Moeldoko: Tanpa Kaum Nasionalis, Negara Ini Bisa Ambruk!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, tanpa peran dan keterlibatan kaum nasionalis, negara Indonesia yang dibangun dengan susah payah bisa ambruk. Demikian dinyatakan Moeldoko dalam Dialog Peradaban Bangsa Nasionalis, Islam, dan TNI yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Alumni GMNI di Jakarta, senin (22/7).

Hadir sebagai narasumber selain Moeldoko antara lain adalah Ketua Umum Perhimpunan Alumni GMNI Ahmad Basarah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PB Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Mengambil tema “Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya”, dalam dialog tersebut mantan Panglima TNI 2013-2015 itu menjelaskan bagaimana peran dan fungsi TNI sejak republik ini menyatakan kemerdekaannya, di mana kekuatan-kekuatan bersenjata yang dahulu tergabung dalam laskar-laskar kemudian diorganisasikan dan dikelola secara profesional.

“Kehadiran tentara melalui proses yang panjang. Tanggal 22 Agustus 1945, lahirlah Badan Keamanan Rakyat. Barulah pada tanggal 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Pada saat itu sudah menyebut istilah tentara,” ujar Moeldoko. Di kemudian hari, tanggal 5 Oktober dirayakan sebagai Hari TNI.

Perubahan dan sejarah panjang tentara, papar Moeldoko, sudah dimulai sejak merdeka sampai dengan era reformasi, dan terus beradaptasi dengan perkembangan politik dan keamanan. Termasuk dalam geopolitik pada zaman masing-masing.

Moeldoko mengatakan, selain tentara, komponen lain yang juga menopang pendirian republik adalah kalangan nasionalis dan kalangan agamawan, terutama kelompok Islam. Ia menyebutnya sebagai tiga serangkai yang menjadi penjuru sekaligus pendobrak bagi lahirnya bangsa dan negara Indonesia.

Bagaimana dengan posisi kaum nasionalis? Moeldoko menegaskan, “Ini negara kalau nggak ada kaum nasionalis, bisa ambruk. Akan belok ke kanan dan ke kiri. Posisi nasionalis inilah yang membuat bangsa ini tetap bertahan di tengah-tengah.”

Moeldoko meyakini, tiga kekuatan utama, yakni tentara, kaum agamawan terutama Islam, dan kelompok nasionalis masih tetap eksis. Kolaborasi atas tiga komponen itulah yang akan membuat bangsa ini tetap bertahan.

Banyak negara gagal di tengah jalan, ketika sebuah bangsa bergerak dari sistem totaliter ke demokratis. Sebuah negara yang ingin bergeser menegakkan demokrasi atau menuju demokrasi, cenderung abai dalam hal stabilitas. Tapi negara yang masih bertahan dengan kekuatan militer juga bahaya ketika ingin mengubah pendulum ke sebuah negara demokratis.

Indonesia adalah contoh yang baik, ketika ada pergeseran dari sebuah sistem totaliter menuju sistem yang demokratis. “Ketika saya menjadi Panglima TNI, saya menyadari betul, bagaimana harus menjaga antara stabilitas dan tuntutan demokrasi,” katanya. (Arianto)

Read More

Seminar Nasional "Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Institute for Development of Economics and Finarnce (INDEF) menggelar Seminar Nasional dengan topik "Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang" hari Selasa,16 Juli 2019, pukul 09.00 - 13.00 wib bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta dengan Keynote Speech: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta para pembicara antara lain: Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani, dan ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, Aviliani dan Bustanul Arifin serta ekonom Faisal Basri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan masalah utama yang dihadapi Indonesia di tengah berkecamuknya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta para mitra dagang utamanya adalah lemahnya daya saing dan produktivitas Indonesia.

"Masalah fundamental Indonesia adalah competitiveness dan productivity, oleh karena itu, Pemerintah terus fokus melakukan kebijakan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, mendukung inovasi dan riset serta reformasi birokrasi. Hasil dari kebijakan tersebut akan dirasakan nantinya untuk jangka menengah-panjang," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Untuk meningkatkan competitiveness dan productivity sangat tergantung dari "kualitas manusianya' maka pendidikan dan pelatihan menjadi penting, tergantung kepada 'kualitas infrastruktur' maka infrastruktur harus dibangun, tergantung kepada 'inovasi dan research' maka kita membuat policy mengenai research dan inovasi menggunakan instrumen fiskal, tergantung 'kualitas birokrasi' maka Presiden me-reform birokrasi, tambahnya.

Untuk jangka pendek, kata Sri Mulyani,  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal juga didesain untuk merespon kebutuhan yang bersifat situasional jangka pendek melalui 'counter cyclical'. "APBN kita sebagai instrumen fiskal terus-menerus mencoba merespon kebutuhan jangka pendek (fungsi fiskal sebagai stabilisasi) melalui kebijakan counter cyclical.

Namun APBN juga harus mampu menjadi faktor katalitik untuk mempengaruhi hal-hal yang sifatnya fundamental dan struktural tadi, tegas Menteri Keuangan. Selain itu, disaat yang sama Pemerintah juga terus melakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat marginal seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan.

Sementara itu, Didik J. Rachbini menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan INDEF dalam melihat tantangan investasi di tengah kecamuk perang dagang. INDEF memandang: Investasi di Indonesia belum efisien. Nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia untuk 2016-2018 masih berada di angka lebih dari 6. Sangat jauh dari nilai ICOR tahun 2008 yang berada di angka 3,7. Akibatnya, realisasi investasi belum mampu mendorong pertumbuhan sektor industri untuk menjadi prime mover ekonomi nasional.

Perang dagang berdampak pada peningkatan PDB Indonesia 0,01 persen, lanjut Didik, Disisi lain, perang dagang merugikan AS dan China dimana PDB masing-masing negara terkoreksi 0,1 dan 0,6 persen. Negara yang paling banyak mendulang keuntungan perang dagang adalah Vietnam dengan pertambahan PDB sebesar 0,52 persen.

"Perang dagang berdampak pada peningkatan investasi (FDI) Indonesia sebesar 1,02 persen. Bagi AS dan China, perang dagang menyusutkan investasi mereka masing-masing 3,91 persen dan 2,67 persen. Vietnam mendapatkan keuntungan terbesar dengan peningkatan investasi sebesar 8,05 persen," ungkap Didik.

"Perang dagang tidak menguntungkan bagi ekspor Indonesia. Perang dagang AS-China juga berdampak pada penurunan ekspor 0,24 persen. Hal yang sama juga terjadi di AS dan China dengan penurunan masing-masing sebesar 8,2 persen dan 7,09 persen. Penurunan ekspor AS utamanya disebabkan karena menyusutnya ekspor ke China, demikian juga sebaliknya," tutup Didik. (Arianto)

Read More

Bincang Bisnis Energi 2 dengan tajuk 'Meningkatkan Potensi Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komunitas Pengusaha Muslim Trisakti (KPMT) yang didukung oleh Bank Syariah Mandiri menggelar  Diskusi/Seminar/Talkshow Bincang Bisnis Energi 2, hari Sabtu, 13 Juli 2019 pukul 10.00 - 17.00 wib bertempat di Ballrom Bank Syariah Mandiri, lantai 11, Jl. MH. Thamrin Jakarta, dengan Keynote Speech: Ir. Arcandra Tahar, M.Sc., Ph.D (WaMen ESDM).

