Lamhot Sinaga: Kurangin Ketergantungan dengan Platform Digital dari Luar Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menarik disimak pernyataan berturut-turut Wamen BUMN dan Menteri BUMN tentang Telkom Indonesia, seolah ingin menyampaikan sinyal bahwa akan ada perombakan besar-besaran baik secara organisasi maupun bentuk korporasi Telkom Indonesia.

Wamen BUMN mengatakan bahwa Telkom lamban berinovasi mengikuti zaman, sementara Menteri BUMN mengatakan bahwa Telkomsel sebaiknya yang menjadi BUMN karena menyumbang reveneu 70% deviden kepada Negara, lebih besar dari Telkom Indonesia sebagai perusahaan induk.

Lamhot Sinaga, Anggota DPR RI - Komisi VI Ketua DPP Golkar mengatakan, Ide dan gagasan Menteri BUMN ini perlu disikapi secara hati-hati, karena regulasi belum tentu memungkinkan untuk merealisasikan hal tersebut. Dan perlu dipahami juga, besarnya Telkomsel tidak lepas dari pemanfaatan infrastruktur jaringan yang dibangun oleh Telkom.

Untuk itu, lanjutnya, saya melihat pembenahan terpadu dan terintegrasi yang harus dilakukan terhadap Telkom Indonesia agar bisa menjadi korporasi yang handal dan berdaya saing global. Telkom Indonesia perlu mempercepat pembangunan platform yang mendukung Inovasi Nasional. Saya ingin menyampaikan bahwa DPR mendukung BUMN menjadi tulang punggung inovasi Nasional.

"Indonesia membutuhkan platform digital beserta infrastrukturnya yang pada akhirnya akan mendukung penguatan ekonomi nasional, karena akan tumbuhnya bisnis digital dan bisnis yang berbasis digital di masyarakat. Saya ingin mencontohkan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia yang masih minim sentuhan digital, jika seandainya ada platform yang mengelola penjualan, kebutuhan barang dan distribusinya, maka sinergi dengan BUMN atau swasta dapat memangkas pemicu biaya (cost driver), karena terhubungnya pemasok, distribusi (logistik) dan UMKM," ujar Lamhot Sinaga dalam keterangan tertulis. Kamis (13/02)

Menurutnya, Kita harus mengurangi ketergantungan dengan platform digital dari luar Indonesia. BUMN harus mengambil peran sebagai pusat inovasi nasional. Disinilah dibutuhkan platform digital yang cerdas, murah, mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tentu saja berkelanjutan.

Selain itu, tegasnya, BUMN perlu memberikan insentif penggunaan infrastruktur telekomunikasi untuk kebutuhan inovasi digital. Saya juga berharap BUMN akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan gairah masyarakat dalam meningkatkan kemampuan memanfaatkan inovasi digital, agar para start up atau bisnis digital rintisan di Indonesia berkembang, tidak seperti saat ini yang mati sebelum berkembang.

Namun, ujarnya lagi, Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapakah BUMN yang menjadi leader dalam pengembangan platform inovasi nasional? Saya melihat bahwa Telkom sebagai BUMN terbaik dalam bisnis Informasi dan teknologi di Indonesia yang tepat sebagai orkestrator untuk pengembangan inovasi nasional. Disitu letaknya sehingga Telkom Indonesia tidak relevan untuk ditiadakan, tetapi harus didorong terus untuk maju sesuai core bisnisnya.

"Saya juga berharap kementrian BUMN tidak hanya menuntut tumbuhnya keuntungan dari Telkom, akan tetapi juga menilai dampak pengembangan digital yang dilakukan oleh Telkom yang berdampak hadirnya benefit-benefit yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kolaborasi Polri dengan KKP untuk Pembinaan Nelayan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama Kepala Kepolisian Negara RI Jend. Polisi Idham Azis menggelar penandatangan adendum nota kesepahaman tentang ‘Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan’, pada Jum’at (7/2) di Auditorium Tuna, lantai 15 Gedung Mina Bahari IV Kantor KKP Jakarta.

