Seminar Nasional "Darurat Korupsi Kepala Daerah"

Duta Nusantara Merdeka | 

The Habibie Center menyelenggarakan seminar nasional "Darurat korupsi Kepala Daerah" hari Rabu, 14 November 2018 pukul 09.00 - 12.00 wib bertempat di Hotel Le Meridien, Jl. Jenderal sudirman, Jakarta. 

Seminar ini dibuka oleh Hadi Kuntjara selaku Direktur Eksekutif The Habibie Center dan Daniel Heilmann selaku Chairman Hanns Seidel Foundation Indonesia Serta menghadirkan Prof. Dr. Sofian Effendi selaku Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai Pembicara Kunci Terdapat empat nara sumber yang terdiri dari Bambang Widjojanto selaku Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2011-2015).

Meuthia Ganie Rochman selaku Dosen Sosiologi FıSIP Universitas Indonesia/ Mantan Anggota Panitia Seleksi komisi Pemberantasan Korupsi, Bawono Kumoro selaku Kepala, The Habibie Center dan Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi serta dimoderatori oleh M. Hasan Ansori selaku Direktur Program dan Riset, The Habibi Center

Penyelenggaraan seminar nasional ini bertujuan untuk: 

- (1) Membahas fenomena operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah dari perspektif hukum dan politik; 

- (2) menggali faktor-faktor pendorong kepala daerah melakukan korupsi; dan 

- (3) memberikan masukan kepada para pemangku kebijakan (stakeholders) bagi perbaikan regulasi di masa mendatang untuk mencegah korupsi kepala daerah.

Tujuan seminar tersebut berangkat dari fenomena meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjerat dan diproses oleh KPK terkait tindak pidana korupsi. Peningkatan tersebut mencapai hampir tiga kali lipat

dibanding tahun 2017.

Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan: 

Mengapa para kepata daerah tetap nekat melakukan korupsi dengan mempertaruhkan karir politik mereka? 

Sejauh ini ditemukan dua alasan dasar, yakni  bobot sanksi dan ongkos politik. **(Red-69)

Kontributor DNM : Arianto

Read More

Kemenpan/RB Kunjungi Kapolres Kutai Kartanegara Tinjau Pelayanan SIM, SKCK dan SPKT

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kapolres Kutai Kartanegara menyambut Tim Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi di Mapolres Kutai Kartanegara. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Anwar Haidar .S.IK.,M.SI,  yang didampingi Wakapolres Kutai Kartanegara Kompol Wiwit Adisatria SH., S.IK., MT,  Kabag Ren Polres Kutai Kartanegara Kompol M. Gufron .SH, Kasat Lantas Polres Kutai Kartanegara AKP Ramadhanil.SH.,S.IK,  dan Kasat Intelkam Polres Kutai Kartanegara AKP Oky Aryano SH., S.IK,  menyambut Tim KEMENPAN dan REFORMASI BIROKRASI dalam rangka Penilaian Pelayanan Publik di Polres Kutai Kartanegara. Tim terdiri dari Danovan beserta 1 (satu) orang Anggota.

Selanjutnya dalam kesempatan kali ini, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Anwar Haidar.S.Ik.,M.Si,  memberikan paparan kepada tim beserta rombongan di ruang Tribrata lantai 2 Polres Kutai Kartanegara tentang reformasi pelayanan publik yang ada di Polres Kutai Kartanegara dan Polres Kutai Kartanegara Siap menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Kunjungan Kemenpan/RB, adalah melakukan penilaian terhadap pelayanan kepada masyarakat bagi Pemohon SIM, SKCK maupun SPKT terkait cara (prosedur) pelayanan yang di lakukan oleh Anggota yang bertugas di bidang fungsi pelayanan SIM, SKCK maupun SPKT.

Lanjut Kapolres, hasil penilaian yang di lakukan Tim Kemenpan/Rb akan di jadikan tolak ukur (pembanding) untuk menaikkan tingkat (status) Polres Kutai Kartanegara menuju WBK/WBBM,  sehingga pengalokasian Anggaran akan disesuaikan dengan Daerah / Wilayah yang sudah masuk dalam Kriteria WBK / WBBM.

Adapun kegiatan Tim Kemenpan/Rb yakni melakukan peninjauan terhadap pelayanan publik ke Ruang Fungsi Pelayanan, baik pelayanan SPKT Polres Kutai Kartanegara, pelayanan SIM di Sat Lantas maupun pelayanan SKCK di Sat Intelkam serta Ruang Electronic Command Center (ECC) Polres Kutai Kartanegara.

Rangkaian kegiatan peninjauan dan penilaian oleh tim selesai pada jam 17.00 Wita, berjalan dengan aman dan lancar. **(Red-19)

Kontributor DNM : Imam Sudrajat

Read More

Walikota Medan Dzulmi Eldin Lantik Sekda Kota Medan Wirya Alrahman

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, MSi Resmi melantik Kepala Bappeda Kota Medan Ir. Wirya Alrahman, MM menjadi Sekda Kota Medan menggantikan Ir. H. Syaiful Bahri Lubis di Balai Kota Medan, Senin (15/10).

Dengan pelantikan yang dilakukan tersebut, Sekda yang baru diharapkan dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Apalagi Sekda merupakan motor penggerak organisasi sehingga citra Pemko Medan sangat banyak ditentukan oleh Sekda dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan pelantikan yang dilakukan tersebut, Wali Kota selanjutnya menempatkan Syaiful Bahri mengisi jabatan baru sebagai Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.  Diharapkan, Syaiful dapat terus mendidikasikan seluruh pengalaman dan ilmu nyang dimilikinya demi kemajuan Pemko Medan.

Dihadapan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, SE., SH., MH, Wakil Wali Kota Ir. H. Akhyar Nasution, MSi beserta Kajari Medan Dwiharto, SH., MH, Dandim 0201/BS Kol Inf Yuda Rihmansyah, Kapolres Belawan AKBP Ikhwan Lubis, SH, Kajari Belawan Yusnani, SH., MH dan Wakapolrestabes Medan AKBP Agus Suropratomo, Ketua TP PKK Hj. Rita Maharani, SH dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, Wali Kota selanjutnya mengingatkan bahwasannya jabatan Sekda  mempunyai peranan sangat penting.

Di samping berkewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelayanan teknis lainnya, jelas Wali Kota, Sekda juga motor penggerak organisasi pemerintah daerah. Itu sebabnya citra Pemko Medan sangat banyak ditentukan oleh Sekda dalam melaksanakan tugasnya.

Atas dasar itulah Wali Kota minta kepada Sekda yang baru dapat memberikan kontribusi yang besar untuk lebih mendinamisasikan organisasi di Pemko Medan. Kemudian mampu mengemban tugas-tugas administratif serta terus meningkatkan kemampuan dalam menyikapi teritorial dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Di samping itu Wali Kota juga menginginkan agar Sekda yang baru mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara produktif kepada seluruh institusi, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian melalui pelantikan yang dilakukan ini, keinginan Wali Kota untuk menjadikan Medan sebagai kota terdepan dalam inovasi maupun kota yang nyaman untuk dihuni oleh seluruh warganya dapat terwujud.

Diingatkan Wali Kota, jabatan Sekda  sangat penting karena berkewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelayanan teknis lainnya. Dengan fungsi yang sangat vital itu, kata Wali Kota, Sekda sesungguhnya merupakan motor penggerak organisasi pemerintah daerah. 

“Jadi citra Pemko Medan sangat banyak ditentukan oleh Sekda dalam melaksanakan tugasnya. Ditambah lagi bahwa tantangan tugas-tugas Pemko Medan di hari-hari mendatang semakin berat, terutama untuk menangani tuntutan dan harapan masyarakat. Di tangan saudaralah upaya untuk mendorong terlaksananya berbagai kebijakan Pemko Medan ditentukan,” kata Wali Kota.