Bincang Bisnis Energi 2 dengan tajuk 'Meningkatkan Potensi Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional' yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan Energi dan Pertambangan di Indonesia.

Pramono Dewo, Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Trisakti mengatakan, Bincang Bisnis Energi ini merupakan Acara Seminar Talk Show yang digelar setahun sekali dan menjadi Agenda rutin Trisakti Tekun Sabar, Unit Usaha Inkubasi Komunitas Pengusaha Muslim Trisakti yang bergerak dibidang Energi dan Pertambangan.

"Energi Terbarukan merupakan Sumber Energi mumpuni, baik dari sisi ramah lingkungan (clean) dan sirkulasi (circle) serta diharapkan menjadi alternatif pengganti Energi Fosil yang sudah mulai berkurang cadangannya dan tidak ramah lingkungan (polusi), walaupun dalam proses eksplorasi dan eksploitasinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ujar Pramono Dewo.

Melalui Bincang Bisnis Energi, lanjut Pramono Dewo, Trisakti Tekun Sabar bermaksud memaksimalkan pemanfaatan potensi Energi Terbarukan dimana sharing, business talk dan diskusi-diskusi rutin dilaksanakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang update mengenai Energi Terbarukan mulai dari hulu sampai hilir, sehingga sinergi dapat terlaksana dengan baik.

"Sebagai inkubasi dari Komunitas Pengusaha Muslim Trisakti, Trisakti Tekun Sabar akan konsisten menyelenggarakan pertemuan rutin, diskusi dan sharing demi memaksimalkan penggunaan Energi terbarukan mulai dari sekarang hingga ke masa yang akan datang," tutup Pramono Dewo. (Arianto)

Read More

Ibu Negara Hadiri Ocean, a Precious Resources for Our Lives

Duta Nusantara Merdeka |Osaka
Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara simposium mengenai lingkungan hidup bertema “Oceans – A Precious Resource for Our Lives”. Acara yang diikuti para pendamping pemimpin negara-negara G20 tersebut digelar di _Assembly Hall, Osaka Prefectural Government Office_, Jepang, pada Sabtu, 29 Juni 2019.

Tiba di lokasi sekitar pukul 10.18 waktu setempat, Ibu Iriana disambut langsung oleh istri Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Madame Akie Abe, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura, dan Ketua DPRD Osaka Katsuhisa Mita. Ibu Iriana tampak mengenakan kebaya berwarna merah lengkap dengan selendang bermotif batik.

Sebelum acara simposium dimulai, Ibu Iriana terlebih dahulu berfoto bersama para pendamping lainnya di tangga lobi Kantor Pemerintah Pcrefektur Osaka. Ibu Iriana berada di baris depan sebelah kanan, diapit oleh istri Presiden Argentina Mauricio Macri, Juliana Awada, dan istri Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Tshepo Motsepe.

Dalam acara simposium, Ibu Iriana duduk di baris kedua di antara istri PM Vietnam Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu, dan istri PM Singapura Lee Hsien Loong, Ho Ching. Acara dibuka dengan penayangan video singkat tentang lingkungan yang dilanjutkan dengan sambutan pembuka dari Madame Akie Abe.

Simposium ini kemudian diisi dengan diskusi antara para pendamping, pelajar, dan spesialis. Ibu Iriana memberikan tanggapannya setelah istri PM Vietnam. Pada kesempatan tersebut, Ibu Iriana menjelaskan kegiatan penanaman bakau atau mangrove di pantai yang dilakukannya pada saat ia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten pada 11 Maret 2019 lalu.

Sebelumnya, istri Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, istri Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Kim Jung-sook, dan istri PM Spanyol Pedro Sánchez, María Begoña Gómez Fernández juga memberikan tanggapannya.

Selain menyampaikan tanggapan, Ibu Iriana dan juga para istri pemimpin negara G20 menuliskan pesan singkat pada secarik kertas berbentuk ikan. “Mari lestarikan laut kita demi anak cucu”, demikian yang dituliskan oleh Ibu Iriana. Rangkaian acara simposium ini diakhiri dengan jamuan makan siang yang bertempat di Seicho Hall. (Arianto)

Read More

Sequis Gelar Seminar Kesehatan dengan Tajuk Waspada Penyakit Degeneratif

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta
Sequis menggelar seminar kesehatan dengan tajuk Waspada Penyakit Degeneratif sekaligus meluncurkan produk asuransi kesehatan barunya, yaitu Sequis Q Infinite MedCare (SQIMC), hari Selasa, 18 Juni 2019 pukul 11.00 wib bertempat di Sequis Center lt 11, Jl Jend Sudirman No. 71 Jakarta. dihadiri President Director & CEO PT Asuransi Jiwa Sequis Life Tatang Widjaja didampingi Director & Chief Agency Officer Sequis Life Edisjah, Direktur & Chief Operating Officer Sequis Life Yeoh Ah Thoo, Direktur & Chief Financial Officer Lilyan Hidayat serta Brand Ambassador Sequis Donna Agnesia.

Seminar dengan tajuk Waspada Penyakit Degeneratif menghadirkan Dokter Spesialis Penyakit Dalam & Konsultan Alergi Imunologi RS Premier, dr. Prasna Pramitha, SpPD, K-Al,FINASIM, MARS yang memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, manfaat medical check up, dan informasi mengenai penyakit autoimun. Disediakan juga medical check up kesehatan secara gratis dari RS Premier kepada para peserta seminar.

Penyakit degeneratif dapat menyerang siapa saja karena kurangnya pengetahuan mengenai penyakit yang mengintai serta kurangnya kesadaran untuk mempraktikkan gaya hidup sehat. Untuk itu, Sequis senantiasa berbagi informasi mengenai bahaya gaya hidup yang buruk karena dapat mengancam kesehatan. Dengan menjalani gaya hidup yang lebih baik maka kondisi jasmani lebih prima sehingga tidak terserang penyakit yang berpotensi menggangu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Apalagi kesehatan adalah modal awal dan investasi menuju hari esok yang lebih baik.

Waspada Penyakit Degeneratif

Penyakit degeneratif bermula dari gaya hidup yang tidak sehat karena sering terjebak dalam rutinitas, sehingga lupa menjaga kesehatan. Gaya hidup yang buruk tersebut, seperti kurang beristirahat, minum air kurang dari 2 liter sehari, mengonsumsi makanan cepat saji, kurang berolahraga, merokok, dan
mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan. Akibatnya, penyakit-penyakit degenegeratif pun mengintai, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner, dan stroke semakin meningkat.

