Semarakkan HUT Ke-76 RI, Yuk Ikutan #MelodiKemerdekaan Berhadiah Jutaan Rupiah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar kompetisi #MelodiKemerdekaan yang mengajak masyarakat untuk tetap semarak merayakan hari kemerdekaan dengan cara yang kreatif dan tetap di rumah guna menekan penyebaran COVID-19. 

Dalam kompetisi berhadiah jutaan rupiah ini, masyarakat diajak menyanyikan lagu daerah dengan cara yang kreatif. Kompetisi ini digelar oleh Pesona Indonesia, akun pemasaran resmi milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Rumah Digital Indonesia (RDI). 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam pernyataannya, Selasa (10/8/2021), mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan bersemangat selama masa pandemi COVID-19. Termasuk dalam menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia. 

Salah satu caranya adalah dengan bermusik. Terlebih Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam hal keragaman kesenian daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, salah satunya melalui musik tradisional. Karenanya ia mengajak masyarakat untuk ikut ajang #MelodiKemerdekaan. 

"Bangsa kita yang begitu kaya akan keberagaman, dengan musik yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, kita menjadi semangat, menjadi bangsa yang besar dan bangga dengan budayanya," kata Menparekraf Sandiaga Uno. 

Menparekraf mengatakan bahwa musik yang merupakan salah satu dari subsektor ekonomi kreatif, merupakan salah satu fokus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sementara Staf Khusus Presiden sekaligus Ketua Bidang Pengembangan Konten Rumah Digital Indonesia (RDI), Putri Tanjung, menyebutkan, bahwa perlombaan dan kompetisi memang menjadi salah satu kekhasan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Dan tradisi itulah yang coba dibawa Rumah Digital Indonesia ke ranah virtual.

"Bagaimana perlombaan yang setiap tahun kita lakukan untuk menyemarakkan kemerdekaan bisa tetap berlangsung secara virtual. Jadi ada nuansa kompetisi, ada nuansa perayaan kemerdekaan, dan semuanya kita lakukan sambil mengenal kebudayaan terutama lagu-lagu daerah kita yang memang sangat kaya, bagus dan indah," kata Putri.

 

Untuk mengikuti kompetisi ini, siapa pun bisa membuat video kreasi menyanyikan salah satu lagu daerah yang telah ditentukan. Yakni Bungong Jeumpa (Aceh), Sinanggar Tulo (Sumatra Utara), Manuk Dadali (Jawa Barat), Ampar-Ampar Pisang (Kalimantan Selatan), Si Patokaan (Sulawesi Utara), Gemu Fa Mi Re (Nusa Tenggara Timur), atau Apuse (Papua).

Jangan lupa untuk membuat video menyanyi sekreatif mungkin, boleh sambil menari dan bermain musik, atau menggunakan kostum dan aksesoris khas masing-masing daerah. 

Para pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah serta tak ketinggalan ucapan spesial hari kemerdekaan dari Presiden Joko Widodo. Para pemenang juga akan mendapatkan _merchandise_ eksklusif Wonderful Indonesia dan _gift box_ dari Rumah Digital Indonesia.

Selain itu, video kreatif dan menarik dari para pemenang nantinya akan ditayangkan di media sosial Pesona Indonesia dan Rumah Digital Indonesia, www.rumahdigitalindonesia.id

Untuk mengikuti kompetisi #MelodiKemerdekaan, bisa simak ketentuan selengkapnya di laman https://www.indonesia.travel/id/id/campaign/kompetisi-video-kreasi-melodi-kemerdekaan. Kompetisi ini dibuka sampai 20 Agustus 2021. (Arianto)

Read More

Peringatan Hakteknas ke-26, Momentum Tumbuhkan Kepercayaan Diri Bangsa Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-26 Tahun 2021 menjadi momentum untuk membangkitkan rasa saling percaya dan menumbuhkan kepercayaan diri seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus semakin percaya diri untuk mengembangkan karya inovasi yang menjadi solusi permasalahan di masyarakat, sekaligus tampil di panggung dunia.

“Kita harus percaya pada kemampuan kita sendiri. Mari kita bergotong royong, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar, meningkatkan teknologi dan kebanggaan akan teknologi Indonesia, untuk maju di panggung dunia,” tutur Mendikbudristek dalam sambutannya pada peringatan Hakteknas Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Selasa (10/8). 

Berdasarkan pengamatan Mendikbudristek cukup banyak inovasi pelajar dan mahasiswa yang kurang diberi tempat. “Tantangan itulah yang sekarang menjadi salah satu prioritas Kemendikbudristek. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan mengedepankan semangat Merdeka Belajar, yakni inovasi yang lahir dari kolaborasi,” tegasnya. 

Ditambahkan Nadiem, saatnya Bangga Buatan Indonesia tidak hanya menjadi jargon, tetapi menjadi aksi nyata yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Seperti halnya Merdeka Belajar yang menjadi gerakan bersama memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. 

Dalam Diskusi Panel, Wakil Menteri (Wamen) Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa pandemi mengajarkan kemandirian bagi bangsa termasuk di bidang kesehatan. Diakuinya Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang kompleks. Namun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, tercatat bahwa Indonesia masih mengimpor 10 bahan baku molekul obat yang paling banyak digunakan. 

Menyikapi kondisi ini, ke depan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengupayakan agar bahan baku tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia dapat meminimalisir ketergantungnya terhadap produk asing secara bertahap. 

Untuk itu, Kemenkes mendukung kemudahan penciptaan produk kesehatan oleh perguruan tinggi, tetapi produk tersebut harus punya kekuatan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Terbukti, saat pandemi Covid-19 terjadi, dalam waktu relatif singkat, Indonesia mampu menghasilkan ventilator dan alat bantu nafas secara mandiri. 

“Yang penting kita harus kompak. Menarik industri ke kampus merupakan salah satu upaya yang harus kita lakukan ke depan,” tutur Dante. 

“Berbagai cara kita lakukan agar kita punya ketahanan di sisi kesehatan dengan memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita, kembali ke alam kita. Dimulai dari kampus yang memberi warna untuk kemandirian kesehatan kita di masa depan,” imbuh Wamenkes.

Menyambut hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Sesjen Kemenperin), Dody Widodo mengatakan, sebagai bentuk dukungan, pihaknya telah mempertemukan perusahaan dengan peneliti untuk meningkatkan business matching. 

“Ke depan kita bisa dipikirkan bersama upaya yang lebih luas lagi untuk berkolaborasi, karena kami punya sekolah vokasi dan balai penelitian,” ungkap Sesjen Kemenperin. 

Sementara itu, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Plt. Dirjen Diktiristek), Nizam mengatakan bahwa semangat membangun kedaulatan teknologi hanya bisa terwujud melalui kolaborasi atau gotong royong. Dengan semangat untuk membangun teknologi “merah putih”, pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk melahirkan karya-karya dari kampus untuk bisa memasuki dunia industri dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Platform Kedaireka yang mendapatkan tanggapan positif dari mitra industri menjadi suatu platform untuk berkolaborasi lintas kementerian dan dunia industri. 

Peringatan Hakteknas Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengusung sub-tema "Gotong royong Inovasi untuk Menguatkan Bangga Buatan Indonesia”. Turut memberikan sambutan secara virtual, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan yang mengapresiasi Kemendikbudristek atas langkah dan inovasinya dalam mewujudkan kemandirian teknologi. 