Adapun, Adendum nota kesepahaman tentang ‘Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan’ mencakup: Pertukaran data dan atau informasi, Bantuan pengamanan, Penegakan hukum di bidang pemberantasan mafia kelautan dan perikanan; ilegal fishing, unreported, unregulated fishing/IUUF; dan destructive fishing, Pemanfaatan sarana dan prasarana, Peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan Pembinaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, Penandatanganan MoU dengan Polri kali ini terdapat penambahan klausul MoU, selain untuk memberi kepastian hukum terhadap nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas kelautan dan perikanan, tetapi disertai dengan adanya pemberian pembinaan masyarakat dalam sektor usaha kelautan dan perikanan.

"Konsep utamanya adalah pembinaan, bagaimanapun ini adalah warga negara yang ingin melakukan suatu usaha, sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Kecuali kalau di antara mereka melakukan sesuatu yang di luar kelaziman, seperti penyelundupan, narkoba, persenjataan, menangkap ikan dengan cara merusak. Kalau yang ini, ya, ditindak saja," kata Edhy Prabowo di sela-sela penandatanganan MoU di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Jendral Pol Idham Azis, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menegaskan, Beliau sengaja membawa sebagian besar petinggi Polri dalam acara tersebut, untuk menunjukkan komitmen jajarannya dalam melaksanakan kesepakatan antara Polri dan KKP.

Beliau malah mengusulkan, agar Kementerian Kelautan dan Perikanan menyediakan sebuah ruangan untuk tim Polri dan KKP, supaya bisa duduk bersama saling bertukar informasi serta berdiskusi untuk penyelesaian kasus Kelautan dan Perikanan.

"Sehingga dapat memberikan hasil maksimal dan  dapat benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak dan terutama masyarakat disektor usaha perikanan dan kelautan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

MA Gelar Refleksi Akhir Tahun 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Implementasi kebijakan MA dalam penanganan dan penyelesaian perkara terus menunjukkan hasil yang positif. Tahun ini tercatat jumlah perkara yang diregister di MA sebanyak 19.370 perkara. Sekalipun jumlah perkara masuk tersebut meningkat sebesar 12,91% dari tahun sebelumnya, MA berhasil memutus 20.021 perkara dari keseluruhan jumlah beban sebanyak 20.276 perkara, jumlah perkara diputus meningkat 13,51%, sehingga kerja keras MA tersebut dapat menekan jumlah sisa perkara menjadi hanya 255 perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2019 tersebut, memecahkan rekor hasil terbaik yang pernah dicapai oleh MA.

Dari sisi waktu penyelesaian perkara, 96,200/0 perkara di MA dapat diputus dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, sesuai dengan SK KMA Nomor 214 kinerja Tahun 2014. Capaian tersebut diikuti pula dengan kinerja minutasi/penyelesaian perkara. Sebanyak 18.274 perkara telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju. Direktori Putusan juga telah mengunggah 4.326.850 putusan.

Ketua MA menjelaskan bahwa kelanjutan modernisasi sistem kerja peradilan telah melakukan lompatan beşar di tahun 2019 adalah peluncuran e Litigation sebagai pelaksanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

"E-Litigation ini melengkapi sistem e-Court, sehingga meliputi pula pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan putusan secara elektronik. "e-Litigation siap diterapkan di scluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020," ujar Ketua MA saat acara Refleksi akhir tahun 2019, disertai Peresmian Museum, Command Center, Assesment Centre, dan Ruang tunggu VVIP di Gedung MA lantai I Jakarta. Jum'at (27/12)

Menurutnya, Pengembangan sistem informasi pengadilan terus dilakukan. Setelah Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di MA dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama terbukti berhasil mendorong transparansi dan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pada tanggal 22 April 2019 MA meluncurkan SIPP Pengadilan Tingkat Banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan, yang juga telah diimplementasikan sepenuhnya di seluruh pengadilan tingkat banding.

Selanjutnya Hatta Ali juga menjelaskan bahwa guna mendukung perwujudan peradilan modern, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), MA telah membangun aplikasi SPERMARI yang telah dimanfaatkan sejak peluncurannya pada tanggal 6 Juli 2019.