Selanjutnya guna mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Wali Kota berpesan agar semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan harus tertib administrasi dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan begitu semua tindakan dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai pimpinan, saudara haruslah selalu mengingatkan  tanggung jawab masing-masing pelaksana dalam penyelenggaraan tertib administrasi sehingga setiap kesalahan dapat ditelusuri hingga ke sumbernya. Di samping itu juga memudahkan evaluasi dan perbaikan serta menuntut tanggung jawab orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya,” pesannya.

Sekaitan dengan itu Wali Kota minta kepada Sekda yang baru untuk meningkatkan disiplin ASN dan menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan dengan hukuman serta mendayagunakan semua ASN yang dimiliki dengan prinsip birokrasi yang cepat, tepat, akurat namun taat azas. Kemudian mengembangkan sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan pola bottom up.

“Yang terakhir bangun hubungan kerja yang baik dengan mitra kerja seperti DPRD dan Forkompimda Kota Medan dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah dan kelancaran dalam menghadapi hambatan tugas pembangunan dan pemerintahan,” pungkasnya.

Sementara itu Sekda Ir. Wirya Alrahman, MM usai pelantikan mengatakan, program kerja yang akan dilakukan pasca pelantikan melaksanakan apa yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan yang telah ditetapkan.

“Di samping itu kita juga melihat kondisi Kota Medan yang dikeluhkan masyarakat diantaranya banjir, sampah, estetika kota dan pelayanan publik. Keluhan masyarakat ini tentunya akan menjadi prioritas yang dilakukan guna membenahi Kota Medan menjadi kota modern,”  ungkap Wirya.

Sebelum pelantikan Sekda baru dilakukan, Wali Kota di ruangan yang sama lebih dulu melantik Ir. H. Syaiful Bahri Lubis menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang selama ini kosong setelah pejabat lamanya pensiun. Kemudian melantik H. Isa Ansyari, SST sebagai Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan  yang juga kosong setelah kadis lama Ir. Arif Trinugroho pindah ke Provinsi Sumut. **(Red-75)

Sumber : Humas Pemko Medan

Read More

Peringati HUT Kota Tengarong Gelar Festival Kota Raja Ketujuh

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Bertempat di Lapangan Parkir Stadion Rondong Demang Jln. Stadion Tenggarong, telah dilaksanakan Acara Penutupan Festival Kota Raja Tengarong Fair II. Minggu (07/10/2018), pukul 20.00 Wita.

Hadir dalam acara tersebut Drs. Edi Damansyah.M.Si  selaku Plt. Bupati Kutai Kartanegara, AKBP Anwar Haidar.S.Ik.,M.Si Kapolres Kutai Kartanegara, Letkol Czi Bayu Kurniawan.SE (Dandim 0906/ Tenggarong). Ketua DPRD Kab. Kukar Salehuddin S.Sos.S.Fil, Para Kepala SKPD Kab. Kutai Kartanegara serta Camat Tenggarong.

Kegiatan di isi dengan penampilan "PERAGA BUSANA DAERAH" Kalimantan Timur dengan menampilkan Pakaian Adat Asli Kalimantan dari berbagai Etnis (Suku) yang telah di modifikasi menjadi Busana Melayu Nusantara Khas Kalimantan Timur.

Acara ini di maksudkan dalam rangka memperingati HUT Kota Tenggarong ke 236 (Festival Kota Raja ke 7 dan Tenggarong Fair II Tahun 2018) untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai tentang ragam corak busana Asli Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun Peraga Busana yang tampil merupakan Duta - Duta Busana yang telah berprestasi di beberapa event baik tingkat daerah, nasional bahkan ada juga yang sudah melanglang buana sampai tingkat internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Edi Damansyah didampingi Isteri menobatkan para pemenang lomba  busana serta memberikan PIAGAM PENGHARGAAN dan Hadiah bagi para pemenang (Juara 1, 2, 3).

Untuk pemenang  mendapatkan hadiah berupa Uang tunai sebagai berikut Juara 1, sebesar Rp. 2.500.000,-, Juara 2, sebesar Rp. 1.500.000,- Juara 3, sebesar Rp. 1.000.000,-

Selanjutnya Plt Bupati Kutai Kartanegara Drs. Edi Damansyah.M.Si,  memberikan sambutan yang intinya mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk melestarikan Budaya Kutai Kartanegara terutama bidang Seni dan kebudayaan dan bersama-sama menjaga wilayah Kutai Kartanegara sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif, sekaligus menutup acara kegiatan yang diwarnai dengan pembakaran Kembang Api. **(Red-48)

Kontributor DNM : Imam Sudrajat

Read More

14 orang ASN di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Terancam Di Pecat

Sekda Kabupaten Ende  Dr. dr. Agustinus G. Ngasu, M. Kes.

DNM.com (Ende - NTT)

14 Orang Aparatur Sipil Negara  (ASN) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sudah divonis pengadilan karena  terjerat kasus Korupsi akan dipecat paling lambat Senin, (31/12) mendatang. 

Ada dua kasus yang menjadi Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala BKN yakni kasus asusila dan korupsi.

Di Ende, sebanyak 12 PNS yang terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan 2 PNS kasus asusila. Para aparatur tersebut akan dipecat akhir tahun ini.

Sekda Ende, Dr. dr. Agustinus G. Ngasu, M. Kes., menjelaskan para PNS tersebut secara otomatis tidak menerima gaji mulai awal Oktober nanti. 

Hal ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 5 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan pidana Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan.

“Karena mereka gajinya langsung stop. Stop per satu oktober. Itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri,” kata Agustinus.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut berlaku untuk aparatur yang sudah memenuhi kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang sedang proses tidak termuat dalam keputusan bersama tersebut.

“Jadi begitu dia ada keputusan dari pengadilan dan kita terima berkas keputusannya akan dipecat,”katanya.

Terkait 14 orang abdi negara tersebut, sekda Agustinus belum dapat merincikannya. **(Red-99)

Reporter : Louis Mindjo

Read More

Keputusan Bupati Manggarai Barat NTT, Tentang NJOP "Menantang" Kebijakan Presiden RI?

DNM.com (Labuhan Bajo - NTT)

Forum Masyarakat Anti Mafia Tanah  (FORMAMATA) berpandangan bahwa, kebijakan Bupati Kabupaten Manggarai Barat  Agustinus Ch Dula melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 162/KEP/HK/2018, tentang Penetapan Klasifikasi Dan Besar Nilai Obyek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Delapan Desa/Kelurahan di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 18 Juli 2018 bertentangan dengan kebijakan pemerintah Jokowi-JK.

Muhammad Achyar, Ketua FORMAMATA dikutip Floreseditrial.com menjelaskan bahwa ,Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 162/KEP/HK/2018 didalam keputusan tersebut menetapkan  kenaikan NJOP akan terjadi kontra produktif bahkan bisa dikatakan mengangkangi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

“Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) bukannya naik, malah berpotensi turun PAD-nya dari sumber BPHTB dan PBB.Hal ini dikarenakan, wajib pajak bisa saja rame-rame "hold" buat bayar pajak,” tandas Achyar saat ditemui di kantornya di Labuan Bajo, Sabtu, (15/09/).

Selain itu kata Achyar, kebijakan Bupati Dula, sangat bertentangan dengan program pemerintah pusat.

