TEC Berikan Ucapan Selamat Kepada Nanang-Pandu

Duta Nusantara Merdeka | Lampung

H. Tony Eka Candra (TEC), menyampaikan ucapan selamat kepada Nanang-Pandu, Pasca dibacakannya Keputusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi atas Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP), atas Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021, dengan Pemohon Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM, dan Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, dengan Pemohon H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam, dengan Keputusan: “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” sehingga permohonan tidak dapat dilanjutkan.

Keputusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk ketiga kalinya, yaitu Pengucapan Putusan / Ketetapan Mahkamah Konstitusi untuk PHP Lampung Selatan, yang dilaksanakan pada Senin, (15/02/2021), Pukul 13.00 Wib, di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi RI.

Kepada Media TEC yang juga Ketua FKPPI Lampung ini menyatakan bahwa yang harus dibangun dalam Demokrasi Pancasila adalah kewajiban mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, karena itu mari kita kembali bersatu padu dengan semangat gotong royong membangun Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua GRANAT Lampung ini menegaskan, “Saya yakin dan percaya tujuan semua para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lampung selatan, dan ini semua sudah jalan Tuhan, serta keputusan dan ketetapan terbaik dari Allah SWT”, ujar TEC.

Karena itu dengan ketulusan hati TEC menyampaikan ucapan “selamat kepada Nanang-Pandu, selamat bekerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat Lampung Selatan, dan TEC berjanji untuk mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan Nanang-Pandu dalam memimpin Kabupaten Lampung Selatan, baik melalui Kelembagaan Partai Golkar dan Kader-Kadernya, maupun melalui Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dengan tekad bersama bahwa Lampung Selatan kedepan harus lebih maju, makmur dan sejahtera,” pungkas Tony. **

Read More

AHY Terima Kunjungan Calon Kapolri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima silaturahmi Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Ruang Biru kantor DPP Partai Demokrat pada Senin (18/1) siang. 

Ketum AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Fraksi PD DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, perwakilan Komisi III Fraksi PD DPR RI Benny K. Harman, Hinca Panjaitan, Didik Mukrianto dan Santoso, serta Wasekjen Agust Jovan Latuconsina. 

"Saya dan Partai Demokrat menyampaikan harapan kepada beliau agar nanti jika terpilih, di bawah kepemimpinan beliau, Polri dapat semakin aktif dalam menegakkan hukum yang independen, netral, dan imparsial," kata Ketum AHY.

Selain itu, lanjutnya, saya berharap agar ke depan Polri juga semakin profesional dalam menyelesaikan isu-isu terkait intoleransi, radikalisme, serta semakin sukses dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional.

"Dan yang paling penting, saya menyampaikan pada Komjen Sigit agar Kapolri yang baru dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan. Agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, ‘justice for all’. Semoga sukses Komjen Sigit," ucapnya. (Arianto)

Read More

Al Washliyah Sumut Rekomendasikan Edi Saputra Sebagai Ketua PAN Kota Medan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah Propinsi Sumatera Utara Merekomendasikan Edi Saputra, ST untuk Menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Medan, Surat Rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Jumadil Ula 1442 Hijriyah Bertepatan tanggal 06 Januari 2021 dengan Nomor EXT.121/PW-AW/XIII/I/2021.

Surat Rekomendasi tersebut ditujukan untuk Ketua Umum DPP PAN Dr. (H.C) H. Zulkifli Hasan, SE, MM di Jakarta, dan Resmi ditandatangani Oleh Ketua PW Alwashliyah Sumut Dr.H. Dedi Iskandar Batubara, S,Sos, SH, M.SP dan Sekretaris Alim Nur Nasution, SE, MM.

PW Al Washliyah Sumut Menilai bahwa Edi Saputra yang saat ini menjadi Anggota DPRD Kota Medan memang merupakan Kader Partai yang sudah Aktif sejak Berdiri PAN pada 23 Agustus 1998 hingga saat ini.

Selain Itu Edi Saputra yang Juga Tokoh Pemuda Kota Medan tersebut selalu berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Al Washliyah baik ditingkat Kota Medan Maupun di Provinsi Sumatera Utara.

Edi Saputra merupakan Kader Muhammadiyah yang pernah Menduduki Jabatan Sebagai Ketua PC IMM Kota Medan dan Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, dan saat ini Edi Saputra tetap Aktif dan menjadi Ketua di salah satu Lembaga Muhammadiyah Kota Medan. 

DPD PAN Kota Medan Akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Ke VI dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga Panitia Pelaksana Membuka Penjaringan Calon Formatur yang dimulai dari tanggal 04 - 08 Januari 2021.

Edi Saputra merupakan Calon Formatur yang sudah Mengembalikan Formulir Pendaftaran Ke Kantor DPD PAN Kota Medan dan Diterima Langsung Oleh Agam S Ginting selaku Sekretaris DPD PAN Kota Medan didampingi Tim Penjaringan Formatur Musda Ke VI PAN Kota Medan. **

Read More

Rafid Febri Ismadi Ramaikan Bursa Ketua DPD PAN Kota Medan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Tokoh Pemuda Kota Medan Rafid Febri Ismadi Meramaikan Bursa Pemilihan Ketua DPD PAN Kota Medan, Rafid bersama rombongan hadir ke Kantor DPD PAN Kota Medan yang berada di Jalan Bilal usai melaksanakan Sholat Jum'at.

Kehadiran Rafid Febri Ismadi diterima langsung oleh Tim Penjaringan Formatur Musda PAN Kota Medan, Irwansyah beserta Pengurus PAN Kota Medan lainnya.

Rafid Merupakan Kader Muda Muhammadiyah Kota Medan yang pernah Menjabat sebagai Ketua Umum PD IPM Kota Medan dan juga Menjabat sebagai Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan.

Selain Berkiprah di Muhammadiyah, Rafid juga merupakan Wakil Ketua DPD BM PAN Kota Medan.

DPD PAN Kota Medan Akan Menggelar Musyawarah Daerah Ke VI untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di PAN Kota Medan Periode 2020 - 2025 , dan untuk mensukseskannya Panitia Membuka Pendaftaran Calon Formatur mulai tanggal 04 - 08 Januari 2020. **

Read More

Koalisi Anak Bangsa Untuk Keadilan Tuntut Segera Bebaskan HRS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Koalisi Anak Bangsa Untuk Keadilan (KABUK) menggelar konferensi pers terkait penyampaian sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang semakin memprihatinkan pada Kamis (17/12) di Restoran Pulau Dua Jakarta.

Dr. Marwan Batubara dari Koalisi Anak Bangsa Untuk Keadilan menyampaikan, Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bemegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS). Selain itu, HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. 

"Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan pencinta HRS datang dari berbagai wilayah NKRI menyambut kepulangannya ke tanah air," kata Marwan dalam konferensi pers di Jakarta. Kamis (17/12)

Sesungguhnya, kata Marwan, jika pemerintah beritikad baik mampu membuka diri dan membangun dialog secara tulus dan ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi Iebih baik. Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS. Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional.

Terlebih lagi, ujar Marwan, dengan terjadinya penembakan diluar hukum terhadap keenam laskar FPI semakin memperparah stabilitas nasional. Patut diduga telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana tcorisme. Terdapat petunjuk adanya penculikan dan penganiayaan. Keenam laskar FPI tersebut bertugas mengawal imam yang mereka cintai beserta keluarga untuk kepentingan beribadah dan sejatinya turut serta dalam pengajian subuh keluarga. 

