Kemendikbudristek Salurkan Bantuan Kuota Data Internet ke 24,4 juta Penerima

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai menyalurkan bantuan kuota data internet ke 24,4 juta penerima yang nomornya telah berhasil diverifikasi dan divalidasi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa kuota data internet ini diperlukan untuk mendukung pembelajaran di masa pandemi yang berlangsung secara tatap muka terbatas maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

"Kami mendengarkan masukan dari banyak pihak yang menginginkan bantuan kuota data internet ini dilanjutkan. Alhamdulillah hari ini kuota data internet telah mulai disalurkan secara bertahap ke sekitar 24,4 juta peserta didik dan pendidik. Semoga ini dapat membantu meringankan beban para pendidik dan juga orang tua," disampaikan Menteri Nadiem di Jakarta, Sabtu (11/9). 

Adapun rincian penyaluran bantuan kuota data internet lanjutan pada bulan September 2021 ini sebanyak 22,8 juta nomor ponsel peserta didik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi dan 1,6 juta pendidik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi. 

Sebagaimana diketahui, pemberian bantuan kuota data internet lanjutan ini telah diumumkan Mendikbudristek pada 8 Agustus 2021 bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Besaran bantuan yang dialokasikan bagi peserta didik PAUD adalah 7 GB/bulan dan untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 10 GB/bulan. Sedangkan untuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 12 GB/bulan. Sementara itu, bagi mahasiswa dan dosen diberikan bantuan sebesar 15 GB/bulan.

Keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbudristek: http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Mendikbudristek mengingatkan agar kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi dapat memutakhirkan data nomor ponsel peserta didik dan pendidik pada sistem data pokok pendidikan (Dapodik) dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti). Serta tidak lupa mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada portal http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah, atau http://kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi. 

"Bantuan kuota data internet akan disalurkan pada tanggal 11 sampai 15 September, 11 sampai 15 Oktober, dan 11 sampai 15 November 2021, dan berlaku selama 30 hari sejak kuota data diterima," jelas Nadiem. (Arianto)

Read More

Pastikan Keselamatan Warga Sekolah, Mendikbudristek Cek PTM Terbatas di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Setelah meninjau pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kabupaten Bogor (9/9), Menteri Pendidikan, Kebudaayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim hari ini melanjutkan peninjauannya ke sekolah-sekolah di Jakarta Timur untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan aman.

Turut didampingi Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan, Mendikbudristek cek pelaksanaan PTM terbatas di SD Swasta Santo Fransiskus III, SMP PGRI 20, dan SMAN 71. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, di mana sekolah sudah diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas.

“Hari ini saya sangat gembira melihat kembali pembelajaran dan interaksi di sekolah. Semoga segenap warga sekolah dapat mempertahankan disiplin protokol kesehatan dan semangat dalam menjalankan PTM terbatas,” ujar Menteri Nadiem.

Mendikbudristek tak henti mengingatkan bahwa sekolah di wilayah PPKM level 1-3 sudah diperbolehkan PTM terbatas. “Apalagi yang pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi secara lengkap, ada kewajiban bagi sekolah memberikan opsi PTM terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh (PJJ) tanpa diskriminasi, karena orang tua lah yang memegang keputusan terakhir. Itu sudah diatur dalam SKB Empat Menteri,” lanjutnya.

Menurut data Kemendikbudristek, kesigapan sekolah di wilayah PPKM level 1-3 dalam melaksakan PTM terbatas masih bervariasi. Dinamika ini dapat dimaklumi karena banyak daerah yang baru menjadi level 3.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan turut memberikan pandangannya terkait PTM terbatas di kota besar seperti halnya Jakarta. ”Sejauh yang kita amati tadi, sekolah-sekolah sudah siap melaksanakan PTM terbatas. Protokol kesehatan telah diterapkan dengan bagus, sarana dan prasarana kesehatan bagus, sirkulasi udara di kelas-kelas juga bagus," terang Putra.

Karenanya, anggota dewan tersebut mendukung kebijakan Mendikbudristek mendorong pelaksanaan PTM terbatas. ”Kami dari Komisi X DPR RI mendukung kebijakan Mendikbudristek dan jajaran Kemendikbudristek untuk melaksanakan PTM terbatas, sebagai upaya untuk mencegah anak-anak kehilangan pengalaman belajar. Anak-anak kita siap, guru-guru juga siap melaksanakan PTM terbatas,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Jakarta Timur tersebut.

*Warga Sekolah Dukung Mendikbudristek Dorong PTM Terbatas*

Berbincang langsung dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid, Mendikbudristek mendengarkan secara seksama Kepala sekolah SD Santo Fransiskus III Suster Hedwigis yang bercerita tentang persiapan PTM terbatas di sekolahnya. “Kami memulai PTM terbatas tanggal 30 Agustus, berkat dukungan luar biasa dari para guru sarana dan prasarana untuk PTM terbatas bisa kami siapkan. Kami mengalokasikan dana BOS untuk mendukung pelaksanaan PTM terbatas ini," kata Suster Hedwigis.

Ketika ditanya Mendikbudristek tentang dilema orang tua dalam memutuskan apakah anaknya ikut PTM terbatas atau PJJ, orang tua murid kelas 4, Ratih mengatakan, ”Saya termasuk orang tua yang mengizinkan anak saya ikut PTM terbatas,  karena anak saya terlalu larut dengan gawai ketika di rumah dan tidak bisa ikut kompetisi-kompetisi selama PJJ. Saya juga tenang mengizinkan anak saya ikut PTM terbatas karena protokol kesehatan di sekolah ini diterapkan dengan ketat.”

Mendikbudristek kemudian mengajak warga sekolah untuk mengutamakan tiga hal. “Saya mohon agar Bapak/Ibu terus bergotong royong memastikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga sekolah. Tidak hanya di sekolah tapi juga di perjalanan dan di rumah,” imbaunya.

Selanjutnya, Siti Nuryati, seorang guru di SMP PGRI 20 juga berkisah tentang upaya-upaya yang dilakukan bersama untuk menyukseskan PTM terbatas di sekolahnya. ”Kami berusaha maksimal agar bisa melaksanakan PTM terbatas. Anak-anak juga antusias masuk sekolah, kami senang sekali dengan PTM terbatas ini. Kami bisa berbagi dengan anak-anak, bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi," kata guru Bahasa Inggris tersebut.

Di sekolah binaan Persatuan Guru Republik Indonesia itu, seorang murid juga diminta Menteri Nadiem untuk mengemukakan pendapatnya bisa belajar di sekolah lagi. "Saya senang sekali bisa masuk sekolah lagi, bisa bertemu teman-teman dan Bapak/Ibu guru. Lebih senang belajar di sekolah dari pada di rumah,” kata M. Ilham Ramadhan, siswa kelas 9.

Kepala Sekolah SMAN 71 Acep Mahmudin yang merupakan peserta Program Sekolah Penggerak turut memberikan dukungannya terhadap kebijakan PTM terbatas. "Kami semaksimal mungkin mempersiapkan sekolah kami agar aman melaksanakan PTM terbatas. Kami senang sekali bisa mendidik anak-anak kami secara tatap muka, karena ada hal yang tidak bisa dilaksanakan secara daring, misalnya pembentukan karakter,” kata Acep.

Pada akhir dialog, Mendikbudristek mengapresiasi para kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan murid yang selalu gigih untuk belajar, mengajar, dan disiplin protokol kesehatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Komisi X DPR RI yang selalu berjuang bersama Kemendikbudristek mewujudkan transformasi pendidikan.

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi untuk Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat diunduh pada laman: https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/ringkasan-panduan-penyelenggaraan-pembelajaran-pauddikdasmen-di-masa-pandemi-covid-19/. (Arianto)

Read More

Kongres Pertama, Musisi Tradisi Rekomendasikan LMK Sampai Pengintegrasian dalam Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Untuk pertama kalinya, Kongres Musik Tradisi Nusantara (KMTN) digelar dan difasilitasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Rangkaian kongres yang diselenggarakan sejak 20 Agustus 2021, pada hari ini berhasil meramu sepuluh rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Sepuluh rekomendasi tersebut diserahkan secara simbolis kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, secara virtual, Rabu (1/9).

Dari sepuluh rekomendasi, salah satu butir utama adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Terkait pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk musik tradisi Nusantara, Menteri Nadiem mengemukakan bahwa pemilihan istilah “kolektif” untuk sebuah lembaga manajemen seni adalah suatu pilihan yang sangat tepat. Menurutnya, seni bukanlah sekadar ekspresi, tapi juga identitas bersama. “Identitas Nusantara selama ini telah terbangun oleh kolektivitas seni dan budaya, yang termasuk di dalamnya adalah musik tradisi,” ucapnya.

Kongres merekomendasikan untuk menamai lembaga tersebut dengan nama Lembaga Manajemen Kolektif Musik Tradisi Nusantara. Menyambut hal tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan, hasil kongres yang relevan dengan tugas dan fungsi kementerian, akan langsung ditindaklanjuti kementerian. Kemendikbudristek, lanjutnya, berkomitmen untuk mengawal proses pembentukan LMK sampai ke Kementerian Hukum dan HAM. “Karena LMK Musik Tradisi Nusantara akan membantu para musisi mendapatkan hak-haknya,” sebutnya.