“Karena program 9 juta sertifikat yang dicanangkan oleh pemerintah Jokowi tahun depan bisa tidak tercapai,  setidaknya Kabupaten Mabar tidak penuhi target, kata Achyar, saya dilanjutkannya ini disebabkan karena masyarakat urung membuat sertifikat disebabkan pajak yang mahal,kata Achyar, malah bisa jadi setelah SK ini efektif berlaku, ramai-ramai orang akan menarik berkas permohonan dari ATR BPN Mabar,” imbuhnya.

Lebih jauh ketua FORMAMATA itu menilai bahwa NJOP yang diterapkan diberbagai wilayah Kecamatan Komodo itu tidak masuk akal dan tidak proporsional.

“Contoh, di Wae Cicu yang kini telah berdiri hotel mewah seperti hotel Ayana Komodo Resort ,Waecicu Beach, meskipun wilayah tersebut masih sekitar 75% areanya berupa lahan kosong bahkan lebih, kenaikannya amat sangat signifikan hingga 3800% atau 38 kali lipat dari yang tadinya hanya Rp. 27.000 dan saat ini menjadi Rp. 1.032.000, atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.005.000,” jelasnya.

Berbeda dengan wilayah Wae Cicu, Lanjut Achyar menjelaskan, untuk wilayah Gorontalo atau kawasan sekitar pantai Pede, kenaikannya tidak amat sangat signifikan, sekalipun kenaikannya tetap signifikan yaitu terdapat kenaikan dari NJOP semula yang sebesar Rp. 128.000, menjadi Rp. 1.032.000 atau terdapat kenaikan 800% atau 8 kali lipat.

“Padahal wilayah Gorontalo sendiri termasuk wilayah pariwisata yang cukup padat karena telah dijejali dengan berbagai hotel mewah,” tuturnya.

Menurutnya, akibat kebijakan yang salah itu, dampak terhadap masyarakat kini mulai terasa.

“Banyak keluhan yang masuk kepada saya, beberapa diantaranya dari kalangan emak-emak yang mengeluhkan kenaikan sewa lahan tempat usahanya yang naik signifikan hingga hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dan dipastikan pemilik lahan akan menaikkan harga sewanya tahun depan, karena kenaikan NJOP ini,” imbuhnya.

Ada pula dari kalangan birokrat sendiri yang mengeluhkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan

“Dimana tahun lalu hanya perlu membayar 3 juta rupiah, tapi dengan adanya SK tersebut mereka harus membayar sebesar 18 juta rupiah, artinya ada kenaikan sebesar 600% atau 6 kali lipat,” jelas pria yang juga berprofesi sebagai Advokat itu.

Lebih jauh dampak besar yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat adalah berdampak terhadap inflasi,  “akan terjadi kenaikan harga atas barang dan jasa di kota Labuan Baju khususnya dan Kabupaten Mabar pada umumnya sebagaimana dicontohkan pada pengalaman sewa lahan emak-emak tadi,” tandasnya.

Ketua FORMAMATA  itu berharap agar Pemda Mabar bertindak cepat untuk mengatasi persoalan ini, “agar hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi sedapat mungkin dapat dicegah sejak dini,”pungkas Achyar.  **(Red-88)

Reporter : Louis Mindjo

Read More

Sofyan Djalil : Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Adalah Bukti Kepastian Hukum

DNM.com (Jakarta)

Moderator yang memandu kuliah umum kepemimpinan bertema Sertifikat Tanah Rakyat Sejahtera yang dilakukan Menteri ATR/BPN DR.Sofyan Djalil SH., MA., M.ALD membuka profil kelahiran  Aceh Timur, Aceh pada 23 September 1957  mempunyai  hobi jalan kaki  6000 langkah setiap setiap hari  dan bersihkan selokan. Lima kali jadi   dalam 2 periode Presiden yang berbeda. 

"Pemberian Sertifikat tanah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan  kepastian hukum. Kita tahu selama ini sering terjadi sengketa tanah dimana-mana." Ucap Mentri ATR dan Kepala BPN Sofyan Djalil dalam kuliah umum di STT Rahmat Emmanuel, Jumat (7/9) malam di  Kelapa Gading, Jakarta.

Menurut Sofyan selama ini  pemerintah terkesan tidak serius urus tanah yang dimiliki rakyat. Bahkan Presiden Jokowi dulu pernah dikerjai oleh oknum BPN saat ia masih sebagai pelaku usaha.

"Syukurlah sekarang kita percepat pemberian sertifikat tanah kepada rakyat. Dimana pada tahun 2017 sudah  5.000.000 sertifikat terbit.  Pada 2018 akan ada 7.000.000 sertifikat, dan 2019 akan ada 9.000.000 juta sertifikat tanah yang diterbitkan oleh pemerintah.

"Diharapkan  tahun 2025 seluruh rakyat Indonesia akan punya sertifikat tanah. Saat ini ada 120.000.000  bidang tanah dengan hanya 46.000.000 saja yang sudah bersertifikat." Lanjut Menteri Sofyan.

Bila selama ini hanya terbit 500.000 sertifikat per tahun, maka akan membutuhkan waktu 125 tahun untuk membuat sertifikat  dari seluruh bidang tanah yang ada.

"Untuk itulah pemerintah terus menggenjot penerbitan sertifikat dengan cepat dan tepat di seluruh Indonesia. Itu sebabnya   program pendaftaran  tanah sistematik lengkap (PTSL) di kelurahan atau desa yang ada menjadi andalan kami untuk pemberian sertifikat kepada rakyat."Tegas Sofyan lebih lanjut.

Menurut Sofyan juga bahwa pemberian sertifikat akan menjadikan seseorang menjadi nyaman dengan memiliki  leading asset sehingga bisa berhubungan dengan bank andai ingin meminjam uang karena ada jaminan asset yang pasti dimilikinya yaitu sertifikat tanah.

"Program PTSL   memastikan penyelesaian sertifikasi tanah akan sesuai target. Selama ini karena belum adanya kepastian hukum atas tanah seringkali memicu sengketa dan perseteruan di berbagai wilayah Indonesia.

Metode PTSL  merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

PTSL dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden nomor 2Tahun  2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh  Wilayah Republik Indonesia. **(Red-47)

Reporter : Hans Suta

Read More

Kedatangan Gubsu dan Wagubsu Edy - Ijeck Disambut Meriah Di Rumah Dinas

DNM.com (Medan)

Kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Letjend TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Drs H Musa Rajekshah MHum disambut meriah di Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman 41 Medan, Kamis (6/9). Ribuan warga, karpet merah hingga acara tepung tawar dan upah-upah menyambut keduanya.

Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Drs Eko Subowo MBA didampingi istri bersama ribuan masyarakat, unsur Forkopimda, OPD Pemprov Sumut, ASN, Ormas, tokoh masyarakat dan pemuka agama setia menunggu dan berbaris menanti Edy dan Ijeck.

Melewati keramaian dan keriuhan masyarakat yang histeris dan berebut untuk berjabat tangan, Gubernur dan Wakil Gubernur yang juga didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Dr Ir Hj Sabrina MSi berjalan melewati karpet merah menuju ke dalam rumah dinas untuk kemudian mengikuti Acara Tepung Tawar dan Upah-Upah.

Gubernur Edy Rahmayadi dalam sambutannya selepas acara Tepung Tawar dan Upah-Upah, mengajak masyarakat untuk fokus pada Sumut yang bermartabat. “Cita-cita untuk mewujudkan Sumut bermartabat ini, hanya akan tercapai, jika kita semua bersatu dan bergandengan tangan menyelesaikan masalah yang ada. Hindari persoalan yang tidak perlu, seperti perbedaan,” imbaunya.