Dengan demikian, tambah Marwan, kami yakin mereka gugur sebagai syuhada. Dalam hal ini kami menilai, scluruh sila Pancasila telah diabaikan oleh oknum-oknum Kepolisian. Tindakan tidak berperikemanusiaan yang melenyapkan nyawa anak-anak muda secara brutal tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan penghapus pidana.

Selain itu, lanjutnya, Kami sangat khawatir akan terpecahnya bangsa Indonesia menjadi đua kubu yang saling berhadap-hadapan sebagai resultan terbunuhnya enam orang laskar FPI dan perkara kerumunan yang berujung ditahannya HRS. 

Tidak dapat dipungkiri, sambung Marwan, pihak Kepolisian terus menerus mengklaim kebenaran. Disisi lain, pihak FPI serta pendukungnya selalu dipojokkan dan diposisikan sebagai pihak yang salah.

Selanjutnya juga disampaikan, Untuk meredakan situasi yang scmakin panas dan tidak kondusif, serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut:

I. Kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan, dan sebagai gantinya kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin.

2. Segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbumuhnya enam orang laskar FPI.

3. Mengajak seluruh anak bangsa untuk terus mengawasi, mengawal dan ikut mengadvokasi secara intens seluruh proses penuntasan tragedi kemanusiaan tersebut.

Sebagai penutup, tegas Marwan, perlu kami ingatkan bahwa tindakan pembiaran, rekayasa dan penggelapan atas proses penuntasan tragedi kemanusiaan ini sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat, sehingga dapat menimbulkan huru-hara dan perlawanan sosial yang meluas.

Dari kami Anak-anak Bangsa:

1. Dr. M. Amien Rais

2. KH, Dr Muhyiddin Junaidi

3. KH. Dr. T. Zulkarnain

4. KH Ansyufri Sambo

5. Dr. Syamsul Balda

6. 5. Dr. Abdul Chair

7. 6. Dr. Bukhori Muslim

8. Dr. Marwan Batubara

9. Dr. Abdullah Hehamahua

10. Neno Warisman

11. Dr. Nurdiati Akma

Turut hadir dalam kegiatan ini, para Pembicara: Prof. M. Amien Rais, KH. Dr. Muhyiddin Junaidi, Dr. Abdullah Hehamahua, Prof. Dr. Chusnul Mar’iyah, Dr. Refly Harun, Dr. Abdul Chair, Dr. Buchori Muslim, Dr. Tony Rosyid, KH Ansyufri Sambo, Neno Warisman dan lain lain. (Arianto)

Read More

Hotma Paris: Keluarga Hashim Tidak Terkait Ekspor Benur Lobster

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga seorang politisi Gerindra adalah satu dari tiga anak Hashim Djojohadikusomo dan saat ini merupakan Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Serentak 2020.

Terkait hal diatas, Saraswati berpasangan dengan calon Wali Kota Tangsel Muhamad. Tak hanya itu, Pasangan calon ini diusung oleh  PDIP, Gerindra, PAN, PSI, dan Hanura.

Selanjutnya, Pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan bahwa adik kandung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo tidak ada keterkaitan atas ekspor benur lobster. 

"Bahwa sampai saat ini, PT Bumi Sakti Muara, perusahaan milik Hashim belum berhasil melakukan ekspor, karena ada 4 (empat) surat izin yang belum dimiliki perusahaannya, untuk melakukan ekspor," kata Hotman saat konferensi pers di Jet Ski Café di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan Jakarta Utara. Jum'at (04/12)

Disaat yang sama, Hasyim menambahkan, Dia minta Tempo untuk minta maaf, karena berita yang dimuat Tempo tanpa konfirmasi kepadanya.

Sementara itu, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan, Saya bisa pastikan sampai saat ini PT Bima Sakti Mutiara belum melakukan ekspor benur sama sekali. Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu adalah pelepasliaran atau restocking lobster ke alam.

Karena itu, kata Sara, dia pun membantah keterkaitan PT Bima Sakti Mutiara dengan kasus suap ekspor benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sebab kasus suap yang menjerat Edhy hanya melibatkan satu perusahaan.

Selain itu, kata Sara, Semua perusahaan yang mendaftar, termasuk PT Bima Sakti Mutiara melalui proses yang sama, sama sekali tidak ada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pendaftaran izin sebagai eksportir benur. 

Namun, katanya, seiring penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang juga kader Partai Gerindra dikait-kaitkan dengan PT Bumi Sakti Muara.

"Padahal, Saraswati sudah menjelaskan bahwa perusahaan milik ayahnya itu tidak terkait dan tidak bergerak di bidang ekspor lobster, melainkan hanya budi daya lobster," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Road Show Ijeck Dalam Konsolidasi di Tanjung Balai : "Raih Empati Masyarakat untuk Besarkan Golkar"

Duta Nusantara Merdeka | Tanjung Balai

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah menyampaikan, hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 23 kabupaten/kota di Sumut, akan menentukan peta politik Golkar saat pesta demokrasi selanjutnya, mulai dari pemilihan gubernur, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden (Pilpres), pada tahun 2024 mendatang.

"Ketua Umum Partai Golkar menginstruksikan kepada Pengurus Golkar Sumut maupun DPD kabupaten/kota di daerah yang menyelenggarakan pilkada, supaya dapat memenangkan 60 persen dari kontestasi pilkada di Sumut. Namun, kita semua memastikan dapat memenangkan 70 persen saat pilkada, 9 Desember 2020," ujar Musa Rajekshah saat melakukan konsolidasi Partai Golkar di Tanjung Balai, Kamis (3/12/2020) malam.

Dalam kunjungan itu, Musa Rajekshah didampingi pengurus Golkar Sumut, Fredi Sembiring, Zul Pahlawan, Pahala Sitorus, pimpinan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sumut dan lainnya. Rombongan Musa Rajekshah disambut Ketua DPD II Golkar Tanjung Balai sekaligus calon Wali Kota Tanjung Balai, Syahrial bersama calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Waris.

Musa Rajekshah yang akrab dengan panggilan Ijeck menyampaikan, target kemenangan Golkar dalam pilkada di Sumut, sesuai dengan yang diinginkan DPP Golkar, dapat diraih dari pada 16 dari 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada di Sumut. Namun, Golkar Sumut memastikan dapat memenangkan 17 daerah.

Baca Juga : Ijeck : Vantas Harus Menang di Samosir

"Termasuk memastikan kemenangan pasangan Syahrial - Waris (Salwa) di Pilkada Tanjung Balai dan daerah lainnya. Meski dipastikan dapat menangkan pilkada, saya minta kepada seluruh pengurus DPD sampai di tingkat kecamatan, supaya tetap merapatkan barisan dalam memenangkan pasangan yang diusung Golkar, dan mengawasi jalannya pilkada," kata Musa Rajekshah.

Musa Rajekshah mengharapkan, seluruh pengurus dan kader Golkar tidak berhenti dalam meraih empaty masyarakat setelah pesta demokrasi selesai dilaksanakan. Sebaliknya, masih banyak pekerjaan lebih besar yang harus dilaksanakan. Golkar harus terus melanjutkan kegiatan sosial dengan selalu berada di tengah masyarakat.