"Penyakit degeneratif jangan diabaikan karena dapat berkembang menjadi penyakit kritis jika gaya hidup tidak segera diperbaiki. Misalnya, kurang istirahat dapat menyebabkan darah tinggi. Ini bisa menjadi pencetus terjadinya stroke dan penyumbatan kemudian penyumbatan itu juga berpotensi menyebabkan terjadinya kelumpuhan," ujar dr. Prasna.

Makanan biasanya menjadi pemicu yang sering bagi penyakit degeneratif. "Misalnya saja di tempat kerja, biasanya kita lebih memilih jajan sehingga yang dikonsumsi pastinya makanan yang tidak sehat, seperti gorengan. Padahal alangkah lebih baik bila menyiapkan sendiri bekal dari rumah seperti sandwhich, buah dan jika ingin kudapan kecil pilihlah yang bernutrisi atau rendah kalori," ujarnya. Namun demikian, gaya hidup sehat tidak hanya soal makanan bergizi tetapi juga pola hidup, seperti cukup tidur, rutin berolahraga minimal 30 menit sehari, dan mampu mengelola stres," tambahnya.

Selain soal gaya hidup dan pola makan, dr. Prasna menyarankan agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan kerja dan tempat tinggal. Katanya, sekalipun sudah didukung dengan pola makan yang bernutrisi dan rutin berolahraga tetapi bila lingkungan tidak bersih akan tetap berpotensi menurunnya sistem pertahanan tubuh dan akan mudah terserang penyakit.

Kontrol Kesehatan Secara Medis

Dr. Prasna menyarankan agar masyarakat mulai disiplin untuk hidup sehat dan waspada pada penyakit akibat gaya hidup yang buruk, salah satunya adalah melakukan kontrol kesehatan.

"Jika kita sudah terdeteksi mengidap darah tinggi atau diabetes maka otomatis harus rajin kontrol ke dokter,
mengonsumsi obat yang dianjurkan dokter, dan menjalani gaya hidup sehat. Jangan takut melakukan check-up ke dokter karena khawatir akan hasilnya. Walaupun penyakit seperti darah tinggi dan diabetes tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol dengan cara tersebut," ujar dr. Prasna.

Dr. Prasna menganjurkan agar masyarakat rajin mengontrol kesehatan secara medis, yaitu dengan melakukan check-up ke dokter terutama bagi yang sudah berusia 35 tahun ke atas. "Bila sudah berusia 35 tahun ke atas perlu dilakukan medical check-up(MCU) minimal sekali dalam setahun. lika sudah berusia 50 tahun ke atas sebaiknya melakukan check up menjadi 6 bulan sekali dan harus rutin kontrol teratur ke dokter. Pasien juga jangan menunggu hingga obat rutin yang harus dikonsumsi habis baru kontrol ke dokter karena beberapa penyakit penyakit, seperti darah tinggi diharuskan rutin mengonsumsi obat resep dokter," kata dr. Prasna.

Mengenai MCU, dr. Prasna menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap, urine, fungsi hati, asam urat, profil lipid, elektrolit, ginjal, dan kadar vitamin D. Vitamin D adalah salah satu kandungan terpenting untuk metabolisme tubuh. Orang yang kekurangan vitamin D akan cenderung mengalami alergi makanan dan lingkungan.

la juga menambahkan soal pentingnya kita mendapatkan vaksin lengkap dan berkelanjutan untuk meningkatkan imunitas tubuh. "Kita mungkin sudah pernah menerima vaksin lengkap ketika balita bukan berarti orang dewasa tidak memerlukan vaksin karena vaksin berfungsi sebagai pelindung terhadap berbagai penyakit. Sekalipun Anda sudah pernah mendapatkan vaksin ketika balita, beberapa vaksin tetap membutuhkan booster yang perlu diulang setiap tahun seperti vaksin influenza yang harus diantisipasi sebelum musim flu datang. Vaksin yang diperlukan orang dewasa, seperti vaksin influenza, pneumonia dan kanker serviks," imbuh dr. Prasna.

Lindungi Diri dan Keluarga Dengan Asuransi Penyakit, kecelakaan, dan kematian adalah hal-hal tidak terduga dan tidak bisa dihindari yang dapat menggerus keuangan keluarga. Belum lagi setiap tahunnya biaya kesehatan semakin mahal maka penting untuk memiliki perlindungan asuransi kesehatan sejak dini.

Oleh sebab itu, Tatang Widjaja selaku President Director & CEO PT Asuransi Jiwa Sequis Life mengatakan, Sequis meluncurkan Sequis Q Infinite MedCare (SQIMC), produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan kesehatan hingga Rp90 miliar/tahun dengan fasiltas perawatan VIP/VIP di Indonesia dan 1 tempat tidur di seluruh dunia tergantung plan) dengan 4 pilihan plan rawat inap di Indonesia atau luar negeri yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh hingga usia 100 tahun. (Arianto)

Read More

Simposium Kebangsaan FOKAL UI sekaligus Peringatan Hari Lahir Pancasila

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
FOKAL UI (Forum Koordinasi Lintas Fakultas Alumni UI) bekerjasama dengan INADIS telah menggelar Simposium pertama pada tanggal 20 Mei 2019 di Kampus Universitas Indonesia, Salemba yang menghadirkan para guru besar Universitas Indonesia dan para ahli yang secara khusus telah membahas tema-tema yang ada sesuai bidang keilmuan masing-masing.

Sebelumnya, FOKAL UI juga telah mengadakan URUN REMBUG pada tanggal 24 April 2019 di Palalada Restoran-Grand Indonesia dan serangkaian Focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan secara marathon antara tanggal 2-7 Mei 2019 bekerjasama dengan SKSG UI bertempat di Kampus UI Salemba.

Lima tema yang sudah dibahas secara mendalam meliputi:
1. Pengembangan SDM, kesetaraan gender, pemberdayaan komunitas.
2. Pembangunan Ekonomi, Ketahanan Pangan dan Pemeliharaan Lingkungan.
3. Pendidikan, Riset & Teknologi, Kesehatan.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Hukum, Kerjasama Global.
5. Pembumian Ideologi Pancasila, identitas dan budaya bangsa.

Simposium Kebangsaan FOKAL UI digelar pada sabtu siang, 1 Juni 2019 pukul 13.00 wib bertempat di Gedung Joeang, Jalan Menteng Raya nomer 31, Menteng-Jakarta Pusat, dengan Panel "Menuju Visi Indonesia 2045: Penguatan Kualitas Manusia, Civil Society dan Kesejahteraan Masyarakat dengan pembicara:
-  Penyaji: Dr. Hanibal Hamidi, Dr. Adinda Tenriangke, Haidar Alwi MT
-  Pembahas: Prof. Dr. Melani Budianta, Nugroho Dewanto
-  Convener: Hesti Tobing

Simposium ini bertujuan untuk melihat persoalan dan aspek empirik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serangkaian proses panjang mulai dari diskusi pendek, pengumpulan masukan-masukan tertulis dari para pakar dan guru besar rembug alumni dan simposium akan merupakan masukan untuk pemerintahan yang akan datang, sebagai suatu sumbangsih dari anak bangsa untuk negeri.(Arianto)

Read More

Konferensi “Accelerating the Indonesian Economy Through Gender Equality”

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Indonesia berpotensi kehilangan US$135 miliar dalam produk domestik bruto (PDB) tahunan jika gagal mengatasi kesetaraan gender dalam enam tahun ke depan, hal ini disampaikan oleh para pemimpin bisnis hari selasa pagi, 30 April 2019 pukul 09.00 - 16.00 wib bertempat di Grand Ballroom  dan Jasmine Room, Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Mereka juga mendesak pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses dan manfaat yang sama dari peluang ekonomi.