Pada peringatan Hakteknas ke-26 tahun ini, Mendikbudristek juga meluncurkan Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAMTEK) secara virtual. Peluncuran diikuti juga oleh Plt. Dirjen Diktiristek, Nizam yang sekaligus Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI); Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto; Sekretaris Jenderal FDTI Isradi Zainal; Wakil Ketua Umum FDTI, Ngakan Suardana; Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto; dan Ketua LAMTEK, Misri Gozan.

“Untuk mempercepat peningkatan kualitas program studi teknik yang inovatif, kompetitif dan mandiri, hari ini, pada Hakteknas ke-26, saya luncurkan LAMTEK, akselerator mutu pendidikan teknik di Indonesia,” ucap Nadiem. (Arianto)

  

Read More

PLN Pasok Listrik ke Blok Rokan, Erick Thohir: Bukti RI Mampu Kelola Energi Secara Mandiri

Duta Nusantara Merdeka | Duri 

Kembalinya Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi menjelang Dirgahayu Republik Indonesia Ke-76 diikuti dengan bergabungnya PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) dengan PLN menjadi kebanggaan bersama. 

Momen bersejarah ini menjadi pelecut semangat bagi putra-putri Indonesia, khususnya PLN, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa dan rakyat Indonesia sudah mampu untuk mengelola segala potensi sumber dayanya secara mandiri.

 

Dukungan pengelolaan ketenagalistrikan di Blok Rokan datang dari Menteri BUMN Erick Thohir yang datang meninjau fasilitas MCTN, Selasa (10/8/2021).   

Blok Rokan merupakan salah satu tulang punggung penghasil minyak nasional, penghasil 25 persen produksi minyak nasional berasal dari Blok Rokan. Erick berpesan, PLN memberikan pasokan listrik dengan kualitas yang baik dan andal untuk memastikan produksi di blok yang dikelola Pertamina Hulu Rokan (PHR) bisa berjalan baik.

"Kami percaya, PLN mampu menjaga keandalan pasokan listrik di Blok Rokan. Kita harus membuktikan, bahwa BUMN mampu mengelola aset-aset semacam ini," katanya. 

Erick yakin terbentuknya Kolaborasi antar BUMN (Sesuai value BUMN Kolaboratif), PLN dan Pertamina, akan menjadikan kinerja yang lebih ekonomis dan efisien serta mampu mendukung pengembangan sumur-sumur minyak Pertamina Hulu Rokan dengan skala keekonomian yang lebih baik untuk ketahanan energi nasional.

Menurutnya, pengelolaan Blok Rokan dilihat sebagai satu kesatuan. Pertamina sebagai pengelola bertanggung jawab menjaga kualitas produksi minyak, sementara PLN memastikan mendukung pasokan listrik untuk blok migas tersebut. 

Pemerintah juga berharap ke depannya akan semakin terbuka peluang bagi PLN untuk ikut berkontribusi dalam penyedian ketenagalistrikan bagi lokasi-lokasi Blok Migas lainnya. Peluang ini tentu harus bisa ditangkap oleh PLN Group.

"Saya berterima kasih kepada PLN, telah mendukung transformasi yang kami harapkan. Saat ini, PLN tentu tidak hanya melakukan inovasi, dan teknologi, tetapi juga meningkatkan kualitas human capital," tambahnya. 

Turut mendampingi kunjungan kerja Menteri BUMN, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini memastikan keandalan listrik untuk Blok Rokan terjaga. Zulkifli mengatakan komitmen untuk menjaga keandalan listrik WK Rokan merupakan upaya PLN demi menjaga ketahanan serta kedaulatan energi di Tanah Air.

  

"Sebagai anak bangsa, kami ingin Blok Rokan tetap dapat produktif menjadi salah satu sumber minyak nasional. Ini tentu akan mendukung ketahanan serta kedaulatan energi nasional," papar Zulkifli.

Dengan kebutuhan listrik sebesar 400 megawatt (MW), PLN merencanakan 2 tahap yaitu masa transisi dan masa permanen. Pada masa transisi, PLN memanfaatkan pembangkit listrik eksisting yang akan berlangsung selama 3 tahun. 

PLN telah mengakuisisi saham perusahaan pembangkit eksisting yang selama ini melistriki WK Rokan, yaitu PLTG North Duri Cogen 300 MW dan didukung PLTG Minas dan Central Duri sebesar 130 MW.

 

Untuk tahap kedua, masa layanan permanen akan pasokan listrik akan dialiri dari sistem kelistrikan Sumatera. Saat ini, PLN sedang melakukan interkoneksi sistem Blok Rokan dengan sistem kelistrikan Sumatera. (Arianto)

  

Read More

Halim Iskandar Hadiri Peringatan Hakteknas 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-26 yang diadakan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) secara virtual pada Selasa (10/8/2021).

Halim Iskandar terlihat mengikuti dengan serius puncak Hakteknas yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini.

Selain Presiden, turut hadir Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DP Puan Maharani dan anggota DPR RI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menteri Riset dan Teknologi periode tahun 1998 sampai 2021, dan jajaran Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar negara sahabat, dan Civitas Akedemika di lingkungan Perguruan Tinggi Indonesia.

Acara ini mengusung tema Integrasi Riset untuk Indonesia Inovatif dan subtema Digital Green Blue Economy.

Digital Green Blue Economy merupakan tiga area pembangunan ekonomi yang menjadi fokus dan keunggulan Indonesia ke depan yang akan diperkuat dengan riset dan inovasi.

Peringatan Hakteknas 2021 ini dirangkaikan dengan peluncuran serangkaian kegiatan yang dimulai 10 Agustus hingga November mendatang.

Beberapa kegiatan antara lain seminar nasional, seminar internasional, forum kegiatan ilmiah, pameran inovasi, dan pemberian anugerah Iptek dan inovasi.

Pelaksana kegiatan diantaranya adalah Kementerian, Lembaga, dan organisasi berkaitan dengan riset dan inovasi di seluruh Indonesia. 

Harapannya riset di Indonesia semakin berkembang dan penuh inovatif untuk mendukung Indonesia Maju pada tahun 2045. (Arianto)

Read More

Momentum 1 Muharram, Mahfud MD Serukan untuk Bersabar dan Perkuat Optimisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyerukan agar momentum Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1443 H dijadikan sebagai pembangkit optimisme dan harapan masyarakat Indonesia menghadapi pandemi covid 19. 

Hal ini disampaikan Mahfud saat mengisi kajian vitual jelang 1 Muharram, bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan para Dewan Gubernur yang diikuti sedikitnya 1000 peserta dari berbagai wilayah dan perwakilan BI di berbagai negara, pada Senin (9/8).

"Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah nabi, pertama perjuangan itu memerlukan kesabaran. Nabi mau dibunuh, dikejar kemana-mana, akses ekonominya diputus, perdagangannya diputus, tapi Nabi Muhammad tetap bersabar. Oleh sebab itu, jika saudara mau mengambil hikmah dari 1 Muharram ini mari kita pupuk kesabaran," ujar Mahfud dalam acara bertema 'Momentum 1 Muharram sebagai Booster Optimisme dan Harapan Menurut Pandangan Islam' ini.