"Dengan meraih empaty masyarakat, maka Inshaallah, tidak ada yang sulit bagi Golkar untuk meraih kemenangan dalam pemilihan gubernur, pemilu legislatif hingga pemilihan presiden. Golkar tidak boleh hadir melaksanakan kegiatan sosial saat pilkada saja. Sebaliknya, Golkar harus hadir kapan saja membantu masyarakat," sebutnya. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto

Read More

Lawan Penyebar Berita Bohong, yang Mencemarkan Nama Calon Wakil Walikota Tangsel

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu 25 November 2020 dini hari membuat heboh publik di tanah air. Tak terkecuali di kota Tangsel kasus ini ternyata sengaja di mainkan oleh kubu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan framing di medsos seakan-akan ada keterlibatan dari Rahayu Saraswati dalam ekspor lobster ini, padahal merujuk informasi yang kami dapatkan bahwa perusahaannya itu belum pernah melakukan ekspor benur sama sekali. Maka tuduhan itu untuk menggiring opini sesat soal ekspor lobster tidak terbukti. 

Penggiringan opini sesat ini sengaja di mainkan untuk menjatuhkan populatitas dan elektabilitas bakal calon no urut 1 ini, yang akan maju dalam pilkada kota Tangsel pada 9 Desember 2020 mendatang,  

Ada upaya pembunuhan karakter dengan menuduh tanpa bukti dan opini sesat kepada Rahayu Saraswati, Jangan karena faktor like and dislike lantas melancarkan misi dengan fitnah dan giring opini yang ngawur." Soal lobster, yang jelas itu fitnah yang keji. 

Kami melihat adanya rekayasa di medsos dengan sengaja membangun narasi kasus ini dan sangat tendensius, dan menyebarkan kebencian tanpa dasar dan bukti kuat. Kelihatan sekali kubu lawan panik sehingga harus membangun image negatif kepada seseorang bakal calon wakil walikota Tangsel.

Kami sudah muak dan resah dengan adanya propaganda hoax, melalui medsos dan upaya menggunakan opini menyesatkan yang diarahkan kepada Rahayu Saraswati karena jelas ini merupakan pembunuhan karakter.

Kami mengecam aksi pihak-pihak luar yang sengaja menyebarkan kebencian, tudingan yang tak mendasar berujung fitnah yang diarahkan ke pasangan nomor urut 1, kami sangat mengecam ada pihak-pihak luar, yang mempolitisasi isu ini untuk mengkriminalisasi orang lain dengan cara-cara yang tidak etis, selain itu juga stop menciptakan keonaran publik dengan membangun opini sesat dengan memaksakan kasus ini kepada orang lain untuk tujuan provokasi.  

Kami meminta kepada para kandidat calon walikota yang ikut berkompetisi dalam pilkada kota Tangsel tidak menggunakan cara-cara kotor dalam membangun opini, dengan serangan yang keji, selain itu stop menunggangi kawan-kawan mahasiswa, untuk di peralat dalam mendorong isu tersebut. 

Melalui rilis ini kami mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah itu penting. Artinya, orang yang belum diputuskan bersalah tidak boleh dikatakan tersangka. Tuduhan yang dilontarkan kepada Rahayu Saraswati sama saja pencemaran nama baiknya, dan seharusnya para kompetitornya saat ini lebih beradu ide dan gagasan untuk membangun kota Tangsel kedepannya. 

Oleh karena itu kami juga tegaskan bahwa terkait izin budi daya lobster untuk perusahaan keluarganya, Rahayu Saraswati tegas tidak terlibat praktik kolusi dan nepotisme karena perusahaanya mengikuti prosedur sebagaimana puluhan perusahaan lainnya. Menurut informasi yang kami dapatkan Fokus utama PT Bima Sakti Mutiara adalah budi daya lobster, bukan ekspor. Selain lobster, ada juga budi daya teripang, dll, 

Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat di kota Tangsel untuk dapat melawan segala upaya penyebaran berita hoax untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon wakil walikota Tangsel, mari kita lawan segala bentuk pemberitaan bohong, hoax yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang yang akan berakibat hukum. 

Kontributor : Azmi Hidzaqi

Read More

Azmi Hidzaqi: Ada Upaya Pembunuhan Karakter Rahayu Saraswati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu 25 November 2020 dini hari membuat heboh publik di tanah air. Tak terkecuali di kota Tangsel, kasus ini ternyata sengaja di mainkan oleh kubu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan framing di medsos seakan-akan ada keterlibatan dari Rahayu Saraswati dalam ekspor lobster ini.

"Fokus utama PT Bima Sakti Mutiara adalah budi daya lobster, bukan ekspor. Selain lobster, ada juga budi daya teripang dan lain lain. Perusahaan tersebut belum pernah melakukan ekspor benur sama sekali. Maka jelas sekali, tuduhan itu untuk menggiring opini sesat soal ekspor lobster tidak terbukti," kata Azmi Hidzaqi, kordinator LAKSI dalam keterangan tertulis kepada media. Selasa (01/12)

Jadi, kata Azmi, Penggiringan opini sesat ini sengaja di mainkan untuk menjatuhkan populatitas dan  elektabilitas bakal calon no urut 1 yang akan maju dalam pilkada kota Tangsel pada 9 Desember 2020 mendatang,  

Memang, sambung Azmi, Ada upaya pembunuhan karakter dengan menuduh tanpa bukti dan opini sesat kepada Rahayu Saraswati. Jangan karena faktor like and dislike lantas melancarkan misi dengan fitnah dan giring opini yang ngawur soal lobster yang jelas itu fitnah yang keji. 

Lebih lanjut, Ia menambahkan, Kami melihat adanya rekayasa di medsos dengan sengaja membangun narasi kasus ini dan sangat tendensius, dan menyebarkan kebencian  tanpa dasar dan bukti kuat. Kelihatan sekali kubu lawan panik, sehingga harus membangun image negatif kepada seseorang bakal calon wakil walikota Tangsel.

Selanjutnya juga disampaikan, Kami sudah muak dan resah dengan adanya propaganda hoax, melalui medsos dan upaya menggunakan opini menyesatkan yang diarahkan kepada Rahayu Saraswati karena jelas ini merupakan  pembunuhan karakter.

Ditegaskannya, Kami mengecam aksi  pihak-pihak luar yang sengaja menyebarkan kebencian, tudingan yang  tak mendasar berujung fitnah yang diarahkan ke pasangan nomor urut 1, kami sangat mengecam  ada pihak-pihak luar, yang mempolitisasi isu ini untuk mengkriminalisasi orang lain dengan cara-cara yang tidak etis, selain itu juga stop menciptakan keonaran publik dengan membangun opini sesat dengan memaksakan kasus ini kepada orang lain untuk tujuan provokasi.  

Selanjutnya juga diharapkan, Kami meminta kepada  para kandidat calon walikota yang ikut berkompetisi dalam pilkada kota Tangsel tidak menggunakan cara-cara kotor dalam membangun opini, dengan serangan yang keji, selain itu stop menunggangi kawan-kawan mahasiswa, untuk di peralat dalam mendorong isu tersebut. 

Oleh karena itu, lanjutnya, kami juga tegaskan bahwa terkait izin budi daya lobster untuk perusahaan keluarganya, Rahayu Saraswati tegas tidak terlibat praktik kolusi dan nepotisme karena perusahaanya mengikuti prosedur sebagaimana puluhan perusahaan lainnya. 