Salah satu poin rekomendasi kongres yang terkait erat dengan pendidikan adalah pentingnya menyediakan dan memasukkan pembelajaran musik tradisi Nusantara dalam pendidikan formal dan informal. Pimpinan kongres, Irwansyah Harahap, meminta pemerintah untuk mengintegrasikan sistem pendidikan formal, informal, dan kultural kedalam kebijakan Merdeka Belajar. Pengintegrasian tersebut tak lain untuk menguatkan pemahaman tentang keberagaman serta penguatan identitas kebangsaan. 

Menanggapi rekomendasi tersebut, Menteri Nadiem mengatakan, “Kami akan mengembangkan materi pengembangan pendidikan musik tradisi untuk pendidikan formal dan informal dari jenjang PAUD sampai SMA, termasuk di Sekolah Luar Biasa,” tuturnya.

Menteri Nadiem juga menuturkan, musik tradisi sebagai identitas Indonesia, sempat kurang terurus dengan baik selama beberapa waktu. Akibatnya, kata dia, generasi penerus sempat terlupa dengan akar budayanya. “Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas rekomendasi kongres terkait langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan bersama untuk memajukan musik tradisi Indonesia,” kata Menteri Nadiem.

Komitmen untuk meningkatkan nilai dan keterampilan budaya, sosial, dan ekonomi para pelaku dan penggiat musik tradisi Nusantara menjadi titik berat keberpihakan Kemendikbudristek. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan menyediakan program beasiswa bagi pelaku budaya. Di samping itu, kata Menteri Nadiem, untuk menghidupkan kecintaan masyarakat luas terhadap jati diri bangsa, kementerian akan menyelenggarakan Festival Musik Tradisi Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Nadiem, mengundang para peserta kongres untuk hadir dalam kegiatan Merdeka Belajar episode ketiga belas yang akan digelar 3 September 2021. Di sana, kata Menteri Nadiem, akan diluncurkan kanal budaya terpadu pertama di Indonesia, yakni Kanal Indonesiana.

Menutup penerimaannya terhadap rekomendasi kongres, Mendikbudristek menyampaikan apresiasinya. “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta Kongres Musik Tradisi Nusantara atas gagasan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada kami. Dengan semangat bersama, mari terus memajukan musik tradisi Nusantara untuk Indonesia bahagia dan merdeka berbudaya,” ujarnya.

Hadir dalam kongres tersebut Direktur Musik, Film, dan Animasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Mohammad Amin, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Syarifuddin. 

Menanggapi rekomendasi kongres, Syarifudin mengungkapkan pihaknya menyambut dengan tangan terbuka usulan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Musik Tradisi Nusantara. Ia menyebut, lembaga manajemen kolektif ini telah lama ada. Hanya saja saat ini untuk musik tradisi dikelola pemerintah untuk menarik minat para pegiat dan seniman musik tradisi. “Kelak kalau sudah jalan, musisi tradisi dapat mengelola sendiri dan berkarya dengan nyaman,” tuturnya.

Mohammad Amin juga menyambut baik hasil rekomendasi Kongres Musik Tradisi Nusantara ini. Ia mengatakan, rekomendasi tersebut harus dijawab oleh semua unsur di pemerintahan. Kemenparekraf, kata dia, responsif terhadap rekomendasi tersebut. “Misalnya terkait sinergitas pentahelix dan dalam kaitannya dengan pemanfaatan sehingga musik tradisi bisa menyejahterakan pelaku,” kata Amin. Ia berharap, pembentukan LMK musik tradisi bisa seperti LMK yang sudah ada di industri musik. (Arianto)

  

Read More

Merdeka Belajar Episode Ke-12: Sekolah Aman Berbelanja bersama SIPLah, Berantas Pelanggaran dan Mempermudah Sekolah dalam Proses Pengadaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kedua belas: Sekolah Aman Berbelanja melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Dengan adanya SIPLah, kini satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) daring dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan aman. 

Pada tahun 2021, pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53,4 triliun ke lebih dari 216 ribu sekolah untuk membantu kebutuhan belanja operasional. Total anggaran BOS meningkat dari Rp51,2 triliun di tahun 2019 menjadi Rp53,4 triliun di tahun 2021. “Dengan SIPlah sekolah membelanjakan dana BOS secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diatur di dalam SKB Empat Menteri,” tutur Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat peluncuran peningkatan SIPLah secara daring, pada Kamis (26/8).

Mendikbudristek mengungkapkan, pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi, akan tetapi banyak tantangan di dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya kepala sekolah sering menjadi target intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang memaksakan pembelian barang dan jasa dari mereka sehingga menyalahi aturan. Contoh lainnya, kasus korupsi dana BOS masih sering terjadi, sehingga upaya agar transparansi penggunaan dana BOS menjadi sangat penting. Pembelanjaan dana BOS secara pencatatan manual lebih rentan terhadap korupsi dan kolusi. Oleh sebab itu, sangat penting mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahun 2019, Kemendikbud merilis SIPLah sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS. SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS. “Hingga saat ini, jumlah sekolah pengguna SIPLah terus meningkat dan SIPLah telah melayani lebih dari satu juta transaksi pembelanjaan,” kata Menteri Nadiem.

Tercatat, sebanyak 1.073.897 transaksi dilakukan melalui SIPLah, Rp12,6 triliun nilai transaksi di SIPLah, 26.025 penyedia barang dan jasa yang telah bertransaksi di SIPLah, serta capaian Kemendikbudristek meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Alur pembelanjaan pada SIPLah terus berupaya menjamin proses transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi intimidasi kepada kepala sekolah oleh pihak-pihak yang mengancam mereka ataupun tidak perlu lagi khawatir melakukan kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa,” terang Mendikbudristek.

Adapun manfaat dan tujuan tata kelola keuangan yang baik, yaitu pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas, tercapai efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam, serta terbuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah.

Dikatakan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, SIPLah menjadi salah satu platform yang mendukung peran UMKM dalam memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. “SIPLah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, adil, terbuka, dan akuntabel,” ucapnya.

*Transformasi SIPLah di tahun 2021: Memperkenalkan Fitur-fitur Terbaru*

Pada tahun 2021, SIPLah bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. Mendikbudristek meyakini, sekolah semakin dapat berbelanja dengan aman sebab alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, akan lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia; lebih banyak pilihan mitra pengiriman; fitur-fitur yang tersedia lebih lengkap terdiri dari pembatalan transaksi, aduan, serta dasbor pemantauan status transaksi untuk menghindari kesalahan maupun penipuan.

Sebelumnya kata Menteri Nadiem, sekolah tidak dapat memantau status pesanan. Kepala sekolah mengeluhkan prosesnya yang memakan waktu lama sehingga mereka dibuat menunggu dengan cemas. Namun sekarang, sekolah dapat memantau status pesanan melalui dasbor. Semua proses belanja terdokumentasi dan dapat diunduh sehingga sekolah lebih aman melakukan transaksi.

Tak hanya itu, informasi mengenai durasi pengiriman juga dibutuhkan oleh satuan pendidikan. “Sekarang, sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan durasi kecepatan pengiriman. Masing-masing mitra pasar bekerja sama dengan mitra pengiriman, sehingga sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah,” jelas Menteri Nadiem.

Sekolah juga dapat melakukan pembatalan transaksi selama penyedia belum konfirmasi. Selain itu, sekolah dapat mengajukan aduan sebelum uang disalurkan ke penyedia jika menemukan masalah dengan barang dan jasa yang diterima. “Kemendikbudristek juga dapat mengawasi transaksi yang terkendala sehingga dapat diselesaikan bersama,” terangnya.

Di sisi penyedia juga akan lebih nyaman berjualan. “Penyedia kini lebih nyaman berjualan di SIPLah karena proses pendaftaran dan pembayarannya yang lebih cepat, verifikasi pendaftaran penyedia hanya membutuhkan waktu 1x24 jam setelah registrasi, pengecekan pembayaran otomatis, dan pembayaran diteruskan ke penyedia 1x24 jam setelah sekolah membayar,” terang Menteri Nadiem.

Untuk periode 2021-2023 tercatat, dari total 61 mitra pasar yang mendaftar ke SIPLah, ada 18 mitra pasar terpilih yang telah lolos persyaratan administrasi dan uji teknologi melalui sayembara terbuka. Para mitra ini adalah blibli.com, BizOne, INNOLAKU, bukapengadaan, eureka!, Tiga Serangkai (TS), temprina, Mitra Edukasi Nusantara, Intan Pariwara, klikMRO.com, TOKO LADANG, ada semua, MASMEDIA, AIRMAS GROUP, Telkom Indonesia, belanja24, DATASCRIP OnLine, dan pesona edu. 

Kepada kepala satuan pendidikan di seluruh Indonesia, Mendikbudristek mengimbau untuk berbelanja di SIPLah. Dengan cara mengunjungi laman https://siplah.kemdikbud.go.id lalu pilih mitra pasar yang ingin dikunjungi, masukkan ID Dapodik, maka sekolah akan siap berbelanja.

Sementara itu, kepada para penyedia barang dan jasa, terutama UMKM di sekitar lokasi sekolah, Menteri Nadiem menyampaikan agar segera mendaftar di SIPLah supaya mereka berjualan ke ratusan ribu sekolah di Indonesia. Melalui cara mengunjungi https://siplah.kemdikbud.go.id; lalu pilih satu/lebih mitra pasar, tekan tombol ‘Daftar’; serta lengkapi persyaratan yang terdiri dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), identitas penyediia (NIK), dan deskripsi kemampuan menyediakan barang/jasa. Kemudian lakukan verifikasi data melalui surat elektronik (email), maka penyedia baru dapat login dan siap berjualan. 