Edy mengaku paham bahwa demokrasi erat kaitannya dengan perbedaan pilihan. Menurutnya, semakin ragam perbedaan yang ada, semakin kaya pula proses demokrasi yang berlangsung di Sumut. “Tapi, Saya katakan semua itu telah usai. Jika tempo hari ada warna hijau, kuning, putih, abu-abu, kini sudah tidak ada. Saya tidak menghiraukan itu, karena yang paling penting saat ini adalah kita semua satu, kita semua Sumatera Utara,” tegas Edy.

Meski banyak pekerjaan rumah dan tugas berat yang telah menanti Gubernur dan Wakil Gubernur, Edy mengatakan bahwa mereka akan berusaha untuk bertugas dengan sebaik-baiknya. “Insya Allah, atas restu kedua orang tua dan restu dari saudara-saudara semua, kami akan laksanakan amanah yang telah kami terima dengan sebaik-baiknya,” tuturnya bersungguh-sungguh.

Edy yang juga didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas sambutan masyarakat yang antusias menerima mereka. “Sambutan ini sangat berarti bagi kami berdua, sekali lagi terima kasih,” ucap Edy.

Tepung tawar dan Upah-Upah berlangsung lancar dan khidmat. Diawali oleh kedua orang tua Gubernur dan Wakil Gubernur, menepung tawari dilanjutkan oleh Lima Sultan Melayu, mantan Pj Gubernur Eko Subowo, Sekdaprov Sumut Sabrina, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, unsur Forkopimda, perwakilan negara sahabat, Kepala Daerah Kabupaten/Kota Sumut, beberapa Rektor Universitas, tokoh agama dan masyarakat, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Terdahulu. **(Humas/Red-41)

Read More

Miss Internet Sumut Diharapkan Jadi Mitra Pemerintah Untuk Mensosialisasikan Pembangunan Daerah

DNM.com (Medan)

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Drs Eko Subowo MBA mengharapkan agar Miss Internet Sumatera Utara (Sumut) 2018 yang terpilih nanti bisa menjadi mitra pemerintah untuk mensosialisasikan pembangunan daerah. Apalagi saat ini internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat

Hal itu disampaikan Pj Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Nouval Makhyar SH pada Acara Puncak Miss Internet Indonesia 2018 Sumut, Rabu (5/9/2018), di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan.

“Selain menjadi Duta yang akan mensosialisasikan penggunaan internet yang baik dan bermanfaat di masyarakat, semoga Miss Internet Sumut juga bisa menjadi Duta yang mensosialisasikan program-program pembangunan daerah kita melalui internet atau sosial media,” katanya.

Menurut Eko, saat ini internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Hampir sebagian besar keseharian masyarakat dihabiskan di dunia maya. Untuk itu, sangat penting melakukan pendekatan melalui hal-hal yang sangat dekat dengan masayarakat, internet atau sosial media salah satunya.

“Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumut juga berharap Miss Internet dapat bersinergi, ikut terlibat dan berkolaborasi pada program-program pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Kolaborasi terdekat mungkin Miss Internet bisa membantu Pemprov Sumut untuk mensukseskan pelaksanaan MTQN XXVII tahun 2018,” harap Eko.

Eko mengingatkan agar pemilihan Miss Internet ini bukan hanya sekedar seremonial dan bermanfaat bagi para pemenang, serta asosiasi penyelenggara, tetapi juga untuk pembangunan Sumut. Selain itu, Miss Internet juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam usaha pemerataan informasi dan komunikasi di Sumut.

Dalam kesempatan itu, Eko juga mengapresiasi kepada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) selaku penyelenggara. Dirinya berharap agar para juri bisa memberikan penilaian yang adil dan mengirimkan Miss Internet Sumut yang unggul untuk berkompetisi lagi di tingkat nasional.

Diketahui, Miss Internet merupakan kompetisi yang digear oleh APJII sejak tahun 2017 untuk memilih Duta/Miss yang bertugas mengkampanyekan program-program APJII dan pemerintah. Kompetisi ini dibuka untuk perempuan Indonesia dengan usia 17-25 tahun dengan tinggi minimal 160 cm, mampu berbahasa inggris, dan berwawasan luas.

Untuk tahun 2018, pencarian finalis Miss Internet digelar di 12 kota termasuk Medan. Pada pemilihan di Medan terpilih Difa Putri Anriani dari Universitas Prima Indonesia Medan sebagai Miss Internet Sumut yang akan mewakili Sumut untuk berkompetisi di tingkat nasional.

Turut hadir dalam Acara Puncak Miss Internet Indonesia 2018 Sumut Sekretaris Dinas Kominfo Provsu H M Ayub SE, Kadis Pariwisata Medan Agus Suryono, Sekjen APJII Henri Kasyfi, Ketua APJII Sumut Bambang Heru Wijaksono dan seluruh staf APJII Sumut.**(Humas/Red-34)

Read More

Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sumatera Utara 2018 - 2023

DNM.com (Jakarta)

Presiden RI Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Letnan Jenderal TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Drs H Musa Rajekshah MHum, bersama delapan provinsi lainnya, Rabu (5/9/2018), di Istana Negara Jakarta. Dalam agenda tersebut, disebutkan ada pesan khusus untuk mengejar keterlambatan pembangunan selama ini.

Gubernur-Wakil Gubernur pun mengikuti seluruh proses pelantikan mulai dari pemberian surat tanda keputusan Presiden, penandatanganan berita acara pelantikan hingga proses pengambilan sumpah jabatan. Keduanya tampak bersemangat menyampaikan ikrar sebagai pemimpin Sumatera Utara lima tahun ke depan.

Usai dilantik, Edy-Ijeck disambut puluhan orang warga Sumut di halaman Istana Negara untuk memberikan ucapan selamat, sekaligus berfoto bersama dengan pemimpin baru. Meskipun dalam kondisi panas dan padat, keduanya tampak antusias melayani permintaan masyarakat yang menunggu sejak pagi.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan, bahwa langkah awal sebagai kepala daerah adalah melakukan evaluasi dan konsolidasi. Mengetahui bagaimana kemampuan organisasi. Khususnya seluruh perangkat kerja atau jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab tanpa memahaminya, akan sulit mensinergikan program pembangunan, meskipun visi misi berulangkali disampaikan.

Gubernur pun menyampaikan ada beberapa poin penting yang menjadi prioritas. Pertama masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian. Ditegaskannya pembanguan di 33 kabupaten/kota harus sejalan, se-iya sekata, serta tidak ada lagi pengkotak-kotakan.

"Segera kejar keterlambatan pembangunan. Berarti kita sudah terlambat pembangunannya," ujar Gubernur, mengungkapkan pesan dari Presiden kepada keduanya.

Sementara Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menyampaikan terimakasih kepada rakyat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dirinya pun mengajak seluruh rakyat Sumut menjaga kebersamaan agar pembangunan berjalan baik. "Tidak ada lagi kontestasi, semua kita harus bersama membangun Sumut. Semoga kami bisa amanah menjalankan tugas ini," sebutnya.

Hadir diantaranya Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Pj Gubernur Sumut Eko Subowo, Sekdaprov Sumut Dr Hj Sabrina serta jajaran OPD Pemprov Sumut. **(Humas/Red-33)

Read More

Ombudsman RI Harapkan Pelayanan Publik Sumut “Zero Maladministrasi”

DNM.com (Medan)

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengharapkan agar penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Utara (Sumut) jauh dari penyimpangan proses administrasi atau yang juga dikenal dengan istilah “zero maladministrasi”. Sehingga, kualitas pelayanan lancar dan masyarakat terpuaskan.

Hal ini disampaikan Anggota ORI Dadan S Suharmawijaya ketika berkunjung ke Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (29/8). Dadan dan rombongan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprovsu Drs H Mhd Fitriyus SH MSP mewakili Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA.