"Tak cuma itu, kami mengajak seluruh masyarakat di kota Tangsel untuk dapat melawan segala upaya penyebaran berita hoax untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon wakil walikota Tangsel, mari kita lawan segala bentuk pemberitaan  bohong, hoax yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang yang dapat berakibat hukum," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Bawaslu Tak Ada Urusan Mengklarifikasi Dukungan Para Kepling Di Pilkada Medan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap para kepala lingkungan yang disebut menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020. Sebab, jika ditinjau dari beberapa aturan, maka kepala lingkungan bukanlah menjadi bagian dari objek pengawasan dari Bawaslu.

Hal ini disampaikan mantan Ketua Panwaslu Kota Medan, Teguh Satya Wira SE, MM terkait munculnya pernyataan dari Bawaslu Kota Medan yang menyebut akan melakukan penelusuran atas munculnya pemberitaan pada salah satu media massa mengenai dukungan dari para kepling di Belawan dan Medan Labuhan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Bobby Nasution-Aulia Rachman.

"Kepala lingkungan itu bukan bagian dari objek yang menjadi pengawasan dari Bawaslu," katanya kepada wartawan, Selasa (17/11).

Teguh menjelaskan, yang menjadi objek pengawasan Bawaslu pada ajang Pemilu yakni TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara dan perangkat pemerintahan hingga tingkat kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan.

Pada pasal 70 ayat 1 huruf C UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dijelaskan bahwa dalam kampanye tidak boleh melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Kemudian pada Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN juga disebutkan bahwa yang menjadi objek pengawasan adalah TNI, Polri, ASN dan perangkat pemerintah hingga kepala desa/lurah dan perangkatnya.

Posisi kepala lingkungan tidak menjadi objek pengawasan juga dipertegas dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana pada pasal 48 menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 

"Dalam penjabarannya juga ditegaskan bahwa tiga komponen perangkat desa tersebut sudah jelas, artinya secara tertulis tidak disebut kepala dusun atau kepala lingkungan merupakan perangkat desa," ujar Teguh.

Terkait soal penyebutkan Kepala Lingkungan di Kota Medan juga diatur dalam Perda nomor 9 Tahun 2017, pada pasal 16 dijelaskan Kepala Lingkungan (kepling) adalah sebagai pembantu pelaksana tugas operasional kelurahan yang membawahi 1 lingkungan. Kemudian pasal 2, kepling bukan sebagai bagian dari perangkat kelurahan.

"Jadi janganlah Bawaslu membuat tafsiran sendiri terhadap regulasi. Karena Bawaslu adalah pelaksana regulasi," tegasnya.

Bahkan ia mengingatkan, tidak tertutup kemungkinan Bawaslu akan terkena persoalan jika tetap ngotot untuk mengurusi objek yang bukan masuk sebagai objek pengawasannya.

"Kalau misalnya para kepling mengadukan balik dengan dalil pencemaran nama baik, tentu ini akan jadi urusan baru bagi Bawaslu Medan," demikian Teguh Satya Wira. **

Read More

Dewi Tanjung: Ngotot Gelar Reuni Akbar, Tangkap Pemimpinnya Jika Melawan Tembak Mati Aja

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Tanjung menyorot rencana kelompok yang ngotot menggelar reuni akbar di tengah pandemi Covid-19.

Dengan tegas, Dewi Tanjung meminta pemimpin kelompok yang ngotot ingin mengadakan reuni akbar tersebut agar ditangkap, dan apabila melawan ditembak mati saja daripada selalu membuat gaduh di negeri ini.

Bahkan Dewi Tanjung menyebut, mereka tersebut keturunan Yaman yang menumpang hidup di Indonesia dan jangan sampai mereka sok berkuasa di negeri ini.

"Kalo ada Kelompok yg Ngotot ingin mengadakan Reuni Akbar. 

Tangkap Pemimpin mereka apabila melawan TEMBAK MATI aja dari pada selalu bikin gaduh di negara orang. Mereka ini keturunan Yaman yg Numpang Hidup di Indonesia jangan sampai mereka sok berkuasa di negara ini. Muak liat mereka," tulis Dewi Tanjung melalui akun twitternya Dewi Tanjung15 @DTanjung15 pada Senin, 16 November 2020. (Dilansir oleh BentengSumbar.com)

Sebelumnya diberitakan, Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya berencana akan menggunakan Monas dalam kegiatan Reuni 212.

Slamet juga mengklaim pihaknya sudah mengajukan surat izin ke Pemprov DKI sejak tiga bulan lalu.

"Oh iya itu agenda reuni masih kami bahas ya, apakah kami akan laksanakan seperti biasa tahun-tahun yang lalu atau ada perubahan," ujar Slamet di Petamburan, Jakarta, Selasa, 10 November 2020, dikutip dari Wartakota.

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengkaji secara matang untuk memberikan rekomendasi kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai tempat kegiatan Reuni Akbar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menjelaskan, permintaan tersebut bukannya tanpa alasan, karena saat ini Monas masih ditutup untuk umum di masa pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

"Ya pemprov harus melakukan kajian yang matang untuk bisa merekomendasikan izin pemanfaatan Monas. Itu aja," ucap Gembong dengan Jelas. **

Kontributor DNM : Ayub Nasution

Read More

Polsek Muara Kaman Mengamankan Kegiatan Kampanye Wakil Bupati Rendi Solihin

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Personil Polsek Muara Kaman Polres Kukar mengamankan kegiatan kampanye terbatas yang dilakukan calon Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin di Jalan Danau Lipan Desa Muara Kaman ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten kukar, Rabu (07/10/2020).

Dalam kegiatan kampanye terbatas tersebut dihadiri kurang lebih 25 orang, yang mana sudah mendapat undangan.

Kegiatan tersebut berjalan lancar dan kondusif, dimana Calon Wakil Bupati menyampaikan visi dan misinya, sekaligus meminta dukungan warga dalam Pilkada Kabupaten Kukar nanti.

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting melalui Kapolsek Muara Kaman IPTU Juwadi mengatakan setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, pihaknya selalu hadir untuk melakukan pengamanan.

“Dengan adanya pengamanan ini diharapkan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah sehingga acara berjalan dengan lancar,” ungkapnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kabar Gembira, Calon Wakil Bupati Lampung Selatan H. Antoni Imam Dinyatakan Negatif Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Lampung Selatan

Kabar bahagia datang dari Bakal Calon Wakil Bupati Lampung Selatan H. Antoni Imam. Setelah sempat dinyatakan positif terkonfirmasi virus Covid-19 pada 3 September 2020 lalu dan harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, kini sosok politisi sederhana ini setelah melakukan Test SWAB kembali di RSUD Abdul Moloek pada 17 September 2020 dan mendapatkan hasil pada 18 November 2020 hasilnya dinyatakan Negatif dari virus Covid-19.

Pada saat konfrensi pers di Aula DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Jumat (18/9/2020) malam, Bakal Calon Wakil Bupati Lampung Selatan H. Antoni Imam mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan terimakasih atas dukungan dan do’a dari berbagai pihak hingga akhirnya kini dirinya dinyatakan negatif dari Covid-19.