Mendikbudristek menegaskan, pihaknya akan terus melakukan transformasi teknologi untuk mendukung pembelanjaan sekolah yang efisien, aman, dan akuntabel. Hal ini turut mendapat dukungan dari Kepala LKPP yang mengatakan bahwa kerja keras Kemendikbudristek dalam pengembangan dan pembaharuan aplikasi SIPlah, menjadi salah satu sumber daya yang dapat menunjukkan potensi dan perkembangan partisipasi UMKM serta penguna produk dalam negeri.

“Apresiasi dan dukungan terhadap penggunaan aplikasi SIPLah sebagai salah satu alat atau sarana untuk peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa serta peningkatan peran partisipasi UMKM dan penggunaan produk dalam negeri,” ucap Kepala LKPP.

Pada kesempatan ini pula, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Teten Masduki menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan SIPLah serta akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada KUKM secara proaktif agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas produk KUKM sehingga mereka dapat berperan aktif dalam ekosistem pasar logistik pendidikan di era digital ini.

“Dengan adanya percepatan sinergitas berkelanjutan antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan ekonomi lokal, serta mengakselerasi kualitas SDM wirausaha utamanya KUKM di Indonesia,” tutupnya.

Apresiasi dan dukungan terhadap transformasi aplikasi SIPLah juga datang dari Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Arus Gunawan. Dikatakan Arus, SIPLah adalah salah satu alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan yakni pemberdayaan dan peningkatan partisipasi industri dalam negeri terutama sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang penting dalam dunia pendidikan.

“Partisipasi aktif industri dalam negeri melalui aplikasi SIPLah diharapkan dapat menjadi peluang untuk mendapatkan kepastian pemasaran produknya secara nasional terutama di era digital dan masa pandemi Covid-19 saat ini, serta memperluas pilihan komoditas barang/jasa produksi dalam negeri sesuai kebutuhan satuan pendidikan dalam ekosistem pasar logistik pendidikan,” jelas Arus Gunawan. (Arianto)

 Barang dan Jasa

Read More

Polres dan Pemkab Kutai Kartanegara Berikan Beasiswa dan Sembako Bagi Korban Meninggal Akibat Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Polres Kutai Kartanegara bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kodim 0906/KKR memberikan bantuan sosial berupa sembako dan biaya pendidikan sampai ke perguruan tinggi kepada empat anak dari pasangan Ali Yusni (46) dan Deasy setiawati (38) yang beberapa hari yang lalu telah meninggal akibat covid-19.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama, Dandim 0906/KKR Letkol Inf. Charles Alling dan Sekda Kutai Kartanegara Sunggono di Jalan Tenis Lapangan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Senin (26-07-2021) sore.

Biaya pendidikan sampai ke perguruan tinggi kepada empat anak almarhum ini diberikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah yang mana almarhum ini merupakan Aparatur Sipil Negara di Pemkab Kutai Kartanegara.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyampaikan, bahwa pemberitaan meninggalnya almarhum Ali Yusni dan Deasy Setiawati ini sempat viral dan sampai ke telinga Presiden RI Bapak Joko Widodo.

Kemudian melalui sambungan telepon dari Istana Presiden yang ditujukan kepada Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Ali Yusni dan Deasy Setiawati.

Selain itu, Presiden RI Bapak Joko Widodo juga menyampaikan akan memberikan bantuan secara langsung yang nantimya akan ditransfer melalui rekening putra almarhum yang tertua.

Sementara itu, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama mengatakan turut berbela sungkawa semoga almarhum bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan bisa lebih tabah lagi dan sabar.

"Kami bersinergitas dengan Pemkab Kutai Kartanegara dan Kodim 0906/KKR melalui kegiatan-kegiatan bantuan sosial yang sudah kita laksanakan dari beberapa hari yang lalu hingga sampai sampai ini," jelasnya Kapolres.

Kapolres menambahkan, pemberian bantuan tadi dari kami berupa bahan-bahan pokok maupun juga untuk biaya sekolah anak-anak beliau mudah-mudahan bisa membantu meringankan.

"Kemudian juga tadi diatensi oleh Bapak Presiden melalui Bapak Bupati yang mana bapak pres alhamdulillah melihat, mendengar dan juga nanti akan memberikan bantuan langsung transfer ke rekening putra nomor pertama yang akan diurus oleh pak Bupati dan staf terkait ke rekening tersebut supaya pesan dan maksud kebaikan dari Bapak Presiden itu terlaksana," terangnya Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Talkshow Menko PMK dengan FKPRM Bahas Peran Perguruan Tinggi Menangkal Berita Hoa

Duta Nusantara Merdeka |Surabaya

Ketua FKPRM (Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media) di Jatim, Agung Santoso bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof.Muhajir Effendi dalam dialog tentang peranan perguruan tinggi untuk menangkal berita hoax dan radikal di studio podcast Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (21/6/2021)

Muhajir sapaan akrab Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 3 periode tersebut menilai tentang peran perguruan tinggi di Indonesia dalam menangkal berita hoax dan radikal tidak perlu di ragukan.

"Mahasiswa di Perguruan Tinggi sudah terbiasa dengan kajian ilmiah, sehingga bila ada berita bohong dan radikal yang mau masuk perguruan tinggi tentu akan di saring lebih dulu oleh para mahasiswa, apapun bentuknya informasi tersebut, karena mahasiswa sudah terbiasa diberi edukasi oleh Dosen tentang berbagai teori dan praktek yang asal-usulnya bisa dipertanggungjawabkan," ungkap pria kelahiran Madiun Jawa Timur ini.

Muhajir yang pernah menjadi Ketua PWI Malang ini hadir di Kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UKWS) berkenaan dengan Dies Natalis Ke-40 tahun 2021.

Selain Muhajir juga hadir dalam talkshow berdurasi 20 menit tersebut, Ketua Yayasan UKWS, Drs Soejadmiko yang mengangkat tema Dies Natalis, Berkemajuan dan Berkebudayaan.**

Read More

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadirkan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk membuka ruang pertemuan bagi mahasiswa untuk berjumpa, bercerita, dan berbagi. Ditargetkan 20.000 mahasiswa yang lolos seleksi akan mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

“Kalian akan mendapatkan begitu banyak pengalaman yang berharga. Dari pertemuan dan perkenalan tersebut, kalian akan bersama-sama belajar menghargai perbedaan, dan merayakan keberagaman. Semua itu kalian lakukan sambil mengikuti perkuliahan,” terang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim yang disampaikan secara virtual di Jakarta (12/6).

Lebih lanjut Menteri Nadiem mengimbau para mahasiswa untuk mendaftar program yang akan dibuka mulai tanggal 14 s.d. 27 Juni 2021 mendatang melalui laman Pertukaran Mahasiswa Merdeka https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/pertukaranMahasiswaMerdeka2021.

Ditambahkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Nizam, melalui program ini, para mahasiswa bisa merasakan belajar di universitas lain. Misalkan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo bisa merasakan belajar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. “Adik-adik akan mempunyai sahabat-sahabat baru, merasakan suasana perkuliahan yang baru, mempunyai keluarga baru, dan berkenalan dengan sahabat-sahabat, menciptakan persahabatan dari satu kota ke kota lain,” ungkapnya.

Menteri Nadiem melanjutkan, sebagaimana makna yang tertuang dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, “Indonesia kuat dan tangguh karena persatuan dalam keberagaman”, maka kita sebagai generasi muda yang akan menentukan masa depan bangsa, punya tugas menjaga kekuatan dan ketangguhan itu. “Saya berharap kepada teman-teman yang mengikuti program ini dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di kampus yang menjadi tujuan pertukaran mahasiswa agar perkuliahan bisa berjalan dengan aman dan nyaman,” pesan Menteri Nadiem.

Dengan program ini, kata Menteri Nadiem, menjadi peluang bagi mahasiswa memperluas jaringan dengan puluhan ribu mahasiswa dari 288 perguruan tinggi yang sudah mendaftar. Kemudian, dengan berkuliah tatap muka terbatas di tempat tujuan maka mahasiswa dapat mengeksplorasi keragaman daerah sekaligus berkuliah secara daring untuk mengikuti 5.000 mata kuliah yang ditawarkan ratusan perguruan tinggi.

Pada kesempatan ini, Dirjen Nizam juga menjelaskan, melalui pertukaran mahasiswa merdeka, selain mahasiswa belajar perkuliahan mendapatkan sistem kredit semester (SKS) maksimal 20 SKS di perguruan tinggi mitra, juga akan mendapatkan program pengayaan yang disiapkan oleh ribuan dosen yang berdedikasi penuh untuk membangun soft skills, kompetensi, dan semangat kebersamaan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Larso mengatakan bahwa di era globalisasi ini, lokalitas menemukan maknanya. Oleh karena itu Ia yakin bahwa keberagaman merupakan sumber kreativitas, inovasi, dan keunggulan. “LPDP mendukung program Kemendikbudristek terutama Kampus Merdeka yang menyasar masalah-masalah yang dihadapi kawan-kawan yang ada di program S1,” jelasnya. 

Mulai tahun 2021, kata Dwi Larso, LPDP tidak hanya mendukung program S2 dan S3 tetapi juga program S1 termasuk pendidikan vokasi dan Kampus Merdeka. Pihaknya menyadari bahwa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah program yang ditujukkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatan pengetahuan, skills, dan attitude. “Karena mereka akan menemukan berbagai  pengalaman dan budaya baru. Ini adalah ‘senjata’ teman-teman untuk menghadapi persaingan global ke depan,” ucap Dwi Larso.