Managing Partner McKinsey Indonesia Phillia Wibowo menuturkan, Gender parity didambakan untuk mencapai PDB, lalu selanjutnya bagaimana kita menuju ke sana. Semua pihak harus berpartisipasi tentu di dalamnya juga ada porsi peran pemerintah, swasta, dan individu.

Phillia juga mengutarakan, terdapat beberapa poin yang perlu dicermati untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam dunia kerja di Tanah Air.

"Tidak hanya menciptakan pemerataan kesempatan tetapi juga disertai perlindungan hukum dan jaminan hak partisipasi politik. Seluruh penerapannya harus sinergis dari tingkat daerah hingga pusat," ujar Phillia.

Chief of Staff Tokopedia Inna Chandika yang menjadi salah satu pembicara dalam konferensi menuturkan, untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam dunia kerja harus dimulai dari masing-masing individu. Dengan kata lain, secara personal, seorang perempuan harus melawan pola pikir diri sendiri yang mungkin membatasi propsek karirnya.

“Masalah kita adalah soal persepsi, misalnya bahwa industry STEM selalu male centric. Pangkalnya adalah kesadaran dan persepsi dari para perempuan sendiri, mereka mampu untuk masuk dan berkarya di dunia kerja,” ucapnya.

Deputy Managing Director DEKA Marketing Research Yanti Nisro Corbett mengutarakan, kehadiran perempuan secara lebih setara dalam dunia kerja khususnya jajaran manajemen senior mampu membuat perusahaan lebih dinamis dan inovatif. “Engagement dalam perusahaan juga lebih tinggi,” katanya.

Sementara itu, Evan Indrawijaya, Human Resource Director Danone Indonesia mengatakan, selain mendorong perempuan, laki-laki juga harus mengambil peran demi terciptanya kesetaraan gender. Hal itu bisa dimulai dengan berbagi peran di rumah tangga, hingga bagaimana para pemimpin laki-laki di tempat kerja bisa memberikan kesempatan yang sama pada perempuan.

Government Affairs & Policy Director General Electric Indonesia, Donna Priadi juga menyatakan pentingnya panutan, mentor dan sponsor bagi perempuan. Dengan kehadiran support system tersebut juga bisa meningkatkan kepercayaan diri perempuan untuk bisa terus menuju kesuksesan.

Konferensi ini menandai selesainya kampanye kesetaraan gender selama setahun yang dijalankan oleh Katadata Indonesia dengan dukungan dari Investing in Women (IW) - sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, Filipina, Vietnam dan Myanmar.(Arianto)

Read More

Young On Top National Conference 2019 dengan Tajuk #MenyatukanINDONESIA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Young On Top kembali menyelenggarakan event tahunan terbesarnya, yakni Young On Top National Conference yang diselenggarakan tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-10. Acara yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 6 April 2019 ini mengundang pembicara-pembicara inspiratif, diantaranya Billy Boen selaku Founder YOT, Wishnutama selaku CEO NET Mediatama, Najwa Shihab selaku Journalist & Founder Narasi.tv, Chelsea Islan selaku Founder Youth of Indonesia, Bani Mulia selaku Managing Director PT. Samudera Indonesia Tbk, Agung Hapsah selaku Content Creator, William & Winston Utomo selaku COO & CEO IDN Media, Rama Raditya selaku Founder & CEO Qlue, Nareend selaku Profesional Photographer, Wulan Tilaar selaku Vice Chairwoman Martha Tilaar Group dan Handayani selaku Director of Consumer Business Bank BRI.

Lebih dari tiga ribu anak muda Indonesia berkumpul di Kartika Expo Center, Balai Kartini Jakarta untuk mendapatkan berbagai inspirasi dari pembicara yang mahir di bidangnya masing-masing. Acara dimulai dengan seremoni perayaan ulang tahun Young On Top ke-10. Sebagai salah satu komunitas anak muda terbesar dan yang paling konsisten menjalankan visinya yaitu: "To create stronger next generations of Indonesia", Young On Top kini tersebar di 24 kota di Indonesia. Young On Top atau yang lebih dikenal dengan YOT, mengambil peran aktif dalam menyatukan Indonesia di antara perbedaan-perbedaan dengan mengusung tema: #MenyatukanINDONESIA.

Agar dapat mencapai visinya, disamping menyelenggarakan berbagai event secara offline, di Young On Top National Conference 2019, YOT meluncurkan SocialConnext, Aplikasinya Generasi Muda Inspiratif Indonesia yang merupakan sebuah mobile app yang akan menyatukan anak-anak muda di Indonesia secara digital sehingga mereka bisa mendapatkan jutaan inspirasi untuk meraih sukses di usia muda kini dalam satu aplikasi dan tersambung satu sama lain, kapanpun dan dimanapun berada. Melalui teknologi digital, kita dapat mengoneksikan seluruh anak muda di Indonesia sesuai dengan tema Young On Top di tahun kesepuluh yaitu: #MenyatukanINDONESIA.

Di dalam mobile app ini, nantinya YOTers dapat berinteraksi langsung dengan sesama YOTers, diskusi secara langsung dengan para mentornya YOT, dan mendapatkan ribuan konten inspiratif secara eksklusif, serta banyak penawaran menarik dari Young On Top dan mitranya. Aplikasi SocialConnext dapat diunduh melalui PlayStore.

"Mau sukses di usia muda? Ayo jadi bagian dari "YOT 2.0. Jangan lagi ada batasan dalam belajar dan berbagi. Sekarang sudah jamannya terkoneksi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Dengan mengusung #MenyatukanINDONESIA, harapan saya untuk YOT dan YOTers satu: Mari kita bersatu dan jadikan Indonesia negara maju. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, "Siapa yang siap untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0? Anak-anak muda Indonesia, YOTers!", harap Billy Boen lewat akun Twitternya @billyboen.