Pada tahun ini, kata Hatta Ali, Badan Pengawasan MA mulai menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 pada tujuh unit pengadilan negeri sebagai pilot project, untuk kemudian diberikan sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 sebagai wujud upaya pencegahan suap dan korupsi.

Sebagai mitra strategis, lanjutnya, MA selalu berkoordinasi dengan Komisi Yudisial. MA 100% merespons rekomendasi Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi terhadap hakim terlapor sesuai peraturan yang berlaku. Terkait penegakan kode etik dan pedoman perilaku serta aturan disiplin pegawai, sepanjang 2019 MA telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 orang hakim dan aparatur peradilan dengan jenis hukuman disiplin berat terhadap 69 orang, hukuman sedang 29 orang, dan hukuman ringan 81 orang, dengan jumlah tertinggi terdiri dari 85 orang hakim ditambah 1 orang hakim ad hoc, 20 orang panitera pengganti, dan 19 orang staf.

Disisi lain, Hatta Ali menambahkan, Badan Pengawas MA juga aktif melakukan penindakan. Pada tahun 2019 operasi Tim Saber Pungli Badan Pengawasan berhasil melakukan tangkap tangan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo.

"Total realisasi anggaran MA tahun 2019 sebesar Rp8.803.416.087.374, atau 97,32% dari total Pagu yang dianggarkan. Nilai Kinerja Keuangan MA mencapai 87,73 atau 22 poin di atas nilai kinerja rata-rata nasional yang hanya sebesar 65,77," jelasnya.

Terkait implementasi SK KMA Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), juga telah membuahkan hasil. "27 satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum, 28 satuan kerja Peradilan Agama, 2 satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara, dan 5 satuan kerja Peradilan Militer mendapatkan predikat Zona Integritas," ungkapnya.

"MA berupaya untuk terus meningkatkan jaminan kesejahteraan termasuk jaminan kesehatan khususnya bagi para hakim. Selain menjalin kerja sana dengan pihak asuransi untuk jaminan kesehatan para hakim ad hoc, MA tengah berupaya mendorong perubahan regulasi terkait jaminan kesehatan bagi seluruh hakim, agar ke depannya para hakim mendapatkan jaminan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan dan standar bagi hakim," tandasnya.

Hatta menegaskan MA dan jajaran badan peradilan yang berada di bawahnya terus berbenah dan berusaha memberikan yang terbaik. Semuanya diarahkan agar lembaga peradilan dapat menjalankan tugas dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya.

"Tahun 2020 juga akan menjadi tahun penting bagi MA, sebagai tahun diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional Akbar sekaligus suksesi kepemimpinan MA," pungkasnya. (Arianto)

Read More

IPKEMINDO Gelar Seminar dan Lokakarya Nasional Gelombang II

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam Sistem Peradilan Pidana. Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) menggelar Seminar dan Lokakarya Nasional Gelombang II bertajuk “Strategi Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi PK dalam rangka Mendukung Percepatan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan” pada Kamis, 12 Desember 2019 di Merlynn Park Hotel Jl. KH. Hasyim Ashari No.29-31, Jakarta.

Ketua Umum IPKEMINDO, Dr. Sri Puguh Budi Utami dalam sambutannya mengatakan, IPKEMINDO memiliki tim kerja yang kompak, sinergitas antara pengurus pusat dan wilayah yang luar biasa. Sehingga pelaksanaan seminar ini dapat berlangsung dengan meriah dan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari seluruh Indonesia, aplause yang meriah untuk IPKEMINDO.

Selain itu, kata Sri, untuk melaksanakan amanat Permen PAN RB, kegiatan seminar memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi para PK dan Asisten PK, khususnya dalam menyikapi adanya perkembangan pengetahuan-pengetahuan terbaru serta merespon isu-isu terkini.

Dengan demikian, lanjutnya, PK dan Asisten PK dapat selalu up to date sesuai tuntutan masarakat dan dinamika pelaksanaan tugas. Hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya IPKEMINDO 6 tahun yang silam yaitu untuk mewujudkan PK yang berkompetan dan profesional.