Menurut Mahfud, sabar sekurang-kurangnya ada tiga; pertama sabar terhadap musibah, kedua sabar di dalam ketaatan, termasuk disiplin. Lalu yang ketiga sabar di dalam berjuang, bersungguh-sungguh, optimis dan tangguh. 

"Sabar itu bukan hanya berarti pasrah, tapi sikap pantang menyerah, tangguh dan bersungguh-sungguh itu juga sabar," tambah Mahfud yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Mardhiyah, Pamekasan, Madura ini. 

Dalam memperkuat argumentasinya, Mahfud mengutip ayat tentang sabar di Surah Al-Baqarah Ayat 249. "Sekolompok kecil orang bisa mengalahkan orang yang banyak, asal kamu bersabar," tambah Mahfud sembari menjabarkan secara detail Asbabun Nuzul atau latar belakang turunya ayat tersebut. (Arianto)

Read More

Dirjen Bimmas Islam Kemenag Keluarkan Keputusan Hari Libur dan Cuti Bersama Bergeser dari Tanggalnya Saja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Pemerintah mengubah libur nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang sebelumnya jatuh pada 10 Agustus 2021 digeser menjadi 11 Agustus 2021. Tahun Baru Islam 1443 H atau 1 Muharram tetap jatuh pada 10 Agustus 2021, tapi hanya waktu liburnya yang berubah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah atau 1 Muharram 1443 H tetap jatuh pada 10 Agustus 2021.

Selain itu, pemerintah juga mengubah hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW dan meniadakan libur cuti bersama Hari Raya Natal. Nantinya, hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya 19 Oktober 2021, kini berubah menjadi 20 Oktober 2021. Sementara untuk libur cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021 ditiadakan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, keputusan itu berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang meminta adanya peninjauan ulang terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. (Arianto) 

Tim Pewarta DKI Jakarta

Read More

Menparekraf Ajak Dosen dan Mahasiswa Universitas Terbuka Bantu Pulihkan Parekraf

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengajak para dosen, dan mahasiswa Universitas Terbuka untuk membantu memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19. 

Menparekraf Sandiaga Uno saat menjadi pembicara "YES Goes to Campuss Universitas Terbuka" yang digelar secara virtual pada Sabtu (8/7/2021) mengatakan, sebanyak 98 persen pelaku ekonomi kreatif telah terdampak pandemi COVID-19, dimana 70 persen pelaku ekonomi kreatif di Indonesia mengalami penundaan dalam pelaksanaan projek, dan 67 persen pelaku ekonomi kreatif juga mengalami penurunan penjualan. Dan hanya 8 persen pelaku ekonomi kreatif mengaku mengalami penambahan omzet. 

Sandiaga menjelaskan upaya yang bisa dilakukan untuk membangkitkan sektor parekraf di masa pandemi COVID-19, yakni dengan berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Oleh karenanya, ia mengajak dosen dan mahasiswa di Universitas Terbuka bersinergi membangkitkan kembali sektor parekraf. 

"Saya mengajak mahasiswa untuk terlibat memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dosen-dosen, profesor ciptakan solusi-solusi dengan basis kearifan lokal dan juga dengan basis berwawasan global. Tingkatkan kompetensi mahasiswa dan ayo percepat pertumbuhan ekonomi," ujar Sandiaga. 

Menurut Sandiaga, perguruan tinggi memiliki peran yang penting di masa pandemi COVID-19, di antaranya dalam hal riset dan memperoleh data, kolaborasi pentahelix, mendorong solusi-solusi lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat. 

"Sinergi perguruan tinggi ini juga memperkuat kompetensi mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat. Sehingga hal ini dapat mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional," ujarnya. 

Saat ini, ada 5 pilar yang dilakukan Kemenparekraf dalam pemulihan ekonomi kreatif, yaitu dengan meningkatkan kapasitas SDM, revitalisasi destinasi pariwisata dan infrastruktur ekraf, peningkatan resiliensi dan daya saing usaha, inovasi produk dan jasa kreatif, serta pemulihan dan perluasan pasar. 

Lebih lanjut, Sandiaga menjelaskan di sektor ekonomi kreatif, terdapat beberapa program untuk membangkitkan _demand_. Yakni melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, serta Bangga Beli Kreatif Lokal. 

Tidak hanya itu, terdapat beberapa program untuk membangkitkan _demand_ bagi para pelaku ekonomi kreatif melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia. Ditargetkan lebih dari 30 juta UMKM _on boarding_ ke digital pada 2024. 

"Kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian Indonesia ini sudah sangat terasa, Rp1100 triliun lebih kontribusinya, menempatkan Indonesia di posisi 3 dari segi presentasi ekonomi kreatif terhadap PDB, dengan andalan kriya kuliner dan fesyen. Oleh karena itu, yuk hari ini kita gerak bersama dengan Universitas Terbuka, garap semua potensi yang ada, gaspol, karena inilah kunci kebangkitan kita agar lapangan kerja terbuka luas," kata Sandiaga.  (Arianto)

Read More

Komitmen Daerah Jadi Kunci Keberhasilan Inovasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komitmen pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan inovasi di daerah. Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi Jawa Tengah Ihwan Sudrajat mengatakan, capaian gemilang hasil inovasi di Jawa Tengah tidak lepas dari komitmen pelaksanaan inovasi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) sejak 2016 silam. 

Ihwan menjelaskan, komitmen tersebut juga didukung dengan arahan gubernur yang meminta agar pelayanan publik dijalankan secara mudah, murah, cepat, dan tuntas. Selain itu, seluruh OPD juga diminta agar mampu merespons keluhan masyarakat lebih cepat. 

“Dulu di awal adanya Halo Gubernur, kami diminta untuk mampu menjawab keluhan masyarakat selama 3x24 jam. Sekarang kami diminta selama 1x24 jam semua harus terselesaikan,” terang Ihwan saat menjadi narasumber pada webinar, “Best Practice Inovasi Daerah dan Sosialisasi Pengukuran serta Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021” yang digelar Badan Litbang Kemendagri. Rabu (4/8/2021).

Selain dari Provinsi Jawa Tengah, pada gelaran tersebut juga dihadirkan narasumber lainnya seperti Bupati Situbondo Karna Suswandi, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Pj. Bupati Nabire Anton Tony Mote, dan Bupati Bintan Apri Sujadi. Mereka turut membagikan kiatnya dalam membangun inovasi di daerahnya masing-masing. 

Misalnya yang dilakukan Kabupaten Nabire yang pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019 dan 2020 menjadi daerah inovatif klaster daerah tertinggal. Pj. Bupati Nabire Anton Tony Mote menjelaskan upaya itu seperti meminta OPD untuk menggelar kegiatan bernuansa inovatif yang dilengkapi data pendukung. 

Kegiatan ini bakal diverifikasi oleh Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Nabire. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan memetakan inovasi digital dan non-digital, terutama terkait pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan urusan pemerintahan lainnya. 

Selain itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi juga bercerita mengenai langkah inovasi di daerahnya. Dia mengatakan, untuk mendorong peningkatan inovasi di daerahnya setiap OPD diwajibkan membuat minimal satu inovasi setiap tahunnya. Langkah itu dicapai agar pelayanan yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Karna mengungkapkan, melalui kebijakan tersebut pada 2020 dihasilkan sebanyak 165 inovasi yang tersebar dalam berbagai urusan. 

“Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjawab persoalan masyarakat yang ada di kabupaten Situbondo,” terangnya. 

Sementara itu, langkah penguatan inovasi di Kota Yogyakarta diawali dengan membentuk Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengungkapkan, setelah memperkuat melalui regulasi, juga dilakukan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan bagi aparatur sipil negara (ASN). Mereka didorong kapasitas keilmuannya melalui design thinking, pelatihan penyusunan proses bisnis dan SOP inovasi, workshop pembuatan dokumentasi inovasi, dan focus group discussion dengan Kemendagri. 

Heroe menambahkan, selain langkah tersebut juga dibuat penghargaan terhadap inovasi daerah. Ajang penghargaan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Anugerah Inovasi dan Penelitian (AIP), serta Anugrah Inovasi Perangkat Daerah (AIPD). Melalui dua ajang tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menghasilkan inovasi dari sektor masyarakat dan umum, serta jajaran perangkat daerah. 

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bintan Apri Sujadi menguraikan strategi daerahnya dalam memperoleh penghargaan kategori Daerah Perbatasan Sangat Inovatif pada gelaran IGA 2020. Persiapan dalam mengikuti ajang tersebut dilakukan sejak 2019 dengan membentuk organisasi kelitbangan. Di dalam organisasi tersebut, disusun langkah untuk menghasilkan collaborative think tank, yakni bentuk kerja sama antara Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan tenaga kelitbangan perguruan tinggi. Setelah itu disusun Roadmap Sistem Informasi Daerah (SIDa) yang membahas dan merencanakan secara detail strategi dan arah kebijakan SIDa. 

“Bapelitbang menyusun Rencana Induk Kelitbangan yang terintegrasi dengan SIDa untuk mendukung research based innovation,” tuturnya. (Arianto)

Read More

Pasca Pandemi Diharapkan Desa Wisata Kembali Bangkit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito saat menjadi Narasumber dalam kuliah online Akademi Desa di kantor Kemendes PDTT pada Kamis, (5/8/2021)

Dalam kuliah online ini, Sugito memaparkan terkait pengembangan desa wisata berkelanjutan dan kebangkitan ekonomi baru pasca covid 19. 

Prinsip pengembangan desa wisata berkelanjutan, kata Sugito, harus memberi nilai manfaat secara ekonomi kepada masyarakat, selain itu masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata dan tetap menjaga nilai-nilai, norma, keseharian dan budaya yang berlaku dimasyarakat setempat. 

"Pengembangan desa wisata memiliki manfaat dalam meningkatkan hidup masyarakat maju dan budaya serta tradisi dapat lestari karena terciptanya lapangan kerja baru hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan," kata Sugito.

Manfaat lainnya, lanjut Sugito, bermanfaat bagi perekonomian masyarakat perdesaan, pengembangan desa sebagai desa wisata yang akan menimbulkan dampak dalam perekononian bagi masyarakat perdesaan. 

"Juga dapat meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah dalam hal ini manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal sebagai bahan bakunya serta bermanfaat sebagai sarana promosi produk lokal," katanya. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kata Sugito, berpeluang dalam peningkatan ekonomi desa karena dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. 

"BUMDes sebagai pengelola desa wisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencama kerjasama usaha antar desa, menciptakan peluang jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan desa," katanya. 

Di masa pandemi covid 19, salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pariwisata. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan desa wisata dimasa pandemi covid 19 menjadi sebuah langkah dalam mengatasi permasalahan sektor pariwisata. 

Dalam pengelolan desa wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menjaga kebersihan lingkungan.

"Kita punya harapan besar mudah-mudahan pandemi Ini segera berakhir dan pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan, sebagai penopang kegiatan ekonomi, baik ekonomi negara maupun masyarakat bisa pulih kembali. Serta sebuah harapan dan doa mudah-mudahan kita semua terhindar dari covid 19," katanya. (Arianto)

Read More

Penandatanganan Akta Pendirian PT Perikanan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perubahan Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia saat ini masuk dalam tahap Penandatanganan Akta Pendirian yang ditandatangani oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury selaku Penerima kuasa dari Menteri BUMN selaku wakil pemerintah untuk pendirian perusahaan Perseroan Perikanan Indonesia, disaksikan Notaris, dan dihadiri Keasdepan Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Keasdepan bidang Hukum Korporasi, Keasdepan Manajemen SDM Kementerian BUMN, Dewan Komisaris Perikanan Indonesia dan Jajaran Direksi BUMN Klaster Pangan.

 

Penandatanganan akta pendirian PT Perikanan Indonesia (Persero) ini atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

 

“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan Akta Pendirian PT Perikanan Indonesia (Persero), babak baru dari Perikanan Indonesia dari semula berbentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan.”Jelas Pahala Mansury. Kamis (5/8/2021)

 

“Ini menjadi pertanda - satu proses Holding BUMN Klaster Pangan telah tercapai dari 4 tahapan besar yang harus dilalui.”Tambahnya.

 

Pahala melanjutkan bahwa BUMN menjadi agen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Di sektor perikanan, pemerintah telah mengamanatkan percepatan pembangunan industri perikanan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara.

 

“Untuk itu, Perikanan Indonesia harus mampu mengambil peran yang lebih besar di sektor ini, berkontribusi untuk meningkatkan produksi ikan nasional melalui kemitraan dengan para nelayan dari hulu ke di hilir maupun melakukan pengembangan produk turunan berbasis perikanan,”terang Pahala.

 

Ia berharap bahwa perubahan bentuk badan hukum Perikanan Indonesia harus dapat merubah kultur budaya serta tata kelola perusahaan yang lebih baik.

 

Pada kesempatan ini turut disampaikan pembacaan Salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-260/MBU/08/2021 Tentang Anggota - Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia, dengan susunan tetap sebagai berikut:

*Jajaran Direksi*

1. Fatah Setiawan Topobroto, Direktur Utama

2. Mukhamad Taufiq, Direktur Keuangan

3. Raenhat Tiranto Hutabarat, Direktur Operasional

 

*Jajaran Dewan Komisaris*

1. Muhammad Yusuf, Komisaris Utama

2. Johnson Sihombing, Komisaris Independen

3. Luizah, Komisaris

 

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan perubahan bentuk Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Persero merupakan langkah awal pengholdingan BUMN Pangan. 

Dengan adanya Holding BUMN Pangan bisa berperan dalam menjamin ketersediaan, kualitas yang terjaga, hingga keterjangkauan pangan.

 

"Ini tahap pertama holding BUMN Pangan, melalui pengholdingan pangan nanti fokusnya adalah inklusif dan kesejahteraan di sisi hulu atau petani, tujuannya akan ditingkatkan market sharenya, cita-cita kami harus naik kelas dan go global. Kami juga sudah menyiapkan road map untuk peningkatan market share untuk BUMN industri pangan, kata Arief. (5/8/2021).

 

Direktur Utama Perikanan Indonesia, Fatah Setiawan Topobroto menambahkan bahwa Perubahan Badan Hukum Perikanan Indonesia ini akan efektif setelah proses pengesahan lanjutan dari Kementerian Hukum dan HAM. 

Harapannya melalui perubahan badan hukum dapat melakukan percepatan transformasi sektor perikanan melalui peningkatan kinerja yang positif.