H. Antoni Imam juga mengungkapkan adanya hikmah yang dirasakan pasca terjangkit virus corona (Covid-19) dan menjalani masa isolasi mandiri dirumah, bahkan berbagai do’a dan dukungan membanjiri akun facebook Antoni Imam.

"Pada saat melaksanakan isolasi mandiri, saya teringat saat-saat melaksanakan ibadah haji, kesehariannya adalah melaksanakan ibadah, makan, olahraga, dan baca-baca buku. Begitu yang saya lakukan selama isolasi mandiri," ujar Antoni.

Hikmah lainnya yang dirasakan Antoni adalah semakin meningkatnya semangat juang untuk mengajak warga masyarakat untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan.

"Sekarang energi saya bertambah untuk mengingatkan masyarakat pentingnya protokoler kesehatan," imbuh Antoni.

Antoni pun tidak menampik, jelang pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, dirinya menjadi buah bibir dimata masyarakat dan namanya semakin populer hingga diberitakan dimedia massa di Lampung, bahkan masuk pemberitaan media nasional.

"Ternyata Allah memilih saya terkena Covid-19 tentu ada hikmahnya, dan Alhamdulillah berkat perlindungan Allah SWT dan do’a warga masyarakat sekarang saya dinyatakan negatif Covid-19," pungkasnya.

Sementara Bakal Calon Bupati Lampung Selatan H. Tony Eka Candra (TEC) berharap, kejadian yang telah dialami oleh wakilnya tersebut dapat menjadi perhatian bagi semua masyarakat didalam mematuhi anjuran pemerintah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan didalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

"Media punya jaringan yang besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan kami berharap, media terus menjadi garda terdepan dalam melakukan Penanggulangan, Pencegahan Penyebaran wabah Covid-19 melalui pemberitaan," ujar Tony.

Lebih lanjut politisi senior Partai Golkar itu mengimbau semua pihak untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, mengenakan masker, dan menjaga jarak dengan tidak berkerumun dalam rangka mencegah Covid-19.

"Jaga stamina tubuh dengan rajin berolah raga. Pasca keluar rumah jaga kebersihan diri dengan mandi, apalagi mandi pakai air hangat itu sangat baik. Biaya paling murah adalah berjemur di matahari pagi selama 15 menit," imbaunya.

Kemudian, Tony-Antoni juga meminta do’a kepada masyarakat khususnya kepada warga masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, bahwa pasangan Tony-Antoni akan menjalani tahapan berikutnya yang telah ditetapkan oleh KPU Lampung Selatan setelah beberapa waktu yang lalu mendaftar sebagai peserta Pilkada yakni mengikuti tahapan Test Psikologi dan Test Kesehatan.

"Insya Allah Pasangan Tony-Antoni siap mengikuti tahapan Pilkada selanjutnya," pungkas Tony. **

Read More

JPPR Sumut: Pilkada 2020 Di Sumatera Utara Dalam Lingkaran Politik Dinasti

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pilkada serentak lanjutan yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang menjadi perhatian serius bagi kita semua, secara khusus di Sumatera Utara 23 Kabupaten/Kota, selain persoalan inkonsistensi penerapan protokol kesehatan, sisi gelap lainnya pilkada di Sumut adalah adanya fenomena Politik Dinasti. 

Fenomena meningkatnya jumlah daerah yang berpotensi Politik Dinasti memang tak bisa dihindari , sejak digelarnya pilkada serentak tahun 2015 dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33 Tahun 2015 secara otomatis menghapus pasal 7 huruf r Undang-undang No 8 Tahun 2015, putusan MK ini memberikan landasan legal formal bagi politik Dinasti di Indonesia dengan alasan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam pilkada. 

Dalam Pasal 7 huruf r disebutkan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Sebenarnya praktik politik dinasti bukanlah barang baru di Sumatera Utara, dimana kepemimpinan dikuasai oleh dinasti tertentu yang memiliki sumber daya politik, sumber daya uang dan juga sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya politik dan lainnya, yang menyebabkan system tidak lagi menjadi sebuah system yang baik dan sehat.

Pada pilkada serentak 2018 yang lalu  Kabupaten Padang Lawas Utara telah lebih dulu melaksanakan pilkada dengan praktik politik dinasti, dimana saat itu Bupati Paluta incumbent sudah dua periode, lalu kemudian menarik anaknya yang saat itu berstatus sebagai Walikota Padang Sidimpuan untuk maju menggantikan orang tuanya di Paluta dengan melawan kotak kosong. 

Wakil Koordinator JPPR Sumut, Taufik Abdillah menyebutkan, berdasarkan hasil Pantauan JPPR Sumut saat pendaftaran Bapaslon Bupati/Walikota pada tanggal 4-6 September 2020 kemarin di 23 Kab/kota, setidaknya kami mencatat dan menemukan kasus praktik politik dinasti  di delapan (8) Kab/Kota dengan rincian sebagai berikut:

1. Pilkada Kota Medan, ada menantu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Muhammad Bobby  Afif Nasution berpasangan dengan -  H. Aulia Rachman, SE . Koalisi parpol pengusung PDI-P (10 Kursi), Gerindra (10 Kursi), PAN (6 Kursi), Golkar (4 Kursi), Nasdem (4 Kursi), Hanura (2 Kursi), PSI (2 Kursi), PPP (1 Kursi). 

2. Kota Binjai : Ada Istri walikota Binjai Hj. Lisa Andriani Lubis, S,Psi berpasangan bersama H. Sapta Bangun, SE. Partai pengusung PDI-P (4 Kursi), PAN (3 Kursi), Nasdem ( 3 Kursi), Hanura (1 Kursi). 

3. Kabupaten Serdang Bedagai : Anak Bupati Deli Serdang yaitu Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP sebagai calon wakil Bupati berpasangan dengan Darma Wijaya sebagai Calon Bupati, adapun Parpol pendukung pasangan ini adalah PDI P (5 Kursi), Gerindra (7 Kursi), Golkar (6 Kursi), Hanura (5 Kursi), PKB (4 Kursi), PAN (4 Kursi), PPP (3 Kursi), Demokrat (3 Kursi). 

4. Kabupaten Asahan : ada Isteri Alm. Bupati Asahan 2 Periode Sebagai calon Wakil Bupati berpasangan dengan Rosmansyah, Parpol pengusung PDI-P (7 Kursi), Hanura (2 Kursi) 

5. Kabupaten Labuhanbatu Utara, anak Bupati Labuhanbatu Utara, Hendriyanto Sitorus  berpasangan Dengan Syamsul Tanjung, Parpol pengusung adalah Hanura (6 Kursi), PAN (2 Kursi), PBB (1 Kursi) , PPP (1 Kursi). 

6. Kabupaten Labuhanbatu Selatan: ada Istri Bupati Labusel, Hasnah Harahap berpasangan dengan Kholil Jufri Harahap (wakil Bupati 2015-2021), Parpol pengusung Perindo (1 Kursi), PAN (7 Kursi), PPP (1 Kursi), Gerindra (5 Kursi) , PKS (1 Kursi), Golkar (4 Kursi), dan PKB (3 Kursi). 

