Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan

Pernyataaan SIkap Deklarasi Gerakan Nasional Rakyat Bersama Jokowi


Mencermati berbagai perjalanan roda demokrasi kita, rasanya sangat tidak pantas jika rakyat tidak dilibatkan dalam menyatakan pilihan politiknya dihadapan publik. Terutama rakyat yang berada di sektor-sektor yang memiliki dampak bagi jalannya roda pembangunan di negara ini. Apalagi, dalam sebuah proses pergantian atau pemilihan pemimpin, para tokoh yang mengajukan diri sebagai pemimpin (presiden dan wakil presiden) yang dibawa oleh mereka tidak lain adalah sebuah harapan besar untuk rakyat melalui program yang sangat berkaitan terhadap apa yang diaspirasikan oleh rakyat terutama dalam hal yang berkaitan dengan kesejahteraan di berbagai bidang dan sektor.

DEKLARASI GERAKAN NASIONAL RAKYAT BERSAMA JOKOWI dilaksanakan hari minggu 14 oktober 2018 pukul 14.00 - 18.00 wib bertempat di gedung juang 45 jl. Menteng raya Jakarta dihadiri lebih dari 200 orang dari berbagai organisasi dengan narasumber Firman Jaya Daeli selaku Dewan Pembina GN RBJ ( Politikus PDIP dan Mantan Anggota DPR RI), Iksan Pasaribu selaku Sekjen GNRBJ, KH.Maman Imanulhaq selaku Direktur Relawan (TKN),Bonnie Hargens selaku Dewan Pembina GN RBJ ( Pengamat Politik) dan Adi Kurniawan selaku Koordinator Gerakan Nasional Rakyat Bersama Jokowi.

Meski negara ini telah memiliki banyak perubahan di bidang infrastruktur sejak di pimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) namun ada hal yang kami lihat dan rasakan masih lemah soal bagaimana pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Meski Jokowi-JK sangat serius sekali menata dan membangun lndonesia ini ke arah yang lebih maju. Namun suka tidak suka sebagai rakyat kami harus berbicara tentang soal apa yang menurut kami masih ada kelemahan. Survei kami di beberapa daerah jelas, bahwa hari ini rakyat masih menjerit karena masih sÄ…ja terpuruk di tengah kemiskinan.

Banyak di pelosok desa di berbagai daerah di seluruh Indonesia, menurut hasil survei kami, masih sangat jauh tertinggal serta juga jauh dari pembangunan di berbagai bidang (kesehatan, pendidikan, pangan dll). Bahkan, hal tersebut tidak hanya dirasakan di berbagai pelosok desa. Parahnya, mereka yang tinggal di wilayah Ibukota pun masih merasakan hal yang sama. Dimana kemiskinan serta akses ekonomi yang sulit masih menjadi cerita yang terus berulang. Padahal, Indonesia sudah memasuki era digitalisasi yang sudah canggih, mau apapun bisa di akses melalui Online. Namun hal tersebut masih juga belum membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan.

Sektor pengemudi Online, sektor Buruh, sektor nelayan dan sektor Pedagang di Ibukota dalam hal ini yang berada di DKI Jakarta hari ini yang bergabung bersama kami, mereka sangat menaruh harapan besar kepada Jokowi jika terpilih kembali di periode berikut, untuk tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruk saja. Melainkan juga harus serius menggalakkan program pembangunan di bidang kesejahteraan. Karena dari munculnya para kandidat calon presiden dan wakil presiden di pemilu kali ini.

Menurut yang kami nilai, hanya Jokowi lah yang sangat berbeda gaya memimpinnya daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Menurut kami, Jokowi adalah sosok orang baik, Jokowi adalah sosok orang yang tulus, Jokowi adalah sosok yang memiliki gaya sederhana, Jokowi sangat mau membaur dengan rakyat di level menengah ke bawah dan Jokowi adalah sosok orang yang memiliki jiwa pekerja keras sama seperti kami.


Sebab itu, meski di era kepemimpinan Jokowi masih ada yang belum sempurna. Namun kami tetap menaruh pilihan kami untuk Jokowi . Dengan harapan di periode yang akan datang pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat di berbagai sektor dapat menjadi agenda prioritas Jokowi.

Maka dari itu, kami gabungan Organisasi yang terdiri dari berbagai sektor diantaranya Organisasi Relawan pendukung, Organisasi petani, Organisasi Nelayan, Organisasi Buruh, Organisasi Transfortasi Online dan Organisasi Pedagang yang menggabungkan diri menjadi Gerakan Nasional Rakyat Bersama Jokowi menyatakan diri siap bekerja dan berjuang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin agar kembali memimpin di periode yang akan datang. Dan tak hanya itu, sebagai rakyat yang sudah mendukung bukan juga hanya memenangkan keduanya. Kami pun juga akan tetap mengontrol sekaligus mengawal agenda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin agar bisa sampai dan dirasakan oleh rakyat di berbagai sektor-sektor yang dimaksud. **(Red-69)

Kontributor DNM : Arianto






Share:

Deklarasi Komitmen Kampanye Damai Pemilu 2019 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat


Duta Nusantara Merdeka | Taman Sari - Jakarta Barat
Dalam rangka mewujudkan Pileg – Pilpres 2019 yang Aman, Damai dan Kondusif di wilayah Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Polsek Metro Tamansari, Koramil 01 dan KPU wilayah Jakarta Barat. Mendeklarasikan Komitmen Kampanye Damai Pemilihan Umum Tahun 2019, bertempat di Aula Kecamatan Taman Sari Jln. Kemukus, Jakarta Barat, Kamis (11/10/2018), pukul 10.00 Wib s/d selesai.

Dengan ini, Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Ruly Indra Wijayanto.S.I.K.,M.S.i,  serta 3 (Tiga) Pilar Kec Taman Sari, Danramil 01 Taman Sari dan Camat Taman Sari beserta Seluruh Perwakilan Partai DPC Jakarta Barat melaksanakan “Deklarasi Damai Kampanye Pemilu tahun 2019 Tingkat Kecamatan Taman Sari”, dengan nara sumber ketua KPU Kota Jakarta barat Bapak H Cucum Sumardi.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Metro Tamansari, Camat Tamansari dan Danramil 01 Tamansari memberikan sambutan. Penanda tanganan Deklarasi damai.

Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Ruly Indra Wijayanto.S.I.K.,M.S.i, dalam kesempatan ini menyampaikan, bahwa saat ini perkembangan situasi Bangsa Indonesia kondusif dan aman terkendali, termasuk di wilayah Tamansari, Jakarta Barat. Hal ini dapat terwujud berkat keharmonisan dan sinergitas TNI-Polri serta 3 (Tiga) Pilar. serta komponen Bangsa lain nya yang terjalin dengan sangat baik.  “Kepada jajaran TNI-Polri yang bertugas di Tamansari.


Selain itu, AKBP Ruly juga menambahkan, agar elemen masyarakat untuk turut serta dalam setiap rangkaian pesta demokrasi, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Diharapkan 3 (tiga) Pilar yang meliputi Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah / Kepala Desa dan seluruh komponen masyarakat dapat bersinergi dengan baik, dalam rangka menjaga kondusifitas daerah demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dan dapat melakukan deteksi dini dan penindakan tegas terhadap segala ancaman keamanan diwilayah Tamansari, Jakarta Barat, agar terciptanya atau terselerenggaranya pesta demokrasi ini berjalan lancar, serta aman dan kondusif. **(Red-65)

Kontributor DNM : Imam Sudrajat
Share:

Sukseskan Pemilu 2019 Polres Metro Jakarta Barat Gelar Deklarasi Damai Bersama Ormas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Dalam rangka mensukseskan Pemilu  2019, Polres Metro Jakarat Barat bersama Polsek jajaran dan elemen masyarakat melalui Satuan Binmas Polres Metro Jakarta Barat menggelar Focus Group Discussion yang diadakan di Aula Polsek Tanjung Duren, Kamis (04/10/2018).