 

“Saat ini Perikanan Indonesia juga tengah bersiap merger dengan PT Perikanan Nusantara (Persero) dan selanjutnya bergabung di holding pangan, semoga dengan berubahnya status badan hukum, PT Perikanan Indonesia bisa mencatatkan kinerja yang positif,” pungkasnya. (Arianto)

 

Read More

Menteri Desa Siap Bantu Sukseskan Ganti Rugi Korban Kerusuhan Maluku

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pihaknya sedang menyiapkan dokumen prihal proses bayar ganti rugi kepada korban tragedi kerusuhan Maluku.

Hal itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku pada 1999.

"Kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan untuk ikut mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut pengadilan ini," kata Halim Iskandar dalam rapat Rakorsus Tingkat Menteri, Kamis (05/08/2021).

Seperti diketahui, pemerintah harus segera menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban tragedi kerusuhan Maluku sebagai penggugat.

Jumlah uang tersebut terdiri dari bahan bangunan rumah (BBR) sejumlah Rp 15 juta dan uang tunai Rp 3,5 juta untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga.

Rakorsus dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dikuti oleh beberapa kementerian lainnya, anatara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Adapaun Kerusuhan Maluku yang dimaksud adalah konflik etnis-politik yang melibatkan agama di kepulauan Maluku, khususnya pulau Ambon dan Halmahera, konflik ini bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002.

Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara.

Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999. (Arianto)

Read More

Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai upaya mengurangi kerentanan terhadap banjir di DKI Jakarta yang salah satunya disebabkan oleh luapan air Sungai Ciliwung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan terowongan atau sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Pada tahun 2021, proyek sodetan Ciliwung dilanjutkan sepanjang 549 meter, sehingga total panjang sodetan nantinya 1,26 kilometer. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan sodetan ini akan mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung dengan mengalirkan air sebesar 60 m3/detik ke Kanal Banjir Timur, saat Sungai Ciliwung sudah tidak lagi mampu menampung debit air pada perkiraan debit banjir ulang 25 tahunan sebesar 508 m3/detik. 

“Sehingga Insya Allah akan mengurangi risiko banjir pada beberapa kawasan di hilir Sungai Ciliwung, misalnya Kampung Melayu dan Manggarai,” kata Menteri PUPR saat meninjau lokasi pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (4/8/2021). 

Menurut Menteri Basuki, pembangunan lanjutan sodetan Ciliwung mengalami perubahan trase sehingga mengurangi panjang terowongan 113 meter dari panjang semula 662 meter menjadi 549 meter saja.  

Saat ini, pekerjaan sodetan akan segera dimulai dan menyisakan pembebasan 6 bidang tanah seluas 10.494 m2 yang akan dieksekusi  oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. “Kalau pembebasan lahan sudah selesai, maka berdasarkan pengalaman sebelumnya, konstruksinya bisa selesai lebih cepat” kata Menteri Basuki. 

Pada tahun 2015, pembangunan sodetan Sungai Ciliwung telah tuntas sepanjang 550 meter. Kemudian dilanjutkan pada 2015-2017 dengan pembangunan permanen outlet dan dinding penahan tanah Kali Cipinang. Pada TA 2021, Kementerian PUPR melanjutkan pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sepanjang 714 meter yang terdiri dari Zona A berupa bangunan permanen inlet open channel 165 meter dan normalisasi  Sungai Ciliwung, Zona B berupa terowongan ganda sodetan dari inlet ke arriving shaft 549 meter, dan dan Zona D normalisasi Kali Cipinang dan KBT. 

Pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dilaksanakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya - PT. Jaya Konstruksi, KSO dan konsultan supervisi PT. Virama-Supra-TAA, KSO dengan masa pelaksanaan Agustus 2021-Agustus 2023. Alokasi anggaran untuk konstruksi sodetan (terowongan) dan galian alur untuk menambah kapasitas tampung sungai Cipinang sebesar Rp 683,9 miliar. 

Proyek Sodetan Sungai Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Ibu Kota Jakarta dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan 2 bendungan kering (dry dam) di Kabupaten Bogor yakni Bendungan Ciawi dengan kapasitas tampung 6,05 juta m3 dan Bendungan Sukamahi berkapasitas tampung 1,68 juta m3. Progres kedua bendungan ini sudah di atas 75% dan ditargetkan selesai November 2021. 

Selanjutnya di bagian tengah dikerjakan normalisasi Sungai Ciliwung sejak tahun 2013 hingga 2017 sepanjang 16,2 km dari total 33,7 km. Mulai tahun 2021 dilanjutkan pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,2 km dan pengadaan tanah. Kemudian pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong kapasitas 50 m3/detik dilaksanakan tahun 2020 – 2022 dengan biaya Rp. 437,6 miliar serta pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sepanjang 1,26 km yang sudah kontrak sejak 30 Juli 2021. 

Kemudian upaya mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir juga dibangun Tanggul Pantai untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km. Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 km dan rencananya akan dikerjakan sepanjang 33,2 km yang terbagi menjadi 2 yakni Kementerian PUPR (10,8 km) dan Pemprov DKI Jakarta (22,4 km). Tahun 2021, Kementerian PUPR mengerjakan tanggul sepanjang 3,8 km.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Bob Arthur Lombogia, dan Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono, Direktur Utama PT Wijaya Karya Agung Budi Waskito dan Direktur PT. Jaya Konstruksi Zali Yahya. (Arianto)

Read More

Dirjen Dukcapil: Wasit Ridwan Sudah Bisa Divaksin Kemarin, Kita Perlu Segera Integrasi Data NIK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan masalah seorang warga di Bekasi yang gagal divaksin lantaran NIK digunakan orang lain. Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, warga bernama Wasit Ridwan (47) itu sudah berhasil divaksin kemarin.

"Kami bergerak cepat. Kemarin kasus sudah selesai, setelah dicek oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi data Pak Wasit benar, NIK tersebut adalah miliknya. Langsung koordinasi dengan Dinkes Bekasi. Yang bersangkutan sudah divaksin kemarin. Kemenkes nanti yang melacak kemungkinan penyalahgunaan NIK tersebut di tempat vaksin," jelas Zudan pada Rabu (4/8/2021).

Dirjen Zudan juga langsung merapatkan masalah tersebut untuk mencegah hal tersebut berulang. "Kemarin dengan Kemenkes, Kominfo, BPJS Kesehatan dan PT Telkom bersama Ditjen Dukcapil, kita semua sepakat untuk data vaksin harus bersumber dari NIK Dukcapil. Untuk itu, tanggal 6 (Agustus 2021), hari Jumat lusa akan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan aplikasi PCare BPJS Kes dan aplikasi PeduliLindungi Kominfo serta Kemenkes dengan Dukcapil untuk integrasi data dengan NIK," Zudan menambahkan penjelasannya.

Zudan menyatakan, Kemendagri mendukung penuh aplikasi PeduliLindungi dan PCare dan meminta persoalan salah NIK dan warga belum punya NIK dalam proses vaksinasi dicarikan solusi yang tepat untuk masyarakat. Dengan integrasi data menggunakan NIK Dukcapil diharapkan masalah-seperti ini akan dapat diminimalkan.

