.

“Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadi tulang punggung media massa pewarta warga, tahun 2021 ini PPWI telah merambah ke manca negara. Saat ini, telah ada 8 (delapan) Kantor Perwakilan PPWI di luar negeri, yakni Lebanon, Arab Saudi, Oman, Mesir, Libya, Chad, Somalia, dan Iraq. Selain itu, para anggota PPWI juga telah ada di puluhan negara sahabat, antara lain di Jepang, Hongkong, Taiwan, Belanda, dan Prancis. Teman-teman pengurus dan anggota PPWI di luar negeri itu nanti akan ikut serta dalam konferensi internasional perwarta warga yang bakal diselenggarakan nanti,” tutup Wilson Lalengke yang mengaku ingin agar setiap orang di permukaan bumi ini dapat saling mengenal dan membantu satu dengan yang lainnya. (Arianto)

Read More

Fahira Idris Berikan Piagam Penghargaan DPD RI kepada Keluarga Besar Golkar DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris pada Sabtu (2/10) kunjungi lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 4 Jakarta Pusat bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco dan Judistira Hermawan yang juga Ketua Harian Partai Golkar DKI Jakarta, hadir juga Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat DPD Partai Golkar DKI Jakarta Elfrans Golkari Silalahi yang juga Ketua Pelaksana Vaksinasi Golkar DKI Jakarta bersama Panitia Vaksinasi Covid-19 Ibu Rahmi Intan Yahya dan Ibu Neneng Saadah. 

Kunjungan kali ini sekaligus memberikan Piagam Penghargaan DPD RI kepada Pengurus Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta yang telah berjuang digarda terdepan dalam upaya mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19 dengan membentuk Kekebalan kelompok atau (herd immunity). 

Bahkan, Fahira Idris sangat mengapresiasi Program DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang sudah masuk fase bulan kedua secara rutin setiap hari Sabtu dan Minggu. 

"Partai di DKI Jakarta hanya Golkar yang melangsungkan Program Vaksinasi Covid-19 masuk ke bulan kedua, setiap Sabtu Minggu, kalau masih ada tetangga atau keluarga warga DKI Jakarta atau daerah Penyangga ada yang belum Vaksin, Yuk datangi Kantor Golkar DKI Jakarta setiap Sabtu-Minggu Program ini sampai Akhir Bulan Oktober 2021," ujar Fahira Idris dilokasi Vaksin Partai Golkar.

Selain itu, Fahira Idris juga melihat Proses Kegiatan Vaksinasi Partai Golkar dari Pendaftaran, Pengecekan Kesehatan dan hingga tempat Vaksin untuk warga. Kegiatan yang sangat super ketat, bagus dari Alur Proses Pendaftaran hingga Vaksinasi Covid-19, sangat jelas Alurnya dan bagus Prokesnya.

Fahira Idris menambahkan, Kantor Golkar DPD DKI Jakarta sangat Asri dan Pas untuk Lokasi Vaksinasi Covid-19, Panitia menjaga Peserta dengan Protokol Kesehatan yang ketat, diatur antar Jarak yang bagus hingga Adem berada di Kantor Golkar DKI Jakarta karena masih banyaknya pepohonan yang membuat sejuk.

"Terima kasih Pak Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Bang Ahmed Zaki Iskandar dan Keluarga Partai Golkar DKI Jakarta atas Program Vaksinasi Covid-19 pada warga DKI Jakarta, sebagai Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta yang mewakili masyarakat DKI Jakarta, kami Bangga pada Golkar DKI Jakarta dan Terima kasih telah membantu masyarakat DKI Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya, Suara Golkar, Suara Rakyat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Tolak Holdingisasi PLN, GEKANAS: Listrik untuk Hajat Orang Banyak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Demi melindungi kepentingan dan kemakmuran hajat hidup bangsa dan negara dengan berdasarkan Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 terkait perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan Penyelenggara Negara dalam hal ini Presiden RI dan DPR RI, bahwa Industri Tenaga Listrik Negara adalah cabang produksi yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak, sebagaimana tertulis pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. 

"Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara wajib menguasai dan mengelola sepenuhnya Listrik Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan negara," kata R. Abdulah, Koordinator Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional di Jakarta. Jum'at (01/10)

Untuk itu, kata R. Abdulah, Gekanas memahami upaya Pemerintah untuk membentuk Holding Company dengan melakukan penggabungan (Merger) beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penguatan modal usaha dan ketahanan ekonomi BUMN. Sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan amanat dan perintah konstitusi negara.

Menurut dia, Terkait Privatisasi dengan meliberalisasi tenaga listrik negara berbasis lnitial Public Offering (IPO), patut diduga jika hal tersebut akan berpotensi menimbulkan pertentangan dengan amanat dan perintah Konstitusi negara.

Sebab, ujar R. Abdulah, dengan melakukan Privatisasi Perusahaan Plat Merah yang bernama PT. PLN (Persero), maka kepemilikannya akan berubah menjadi Milik Umum (Swastanisasi). Padahal tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut, R. Abdulah mengatakan, Gekanas menganggap dengan dilakukannya Privatisasi terhadap PT. PLN dengan dalih program Holdingisasi dan IPO, hal ini makin menunjukkan Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara tidak taat azas dalam melaksanakan atau mengimplementasikan amanat dan perintah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan jika Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Terlebih Privatisasi PT. PLN membawa konsekuensi berorientasi mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran pemilik saham.

Karena itu, dirinya berpesan, masyarakat sebagai pengguna Listrik Negara patut mengantisipasi bahwa Privatisasi berpotensi besar menimbulkan peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha, akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkelanjutan demi mencapai keuntungan PT. PLN (Persero) sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran pemilik modal (saham) dan tentu sangat memengaruhi harga jual hasil produksi sekaligus kemampuan daya saing dengan usaha industri sejenis lainnya yang bersumber dari import.

Disisi lain, ia juga mengingatkan, hal tersebut juga berpotensi besar menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk usaha industri, utamanya kelompok masyarakat pekerja/buruh yang mayoritas berpenghasilan Upah Minimum dengan standar Kebutuhan Hidup untuk seorang lajang (bujangan) dan rentan menjadi Orang Miskin Baru (OMB). Belum lagi, jika rencana tersebut tetap dipaksakan maka akan berpotensi makin menambah beban APBN yang saat ini sedang defisit.

Atas dasar hal tersebut, R. Abdulah menegaskan, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) menyatakan menolak keras Privatisasi terhadap PT. PLN (Persero) dan:

1. Mendesak Kepala Pemerintahan Negara dalam hal ini Presiden RI harus

mengembalikan kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; Oleh karena itu, wajib sepenuhnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bangsa dan negara;

2. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI), MPR RI dan DPD RI menjalankan pengawasan melekat secara sungguh-sungguh terhadap implementasi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di dalam UU No. 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan.

3. Mendesak Pemerintah bersama DPR RI mengembalikan status PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Tunggal Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Asal tahu saja, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang merupakan aliansi 18 Serikat Pekerja tingkat Nasional termasuk didalamnya Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Persatuan Pekerja Indonesian Power (PPIP), Serikat Pekerja Jawa-Bali (SP PJB), Akademisi, Peneliti dan Advokat atas nama rakyat Indonesia, dengan tegas mendukung perjuangan SP PLN Group dan Menolak secara tegas rencana kebijakan Holdingisasi dan Initial Public Offering (IPO), yaitu proses penawaran saham perdana pada masyarakat luas dalam Pasar Modal di Bursa Saham terhadap Industri Ketenagalistrikan Negara yang akan dilakukan oleh pemerintah agar tidak merugikan masyarakat luas. (Arianto)

Read More

Lawatan Ke Istanbul, Eddy Ganefo Bersama Delegasi kukuhkan KADIN Indonesia Komite Turki

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pekan kemarin KADIN Indonesia dibawah kepemimpinan Eddy Ganefo bersama rombongan bertolak ke Istanbul dalam rangka menjalin sinergitas dengan Turki, Adapun dalam lawatannya Eddy Ganefo juga melakukan pengukuhan KADIN Indonesia Komite Turki pada hari Minggu 25 September 2021.