Saat ini, Sri menuturkan, Salah satu isu terkini yang sedang hangat-hangatnya dan tentu harus direspon dan ditindak lanjuti adalah pidato pelantikan bapak presiden Jokowidodo yang menyebutkan lima program kerja yakni:
- Pembangunan SDM
- Pembangunan infrastruktur
- Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi
- Penyederhanaan birokrasi
- Transformasi Ekonomi.

Atas pidato dan arahan bapak presiden, menteri hukum dan HAM juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian hukum dan HAM tidak terkecuali kami di direktorat jenderal pemasyarakatan agar segera melaksanakan langkah langkah konkrit yaitu:

- Percepatan PB, CB, Remisi Online,

- Penanganan overcrowded dengan cara cara baru dengan berpikir out of the box,

- Peningkatan koordinasi dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Sri menjelaskan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan langsung bergerak cepat dengan kebijakan Crash Program pemenuhan PB, CB, dan CMB untuk 34.000 Narapidana yang tanggal pembebasan bersyaratnya sampai dengan 31 Maret 2020. 

Melalui Crash Program ini kita melakukan terobosan hukum yakni:

-  Simplifikasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan, berupa penyederhanaan format Laporan, sehingga pembimbing kemasyarakatan dapat melaksanakan Litmas dengan lebih Efektif dan Efisien.

-  Penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin, dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memiliki Penjamin, sehingga akses untuk memperoleh PB, CB, dan CMB menjadi lebih terbuka untuk semua warga binaan.

Disisi lain, kata Sri, Salah satu tujuan revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah meningkatkan peran pembimbing kemasyarakatan yang menjadi ujung tombak Pemasyarakatan. Ketajaman ujung tombak ini menentukan keberhasilan Pemasyarakatan secara menyeluruh.

-  Dengan rekomendasi yang tepat dari pembimbing kemasyarakatan dalam mengukur risiko dan perubahan perilaku warga binaan, maka gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga pemasyarkatan dapat diminimalisir.

-  Dengan peran PK dalam melaksanakan Restoratif Justice, Diversi, dan alternative pemidanaan lainnya dapat menjadi solusi untuk penanganan over crowded.

-  PK juga menjadi wujud nyata daru upaya penyederhanaan birokrasi di UPT pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena dengan adanya jabatan fungsional PK saat ini telah menjadi pilihan karier yang sangat menjanjikan dengan level kelas jabatan dan tunjangan yang tidak kalah dengan pejabat pengawas, administrasi, bahkan pejabat pimpinan tinggi.

Untuk itu, Sri menambahkan, supaya dapat memenuhi tuntutan-tuntutan pembaharuan tugas tersebut, saya berpesan kepada para PK. Tingkatkan kapasitas dan kualitas diri, jangan hanya mengejar angka kredit.
Dengan telah adanya tunjangan dan kelas jabatan yang tinggi maka harus dibarengi dengan integritas.

Namun, tutur Sri, Dengan adanya organisasi profesi IPKEMINDO, para PK dan APK harus lebih kompak lagi dalam mencapai tujuan bersam serta harus terus berupaya mengembangkan metoda-metoda kerja baru dan cara cara baru, sehingga pelaksanaan tugas dibidang bimkemas dapat lebih effektif dan efisien.

"Saya berharap IPKEMINDO dapat terus produktif menjadi mitra dan memberikan dukungan kepada instansi pembina khususnya dalam menyikapi percepatan dan pembaharuan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sekber Gelar Konferensi Pers Terkait Situasi Garuda Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sekretariat Bersama (SEKBER) yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesian (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) menggelar Konferensi Pers terkait situasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Kamis, 12 Desember 2019 di Pulau Dua Restaurant, Komplek Taman Ria Senayan JL Jend Gatot Subroto Jakarta.