"Kami pun di Dukcapil akan membantu sosialisasi Surat Edaran Kemenkes tentang pelaksanaan vaksinasi dan Perjanjian Kerja Sama kepada Dinas Dukcapil Daerah seluruh Indonesia agar saling membantu terselenggaranya vaksinasi," demikian Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. (Arianto)

Read More

Menteri BUMN Pastikan Karyawan Isoman BUMN di Sumatera Selatan Terjamin Obat dan Perawatan

Duta Nusantara Merdeka | Baturaja 

Menteri BUMN Erick Thohir meminta kepada para direksi perusahaan BUMN memperhatikan karyawannya yang terkena COVID-19 dan harus menjalani perawatan. Ketersediaan obat dan vitamin serta penanganan yang tepat, baik di rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang dimiliki perusahaan BUMN atau saat isolasi mandiri, harus terpenuhi dengan baik agar karyawan bisa pulih dengan cepat. Hal itu dinyatakan Menteri BUMN saat melakukan kunjungan kerja di Sumatera Selatan, Selasa (3/8).

Dalam peninjauan ke dua perusahaan yang terdapat di provinsi tersebut, PT Semen Baturaja dan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, selain melihat perkembangan pabrik yang berkaitan dengan

pembangunan infrastruktur konstruksi dan pangan tersebut, Erick Thohir juga membagikan paket obat-obatan serta vitamin bagi karyawan BUMN.

"Alhamdulillah, setelah beberapa kali menyambangi karyawan BUMN yang isoman di Jakarta, saya akhirnya bisa melihat langsung karyawan BUMN yang ada di Sumatera. Mendengar langsung cerita dari mereka yang tengah menjalani isoman, proses yang sedang dijalankan, dan keluh kesah mereka, saya berharap bisa meringankan sedikit beban dan menambah semangat mereka untuk segera pulih," ujar Menteri BUMN.

Selain memberikan bantuan, Erick Thohir juga menawarkan solusi penyegeraan vaksinasi tahap kedua bagi karyawan BUMN, terutama di Sumatera Selatan, yang mengalami hambatan. "Belum lama ini sudah datang vaksin tahap ke- 31 yang merupakan vaksin gotong royong berjumlah 1,5 juta dosis. Bagi BUMN yang karyawannya belum divaksin akan diarahkan untuk mengambil opsi vaksin gotong royong tersebut. Kami akan bantu untuk berkoordinasi dengan Kadin," tambahnya.

Dalam kunjungan yang didampingi Direktur PT Semen Batubara, Jobi Triananda Hasjim, Direktur

Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Bakir Pasaman, dan Direktur Utama PT Pusri, Tri Wahyudi Saleh tersebut, Menteri BUMN juga melihat perkembangan kedua industri yang memegang kunci penting dalam pembangunan di provinsi Sumatera dan juga nasional.

Di Semen Baturaja, Menteri melihat kemajuan pabrik yang ikut memberikan sumbangsih dalam

pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sedangkan di PT Pusri, selain mengecek kesiapan BUMN ini untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk yang berkualitas, Menteri Erick Thohir juga menyaksikan peran dan tanggung jawab sosial PT Pusri dalam memberikan bantuan oksigen gratis kepada masyarakat dan rumah sakit.

Sejak layanan oksigen gratis perdana digelar pada 30 Juli lalu, PT Pusri sudah membagi 104,7 ton dan 8.209 tabung oksigen kepada 1.139 warga yang membutuhkan dan 139 rumah sakit di DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Solo, dan Sumsel. Selain itu Pusri bersama OKI Pulp & Paper telah menyalurkan Isotank Pusri dengan total sebanyak 152,22 ton untuk wilayah Sumsel dan Lampu

"Bantuan obat, vitamin, dan oksigen, tak hanya bagi karyawan tapi juga kepada masyarakat yang

membutuhkan merupakan cermin bahwa perusahaan BUMN harus melakukan service oriented. Di

tengah kondisi seperti ini, pelayanan untuk membantu rakyat dengan aksi nyata akan memberikan dampak langsung bagi pemulihan pasien," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Perkuat Pembinaan Ideologi Pancasila serta Gerakan Revolusi Mental, Kemendagri Bangun Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah. Kali ini, Kemendagri melakukan ikhtiar tersebut dalam sektor pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan, pembentukan, serta gerakan nasional revolusi mental.

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kemendagri Bahtiar mengungkapkan, selama ini pihaknya bersama jajaran Kesbangpol provinsi, kabupaten/kota mendukung penuh segala upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam kerangka gerakan revolusi mental maupun ideologi Pancasila.

“Kegiatan pada hari ini memang kita ikhtiarkan untuk membangun sinergi, dalam hal bagaimana menjalankan gerakan nasional revolusi mental yang sudah berjalan sekian tahun, dan juga melanjutkan perjuangan kita dalam hal pembinaan ideologi pancasila yang dikomandoi oleh BPIP,” ujar Bahtiar dalam webinar bertajuk “Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Memperkuat Pembinaan Ideologi Pancasila Serta Penguatan, Pembentukan, dan Evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental” yang digelar oleh Ditjen Pol & PUM, Senin (2/8/2021).

Bahtiar menuturkan, berbagai upaya telah dilakukan Kemendagri untuk memperkuat dua hal tersebut, misalnya melalui kegiatan “Nasional Is Me”. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Yayasan Merah Putih yang setiap hari Senin melakukan dialog terkait gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.

“Terus kita lanjutkan setiap hari Senin jam 10.00-11.00 dan yang dipancarluaskan lebih dari 100 dari radio lokal Indonesia dan hari ini sudah lebih setahun kita lakukan itu,” kata Bahtiar.

Upaya lainnya, lanjut Bahtiar, Ditjen Pol & PUM juga memiliki program siaran podcast dan webinar yang membahas berbagai isu terkait gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.

Dia menilai kegiatan webinar kali ini merupakan momen yang baik, karena pemerintah daerah tengah menyusun program tahunan. Sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan berbagai tugas kenegaraan dengan kondisi di tengah pandemi. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan inovasi serta evaluasi kerja-kerja yang telah dilakukan sebelumnya.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut dihadirkan dua narasumber, yakni Kepala BPIP Yudian Wahyudi dan Anggota Tim Ahli Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental (GNRM) Alissa Wahid. Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Bahtiar menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas kehadiran kedua narasumber tersebut. “Kami tentu sangat berbanggga hati dan berterima kasih kepada Kepala BPIP berkenan hadir langsung pada kegiatan hari ini,” ucap Bahtiar. (Arianto)

Read More

Sejumlah Pegawai KPK Terpapar Covid-19, H. Firli Bahuri: Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pandemi Covid-19 berdampak hampir pada seluruh aktivitas masyarakat, termasuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Trisula strategi pemberantasan korupsi melalui upaya Pencegahan, Penindakan, dan Pendidikan Antikorupsi butuh berbagai penyesuaian teknis pelaksanaannya.

"Melihat kasus positif Covid-19 yang masih relatif tinggi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali yang menimpa beberapa pegawai KPK, mengharuskan kami menyesuaikan kondisi tersebut," ujar ketua KPK H. Firli Bahuri kepada awak media di Jakarta. sabtu (31/07)

"KPK mengutamakan keselamatan jiwa insan KPK karena keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi". 