“Kami mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mendukung program ini dan kepada adik-adik mahasiswa mari manfaatkan program ini karena sangat bagus. Saya pikir saatnya anak-anak muda memanfatkan untuk kepentingan Anda dan bangsa agar kita menjadi  bangsa terdepan di antara bangsa-bangsa maju lainnya,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Webinar P3S: Pendapat Pakar agar Kampus Indonesia Masuk Top Ranking Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Webinar Political and Public Policy Studies (P3S) dengan topik "Kampus Indonesia Menuju Top Ranking Dunia" digelar pada hari Kamis (22/4/2021) melalui virtual.

Dengan moderator Sir James Windsor, webinar ini menampilkan sejumlah narasumber berkualitas dibidang pendiikan diantaranya, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng (Rektor UGM), Dr.Jerry Massie, Ph.D (Direktur P3S), Prof. Hikmahanto Juwana (Rektor Universitas Jend Ahmad Yani), Dr. Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua Komisi ), Indra Charismiadji (Direktur Boc Populi Institute Indonesia), Prof. Ismunandar, Ph.D (Deputi Risbang); Prof. Dr Arif Satria (Rektor IPB) serta Prof Nizam, Ph.D (Dirjen Dikti).

Saat menyampaikan pemikirannya, Panut Mulyono menjelaskan alasan mengapa diperlukan internationalisasi  pendidikan tinggi Indonesia?

“Hal ini diperlukan karena Pasar bebas ASEAN (Arsitek, Insinyur, Akuntan  Dokter Gigi, Geologis) dan peningkatan pengakuan kualitas dari masyarakat international serta memperbesar peluang kerjasama dengan mitra papan atas,” katanya.

“Selain itu, menarik mahasiswa asing sebagai calon duta Indonesia disertai Penyebaran budaya dan pengaruh Indonesia melalui mahasiswa asing dan Peningkatan devisa dari mahasiswa asing di PT. Indonesia,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Vox Populis Institute Indonesia Indra Charismiadji mengatakan tidak usah muluk- muluk untuk agar kampus Indonesia Menuju Top Rangking Dunia.

“Kita harus melihat bahwa faktor utama sebuah bangunan Pendidikan Tinggi di Indonesia adalah dasarnya. Kita tahu bahwa dasar pendidikan itu; Literasi, Numerasi, sains, kecakapan sosial-emosional,” tuturnya

“Kalau kita melihat literasi kita secara Global berdasarkan data dari The Worlds Most Literate National, peringkat literasi Indonesia peringkat 60 dunia, di bawah Thailand 59, Malaysia 53 dan Singapura 36,” kilahnya.

“Skor rerata literasi Indonesia 371 masih jauh dari rerata Global 487. Rerata literasi matematika skor 379 jauh dari rerata Global 489,  sedangkan literasi sains skor 396 masih jauh rendah dari rerata global skor 489,” jelasnya.

“Jika melihat dari tingkat literasi sangat jauh dari rerata Global hal ini menunjukkan bahwa dasar untuk mengejar impian sangat jauh. Yang penting kita harus bergerak dan berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan skor literasi Indonesia,“ jelas Indra Charismiadji.

Disaat yang sama, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Dr. Jerry Massie, Ph.D. mengatakan untuk menuju Top Ranking Dunia, kampus di Indonesia harus mempunyai kelas international dan sistem pembelajaran perlu dirubah sampai kualitas pengajar.

Barometer yang diukur juga kata peneliti puluhan universitas di Amerika Serikat ini, library facilities (fasilitas perpustakaan), store and student buses  (toko dan bis mahasiswa), lecturer systems and methods (sistem dan metoide pembelajaran/perkuliahan), international lecturer, application of science (penerapan disiplin ilmu), writing in international journals (tulisan di jurnal internasional, international student (mahasiswa internasional), quality of lecturers (kualitas dosen) and lecturer exchange (pertukaran dosen) and lecturer graduate (lulusan dosen).

“Selain itu pemerintah Indonesia harus memperbanyak putra- putra terbaik Indonesia untuk di kuliahkan di Universitas ternama dunia yang melahirkan tokoh-tokoh dunia. Indonesia tahun 2020 saja peringkat 19 internasional studentnya. Sedangkan China 372 ribu dan India 193 ribu mahasiswa kita masih kalah jauh.

Selain itu, setelah lulus mereka harus kembali ke Indonesia dengan dikasih gaji yang layak.  Sehingga mereka tidak tergiur tawaran pihak lain yang menawarkan gaji yang tinggi,” jelasnya.

“Hal ini sudah realitas bahwa putra terbaik bangsa setelah mereka kuliah di luar negeri banyak yang tidak pulang ke Indonesia dan lebih enak bekerja di luar negeri dengan kesejahteraan yang lebih baik jika dibandingkan di Indonesia,” kilahnya.

Universitas Jendral Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana Rektor mengharapkan kepeda pemerintah jangan dibedakan antara universitas swasta dan negeri.

“Universitas Jendral Ahmad Yani juga siap jika diberikan kesempatan untuk bersaing secara global.  Untuk itu Universitas Ahmad Yani selalu menunggu kebijakan dari pemerintah khususnya Kemendikbud untuk berpihak pada Universitas Swasta,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fiqih Fikri mengatakan, perguruan tinggi Indonesia untuk menuju top ranking dunia maka yang mendesak harus dikerjakan ada beberapa hal.

“Berdasarkan hasil kajian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI antara lain mendesak Mendikbud untuk menyelesaikan Naskah Akademik Peta  Jalan Pendidikan diantaranya (rencana induk / blue print sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi,” katanya.

“Perlunya revisi PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan terkait (Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia), mendorong penguatan regulasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi (otonomi) perguruan tinggi dalam bentuk atribusi, delegasi, mandat),” lanjutnya.

"Jumlah APBN 2021 yang dialokasikan  untuk pendidikan senilai Rp. 550 T rinciannya untuk: 1) pengeluaran dan pembiayaan Rp. 66.4 T  (12,1%); 2) Kemendikbud Rp. 81,5 T (14,8%); 3) Kemenag Rp. 55,8 T (10,2%)  K/L lainnya Rp. 23,1 T ( atau (4,4 %); 4) Babun Rp. 24,01 T (4,4 %) dan Transfer Daerah Rp. 299.1 T ( 54,4%) dalam bentuk DAU,  DAK Non Fisik, DAK Fisik, DAK Otsus, DID), " jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fikih Faqih.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI juga  menjelaskan kondisi Kampus Indonesia saat ini.

“Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Ringgi Indonesia hanya 34 %, Malaysia APK 50 %, dan Singapura sangat jauh dengan APK saat ini 78%. Penyebabnya kurang meratanya sebaran Perguruan Tinggi dan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia," jelasnya.

“Selain hal tersebut, yang menjadi sebab antara lain pertama, pola pengajaran pendidikan tinggi Indonesia masih dilakukan dengan menekankan aspek hafalan; kedua, sumber daya finansial perguruan tinggi dan kualitas sumber daya pengajar secara umum masih rendah dan tidak merata; ketiga, komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia tanpa peningkatan kualitas lulusan," tegas Dr. Abdul Fakih.

Direktur Komunitas Pengembangan Sosial Budaya Agoes Hendriyanto menanyakan bagaimana mensinkronkan antara beberapa kepentingan satu pihak menginginkan "kampus Indonesia menuju top ranking dunia", satu pihak belum adanya roadmap, dan belum meratanya kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia serta, dan pondasi kita yang masih lemah.

"Semua harus kita lakukan secara bersama-sama. Harus kita mulai walaupun kita ambil cara dengan memilih mahasiswa yang unggul untuk dididik agar bisa bersaing secara global dengan kita berikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan international," jawaban dari rektor UGM Panut Mulyono

Direktur Vox Populis Institute Indonesia Indra Charismiadji, menjawab, "bahwa kita seharusnya memberikan fasilitas yang lebih kaitannya dengan kemampuan intelegensi menengah yang terbesar harus kita kasih wadahi dengan gerbong fasilitas yang memadai sehingga mereka mampu untuk bersaing secara global. Semua itu bisa kita lakukan jika sinergisitas semua komponen yang ada, mempunyai komitmen yang untuk menuju Universitas Top Ranking  Dunia.

Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor(IPB)  Prof. Arif Satria menekankan tentang beberapa hal.

Dia berharap kita semua terus meningkatkan prestasi dan reputasi, sehingga pendisikan di Indonesia semakin meningkat.

“Growth mindset kita perkuat agar terus optimis untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” kata doktor lulusan universitas ternama di Jepang ini. (Arianto)

Read More

Ahmad Bakri Syahputra S.E Apresiasi Sosialisasi dan Workshop untuk Membentuk Kreativitas Anak

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pada dasarnya anak adalah generasi penerus untuk masa depan. Sehingga akhir-akhir ini mulai marak kembali penculikan anak, perdagangan anak hingga kekerasan pada anak sehingga membuat pendongeng anak Kak Harris makin geram.

Dengan memberikan sosialisasi, workshop dan dongeng yang dilakukan Kak Harris di KB TK Pembangunan Jaya 2 yang berada di perumahan Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo Kak Harris dan Ayis memberikan workshoop, sosialisasi dan dongeng kepada orang tua dan siswa di KB TK Pembangunan Jaya 2 melalui media virtual zoom Sabtu (27/3/2021).