Dalam kegiatan tersebut, bertemakan "Peran Organisasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Radikalisme,  Intoleransi dan Hoax dalam Rangka Mensukseskan Pemilu 2019 di wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat".


Turut hadir dalam kegiatan tersebut antaranya Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi.SIK.MH, Komandan Kodim 0503 / JB (Letkol Kav Andre Hendry Masangi, Walikota Administrasi Jakarta Barat yang diwakili Kepala Kessbangpol Kota Jakarta Barat, Drs. Dirham Nugraha, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat, AKBP lilik Haryati SH MH, Para Kapolsek jajaran Restro Jakarta Barat, Ketua Bawaslu Jakarta Barat Oding Junaidi, Para Undangan yang hadir dari masing - masing Ormas se - Jakarta Barat.

Dalam sambutannya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki haryadi.SH.MH,  menjelaskan, menjelang Pileg dan Pilpres ini mempunyai fenomena Kamtibmas yang pastinya berbanding lurus dan akan semakin naik jika kita tidak mengelolanya dengan baik, karena berdasarkan hasil analisa dan evaluasi ada 3 (tiga) bentuk ancaman pertama yaitu terorisme, konflik sosial dan narkoba.


"Ada juga yang berdasarkan laporan terkait Undang Undang ITE di cyber crime Mabes Polri sekitar 70 persen adalah Hate speech (ujaran kebencian) dan penghinaan. Terkait adanya penyebaran Berita Hoax di temukan paling banyak di Media Sosial (Medsos), hal itu di karenakan para pengguna masyarakat hampir 50 persen adalah pengguna internet dan Media Sosial". Bisa di bayangkan bagaimana jika adanya oknum yang tidak bertanggung jawab meracuni  dengan menyebarkan pemberitaan Hoax. Jelas Kombes Pol Hengki.

Oleh sebab, lanjutnya, mari sama - sama kita cermati perkembangan pemberitaan yang berkembang di Media Sosial (Medsos) dengan cermat dan bijak.


"Terkait terorisme, banyak para jaringan terorisme ini memanfaatkan jaringan internet untuk melancarkan aksinya. Para terorisme pun menggunakan Media Sosial untuk membayat para pengikutnya atau calon korban dalam melancarkan aksinya," Lanjutnya Kombes Pol Hengki.

Lebih jauh Kombes Pol Hengki menuturkan, terkait narkoba ini memang sarana perang simetris, dimana suatu negara di rusak generasi mudanya agar menggunakan narkoba, sehingga pelaku kejahatan  dalam melancarkan aksinya  di pengaruhi narkoba.

"Salah satunya pelaku penjambretan terhadap Anggota Kementrian PUPR. Mereka (pelaku) melakukan aksinya  di wilayah Tamansari dan tergabung dalam kelompok geng tenda orange," Tuturnya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi.SIK.MH.


Masih di katakan nya Kapolres,  pihaknya berharap untuk bersama - sama, bersatu menciptakan situasi kondusif dalam menghadapi Pemilu  2019 yang aman damai dan sejuk.

Sementara, Komandan Kodim 0503/JB Letkol Kav. andre Henri Masengi menjelaskan, Bangsa Indonesia merupakan Bangsa yang majemuk yang memiliki berbagai macam bentuk keragaman Suku, Budaya, Agama dan Ras.

Untuk itu, pihaknya menghimbau jika menemukan adanya pemberitaan yang beredar di Media Sosial, agar terlebih dahulu cermati sebelum mengshare pemberitaan.


"Kami TNI bersama Polri siap dalam mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019 yang aman damai dan sejuk,  serta kami bersama Polri menjaga netralitas," Jelasnya Letkol Kav. Andre Henri Masengi.

Pada kesempatan itu, tak luput pembacaan Ikrar Damai bersama yang sama - sama dibacakan sejumlah Ormas se - Jakarta Barat yang isinya, Kami Ormas se - Jakarta Barat berjanji :
1. Mewujudkan pemilu damai yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.2. Ikut menjaga pelaksanaan pemilu yang aman, tertib damai, berintegritas,  tanpa Hoax, tanpa politisasi sara dan politik uang.3. Menjaga Harkamtibmas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai penutup acara, di lanjutkan penandatanganan Ikrar Damai bersama para Ormas Se - Jakarta Barat. **(Red-34)

Kontributor DNM : Imam Sudrajat
Share:

Deklarasi Komitmen Kampanye Pemilu Tahun 2019 Kelurahan Jelambar Grogol Berjalan Sukses


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Jelambar, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kamis (04/10/2018), pukul 13.00 Wib s/d selesai, Bhabinkamtibmas Jelambar Polsek Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat Aiptu M Insan.Sip.SH,,  Menghadiri kegiatan Deklarasi Komitmen Kampanye Damai Pemilu Tahun 2019 sekaligus  mensosialisasikan Peraturan KPU No. 28 Tahun 2018.

Sosialisasi Peraturan KPU No. 28 Tahun 2018 di lakukan untuk memberikan pengetahuan tentang apa yang di larang maupun yang tidak dalam pelaksanaan kampanye.

Turut Hadir Dalam Kegiatan ini Lurah Jelambar, Bapak Drs Ambari, Bhabinkamtibmas Jelambar, Babinsa Jelambar Sertu Efrizal, PPK Kecamatan Bapak Supomo, PPS Kelurahan Bapak Arifin, Panwas Kelurahan Bapak Edi Beda, Perwakilan Parpol dan Tim Sukses serta Para Ketua RW.



Adapun Sosialisasi Peraturan KPU No. 28 Tahun 2018 yang disampaikan, antara lain Melarang peserta kampanye membawa bendera Negara lain, Dilarang kampanye ditempat Ibadah, Pemberian hadiah dibatasi, Dilarang Memberi uang, Dilarang menghasut dan mengadu domba.

Khusus butir No. 2 pelarangan kampanye di tempat ibadah menjadi penekanan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 : "Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di tempat ibadah, termasuk halaman, Bahwa di tempat Ibadah termasuk halaman dilarang untuk digunakan sebagai media kampanye baik itu Alat Peraga Kampanye maupun penyampaian terkait kampanye.

Melalui kegiatan sambang peran Bhabinkamtibmas di harapkan sebagai fungsi pencegahan atau preemtif bisa menjadi penghubung kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan pendukung Capres untuk dapat memberikan himbauan yang sejuk demi terciptanya situasi kondusif, Mengajak dan menghimbau kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, masing-masing Tim Sukses dan para pendukung untuk melakukan kampanye, tanpa menyebarkan berita yang tidak benar alias Hoax, tidak berpolitik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) serta tidak melakukan politik uang.

Mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi jangan sampai terpecah-belah. "Jangan saling menjatuhkan, mari kita saling menjaga persaudaraan meskipun berbeda pilihan kita tetap menjaga persaudaraan,". **(Red-30)

Kontributor DNM : Imam Sudrajat
Share:

Polsek Batu Ceper Beri Pengamanan Deklarasi Caleg Dapil 2 Kota Tangerang



Para Anggota Personil dari Polsek Batu Ceper telah melaksanakan pengamanan terkait kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi pemenangan Caleg DPRD Dapil 2 kota Tangerang Bapak Arief Rahman Hakim.SH,  dari partai Perindo (Partai Persatuan Indonesia) untuk wilayah Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Neglasari, dan Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Untuk ketua panitia penyelenggara di wilayah Batu Ceper di Ketuai oleh Bapak Sukron Nur Arifin.SH.