Fitriyus mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan Ombudsman RI beserta rombongan. Menurut Fitriyus, pertemuan seperti ini merupakan salah satu bentuk kerja sama dan komunikasi antara pusat dan daerah yang harus selalu dijaga.

“Kordinasi seperti ini menurut hemat saya sangat penting. Karena sebenarnya pemerintah dan Ombudsman memiliki tujuan yang sama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami, pemerintah, pelaksana pelayanan tersebut dan Ombudsman mengawasi jalannya pelayanan,” katanya.

Fitriyus berharap agar kedepannya pemerintah dan Ombudsman melakukan lebih banyak sinergi. Tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga pengembangan kapasitas penyelenggara pelayanan publik. “Mungkin bagus sekali kalau Ombudsman bisa membuat workshop atau pembekalan-pembekalan tentang pelayanan publik. Karena kami merasa bahwa kami juga perlu dibina, khususnya tentang standar-standar pelayanan publik yang baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fitriyus juga memuji kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar. “Sejauh ini, kita Pemprovsu memiliki hubungan yang baik dengan Ombudsman Provsu. Begitu juga dengan Bapak Abyadi. Saya kenal baik dan kinerjanya juga bagus,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota ORI Dadan S Suharmawijaya mengatakan bahwa kedatangan dirinya dengan rombongan adalah untuk melakukan diskusi, komunikasi, dan survey kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut.

“Kami, Ombudsman, keliling ke semua instansi yang ada di Sumut untuk menerima masukan-masukan dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami merasa bahwa kordinasi, sinergi, dan kerja sama itu perlu ditingkatkan. Untuk mendorong pemerintah khususnya pemerintah daerah pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Sumut turut menjadi mitra pengawasan Ombudsman,” jelas Dadan.

Dadan juga memuji proses penyelenggaraan pelayan publik yang memiliki banyak progres. “Kami melihat beberapa perkembangan dan perbaikan-perbaikan. Baik karena adanya pengaduan dari masyarakat maupun inisiatif dari pemerintah daerah sendiri yang melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Mudah-mudahan kedepannya Sumut bisa menjadi salah satu daerah dengan Zero Maladministrasi,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut mewakili inspektorat, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu. **(Humas/Red-173)

Read More

Walikota Medan Sambut Kedatangan Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Di Lanud Soewondo

DNM.com (Medan)

Wali Kota Medan, Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I (Pangkoopsau I) Marsekal Muda (Marsda) TNI Nanang Santoso di Pangkalan Udara Lanud Soewondo Medan, Rabu (29/8).

Kedatangan Pangkoopsau I, Marsda TNI Nanang Santoso beserta rombongan ini disambut dengan tarian somba-somba khas tanah batak.

Wali Kota Medan juga turut menyematkan kain ulos kepada Pangkoopsau I, Marsda TNI Nanang Santoso beserta istri sebagai ucapan selamat datang di Kota Medan.

Selain Wali Kota Medan, kedatangan Pangkoopsau I ini turut disambut oleh Danlanud Soewondo, Kolonel (Pnb) Dirk Poltje Lengkey, Kasdam I BB, Brigjen TNI Hassanudin, SIP ,Wakapolrestabes Medan, AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto dan unsur forkopimda lainnya. **(Humas/Red-170)

Read More

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menyerahkan Bantuan Hibah Mobil Operasional Kepada 44 Kabupaten/Kota

DNM.com (Jakarta)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyerahkan bantuan hibah kendaraan operasional Molin (Mobil Perlindungan) kepada 44 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota secara simbolis. Sebelumnya, Kemen PPPA telah memberikan Molin kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2016.

Jumlah Molin dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Torlin) yang telah diberikan ke daerah adalah 247 Unit Molin dan 404 Unit Torlin, disampaikan secara bertahap. Pada tahun  2016 sejumlah 203 Unit Molin dan 404 Unit Torlin kepada 34 provinsi dan 170 Kabupaten Kota. Pada tahun 2017 sejumlah 44 Unit Molin kepada 44 Kabupaten Kota pada 30 Provinsi.

“Kami memberikan Molin dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan penanganan, pencegahan, dan pemberdayaan  korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melihat luasnya wilayah Indonesia, Kemen PPPA menilai perlu memperkuat unit pelayanan terpadu PP dan PA dengan memberikan bantuan peningkatan sarana/prasarana berupa penyediaan kendaraan operasional P2TP2A,” ujar Menteri Yohana di Jakarta.

Baca Juga : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gelar Lomba Suara Anak Indonesia 2018

Molin ini disediakan dengan mempertimbangkan spesifikasi  tertentu sesuai kebutuhan penanganan korban kekerasan. Penyerahan molin tersebut diharapkan semakin mendorong optimalisasi teknis penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di daerah, sinergi dengan program lainnya, seperti Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO), rumah sakit rujukan, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan lembaga penyedia layanan lainnya.

Menteri Yohana menjelaskan meski sudah banyak anak yang meraih prestasi dan mampu mengembangkan diri karena mereka memiliki keluarga dan lingkungan yang menyediakan rasa aman, nyaman, dan kesempatan yang cukup untuk memperkuat potensi dirinya, namun masih banyak pula anak yang belum terpenuhi hak dan mendapatkan perlindungan sehingga menghambat proses tumbuh kembangnya, seperti masih terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. 

Berdasarkan data Crawling Media Online, periode Januari – Agustus 2018, korban kekerasan psikis 1.878 anak, korban kekerasan seksual 2.190 anak, korban kekerasan fisik 2.536 anak, dan korban penelantaran 649 anak. Selanjutnya, berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian PPPA, korban kekerasan terbanyak adalah perempuan, yaitu 5.884 anak perempuan dan laki-laki 1.369 anak yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Melihat data tersebut, kami menilai perlu adanya perlindungan khusus bagi anak untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Upaya ini diberikan dalam bentuk penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehat sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap p peradilan", tambah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. **(Red-150)

Reporter : Imam Sudrajat

Read More

Wakil Walikota Medan Memimpin Langsung Penertiban Papan Reklame Ilegal

DNM.com (Medan)

Wakil Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, MSi memimpin langsung penertiban papan reklame yang tidak memiliki izin (Ilegal) di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di dekat perlintasan Kereta api didepan Kampus UISU Kedokteran, Sabtu (25/08). Pembokaran papan reklame yang sudah berdiri ini karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 11 tahun 2011 tentang Reklame.

Dalam pembongkaran, selain Wakil Wali Kota, Hadir juga Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, SIk, guna menyaksikan proses pembongkaran reklame ilegal ini. Dengan hadirnya kepolisian tentunya akan semakin memperlancar Penertiban reklame ilegal yang ada disejumlah titik.

Guna mendukung kelancaran pembongkaran, tim pembokaran yang terdiri dari Satpol PP Kota Medan yang dipimpin Plh Kasat Pol PP, Rakhmat Harahap, menurunkan mobil crane beserta peralatan las  yang digunakan untuk memotong konstruksi papan reklame. Proses pembongkaran berjalan dengan lancar, sebab tidak ada upaya menghalangi pembokaran dari pemilik Reklame tersebut. 

Sebelum melakukan pembongkaran, tim lebih dulu mematikan arus listrik yang mengaliri kedua papan reklame. Setelah memastikan aman, barulah tim memulai pembongkaran. Diawali dengan mengikat papan reklame dengan menggunakan mobil crane. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tiang reklame menggunakan las.

Tidak butuh waktu lama, Pembongkaran papan reklame ilegal yang berukuran 4 x 2 Meter tersebut berhasil diturunkan. Tim dengan sangat hati - hati merobohkan papan reklame ilegal tersebut, sebab posisi yang sangat dekat dengan rel perlintasan kereta api. Selanjutnya oleh Tim papan reklame dicincang satu persatu dan dimasukkan ke dalam truk.