Acara yang diikuti puluhan anak dan orang tua ini tidak hanya mendengarkan workshop, sosialisasi maupun dongeng. Puluhan orang tua dan siswa juga ada kegiatan lomba yang membutuhkan kekompakan antara orang tua dan anak dengan adanya lomba mengupas telur hingga foto. Acara yang di mulai pukul 09.00 WIB ini anak- anak sangat antusias mengikuti virtual zoom yang membutuhkan waktu sampai 3 jam.

Disamping lomba mengupas telur dan foto Kak Harris dan Ayis juga memberikan hiburan dongeng tentang perjuangan dan semangat Burung Kolibri dan Bangau dalam mencari yang kita harapkan. “Tidak hanya mendongeng dan workshoop Kak Harris juga mengajarkan kepada siswa dan siswi dalam membuat kreatifitas membuat burung “, jelas wakil Kepala Sekolah Bunda Yana.

“Kegiatan ini tiap tahunnya selalu di selenggarakan dengan banyak kegiatan dan lomba yang menarik”. Lanjut Bunda Yana.

Dalam membuat kreativitas yang di bawakan Kak Harris setelah mendongeng anak-anak sangat antusias dengan dilakukannya secara mandiri salam membuat kreatifitas tanpa bantuan dari orang tuanya. Banyak pertanyaan yang di lontarkan dari anak-anak masalah pembuatan kreativitas burung karena mereka ingin tahu bagaimana keinginan tahu mereka dalam membuat kreativitas walaupun melalui media virtual zoom.

Ahmad Bakri Syahputra Selaku Ketua GNI(Generasi Negarawan Indonesia) yang ada di Wilayah Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang, ia berpendapat maraknya penculikan anak terjadi karena kurangnya perhatian orang tua terhadap kelakuan anak di lingkungan nya yang mengakibatkan ruang anak bebas bermain kemana saja dan sama siapa saja. 

Harapan saya untuk mendidik anak sebagai orang tua harus lebih intens memperhatikan perkembangan anak khususnya usia balita. Karena usia tersebut perlu banyak kasih sayang orang tua. Saya juga mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang ikut serta memberikan edukasi untuk membentuk pola pikir anak menjadi kreatif. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan untuk membentuk Generasi yang jenius, inovatif dan kreatif, Tutupnya. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

HIMNIKUM dan FOKALSIUM Tuntut APTISI Minta Maaf

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Alumni fakultas hukum Universitas Pamulang (HIMNIKUM) dan Forum Komunikasi Alumni SI Akutansi (FOKALSIUM) menuntut Dr. Po. Abas Sunarya, M.Si. selaku Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Banten meminta maaf.

Tuntutan tersebut diajukan terkait pernyataan APTISI wilayah Banten yang keberatan dengan adanya statement meragukan kualitas kampus dengan biaya murah.

Ketua HIMNIKUM, Dr.Dodi Sugianto,S.H.M.H.,M.kn. menilai penolakan pembangunan Kampus Unpam di Kota Serang yang dilakukan oleh APTISI sangat tidak mendasar.

"Selain itu, alasan APTISI Banten menolak pembangunan kampus karena biaya murah merupakan bentuk penyebaran informasi bohong yang tidak berdasarkan kajian akademis," kata Dodi saat konferensi pers di Pamulang Tangerang Selatan. Sabtu (21/03/2021)

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fokalsium saudara Deddi Kurniawan,S.E., bahwa APTISI perlu mengklarifikasi dan meminta maaf terhadap Universitas Pamulang terkait pernyataannya yang sudah bergulir di media massa.

Selain itu, APTISI Banten harus meminta maaf terhadap Unpam sebagai pionir kampus dengan biaya murah yang tidak berkonsep komersialisasi pendidikan dalam pengelolaannya.

"Bahkan, penolakannya terhadap pembangunan Kampus dengan biaya murah adalah suatu bentuk tidak mendukung program pemerintah dalam upaya peningkatan Sumber daya manusia Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, Dodi menyampaikan tindakan APTISI Banten yang melakukan audensi keberatan dengan adanya kampus Unpam terhadap Walikota Serang merupakan tindakan yang tidak mencontohkan seorang terpelajar.

APTISI dianggap tidak pantas mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat "Apa yang dilakukan APTISI Banten sangat merugikan nama baik Unpam," Ucap Alumni Universitas Pamulang yang juga sudah menyelesaikan Program Doktor llmu Hukum pada kampus  Universitas Padjajaran (UNPAD) tersebut.

Dodi menilai semestinya APTISI Banten bergembira dan menyambut dengan baik kehadiran kampus Unpam di Kota Serang. Pasalnya kampus tersebut akan membantu masyarakat terutama dalam bidang pendidikan.

"Semestinya APTISI Banten menyambut Unpam dengan baik. Karena kampus itu akan membantu masyarakat mengenyam pendidikan Perguruan tinggi sesuai yang diamanahikan oleh Konstitusi untuk mencerdaskan anak bangsa," pungkasnya.

Berikut adalah pernyataan sikap dan tuntutan Alumni HIMNIKUM dan FOKALSIUM:

1. Kami Alumni, terkait dengan pernyataan Dr.Po. Abas Sunarya, M.Si. selaku Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah Banten terkait dengan Statement Kampus dengan biaya murah diragukan kualitasnya adalah berita atau informasi yang tidak didukung dengan kajian akademis, apalagi penyataan tersebut oleh oleh seorang Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah Banten yang menimbulkan keresahan dan keonaran (membuat gaduh) di kalangan masyarakat yang mana pernyataan tersebut diduga merupakan suatu kebohongan karena tidak didukung oleh Kajian Akademis.

2. Kami selaku Alumni terkait dengan Statement menyatakan kampus dengan biaya murah diragukan kualitasnya merupakan pola pikir komersialisasi pendidikan. Dengan ini untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Banten, kami selaku Alumni dari Perguruan Tinggi di Banten meminta Ketua APTISI untuk mengundurkan diri dikarenakan permikirannya telah menjurus kepada komersialiasi pendidikan.

3. Apabila dalam waktu 3x24 jam Dr.Po. Abas Sunarya, M,Si. selaku Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah Banten tidak mengajukan permintaan maaf atas pernyataannya terkait kampus dengan biaya murah diragukan kualitasnya, maka kami akan melaporkan secara Hukum Pidana dan juga mengajukan Gugatan secara Hukum Perdata. (Arianto)

Read More

Kuliah Ilmu Pancasila Bertema Gerakan Membumikan Pancasila Sukses Diselenggarakan Oleh AIP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Akademi Ilmu Pancasila sukses menyelenggarakan kuliah ilmu Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (10/2). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai OKP kepemudaan, ormas,LSM, instansi pemerintah dan lintas sektoral lainnya.

"Sangatlah bersyukur kami hari ini, karena acara kuliah ilmu Pancasila ini sukses terselenggara berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan dorongan Lemhannas RI, BPIP RI maupun lainnya," kata Abdurrahman, sekretaris Akademi Ilmu Pancasila kepada para awak media di Jakarta, Rabu (10/2).

Sebagai informasi pembawa materi di acara tersebut adalah:

1.Brigjen TNI (Purn) A.R. Wetik, S.IP.

Tenaga Profesional Bidang Ideologi Lemhannas RI

2.Prof.Dr.Haryono, wakil kepala BPIP RI

3.Brigjen TNI (Purn) Hasanto Adi, pengajar utama Akademi Ilmu Pancasila

Dalam waktu bersamaan Gubernur Akademi Ilmu Pancasila, Ir. R. Haidar Alwi, M.T., sangat salut atas lancar serta sukses terselenggaranya Kuliah Ilmu Pancasila.

"Adalah sangat membanggakan, meski masih dalam suasana pandemi covid19 Corona ini Akademi Ilmu Pancasila sukses menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta mensukseskan kuliah ini."Jelas Haidar

Kesimpulan seluruh pemateri maupun dari peserta sepakat bahwa membumikan Pancasila adalah elemen penting dalam sistim ketahanan nasional. Bagi Indonesia, ideologi yang dimaksudkan adalah Ideologi Pancasila. Ketahanan nasional mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila dalam segala aspek kehidupan nasional. Pancasila tetap terdiri dari 5 Sila yang tidak bisa dirubah hingga kapanpun. **

Read More

Kenali Peluang Kerja Jurnalistik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kamu suka menulis? Senang berpikir kritis? Peminatan jurnalistik boleh jadi pilihanmu, nih. Saat ini, jurusan Ilmu Komunikasi menjadi salah satu jurusan yang diminati para calon mahasiswa. 

Buat kamu yang berasal dari jurusan sains, jangan bersedih! Peluang kerja jurnalistik tidak hanya terbuka dari jurusan Ilmu Komunikasi atau Ilmu Sosial saja. Kamu tetap punya kesempatan untuk menyelam di dunia jurnalistik. 

Nah, peluang kerja lulusan jurnalistik pun juga ada banyak. Mungkin kamu hanya mengetahui yang terlihat di depan layar tv saja, namun sebenarnya peluang kerja bidang jurnalistik itu nggak cuma di depan layar tv saja, lho! Mau tahu apa saja? Simak info berikut ini!

1. Reporter

Seorang reporter adalah garda terdepan jurnalisme. Ia bertugas meliput peristiwa di lapangan, mengumpulkan data dan fakta, serta menulis naskah berita. 