Adapun untuk tema kegiatan adalah "Saatnya yang muda bergerak, mohon doa dan dukungan nya", untuk urutan dari Partai Perindo bernomer urut 3 (tiga) Bapak Arief Rahman Hakim.SH, dari partai Perindo.


Tim Simpatisan pendukung dari caleg tersebut berjumlah sebanyak kurang lebih 100 orang, untuk lokasi kegiatan di rumah Bapak Abdul Rohim Area Center yang beralamatkan JL. Darusalam II RT. 02/06 No. 154, Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Acara di isi dengan beberapa sambutan dari Tokoh Masyarakat,  prosesi pengesahan pendeklarasian diri sebagai tim sukses pemenangan dari Bapak Arief Rahman Hakim.SH, dan Pidato Politik.


Pidato politik dari Bapak Arief Rahman Hakim.SH.  Beliau menuturkan bahwa "saya meminta doa restu kepada hadirin yang hadir di dalam acara ini,  kita akan membuat rencana program baru, Saya tidak akan memberikan janji-janji Politik tetapi saya akan bicara bukti yang nyata kepada warga masyarakat. Tolong perkenalkan dan gaungkanlah nama saya kepada para warga masyarakat lainnya". Tutur Arief Rahman Hakim.SH.


Untuk pengamanan dari Anggota Personil Batu ceper sebanyak 15 orang dengan pimpinan Bapak Kapolsek Batu ceper Kompol Hidayat Iwan Irawan.,SH.,MA.  Untuk situasi kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi terpantau di lapangan aman dan kondusif. **(Red-08)

Kontributor DNM : Imam Sudrajat
Share:

Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 Kelurahan Panjaringan Jakarta Utara


Menjelang Pemilu 2019, semua unsur elemen masyarakat menginginkan pemilu yang damai, karena itu jajaran Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara Menggelar Deklarasi Damai Pemilu 2019. (Sabtu/09/2018).

Kapolsek Metro Penjaringan Polres Metro Jakarta Utara AKBP Rachmat Sumekar.SIK.MSi,  beserta Danramil Penjaringan, Camat Penjaringan, Ketua KPU serta Perwakilan Pengurus Parpol Penjaringan Laksanakan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Kantor Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.



“Gelaran acara kegiatan ini sampai selesai berlangsung dengan aman dan tertib”. Pangkas Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Rachmat Sumekar.SIK.MSi. **(Red-03)

Kontributor DNM : Imam Sudrajat
Share:

Ciptakan Suasana Kondusif Hadapi Pemilu Polsek Tanjung Duren Silaturrahmi Dengan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama


DNM.com (Jakarta)
Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang serentak berpotensi menimbulkan kerawanan konflik yang besar. Salah satu kerawanan konflik dalam demokrasi adalah potensi pecah - belah di tengah masyarakat yang berbeda pilihan.

Untuk menciptakan suasana yang kondusif selama pesta demokrasi, Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana.S.Ik.,  menginstuksikan jajaran nya untuk rutin melakukan pendekatan dan himbauan kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pendukung Capres, agar bekerja sama menjaga Keamanan. 

Bhabinkamtibmas adalah representasi Polri yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam mengemban fungsi pencegahan atau premtif.

Binmas juga berperan sebagai mata dan telinga pimpinan yang paling terdepan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

Oleh karena itu melalui peran Bhabinkamtibmas di harapkan sebagai fungsi pencegahan atau preemtif bisa menjadi penghubung kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pendukung Capres untuk dapat memberikan himbauan yang sejuk demi tercipta nya situasi kondusif.

Melalui Bhabinkamtibmas,  Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana.S.Ik.,  menyampaikan bahwa "Berkaitan dengan menjelang Pilpres 2019, kami memohon kerjasamanya kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pendukung Capres agar situasi wilayah bisa kondusif".

Kompol Lambe juga mengajak kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, masing-masing tim sukses dan para pendukung untuk melakukan kampanye, tanpa menyebarkan berita yang tidak benar alias Hoax, tidak berpolitik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

Pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi tak sampai mengorbankan NKRI."Jangan saling menjatuhkan, mari kita saling menjaga persaudaraan meskipun berbeda pilihan kita tetap menjaga persaudaraan," ujar Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana.S.Ik. **(Red-151)

Reporter : Imam Sudrajat
Share:

KGP Usul Pilpres Dibatalkan


DNM.com (Bogor)
Perhelatan politik 2019 sebentar lagi akan kita hadapi.  Pemilihan legislatif dan presiden dan wakil presiden rencana berlangsung pada 17 April 2019. Bagaimana prediksi ke depan?

"Pilpres akan tertunda bahkan terancam gagal. Ini karena para  pendukung dari kedua belah pihak yang tidak dewasa dalam berdemokrasi." Kata Ki Gendeng Pamungkas, Kamis (27/9) pagi di Bogor.

Prediksi KGP--demikian Ki Gendeng Pamungkas biasa menyebut dirinya Pemilu legislatif dan Pilpres yang bersamaan waktunya cenderung rawan konflik. 

" Saya mencium aroma huru hara Pilpres saat saya keliling Jawa. Kedua kubu pendukung memaksakan kehendaknya dengan saling serang di medsos. Masyarakat dibuat bingung, marah dan frustrasi melihat suasana saat ini di desa-desa ini. Keberhasilan kuantitatif yang disampaikan tidak sejalan dengan kondisi mereka di daerah." Jelas KGP lebih lanjut.

Melihat kondisi yang kurang kondusif itu KGP berharap para anggotanya untuk menyampaikan humor politik saja sebagai lawan keberingasan politik kotor yang saling jegal.

Rawan kecurangan bisa terjadi pada diri pilpres 2019. Hal itu dilakukan oleh pemegang aparatus, dana yang sangat besar, dan kelemahan wasit yang bisa tidak adil dalam menjalankan tugas.

"Indikasi ini terlihat saat parade calon yang terkesan KPU membiarkan salah satu pihak berekspresi, dan seakan mengecilkan pihak calon lainnya." Tutup KGP. **(Red-136)


Reporter : Hans Suta
Share:

Fenomena Dukungan Pejabat Negara Dan Kepala Daerah Kepada Petahana Serta Potensi Pelanggaran Pemilu


DNM.com (Jakarta)
Setelah KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara resmi, muncul beragam respon dukungan terhadap capres dan cawapres. Tanpa terkecuali, para pejabat negara dan kepala daerah berbondong bondong menyatakan sikapnya mendukung Capres Petahana, Joko Widodo. Atas dukungan itu, tentu menjadi pertanyaan, bolehkah pejabat negara dan kepala daerah menjadi tim sukses dan pendukung capres tertentu?

Dukungan kalangan istana sudah terlihat sejak proses pendaftaran, dimana sejumlah pejabat negara terlihat mendampingi Presiden Jokowi mendatangi KPU dalam pendaftaran. Begitu juga, dalam rilis awal susunan tim sukses Pasangan Jokowi- Makruf pun terlihat sejumlah nama pejabat negara didalamnya.

Bahkan disebutkan pula, kepala daerah yang didukung oleh partai politik pengusung sebagai tim pemenangan. Lebih jelas lagi, beberapa waktu lalu, 10 orang bupati dan walikota se-Sumatera Barat telah menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap petahana .