7. Kabupaten Tapanuli Selatan, ada keponakan Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Parlindungan Pasaribu-Rasyid Assaf Dongoran. Dolly Parlindungan Pasaribu adalah Keponakan kandung Bupati Tapsel aktif Syahrul Pasaribu dan juga keponakan kandung Gus Irawan Pasaribu (Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Sumut II). Parpol pengusung adalah Gerindra (8 kursi), PKB (1 kursi), PDIP (1 kursi), Golkar (8 kursi), PPP (3 kursi), PAN (5 kursi), Demokrat (1 kursi) 

8. Kabupaten Simalungun, abangnya Bupati Simalungun JR Saragih, Dr. H. Anton Achmad Saragih dan Ir. Rospita Sitorus. Adapun parpol pengusung adalah PDI-P (8 Kursi), PAN (2 Kursi), Nasdem (5 Kursi). 

Oleh sebab itu, melihat fenomena tersebut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sumateta Utara tetap memberikan edukasi kepada pemilih serta mengajak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada di beberapa daerah tadi, pemilih (masyarakat) harus cerdas dalam menentukan pilihannya nanti, dengan cara melihat rekam jejak para calon Bupati/Walikota, melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah termasuk melaporkan politik uang, keterlibatan ASN, TNI dan Polri, melaporkan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan Bansos, membedah visi misi dan program calon Bupati/Walikota yang ditawarkan kepada masyarakat, serta memilih kotak kosong juga tidak melanggar Undang-undang. Tutup Taufik Abdillah **

Read More

Serahkan Form B1.KWK, PKS Intruksikan Kemenangan Tony-Antoni Di Pilkada Lampung Selatan

Duta Nusantara Merdeka | Lampung

DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menyerahkan form B1-KWK Parpol untuk Pasangan H.Tony Eka Candra - H. Antoni Imam untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Lampung Selatan 9 Desember 2020 mendatang.

Form B1.KWK Parpol bernomor 067.8/SKEP/DPP-PKS/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal, tentang persetujuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan H. Tony Eka Candra - H. Antoni Imam, diserahkan langsung oleh Koordinator Wilayah Dakwah Sumbagsel DPP PKS Gufron Aziz Fuadi, didampingi jajaran yang digelar diaula DPW PKS Provinsi Lampung, Kamis (3/9/2020).

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh Khidmat tersebut, Koordinator Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan, Gufron Azis Fuadi dalam sambutanya mengatakan, DPP PKS menargetkan 60 persen capaian nasional kemenangan Pilkada 2020 mendatang.

"PKS adalah bagian dari bangsa ini, oleh karena itu PKS akan bersama-sama memajukan Indonesia," ujar Gufron.

Setelah rekomendasi keluar lanjut Gufron, semua bakal pasangan calon bersama kader-kader PKS dan Partai Koalisi bersatu padu serta terus berikhtiar, dan berharap yang saat ini menerima Form B1.KWK dari PKS mampu meraih kemenangan 100 persen.

Baca Juga : Tony - Antoni Resmi Terima Form B1.KWK Dari Partai GOLKAR

"Insya Allah target tersebut dapat terealisasi, dan kita ingin meraih kemenangan bersama-sama," ujar Gufron.

Sementara Calon Wakil Bupati Lampung Selatan H. Antoni imam mengucapkan terima kasih atas dukungan Partai Keadilan Sejahtera, Keluarga, para Relawan serta Simpatisan yang terus bergerak bekerja memperjuangkan kemenangan Pasangan H.Tony Eka Candra - H. Antoni Imam jelang Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Politisi tulen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung inipun mengungkapkan kesediaanya mendampingi TEC dalam Pilkada 2020 mendatang atas dasar dorongan masyarakat selama ia melakukan sosialisasi pada Pileg 2019 lalu dan turun langsung membagikan ribuan "Nasi Cinta" kepada masyarakat Lampung Selatan dimasa Pandemi Covid-19.

"Hasil Pileg 2019 kemarin, Pak H.Tony Eka Candra meraih suara tertinggi pertama dari seluruh caleg Provinsi dari semua Partai Politik di Dapil Lampung Selatan dan saya diposisi kedua, lalu hasil pemilihan raya (Pemira) PKS beliau juga menempati rangking pertama, kemudian ketika turun menyapa masyarakat, mereka (masyarakat.red) mendorong dan menginginkan saya untuk maju mendampingi Pak H.Tony Eka Candra, lalu berdasarkan konsultasi dengan para petinggi di internal PKS baik di DPP maupun di Daerah mereka terbuka apabila di Lampung Selatan PKS berkoalisi dengan Partai Golkar, oleh sebab itu saya bertekad dan siap mendampingi Pak H.Tony Eka Candra untuk berjuang bersama dalam gelaran Pilkada 9 Desember 2020 mendatang dalam rangka menjadikan Kabupaten Lampung Selatan Berjaya," ucap Antoni.

Hal senada juga disampaikan Bakal Calon Bupati Lampung Selatan H.Tony Eka Candra (TEC) yang mengungkapkan kesediaannya berpasangan dengan H.Antoni Imam yang dinilai seorang politisi yang penuh kesederhanaan namun kaya akan ide-ide dan gagasan.

TEC pun mengaku telah memiliki kesamaan persepsi, antara dirinya dan Antoni Imam yang sama-sama saat ini berada di DPRD Provinsi Lampung, dan bercita-cita bagaimana menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka menjadikan Kabupaten Lampung Selatan yang aman, maju, mandiri, berkeadilan, berdaya saing dan bermartabat.

"Sejak awal kami selalu bersama-sama, Insya Allah jika takdir menghendaki Pasangan Tony-Antoni memimpin Kabupaten Lampung Selatan, yakin usaha sampai bersama seluruh element masyarakat, akan menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten Termaju di Provinsi Lampung, yang makmur dan sejahtera," pungkas TEC.

Diketahui sebelumnya, DPP PKS selain memberikan Form B1.KWK untuk Kabupaten Lampung Selatan, juga diberikan kepada dua daerah lainya yakni Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

Dengan SK B1-KWK Parpol nomor: 301.8/SKEP/DPP-PKS/2020, untuk Rycko Menoza - Johan Sulaiman di Pilkada Bandar Lampung. Kemudian SK No 066.8/SKEP/DPP-PKS/2020 untuk Ahmad Mufti Salim - Saleh Chandra di Pilkada Metro yang ditandatangani langsung Presiden Mohamad Sohibul Imam dan Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal.

Surat Keputusan B1-KWK parpol tersebut langsung diserahkan oleh DPP PKS Kordinator Wilayah Sumatra Bagian Selatan Gufron Azis Fuadi di Gedung DPW PKS Provinsi Lampung, Kamis, 3 September 2020. (*)

Read More

Ketua MOI NTB Resmi Jabat Ketua NasDem Kota Mataram

Duta Nusantara Merdeka | Mataram

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah berada di bawah pucuk kepemimpinan yang baru.

Belum lama ini Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) NTB, Lalu Fatahillah Prawiranegara, resmi ditunjuk menjadi Ketua DPD NasDem Kota Mataram, berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang terbitkan DPP NasDem  Nomor : 430-kpts/DPP-NasDem/VIII/2020.

"Mandat penunjukan sebagai Ketua DPD NasDem Kota Mataram, dikeluarkan efektif per 31 Agustus 2020 lalu," ungkap Fatah, sapaan akrab Ketua DPD NasDem Kota Mataram saat ditemui di Basecamp DPW NasDem NTB, Jl. Langko No. 53 Kota Mataram, pada Selasa (2/9/2020).