Wakil Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, MSI mengungkapkan penertiban papan reklame ini dilakukan Pemko Medan karena tidak memiliki izin. Tentunya selain reklame ilegal ini, ratusan papan reklame yang berdiri di zona terlarang dan tidak memiliki izin akan terus dibongkar oleh tim.

"Ratusan Reklame yang berada di zona terlarang akan kita bongkar. Untuk izinnya memang tidak bisa dikeluarkan karena secara teknis Izinnya tidak bisa keluar karena akan melanggar peraturan" kata Wakil Wali Kota.

Selanjutnya menurut Wakil Wali Kota, dengan hadirnya Kapolrestabes Medan dalam pembongkaran reklame Ilegal ini akan semakin menambah kelancaran penertiban papan reklame di sejumlah ruas di Kota Medan. Artinya dukungan Kepolisian ini semakin menambah kepercayaan diri Pemko Medan.

"Selama ini jika ada papan reklame yang berisikan gambar Kapolrestabes Medan maupun Dandim 0201/BS, belum tentu atas izin beliau. Jadi Pemko Medan mendapatkan dukungan penuh dari pihak Aparat keamanan untuk menertibkan papan Reklame Ilegal", kata Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Sik, mengungkapkan pihaknya siap mendukung Pemko Medan dalam menertibkan reklame ilegal yang berisi di sejumlah ruas di Kota Medan. Artinya Kepolisian mendukung Program Pemko Medan dalam menjadikan Medan yang tertib aman dan lancar.

Sebelum menyaksikan Pembongkaran Papan Reklame, Wakil Wali Kota Medan bersama Kapolrestabes Medan meninjau Pasar Bengkok di jalan Aksara. Peninjauan pasar ini guna memastikan keamanan dan ketertiban di pasar tersebut agar masyarakat yang berbelanja maupun pedagang merasa nyaman. Dalam peninjauannya, Kapolrestabes dan Wakil Wali Kota Medan berbincang - bincang dengan para pedagang dan masyarakat yang sedang berbelanja. **(HMS/Red-142)

Read More

Pemerintah Sudah Cairkan Rp. 985,8 Miliar Untuk Penanganan Gempa Lombok

DNM.com (Jakarta)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, hingga saja ini pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok.

“Dana tersebut terdiri dari Rp557,7 miliar disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rp428,1 miliar melalui Kementerian/ Lembaga,” kata Menkeu melalui fanpage facebook-nya, yang diunggahnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/8).

Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga.

Ditegaskan Menkeu, pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat.

Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok, jelas Menkeu, akan berlangsung sepanjang tahun 2018.

Sedangkan untuk tahun 2019, dalam RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke DPR, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes & Transmigrasi dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera dicairkan pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/ direvisi oleh kementerian/ lembaga terkait di awal tahun 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

“Antisipasi perencanaan tersebut sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal,” tegas Sri Mulyani.

Selain penyiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, Menkeu menjelaskan, bahwa pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah,” ujar Sri Mulyani seraya menambahkan, dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, diharapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu.

Berbagai Bantuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian/lembaga.

BNPB telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

Sri Mulyani juga menyampaikan, bahwa tahap pertama santunan untuk perbaikan 5.000 (lima ribu) rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp50 juta/rumah, telah dicairkan.

Adapun tahap kedua santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/sedang masih sedang disiapkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BNPB.

“Pemerintah terus melakukan pemeriksaan/ verifikasi keseluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali,” ungkap Menkeu.

Beberapa kementerian/lembaga lain, lanjut Menkeu, juga telah menyalurkan bantuan, total sebesar Rp428,1 miliar, diantaranya:

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile & school kit.

• Kementerian PUPR Rp176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat.

• Kementerian Sosial Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum.

• Kementerian Kesehatan Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya.

• Kementerian ESDM Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.

• Selain itu, TNI dan Polri juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.

Menkeu menjelaskan, dalam APBN 2018 untuk mengantisipasi kejadian bencana, telah disiapkan Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB.

Ia menyebutkan, BNPB telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tambahan bantuan ke Lombok. Proses penyediaan tambahan anggaran ini dimaksudkan untuk menangani sejumlah kerusakan yang meliputi: rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya.

“Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini,” jelas Sri Mulyani.

Selain anggaran untuk BNPB, menurut Menkeu, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk merealokasi dan merevisi anggaran dari kementerian/ lembaga untuk memberikan percepatan bantuan bantuan bagi masyarakat Lombok, sesuai kebutuhan dan sesuai sisa waktu yang cukup untuk pelaksanaan dan pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. **(HMS/Kemen/Red-131).

Read More

Walikota Medan Menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka HUT RI Ke - 73

DNM.com (Medan)

Wali Kota Medan, Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kota Medan dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dalam rangka HUT ke 73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018, di Gedung DPRD Kota Medan, Kamis (16/8).

Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hendry Jhon Hutagalung, SE, SH, MH dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si, Sekda Kota Medan, Ir. Syaiful Bahri Lubis, Unsur FKPD Kota Medan, para anggota dewan, pimpinan OPD, Camat se-kota Medan, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Medan.

Rapat paripurna istimewa DPRD Kota Medan berlangsung tertib dan khidmat hingga berakhirnya pidato kenegaraan tersebut. **(HMS/Red-100)

Read More

Pemkab Humbahas Dengan Kapolres Melaksanakan Upacara Taptu Dalam Rangka Menyambut HUT RI Ke-73

DNM.com (Humbahas)

Dalam rangka menyambut HUT RI Ke-73 , Pembkap Humbahas sebagai Panitia HUT RI melaksana- kan Upacara Taptu serta kegiatan Pawai Obor di Jalan Merdeka, Desa Pasaribu Doloksanggul, tepatnya didepan Polsek Dolok Sanggul.

Sebelum acara resmi dimulai, Gladi Bersih diperagakan dan sebagai komandan Taptu dipimpin oleh AKP. Robinson Sembiring ( Kanit Kasat Lantas ) dan sebagai inspektur upacara dipimpin langsung oleh Kejari Zaidar Rasepta, Lagu Taptu dipersembahkan, laporan Komandan Taptu dan penyalahan obor induk, Laporan Komandan Taptu kepada Inspektur upacara.

Acara dilanjutkan dengan pembawaan obor induk dan pemukulan drumband Pawai obor start dimulai dari polsek Doloksanggul, simpang empat, Jl.Letkol, Jl. Legiun Veteran dan finish tetap didepan polsek doloksanggul.

Pelepasan Pawai obor dimulai dari Pembawa Obor Induk, polisi cilik,     , TNI dan Polri, pramuka, SD, SLTP, SLTA, BUMN dan BUMD. ASN dan OKP. **(Red-97)

Reporter : B.Nababan

Read More

11 Tahun Borong Jadi Ibukota Kabupaten Manggarai Timur Belum Bisa Menikmati Air Minum Bersih

DNM.com (Borong - NTT)

Hampir setiap hari dari lorong ke lorong dan jalan ke jalan di Kota Borong,ibukota Kabupaten Manggarai Timur (Matim) propinsi Nusa Tenggara Tinur (NTT) mengeluh soal air minum bersih.

Air di Borong sudah jadi keluhan klasik sejak Manggarai Timur di mekarkan dari  kabupaten induk Manggarai. Keluhan warga Borong soal air pun jadi bahan pemberitaan di media massa dari hari ke hari bahkan dari bulan ke bulan.