Diskusi Fenomena dukungan Pejabat Publik & Kepala daerah terhadap petahana dan potensi pelanggaran, digelar  pada  hari Rabu, 25 September 2018  pukul : 12.30 - 16.00 wib bertempat  di Warung Upnormal Coffee Roaster, Jln Wahid Hasyim no 56 Gondangdia, jakarta Pusat.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini Rahmad Bagja selaku Komisioner Bawaslu RI, Sudirman Said, Taufik Basari dari Partai Nasdem dan Veri Junaidi selaku Kode Inisiatif

Atas fenomena itu, secara normatif tentu tidak ada larangan bagi pejabat negara dan kepala daerah untuk menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden petahana, bahkan lawan politiknya. Jangankan menyatakan dukungan, undang-undang pemilu pun memberikan ruang baginya untuk dilibatkan dalam proses kampanye.

Akan tetapi, yang menjadi perhatian serius atas sikap dukung mendukung itu adalah potensi tercederainya pemilu yang demokratis dan jurdil. Potensi munculnya dugaan pelanggaran karena tidak diperhatikannya batasan batasan yang telah ditentukan dalam aturan main kepemiluan.

Aturan Main

Undang-undang pemilu telah memberikan hak dan batasan batasan bagi pejabat negara dan kepala daerah untuk turut serta dalam kampanye. Bahkan bagi pejabat negara yang merupakan anggota partai politik diberikan hak untuk melakukan kampanye.

Sedangkan bagi pejabat negara yang bukan anggota partai politik, bisa berkampanye jika menjadi calon presiden, anggota tim atau pelaksana kampanye. Seperti kalangan istana, menteri atau pejabat negara lainnya, bisa melakukan kampanye jika yang bersangkutan menjadi tim dan pelaksana kampanye.

Artinya, para pejabat negara dan kepala daerah itu harus patuh dan tunduk terhadap aturan main dalam pelaksanaan kampanye. Misalnya, didaftarkan secara resmi sebagai anggota tim dan pelaksana kampanye.

Mekanisme kampanye nya pun mesti mengikuti aturan yang berlaku sesuai bentuk dan jenis kampanye nya. Selain mesti menjalani cuti diluar tanggungan negara, juga dibolehkan hanya sehari dalam seminggu.


Dengan menyatakan dukungannya, para pejabat negara, gubernur, bupati dan walikota, tidak serta merta boleh melakukan kampanye semaunya. Pejabat negara dan kepala daerah itu, terikat oleh larangan untuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya.

Fasilitas negara itu bisa dalam bentuk sarana mobilitas seperti kendaraan dinas pejabat negara, kendaraan dinas pegawai dan transportasi dinas lainnya. Selain itu juga dilarang menggunakan fasilitas lainnya seperti gedung perkantoran, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten/kota), sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah serta fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Dikecualikan bagi gedung atau fasilitas negara yang memang disewakan untuk umum.

Selain larangan itu, penting juga bagi pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa untuk tidak membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye sebagaimana Ketentuan Pasal 282 UU Pemilu.

Seperti kasus iklan keberhasilan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan membangun jembatan dan bendungan.

Iklan ini maupun kebijakan sejenis lainnya yang dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon presiden, bisa dianggap melanggar larangan ini Mungkin sebelum masa kampanye masih dianggap sebagai sosialisasi kebijakan pemerintah, akan tetapi konteks sekarang, masuk dalam kategori pelanggaran kampanye pemilu. Khususnya membuat kebijakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu.

Pengawasan

Menyikapi sikap dukungan sejumlah pejabat negara dan kepala daerah kepada petahana, sungguhnya merupakan informasi yang bagus. Artinya, sejak awal sudah bisa dipetakan aktor aktor yang mungkin terlibat dalam proses kampanye, khususnya pejabat negara dan para kepala daerah. Mengingat aksi dukung mendukung ini, potensial melahirkan efek samping bagi proses pemilu yang jurdil dan setara.

Berangkat dari pengalaman pemilihan kepala daerah, perihal netralitas pejabat menjadi dalil dalam permohonan sengketa hasil pilkada. Beberapa tindakan dan kebijakan selalu menjadi sorotan seperti kegiatan petahana mengganti pejabat, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemenangan, intimidasi dan keterlibatan aparat desa, penggunaan fasilitas negara, mobil dinas dan kecurangan lainnya. 

Sementara tahun 2018, persoalan yang paling banyak didalilkan pemohon terdiri dari persoalan seputar (a) Hak Pilih (b) Kesalahan Penghitungan Suara (c) Manipulasi DPT (d) Netralitas, Penyelenggara Pilkada (e) Pelaksanaan Pilkada (f) Politik Uang (g) Politisasi Birokrasi (h) Persoalan Syarat Pencalonan.

Melihat kondisi sekarang dan pengalaman pemilu lalu (pilkada), memiliki potensi yang sama akan munculkan kasus netralitas pejabat negara. Keterlibatan pejabat publik dan kepala daerah dalam kampanye Pemilu 2019 potensial marak terjadi jika sejak awal tidak disadari peserta pemilu, publik dan khususnya pengawas pemilu.

Keterlibatan pejabat publik dan kepala daerah, bisa membuka potensi pelanggaran yang bergesekan langsung dengan posisi dan kedudukannya. Seperti netralitas, penggunaan fasilitas negara hingga membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak. Keadaan inilah yang mesti diantisipasi oleh penyelenggara pemilu melalui fungsi pengawasan, ketika pejabat publik dan kepala daerah berbondong-bondong mendukung sebelah pihak.

Bawaslu sudah bisa memetakan potensi kerawanan akan keterlibatan pejabat negara dan kepala daerah. Bawaslu sudah bisa mengerahkan Bawaslu Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan perhatian khusus potensi pelanggaran ini. **(Red-131)

Reporter : Arianto
Share:

Panwas Kecamatan Gambir Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu


DNM.com (Jakarta)
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gambir, di Lantai 5 Kantor Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Gambir Jl. Tanah Abang I No. 10 Gambir, Jakarta Pusat. Jumlah peserta yang hadir sekitar  50 orang, sedangkan penanggung jawab Acara Sukardi, Minggu (23/09/2018).

Turut hadir dalam Sosialiasi tersebut di antaranya Ketua Panwascam Sukardi, Bawaslu RI Budi, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Bapak Abdul Hakim, Ketua PPS se- Kecamatan Gambir, Tokoh Masyarakat., Pemilih Pemula, Satpol PP Kecamatan.

Dalam Paparannya  dari Bawaslu Melalui Budi Mengatakan bahwa Massa Kampanye sampai tanggal 13 April 2019, sehingga perlu di cermati betul - betul massa kampanye sehingga Penyelenggaraan Pemilu itu berharap partisipasi masyarakat sangat baik, di pemilu 2014 hanya sekitar 74%, Golput 33% lebih sehingga perlu kita perbaiki bersama.



”Pada hari Jumat kemarin sudah di tetapkan No. Urut Pasangan Presiden dan Wakil PresidenBuntuk itu  pengoptimalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, kita telah membuat Gerakan Pengawas Partisipasi Pemilu (GEMPAR PEMILU) dan masih banyak gerakan gerakan yang akan kita buat”, kata Budi. Menurut nya Pemilih Pemula bukan hanya yang baru berusia 17 Tahun namun terdapat pensiunan TNI dan Polri.

Paparan selanjutnya dari LSI  Melalui Abdul Hakim mengatakan, Saya akan mencoba memaparkan Pemilu dari segi yang lain, mengapa Pemilu begitu penting dimana anggaran hampir 25 Triliun Rupiah” tuturnya.

Dari 196 Negara di seluruh Dunia, 123 Negara diantaranya telah melaksanakan sistem Demokrasi, Inti dari Pemilu adalah Demokrasi (Kompetisi untuk mempunyai kekuasaan namun dibatasi) dan Pada Pilkada 2018 terdapat 3.133 Kasus dan 33,9% pelanggaran administrasi dan ini pentingnya peran Bawaslu” Pangkas Abdul hakim.