Di tempat terpisah, Ketua DPW NasDem Nusa Tenggara Barat, H.M. Amin mengucapkan selamat dan berharap dengan terbitnya SK kepengurusan DPD Kota Mataram yang dikomandoi oleh L. Fatahillah, dapat menjadikan Kota Mataram yang lebih berprestasi. 

"Selamat kepada Adinda Fatah, semoga dapat memberikan prestasi yang membanggakan, menjadikan Kota Mataram yang lebih baik," tutur mantan orang nomor 2 di NTB ini.

Sementara itu, Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan dihubungi melalui Whatsapp, mengucapkan selamat dan turut berbangga kepada Ketua DPW MOI NTB, Lalu Fatahillah Prawiranegara yang telah diberi kepercayaan DPP NasDem untuk memimpin NasDem di Kota Mataram.

"Saya sangat yakin Dinda Fatah memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni untuk memimpin NasDem di Kota Mataram. Teruslah berbuat dan berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Kota Mataram, semoga amanah dan sukses," ujar Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan.

Lanjut Siruaya, sapaan akrab pria kelahiran Lampung ini menyampaikan, DPP MOI mengapresiasi langkah Ketua DPW MOI NTB. Ini merupakan energi baru yang dapat menstimulan semangat anggota dan pengurus MOI di NTB, untuk lebih profesional dan progresif mengembangkan MOI.

"Kami ditugaskan untuk mengawal misi Partai NasDem memenangkan Paslon yang diusung Partai NasDem H. Mohan Roliskana - TGH. Mujibrurahman atau pasangan "HARUM" pada Pilwali Kota Mataram akhir tahun mendatang," tutup Fatah yang juga menjabat sebagai Ketua Garda Pemuda DPW NasDem NTB ini. **

Read More

Marjan Tusang, S.H.,M.H. Sosok Mudah Inspirasi Perubahan Pulau Morotai

Duta Nusantara Merdeka | Morotai

Kendati pemerintah belum mengeluarkan Perppu tentang pelaksanaan Pilkada, namun warga telah membahas pesta demokrasi lima tahunan itu. Meskipun saat ini kondisi pandemi Covid-19 secara global.

Dari beberapa kandidat yang ramai diperbincangkan publik. , salah satu Putra terbaik Morotai yakni MARJAN TUSANG, S.H.,M.H.  pun menjadi bahan perbincangan warga di Kab. Pulau Morotai.

Marjan Tusang, S.H.,M.H adalah salah satu mutiara yang masih tersembunyi, Ia adalah sosok  muda Inspirasi yang patut di perhitungkan.

MARJAN TUSANG,S.H.,M.H, adalah putra asli Morotai yang  lahir di Desa Momojiu, 1 agustus 1977.

Ia dibesarkan dalam lingkungan yang sederhana dan sangat kental dengan budaya saling, menghargai dan menghormati, dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesama.

Onco, begitu ia kerap disapa, menamatkan Pendidikan Dasar (SD) Inpres di Momojiu salah satu SD yang berada pada kampung halamannya.

Setelah menamatkan Pendidikan Dasar (SD), Ia melanjutkan pendidikannya kejenjang lebih tinggi yakni SMPN Morotai dan SLTA Negeri Morotai di kota Kecamatan daruba, yang sekarang telah menjadi ibu kota kabupaten pulau mororai.

Berbekal ijazah SLTA-nya, Marjan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena menjadi tulang punggung dalam keluarga kecilnya.

Ia mewujudkan niatnya, Marjan akhirnya memilih bekerja di salah satu perusahan tambang nomor satu di Dunia  yaitu PTFreeport indonesia dan menjabat sebagai Officer Investigator, banyak pengalaman dan ilmu yang Ia dapatkan dan juga sebagai tempat mencari nafkah untuk membiayai kehidupan yang layak bagi keluarganya.

Selain dari bekerja di Perusahaan PT Freeport Indonesia, Marjan Tusang (Onco)  melanjutkan pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT) di Makasar  untuk mewujudkan cita –citanya.

Selanjutnya , Marjan menyelesaikan Studi  Magister Hukum di universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura.

Beberapa tahun hidup di tanah rantau Papua, Marjan mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa.

Walaupun di Usai masih muda, dikenal sosok pekerja keras dan pemberani dalam membela kebenaran serta dermawan terhadap masyarakat yang mengalami kesusahan. ia juga dapat dikatakan salah satu Putra Morotai yang sukses di tanah rantau, ia kemudian memilih untuk kembali ke kampung halamannya yaitu bumi moro, demi untuk membuat terobosan baru dan memberikan solusi di Kab. Pulau Morotai yang lebih baik kedepan.

Bagi dia, tak ada gunanya menjadi orang sukses di tanah orang, ketika tidak mengabdi untuk melakukan kebaikan di kampung halamannya sendiri.

Jenjang Karier Marjan Tusang, S.H.,M.H

Officer Investigator PT Freeport Indonesia.

Ketua Perkumpulan Advocaten Indonesia Wilayah Papua.

- Direktur Lembaga Bantuan Hukum Puraka Restorative Justice.

- Ketua LBH Partai Perindo Kab. Mimika.

- Ketua Hukum dan Ham KNPI Mimika.

-  Ketua DPC FPE (Serikat Buruh)  Kab. Mimika.

- Penasehat Hukum Media Liputan4 Nasional.

- Ketua Kerukunan Keluarga Maluku Utara (KKMU) Kab. Mimika. **

Read More

Ditengah Pandemi Covid-19, PAN Rayakan HUT Ke-22

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Peringatan HUT Ke-22 PAN yang jatuh pada Minggu, 23 Agustus 2020 terasa istimewa. Pasalnya, acara ini digelar di tengah pandemi Covid-19. PAN memutuskan untuk menggelar acara secara daring dengan DPW dan DPD se-Indonesia.

Meski demikian, acara tersebut tetap dihadiri para petinggi partai. Di antaranya Ketua Umum Zulkifli Hasan, Ketua MPP Hatta Rajasa, Ketua Dewan Kehormatan Soetrisno Bachir, Sekjen Eddy Soeparno, dan lainnya. Terlebih istimewa lagi karena Presiden Jokowi turut memberikan sambutan secara daring dalam kegiatan harlah PAN ke-22 tersebut.

Dalam pidatonya, Presiden memberikan selamat kepada PAN dan mengajak PAN  bersama-sama membantu masyarakat dan pemerintah memerangi wabah Covid-19 serta dampaknya. Kerjasama dan gotong royong merupakan hal penting yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari krisis.

Menangapi hal tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan "Komitmennya untuk ikut membantu pemerintah menghadapi dampak akibat pandemi ini. Platform perjuangan PAN adalah untuk membela kepentingan rakyat seluas-luasnya. PAN Siap membantu pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi krisis akibat Covid19 ini. Semua elemen dan kader PAN terlibat sepenuhnya," tegas Zulkifli di Jalan Amil no.7 Jakarta. Minggu (23/08)

Pada kesempatan yang sama, Eddy Soeparno, Sekjen PAN mengungkapkan, Dalam rangka HUT Ke-22 PAN yang memiliki tagline 'Bakti Nyata untuk Indonesia' ini PAN langsung memberikan bukti. Gerakan #WifiGratisPAN diluncurkan agar DPD, DPW, anggota legislatif dan para eksekutif PAN memberikan fasilitas wifi gratis yang bisa dipakai para pelajar untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya gerakan ini sudah dimulai PAN di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi dan lain-lain.