Ancaman warga dan desakkan sudah barang biasa yang tidak pernah dianggap serius oleh pemerintah kabupaten Manggarai Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

Kini,ibarat pepatah kuno masuk telinga kiri keluar telinga kanan bahkan hingga sekarang langkah cepat dan tepat pemerintah atas keluhan warga seolah tak kunjung datang.

Warga selalu berteriak agar segera diperhatikan  pemerintah namun jawabannya bukannya membantu warga mendapatkan air bersih malah program lain yang diperhatikan.

"Kami berharap pemerintah bisa urus serius air bersih di Borong. Potensi air ada tapi di mana-mana air membuat warga menderita, Keluhan warga belum dianggap serius.Buktinya,air bersih di Borong harus dicari di kali kami harus sewa mobil pick up dan antri berjam-jam serta berjalan kaki ke sumber mata air” ungkap silvester peluru warga desa nanga labang kota borong.

Kenapa air selalu jadi keluhan utama itu karena Kota Borong sudah semakin banyak penduduk tapi kepentingan masyarakat belum serius diurus,"kata Theo Pamput,warga Kelurahan Rana Loba-Borong saat ditemui media ini ,Rabu (15/08) siang.

Theo mengisahkan air yang diurus BLUD SPAM Borong sudah dibangun jaringannya sudah ada 10 tahun lalu ,tapi tidak pernah mengaliri.Tagihan air lancar tapi airnya tidak lancar,"ujar Theo.

Ia berharap pemerintah Jokowi perlu melakukan audit lapangan hendaknya pemerintah pusat menggerahkan semua daya upaya agar air bisa mengalir di rumah kami di Borong ini.

Pantauan media ini Mobil pick up yang berjualan air setiap hari mengambil air di kali Wae laku yang pasti airnya kotor dan tidak bersih.membeli air yang diambil di Kali Wae Bobo dan irigasi di Golo Mongkok,Kecamatan Rana Mese.

Persoalan air bersih di Borong kini menjadi hantu yang sangat sulit dilakukan oleh pemerintah kabupaten Manggarai Timur sejak 11 tahun di mekarkan. Pemerintah Daerah dianggap sibuk mengumpulkan harta tanpa memperhatikan warganya. **(Red-91)

Read More

Fraksi Golkar Kecewa Terhadap Kinerja Kadis Peternakan dan Perikanan Sedangkan Fraksi Gerindra Mengatakan Nota Pengantar Bupati Makro

DNM.com (Humbahas)

Rapat Parnipurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 , Selasa 14/8 , Pukul 11.00 wib bertempat diGedung DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara . Hadir pada saat itu Wakil Bupati, Ketua dan wakil Ketua DPRD, para OPD serta insan pers.

Dalam rapat parnipurna DPRD Humbahas kali ini dari Fraksi Golkar dan juga Fraksi Gerindra meminta jawaban dan saran dari pada Bupati Dosmar Banjarnahor karena Fraksi Gerindra sendiri menemukan hasil pemeriksaan BPK dan Nota Pengantar Bupati dan setelah rapat dengan mitra kerjanya dikomisi-komisi Fraksi Gerindra, sedangkan Fraksi Golkar lewat juru bicaranya Marolop Manik menyampaikan sebagai wujud tugas pengawasan sebagai wakil rakyat Fraksi Golkar melihat masih ada beberapa keburukan dan kekurangan dibeberapa sektor.

Fraksi Golkar sendiri akan memberikan beberapa saran dan masukan tajam terhadap penyelenggaraan pemerintah selama tahun 2017 yang bertujuan memperbaiki kerangka kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih dimasa yang akan datang.

Marolop Manik mengharapkan agar kewajiban pemerintah kepada semua yang wajib dibayarkan agar segera diselesaikan. Dari Fraksi PDIP memberi pandangan atas pembahasan nota pengantar keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018 yang disampaikan tanggal 13 Agustus 2018 secara umum menyampaikan terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya dalam menjalankan roda pemerintahan selama tahun 2017.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Marolop Manik menyampaikan pandangan umumnya dengan tegas dan banyak "penolakan" dan "pertanyaan" diantaranya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 8.850.180.209 atau 127,73 Persen dari anggaran sebesar Rp. 6.928.820.000 ( Mohon penjelasan sumber dananya dari mana ) Pendapatan Retribusi Daerah dari Anggaran Rp. 4.694.372.815 Realisasi menjadi sebesar Rp. 44.905.497.281 atau realisasi sebesar Rp. 104,5 Persen ( Mohon Penjelasan dari Bupati).

Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan anggaran sebesar Rp. 6.307.181.061- terealisasi 92,23 Persen, sebesar Rp. 5.817.060.834 ( Mohon Penjelasan atas penurunan realisasi dari Bupati serta penyebabnya), Pendapatan asli daerah lainnya yang Sah Anggarannya Rp. 65.261.124.548 Realisasi mencapai 101,17 Persen Sebesar Rp. 60.025.618.703,01.

Disinggung mengenai Dinas Pertanian diantaranya Pengelolaan Alsintan Traktor Besar dan Kecil yang tidak efektif dari jumlah traktor yang ada dan luas lahan yang dikerjakan tidak sebanding dengan biaya yang digunakan sebesar Rp. 2.450.101.200.

Dari pantauan Fraksi Golkar , pengelolaan traktor pada tahun 2017 tidak memenuhi SOP, begitu juga dengan Pertanaman Jagung,  Fraksi Golkar mempertanyakan bibit jagung yang diterima untuk kebutuhan 11.000 HA padahal 165.000 Kg atau 165 Ton padahal tanah yang dikelola hanya 1154 HA ! " begitu juga dengan pupuk yang ditransfer dari kementrian pertanian hanya 45,53 HA dikali 90.000 sebesar Rp. 4.088.700.

Menurut dinas kementrian pertanian bahwa bahwa bantuan pupuk yang realisasi transfer hanya 45.43 HA, Pemakaian traktor dengan harga Rp. 20.000/rante," sehingga Rp. 500.000/Ha atau Rp. 40.000/rante . Apakah ini sudah ada Perbup-nya ataukah ini Kebijakan Kepala Dinasnya ?

Dengan tegas Fraksi Golkar sangat merasa kecewa dengan kadis Peternakan dan Perikanan bahwa kegiatan yang sudah disepakati pada APBD 2017 tidak terealisasi sama sekali padahal biaya biaya untuk kedua kegiatan ini habis pakai, artinya bantuan ternak, pakan, bibit ikan jangan menjadi proyek yang harus ditenderkan, regulasi untuk bantuan kepada masyarakat petani sudah harus dibuat.

Sedangkan untuk Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah, Fraksi Golkar mendapat laporan dari pihak ketiga bahwa Pemda masih punya kewajiban atas pekerjaan kegiatan proyek yang berasal dari DAU pada APBD Thn 2017, kalau begini jadinya rakyat pelaku usaha sudah pasti rugi, padahal pemerintah harus membina masyarakat pelaku usaha. Sedangkan untuk Bupati sendiri, bahwa perhitungan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Netto maka Silpa anggaran thn 2017 adalah sebesar Rp. 126.432.916.878,84.

Dari uraian diatas Fraksi Golkar dapat menghitung bahwa sisa atau silpa thn 2017 yang menjadi sumber dana tahun 2018 adalah Sisa DAK Non Fisik Rp. 463.504.645 , Sisa Dana bagi hasil cukai tembakau Rp. 327.398.152,- Penghematan belanja yang beesumber dari belanja pegawai dan yang lainnya sebesar Rp. 95.255.753.976,11.

Fraksi Golkar juga menambahkan Dinas Peternakan dan Perikanan ," dari sisa anggaran 2017 kegiatan pada dinas tersebut pengadaan ternak kuda sebesar Rp. 463.618.400 dan pengadaan kolam terpal Rp. 562.926.000 tidak terlaksana , sehingga Fraksi Golkar sangat kecewa dengan kadis perternakan dan perikanan, bahwa kegiatan yang sudah disepakati pada APBD 2017 tidak terealisasi sama sekali, padahal biaya biaya untuk kedua kegiatan ini habis terpakai, artinya bantuan ternak, pakan, bibit ikan jangan menjadi proyek yang harus ditenderkan , regulasi untuk bantuan kepada masyarakat petani sudah harus dibuat.

Marolop Manik juga membacakan pandangan umumnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah, pada BPKPAD ternyata ada hutang pada pihak ketiga sebesar Rp. 10.800.000.000 yang berasal dari DAK yaitu pada Dinas PUPR , Fraksi Golkar juga mendapat laporan dari pihak ketiga bahwa Pemda masih punya kewajiban atas pekerjaan kegiatan proyek yang berasal dari DAU pada APBD Thn 2017 .

Dari laporan nota pengantar Bupati Humbahas pada tanggal 13 Agustus thn 2018 , perhitungan Realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan netto maka SILPA Anggaran thn 2017 adalah sebesar Rp. 126.432.916.878,84 terdiri dari :

Sisa dana bagi hasil tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 yang harus dianggarkan kembali Rp. 8.758.532.695 perlu penjelasan darimana sumbernya, apakah dari kementrian kehutanan dan lungkungan hidup ? Dan apakah sudah direalisasikan thn 2018.

Sisa Dana Bantuan Sekolah thn 2017 yang harus dianggarkan kembali sebesar Rp. 1.102.198.755, mengapa hal ini terjadi dan dimana kesalahannya, apakah karna peraturan .  Kewajiban pihak ketiga sebesar Rp. 17.842.692.561.93 dimohon diminta penjelasannya, apakah sudah termasuk hutang pihak ketiga sebesar Rp. 10.800. 000.000 . dan apa saja hutang kepada pihak ketiga lainnya?

Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 463.504.045. Sisa tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.354.720.210, apakah thn 2018 sudah direalisasikan ? Sisa dana bagi hasil Cukai hasil tembakau Rp. 327.398.152, Kekurangan pembayaran iyuran jaminan kematian Juli sampai dengan Des 2017  sebesar Rp. 329.116.484.

Penghemat belanja yang bersumber dari belanja pegawai barang dan jasa, Bansos dan sisa pagu dari anggaran dari pelelangan sebesar Rp. 95.255.753.976,11 , Sehingga Fraksi Golkar dapat menghitung bahwa sisa atau Silpa thn 2017 yang menjadi sumber dana tahun 2018 adalah Sisa DAK NON FISIK Rp. 463.504.645,- Sisa Dana bagi hasil Cukai Tembakau Rp. 327.398.152, Penghemat belanja yang bersumber dari belanja pegawai dan lain lainnya sebesar Rp. 95.255.753.976,11,-

Untuk itu Marolop Manik mengharapkan agar kewajiban pemerintah kepada semua yang wajib dibayarkan agar segera diselesaikan dan untuk Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman , bahwa pelaksanaan kegiatan tender proyek sejak thn 2016 sampai dengan thn 2017 sangat memprihatinkan , bahwa selama dua tahun pelaksanaan kegiatan tender tidak pernah transparan dan tidak pernah sesuai dengan SOP. 

Dari Fraksi Hanura sendiri menyarankan dan mengklaim, Silpa Thn.Anggaran 2017 menunjukan angka yang paling besar yakni Rp. 126.432.916.878,84, tingginya angka silpa menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan kwalitas perencanaan anggaran dan kinnerja serapan anggaran.

Pengisian jabatan, fraksi Hanura menyarankan kepada Bupati, agar dapat menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kompetensi dan indenpendesinya (The Righ Man And The Right Place) dan tidak mengabaikan integritas dari masing-masing orang yang akan ditempatkan sehingga Visi dan Misi serta program pemerintah dapat terlaksana.

Peningkatan Pelayanan diPuskesdes, Puskesmas dan Doloksanggul supaya lebih ditingkatkan dalam hal pelayanan para medis dan dokter, sehinga para merasa terlayani untuk berobat. Begitu juga terhadap pendidikan diharapkan peyebaran guru masih belum merata, pengadaan buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan kreativitas guru dan siswa masih sangat rendah, fungsi pengawas belum sepenuhnya berorientasi kepada peningkatan kwalitas proses belajar mengajar.

Kwalitas bangunan yang tidak atau belum memenuhi standard dari program yang dilaksanakan pada thn 2017 baik APBD Awal maupun APBD Perubahan seperti bangunan yang baru berusia 1 ( satu) tahun sudah mengalami kerusakan berat dan bahkan belum diserahkan sudah mengalami kerusakan, diprediksi pembangunan infrastruktur di Kab. Humbahas akan berjalan sangat lamban dan cenderung berjalan ditempat.

Pandangan Umum Fraksi Gerindra menyampaikan Audit Badan Pemeriksa Keuangan yang lazim disebut LHP sesuai denga UU nomor 23 thn 2014 pasal 153 ayat 1C secara umum bahwa nota pengantar Bupati cukup bagus secara Makro, namun masih banyak yang perlu di evaluasi kinerja daripada OPD, membaca mempelajari serta mendalami hasil temuan BPK  melalui OPD dengan mitra kerja melalui komisi banyak hal hal yang ditemukan tidak sesuai dengan Fakta dan Nota kesepahaman bersama DPRD dengan Pemkab Humbahas.

Diantaranya Hasil temuan BPK Perwakilan Sumut yang dapat dilaporkan sesuai dengan SPI dan Operasinya disertai pokok pokok kelemahan dan Laporan Keuangan yaitu Pengelolaan dan penatausahaab Kas tidak tertib, Penatausahaan persedian pada sembilan satuan kerja pernagkat daerah/ organisasi perangkat daerahtidak tertib, Pengelolaan penerimaan klaim jaminan kesehatan nasional (JKN).

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) pada RSU Doloksanggul tidak tertib dan terdapat pencatatan ganda, Pengelolaan  transfer keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan tupoksi/ketentuannya, Pembayaran untuk penanggulangan bencana alam melalui belanja tidak terduga tidak sesuai dengan ketentuan, Penatausahaan Aset tidak tertib.

Pengelolaan Retribusi Air Bersih pada unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) belum tertib, Hasil penemuan BPK Fraksi Gerindra menemukan ketidak sesuaian data yang disajikan dalam nota pengantar Bupati yang terdapat di halaman 8 (delapan) dengan LHP BPK Buku I yaitu dibelanja operasi yaitu belanja pegawai pada nota pengantar bupati tertulis Rp. 374.752.282.675.00,- tetapi dalam LHP BPK tertulis Rp. 344.517.602.448.00,- dengan pagu anggaran dinota pengantar bupati sebesar Rp. 416.494.027.715.00,-

Sedangkan di LHP.BPK Tertulis pagu anggaran Rp. 379.193.748. 174,00 ,- pada Pos Belanja operasi, Belanja Barang dan Jasa pada Nota Pengantar Bupati terealisasi sebesar Rp.174.861.456.131 dengan prosentase 86,61 Persen, sedangkan pada LHP BPK tertulis Rp. 205.096.136.298,00,- dengan prosentase 85,74 Persen . Dengan adanya perbedaan angka angka tersebut Fraksi Gerindra meminta penjelasan kepada Bupati Humbang Hasundutan , Mengapa dan Kenapa hal ini bisa terjadi, ungkap juru bicaranya Drs. Mora Tua Gajah membacakan. **(Red-86)

Reporter : B.Nababan

Read More