Young On Top mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan/brand berikut yang telah menyatakan dukunganya untuk seluruh inisiatif dan program Young On Top selama tahun 2019, diantaranya: Bank BRI, Sosro Grup, Allianz, Optik Seis, GDILab, Top Karir, HERE Technologies Indonesia, GK-Plug and Play Indonesia, Astra Honda Motor, dan Twitter Indonesia.(Arianto)

Read More

Fraksi Partai Golkar MPR RI Gelar Seminar Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar Seminar dan Peluncuran Buku dengan tema: Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan hari: Senin, 1 April 2019 pukul 09.00-13.00 wib bertempat di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta. dengan Pembukaan oleh Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Ir. H. Airlangga Hartarto, MBA

- Topik 1 Partai Politik Pemilu dan Kesejahteran Sosial
oleh Dr. Alfan M. AIfian selaku Direktur Pascasarjana Ilmu Politik UNAS,

-Topik II Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas oleh Titi Anggraini selaku Direktur Perludem,

-Topik llI Pemilu Menuju Kesejahteraan Masyarakat oleh Dr. Valina Singka Subekti (Dosen llmu Politik Ul)

-Topik lV Catatan Akhir Pemikiran Senior Partai GOLKAR oleh M. Andi Mattalatta, SH, MH

-Moderator: Andini Efferndi selaku Presenter MetroTV.

Hari-hari ini ialah hari-hari hiruk-pikuk menuju pemungutan suara pemilu serentak (pileg dan Pilpres 2019). Banyak catatan yang terkait dengan tema akhlak berpemilu, terutama terkait dengan konteks cara pemenangan kandidat. Mungkin kandidatnya sendiri tidak menyarankan atau memerintahkan hal-hal yang terkait dengan propaganda atau kampanye hitam.

Tetapi, yang kita rasakan, itu masih terjadi di lapangan, dan jauh lebih hebat lagi di media sosial yang diwarnai aneka hoaks. Dalam pemilu, selalu ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkeruh suasana, dan karenanya kita tidak boleh terpancing.

Di sisi lain, etika pemberitaan pemilu oleh media massa kita, seringkali tidak mencerminkan keberimbangan informasi. Berita-berita tumpang tindih dengan kepentingan dukung-mendukung kandidat tertentu. 

Masalah-masalah etis dalam pemilu demikian, kerap tidak terjangkau oleh mekanisme hukum formal kita, sehingga kasus-kasus yang dilaporkan ke Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum pun sering tak efektif.

Penegakan hukum memang suatu keharusan dalam kontestasi pemilu. Tetapi, yang paling mendasar lagi, tetapi ada pada sisi akhlak atau etika berpemilu para aktor dan konstituennya.

Saya kira yang perlu diperjuangkan adalah mewujudkan suatu iklim kompetisi pasar sempurna dalam pemilu. Jor-joran yang ada pun diharapkan dalam tingkat yang wajar, dan yang memenangkan pemilu ialah bukan yang uangnya paling banyak, melainkan karena daya pikat visi dan misinya. Orang mendukung karena ada harapan yang ia yakini bisa diwujudkan oleh kandidat, bukan karena faktor lain, apalagi faktor uang. Sehingga dengan demikian, semua pihak sama-sama berkepentingan untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan kondusif bagi terpilihnya kandidat-kandidat yang terbaik.

Dalam konteks inilah, politik dimaknai sebagai politik nilai. Bahwa dalam pemilu ada seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi, seperti nilai kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kemajuan. Akhlak berpemilu menjamin cara memilih pemimpin tidak dinodai oleh hal-hal yang merusaknya, sehingga pemilu itu sendiri akan membuahkan hasil yang optimal, para pemimpin yang baik dan fungsional dan rakyat tetap dalam persatuan. Persatuan merupakan prasyarat dasar bagi terwujudnya kesejahteraan sosial yang lebih luas. Adalah rumus baku, dalam pembangunan politik (political development, sebagai lawan dari political decay) bahwa stabilitas politik merupakan landasan penting bagi suatu bangsa. (Arianto)

Read More

Young On Top 10 Tahun dengan Tajuk #Menyatukan INDONESIA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tanggal 6 April 2019 menandai perjalanan Young On Top yang ke 10 tahun. Selama 1 dekade Young On Top telah menginspirasi jutaan generasi Milenial Indonesia. Di tahun kesepuluh ini, Young On Top sebagai salah satu komunitas anak muda terbesar dan yang paling konsisten menjalankan visinya yaitu: "to create stronger generations of lndonesia" kini tersebar di 24 kota di Indonesia. Young On Top atau yang lebih dikenal dengan YOT, mengambil peran aktif dalam menyatukan Indonesia di antara perbedaan-perbedaan dengan mengusung tema: #MenyatukanINDONESIA.

PT. YOT Inspirasi Nusantara menggelar Konferensi Pers Young On Top sebagai salah satu komunitas anak muda serta programnya sepanjang tahun 2019 hari Jumat, 29 Maret 2019 pukul 14.00 - 16.00 wib bertempat di Plug & Play Indonesia, Generali Tower Gran Rubina Business Park, Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said,RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Jakarta, dihadiri narasumber Billy Boen selaku Founder & CEO Young On Top dan Riki Sonjaya selaku Direktur Operasional Young On Top.

Billy Boen sebagai founder Young On Top berpesan. "Di tahun poltik ini. saya berharap seluruh anak muda di Indonesia bersatu dan tidak terpecah belah. Selama 10 tahun. Young On Top sudah membuktikan bahwa perbedaan itu indah dengan meyelenggarakan berbagai event dan program yang menyatukan Indonesia, Organisasi Komunitas Young On Top menghormati dan berbagi tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama. status sosíal, jenjang pendidikan, kesuksesan karir dan lainnya."

Billy juga menyampaikan bahwa 10 Tahun bukanlah umur yang pendek untuk sebuah brand dan community organization. Bukan perjalanan yang mudah untuk membuat YOT menjadi sebesar hari ini. Banyak perjuangan berat yang mungkin seringkali tidak disadari oleh YoTers yang harus dilewati oleh tim Young On Top pusat.

Di tahun ke 10 ini, Young On Top akan menyelenggarakan acara dan program yang pastinya akan menginspirasi puluhan ribu anak muda secara offline, bahkan jutaan anak muda secara online. Diantaranya Connext Conference yang akan hadir dan menyebarkan inspirasi ke 10 kota di Indonesia diantaranya Bali. Medan, Palembang, Purwokerto, Bandung, Semarang, Samarinda, Surabaya. Pekanbaru dan Pontianak. 

Selain itu. event tahunan terbesar Young On Top. yakni Young On Top National Conference akan diselenggarakan tepat pada hari ulang tahun Young On Top. Acara yang akan diselenggarakan pada Hari Sabtu. 6 April 2019 ini akan mengundang pembicara-pembicara inspiratif, diantaranya Billy Boen selaku Founder YOT. Wishnutama selaku CEO NET Medi. Najwa Shihab selaku Journaist & Founder Narasi.tv, Chelsea Islan selaku Founder Youth of Indonesia, Bani Mulia selaku Managing Director PT. Samudera Indonesia Tbk. Agung Hapsah selaku Content Creator. William & Winston Utomo selaku COO & CEO IDN Media, Budi Sadikin selaku CEO Inalum, Nareend selaku Profesional Photographe dan Wulan Tilaar selaku vice Chairwoman Martha Tilaar Group. Ungkapnya.