Disisi lain, tutur Eddy, Kami akan gerakkan ke seluruh Indonesia. Ini bentuk komitmen PAN untuk bakti nyata buat Indonesia. Dalam rangka HUT ke-22 ini pun, PAN juga memberikan bantuan berupa handphone dan laptop agar bisa digunakan untuk pelajar dan guru yang sampai saat ini masih belajar dan mengajar secara daring.

Sementara itu, Rosaline Irene, Ketua Panitia dalam jumpa pers mengatakan , Berhubung situasi pandemi, Beliau minta supaya kita jangan berpura-pura sementara ini situasi lagi susah, jadi kita buat acara di gedung baru (Jalan Amil no.7 Pancoran Jakarta) ini dengan arti bahwa hari ini kita mau menyampaikan kepada seluruh DPW, DPD seluruh Indonesia bahwa kami DPP PAN sudah mempunyai gedung baru yang difungsikan untuk merayakan HUT Ke-22 PAN.

Dalam rangka HUT Ke-22, kata Rosaline, PAN memberikan santunan kepada 22 panti asuhan, santunan diberikan secara virtual. HUT Ke-22 ini dihadiri seluruh kader yang ada di 34 provinsi di Indonesia secara daring.

 

"Harapan ke depan, PAN lebih kompak dan lebih maju, pilkada yang akan berlanjut besok, semoga kader yang diusung PAN banyak yang menang dan kami mengharapkan banyak untuk bisa membantu pemerintah di situasi pandemi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DPD BM PAN Kota Medan : Yahdi Khoir Jangan Arogan Dan Patentengan Di Depan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pernyataan Yahdi Khoir Kepada Wartawan Harian Waspada Online tentang Persoalan Edi Saputra Anggota DPRD Medan yang diduga memalsukan Kop Surat dan Stempel DPRD Medan, yang digunakan untuk menolong warga kota medan di jalan mangkubumi Rabu (5 Agustus 2020), Rafid Febri Ismadi (Wakil Ketua DPD BM PAN Kota Medan) Menyatakan Pernyataan Yahdi Khoiri itu BODOH dan Arogansi yang di pertontonkan oleh masyarakat kota medan baik kader dan simpatisan PAN.

Seharusnya Yahdi Khoir membela dan membackup kadernya sendiri bukan di hujat dan di jatuhkan di depan publik. Saya tegaskan kepada Yahdi Khoir bukan anda yang berhak menilai Edi Saputra Salah atau benarnya dalam sikap yang dilakukkannya saat itu. Biar Proses BKD DPRD Medan yang memproses problem tersebut tugas anda hanya membela kader anda bukan menjatuhkan dan menghujat Edi Saputra,Tegas Rafid Febri.

Rafid Febri Ismadi meminta kepada yahdi khoir harus meminta maaf kepada Edi Saputra dan masyarakat kota medan, karena yahdi mengatakan Edi Saputra tidak bisa menjadi panutan di mata masyarakat, saya ingatkan sekali lagi kepada yahdi khoir, anda orang mana dan apa yang sudah anda perbuat selaku DPRD Sumut?, Saya Asli Orang Medan dan saya tahu apa yang sudah di perbuat semua anggota DPRD Medan ini. termasuk Edi Saputra.

Sebelum DPRD Medan Beliau sudah membantu Masyarakat kota medan dalam administrasi kependudukan baik pembuatan KTP, KK dan BPJS secara GRATIS dan tidak di pungut biaya sepeser pun. apalagi sampai detik ini beliau sudah di DPRD Medan program itu tetap berjalan. apa perlu saya bawa serta saya kordinirin orang-orang yang sudah di bantu Edi Saputra Menjumpain saudara di kantor DPRD Sumut dan DPW PAN Sumut???. kalau Edi Saputra tidak berbuat, dia tidak bakalan terpilih dan duduk di DPRD Medan 2019-2024.

Justru berbuat lah edi saputra makanya masyarakat percaya dengan dia. Yahdi Khoir seharusnya anda dan PAN bangga punya Kader dan Anggota DPRD Medan seperti Edi Saputra yang juga Kader Muhammadiyah yang berbuat terus kepada kepentingan serta kebutuhan masyarakat banyak. tegas Rafid Febri Ismadi (yang pernah Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan 2014-2018). **

Read More

Sejumlah Tokoh Gelar Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Demi Masa Depan Negara Dan Bangsa, sejumlah tokoh nasional yang menyebut diri sebagai perwakilan masyarakat yang peduli akan masa depan negara dan bangsa Indonesia menggelar Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di RM. Gudeg Kendil Mas, Jl. Raya Fatmawati No. 76, Jakarta, Minggu (2/8).

Din Syamsuddin dalam sambutannya mengatakan, Kapal besar Indonesia telah goyang dan hampir karam. Untuk itu perlu gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia, yang berarti menyelamatkan jutaan keluarga, sebab kepala keluarganya kini tidak bisa lagi bekerja karena kena PHK.

"Perlu diketahui, KAMI merupakan sebuah gerakan moral seluruh elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik yang menyatu," kata Din Syamsuddin saat jumpa pers di Jakarta.

Menurutnya, menyelamatkan Indonesia adalah  menyelamatkan dari oligarkhi, kleptokrasi, korupsi, dan politik dinasti.

Din menambahkan, gerakan menyelamatkan Indonesia adalah gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang harus dilakukan setiap umat. Sebab perjuangan menyelamatkan berat, karena lingkaran setan yang membuat tidak tahu dari mana memulainya.

Pada kesempatan yang sama, Refly Harun mengungkapkan, Ditinjau dari UU ketatanegaraan, unjuk rasa rakyat atas salah urus negara merupakan tindakan konstitusional. Artinya, kalau negara tak lagi berjalan di atas rel dan segala aturan dilanggar, maka rakyat berhak menekan rezim untuk kembali ke jalan yang lurus. 

Karena itu, katanya,  kalau tak ingin rakyat turun ke jalan, maka rezim harus menyejahterakan rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan kedamaian sesuai perintah konstitusi. Bukan sebagaimana keadaan sekarang di mana terjadi pelanggaran hukum di mana-mana, kebutuhan rakyat diabaikan, dan kepentingan oligarki didahulukan.

Sementara itu, Ichsanuddin Noorsy menuturkan, Jumlah orang miskin di Indonesia sangat besar, jauh lebih besar dari angka yang selama ini disampaikan oleh pemerintah maupun Bank Dunia. Mereka ini tentunya korban dari orientasi kebijakan ekonomi rezim yang lebih memprioritaskan kepentingan kaum oligarki ketimbang rakyat. 

Acara deklarasi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional yang memiliki kepakaran di bidang masing-masing, diantaranya fokus dibidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, agama, militer, hingga filsafat.

Para tokoh tersebut antara lain: Din Syamsudin, Abdullah Hehamahua, Rocky Gerung, MS Ka’ban, M Said Didu, Refly Harun, Syahganda Nainggolan, Prof Anthony Kurniawan, Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M Massardi, Moh Jumhur Hidayat.

Hadir juga Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Chusnul Mariyah dan Sri Bintang Pamungkas. (Arianto)

Read More