”Dalam Acara Sosialisasi ini Polsek Metro Gambir Menurunkan  2 (dua) Personil yang di pimpin Aipda Aris Sudarsono serta Sosialisasi ini di pantau juga oleh Anggota Intelkam yang turut hadir untuk memonitor kegiatan tersebut” pangkas Aipda Aris Sudarsono.

Menurut  Aipda Aris Sudarsono pada pukul 17.30 Wib, kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gambir SELESAI situasi kondusif. **(Red-124)

Reporter : Imam Sudrajat
Share:

Jokowi - Ma'ruf Amin Nomor Satu Prabowo Sandi Nomor Dua


DNM.com (Jakarta)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Sebagai Tahapan Pelaksanaan Pilpres 2019, KPU menggelar pengundian nomor urut pasangan calon Presiden dan wakil presiden 2019 - 2024 di kantor KPU Jl. Imam Bonjol Jakarta Pusat.

Sebelum mengambil nomor urut, masing-masing cawapres yakni ma'ruf amin dan sandiaga uno mengambil nomor undian untuk menentukan siapa yang pertama harus mengambil nomor urut tersebut, nomor yang terkecil diberikan kesempatan lebih dulu.

Cawapres Sandiaga Uno mendapat nomor 1 sementara ma'ruf amin mendapat nomor 10, sehingga Calon Presiden Prabowo Subianto diberi kesempatan pertama Setelah itu dilanjutkan oleh Jokowi untuk mengambil nomor urut peserta pilpres 2019.

Setelah itu akhirnya KPU Menetapkan Pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin mendapatkan Nomor Urut 1 dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Nomor Urut 2 di Pilpres 2019. **(EPR/Red-110)
Share:

Tiga Pilar Kecamatan Kebon Jeruk Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2019


DNM.com (Jakarta Barat)
Tiga pilar se Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat melaksanakan deklarasi damai Pemilu 2019 bersama para Partai Politik, Ormas, dan juga oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diselenggarakan di Aula Lantai. 3 Polsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat.

Hadir pada acara tersebut antaranya Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M. Marbun SH MM, Danramil 0503 Kebon Jeruk Kapten Inf Sunarjo, Camat Kebon Jeruk Abdullah S. Sos MSi, Ketua KPUD Kota Jakarta Barat H. Sumardi SAg, Ketua PPK Kecamatan Kebon Jeruk Airojul Munir, Ketua Bawaslu Kecamatan Kebon  Jeruk Taviv Hartawan, Ketua MUI Kecamatan Kebon Jeruk Ust. H. Dahlan, Para Ketua PAC Parpol Kecamatan Kebon Jeruk, Pengurus Ormas Kecamatan Kebon Jeruk, para Tokoh masyarakat dan tokoh agama se Kecamatan Kebon Jeruk

Kegiatan  Deklarasi Pemilu Damai 2019 bersama dengan  Partai Politik, Ormas, Tokoh Masyarakat dan tokoh agama ini bertemakan  'Bersama dalam Perbedaan, Bersatu dalam Kebhinnekaan untuk Pemilu Aman Damai dan Sejuk'


Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M Marbun SH MM mengatakan, pelaksanaan deklarasi damai pemilu 2019 ini  merupakan  arahan dan petunjuk masing-masing kewilayahan segera melaksanakan terobosan-terobosan kegiatan yang mengundang para Parpol, Ormas dan elemen masyarakyat lainnya bagaimana membuat situasi yang aman dan kondusif

Ia pun bersama tiga pilar berharap agar pelaksanaan pemilu mulai dari kampanye  berjalan lancar aman damai dan sejuk. Terlebih berita di media sosial yang amat sadis dengan menyebarkan berita Hoax yang dapat memecah belah bangsa

"Silahkan  berkampanye,  tapi laksanakan dengan  baik. Besar harapan kami sampai dengan pencoblosan berjalan kondusif, kalau tema ini kita Memahami saya yakin dan percaya akan berjalan dengan sukses, jangan  sampai mengganggu ketertiban umum," Ujar Kompol Marbun

Danramil 0503 Kebon Jeruk Kapten Inf Sunarjo mengatakan, pemilu 2019 nanti cukup lama memakan waktu hampir enam bulan. Dirinya berharap semoga dapat berjalan aman dan damai

"Kami tiga pilar disini menciptakan situasi yang kondusif. Menjelang pemilu 2019, kami akan mendukung pesta demokrasi aman dan damai, siapa yang terpilih kami akan siap mendukung," Katanya

Sementara, Camat Kebon Jeruk  Abdullah S. Sos MSi menuturkan, tiga pilar Kecamatan Kebon Jeruk saling mendukung satu sama lain demi kenyamanan masyarakat Kebon Jeruk

"Ini ide yang bagus dari pak Kapolsek, kita selalu bersinergi demi menjaga stabilitas dan menjaga keseimbangan," Tutur Abdullah


Dalam kesempatan yang sama pula, Ketua KPUD Kota Jakarta Barat H. Sumardi SAg menjelaskan, Pemilu di tahun 2019 adalah pemilu pertama di dunia yang melaksanakan secara bersama-sama antar Pileg dan Pilpres. Oleh karena itu,  dari penyelenggara tidak bisa berjalan tanpa bantuan stakeholder  dan masyarakat. Semoga pertemuan pada sore ini menjadi pengikat pemersatu untuk semuanya

"PPK kecamatan Kebon Jeruk terbaik se Jakarta Barat, semoga dapat  di pertahankan atau ditingkatkan. Dmana ada titik-titik rawan mari kita jaga bareng bareng. Siapapun calon Presiden jangan  saling menjatuhkan supaya tidak ada gesekan.  Silahkan sampaikan visinya programnya biar masyarakat memilih jangan saling menjelekan apalagi menjatuhkan," Jelasnya

Sebagai acara penutup, seluruh peserta yang hadir bersama-sama membacakan Deklarasi Pemilu Damai 2019 yakni

Siap menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Siap menjunjung tinggi harkat dan Martabat bangsa dengan berupaya sekuat tenaga dalam menjaga kerukunan umat beragama

Siap merawat keharmonisan hubungan antara warga negara toleransi dan saling menghormati setiap perbedaan

Siap melaksanakan pemilhan Presiden dan pemilihan Legislatif tanpa Host, Politisasi Sara dan Politik Uang.

Siap menciptakan iklim Politik Indonesia yang aman, Damai dan sejuk

Siap berpolitik secara Demokratis dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia.

Siap tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. **(Red-109)

Reporter : Imam Sudrajat
Share:

WAKAPOLRES HUMBAHAS : Dinamika Dalam Tahapan Pemilu 2019 Di Humbahas Memiliki Tingkat Kerawanan Paling Tinggi


DNM.com (Humbahas - Sumut)
Forum Komunikasi Porkopimda Daerah (FKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan  (Humbhas), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua partai politik (paspol), calon legislatif (caleg) dan unsur elemen masyarakat se-Kabupaten Humbahas melakukan silaturami dalam rangka menandatangani kesepakatan bersama "Deklarasi Pemilu 2019 Aman, Damai dan Sejuk”.

Acara digelar di Kompleks Perkantoran Aula Hutamas Doloksanggul, Humbahas, Kamis (13/9/2018). Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Humbahas Pdt Robin Sarhot Lumban Gaol dalam sambutannya berharap kepada peserta caleg yang ikut kontestasi dalam Pemilu 2019 agar menjauhkan politik identitas, politik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), serta politik uang.