Agar dapat mencapai visinya, lanjut Billy, disamping menyelenggarakan berbagai event tersebut secara offline, memasuki dekade kedua ini. Young On Top akan meluncurkan SocialConnext mobile app dengan tagline "Aplikasinya Generasi Muda Inspiratif Indonesia". yang akan menyatukan seluruh anak-anak muda di Indonesia secara digital sehingga mereka bisa mendapatkan lebih dari 10.000 inspirasi positif dalam bentuk video. podcast, maupun artikel, serta tersambung satu sama lain. kapanpun dan dimanapun mereka berada.

Karena dengan teknologi digital. kita dapat mengoneksikan seluruh anak muda di Indonesia. Sesuai dengan tema Young On Top yang kami usung di tahun kesepuluh yaitu: #MenyatukanINDONESIA. Di dalam mobile app ini, nantinya YoTers dapat berinteraksi (chat) langsung dengan sesama YOTers, diskusi secara langsung dengan para mentor YOT yang dikurasi secara profesional dalam fitur AskMentor dan mendapatkan puluhan ribuan konten inspiratif secara eksklusif, serta banyak penawaran menarik dari Young On Top dan mitra-mitra yang bekerjasama dengan Young On Top. Ujar Billy.

Mau sukses di usia muda? Ayo Jadi bagian dari -YOT 2.0. Jangan lagi ada batasan dalam belajar dan berbagi. Sekarang sudah jamannya terkoneksi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Dengan mengusung #MenyatukanINDONESIA. harapan saya untuk YoT dan YOTers satu : Mari Kita bersatu dan Jadikan Indonesia negara maju. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Siapa yang siap utuk menghadapi Revolusi Industri 4.0? Anak-anak muda Indonesia, YoTers" harap Billy Boen lewat akun Twitternya @billyboen.

Young On Top mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan/brand berikut yang telah menyatakan dukungannya untuk seluruh inisiatif dan program Young On Top selama tahun 2019, diantaranya Sosro Grup, Optik Seis, GDILab, Top Karir, Bank BRI. HERE Technologies Indonesia, GK-Plug and Play Indonesia dan Twitter Indonesia. Tutup Billy.(Arianto)

Read More

Seminar Nasional "Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam" di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

The Habible Center didukung oleh Hanns Seidel Foundation menyelenggarakan seminar nasional "Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam" hari kamis, 28 Maret 2019 pukul 09.00 - 12.00 wib bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta. Seminar ini dibuka oleh Hadi Kuntjara selaku Direktur Eksekutif The Habibie Center dan Daniel Heilmann selaku Chairman Hanns Seidel Foundation Indonesia. dihadiri para narasumber : Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019, Faisal Basri selaku Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Komaidi Notonegoro selaku Direktur Eksekutif Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner), dan Mohammad Hasan Ansori selaku Direktur Program dan Riset The Habibie Center serta dimoderatori oleh Zamroni Salim selaku Peneliti Ekonomi The Habibie Center dan Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.

Direktur Eksekutif The Habibie Center, Hadi Kuntjara menjelaskan, "Penyelenggaraan seminar nasional ini bertujuan untuk melakukan refleksi kritis terhadap isu pengelolaan sumber daya alam di lndonesia serta untuk mengetahui sudah sejauh apa dan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dì Indonesia berlangsung secara demokratis."

Tujuan seminar tersebut berangkat darl reformasi Indonesia 1998 yang secara prinsipil ditandai dengan pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi digulirkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diperbaharui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum bagi kelahiran era otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Kebijakan tersebut secara prinsipil berusaha untuk melakukan pendelegasian wewenang dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan secara implisit terkandung dorongan dernokratisasi pengelolaan sumber daya alam. Desentralisasi dan otonomi daerah dirancang untuk mendekatkan warga negara dan pemerintah. Dengan demikian kebijakan-kebijakan dihasilkan akan representatif. Jelas Hadi Kuntjara.

Akan tetapi, lanjut Hadi Kuntjara, harapan tidak selalu berbanding lurus dengan realitas politik terjadi di lapangan. Melalui pilkada langsung terjadi perpindahan kekuasaan secara dramatis terhadap kontrol atas tanah, tambang, maupun, sumber daya alam lain dari para pemegang kebijakan di Jakarta kepada "raja-raja kecil di daerah.

Untuk itu, persoalan demokratisasi pengelolaan sumber daya alam menjadi penting untuk diangkat dan carakan kembali secara terbuka di ruang publik. Apalagi menjelang kontestasi pemilu legislatif dan pemilihan presiden tanggal 17 April mendatang. persoalan demokratisasi pengelolaan sumber daya alam juga sempat mengemuka di forum debat capres kedua tanggal 17 Februari lalu. Ujar Hadi Kuntjara.

Secara umum, demokratisasi pengelolahan sumber daya alam harus dilihat sebagai cara dan proses masyarakat umum, komunitas, atau publik untuk ikut memiliki kontrol terhadap surmber daya alam Indonesia dan mempergunakan sumber daya alam tersebut untuk memperkuat komunitas dan publik, baik secara ekonomi maupun politik. Tutup Hadi Kuntjara.(Arianto)

Read More

Moeldoko Dorong BEM Nusantara Ciptakan Solusi Ketahanan Pangan Berbasis Teknologi

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko SIP mendukung generasi muda untuk menciptakan berbagai solusi berbasis teknologi guna memecahkan akar permasalahan khususnya dalam ketahanan pangan.

Hal di atas mengemuka dalam Temu Nasional XI BEM Nusantara yang bertajuk Memperkokoh Kebangsaan Mempersatukan Gerakan Untuk Bersiap Menghadapi Revolusi Industri 4.0, di Universitas Islam Sumatera Utara, hari Selasa (12/3/2019).

Di hadapan sekitar 400 mahasiswa Kepala Staf Kepresidenan mengharapkan agar peserta  mampu menciptakan inovasi-inovasi teknologi untuk memecahkan permasalahan.  “Kami selaku pemerintah terus mendorong anak-anak muda untuk mampu membuat sebuah perubahan dan inovasi terhadap teknologi guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi khususnya dalam pemecahan permasalahan pangan.”  ucapnya.

Ditekankan Moeldoko, ”Walaupun di depan ini kita menghadapi Revolusi Industri 4.0, tetapi persoalan pangan tetap menjadi isu yang paling krusial di negara kita setiap waktunya. Ini sesuai dengan kutipan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Alm. Soekarno,  pangan adalah persoalan hidup dan matinya suatu bangsa.”

Dalam paparannya, Panglima TNI 2013-2015 ini menjelaskan, dalam global hunger index, Indonesia secara konsisten membaik dari tahun 2000 hingga 2018. 

Indonesia juga masih dihadapkan dengan stunting dan wasting yang masih menjadi pesoalan yang harus generasi muda pahami, karena ini menjadi dasar permasalahan jika ingin membangun generasi manusia yang siap menghadapi persaingan global.