Selanjutnya, Firli juga menuturkan bahwa KPK juga mengalami derita, karena sejak awal 2020 sampai dengan tanggal 31 juli 2021 jumlah pegawai yang terkonfirmasi positif Covid 19 sebanyak 436 orang dan khusus Kedeputian Penindakan sebanyak 141 orang. 

Untuk tahun 2021, sebanyak 169 orang dari Kedeputian Penindakan, 41 orang terpapar covid karena mereka tetap bekerja sehingga terpapar covid 19. 

Dan selama pandemi Covid 19 sejak tahun 2020, sebanyak 10 orang pegawai KPK meninggal dunia, terakhir penyidik KPK Alm. Kompol Ardian. "Kami terus berjuang melawan dan berupaya menyelamatkan insan KPK dari Covid-19, namun Covid-19 belum bisa teratasi," ucapnya. 

"Saat ini, pertanggal 30 Juli 2021 masih ada 43 orang yang sedang menjalani isoman dan 3 orang masih dirawat di rumah sakit," ungkapnya.

Dengan pertimbangan kondisi internal, juga kondisi eksternal bahwa upaya pemberantasan korupsi tentunya juga melibatkan pihak-pihak eksternal KPK.

Asal tahu saja, KPK meminimalisasi mobilitas pegawai turun langsung ke lapangan. Sehingga, program kegiatan sebagian besar telah beralih ke daring.

"Meski dalam beberapa hal tetap butuh dilakukan temu fisik, sehingga pelaksanaannya pun tak jarang terkendala," terang Firli.

Pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu perkara, ada beberapa hal yang tetap butuh tim KPK turun langsung ke lapangan. Misalnya, untuk menghimpun keterangan dan alat bukti.

"Adapun, dalam situasi pandemi dan keterbatasan personel KPK ini, kami memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan," tegas ketua KPK H. Firli Bahuri.

Kami tetap melakukan rangkaian sidang dakwaan, tuntutan, dan putusan yang sebagian telah beralih melalui daring. 

Selain itu, Kami juga tetap melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan melalui case building guna mengungkap terangnya suatu perkara.

"Pada waktunya, KPK akan sampaikan setiap perkembangannya kepada masyarakat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Mahfud MD: Perlu Dukungan Pimpinan Agama untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan perlu dukungan alim ulama dan pimpinan agama untuk percepatan vaksinasi Covid-19.

Hal itu dikatakan Mahfud MD saat silaturrahim virtual bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, BNPB, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, Pimpinan Ormas Lintas Agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah, Sabtu (31/7).

"Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan agama untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat," ujar Mahfud MD.

Dia pun mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk saling bekerjasama tingkatkan disiplin protokol kesehatan. Menurut Mahfud MD, memperkuat kolaborasi bekerja secara kolektif berdasarkan kesadaran bersama adalah langkah yang cukup efektif.

"Tidak bisa juga ormas-ormas keagamaan dan berbagai kekuatan masyarakat dibiarkan bekerja sendiri, mari kolaborasinya diperkuat," ujar dia.

Terkait ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, menurut Mahfud MD, karena masyarakat tidak tahu dan karena terpengaruh hoaks. Oleh sebab itu, perlu pendekatan pendekatan budaya dan personal.

"Poinnya kita akan bekerja sama, saya akan mem-'follow up' semua masukan, terkait dengan hoaks media sosial. Mari kita bekerja sama," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan beberapa hari ini trennya menurun. Namun, dia menegaskan Covid-19 belum selesai dan masih membahayakan. Dia pun mengajak masyarakat Jateng tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kabar terakhir dari Jateng, hasil pemeriksaan hampir semua yang dites varian-nya adalah delta. Artinya semua punya potensi terpapar. Mulai kita temui juga tanpa gejala. Di statistik Yang meninggal siapa kok Jateng banyak sekali? yang pertama sudah sepuh, kedua yang punya komorbid, yang ketiga yang belum divaksin, keempat yang terlambat melapor," ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan, terkait pandemi Covid-19 di Jawa Tengah setidaknya masyarakat dapat dikategorikan dalam tiga kelompok.

"Kita mendeteksi ada tiga kelompok, pertama yang sangat percaya Covid-19, saking percayanya sampai paranoid semua jamu diminum, sampai mules-mules semua diminum," kata dia.

Yang kedua yang paling bagus adalah yang rasional, mereka mengerti 5M, 5M sekarang diringkas jadi 1M: manut. Manut (nurut) saja.

"Ketiga ini kelompok yang tidak percaya, mengatakan ini konspirasi bahkan disampaikan pada publik," ucap Ganjar.

Dalam Kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, setiap peristiwa ada hikmahnya, termasuk cobaan pandemi Covid-19 yang sedang menimpa seluruh umat manusia.

"Pandemi ini memang cobaan, tapi di saat yang sama pandemi ini juga mengajarkan kita untuk peduli sesama dan memperkuat solidaritas sosial," kata Menag.

Dia menambahkan, menghadapi pandemi tidak bisa diselesaikan "head to head", tetapi semua elemen masyarakat harus bersatu, khususnya pemerintah, masyarakat dan tokoh agama.

"Kita tahu banyak yang terpapar itu teman, sahabat, guru kita, orang yang kita cintai. Tentu kita tidak bisa membiarkan atau secara sembunyi egois melawan pandemi ini. kita harus bersama-sama baik itu masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah. Tidak bisa kita selesaikan 'head to head' satu lawan satu, harus kita keroyok bersama," tutur pria yang biasa disapa Gus Yaqut. (Arianto)

Read More

Hattrick! 3 Tahun Berturut-turut Dukcapil Raih Top Inovasi Terpuji KIPP Kemenpan RB

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB.

Tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2019, Ditjen Dukcapil Kemendagri selalu masuk dalam daftar Top 45 Inovasi yang diikuti hampir seluruh Kementerian/Badan/Lembaga, hingga Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Di tahun 2019, Ditjen Dukcapil Kemendagri masuk Top 45 dengan inovasi SUPERTAJAM, yaitu Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran).

Setahun setelahnya, Ditjen Dukcapil Kemendagri kembali mendapat tempat terhormat tersebut dengan aplikasi i-Pop atau Indonesia’s Population and Civil Registration Map (Peta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia).

Kali ini, instansi yang dikomandoi Prof. Zudan Arif Fakrulloh tersebut kembali berprestasi. Dari 1.619 inovator, Ditjen Dukcapil Kemendagri masuk daftar Top 45 dengan penerapan inovasi D’SIGN, yaitu Dukcapil’s Signature Electronic (Tanda Tangan Elektronik Dukcapil).

“Inovasi D’SIGN sebetulnya merupakan optimalisasi teknologi informasi berupa tanda tangan elektronik yang diterapkan Ditjen Dukcapil sejak periode awal 2019,” ujar Zudan, Kamis (29/07/2021).

Penerapan D’SIGN terbukti jitu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah. Sebab, Kepala Dinas Dukcapil tidak perlu lagi membubuhkan tanda tangan basah kepada setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan satu per satu. Dengan inovasi ini 514 Dukcapil mengalami perubahan luar biasa, menjadi lebih cepat pelayanannya dan bisa bekerja dari manapun.

“D’SIGN berimplikasi besar, kini berbagai dokumen seperti Kartu Keluarga dan Akta-Akta dapat di-print menggunakan kertas HVS biasa. Dengan demikian, tak perlu lagi pengadaan kertas berhologram sehingga negara bisa menghemat anggaran hingga Rp 450 miliar di tahun 2020,” jelas Zudan.