Menyikapi pemberitaan yang saat ini beredar terkait dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan dalam rangka menyambut Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019/2020. Kami Sekretariat Bersama (SEKBER) yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. SEKBER dengan ini menyampaikan dan mengajak seluruh karyawan agar bersatu dan menghilangkan semua perbedaan, silang pendapat, dan menghentikan semua perdebatan yang tidak perlu, serta menyerahkan semua proses kepada aparat penegak hukum dan pemerintah selaku pemegang saham.

2. SEKBER mendukung penuh Manajemen Garuda Indonesia yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah untuk tetap terus menjalan kan operasional dan layanan Garuda Indonesia sebaik-baiknya dan mempersiapkan RUPS tanggal 22 January 2020.

3. SEKBER bersama-sama seluruh Karyawan Garuda Indonesia tetap berkomitmen akan memberikan layanan terbaik dan menjaga operasional dengan tetap mengutamakan keselamatan
penerbangan.

4. SEKBER berterima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan dukungan dan selalu setia menggunakan layanan Garuda Indonesia.

5. SEKBER mengharapkan doa dari seluruh rakyat Indonesia untuk kebaikan Garuda Indonesia
kedepan. (Arianto)

Read More

Kemendikbud Gelar Forum Group Discussion Subjek Nasionalisme dan Patriotisme Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Duta Nusantara Merdeka | Sumatera Barat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Forum Group Discussion Subjek Nasionalisme dan Patriotisme Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan pada Selasa (5/11) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengajak seluruh pihak menyamakan persepsi terhadap urgensi pembangunan monumen nasional PDRI.

Alfan mengatakan, Kami optimis pembangunan monumen nasional PDRI akan selesai sesuai dengan target yang ditetapkan, namun kesemuanya itu tentunya membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait.

Selain itu, kata Alfan, progress pembangunan yang telah dicapai saat ini baru sebesar 15 % dan optimis akan seslesai pada waktunya sesuai dengan target yang ditentukan.

“Akhir tahun 2020 kami optimis penyelenggaraan kegiatan Bela Negara dapat dilaksanakan di Monumen Nasional PDRI. Kemendikbud berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai sejarah PDRI sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan Bangsa Indonesia,” pungkas Alfan.

Pada kesempatan yang sama,  Asisten Deputi Bidang Kesadaran Bela Negara Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Rufbin Marpaung menyampaikan bahwa berkomitmen untuk merawat dan menjaga nilai-nilai luhur sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) melalui pembangunan Monumen Nasional PDRI atau Monumen Bela Negara.

Oleh karena itu, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melakukan koordinasi terkait pembangunan monumen tersebut.

“Pembiayaan pembangunan monument nasional PDRI baru dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta didukung oleh Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Padahal, seharusnya ada 7 kementerian yang terlibat penuh untuk mendukung program tersebut, ” pungkas Rufbin.

Sementara itu Wakil Bupati Lima Puluh Koto, Bpk. Ferizal Ridwan S. Sos, yang juga merupakan Sekretaris Yayasan Peduli dan Pejuang PDRI 1948-1949 mengatakan telah menerbitkan tiga Peraturan Bupati dan satu Keputusan Bupati untuk mendukung program monumen nasional PDRI. Salah satunya tentang penetapan daerah atau wilayah-wilayah pendukung monument nasional PDRI tersebut.

“Kami dan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota berharap peringatan Hari Bela Negara Tahun 2020 dapat dilaksanakan di Monumen Nasional PDRI”, ujar Wakil Bupati.“

Selanjutnya kami mengusulkan agar setelah pembangunan Monumen Nasional PDRI maka dilaksanakan program bela negara lainnya baik secara nasional maupun local,” ungkap Ferizal Ridwan.

Narasumber lain, Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia, Dr. Wansamri menyampaikan bahwa bela negara adalah sikap mental dan tindakan untuk menegakkan marwah negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pancasila dan UUD 1945.

“PDRI tidak mungkin berjalan tanpa ada persatuan. Tanpa deklarasi mereka berjuang bersama mereka bersatu. Para pejuang PDRI berjuang tanpa pamrih untuk membela negara,” ujar Dr. Wamsamri.