Jika kamu senang menonton berita, nah, ini adalah hasil kerja keras seorang reporter yang melaporkan berita kepada publik. Hal itu dilakukan agar masyarakat terus mendapatkan informasi faktual tentang kejadian-kejadian penting. 

2. Redaktur 

Seorang redaktur bertugas menyunting dan menyempurnakan naskah berita sesuai dengan penulisan bahasa jurnalistik yang baik dan benar. 

Selain itu, ia juga menjadi pemeriksa kualitas naskah berita agar disajikan dengan baik kepada publik sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berlaku. Ketika berita masuk, seorang redaktur harus melakukan penyuntingan naskah berita sebelum siap disajikan kepada publik. 

3. Redaktur pelaksana

Seorang redaktur pelaksana memiliki tugas untuk membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan, mengkoordinasikan kerja para redaktur/penanggung jawab rubrik, mengkoordinasikan alur perjalanan naskah dari para redaktur ke bagian setting atau layout.  Selain itu, redaktur pelaksana juga bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari. 

4. Pemimpin redaksi

Nah, yang satu ini juga nggak kalah kerennya, lho! Pemimpin redaksi memiliki tanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan kualitas produk penerbitan. 

Selain itu, pemimpin redaksi (Pimred) juga memiliki tugas untuk memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi. Nggak cuma itu saja, seorang Pimred juga perlu menjalin relasi dengan narasumber penting di pemerintahan, dunia usaha, dan instansi.

5. Pembaca Berita (News anchor) 

Nah, pasti kamu nggak asing dengan yang satu ini. Kamu tahu Putra Nababan? Najwa Shihab? atau Desi Anwar? Mereka adalah seorang pembaca berita (news anchor). Mereka juga berimprovisasi dengan memberikan komentar pada berita yang dibacakannya. 

Selain itu, seorang News Anchor juga bertugas untuk melakukan live interview dengan nara sumber penting. Oleh karena itu, mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai isu yang sedang marak dibicarakan oleh kanal berita. Kritis dan sigap berimprovisasi adalah ciri khasnya. Apakah kamu tertarik?

6. Penulis konten (Content writer)

Seorang penulis konten (content writer) memiliki tugas untuk memproduksi konten-konten menarik di media. Konten ini bisa berbentuk artikel, blog, unggahan di sosial media, atau apapun yang ditulis secara di dalam kanal media. 

Selain menulis, seorang penulis konten juga bertanggung jawab untuk memastikan agar situs web, tulisan, dan gambar yang dibuat selaras dan harmonis, sehingga informasi bukan hanya mudah dicerna, tetapi juga menarik minat pembaca. Seorang penulis konten juga harus paham dan mengenali tren-tren terkini supaya dapat menuliskan karya-karya yang relevan dan segar bagi pembacanya. 

Nah, itu dia beberapa peluang kerja di bidang jurnalistik. Semoga info di atas bermanfaat, ya! 

Di Hari Pers Nasional ini, yuk, kita apresiasi para jurnalis Indonesia yang sudah bekerja keras menyajikan berita faktual agar kita tetap selalu update dan memiliki informasi yang baik tentang peristiwa-peristiwa terkini. Jurnalisme yang baik, berkontribusi pada pola berpikir kritis kita semua. (Arianto)

Read More

Ruangguru Rilis Laporan Dampak Ruangguru 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ruangguru merilis Laporan Dampak Ruangguru 2020 pada Rabu (03/02) via zoom meeting. Berdasarkan Laporan Dampak Ruangguru 2020, ada lebih dari 22 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima dampak positif, baik melalui bantuan sosial pendidikan, atau melalui hasil inovasi produk berkelanjutan selama masa pandemi. 

Selain itu, Ruangguru juga memberikan akses peningkatan keterampilan mengajar kepada lebih dari 300.000 guru, serta mendampingi 500 komunitas guru dan keluarga yang tersebar di Indonesia. 

"Tahun 2020 adalah ujian bagi kita semua. Latar belakang pandemi memaksa kita untuk tetap berkarya, bahkan di tengah keterbatasan. Kami percaya bahwa kegiatan belajar tidak boleh berhenti, dan guru memiliki peranan besar dalam kesuksesan kegiatan belajar mengajar," kata Belva Devara, Pendiri dan Direktur Utama Ruangguru.

Semangat inilah, katanya, yang mendorong kami untuk berkontribusi melalui kekuatan kami, yaitu teknologi. Laporan Dampak Ruangguru 2020 adalah upaya kami untuk menilai efektivitas dan dampak yang tercipta dari seluruh program, inisiatif, serta produk dan layanan yang diberikan oleh Ruangguru. 

“Di tengah pandemi, platform daring menjadi salah satu solusi yang diandalkan untuk memastikan kegiatan dapat tetap berjalan dengan baik, meskipun sulit dan menantang," imbuh Iman Usman, Pendiri dan Direktur Produk & Kerja Sama Ruangguru.

"Pendekatan holistis ini mencetak capaian hasil positif setelah diukur menggunakan Try Out (TO) dengan peningkatan nilai sebesar 32% di antara para siswa SD dan SMP yang berpartisipasi dalam program. Semoga bekal ini dapat memacu generasi muda Banyuwangi untuk berinovasi memajukan daerahnya," tutur Bapak Abdullah Azwar Anas, M.Si., Bupati Banyuwangi.

“Pendidikan merupakan sektor kunci karena dengan pendidikan yang baik, maka terciptalah SDM berkualitas dan produktif. Ruangguru membantu kami melaksanakan program pelatihan guru di Padang Panjang. 103 guru dilatih selama 1 tahun, menggunakan metode daring dan luring, dengan pendampingan secara berkala," kata Bapak H. Fadly Amran, BBA, Walikota Padang Panjang.

Alhasil, lanjutnya, kompetensi guru yang diukur menggunakan Try Out Uji Kompetensi Guru (TO UKG) meningkat sebesar 56% dan proporsi guru yang berhasil meraih nilai TO UKG di atas nilai rata-rata UKG Nasional 2015 naik sebesar 63%. Kami optimis guru-guru tersebut dapat menjadi jawara daerah dan turut menebarkan ilmu yang mereka dapatkan kepada rekan sejawatnya, sehingga terus meningkatkan kualitas pendidikan di Padang Panjang.

"Kami berharap Laporan Dampak Ruangguru dapat menjadi masukan berbasis bukti yang dapat digunakan oleh publik secara luas untuk berkontribusi ke dalam sektor pendidikan,” ucap Amri Ilmma, Head of Public Policy Ruangguru. (Arianto)

Read More

Uni Eropa Kunjungi Maluku via Virtual Roadshow

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia melakukan kunjungan kerja secara virtual ke para pemangku kepentingan di Provinsi Maluku pada Senin (14/12) untuk mendiskusikan peluang perdagangan dan investasi.  

 

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Bapak Vincent Piket mengatakan, Provinsi Maluku, dan Indonesia bagian timur pada umumnya, memiliki potensi yang belum tergali untuk perdagangan dan investasi yang lebih besar dengan Eropa. 

"Selain itu, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) saat ini tengah dirundingkan dan setelah berhasil dirampungkan, maka ini akan meningkatkan perdagangan dan memfasilitasi investasi bagi kedua belah pihak. Ini akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Bapak Vincent dalam keterangan tertulis kepada media. Selasa (15/12)

 

Selama lebih dari 30 tahun, katanya, Uni Eropa telah bermitra dengan Indonesia untuk melaksanakan prioritas bersama, termasuk perdagangan dan investasi. Tahun lalu, Uni Eropa meluncurkan program lima tahun yaitu ARISE+ Indonesia Trade Support Facility senilai 15 juta euro. 

"Program ini memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kapasitas ekspornya dan memenuhi aturan dan standar perdagangan internasional," kata Duta Besar Uni Eropa. 

”Termasuk dalam program ini adalah bantuan penanganan masalah Sanitary and Phythosanitary (SPS) di bidang perikanan dan pala, dua sektor penting di Provinsi Maluku,” imbuhnya. 

Ikan dan udang merupakan komoditas ekspor terbesar Maluku. Pada periode Januari-Oktober 2020 nilai ekspor ikan dan udang mencapai USD 37,25 juta, atau setara dengan 74,21% dari total ekspor provinsi. 

 

Dalam kunjungan kerja virtual tersebut, Delegasi Uni Eropa bekerja sama dengan Pemda Maluku dan KADIN Maluku menyelenggarakan diskusi panel tentang manfaat CEPA. 

Panel menghadirkan Marika Jakas, Kepala Bagian Perdagangan dan Ekonomi, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia; Olvy Andrianita, Direktur  Pengembangan Produk Ekspor, Kementerian Perdagangan; Wahyuni Bahar, Ketua Komite Tetap Lembaga Multilateral dan Perjanjian Perdagangan Bebas, KADIN Indonesia; dan Wichard von Harrach, Wakil Ketua Kamar Dagang Eropa di Indonesia (EuroCham). 

 

Pada kesempatan ini juga digelar sesi yang membahas potensi ekspor ke negaranegara Eropa, mengetengahkan Dr Anton Lailossa, Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku; Sylvie Coulon, Policy Officer Direktorat Kesehatan dan Keamanan Pangan, Komisi Eropa; dan Elvis Pattiselano, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Maluku. 