Sementara itu Pelaksana Tugas (PLT) Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Dr. Lisna Andriani berharap kehadiran Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mampu memberi pencerahan bagi peserta acara, “Saya berharap agar mahasiswa-mahasiswi yang hadir bisa tercerahkan dari paparan Kastaf Presiden mengenai pentingnya pembahasan ini, sehingga harapan kita semua bahwa adik-adik kita ini nantinya bisa menjadi Agent of Change,” jelasnya.

Dalam sesi tanya jawab mahasiswi Universitas Islam Riau, Winda Herman bertanya soal sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ketahanan pangan.

Menurut Moeldoko, pemerintah terus melakukan sinergi dengan semua instansi yang mengurus pangan agar ke depannya semua pemangku kepentingan dapat bersatu padu dalam menghadapi sebuah persoalan, karena kelemahan kita semua saat ini masih seputar lemahnya data yang kita punya.

Dalam persoalan jagung misalnya, pemerintah pusat tidak ingin jika harga naik, konsumen akan kecewa. Begitu juga sebaliknya ketika harga turun tetapi para petani yang menjerit. Hal-hal yang seperti ini yang sangat diperhatikan supply & demand karena kedua sisi ini sangatlah mempengaruhi satu sama lainnya. tutup Moeldoko.(Arianto)

Read More

Seminar Nasional “Tantangan dan Harapan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Papua”

Duta Nusantara Merdeka | Manokwari

Kesejahteraan untuk warga Papua masih menjadi tantangan besar, karena keunikan wilayah geografisnya, latar belakang masyarakatnya, kondisi alamnya, dan faktor yang saling berkombinasi. Pemerintahan Presiden Jokowi-JK secara jelas menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat Papua di dua provinsi –Papua dan Papua Barat— melalui jalan kolaborasi –tidak sekadar partisipasi—dalam upaya peningkatan kesejahteraan di Papua.

Hal itu terungkap dalam seminar nasional dengan tema “Tantangan dan Harapan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan di Papua” yang berlangsung di Auditorium Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Selasa, 12 Maret 2019.

Hadir menjadi pembicara kunci antara lain adalah Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen (Pol) Rudolf Albert Rodja, dan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, “Komitmen Presiden Jokowi terhadap pembangunan di Papua sudah tidak perlu dipertanyakan. Kalau Papua diperlakukan sama, akan makin tertinggal dari wilayah lain.” Secara khusus, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan tanggung jawab politik mewujudkan keadilan sosial terutama di tanah Papua. Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi mengemban tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di Papua. 

Tanggung jawab itu ditunjukkannya dalam komitmen yang sangat tinggi terhadap pengembangan dan penyetaraan Papua. Inpres itu menjadi instrumen dan pintu masuk menangani Papua secara bermartabat.

Melalui Inpres tersebut, Jokowi memerintahkan untuk menggunakan pendekatan kolaborasi antara banyak pihak, dan bukan sekadar seremoni atau partisipasi yang biasa. Dengan adanya Inpres tersebut, percepatan pembangunan “dikeroyok” bersama-sama dengan melibatkan 27 kementerian dan lembaga dan 2 pemerintah provinsi.

Dari sisi keterlibatan, Inpres tentang Papua ini merupakan salah satu Inpres yang paling banyak melibatkan kementerian/lembaga untuk bersinergi dan berkolaborasi.

Jaleswari juga menjelaskan bahwa mengelola dan memajukan Papua tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. “Harus holistik. Harus memperhatikan budaya warga Papua yang juga berbeda-beda, dan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas,” ujarnya. Ia menambahkan, mengapa kampus dipilih sebagai tempat mendiskusikan Papua, karena kampus mewakili masyarakat terdidik yang obyektif dan rasional, sehingga kita bisa membicarakan dengan tanpa prasangka dan kepentingan tertentu.

Sementara itu Pangdam XVIII Kasuari Mayjen Joppye bercerita, dalam proses rekrutmen prajurit misalnya, dibutuhkan perlakuan dan prasyarat khusus supaya anak-anak Papua bisa lolos. “Kalau tidak, tidak akan ada yang lulus seleksi,” ujarnya. Makanya, meskipun dirinya bertanggung jawab terhadap masalah keamanan di Papua Barat, ia mengaku bahwa kendala utama untuk membangun dan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua Barat adalah rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Papua Barat Brigjen (Pol) Rudolf memberikan gambaran umum sangat amannya kondisi kamtibmas di Papua Barat, “Setiap hari gangguan kamtibmas di seluruh wilayah Papua Barat ini rata-rata hanya sekitar 8 kasus per hari. Itu sudah termasuk kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, atau narkoba. Bandingkan dengan Polsek Kebayoran Baru di Jakarta, misalnya. Kasus gangguannya dalam satu Polsek bisa puluhan hanya dalam hitungan kurang dari 3 jam. Jadi, dalam hal kamtibmas, Papua Barat ini adem ayem dan kondusif. Sangat aman.”

Rudolf menambahkan, yang juga diperlukan dalam pembangunan di Papua adalah bagaimana pemimpin di level manapun, berani untuk mengajak masyarakat mengubah cara pandang atau mindset mereka. “Saya suka geregetan. Papua Barat punya Raja Ampat, tapi dive masternya belum ada yang berasal Papua. Kita harus mengubah mindset anak-anak muda Papua, bagaimana mereka berani menjadi bos bagi diri sendiri,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menjelaskan, sebenarnya masalah anggaran untuk pengembangan kesejahteraan di Papua Barat relatif tidak menjadi soal, karena APBD Provinsi besarnya sekitar Rp 8 triliun dan anggaran lainnya yang totalnya bisa mencapai Rp 20 triliun. “Penduduk di Papua Barat ini jumlahnya 1,3 juta orang saja. Tantangannya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran secara tepat,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Papua Barat itu meningkat dari tahun ke tahun. “Tapi itu juga sering menjadi tempat kita bersembunyi dan mencari pembenaran, bahwa indeks pembangunan manusia di Papua Barat sudah naik,” tambahnya.

Terkait dana otonomi khusus, Wakil Rektor II Universitas Papua Dr. Bambang Nugroho M.Sc menilai bahwa pengelolaan dana otonomi khusus memang masih memiliki tantangan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menambahkan, “Membangun NKRI dari pinggiran, posisi Papua Barat ada di pinggiran. Dibutuhkan akselerasi untuk bisa sejajar dengan wilayah Indonesia bagian barat.”

Jika ukurannya adalah tepatnya langkah yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, maka langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi menunjukkan arah yang sudah tepat, dan perlu diperkuat untuk menyempurnakan pelaksanaannya di lapangan. Ia menyinkronkan agenda dalam Nawacita membangun dari pinggiran, dengan memberikan instrumen yang tepat melalui Inpres No 9/2017. Dr. Bambang Nugroho M.Sc (Arianto) 

Read More

Kementerian PPN/Bappenas Gelar Seminar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sehubungan dengan agenda penyusunan RPJMN 2020-2024, Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan sebuah kajian pendahuluan (background study) untuk Bidang Jasa Keuangan. Studi tersebut telah mengkaji tentang pendalaman keuangan di Indonesia dalam rangka penyusunan RPJMN 2020-2024.