Selain itu, lanjut Zudan, imbas penerapan D’SIGN adalah masyarakat dapat mencetak berbagai dokumennya secara mandiri, menggunakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) atau printer biasa di rumah karena dokumen kependudukan dapat dikirimkan secara elektronik berbentuk PDF.

Meski begitu, masyarakat tidak perlu cemas atas keaslian dan keamanannya. Dokumen kependudukan yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik memiliki tanda keaslian berupa QR code.

“Cara mengujinya dengan memindai QR code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone. Atau bisa dengan aplikasi QR code reading yang bisa diunduh di Playstore,” jelas Zudan.

Asal tahu saja, Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara juga berhasil menorehkan prestasi gemilang di KIPP 2021. Inovasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (SIPELANDUK KILAT SMART) yang diinisiasi Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara tersebut mendapat Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021 untuk kelompok khusus. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Kampus Berperan Penting Membangun Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Abdul Halim Iskandar membawakan Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke-20 Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan tema "Kampus Membangun Desa"secara virtual, Kamis (29/7/2021).

"Kami menyaksikan, Universitas Trunojoyo Madura memiliki komitmen yang besar terhadap pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat Madura, dengan segala potensi, kekayaan budaya lokal yang dimiliki","kata Halim Iskandar.

Dengan pendekatan Klaster, sebagai kampus umum negeri pertama di Madura, UTM telah memilih strategi yang tepat untuk menjadi melting point berbagai problem sosial ekonomi Madura, untuk bangkit bersama, secara sistematis, terukur dan tentu monumental.

Karena itulah, momentum Dies Natalis ini, harus menjadi salah satu etape besar UTM, menjadi thinktank Madura, dan memastikan potensi Madura menjadi berkah bagi peningkatan daya saing Madura. Tentu, dengan menjadikan Tridharma UTM Berbasis masyarakat, berbasis Desa, berbasis Madura.

Desa, kata Halim Iskandar, juga miliki berbagai permasalahan, diantaranya kendala administrasi pemerintahan, kepemimpinan desa yang lemah, rendahnya inisiatif pembangunan dari desa, lemahnya inovasi desa, sampai dengan rendahnya kualitas SDM di desa. Kekurangan jumlah pendamping desa juga turut membuat percepatan pembangunan desa kurang optimal.

Tepat di sinilah kampus harus mengambil peran, untuk terjun langsung ke desa dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis masyarakat, berkontribusi langsung terhadap kebangkitan ekonomi Desa serta Kemaslahatan warga Desa","kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Dibutuhkan jembatan yang menghubungkan perguruan tinggi sebagai wadah penyubur invensi dan inovasi, dengan desa-desa yang mendambakan inovasi guna mengakselerasi kemajuan.

Tepat pada titik inilah Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengambil peran strategis, yaitu turut aktif menggalang kerja sama trilateral: perguruan tinggi, Kementerian, dan desa.

"Telah terbentuk Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) sebagai wahana perkumpulan berbagai perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi pada kemajuan desa-desa, termasuk didalamnya Universitas Trunojoyo Madura," kata Halim Iskandar.

Pertides memiliki makna penting untuk menggalang teknologi tepat guna, yang berpotensi mengakselerasi laju kemajuan desa.

Kampus membangun Desa harus diaplikasikan menjadi Kampus Masuk Desa, dan Desa Masuk Kampus.

Kampus harus berperan dalam pencapaian SDGs Desa dengan cara menjadi pusat unggulan (center of excellence) di bidang keilmuan sesuai dengan kompetensi intinya (core competence), mengarusutamakan SDGs Desa dalam proses pendidikan/pengajaran, menjadi mitra desa, pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs Desa.

"Kampus memiliki peran strategis dalam menyiapkan dan melahirkan calon pemimpin masa depan, kader-kader penggerak pembangunan, penggerak perubahan dan kebangkitan ekonomi desa," kata Halim Iskandar.

Gus Halim, sapaan akrabnya, mengatakan, berbagai konsep pembangunan desa yang lahir dari kampus harus diuji coba langsung kepada masyarakat binaan kampus, atau sebagai lokasi praktik dan pengabdian mahasiswa dari tingkat pertama sampai tingkat akhir. Dalam waktu yang pendek, ini dapat berupa KKN tematik. Untuk waktu yang lebih lama dan mendalam bisa menjadi topik skripsi, tesis dan disertasi.

Perguruan tinggi juga harus bersiap untuk merekognisi pembelajaran lampau bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang membuka penyandingan, penyetaraan pengalaman, dan pengintegrasian kerja di desa ke dalam institusi pendidikan.

Peraturan Menristek Dikti Nomor 26 tahun 2016 menunjukkan, penyetaraan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Wujudnya adalah pengakuan capaian pembelajaran, yang diperoleh dari pengalaman kerja sebagai kredit kuliah dalam pendidikan formal.

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa, bukti capaian pembelajaran dapat berupa dokumen peraturan desa tentang APBDes, anggaran pro perempuan, kegiatan bagi keluarga miskin, laporan keuangan, hasil audit kabupaten, serta sertifikat juara, penghargaan sampai surat keterangan koordinator antar desa selevel kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan demikian, RPL sarjana akan dapat ditempuh oleh 44.767 kepala desa, 46.983 sekretaris desa, 31.147 pengurus Bumdes, dan 8.241 pendamping desa yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas.

Adapun RPL pascasarjana akan terbuka bagi 19.441 kepala desa, 24.470 sekretaris desa, 15.477 pengurus BUM Desa, dan 26.977 pendamping desa yang telah lulus diploma dan sarjana.

"Sebagai Menteri Desa PDTT, saya ingin menegaskan, bahwa, perguruan tinggi jangan hanya mengejar status masyhur di kancah Internasional. Tapi, Kampus harus memberikan kemaslahatan untuk manusia," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Upaya dan pengabdian masyarakat kampus, harus berdampak pada kebangkitan dan kejahteraan masyarakat desa. Karena, sejatinya, kampus hadir untuk desa.

"Masa depan Indonesia bergantung pada masa depan desa-desa di seluruh Indonesia. Obor besar di Jakarta tidak akan mampu menerangi seantero Indonesia, karenanya dibutuhkan nyala lilin dari Desa-Desa seluruh Indonesia," tandas Gus Halim. (Arianto)

Read More

Catat! Urus Layanan Adminduk Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penambahan persyaratan baru.

Pun di masa pandemi, pengurusan layanan Adminduk tidak membutuhkan syarat tambahan, seperti sertifikat vaksinasi Covid-19. Hal itu, menurut Zudan, penambahan persyaratan justru dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” ujar Zudan saat memberikan paparannya di acara KEPOin DESA, Youtube @TV DESA, Rabu (28/07/2021).

Apalagi, saat ini pemerintah tengah menggenjot persentase vaksinasi sebesar 80 persen guna terciptanya kekebalan kelompok atau ‘herd immunity’.

“Jadi, kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan Adminduk yang cepat dan mudah. Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksi sehingga di berbagai daerah jumlah vaksinatornya pun perlu ditambah untuk  mengimbangi jumlah pemohon vaksinnya” tambah Zudan.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan Adminduk.

“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” tutup Zudan. (Arianto)

Read More