Dalam diskusi tersebut, Sylvie Coulon memaparkan persyaratan ekspor ikan dan udang, dua produk ekspor utama Maluku, ke Eropa. Permintaan produk perikanan di Eropa terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pelanggan yang besar, Uni Eropa merupakan pilihan menarik bagi Maluku untuk memperluas dan mediversifikasi pasar ekspornya. 

 

Acara diakhiri dengan sesi mengenai peluang investasi dan kemitraan usaha yang diisi oleh pembicara Frederic Fontan, Wakil Ketua Kelompok Kerja Energi bidang pembangkit listrik, EuroCham; Sam Latuconsina, Ketua KADIN Maluku; dan Suryadi Sabirin, Kepala Dinas PMPTSP Maluku. 

 

"Uni Eropa terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Setelah Maluku, kunjungan kerja akan diselenggarakan juga pada tahun 2021 dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur," pungkasnya. (Arianto)

 

 

Read More

Delapan Panti Binaan Dinsos DKI Jakarta Terima Bantuan Akses Gratis Ruang Guru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebanyak delapan panti yang berada di bawah naungan Dinas Sosial DKI Jakarta menerima bantuan berupa akses gratis untuk belajar secara daring melalui kanal Ruangguru. Kesempatan tersebut nantinya dapat digunakan oleh anak binaan yang berada di panti, dengan rentang pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. 

"Kami berterimakasih kepada Ruangguru yang sudah memberi kesempatan kepada anak binaan kami secara gratis. Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya, guna mendukung pendidikan yang lebih baik bagi mereka," kata Prayitno, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Jumat (27/11).

Government Relations Lead Ruangguru, Fatih Alfali menjelaskan pemberian bantuan ini dalam rangka anniversary ke 6 tahun Ruangguru. Ini merupakan rasa syukur yang ditunjukkan kepada masyarakat, melalui CSR Ruangguru. "Di masa pandemi saat ini, kami menyadari adanya kesulitan bagi pelajar. Kami memberi akses belajar gratis ini, agar mereka, terutama anak-anak yang berada di panti dapat menemukan metode belajar yang lebih berkualitas dan tentunya sebagai bentuk dukungan pendidikan di DKI Jakarta," urainya.

Sebanyak 528 paket bantuan berupa akses belajar di Ruangguru diberikan kepada delapan panti di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, yakni Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 1 Klender, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 1 Duren Sawit, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 2, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 Tebet, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 Ceger, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 4, Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Belaian Kasih dan Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara (PSBNRW) Cahaya Batin. Kesempatan belajar secara gratis tersebut dapat digunakan selama 1 tahun, terhitung sejak 26 November 2020 hingga 31 Desember 2021.**

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Stafsus Jokowi: Otsus Buat Saya Berhasil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI sekaligus CEO LSM Yayasan Kitong Bisa, Billy Mambrasar menilai penting program Otonomi Khusus (Otsus) Papua. 

Sebab, katanya, dengan kebijakan tersebut generasi muda Papua bisa menjadi lebih terdidik, sehingga memiliki peluang sukses atau cita-cita yang lebih tinggi. 

"Semangat untuk alokasi Otsus itu paling tinggi untuk pendidikan, saya berasal dari keluarga tidak mampu, tapi bisa menempuh pendidikan tinggi menggunakan dana Otsus," ujar Billy dalam diskusi virtual 'Otsus dan Masa Depan Papua', yang digelar Suara Dewan pada Minggu (29/11/2020). 

Menurut Billy, investasi terbaik ialah pada manusia. Sebab dengan begitu, peradaban dengan sendirinya akan terbangun. Sehingga, ia berharap ke depan pembangunan manusia Papua melalui pendidikan yang ada pada program Otsus, tak dikurangi.

Adapun realisasi program pada Otsus dinilai membutuhkan waktu yang tak sebentar. Sebab, kata Billy negara maju sekalipun hingga kini masih berproses dalam membangun bangsanya. Yang dibutuhkan saat ini, kata Billy ialah evaluasi program tersebut, yang berbasis data yang sesungguhnya di lapangan.

Selain itu, lanjutnya,  diperlukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan seluruh program. Sehingga, akhirnya bisa tercapai tujuan otsus, yakni menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat. 

Meskipun demikian, ucapnya, Otsus adalah sebuah proses yang akan terus berjalan, dan untuk memastikan sampai ke kesejahteraan Papua, maka perlu ada perbaikan-perbaikan Otsus. Butuh proses komunikasi yang baik antara pemda dan pemerintah pusat. 

"Disisi lain, Perlu ada peningkatan kapasistas pelaku pembangunan, bagi yang sudah sekolah tinggi itu adalah utang kepada masyarakat Papua, sehingga kita bisa membantu untuk membangun Papua ke arah sejahtera," paparnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat, M Sanusi Rahaningmas, menyatakan bahwa di Papua Barat Otsus sudah berlangsung selama 10 tahun dan banyak membawa manfaat besar bagi masyarakat. 

"Otsus dan kesejahteraan Papua, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam perjalanan kurang-lebih 10 tahun Otsus telah dikelola Provinsi Papua Barat, banyak hal yang didapatkan dan diterima dari masyarakat," ujar Sanusi. 

Sanusi mengakui masih ada masyarakat yang tak puas terhadap penerapan Otsus. Namun, menurutnya hal itu terjadi lantaran mereka belum menikmati sepenuhnya program-program yang ada pada Otsus. 

Ia berharap ke depan ada evaluasi dari program Otsus. Terutama mengenai alokasi dana untuk pendidikan, yang tak memenuhi target 20 persen. 

"Saya berharap kepada semua, kita semua berjuang supaya ke depan sudah ada regulasi dalam penggunaan dana otsus. Agar tidak ada lagi dana dipakai di luar dari tiga hal yaitu kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan," kata Sanusi. 

Sementara itu, Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, Papua Barat, Prof. Dr. Ismail Wakke, Ph.D, menilai otsus merupakan keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Karena itu, ia berharap perlakuan spesial itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima. 

"Alokasi dana otsus yang merupakan satu prakarsa khusus untuk Papua, ini keistimewaan yang tidak dimiliki provinsi lainnya. Tentu kita harus mendayagunakan semaksimal mungkin," tutur Ismail. 

Menurutnya masyarakat Papua takkan bisa maju tanpa bantuan seluruh anak bangsa, juga oleh orang Papua itu sendiri. Artinya, diperlukan persatuan dan seluruh anak negeri, guna memajukan Tanah Papua. 

Ia yakin, berbekal dana otsus peningkatan kualitas manusia Papua bisa dilakukan. Sehingga, akhirnya pemerataan sumber daya  manusia (SDM) yang berujung pada peningkatan kesejahteraan bisa terjadi. 

"Kalau kita support dengan Otsus dan suara kita semua, 5-10 orang Papua akan sama bagusnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia," kata dia. 

Adapun mantan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Muhammad Rifai Darus, memandang otsus merupakan jalan bagi masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat untuk maju. 

"Otsus itu bukan hanya proses tapi otsus adalah akses atau jalan bagi Papua untuk memajukan pradaban di Papua," ujar Rifai. 

Menurut Rifai, masa depan di Tanah Papua lahir dari kesempatan yang sama. Melalui otsus, kesempatan sama itu salah satunya bisa muncul. 

"Bicara tentang masa depan, adalah pemberian kesempatan yang sama. Masa depan ini lahir karena sebuah kejutan dan lahir karena ciptaan," tandasnya. (Arianto)

Read More

HKCB Ke 68 Bhayangkari Majalengka Berikan Beasiswa Untuk Siswa Berprestasi Difabel Dan Disabilitas

Duta Nusantara Merdeka | Majalengka

Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke 68 tahun 2020, Pengurus Cabang Bhayangkari Majalengka menggelar kegiatan Bhakti Sosial. Kegiatan ditujukan beasiswa akademik untuk putra berprestasi, difabel, dan disabilitas, Kamis (22/10/2020).

Ketua Bhayangkari Cabang Majalengka, Ny.Widya Bismo diwakilkan Pengurus Bhayangkari Cabang Majalengka mengunjungi rumah secara door to door kepada penerima beasiswa prestasi, bantuan kepada difabel, disabilitas dari Ibu Ketua Umum Bhayangkari.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bhayangkari Cabang Majalengka (Polres Majalengka) beserta rombongan memberikan bantuan secara simbolis diserahkan kepada penerima bantuan.

“Santunan yang disalurkan berupa sejumlah uang tunai diharapkan dapat bermanfaat meringankan beban mereka,” ujar Ny. Widya Bismo.

Masih menurutnya, Baksos yang dilaksanakan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke 68 merupakan wujud kepedulian Bhayangkari Cabang Majalengka terhadap sesama.

"Dengan mengulurkan tangan, saling berbagi merupakan tindakan yang mulia, agar hidup dan tugas yang kita jalani dapat membawa berkah serta manfaat," pungkasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Tingkatkan Kualitas Pendidikan Satgas Pamtas Yonif 312/KH Bantu Mengajar di SD Inpres

Duta Nusantara Merdeka | Keerom - Papua

Pos Towe Hitam Satgas Pamtas Yonif 312/Kala Hitam bantu mengajar murid SD Inpres di Kampung Towe Hitam, Distrik Towe, Kabupaten Keerom, Papua. Rabu (02/09/20). 

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Yonif 312/Kala Hitam, Letkol Inf Dedy Ariyanto, S.I.P., M.M., M.Han., M.I.Pol dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Keerom, Papua. Kamis (03/09/20).