Dalam sambutanya Eddy menyampaikan bahwa pelaku hubungan luar negeri bukan hanya tugas eksekutif, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri saja, akan tetapi juga menjadi tugas bagi masyarakat sipil dan swasta.

"Meski terbentang oleh jarak sekitar 9 ribu kilometer secara geografis tidak menyurutkan KADIN Indonesia untuk dapat  memperkuat hubungan dengan Turki khususnya hubungan dalam bidang ekonomi," kata Eddy.

Selain sebagai sesama anggota G20, sambungnya. Turki merupakan negara kunci bagi Indonesia untuk menjangkau pasar Timur Tengah dan Eropa, dan sebaliknya Indonesia juga merupakan salah satu negara kunci bagi Turki untuk mencapai pasar ASEAN, ungkap ketua Umum KADIN Indonesia.

Adapun dalam hubungan perdagangan baik Expor maupun Impor kedua negara mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, namun demikian masih banyak ruang dan peluang untuk tumbuh dan bekerjasama dalam kerjasama perdagangan kedua negara.

Ketua Umum KADIN Indonesia Eddy ganefo berharap bahwa dengan diresmikannya KADIN Indonesia Komite Turki menjadi potensi untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia - Turki, bahkan dengan Nigeria dan negara-negara di Eropa Timur. 

"Hal ini juga akan menunjukkan komitmen kami terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan bebas," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KADIN Indonesia Komite Turki M. Alpian Halili yang baru saja dikukuhkan menuturkan bahwa Pembentukan KADIN Indonesia Komite Turki ditahun 2021 juga bertepatan dengan momentum peringatan ke-71 hubungan formal diplomasi bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Turki.

"Sebagaimana diketahui bahwa Turki dan Indonesia adalah dua negara populasi muslim besar dan demokrasi modern dikawasan negara-negara mayoritas muslim tersebut," terang Alpian.

Maka untuk itu, sebagai sub organisasi KADIN Indonesia yang mengurusi hubungan perdagangan wilayah negara Asia dan Eropa Timur, Alpian menginginkan keberadaan KADIN Indonesia Komite Turki menjadi katalisator bagi pengusaha-pengusaha yang berada pada area kerja kami.

"Sehingga peluang-peluang yang telah ada akan segera terserap dengan baik dan bisa menciptakan peluang-peluang baru lainnya yang lebih mengakomodir keinginan baik dari pemerintah maupun pihak pengusaha," harapnya.

Hubungan antara Indonesia dan Turki yang sudah erat diberbagai bidang, baik perdagangan, budaya, politik, dan sosial. 

Tentunya hal tersebut diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan Indonesia untuk wilayah Eropa Timur dan sekitarnya. 

Dan semoga kiranya KADIN Komite Turki dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, Bangsa dan Negara, ucapnya seranya mengakhiri.

Turut dalam lawatan KADIN Indonesia ke Istanbul diantaranya Dewan Penasehat Hasnaeni, para wakil ketua umum Nur Kholis, M Mufti Mubarok, Satiti Handini, Jemmy Tumimomor, Andi Junaidi serta beberapa komtap dan staff KADIN Pusat. (Arianto)

Read More

Panitia Bhaksos Gelar Rapat Bersama DPC Partai NasDem Dumai

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Panitia kegiatan Bhakti Sosial DPD partai NasDem Kota Dumai gelar rapat bersama pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem Se-Kota Dumai jelang Pembagian Beras 8 ton.

Acara ini di buka oleh Ketua Panitia Bhakti Sosial DPD partai NasDem, Candra dan Sekretaris Amanda bertempat di kantor DPD partai NasDem Dumai. Jalan Natuna. Kecamatan Dumai Kota. Rabu (29/09/2021) 

Chandra, ketua panitia pelaksana mengatakan, kegiatan ini di gelar merupakan hasil rapat jajaran pengurus. Dari Ketua DPD partai NasDem Yusman, sekretaris Sutrisno dan bendahara H. Gafar.

"Dalam kegiatan ini kita membahas teknis dan materi terkait agenda pembagian beras ke semua DPC dan DPRT partai NasDem Se-Kota Dumai," kata Chandra

Turut hadir dalam rapat kegiatan pembagian beras, ketua Panitia Bhaksos Chandra, sekretaris Amanda, bidang Distribusi Rahma Yani, bidang Publikasi Tengku, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem kecamatan Dumai Timur, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Selatan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem kecamatan Medang Kampai, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Sungai Sembilan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Bukit Kapur dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Barat. (Arianto)

Read More

DPC PMKM Kota Medan Menjalin Hubungan Silaturahmi Ke Kantor Camat Medan Denai

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Ketua DPC PMKM Kota Medan Dedy Aksyari Nasution yang diwakili oleh Sekjen DPC Kota PMKM Kota Medan Bapak Hendi Prayudi, didampingi oleh Wasekjen DPC PMKM  Medan Bapak Junaidi Syahputra, dan Bapak Pahrizal Piliang sebagai Kepala Bidang Pemasaran melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Camat Medan Denai sekaligus tetap menjalin hubungan tali silaturahmi, Medan, Selasa (28/09/2021).

Kedatangan para Pengurus DPC PMKM Kota Medan ke kantor Camat Medan Denai yang disambut baik oleh bapak Panit I Sabhara Polsek Medan Area, Eko Panjaitan SH yang pada saat itu sedang berada di Kantor Camat Medan Denai. Dengan kehadiran pengurus DPC PMKM Kota Medan ke Kantor Camat Medan Denai agar bisa dapat mewujudkan visi dan misi dari bapak Wali kota Medan.

Sekjend DPC PMKM Kota Medan dapat melakukan pengembangan UMKM menuju “Medan Berkah”, dalam pertemuan ini dengan bapak Camat Medan Denai. Dan kemudian bapak Camat Medan Denai sangat mendukung dengan hadir nya PMKM DPC Kota Medan dan Camat Medan Denai menambahkan agar PMKM DPC Kota Medan harus dapat mempersiapkan produk-produk unggulan dari PMKM Kota Medan agar bisa dapat dipasarkan, Ujarnya.

Selanjutnya Sekjend DPC PMKM Kota Medan langsung masuk menuju ruangan bapak Camat Medan Denai dan disambut dengan baik oleh bapak Camat Medan Denai Ali Sipahutar yang didampingi bapak lurah untuk menjelaskan tentang Produk - Produk PMKM dan juga keberadaan PMKM DPC Kota Medan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Denai dimasa pandemi covid-19, agar seluruh produk unggulan dari PMKM Kota Medan agar dapat menjadi unggulan di Kecamatan Medan Denai, Ucap Sekjen PMKM DPC Kota Medan.

Camat Medan Denai Ali Sipahutar menambahkan, setiap pelaku UMKM harus memiliki suatu produk unggulan agar bisa dapat dipasarkan disetiap kecamatan. Kemudian di Kecamatan Medan Denai misalnya pelaku PMKM Kota Medan harus memiliki produk usaha sepatu, konveksi pakaian dan juga makanan yang bisa dapat dipasarkan.

Selanjutnya Camat Medan Denai mengatakan, Pengurus PMKM Kota Medan harus memiliki produk yang bisa di Unggulkan, misalnya seperti pembuatan konveksi celana, masker lega milik PMKM Kota Medan, Madu Akar Abang Pahrizal dan Produk telur. 

Sementara untuk kebutuhan bahan pokok seperti telur adalah suatu kebutuhan buat masyarakat agar bisa diunggulkan di pasaran Kecamatan Medan Area. Tutup Camat Medan Denai, Ali Sipahutar kepada awak media. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

Buktikan Solidaritas, GAAS Dampingi Kuasa Hukum Kasus UU ITE di Polda Metro Jaya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) membuktikan adanya soliditas dan solidaritas atas kasus menimpa dan ditangani oleh pengurus DPP GAAS pada Senin (27/9) sore di Polda Metro Jaya.