“Jangan kita mau diadu dombakan, sehingga terjadi perpecahan di antara kita, mari kita menjaga panasnya politik demi terciptanya kesejukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercinta ini,” kata Pdt Robin. 


Sementara Dandim 0210 TU Melalui Perwira Penghubung (Pabung) Mayor Inf Holden Gultom menjelaskan, kami dari unsur TNI mengucapkan terima kasih atas terlaksananya deklarasi Pemilu 2019 damai, dengam tujuan pesta pemilu yang bermartabat sehingga nantinya semua berjalan dengan lancar aman dan tertib.

“Pileg dan juga pilpres adalah pesta rakyat, untuk itu mari kita jaga supaya tidak ada unsur SARA, identitas agar menghindari dalam pesta rakyat ini kekerasan, berita hoax. Oleh sebab itu, mari kita berpesta demokrasi ini dengan kultur kita yang ada disini, saling menjaga dan juga menghormati antar sesama pendukung yang satu dan yang lain,” ujar Holden Gultom.

Wakil Ketua DPRD Humbahas Jimmy Togu P juga mengatakan, untuk peserta kontestasi yang ikut berlaga dalam pemilu agar menjaga gesekan-gesekan, baik di legislatif maupun pilpres.“Pertemuan kita saat ini merupakan satu wujud pemilihan nanti akan menjadi jujur dan bermartabat, dengan demikian ikrar hari ini untuk mewujudkan pesta yang bermartabat. 


Untuk para caleg supaya jangan menghasut isu SARA dan mengharap masyarakat jangan terkotak-kotak dan perlu mentaati semua aspek hukum. Dan siap menang siap kalah,” ujar Jimmy.

Kesempatan sambutan Kapolres yang disampaikan oleh Wakapolres Kompol Davit P Silalahi mengatakan, kegiatan-kegiatan seperti ini adalah merupakan agenda nasional. Atas semua yang hadir saya apresiasi dan ucapkan terima kasih setinggi-tingginya.

Pemilu sangat rentan konflik sosial, untuk itu mari kita jauhkan semua yang berbau konflik agar semua kondusif sejuk dan nyaman. Disampaikan lebih lanjut sebanyak 231 orang dari tiga partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU humbahas sebagai Daftar Calon Sementara,  Tahap Pilpres saat ini adalah dedikasi berkas dan untuk calon Pilpres yang telah mendaftar yaitu Jokowi bersama Ma, aruf Amin dan Prabowo bersama Sandiago Uno. 


Ditambahakan wakapolres untuk Dinamika dalam tahapan Pemilu tahun 2019 nanti,  menurut data yang kami terima bahwa calon legislatif Humbahas mayoritas yang berdomisili di Kabupaten Humbahas,  sehingga Kabupaten Humbahas memiliki tingkat kerawanan-kerawanan yang cukup tinggi dalam hal kegiatan di partai politik maupun dari caleg untuk menarik rasa simpatis/simpatisan dari masyarakat sekitar. Ujar Kompol David, jadi kepada semua yang hadir disini tolong berikan masukan kepada masyarakat agar hindari semua konflik,” tuturnya.

Sambutan Bupati Humbahas Dosmar Banjar Nahor  yang dibacakan Asisten I Setdakab Makden Hutasoit, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemilihan adalah empat  pilar utama yang sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat yakni 

1. Mari kita gunakan hak pilih dan saling menghormati hak pilih dari seseorang 2. Mari kita mendukung Pemilu tahun 2019 untuk bersama sama menolak politik uang dan juga politik Sara,  3. Bijak ketika menerima berita baik dari medsos terutama berita hoax atau berita yang tidak mengandung kebenaran, jadilah orang yang bijak dan  cerdas dalam memilih berita yang benar. 4. Marilah kita seluruh rakyat masyarakat Humbahas untuk bersatu padu untuk mensukseskan pemilu 2019 yang akan datang.



Deklarasi ini untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat dan menjauhkan dari politik uang, isu SARA, Sebelum acara ditutup disambung dengan pembacaan deklarasi dan juga penandatanganan para simpatisan yang ada. **(Red-71)

Reporter : B. Nababan
Share:

Kapolsek Muara Kaman Polres Kutai Prakarsai Deklarasi Pemilu Damai


DNM.com (Kutai)
Kapolsek Muara Kaman Polres Kutai Kartanegara AKP TM. Panjaitan, Prakarsai Deklarasi Mewujudkan Pileg dan Pilpres 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk di wilayah Hukum Polsek Muara Kaman. Senin (10/09) pukul 09.00 Wita.

Bertempat di halaman Tugu Pahlawan Muso Bin Salim Desa Muara Kaman Ilir, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, telah dilaksanakan kegiatan Deklarasi untuk mewujudkan Pileg dan Pilpres 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk oleh Polsek Muara Kaman bersama dengan seluruh Stakeholder serta Elemen Masyarakat diwilayah Kec. Muara Kaman.

Hadir dalam Deklarasi H. Surya Agus SP. M.Si , Camat Muara Kaman, AKP. TM. Panjaitan Kapolsek Muara Kaman, Kapten Inf. Ali Ahmad selaku Danramil Muara Kaman, Hj. Berliang S.Sos, Sekcam, Iptu. I Nengah Sudarma, Wakapolsek Muara Kaman.


Personil Polsek Muara Kaman dan Koramil Muara Kaman Jajaran Aparatur Sipil Negara Kec. Muara Kaman, Kepala UPT Se Kec. Muara Kaman, PPK Kec. Muara Kaman dan jajaran. Panwascam Kec. Muara Kaman  berserta jajaran 20 Kepala Desa se Kec. Muara Kaman.

Pengurus Partai Politik, PDIP, GOLKAR, PPP, PAN, PKS, PERINDO, GERINDRA, PSI, NASDEM Kec. Muara Kaman. Kepala PDAM Kec. Muara Kaman, Kepala Bank BPFKetua MUI Kec. Muara Kaman, Ketua LDII Kec. Muara Kaman.


Kepala Adat Kec. Muara Kaman Pimpinan 6 Gereja se Kec. Muara Kaman Tomas, toda, toga Se Kec. Muara Kaman, "Mitra Senkom Kec. Muara Kaman, KNPI, Karang Taruna, Ormas Pemuda Pancasila, Ormas FORTUNA, Komunitas motor RX King (MKKC), Komunitas Nelayan, Ikatan Keluarga Toraja, Ikatan Keluarga Batak, Perwakilan Kepala Sekolah dan Perwakilan  Siswa SMA N 1 Muara Kaman., serta Saka Bhayangkara Kec. Muara Kaman.

Pembacaan Deklarasi pemilu Damai tahun 2019, oleh perwakilan pengurus partai Politik yang di bacakan oleh Ketua Partai PDIP Kec. Muara Kaman.

Sedsngkan Penandatanganan kesepakatan pernyataan damai oleh pengurus Partai Politik PDIP, GOLKAR, PPP, PAN, PKS, PERINDO, GERINDRA, PSI, NASDEM, yang disaksikan oleh Muspika Kec. Muara Kaman, acara ditutup dengan Pembuatan Video Deklarasi Pemilu Damai tahun 2019 yang berjalan aman dan lancar. **(Red-62)

Reporter : Imam Sudrajat
Share:

Ijtima Ulama Jilid Dua Penting Agar Umat Nyaman Dan Tepat Memilih Pemimpin Negeri


DNM.com (Tangerang) Ijtima Ulama Jilid II penting untuk kenyamanan ummat demi menentukan pilihannya ( urgensinya ijtima ulama II bagi ummat islam pengikut IB Habieb Rizieq Shihab Sebagaimana diungkapkan, Kadivhukum PA 212, juga Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) Damai Hari Lubis, Senin (3/09)

Menghadapi tahun politik jelang pilpres 2019 , pasca pemilu Pilkada, Pilbup & Pilwalkot ( Pemilihan Kepala Daerah dan Waliota/ Bupati, Tahun 2018 ) beberapa bulan yang lalu. Serta menyusul tahun depan Pileg dan Lilpres ( 2019 ), mayoritas umat Islam masih banyak yang gamang oleh karena banyaknya manuver politik dari para politikus negeri ini serta para anggota dan pendukung masing masing partai.