Dansatgas mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Satgas Pamtas Yonif 312/KH untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta memotivasi belajar siswa dan siswi sekolah tersebut, selain itu memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut agar dapat terus bersemangat dalam menuntut ilmu di sekolah. 

 “Merupakan salah satu tanggung jawab kami untuk berperan aktif memajukan pendidikan dalam rangka menciptakan generasi berikutnya yang memiliki sumber daya unggul” ucap Dedy.

“Kegiatan pembelajaran ini juga bertujuan agar nantinya anak-anak Papua ini mampu dan berhasil membangun tanah Papua ini lebih baik dari generasi sebelumnya,” tambah Dedy.

Di tempat terpisah, Letda Inf Topan yang memimpin langsung kegiatan ini mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh personil Pos Towe Hitam ini bertujuan untuk membantu tenaga pendidik SD Inpres Towe Hitam dan juga sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kemajuan pendidikan di Papua.

“Materi yang kami berikan menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang ada, namun untuk menambah semangat dan antusias para murid, kami menambahkan materi psikologi lapangan yang menarik sehingga bisa membuat murid lebih gembira dalam menerima materi pelajaran yang kami berikan,” ucap Topan.

“Sementara itu Bapak Erik S.Pd., Salah satu guru SD Inpres Towe Hitam menyampaikan ucapan terimakasih atas dedikasi tinggi dan dukungan moril Satgas Yonif 312/KH yang sudah ikut kegiatan mengajar bagi para siswa-siswi di sekolahnya, “ Semoga Bapak TNI selalu diberikan kesehatan dan terus membantu pendidikan di Papua khususnya di Kampung Towe Hitam,” ucap Erik. **

Read More

Tak Punya Ponsel Pintar Seorang Siswa Terpaksa Belajar Sendiri Di Sekolah

Dimas Ibnu

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Tengah

Seorang Siswa Bernama Dimas Ibnu  yang duduk di Kelas VII SMPN 1 Rembang, Provinsi Jawa Tengah, terpaksa Harus Masuk ke sekolah ditengah Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir.

Dimas harus belajar sendiri dengan datang ke sekolah karena tidak memiliki ponsel pintar dan tidak sanggup membeli kuota internet sehingga Dimas satu-satunya Siswa yang belajar disekolah tersebut dengan sistem tatap muka bersama sang guru.

Dimas Merupakan Anak semata wayang dari Keluarga Nelayan, dimana ayahnya seorang buruh Nelayan dan Ibunya seorang Buruh  yang bekerja di tempat Pengeringan Ikan.

Kepala Sekolah SMPN 1 Rembang Isti Chonawati mengungkapkan Bahwa Dimas Terpaksa harus belajar di sekolah karena tidak memiliki ponsel dan tidak sanggup untuk membeli kuota internet.

Awalnya kami tidak percaya dengan kondisi Dimas dan keluarganya, yang berada di Desa Pantiharjo kecamatan Kaliori, Rembang, Namun setelah melakukan pengecekan akhirnya Pihak sekolah mengetahui kondisi keluarga Dimas yang Sederhana.

"Kami memaklumi kondisi ini meski hanya seorang diri. Barangkali, bagi keluarganya, beras lebih penting ketimbang ponsel pintar beserta kuota internetnya," ujar Isti.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memutuskan untuk melakukan Pembelajaran Dari Rumah dengan sistem Online, Namun karena kondisi Dimas tersebut maka Pihak sekolah memakluminya, sehingga Dimas setiap hari datang belajar langsung tatap muka bersama para guru nya

Walaupun Demikian Pihak Sekolah Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan dengan ketat saat Dimas belajar harus melakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker dan Face Shield. **

Read More

Pegawai SMK-PP Negeri Saree Ikuti Pelatihan Microsoft Office 365

Duta Nusantara Merdeka| Negeri Saree

Para pegawai SMK-PP Negeri Saree mengikuti Diseminasi Microsoft Office 365 dengan konsep Workshop atau Pelatihan secara Daring (online) menggunakan Microsoft Teams pada 5 - 9 Juli 2020.

Kegiatan ini diikuti oleh 42 orang guru dan staf SMK-PP Negeri Saree yang dibuka langsung oleh pihak Microsoft Indonesia pada 6 Juli 2020 secara Nasional. Kemudian dilanjutkan Sambutan dan arahan oleh Kepala SMK-PP Negeri Saree, Muhammad Amin, SP.,MP yang turut didampingi Komite Sekolah, Syafruddin Saleh. Sebagai pimpinan sekolah, beliau sangat mendukung dan mengapresiasi para guru dan staf yang ingin belajar dan meningkatkan kompetensi bidang teknologi media pembelajaran. 

Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Microsoft Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada pegawai SMK-PP Negeri Saree untuk ikut kegiatan TOT dan Diseminasi ini. Semoga kedepan diharapkan lebiha banyak pegawai yang bisa mengikuti kegiatan semacam ini.

Pelatihan yang diikuti oleh para guru dan staf SMK-PP Negeri Saree ini merupakan rangkaian kegiatan Training of Trainer (TOT) Guru Inovatif 2020 yang dilaksanakan oleh Microsoft Indonesia yang diikuti lebih k7000 orang guru se Indonesia. Khatmi, S.Pd, salah seorang guru di SMK-PP Negeri Saree adalah peserta TOT tersebut dan dinyatakan lulus tahap 1 sebagai calon Trainer Microsoft. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan melaksanakan diseminasi dengan format workshop/pelatihan kepada para guru lainnya.

Selama 5 hari para guru dan staf yang mengikuti pelatihan ini diberikan materi yang dapat digunakan untuk media pembelajaran dan pekerjaan administrasi di sekolah, lebih-lebih dalam masa pandemi covid-19 ini, dimana Pembelajaran dan Administrasi sekolah dilakukan secara online. Sehingga kegiatan ini dirasakan sangat bermanfaat oleh para guru dan staf khusus nya untuk menyongsong proses pembelajaran semester ganjil 2020/2021 yang akan dimulai pada pertengahan Juli secara online/daring atau yang lebih dikenal dengan Belajar dari Rumah (BDR).

Secara lebih detail, para peserta Diseminasi diberi materi ; Pengenalan Office 365 sebagai Sebuah paket layanan produk-produk microsoft untuk memberikan efisiensi kerja serta meningkatkan produktifitas dalam pekerjaan perusahaan anda. Layanan ini berbasis komputasi awan atau yang dinamakan Cloud Computing, artinya kita tidak perlu menginstal layanan ini di komputer atau perangkat yang lain cukup dengan koneksi internet aktif saja.

Kemudian peserta diajarkan tentang Pemanfaatan Microsoft Teams sebagai Media Pembelajaran karena microsoft teama merupakan sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas (termasuk kolaborasi pada berkas), dan integrasi aplikasi. Aplikasi ini terintegrasi dengan langganan Office 365 dan juga dapat diintegrasikan dengan produk selain buatan Microsoft. 

Para guru dapat membuat kelas selayak sebuah kelas disekolah cuma dengan Teams, kelas tersebut berbasis virtual (online). Selanjut para guru dan staf diajarkan bagaimana memanfaatkan Microsoft Sway sebagai media pembuatan buku digital, Modul Pembelajaran, Bahan Ajar Interaktif, Laporan Kegiatan, hingga portofolia pegawai yang dipadukan dengan dengan materi Onedrive sebagai tempat untuk menyimpan semua hasil pekerjaan kita di awan (clound) sehingga data yang kita miliki akan aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. 

Pada pertemuan berikut nya para peserta disuguhkan bagaimana memanfaatkan Microsoft Forms untuk pembuatan Formulir dan Ujian. Microsoft Forms memungkinkan anda membuat kuis, survei, kuesioner, pendaftaran, dan lainnya dengan cepat dan mudah. Saat membuat kuis atau formulir, anda dapat mengundang orang lain untuk memberikan tanggapan menggunakan browser web apa pun, bahkan di perangkat seluler. Saat hasil dikirimkan, anda dapat menggunakan analitik bawaan untuk mengevaluasi tanggapan. Data formulir, seperti hasil kuis, dapat diekspor ke Excel dengan mudah untuk penilaian dan analisis tambahan.

Sedang materi terakhir yang diberikan oleh Khatmi Ilyas selaku Trainer dalam Diseminasi ini adalah Onenote Class Notebook. OneNote ClassNoteBook adalah buku catatan digital yang memungkinkan seorang guru untuk lebih mengenal karakter siswa secara individu. Para guru dapat memberi catatan, tugas, penilaian dan feedback kepada para siswa nya melalui Class Notebook ini.

Selain diberikan materi, para peserta diseminasi ini juga diberikan kewajiban untuk membuat penugasan untuk setiap materi yang telah diberikan dan menyelesaikan Kursus Digital pada Microsoft Education Center. Semua penugasan ini wajib diselesaikan oleh peserta diseminasi hingga tanggal 15 Juli 2020, dimana hasil kerja penugasan tersebut akan dinilai oleh pihak Microsoft Indonesia dan yang dinyatakan Lulus ada diberikan Sertifikat Pelatihan pada akhir Juli 2020.

Semoga seluruh peserta Diseminasi dapat lulus dan memanfaatkan ilmu yang telah didapat untuk mendukung proses belajar mengajar nantinya, sehingga akan memberi dampak positif terhadap kemampuan siswa menerima materi pembelajaran. **

Read More