Zulkarnain, Arfa Yuri dan  Yulia Lahudra adalah para pelapor yang merasa dirugikan oleh SR alias N binti S. Terlapor diduga minimalis pasal 27 (3) jo pasal 45 (3) UU No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 tahun 2008.

"Ya benar, saat membuat laporan polisi (LP) kali ini kami didampingi oleh para pengurus DPP GAAS dan LBH GAAS yang hadir untuk memberi atensi atas kasus yang kami tangani. Kebetulan kami adalah sebagai Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) yang ingin membereskan masalah perselisihan di antara pelapor dan Terlapor," jelas Suta Widhya SH, Ketua Tim Penasihat Hukum (PH) Panitia Pameran Lukisan Maestro Muhamad IDRIS.

Suta mengaku bahwa Perselisihan ini sebenarnya gampang untuk diselesaikan bila pihak yang hobinya memfitnah mau sadar atas kesalahan yang telah ia lakukan. "Namun, ternyata tidak. Bahkan semakin menjadi - jadi. Nah, karena Terlapor tidak terlihat itikad baiknya, bahkan malah balik menyerang balik dengan berita bantahan yang tidak akurat. Maka yang dirugikan tentu ingin melapor ke Polisi," ucapnya. 

Tak cuma itu, Yang lucunya terlapor pun menggalang simpati seolah dirinya yang terzalimi sehingga tanpa _cover both side_ orang - orang yang mendengar pengaduan dari Terlapor seakan percaya. Inilah yang sangat disayangkan oleh Kuasa Hukum Suta. (Arianto)

Read More

DPP LPPI : Apresiasi Kapolri inisiasi Vaksinasi Merdeka Dengan BEM dan OKP Serentak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpianan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesian mengapresiasi Vaksinasi Merdeka Se-Indonesia yang di inisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan serta OKP Kepemudaan di seluruh Indonesia secara serentak disisi lain kami melihat kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menunjukan sosial yang tinggi dengan menggelar bakti sosial memberikan ribuan paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Kami menilai Program kegiatan vaksinasi merdeka serentak ini selain dapat membentuk herd immunity di tengah masyarakat juga dapat meringankan ekonomi Masyarakat juga sangat terbantu pada kegiatan vaksinasi merdeka serentak ini "

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam  pengendalian COVID-19 dengan menggalakkan vaksinasi merdeka serentak menggandeng sinergi  bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan juga Pemuda (OKP) menggelar kegiatan Vaksinasi Merdeka di seluruh Indonesia secara serentak mampu mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo dan mencapai target dalam pengendalian COVID-19 menggunakan percepatan vaksinasi dengan ini nantinya Pemerintah akan berhasil menurunkan level tingkatan penyebaran virus Covid- 19 dan ekonomi masyarakat kembali normal

Kami menyatakan sikap mendukung Pemerintah melalui Polri & TNI suksesi vaksinasi merdeka serentak di suluruh indonesia sinergi antar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan juga Pemuda (OKP) maka atas dasar itulah kami menilai dengan langkah serius Kapolri menggalakkan vaksinasi seperti ini dapat mencapai target 100%,

terahir kami sampaikan dengan hal ini masyarakat tidak akan ragu untuk ikut serta di lakukanya vaksinasi dan kami juga mengajak semua elemen masyarakat indonesia yang belum vaksin agar datang ketempat terdekat Polda Polres Polsek yang menyediakan vaksin  & kami sebagai organisasi kepemudaan di DPP LPPI menyampaikan indonesia tidak akan kalah dengan Covid- 19

seperti diketahui kegiatan vaksinasi merdeka serentak ini turut dihadiri oleh Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Rektor IPB Prof Arif Satria. acara puncak vaksinasi merdeka serentak  ini digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat pada rabu sampai kammis 22-23 September 2021

Acara ini turut dihadiri Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Rektor IPB Prof Arif Satria  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sinergi dengan BEM dan OKP tersebut merupakan upaya Polri mempercepat dan mencapai target vaksinasi dua juta dosis dalam sehari.

vaksinasi ini diselenggarakan di 96 titik yang meliputi 51 universitas, 15 sekolah tinggi/institut/akademi/politeknik, dan 30 lokasi lainnya. Vaksinasi merdeka ini menyasar kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Adapun BEM yang terlibat dalam kegiatan ini di antaranya BEM-SI, BEM Nusantara, BEM Bulukumba, BEM Universitas Halmahera, BEM UGM, BEM UIN Yogyakarta, BEM Nusantara, BEM Bandung Raya, BEM Muh Banjarmasin, BEM IPB Bogor, BEM Efarina Pematang Siantar, BEM Universitas Riau, BEM Universitas Warmadewa, dan BEM Universitas Muhammadiyah, AMAN Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional dan Permikomnas

Kemudian, 15 OKP yang terlibat adalah PB Semmi, Rumah Milenial, OKP Sahat, GAMKI, GMNI, GINKA, Barisan Aktifis Muda, JAMNUSA, PMI, Cipayung, Perempuan Milenial Indonesia, Milenial Mitra Polisi, Kaukus Muda Indonesia, MPARA Blora, dan Pemuda Lintas. Vaksinasi Merdeka digelar pada 22-23 September 2021. Adapun vaksin yang dipersiapkan sebanyak 253.297. Sedangkan bansos yang disalurkan kepada masyarakat sejumlah 103.247 paket sembako. **

Read More

Tidak Becus Tangani Kasus Penculikan Anak, Pimpinan Polri Perlu Evaluasi Aparat Polres Cianjur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, sulit menyembunyikan rasa kecewa saat mengetahui bahwa kasus penculikan anak yang telah bersangsung lebih dari 8 bulan di Polres Cianjur belum menemui titik terang alias berlarut-larut. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu mengaku sangat prihatin atas kasus tersebut dan menyayangkan rendahnya profesionalitas oknum aparat kepolisian untuk menuntaskan kasusnya sesegera mungkin.

“Saya sangat kecewa dengan cara kerja oknum-oknum polisi di Polres Cianjur yang menangani kasus itu. Saya sudah datangi Polres Cianjur pada 5 Februari 2021 lalu saat keluarga Darryl Kurniadi (anak korban penculikan – red) meminta bantuan untuk mengawal kasus ini. Saya pertanyakan penanganan kasusnya kepada Kanit PPA yang menangani, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti,” ungkap Wilson Lalengke kepada media ini, Kamis, 26 Agustus 2021.

Menurutnya, Team PPWI yang menyambangi Polres Cianjur menjumpai oknum polisi bernama Asep Sodikin. Ketika ditanyakan keberadaan anak korban penculikan, Asep mengatakan bahwa Darryl Kurniadi dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cianjur, Jawa Barat. Usai di Polres Cianjur, Team mendatangi lokasi yang dimaksud. PPWI juga melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT setempat, serta tetangga sekitar. Namun, mereka tidak diperkenankan masuk oleh penjaga P2TP2A. Alasannya, pimpinan tidak berada di tempat, dan si anak dilarang bertemu dengan siapapun.

“Ternyata oknum pimpinan P2TP2A Cianjur yang bernama Lidia ini terindikasi membantu si penculik Sofyan Jendi alias Dio dalam menyembunyikan anak korban penculikan. Minimal, Ibu Lidia diduga kuat tidak netral dalam kasus Darryl itu. Kita memiliki bukti tertulis bahwa Sofyan Jendi memberikan pekerjaan kepada Ibu Lidia, yang merupakan pengacara ini, untuk menangani kasus klien-nya si Sofyan Jendi itu,” terang pengacara keluarga korban penculikan, Zakaria Ginting, SH, MH, dalam keterangannya kepada PPWI Nasional.

Dalam kasus ini, tambah Wilson Lalengke, pihaknya tidak mempersoalkan masalah hukum yang harus dilalui dalam penyelesaian kasus tersebut. “Keberatan atau pertanyaan substantif kita sebenarnya adalah soal anak yang tidak boleh bertemu orang tuanya selama lebih dari 8 bulan ini. Saya curiga ada skenario jahat yang dirancang oleh penculik anak ini yang terkesan diback-up oleh oknum polisi Polres Cianjur dan pimpinan P2TP2A. Entah apa tujuannya, saya tidak tahu. Bayangkan, 8 bulan lebih Darryl Kurniadi yang masih usia 6 tahun saat diculik tidak diizinkan dijenguk ayah-ibunya atau keluarga lainnya, pun tidak juga boleh ditemui pengacara keluarga ini. Di mana otaknya para oknum polisi dan pihak terkait yang menangani kasus tersebut?” kata Lalengke yang mengaku geram terhadap perilaku dholim para oknum polisi Cianjur terhadap keluarga dan anak korban penculikan itu.

Untuk diketahui, pada tanggal 15 Desember 2020 telah terjadi peristiwa yang dapat diduga sebagai tindakan penculikan seorang anak berusia 6 tahun atas nama Darryl Kurniadi oleh seorang pria lajang usia menjelang 60-an tahun, bernama Sofyan Jendi alias Dio, mantan tetangga orang tua Darryl. Darryl yang merupakan anak dari Danny Eka Prasetio (29), warga Kemayoran, Jakarta Utara, “dipinjam” oleh Dio dari rumah neneknya di Villa Rahayu Kp. Pasir Kampung, RT.004, RW.016 Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sekira pukul 12:00 siang.

Saat dijemput itu, Dio beralasan kepada nenek korban bahwa ia hanya ingin mengajak Derryl jalan untuk makan siang. Sejak siang itu hingga kini, Darryl Kurniadi raib tidak tentu rimbanya. Dikatakan demikian, karena orang tua korban tidak tahu (tepatnya tidak diberitahu dan dihalang-halangi untuk mengetahui – red) tentang keberadaan anak korban penculikan itu.

Terkait dengan kasus tersebut, pihak keluarga anak korban penculikan memohon bantuan kepada semua pihak kiranya berkenan menolong mereka menemukan anaknya. “Kami sudah datangi dan minta bantu ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komnas Anak, KPAI, tapi hasilnya masih nihil. Kami juga beberapa hari lalu sudah mendatangi Balai Anak Handayani, di Bambu Apus, Jakarta Timur, katanya anak kami dititipkan di sana. Eh, tidak boleh bertemu, katanya harus didampingi oleh Polres Cianjur yang menitipkan anak itu di sana. Besoknya kami datang lagi, dua hari berturut-turut, kata petugas di Handayani, polres Cianjur mau datang, eh tidak datang-datang,” keluh kakenya Darryl, Bustomi. (Arianto)

Read More

Irjen Pol Agung Makbul Sosialisasikan Saber Pungli dan Resmikan Kantor SBI di Kuningan

Duta Nusantara Merdeka | Kuningan 

Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI) melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2012 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dirangkaikan dengan peresmian Kantor Biro Perwakilan SBI di Kabupaten Kuningan, pada Sabtu, 18 September 2021, bertempat di Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Hadir sebagai keynote speaker, Sekretaris Satgas Pusat Saber Pungli, Irjen Pol Dr. H. Agung Makbul, SH, MH, yang memberikan pemaparan tentang Perpres Nomor 87 tahun 2016 dan program implementasinya dalam rangka memberantas praktek pungutan liar (pungli) di jajaran birokrasi dan aparat pemerintahan.

Selain memberikan paparan tentang Saber Pungli, Dr. Agung Makbul juga didaulat untuk meresmikan pembukaan kantor biro perwakilan SBI di Kuningan. Peresmian kantor SBI Kuningan tersebut ditandai dengan pemukulan gong dan pengguntingan pita.

Dalam acara sosialisasi Saber Pungli dan peresmian kantor SBI Kuningan itu, Dr. Agung Makbul didampingi Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH, dan Wakapolres Kuningan, Kompol Jaka Mulyana, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Kuningan. Agung Makbul juga ditemani Dandim Kuningan, Letkol CZI David Nainggolan, ST, dan Administratur (Adm) Perum Perhutani KPH Kuningan, Mamun Mulyadi, serta sejumlah pejabat teras Kabupaten Kuningan.

Di antara tamu undangan, terlihat hadir juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, bersama beberapa pengurus PPWI Nasional dan DPC Karawang. Dari jajaran SBI, hadir Biro Hukum SBI Jakarta, Bambang Setiawan; Kabiro SBI Kuningan, Rasidin; Kabiro SBI Ciamis, Bosbono; beserta sejumlah anggota dan mitra SBI di Kuningan. Untuk diketahui bahwa pimpinan SBI, Agung Sulistio, merupakan salah satu anggota PPWI DKI Jakarta.

Agung Makbul yang tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dengan kawalan protokoler pejabat setempat sempat mendapat perhatian masyarakat Kuningan, khususnya warga Luragung. Setibanya di tempat acara, Jenderal Polisi bintang dua itu mendapat sambutan hangat dari Panitia dan masyarakat setempat dengan tarian penyambutan tamu kehormatan dan pengalungan bunga oleh Pimpinan Redaksi media KabarSBI.com, Agung Sulistio.

Sosialisasi Saber Pungli oleh Dr. Agung Makbul diawali dengan penjelasan tentang apa itu pungutan liar, baik dari perspektif umum maupun dari definisi UU Tipikor. “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan bahwa pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas,” jelas Sekretaris Satgas Pusat Saber Pungli, Dr. Agung Makbul.

Pemerintah, kata Agung Makbul, meminta masyarakat ikut memantau perilaku pungli dan melaporkannya kepada Satgas Saber Pungli, baik di tingkat kabupaten/kota, Provinsi, maupun ke tingkat nasional. "Ada 8 titik rawan pungli yang harus dipantau dan diwaspadai, yakni: akte kelahiran, bidang pendidikan, perizinan dan sertifikat, mencari pekerjaan, skep jabatan, buku nikah, surat pensiun, dan surat kematian. Jadi, dari sejak lahir hingga kita mati, selalu dibayangi pungli," papar Agung Makbul sambil memberikan beberapa contoh kasus.

Agung Makbul selanjutnya menegaskan bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Pungli merupakan perilaku yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan jika kita biarkan terus terjadi maka tidak mustahil bangsa kita akan hancur karena pungli yang terjadi dimana-mana. Oleh karena itu diperlukan upaya pemberantasan yang tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera," beber Agung Makbul yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menkopolhukam ini.

Sementara itu, Ketum PPWI Wilson Lalengke dalam sambutannya mengatakan bahwa sinergitas antara media dengan Satgas Saber Pungli sangat penting. “SBI bersama PPWI hadir di Kuningan siap untuk membantu Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam rangka membersihkan birokrasi dan kalangan pelayanan publik dari perilaku dan budaya tidak terpuji, khususnya praktek pungutan liar,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

 

Setelah sosialisasi Saber Pungli serta penyampaian sambutan dari Ketum PPWI dan Bupati Kuningan, acara dilanjutkan doa bersama dan pengguntingan pita di depan pintu kantor SBI Kuningan. Selanjutnya, kegiatan itu disusul dengan penyerahan Piagam ucapan terima kasih dari PPWI Nasional kepada Irjen Pol Dr. Agung Makbul, SH, MH; H. Acep Purnama, SH, MH; Mamun Mulyadi, dan sejumlah pejabat serta pimpinan Sanggar Pramaditha Kuningan.

Acara ramah-tamah yang dilakukan usai pemaparan tentang Saber Pungli dan peresmian kantor biro SBI sangat berkesan bagi masyarakat Kuningan dan para pejabat Pemkab Kuningan mengingat kehadiran Irjen Pol Dr. Agung Makbul selaku petinggi Polri ke Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, tergolong momen yang jarang terjadi. Acara ramah-tamah tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan mengentalkan kemitraan antara Sahabat Bhayangkara Indonesia dengan Polri dan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini terlihat Irjen Pol Agung Makbul banyak melakukan foto bersama, bukan saja dengan tim panitia tapi juga bersama warga sekitar. (Arianto)

Read More

Sambung Kembali Komunikasi, PPWI Lakukan Audiensi ke Divhumas Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional melakukan kunjungan audiensi ke Divisi Humas Polri, Kamis, 16 September 2021. Tim PPWI dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, didampingi empat orang anggota PPWI Jabodetabek, yakni Muhammad Ribaldi, Wiri Yutruski, Haryawan, dan Wido Metropol.

Kedatangan rombongan PPWI diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas, Brigjen Pol Drs. Rusdi Hartono, M.Si, didampingi Kepala Bagian Penerangan Satuan (Kabag Pensat), Kombes Pol Hendra Rochmawan, SIK, MH. Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Pada kesempatan itu, Ketum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan bahwa tujuan teamnya mengunjungi Divisi Humas Polri adalah dalam rangka menyambung kembali hubungan komunikasi yang sempat terputus beberapa waktu karena berbagai kesibukan masing-masing. “Semoga kunjungan silahturahmi PPWI ke Divhumas Polri dapat menyambung kembali komunikasi dan kerja sama yang pernah terjalin beberapa tahun lalu,” katanya.

Dalam penjelasan selanjutnya, Wilson Lalengke mereview kembali hubungan kerja sama PPWI dengan Divhumas Polri yang sudah terjalin apik sejak tahun 2013, yakni pada masa Irjen Pol Dr. Ronny Sompie menjabat sebagai Kadivhumas Polri. Kerja sama tersebut terus berlanjut ketika Irjen Pol Dr. Anton Charliyan menggantikan Ronny Sompie sebagai Kadivhumas Polri.

“Selama kurang lebih 5 tahun PPWI bekerja sama dengan Divhumas Polri dengan sasaran utama di bidang peningkatan SDM anggota dan staf pegawai Polri,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Berbagai kegiatan yang sempat dilakukan bersama, imbuh Ketum PPWI, antara lain diklat-diklat jurnalisme warga di 8 Polda dan Mabes Polri, penyediaan narasumber pada event-event tertentu, dan lomba foto Polri yang dirangkaikan dengan pameran foto hasil lomba. “Kita telah melaksanakan diklat jurnalisme warga bagi anggota Polri di delapan Polda di Kalimantan, Sumatera dan di Jakarta. PPWI dan Divhumas Polri juga sukses melaksanakan dua kali lomba foto Polri di tahun 2014 yang dilanjutkan dengan pameran foto di Mall Casablanka dan Mall Central Park Jakarta,” beber Wilson Lalengke.

Dalam waktu dekat, tambah Wilson, PPWI akan memperingati HUT-nya yang ke-14, yang jatuh pada tanggal 11 November 2021. Pada momentum tersebut, PPWI akan memberikan penghargaan kepada 1000 Polisi baik pilihan masyarakat. Salah satu kriterianya adalah sang polisi baik itu tidak pernah terlibat dalam mengkriminalisasi wartawan, pewarta warga, maupun masyarakat umum.

“Kita bukan mencari polisi terbaik, tetapi polisi yang baik. Masyarakat yang mencari dan menemukan polisi yang baik itu dan mengajukannya kepada PPWI untuk kita berikan penghargaan. Penghargaan dari masyarakat melalui PPWI bukanlah apa-apa, mungkin tidak bernilai dari sisi materi, namun ini sangat penting dalam rangka memotivasi setiap polisi untuk menjadi Polisi Baik di mata masyarakat,” jelas lulusan pasca sarjana di bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Universitas Linkoping, Swedia, ini.

Selain acara pemberian penghargaan kepada Polisi Baik, PPWI juga akan meluncurkan Program Sejuta Media Online pada moment peringatan Milad yang akan diselenggarakan secara virtual nanti. “Pada acara peringatan HUT PPWI tahun ini, kita akan melaksanakan konfersensi internasional pewarta warga PPWI dengan menghadirkan semua perwakilan PPWI di luar negeri dan para pengurus serta anggota PPWI se-Indonesia. Saat itu, kita akan meluncurkan program Sejuta Media Online, yang akan menjadi symbol pergerakan melek media bagi semua warga masyarakat di manapun berada,” papar Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan warga TNI, Polri, mahasiswa, guru, dosen, wartawan dan masyarakat umum di bidang jurnalistik ini penuh semangat.

Selanjutnya, tokoh pers nasional itu menyampaikan bahwa PPWI senantiasa siap untuk membantu Polri melalui Divisi Humas Polri dalam melaksanakan program yang ada, terutama yang berhubungan dengan kehumasan, jurnalisme, media dan publikasi. “Sebagaimana sudah pernah terjalin di masa lalu, PPWI saat ini juga senantiasa siap untuk bekerja sama membantu Polri dalam melaksanakan program-program strategis Divhumas Polri, terutama yang terkait dengan jurnalistik dan publikasi,” tutur Wilson.

Merespon kunjungan PPWI ini, Karopenmas Brigjen Pol Rusdi menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih atas kedatangan Tim PPWI dan siap menjajaki kemungkinan melanjutkan kerja sama yang sudah pernah dilakukan bersama PPWI di masa lalu dengan penyesuaian-penyesuain terhadap kondisi kekinian. “Kami berterima kasih atas kunjungan PPWI ini dan kita siap untuk melihat peluang kerja sama Divisi Humas Polri dengan PPWI di masa depan,” jelas Rusdi.

Pada kesempatan itu, Ketum PPWI menyerahkan piagam Ucapan Terima Kasih kepada Karopenmas Divhumas Polri atas kerjasama yang telah terbina selama ini dengan harapan agar kerjasama tersebut dapat berlanjut dengan lebih erat di masa depan. Ucapan terima kasih itu juga sebagai apresiasi kepada Brigjen Pol Rusdi dan Kombes Pol Hendra yang telah terkenan menghadiri acara HUT Media Mata Peristiwa dan Pagelaran Seni Pencak Silat yang diselenggarakan oleh anggota PPWI Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Acara temu audiensi kemudian ditutup dengan foto bersama. (Arianto)

Read More

Senator Fachrul Razi Dilantik Ketua Pengurus Majelis Nasional KAHMI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Senator Fachrul Razi resmi dilantik sebagai pengurus baru Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta Minggu, (12/9). 

Senator asal Aceh yang saat ini menjabat Ketua Komite I DPD RI dipercaya menduduki posisi strategis sebagai salahsatu Ketua dalam kepengurusan MN Kahmi yang Baru. 

"Alhamdulillah, kita berharap kepengurusan yang baru ini dapat bersinergi. KAHMI dapat juga berperan aktif dalam rangka akselerasi penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi, " ujar Fachrul Razi yang juga alumni HMI Cabang Depok dan alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Fachrul Razi yang juga mantan aktivis Universitas Indonesia ini tercatat aktif dalam memberikan pelatihan kader di propinsi Aceh dan propinsi lainnya di Indonesia. Keahlian politik yang dimilikinya, membuat dirinya dikenal sebagai master strategi politik diorganisasi hijau hitam ini. Saat ini Fachrul Razi menjabat Ketua Komite I dan telah menjabat dua periode di DPD RI. 

Pelantikan pengurus baru Wakil Gubernur DKI Jakarta Ir. H. Ahmad Ariza Patria, M.BA, Ia dipercaya sebagai Koordinator Presidium  (Koorpres) MN KAHMI. "Mari perbanyak bekal kita di akhirat nanti. Luruskan niat, luangkan waktu, ikhlas mengabdi demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Mohon doanya untuk Rapimnas KAHMI siang ini. Terima kasih," ujarnya. 

Diberitakan Minggu, (12/9). Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), kembali menggelar pelatikan dan seminar bertajuk diskusi virtual  disertai rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke - 4. 

Dalam rapimnas bertema "Pulihkan Kesehatan, Bangkitkan Ekonomi, Wujudkan Keadilan Sosial"  ini dihadiri Narasumber Menteri Perdagangan M Lutfi, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasyid, Ketua Umum HIPMI Mardani H Maming, Pelaku Usaha UMKM Pendiri Wardah Kosmetik  Nurhayati Subakat serta Ketua Umum Inkopwapi Ir. Sharmila, M.SI. (Arianto)

Read More

Jumpa Media LSM Penjara 1 Atas Dugaan Mark-Up Di Direktorat PPDN Kemendag

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) di Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ditjen PDN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum LSM PENJARA 1 Teuku Z Arifin didampingi Sekjen dalam jumpa media di bilangan SCBD Jakarta Selatan, Selasa (7/9/2021).

"Ada dugaan mark-up berupa harga, pengiriman fiktif dan jumlah barang yang tidak sesuai dengan barang yang diterima di beberapa daerah oleh Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. "Ucap Arifin 

"Ini adalah jelas telah mengkhianati program Nawa Cita Presiden Jokowi. Sangat disayangkan di saat kondisi rakyat yang menjerit kesusahan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat, "timpal Sekjen PENJARA 1

"Tidak ada kata yang paling pas melainkan babat habis koruptor yang telah menyengsarakan rakyat. "Tegas Arifin penuh semangat 

"Segera usut dan tangkap oknum yang diduga terlibat kegiatan tersebut. Karena kita ingin melihat ketegasan Menteri Perdagangan RI dalam menuntaskan kasus ini secepatnya. "Pungkas Arifin **

Read More

LSM BAKORNAS Hadir di Jaksel, Ramli: Kami Siap Mengawal dan Mendukung Program Pemerintah yang Pro Rakyat

 

Duta Nusantara Merdeka | Depok

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM - BAKORNAS) menerima  kunjungan jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM BAKORNAS Jakarta Selatan pada Senin (7/9/21) di Kantor DPP Bakornas Tapos Depok.

Pertemuan tersebut dalam rangka pembahasan program kerja serta visi misi organisasi yang akan dijalankan di Jakarta Selatan. Kedatangan pengurus DPC Jaksel tersebut disambut langsung oleh Hermanto selaku Ketua Umum LSM BAKORNAS didampingi Hisar selaku Sekjen dan Julianta Selaku Ketua Advokasi DPP BAKORNAS.

"Benar hari ini kami berkunjung ke kantor DPP guna mendengarkan arahan serta membahas program dan visi misi organisasi dari pengurus DPP," kata Ramli, Ketua DPC LSM BAKORNAS Jaksel di Depok.

Selanjutnya, Ramli mengatakan, Kami akan secepatnya melaporkan keberadaan organisasi ke Kesbangpol Jakarta Selatan.

Selain itu, Ramli juga mengingatkan sekaligus memberikan warning bagi siapa saja pemangku kebijakan dan instansi manapun agar tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, karena itu sangat merugikan Negara dan Masyarakat.

Ramli berharap dengan hadirnya LSM BAKORNAS ini di Jakarta Selatan, dapat membantu pemerintah serta masyarakat dalam hal ini menyampaikan  keluhan-keluhan dan laporan dugaan penyalagunaan uang negara sampai ke tingkat atas, dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) serta mengajak masyarakat untuk turut bersama mengawasi dan mengontrol program pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Hisar, Sekjen BAKORNAS menyampaikan, DPP siap mensupport serta mendampingi seluruh jajaran BAKORNAS dimanapun berada termasuk DPC Jaksel yang hadir hari ini. "Kami menghimbau agar DPC Jaksel dapat menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh DPP. Sebagai mana visi misi dan program yang telah dibahas di pertemuan tadi," ucapnya.

Sementara itu, Julianta Sembiring Amd. MI, SH, SE, selaku ketua Advokasi menjelaskan, BAKORNAS siap mendukung program pemerintah dalam mengupayakan percepatan pembangunan. Dari sisi Hukum BAKORNAS siap memberikan bantuan dan pendampingan Hukum kepada masyarakat.

Asal tahu saja, BAKORNAS akan mengawal ketat setiap kebijakan yang ada agar semua berorientasi pada Hukum yang berlaku di NKRI.

(Arianto)

Read More

Lakukan Konsolidasi, FLAJK Support Asosiasi Anggota Untuk Akreditasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Akreditasi Asosiasi Profesi dan BUJK yang tengah dilakukan LPJK PUPR saat ini mendapat atensi tinggi dari  Forum Lintas Aspirasi Jasa Konstruksi (FLAJK) dengan menggelar rapat konsolidasi bersama Asosiasi anggota.

Dalam rangka memenuhi UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanahkan dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) hasil, maka sebagaimana ketentuan tersebut seluruh asosiasi akan membentuk kedaulatan Lembaga tersebut wajib lulus akreditasi.

"Namun demikian, tentunya bukan hal yang mudah untuk dapat lulus akreditasi dan membentuk Lembaga LSP dan LSBU tersebut," ujar Bachtiar, Dewan Pendiri FLAJK. Senin (6/09)

Bachtiar mengungkap bahwa untuk dapat memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuannya perlu upaya yang sungguh-sungguh dari asosiasi.

Maka untuk itu, kata Bachtiar, kita perlu melakukan konsolidasi agar bersama-sama kita bisa mendapat masukan dan solusi dari permasalah yang tengah dihadapi oleh asosiasi dalam akreditasi ini.

Sebagai Tokoh Konstruksi Nasional yang memiliki jam terbang cukup tinggi, Bachtiar banyak memberikan gambaran dan pandangan-pandangan terkait regulasi jasa konstruksi dan nafas dari UU No 2 Tahun 2017 itu sendiri. "Prinsipnya UU tersebut memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap eksis di bidang jasa konstruksi," ucapnya.

Dalam sambutannya, Yakub Ismail, Sekjen FLAJK mendorong anggota yang sedang melakukan akreditasi agar menugaskan PIC untuk berkomunikasi secara intens, menyampaikan data sebaran secara rinci serta mencari titik temu untuk melakukan sinergitas. "Adapun, kekurangannya sebisa mungkin kami bantu carikan solusi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum FLAJK Veri Senopel meminta agar asosiasi yang sudah melakukan sinergitas untuk dapat cepat memenuhi ketentuan akreditasi yang berlaku, kiranya dengan sinergitas tersebut apabila tercapai kesepakatan tentu akan memberikan kebaikan kepada para pihak.

Asal tahu saja, Rapat konsolidasi tersebut juga banyak mendapatkan tanggapan dari anggota yang hadir, tanggapan yang disampaikan tampak tidak seragam dikarenakan kondisi yang berbeda setiap asosiasi, namun demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh anggota FLAJK tampak solid untuk saling bersinergi agar dapat terakreditasi. (Arianto)

Read More

Dilantik Eddy Ganefo, Hj. Aam Maryamah Resmi Nahkodai Kadin Bandara SHIA

Duta Nusantara Merdeka | Pandeglang - Banten 

Hj. Aam Maryamah bersama pengurus dilantik langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia H. Eddy Ganefo yang di dampingi Ketua Kadin Provinsi Banten H.Iyus Suptandar yang diwakili oleh Ketua Dewan Pertimbangan H. Rd Deden Syaiful Achyar. Adapun, prosesi pelantikan tersebut digelar di Hotel Mutiara Carita Cottages, Pandeglang pada Sabtu (4/9/21) dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat sebagai mana aturan Pemerintah.

Dengan demikian, Hj. Aam Maryamah secara resmi nahkodai Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bandara Soekarno Hatta International Airport (KADIN BANDARA SHIA) untuk masa bakti 2021 - 2023.

Gelaran tersebut juga di hadiri oleh para pejabat penting, diantaranya Plt. Kepala Otoritas Bandara Soekarno Hatta (Otban Soetta), Kepala BKD Provinsi Banten H. Komarudin serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo mengatakan bahwa dengan dilantiknya Ketua dan pengurus Kadin Bandara SHIA, sudah barang tentu akan menjadi peningkatan pada bisinis di Bandara Soetta, baik logistik, Aircraft dan lainnya.

"Utamanya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan tentunya Kadin SHIA akan membantu para UMKM yang saat ini sedang terpuruk karena pandemi," ujar Eddy Ganefo kepada awak media.

"Bahwa dengan adanya Kadin Shia ini mereka akan terbantu, akan di fasilitasi dan akan dilakukan pembinaan oleh ketua Kadin Shia dan para pengurus lainnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, target jangka pendek adalah dimana dimasa pandemi ini minimal UKM bisa bertahan. "Selain itu, para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Shia harus juga creative supaya mereka bisa bertahan dan bisa bangkit menyesuaikan diri dengan situasi pandemi covid-19, sehingga semua bisa survive," imbuhnya.

Dan tentunya sebagai target jangka panjang adalah mereka naik kelas artinya mereka bisa melakukan ekspor terhadap produk lokal kita ke luar negeri.

Eddy menambahkan, bahwasanya jika diperhatikan dari personal pengurus Kadin Shia, bahwa mereka ini betul-betul para pengusaha yang hebat.

"Kiranya, kita semua berharap bisa berkerja sama dan diapresiasi oleh semua pihak, termasuk oleh pihak Bandara dan oleh pihak pemerintah, terutama oleh pengusaha - pengusaha yang membutuhkan keberadaan kadin shia ini," pungkas Eddy Ganefo.

Senada dengan ketua umum Kadin Indonesia, ditempat yang sama usai dilantik menjadi ketua Kadin Bandara SHIA Hj. Aam Marayamah menegaskan, pihaknya akan lebih memberikan perhatian dan pembinaan kepada para pengusaha yang belum bisa masuk ke ranah Bandara khususnya.

"Karena sampai saat ini banyak pengusaha - pengusaha yang belum bisa mengatasi permasalahannya sendiri dalam dunia bisnis," ungkap Hj. Aam.

Ketua Kadin Bandara SHIA yang bergelar Magister Hukum tersebut juga memberikan sebuah contoh, bahwasanya para UKM susah masuk ke Bandara, susahnya para UKM mengetahui alur yang benar dan apa yang harus di tempuh oleh mereka masuk ke ranah kawasan bandara.

"Untuk itu, kami akan hadir sebagai Kadin Bandara SHIA yang bisa melakukan koordinasi sehingga dapat menjaga kondusifitas bersama para UKM," paparnya.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa Kadin SHIA sudah menyusun setrategi di bidang masing-masing para anggota yang ikut bergabung di Kadin SHIA hari ini adalah para pengusaha yang memang profesional dibidangnya dan saya yakin kedepan nya mereka sudah bisa langsung melakukan aksi.

"Selain itu, program selanjutnya diraker, akan kami pilah di setiap komisi mana yang bisa kami sinergikan dengan Otoritas Bandara dan terutama Angkasa Pura
II sebagai pengelola Bandara Soetta," beber mantan advokat tersebut.

Dan yang paling penting, saat ini yang sedang kami fikirkan untuk mengedepankan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjawab kebutuhan sekarang ini. "Karena peralihan teknologi saat ini secara global lebih cepat perkembangan nya, jadi kami harus menjawab tantangan itu,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Garda Muda PAS Dukung Pembangunan Dumai Islamic Center

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Garda Muda PAS Kota Dumai beserta jajarannya mendukung konsep pembangunan Dumai Islamic Center (DIC) yang berlokasi di Jalan Subtrantas. Hal tersebut disampaikan usai melakukan diskusi dengan pengurus DPD Garda Muda Pas, Minggu 29 Agustus 2021.

“Saya sangat mendukung Program pembangunan  Dumai Islamic Center dan kita akan bantu semampu kita,” kata Wakil Ketua Garda Muda PAS Kota Dumai, Muhammad Nasri Nur.

Menurut Nasri yang akrab disapa Anas, Pembangunan Dumai Islamic Center sudah lama dinantikan Masyarakat Dumai, dimulai dari Wali Kota alm H. Khairul, SE terdahulu ingin membangun Mesjid Terapung dan Islamic Center tapi terkendala oleh pendanaan. 

Saat ini, kata Anas, Wali Kota Dumai H. Paisal melakukan pendekatan ke beberapa Perusahaan di Kota Dumai, melalui CSR Perusahaan, akhirnya mampu memenuhi Impian masyarakat Kota Dumai untuk membangun DIC. "Kita Garda Muda Pas siap membantu dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Dumai Islamic Center (DIC) Kota Dumai," ucapnya.

“Apa saja terkait pembangunan Kota Dumai, kita Garda Muda siap berkontribusi," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Garda Muda Pas Kota Dumai, Tengku Sayyed Hasrian mengaku bangga jika nantinya di Kota Dumai dibangun Islamic Center karena mengandung manfaat untuk orang banyak. "Kota Dumai memang sangat butuh gedung seperti Islamic Center untuk pengembangan dan kajian Islam. Dunia wisata religi juga nantinya sangat berpengaruh positif," ucapnya.

"Imbasnya akan semakin banyak kunjungan ke Dumai dan mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Sekali lagi, pembangunan Islamic Center di Kota Dumai sangat berarti," kata Tengku Sayyed Hasrian.

Menurut dia, pro dan kontra itu selalu ada. Kita sebaiknya hadapi dengan pendekatan yang sebaik-baiknya. Kita beri informasi yang baik dan pasti berjalan mulus.

Ia pun berharap Dumai Islamic Center nantinya sebagai pusat kegiatan syiar agama Islam, bukan hanya untuk orang tua saja tapi juga bisa menarik kalangan anak millenial. (Arianto)

Read More

SINDIKASI Luncurkan Donasi ‘Pekerja Bantu Pekerja'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) meluncurkan inisiasi gerakan donasi ‘Pekerja Bantu Pekerja” untuk membantu dan bersolidaritas pada sesama pekerja di industri media dan kreatif yang terdampak pandemi Covid-19 selama lebih dari 1,5 tahun.

Kanal donasi “Pekerja Bantu Pekerja” ini akan dibuka bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun SINDIKASI ke-4 yang bertemakan “SINDIKASI Level Empat: Berserikat Semakin Kuat” yang diperingati pada 28 Agustus 2021.

Donasi dapat dikirimkan melalui rekening BRI no rekening 207-401-00022-5568 atas nama Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), dan OVO di nomor: 0811-1662-708, saat transfer sertakan angka 3 di belakang nominal transfer misal: Rp 500.003.

Ketua SINDIKASI, Nur Aini mengatakan solidaritas sesama menjadi tumpuan harapan bagi pekerja terutama di sektor media dan industri kreatif pada masa pandemi Covid-19. Bantuan sosial dari pemerintah tidak dapat diharapkan karena adanya diskriminasi dalam pendataan penerima. Hanya pekerja formal yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati subsidi gaji.

"Sementara itu, sebagian pekerja media dan industri kreatif terutama freelancer dianggap pekerja informal dan minim yang terdaftar mandiri BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja media dan industri kreatif yang sebenarnya adalah pekerja terampil pun tidak terbantu dengan program prakerja," kata Nur Aini di Jakarta. Jum'at (28/08)

Dalam Kertas Posisi SINDIKASI, *“Mengubur Pundi Di Tengah Pandemi: Kerentanan Pekerja Lepas di Tengah Krisis COVID-19,”* mereka yang bekerja di subsektor Film, Video, Audio Visual (17,35 persen) adalah yang paling banyak mengalami pembatalan kerja akibat pandemi COVID-19.

Hambatan serupa juga terjadi di 3 subsektor paling terdampak berikutnya, yakni, Seni Pertunjukan (10.85 persen), Seni Vokal dan Musik (9.4 persen), dan Fotografi (9.4 persen).

Kondisi itu membuat pendapatan pekerja di Industri media dan kreatif melayang. Nur Aini mengungkapkan bahwa pendapatan yang melayang dalam rentang lima bulan (Maret-Juli) berada pada kisaran besaran > Rp1-5 juta dan >Rp5-15 juta dengan persentase masing-masing sebesar 32,8 persen, di mana sebanyak 87,8 persen dari mereka tidak mendapatkan kompensasi pada pembatalan pekerjaan.

“Kondisi pekerja media dan industri kreatif di tahun kedua pandemi tidak banyak berubah, bahkan semakin sulit dengan hadirnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Nur Aini.

Untuk itu, lanjut Nur Aini, SINDIKASI menginisiasi gerakan donasi “Pekerja Bantu Pekerja” untuk saling bersolidaritas terhadap sesama pekerja. Donasi itu nantinya akan disalurkan kepada pekerja di industri media dan kreatif yang terinfeksi Covid-19, dan terdampak penghasilannya.

Bentuk bantuan yang disalurkan nantinya akan berupa bantuan dana, obat-obatan dan vitamin, masker dan hand sanitizer, dan kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan selama masa pandemi Covid-19. Sebagian dana yang terkumpul juga akan disalurkan ke sesama pekerja melalui platform Bagi Rata.

“Kerentanan yang dihadapi pekerja di sektor media dan industri kreatif ini nyata dan beragam tingkatannya. Untuk itu kami mengajak teman-teman yang masih bisa memiliki pekerjaan dan mendapat upah penuh untuk bisa bersolidaritas dan mengupayakan bantuan bagi teman-teman pekerja yang kehilangan pekerjaan,” kata Nur Aini.

SINDIKASI juga mengajak pekerja khususnya di sektor media dan industri kreatif untuk bergabung ke dalam serikat pekerja. Dampak pandemi Covid-19 pada ekonomi dan Undang-Undang Cipta Kerja akan semakin menggerus kepastian kerja di masa depan. “Untuk itu, saatnya para pekerja menghimpun kekuatan melalui serikat pekerja untuk memperkuat daya tawar menghadapi ketidakpastian kerja,” ucapnya. (Arianto)

Read More

Bhayangkari Dikriminalisasi Oknum Aparat, Ibarat Harimau Makan Anaknya Sendiri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Adagium ‘Sejahat-jahatnya harimau, ia tidak akan memakan anaknya sendiri’ tidak lagi berlaku belakangan ini. Peribahasa yang menjelaskan hubungan ‘_love without reserve_’ antara orang tua dan anaknya itu ternyata hanyalah sebuah retorika belaka. Entah sejak kapan perumpamaan itu hilang makna menjadi hanya sebuah kalimat kosong belaka.

Penggambaran ‘sebejat-bejatnya orang tua, mereka tidak akan mencelakai anaknya sendiri’ melalui kalimat kiasan di atas itu, kini sudah tidak relevan untuk diucapkan alias tidak lagi memiliki nilai moral apapun. Kalimat yang terdengar indah itu, saat ini sudah harus dimusiumkan segera. Jika perlu, kita boleh meminta bantuan Ibu Susi Pujiasuti untuk membantu menenggelamkan ke dasar Laut Pangandaran saja.

Lukisan keadaan di atas itu cukup pas untuk mendeskripsikan dengan singkat kasus kriminalisasi seorang Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, oleh para oknum polisi di Polresta Manado, Sulawesi Utara. Hari ini, di usia 76 tahun Indonesia merdeka, Ibu Pertiwi boleh merenung kembali tentang arti kemerdekaan yang sudah diraihnya.

Faktanya, jangankan berhasil mendidik putra-putrinya untuk tidak menjadi ‘homo homini lupus’ –manusia serigala bagi sesamanya–, mencegah oknum-oknum polisi tidak menerkam anaknya sendiri saja, negara ini terindikasi gagal melakukannya. Hari-hari kemarin, hanya warga kebanyakan yang jadi korban kriminalisasi. Kini, kita saksikan oknum aparat terindikasi kuat sedang melahap anaknya sendiri, menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Kriminalisasi terhadap Nina Muhammad, istri seorang Bintara Polisi, merupakan potret buram perilaku oknum aparat hukum, khususnya di kalangan korps baju coklat, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum. Kondisi buruk ini sungguh amat membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Beberapa pendekatan dapat kita pakai dalam menganalisis permasalahan ini hingga setiap kita semestinya prihatin dan mewaspadai terjadinya kondisi yang lebih parah di masa-masa mendatang ini. Pertama, jika terjadi kriminalisasi warga internal Polri oleh oknum aparat Polri sendiri, dan dibiarkan tanpa penindakan dari pimpinan institusi itu, hal tersebut berpotensi besar untuk terulang dan terulang lagi di masa mendatang. Keadaan ini, cepat atau lambat, akan memunculkan ketegangan dan pertikaian yang lebih dalam di antara faksi-faksi di internal Polri yang disinyalir selama ini sedang bersaing ketat berebut hegemoni di lingkaran Trunojoyo itu.

Kedua, sebagaimana lazimnya, publik dengan serta-merta akan membangun asumsi dalam pikiran warasnya bahwa ‘jika anak sendiri saja dikriminalisasinya tanpa sensitivitas nurani selayaknya manusia pada umumnya, tentu dengan mudah kasus kriminalisasi serupa akan terjadi pada warga biasa, warga yang tidak punya hubungan apapun dengan para oknum aparat itu’. Asumsi minor semacam ini, yang terakumulasi secara kualitas dan kuantitas, pada gilirannya akan menimbulkan gejolak masyarakat yang dapat mewujud sebagai tsunami kekacauan sosial yang dasyat, yang pada akhirnya dapat melahirkan suasana chaos yang memporak-porandakan bangsa dan negara ini.

Ketiga, perilaku ‘anjing menggonggong kafila berlalu’ sedang dipertontonkan oleh para oknum polisi di Polresta Manado dengan tetap bersikukuh meneruskan kriminalisasi atas Nina Muhammad. Walaupun oknum Kapolrestanya telah dilaporkan ke Divpropam Mabes Polri, beberapa petinggi di Mabes Polri telah mengingatkan Polresta Manado dan Polda Sulawesi Utara untuk meninjau kembali kasus itu, dan sejumlah petinggi negeri di Jakarta telah menghimbau agar aparat polisi di sana melaksanakan penegakan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, namun semua itu terlihat diabaikan. Sangat mungkin, sikap dan perilaku pengabaian ini didasarkan pada adagium ‘sesama buskota tidak boleh saling mendahului’, sesama pemain harus saling menghargai.

Keempat, peristiwa unik ‘orang tua memakan anaknya sendiri’ dalam kasus kriminalisasi Ibu Bhayangkari di Polresta Manado itu secara kasat mata mengindikasikan lemahnya kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Jikapun tidak ingin dikatakan demikian, minimal kejadian tersebut mengesankan adanya ketidak-pedulian pimpinan Polri dalam menangani persoalan di internal keluarga besarnya sendiri. Lagi-lagi, masyarakat akan berkata singkat: ‘kepada anaknya saja dia tidak perduli, apalagi ke kita warga kebanyakan!’

Kelima, penanganan kasus kriminalisasi Nina Muhammad sangat jelas melanggar berbagai ketentuan perundangan dan peraturan yang ada. Setidaknya, oknum Kapolresta Manado bersama jajarannya itu jelas melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2009, Perkap No. 10 tahun 2011, Perkap No. 14 tahun 2012, dan Pasal 72 KUHAP, serta Pasal 17 UU Advokat. Berdasarkan fakta ini, kita dapat menduga bahwa para oknum aparat di Polresta Manado itu lebih digdaya dari para pimpinan yang bertengger di Mabes Trunojoyo. Apakah karena ada Menkumham di lingkaran itu?

Rupanya ‘Jokowi’ benar saat dia bilang: ‘corona sontoloyo!’ (Arianto)

Penulis: Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012.

Read More