Ketua DPD Pepabri Provinsi Sumatera Barat, Letkol Purn Syaiful Bahri, selaku panelis ketiga menyampaikan bahwa sejarah yang diingat oleh generasi sekarang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh para pelaku sejarah itu sendiri yang jauh lebih berat.

"Perlunya membuat film-film bertemakan sejarah agar generasi muda mau menonton dan mendapatkan nilai-nilai perjuangan, Menwa di kampus-kampus juga perlu diaktifkan kembali karena mereka dapat menjadi motor kelompok bela negara,” tambah Syaiful.

Penanggap acara Diskusi ini yang juga wakil dari Kementerian Pertahanan, Kolonel Kav Cecep Darmawan, Kasubdit Lingkungan Pekerja, Ditjend Bela Negara Dirjen Pothan Kemhan, mengatakan pembangunan monument nasional jangan hanya bersifat fisik dan seremonial.

“Monumen nasional PDRI harus dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan bela negara yang terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tutup Cecep. (Arianto)

Read More

Seminar Nasional 'Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) menggelar seminar nasional Program  Pendidikan Singkat Angkatan XXII TA 2019 dengan judul Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa di Jakarta.

Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas dalam sambutannya mengatakan, hadirnya era Revolusi Industri 4.0 mau tidak mau mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan diri sedini mungkin, melakukan penguatan sinergi dan kolaborasi, karena selain menghadirkan manfaat pada saat bersamaan akan juga menimbulkan berbagai ancaman.

Oleh karenanya, lanjut Agus, kunci dalam menghadapai Revolusi Industri 4.0 adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mensinergikan dalam sistem kolaborasi n-helix agar dapat berinovasi dan mengakselerasi pembangunan nasional guna kesejahteraan bangsa.

"Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar dengan pemanfaatan Iptek secara penuh, hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada program Making Indonesia, dimana Pemerintah dan stakeholder telah memiliki pemahaman yang sama, sinergi dan kolaborasi semua elemen dalam menghadapi tuntutan perkembangan teknologi," ujar Agus dalam seminar yang bertajuk Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa di Gedung Panca Gatra, JI. Kebon Sirih No. 24-28B Jakarta Pusat. Senin, (9/9/2019)

Agus berharap, seminar ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah dan segenap pemangku kebijakan, dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang dapat menjawab tantangan di era Revolusi Industri 4.0.

"Pemerintah dan segenap pemangku kebijakan perlu mendorong sistem dan tata kelola pemerintahan dengan menguatkan sinergi dan kolaborasi n-helix untuk mempunyai nilai inovasi, nilai inklusivitas, efisiensi dan kemudahan akses pelayanan terhadap setiap kelompok masyarakat serta mengendalikan teknologi berkembang, mengandung visi dan mendorong kontribusi konkrit, dan menempatkan manusia sebagai Human Capital yang technology based, selain itu, pemerintah perlu mendorong sinergi dan kolaborasi n-helix sesuai bidang guna mempunyai daya saing, dan produktivitas berbasis teknologi, serta penguasaan pasar dan transformasi sektoral dalam hal produksi," tutup Agus. (Arianto)

Read More

Polres Bekasi Kabupaten Gelar Sosialisasi Tertib Berlalulintas Berkeselamatan di Jalan kepada Kaum Milennial

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi
Dalam rangka Tertib berlalulintas Polres Bekasi Kabupaten menggelar acara “Sosialisasi Tertib Berlalulintas Berkeselamatan di Jalan kepada Kaum Milennial” yang dihadiri oleh para pengendara Opang (ojek pangkalan) dan Ojol (ojek online) bertempat di Aula Polres, Senin (02/9)

Silaturahmi yang dihadiri sekitar 500 pengojek itu diwarnai keakraban dan saling mengisi sehingga apa yang diharapkan untuk saling peduli dan membantu dalam berlalulintas untuk kepentingan orang banyak dapat tercapai.

Tartono, Kasat Lantas Polres Bekasi Kabupaten AKBP mengatakan salah seorang dari mereka (Komunitas Ojol dan Opang) siap mengakomodir rekan-rekannya membantu menertibkan kesemrawutan di Stasiun Cikarang. Begitu juga yang lain berjanji akan lebih tertib setelah mendengar arahan dari Kasat Lantas.

Berikut 11 Pedoman untuk Komunitas Ojol dan Opang:

-  Pertama, sadar bahwa dirinya wajib mentaati aturan dengan penuh kesadaran.

-  Kedua, perlu belajar road safety ( berperan aktif membangun lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar).

-  Ketiga, peduli dan mengutamakan keselamatan akan keselamatan para penumpang.

-  Keempat, cek and richek kesiapan operasional kendaraan nya.

-  Kelima, dalam grup komunitas pengemudi memiliki spirit membangun budaya tertib.

-  Keenam, pahami P3K (pertolongan,pertama pada kecelakaan) dan masalah-masalah emergency lalu lintas.

-  Ketujuh, membantu polisi ketika ada masalah kemacetan atau kecelakaan.

-  Delapan, tidak parkir atau ngetem sembarangan.

-  Sembilan, hindari konflik anarkisme.

-  Kesepuluh, hindari mabok ugal-ugalan, kebut-kebutan yang membahayakan keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lain, dan

-  Kesebelas, tidak melakukan tabrak lari.

Dijelaskan Tartono, membantu keselamatan orang lain perlu mentaati aturan lalulintas dengan kesadaran bukan karena paksaan. “kesadaran itu tumbuh dari dalam diri sendiri,” tandasnya

"Melapor atau menginformasikan adanya suatu kecelakaan, itu sama saja sudah membantu petugas. Bukan ada kecelakaan, malah menonton, memarkir kendaraan dekat kecelakaan dan bikin macet. Syukur-syukur ikut menolong korban, kita harus punya kepedulian kepada sesama manusia," tutup Tartono. (Arianto)

Read More

Kualitas Pelayanan Mudik Lebaran 2019 Meningkat Lebih Baik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2019, berlangsung menggembirakan, terutama dari sisi manajemen transportasi. Pernyataan ini disampaikan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo dalam diskusi media Forum Media Barat (FMB) 9 bertajuk ‘Analisa dan Evaluasi Angkutan Lebaran 2019’ di Bina Graha, Kantor Staf Presiden Rabu, 19 Juni 2019.

Berjalan lancarnya transportasi arus mudik dan balik tahun ini mampu memenuhi harapan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas awal Mei lalu, dengan penekanan bahwa manajemen pelayanan angkutan Lebaran harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Saat itu, Presiden Jokowi menegaskan agar persiapan lebih detail dan semakin baik terutama yang berkaitan dengan manajemen lapangan. 

Manajemen lapangan harus lebih terpadu, lebih terkoordinasi, di pusat maupun di daerah,” kata Darmawan.

Ia menyebutkan beberapa testimoni masyarakat di media sosial yang menyatakan sangat puas. Waktu yang terpangkas dalam perjalanan mudik bisa lebih dari separuhnya, dibandingkan sebelum ruas tol Trans Jawa tersambung sepenuhnya. Demikian pula dapat dipakainya Trans Sumatera secara operasional dan fungsional, sangat membantu perjalanan pemudik dari Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya.

Untuk itu, Kantor Staf Presiden mengapresiasi usaha keras tiap kementerian, lembaga, BUMN, dan berbagai sektor lain, mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan mudik.

“Semua stakeholder cerdas menyelesaikan masalah dan mampu mengoperasikan strategi dengan baik,” kata Darmawan Prasodjo.

Pihak KSP menjelaskan, para pemangku kebijakan berpijak dari pengalaman menangani angkutan Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan strategi. Oleh karenanya, pelayanan angkutan Lebaran 2019 dinilai memuaskan para pemudik.

“Selain waktu tempuh yang lebih cepat, kebijakan manajemen transportasi pada arus mudik dan balik Lebaran 2019 membuat ekonomi di sekitar jalan raya dan jalan tol menggeliat dan tumbuh pesat,” kata Darmawan, merujuk pada perjalanan yang lebih cepat serta sistem ‘one way’ yang membuat pengguna jalan mampir ke warung-warung makan maupun sentra ekonomi sepanjang perjalanan.

*Persentase Kecelakaan Menurun*

Merujuk pada data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah kejadian kecelakaan selama musim mudik Lebaran turun dari 1.593 pada 2018 menjadi 550 pada 2019, atau terkoreksi 65 persen.

“Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan pun turun dari 358 orang pada 2018 menjadi 133 orang pada 2019, atau turun 63 persen,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi di tempat yang sama.

Selain itu, jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum pada 2019 turun 1,31 persen dibandingkan 2018. Jumlah pemudik dengan angkutan umum pada tahun sebelumnya tercatat 19.845.785. Sementara itu, jumlah pemudik dengan angkutan umum pada 2019 menjadi 19.585.377. Jumlah penumpang angkutan jalan mengalami kenaikan 11,56 persen dibandingkan dengan 2018 yakni sebesar 3.974.709 penumpang.

Kampanye dan sosialisasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan tentang bahaya mudik menggunakan motor roda dua berbahaya atau tidak direkomendasikan, dianggap berhasil. Indikatornya terlihat dari penurunan penggunaan moda sepeda motor dalam mudik libur lebaran turun hingga 12%.

“Menhub dan kepolisian selalu mengampanyekan mudik dengan sepeda motor itu berbahaya atau tidak direkomendasikan,” kata Budi.

Menurut Budi, respons masyarakat saat mudik lebaran terhadap moda angkutan darat yang tersedia sangatlah positif. Di mana sebagian dari mereka mengatakan bus yang tersedia sangatlah bagus, nyaman, aman, ditambah dengan fasilitas yang lengkap.

"Secara umum pendapat masyarakat terhadap penanganan angkutan umum lebaran, cuma dua istilah, sangat baik dan lebih baik," tuturnya.

*Polri Amankan Angkutan Lebaran*

Sementara itu, Kasubag Dalops Korlantas Polri AKBP Dhafi menekankan, mudik yang lancar dan asyik harus terwujud disertai dengan terjaminnya keselamatan.

“Tahun lalu, one way kita lakukan insidentil, tanpa jadwal dan diberitahu terlebih dahulu. Untuk tahun ini, kita lakukan secara terjadwal dan diberitahu sebelumnya ke masyarakat.

Karena itu, kondisinya bisa lebih baik dari sebelumnya,” jelas Dafi.

Untuk arus balik, menurut AKBP Dhafi, di beberapa tujuan, karena waktu yang singkat hanya tiga hari, terjadi penumpukan di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. “Antreannya memang cukup panjang meskipun masih bisa dikendalikan,” ucapnya.

Di tahun 2020, AKBP Dhafi mengharapkan infrastruktur jalan sudah semakin memadai sehingga memperlancar arus mudik dan arus balik.

*Penumpang Angkutan Laut dan KA Naik*

Sementara itu, Kementerian Perhubungan mencatat terjadi kenaikan jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan laut selama arus mudik dan arus balik masa lebaran tahun ini, yakni mencapai 1.825.653 orang atau naik 9,45 persen.

“Kita catat bahwa kita prediksi kenaikannya 4,8 persen. Tapi realisasinya sejak H-15 sampe H+12 lebaran tercatat naik 9,45 persen. Total yang terangkut dengan kapal di 52 titik yang kita pantau adalah 1.825.653.

Sementara tahun lalu totalnya 1.668.096,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkatan laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko.

Peningkatan penumpang juga terjadi pada moda angkutan kereta api. Dalam data Direktorat Jenderal Pehubungan Kereta Api Kementerian Perhubungan mulai H-7 hingga H+7 ada peningkatan jumlah penumpang mencapai 5.115.104 pada 2019. Angka itu menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 343.779 penumpang dibandingkan pada musim Lebaran 2019.

“Untuk meningkatkan pelayanan bagi penumpang KA, kami terus melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan pembangunan dan melakukan peningkatan kualitas perawatan sarana dan prasarana,” kata Dirjen Perhubungan Kereta Api Kemenhub Zulfikri. (Arianto)
 

Read More