Terkait judul tersebut diatas Kami selaku ketua Aliansi Anak Bangsa, Damai Hari Lubis coba memberi makna dan kepentinganan Ijtima Ulama menghadapai pilpres 2019, dihubungkan dengan akan digelarnya kembali Ijtima para ulama jilid II, atau Ijtima Ulama ke - 2 

" Ijtima Para Ulama telah selesai dengan hasilnya rekomendasi Calon Presiden yang didukung oleh para ulama dibawah komando Imam Besar Ummat Islam RI. Habieb Rizieq Shihab , yang publik tahu ijtima ulama dimaksud, telah usai terselenggara pada tanggal 27, 28 dan 29 Juli 2018 di Slipi , tepatnya di Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat. Dengan susunan panitia penyelenggaranya adalah GNPF Ulama/ sebelumnya bernama Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia / GNPF MUI, dengan susunan kepanitiaan salah seorangnya aktifis muslim senior H. Munarman bersama panitia perwakilan ulama Ustad Sukma ". 

Ijtima Ulama di Slipi tersebut menghasilkan Rekomendasi Capres tunggal yakni Prabowo Subianto/ PS , dengan cawapres alternatif , pertama DR . Salim AlJufri Assegaaf / SAA dan yang ke-dua adalah Ustad Abdul Somad / UAS.

Entah karena apa cawapres yang direkomendasikan para ulama terhadap nama pertama SAA, tidak dilirik oleh PS, bahkan sepertinya tidak mendapat dukungan dari partai-partai pendukungnya yang berkoalisi, dengan nama Koalisi Ummat Kebangsaan yakni Gerindra , PKS serta PAN, belakangan bertambah dengan dukungan Partai Demokrat, malah PS dengan partai koalisi ummat kebangsaan langsung antusias justru melakukan singgle aproach kepada UAS .



Hasilnya ternyata UAS menolak untuk dijadikan Cawapres dari PS. Tiba -tiba muncul nama lain yaitu Sandi Solahudin Uno / Sandi Uno yang kini resmi terdafatar di KPU menjadi Cawapres dari PS . 

Selayaknya sebelum memilih UNO pasca menolaknya UAS sebagai Cawapres , PS/ Koalisi Ummat Kebangsaan / KUB , tidak berlagak jumawa, mestinya introspeksi berapa kali dirinya kalah ? Ummat masih mencatatanya , PS kalah saat menjadi Cawapresnya Megawati dan sebagai Capres yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. 

Bercermin dari kekalahan-kekalahannya, maka alangkah lebih bijaksana bagi PS untuk tetap konsisten saat itu merujuk rekomendasi ulama, terlebih lagi dirinya mengaku sebagai seorang muslim

Artinya PS dan Petinggi Partai Partai Koalisi Ummat Kebangsaan/ PUK sebaiknya meminang SAA ( mantan Dubes Saudi dan Kerajaan Omman serta Mensos era presiden SBY ) selain dirinya ( SAA ) adalah masuk dalam daftar nama cawapres diurutan pertama rekomendasi hasil ijtima ulama Slipi. 

Maka andai saja sebagai kandidad/ cawapres dari PS. serta partai pendukung yang tergabung dengan inisial Koalisi Ummat Kebangsaan menjatuhkan pilihannya agar PS berpasangan dengan kandidad SAA, sesuai ijtima ulama di Slipi tersebut, sebenarnya tidak ada lagi ijtima ulama jilid II/ ijtima ulama ke - dua

Maka pertimbangan apa sehingga ada ijtima kedua tersebut, telah terurai jelas diatas , bahwa Sandi Uno bukanlah hasil rekomendasi ijtima para ulama Slipi, sehingga apabila terhadap 2 ( dua ) figur pilihan SAA tidak termufakati, alangkah sangat beradabnya PS plus koalisi ummat untuk minta rekomendasi figur alternatif lagi dari si pemberi rekomendasi yaitu para ulama yang yang melakukan ijtihad politik dimaksud, adapun masalah waktu pengadaan ijtima adalah relatif dan amat tehnis, bisa saja PS dan Koalisi ummat sekedar minta persetujuan bahwa terhadap calon para ulama yang sebelumnya direkomendasi/ SAA , untuk digantikan oleh figur yang mereka inginkan yakni Sandi Uno 

Para Ulama yang melakukan ijtima pun bukan tidak melihat gelagat atau gejala-gejala yang berkembang pasca penolakan UAS yang serta merta mengesampingkan SAA, terbukti muncul reaksi pro aktif Para Ulama Pemutus ijtima Slipi dengan merekomendasikan kembali 2 ( dua ) nama tokoh ulama lagi, sebagai alternatif pengganti cawapres SAA dan UAS yang telah terekomendasi sebelumnya, yakni dengan Ustad A. Gymanstiar atau yang panggilannya A'a Gim serta yang ke - 2 adalah Ustad Arifin Ilham 

Akan tetapi tanpa ada alasan serta penolakan yang jelas , atau kalau boleh dikatakan "menyepelekan" alternatif pengganti cawapres tambahan dimaksud, PS selaku Capres langsung "menjawab reaksi dari para ulama dengan semakin tidak beradab ", PS mengikrarkan pasangan cawapresnya melalui publikasi dihadapan beberapa media berita di ibukota yang isinya berupa statemen bahwa Sandi Uno adalah pasangannya sebagai cawapres, dan segera setelahnya beberapa jam kemudian mendaftarkan diri mereka ke KPU sebagai calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019- 2024. 

" Sudahlah saat ini semuanya bagai nasi telah menjadi bubur " terang Damai. 

Solusinya saat ini yang terpenting bagaimana membangun kembali kepercayaan ulama terhadap PS, karena identik dengan bagaimana membangun kepercayaan terhadap ummat how to build the trust of Muslims ? 

Terhadap pasangan PS - Sandi yang didukung partai koalisi ummat kebangsaan/ KUK , berdampak menjadi problem yang sungguh dilematik bagi 66 ( enam puluh enam ulama ) ulama yang turut hadir dalam melakukan ijtihad ulama di Slipi yang telah merekomendasikan nama-nama cawapres SAA dan UAS' sehingga dilema aura hawa panasnya terasa sampai kepada ummat umumnya.

hususnya bagi ummat pengikut maupun simpatisan para ulama yang melakukan ijtihad di Slipi dimaksud , yang mana jauh hari sebelumnya , pra histori ijtima Slipi, jujur mereka ummat pada umumnya sudah mendapat isyarat langsung dari para ulama pengikut serta para ulama simpatisan setia IB HRS serta merekapun sudah berikrar #gantipresiden 2019 siapapun lawanya !

Ganti presiden bagi para ulama serta aktifis muslim/ litas SARA ( nasioalis ) simpatisan Sang Imam Besar adalah wajib melihat tingkah polah rezim yang memusuhi ulama serta memusuhi aktifis muslim dan nasionalis yang bersebrangan dengan rizim penguasa, hal ini dirasakan amat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bertanah air bagi semua personal anak bangsa. 