Berkaitan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia hari Senin, 28 Januari 2019 pukul 08.30 - 12.00 wib bertempat di Hotel JS Luwansa, JI. H. Rasuna Said No. Kav. C-22, Kuningan. Jakarta Selatan. Seminar dibuka oleh Leonard VH Tampubolon selaku Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, dihadiri para pembicara yaitu tim kajian darí Universitas Katolik Parahyangan Bandung: Dr. Miryam B.L Wijaya, Charvin L. Kusuma, M.Sc., dan Lathifa Hapsari, M Sc.  dimoderatori Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, Muhammad Cholifihani.

Istilah pendalaman keuangan muncul sebagai penegas bahwa pembangunan kualitas pada sektor keuangan tidak hanya berfokus pada aspek kedalaman, namun juga pada keterjangkauan serta efisiensi penyedia jasa keuangan. 

Meskipun peran dan keberhasilan sektor keuangan dalam menumbuhkan ekonomi berbeda-beda antar waktu dan antar negara, perlunya sektor keuangan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan perekonomian tidak tersanggahkan. Pendalaman keuangan tidak hanya cukup dengan meningkatkan, melainkan juga perlu mengutamakan kualitas yang memungkinkan sektor keuangan menjalankan fungsinya, baik sebagai motor maupun penopang pertumbuhan ekonomi, tanpa memunculkan dampak negatif yang tidak terantisipasi dan teratasi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di kisaran 5,0 persen membutuhkan upaya untuk mencegah berlanjutnya pemburukan situasi, dan sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan di dalamnya. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor jasa keuangan dibutuhkan untuk menbiayai kebutuhan investasi, sehingga perlu dilakukannya upaya pendalaman keuangan, baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan. 

Akan tetapi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana kondisi sektor jasa keuangannya masih terbilang dangkal dan hal ini dapat berpengaruh terhadap perekonomian.

Selain itu, dari segi inklusivitas, Indonesia masih terbilang cukup rendah dimana masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati layanan jasa keuangan secara formal, jelas Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Leonard VH Tampubolon dalam sambutannya pada Seminar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia.

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa upaya pendalaman sektor jasa keuangan perlu terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Pendalaman keuangan menjadi sangat penting, mengingat peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan maupun sistem pembayaran yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Seminar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia diadakan untuk mempresentasikan hasil kajian yang menjadi dasar pijakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 di bidang Jasa Keuangan. Kajian tersebut bekerjasama dengan para akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung.
Kajian berfokus untuk memotret kondisi sektor jasa keuangan nasional, termasuk peluang dan tantangannya ke depan.

Dalam seminar tersebut, Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, Muhammad Cholifihani menjelaskan bahwa pendalaman keuangan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, serta guna memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. "Pembiayaan untuk pembangunan sangatlah diperlukan bagi Indonesia saat ini guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkesinambungan, dan inklusif, ungkap Cholifihani. Beliau juga menambahkan bahwa isu pendalaman keuangan menjadi topik penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan di Indonesia yang masih dangkal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rasio M2 per PDB, aset dana pensiun per PDB, aset perusahaan asuransi per PDB, maupun kredit domestik sektor privat per PDB di Indonesia yang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Berdasarkan hasil Kajian Pendalaman Keuangan yang dilakukan oleh Bappenas dan Universitas Katolik Parahahyangan Bandung, terdapat dua temuan pokok kajian yang Juga disampaikan dalam seminar tersebut.

Pertama, situasi di setiap provinsi di lndonesia sangatlah berbeda-beda. 

Situasi yang dimaksud adalah terkait kondisi sektor jasa keuangan di setiap provinsi, serta kemampuan sektor riil untuk tumbuh di setiap provinsi pun berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap provinsi memerlukan kebijakan yang berbeda-beda pula. Secara agregat (dengan menggunakan data time-series nasional keterkaitan antara sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi adalah bersifat demand-following. 

Demand following adalah situasi dimana pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan (demand) terhadap sektor jasa keuangan untuk memfasilitasi alokasi sumber daya keuangan. Artinya, pertumbuhan sektor jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (sektor riil), Namun demikian, jika ditelisik lebih lanjut tiap provinsi, 33 provinsi yang menjadi objek penelitian terpilah menjadi empat situasi: demand-following, supply-leading, dua arah, dan tidak ada hubungan.

Pola Demand-folowing yang ditemukan untuk agregat nasional, ditemukan juga di 12 dari 33 provinsi yang menjadi objek penelitian. Sedangkan pola supply leading ditemukan di 9 dari 33 provinsi yang menjadi objek penelitian. Sisanya, di 8 provinsi ditemukan hubungan dua arah, dan di 4 provinsi tidak ditemukan hubungan di antara indikator sektor jasa keuangan dengan pertumbuhan PDRB.

Kedua temuan pokok yang lainnya adalah pendalaman keuangan di Indonesia masih sangat diperlukan dan masih dimungkinkan untuk dilakukan, baik untuk institusi keuangan (bank dan non-bank), maupun pasar keuangan. Pendalaman keuangan masih dan sangat diperlukan untuk menumbuhkan perekonomian baik dari aspek kedalaman, akses, maupun efisiensi. Dalam meningkatkan aspek kedalaman institusi keuangan, khususnya perbankan, perlu dibangun kapasitas yang lebih tinggi dalam menghimpun dana masyarakat.

Sementara itu, sebagai upaya meredam gejolak pertumbuhan sektor riil dan membangun komplementaritas antar penyedia jasa keuangan, dibutuhkan pembangunan institusi keuangan non-bank, khususnya industri asuransi dan Dana Pensiun. Selanjutnya, pendalaman pasar keuangan dapat dilakukan dengan cara memperluas instrumen dan Intensitas penerbitan aset keuangan, meningkatkan kualitas platform digital untuk perdagangan, dan meningkatkan emiten serta basis Investor.

Dari sisi Inklusvitas, perlu diakukan pemanfnatan teknologi digital dan branchless banking untuk memperluas keterjangkauan dan meningkatkan literasi keuangan. Akan tetapi, mengingat situasi provinsi yang sangat berbeda, diperlukan kebijakan pendalaman keuangan yang berbeda untuk menumbuhkan ketahanan ekonomi provinsi yang membangun ketahanan ekonomi nasional. Dampak positif pendalaman keuangan bagi pertumbuhan ekonomi akan mulai bila pembangunan sektor keuangan dilakukan dengan arah dan kecepatan yang tepat sehingga pembangunan keuangan tidak berakhir dengan peningkatan kesenangan dan/atau fluktuasi yang tidak terkendali.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, melalui kajian ini, dihasilkan beberapa arah kebijakan pengembangan sektor jasa keuangan ke depan. Arah kebijakan yarng disampaikan dalam kajian tersebut pada intinya bertujuan untuk pendalaman sektor jasa keuangan di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

                                                                Reporter : Arianto

Read More