Nampak kasat mata adanya kriminilisasi - kriminilisasi , bahkan terbukti beberapa kasus yang motif dasarnya adalah kriminilisasi terhadap ulama serta aktifis, lalu kemudian terhadap mereka ( ulama dan aktifis ) telah ditetapkan status Tersangka / TSK dan kemudian setelah membuang waktu dan enerji , status TSK oleh rezim melalui hamba hukumnya telah dilakukan pencabutan status melalui di SP-3, sementara yang jelas - jelas pelanggaran hukum dimuka umum yang dilakukan oleh SSP orang dekat rezim penguasa turut juga di SP- 3 kan. Walau entah kapan para saksi termasuk dirinya di BAP dan pernah berstatus TSK ?

Bahkan ada oknum anggota DPR RI Vik*** L beredar viral yang mengajak orang untuk melakukan pembunuhan secara massal terhadap ummat manusia, miris terhadap dirinya selaku terlapor diperiksa awal 1 kalipun tidak, hingga saat ini

Sehingga berkesan aneh dari sudut pandang penegakan hukum positif yang dilakukan oleh rezim penguasa saat ini. 

Kembali kepada rencana Ijtima Para Ulama ke - 2 oleh karena tidak diikuti dengan benar rekomendasi hasil ijtima ulama (Slipi) ke - 1, maka wajar muncullah akan adanya agenda ijtima ulama ke -2 

Dasar rekomendasi para ulama dalam ijtima ke - 2 ini bukan main pentingnya, karena ummatvyang mendukung diprediksikan bisa saja abstain atau berbalik arah dengan nyatakan dirinya pilih K.H. Maruf Amin Bukan Jokowi ? Atau berslogan dari ganti presiden menjadi ' pertahankan presiden ' karena emperis melihat secara fakta adanya kekesalan ummat bahwa saran ulama yang mereka panuti tidak diindahkan sebagaimana mestinya. 

Maka inisiatif terhadap gagasan yang muncul akan perlunya ijtima ke - 2 ini amatlah penting dan brilian, tujuan utamanya tidak lain adalah demi kebaikan serta keyakinan ummat muslim agar tidak gamang menentukan pilihannya tentang siapa yang akan menjadi umara , sebagai penguasa tertinggi di RI.

Tahun 2019 ini, tentu didalamnya terdapat mata kuliah atau pembelajaran tentang adab bagaimana seharusnya etika moral terhadap ulama, seperti kebiasaan yang hidup dan berjalan ( adat istiadat) selama ini , serta tentang adab yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW : 

Sesungguhnya para ulama itu adalah penerus para nabi ( ambiyaa walmursalin ), hal ini perlu digaris bawahi serta diingatkan kepada pasangan calon.

Menurut saya selaku aktifis yang bersama sama dengan teman teman dari GNPF Ulama, TPUA , Korlabi, Aliansi Anak Bangsa dan banyak lagi kelompok elemen- kelompok elemen perjuangan masih tetap konsisten untuk ganti presiden 2019, yang sampai saat ini tetap berada diposisi selaku jamaah yang amanah terhadap para ulama pengikut Imam Besar Ummat Islam RI HRS , untuk bersama-sama mendorong tegaknya supermasi hukum dalam koridor amar ma'ruf nahi munkar dinegeri ini. 

Sehingga menurut kami Ijtima Jilid II adalah solusinya, dengan cara Klarifikasi langsung oleh PS serta KUK terhadap Para Ulama, termasuk mengobati serta mendinginkan hati ummat yang merasa ulama - ulama mereka dilecehkan 

Untuk itu saya selaku pribadi dan mewakili teman- teman aktifis yang sepikiran (bagian dari ummat muslim dalam arti luas) menghimbau serta mengharapkan demi kebaikan ummat pada lingkup besar, demi kepentingan saudara-saudara sesama anak negeri dari multi golongan serta lintas SARA, untuk kedepannya dalam segala sektor kehidupan, maka hendaknya *PS dan Para Pimpinan Partai Koalisi Ummat* wajib hadir pada saat ijtima Jilid II/ Ijtima Ulama ke - dua yang tidak lama lagi akan digelar, serta pada saatnya dalam acara dimaksud mereka wajib untuk ; 

1. Klarifikasi dengan memberikan penjelasan langsung dihadapan para ulama peserta Ijtima tentang alasan gagalnya figur Cawapres Ulama sesuai rekomendasi ulama ke - I / pertama di Slipi Dan bagaimana proses perjalanan dipilihnya Sandi Uno sehingga Ulama Yang Secara Tawadhu Telah Melakukan Ijtihad Pertama dan Ijtma Jilid II/ kedua nanti menjustifikasi ( ikhlas dan rela menyetujui ) dipilihnya Sandi Uno menggantikan Cawapres Ulama DR. SALIM JUFRI ASSEGAAF termasuk alternatif pengganti DR. SAA yaitu AL Ustad A'a Gym dan Al Ustad ARIFIN ILHAM

2. PS - SANDI dan Pimpinan Koalisi Partai Koalisi Ummat harus membuat ikatan perjanjian (PAKTA INTEGRITAS) dengan Para Delegasi Ulama Yang Hadir, bahwa dalam Kepemimpinan mereka kelak ( PS - SANDI ) bila Allah Meridhoi terpilih mengalahkan Petahana Capres Joko Widodo dan pasangannya Cawapres KH. MA, sehingga mereka PS dan SANDI menjabat selaku Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 - 2024 benar - benar berbuat untuk kemaslahatan agama (Ummat Muslim) Bangsa & Negara.

Poin demi poin didalam pakta integritas akan disepakati bersama antara PS - Sandi + KUK disatu fihak dengan fihak lainnya yakni delegasi para ulama ( mewakili para ulama ) yang dikomandoi IB HRS , dan yang terpenting terhadap pakta integritas dimaksud PS dan Sandi menjamin bahwa semua klausula pada pakta integritas / Traktat yang dibuat akan direalisasikan bukan sekedar retorika serta teori belaka atau Statemen palsu yang dibuat hanya sekedar formalitas belaka, hanya faktor demi mendapatkan dukungan para ulama dan ummatnya. 

Insya Allah, bila kedua poin tersebut diatas terealisasi, maka kedua hal tersebut adalah jalan terang serta mulus yang dapat meyakinkan Para Tokoh Ulama Peserta Ijtima Ulama Jilid II yang hadir maupun yang terwakili, mereka para ulama akan lebih mudah menghimbau, menggerakkan , meyakinkan ummat serta perintahkan ummat Pilih Pasangan Calon Presiden Pabowo Subianto dan Cawapres Sandi Uno. 

Maka dapat dibayangkan pengikut IB HRS dan Para Ulama Yang Menghadiri Ijtima Jilid II, Serta Para Ulama pengikut beliau yang terwakili pada saat ijtima Jilid II, akan saling sambut , menggema serta mendapat dukungan gegap gempita disetiap propinsi / daerah, Kota/ Kabupatenl, sampai Kecamatan hingga desa / Kelurahan , selaku ummat pengikut serta simpatisan IB HRS, merasa wajib agar beri dukungan riil dan full selaku kontituen baik moriil maupun immoriil untuk menangkan pasangan PS Sandi Uno pada pemilu pilpres 2019. 

Semoga poin - poin yang diharapkan sebagai balasan dukungan dari para ulama beserta ummat kepad PS Sandi kelak di 2019 melaui Ijtima Ulama Jilid I dan Jilid II tidak akan dibalas hanya berupa sekedar Check Kosong yang benar - benar melompong, sehingga tidak causalitas melahirkan Ijtima Jilid III atau bahkan ironis PS - SANDI terkena PUK. **(Red-19)

Sumber : Damai Hari Lubis
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini