Wapres: Ulama Dunia Akui Indonesia Mampu Praktikkan Islam yang Moderat dan Toleran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Masyarakat muslim Indonesia dikenal kalangan ulama dunia sebagai penganut agama Islam yang moderat, bersahabat, dan toleran. Indonesia telah diakui keberhasilannya dalam mengelola perbedaan di tengah kehidupan masyarakatnya yang memiliki beragam latar belakang. 

Pengakuan tersebut terbukti dengan datangnya utusan Majelis Hukama Al-Muslimin ke Indonesia belum lama ini untuk belajar tentang Islam yang toleran dari Indonesia. Majelis Hukama sendiri merupakan kumpulan cendekiawan muslim dari seluruh dunia, yang berpusat di Abu Dhabi dan diketuai oleh Syekh Al-Azhar Mesir. 

"Mereka datang ke Indonesia bukan untuk memberikan ajaran atau tuntunan tentang bagaimana Islam yang _rahmatan lil ‘alamin_ itu, tetapi justru mereka datang untuk belajar tentang Islam yang toleran yang sudah diakui di Indonesia," ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Pembukaan Seminar Internasional "Membangun Kerja Sama Internasional untuk Menguatkan Komitmen dan Praktik Islam Rahmatan Lil 'Alamin di Dunia" secara virtual di Jakarta, Selasa (25/01/2022).

Bahkan, lanjut Wapres, Majelis Hukama mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya lagi kitab-kitab Bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, tetapi sebaliknya buku-buku Indonesia yang memuat tentang toleransi dan kerukunan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab. 

"Saya bersyukur karena Indonesia telah diakui keberhasilannya dalam mengelola perbedaan. Indonesia telah diminta berbagi pengalaman tentang toleransi antar-umat beragama yang menjadi faktor terciptanya perdamaian dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat yang sangat beragam latar belakangnya," tutur Wapres. 

Lebih jauh, dalam seminar yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini, Wapres memaparkan bahwa toleransi dan kerukunan di Indonesia tidak terlepas dari nilai yang tertanam dalam dasar negara Pancasila. 

"Pancasila menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia dengan tetap menghormati nilai-nilai dan praktik beragama yang dianut oleh masyarakat Indonesia," ujarnya. 

Selain itu, kata Wapres, umat Islam Indonesia sendiri juga mengembangkan konsep dasar _ukhuwah_ (persaudaraan) dalam 3 aspek, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, _ukhuwah wathaniyah_ atau persaudaraan satu bangsa, dan _ukhuwah insaniyah_ atau persaudaraan sesama manusia.

"Di Indonesia dibentuk Majelis Ulama Indonesia, sebagai wadah bagi ulama yang berbeda mazhab dan pandangan, untuk mengelola perbedaan di antara penganut Islam di Indonesia," ungkap Wapres.

"Sementara untuk mengelola perbedaan di antara agama-agama yang berbeda, dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota untuk membantu menyelesaikan masalah, sekiranya terjadi gesekan-gesekan pada akar rumput," imbuhnya.

Namun demikian, Wapres tetap menyayangkan hingga kini masih banyak pihak yang mengidentikkan Islam dengan ekstremisme dan kekerasan. 

"Citra Islam yang mulia telah dirampas oleh segelintir orang yang mengatasnamakan Islam untuk membenarkan kekerasan yang dilakukannya," ujarnya.

Suara mereka pun, kata Wapres, terdengar lebih nyaring di dunia internasional, sehingga mendapatkan sorotan dan perhatian dan diperparah dengan sebaran berita di berbagai platform media. 

"Akibatnya, terjadi islamophobia yang saat ini marak di berbagai belahan dunia. Tak jarang, umat Islam mendapatkan perlakuan diskriminatif dan rasialis akibat islamophobia," tandasnya.

Untuk itu, Wapres mengajak segenap umat Islam Indonesia untuk bersama-sama memikul pekerjaan besar agar terus menjadi cerminan Islam yang moderat, bersahabat, dan toleran. 

"Tidak hanya itu, kita juga harus menjadi umat Islam yang maju dan berdaya," tutupnya. (Arianto)

Read More

Percepat Pengembangan Industri Halal, Pemerintah Dukung Tumbuhnya LPH Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di daerah memiliki peran penting untuk memudahkan pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal, termasuk melayani UMKM yang jumlahnya lebih dari 64 juta. Jaminan kehalalan produk UMKM juga merupakan salah satu syarat untuk menembus pasar halal global. Untuk itu, pemerintah terus mendorong tumbuhnya LPH baru.

"Pemerintah akan terus mendorong adanya LPH-LPH baru sebagai penguatan Jaminan Produk Halal, sekaligus upaya percepatan pengembangan industri halal," tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Tasyakur Milad Ke-33 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) secara virtual di Jakarta, Selasa (25/01/2022). 

Lebih lanjut, menurut Wapres, bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan MUI, peran penting LPH tersebut tidak dapat ditampik. Terlebih saat ini Indonesia sedang berupaya menjadi pusat industri produk halal dunia.

"Saat ini kita terus berpacu dengan waktu, utamanya untuk mewujudkan dua pekerjaan besar pada 2024, yaitu kewajiban tersertifikasinya halal bagi seluruh produk makanan dan minuman, sekaligus visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia," tuturnya. 

Pada acara yang mengusung tema “Pengaruh Lembaga Pemeriksa Halal Terhadap Kemajuan Industri Halal Indonesia” ini, Wapres mengapresiasi komitmen, misi, dan konsistensi LPPOM-MUI dalam upaya menjaga ketenteraman umat melalui konsumsi makanan, obat, dan kosmetika yang terjamin kehalalannya.

"Selama 33 tahun terakhir, LPPOM-MUI terus menjalankan fungsi audit pada sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya, sehingga turut menjadi ikon label halal bagi produk halal Indonesia," pujinya. 

Namun, sebagai pionir LPH di Indonesia, Wapres berharap LPPOM-MUI dapat terus mendukung upaya perluasan dan percepatan proses sertifikasi halal, terutama bagi UMKM sektor makanan dan minuman.

"Dengan perwakilan yang tersebar di 34 provinsi, LPPOM-MUI masih menjadi ujung tombak dalam proses pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk," ujar Wapres.

"Adanya perwakilan LPPOM-MUI di luar negeri, seperti China, Korea, Taiwan, dan lain-lain juga semakin memperkuat eksistensi Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok industri halal global," imbuhnya. 

Sebelumnya, Direktur Utama LPPOM-MUI Muti Arintawati mengungkapkan bahwa saat ini semakin banyak pihak yang menyadari pentingnya produk halal, tidak hanya dalam ranah pemenuhan kewajiban agama bagi konsumen muslim, tetapi telah meluas ke wilayah ekonomi dan perdagangan. Menurutnya, negara pun turut bertanggungjawab dengan menerbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada 2014.

“Dengan demikian, tanggung jawab LPPOM tidak lagi hanya menjalankan amanah MUI [untuk] menenteramkan umat dan memberikan pelayanan prima kepada perusahaan penerima jasa sertifikat halal, melainkan juga tanggung jawab untuk compliance terhadap regulasi negara,” tuturnya.

Lebih jauh, Muti melaporkan bahwa LPPOM-MUI telah menandatangani kesepakatan intergrasi dengan BPJPH dan dua LPH lain pada 22 Januari 2022. 

“Semoga dengan kerjasama seluruh stakeholders [terkait produk] halal, amanah undang-undang [ini] dapat berjalan dengan baik, sehingga ekosistem halal yang sedang diupayakan pemerintah dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia dapat segera terwujud,” harapnya.

Terakhir, Muti menegaskan bahwa LPPOM-MUI akan terus mendukung upaya pengembangan produk halal di Indonesia.

“LPPOM-MUI siap memberikan pelayanan bagi semua segmen pelaku usaha termasuk UMK di manapun berada,” pungkasnya. 

Hadir dalam acara ini Ketua Umum MUI K.H. Miftahul Akhyar beserta jajaran Pimpinan MUI dan Dewan Pertimbangan MUI, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman, Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo, Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar, Dewan Pengawas dan Pembina LPPOM-MUI, serta segenap jajaran LPPOM-MUI pusat dan daerah. 

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (Arianto)

Read More

Temui Wapres, Wiranto bersama 4 Anggota Wantimpres Beri Masukan Terkait Kebijakan Pemerintah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama  4 (empat) anggota Wantimpres menemui Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (18/01/22).

Mengawali pertemuan, Wiranto bersama 4 (empat) anggota Wantimpres melaporkan beberapa hal yang menjadi fokus nasihat/pertimbangan mereka kepada Presiden pada tahun ini.

“Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti,” ungkap Wiranto.

Terkait landasan hukum perpindahan IKN yang saat ini tengah dipersiapkan, diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat, guna menghindari adanya respons negatif di waktu yang akan datang.

“Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan,” saran anggota Wantimpres Agung Laksono.

Sementara itu, perihal penanganan Covid-19, para anggota Wantimpres saat ini tengah menyoroti langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui pengembangan UMKM. Dalam upaya pemberian kemudahan untuk mendorong pengembangan UMKM, masih kerap ditemukan laporan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengurus perizinan usahanya karena regulasi dan proses birokrasi yang masih cukup berat untuk dipenuhi.

Terakhir, Wiranto menambahkan terkait pembangunan SDM guna menghadapi bonus demografi di Indonesia. Dikhawatirkan, apabila tidak ditangani dengan baik, bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yg membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wapres menyambut baik masukannya dan sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani oleh Pemerintah.

Pertama, perihal pengembangan UMKM. Wapres berharap, kendala yang masih ditemui oleh pelaku UMKM, seperti perizinan, dapat diatasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah hingga di tingkat kabupaten/kota. MPP nantinya akan menjadi sarana bagi masyarakat, termasuk UMKM, untuk mengurus berbagai macam hal dengan terintegrasi, dan tentunya, memangkas proses birokrasi.

“Ini juga yang sedang kita usahakan, MPP itu [bahkan] jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor disitu, perizinan ya disitu. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan,” ujar Wapres.

Kendati demikian, lanjut Wapres, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memerlukan waktu. Hingga saat ini, baru tersedia 45 MPP di Indonesia, atau baru mencapai 10% dari target ketersediaan MPP.

Kedua, terkait pembangunan SDM. Pemerintah sedang berusaha agar pendidikan kita ini dapat menghasilkan tenaga yang siap pakai. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor di pendidikan tinggi, melalui program Kampus Merdeka. Diharapkan, dengan kualitas guru yang meningkat, diharapkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas tenaga kerja di Indonesia juga akan meningkat. 

“Ini [pembangunan SDM] dilakukan, yaitu melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri,” urai Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres berharap, Wantimpres dapat turut memantau perkembangan kebijakan pemerintah hingga level implementasi. 

“Tolong nanti dari Wantimpres bisa melihat, petanya masih seperti ini. Kalau dibiarkan akan terus seperti itu,” ujar Wapres. 

“Kita [memang] memerlukan juga. Dengan pengamatan lebih banyak, [informasi yang diperoleh] dapat lebih lengkap,” pungkas Wapres. 

Turut hadir bersama Wiranto diantaranya; Muhamad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, dan Sidarto Danusubroto, serta Sekretaris Wantimpres Agus Widodo. 

Sementara itu, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar.  (Ari/Ant)

Read More

Hadiri BAZNAS Award 2022, Wapres Tekankan Penguatan Tata Kelola Dana Sosial Syariah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ekonomi dan keuangan syariah diyakini menjadi salah satu pilar dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Permasalahan sosial ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 pun dilakukan dengan dana sosial syariah. Untuk itu, diperlukan penguatan tata kelola dana sosial syariah sebagai upaya kolaboratif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dibutuhkan tata kelola yang baik, yang tidak terlepas dari peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat dan dana sosial syariah nasional lainnya sesuai amanat undang-undang,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam acara BAZNAS Award Tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual, Senin (17/01/2022).

Menurut Wapres, berbagai permasalahan kemisikinan, terutama kemiskinan ekstrem dan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diatasi melalui dana filantropi syariah.

“Dana filantropi syariah nasional memiliki potensi yang sangat besar. Dana sosial dimanfaatkan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial-ekonomi nasional,” tutur Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres mengharapkan agar pelayanan aktivitas zakat kepada masyarakat menjadi semakin efektif dan efisien, serta peranan BAZNAS dapat semakin luas. 

“Saya juga berharap agar peran BAZNAS semakin luas, dan layanan kepada masyarakat pemberi dan penerima zakat menjadi semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua BAZNAS Noor Achmad menyampaikan akan menjalankan program BAZNAS dengan konsisten sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kepercayaan para muzakki dan mustahik, dan akan kami laksanakan program kami dengan konsisten dan konsekuen,” tegas Noor.

Sebagai informasi, zakat kembali dikuatkan di bawah kepemimpinan Presiden Habibie, regulasi zakat dikuatkan melalui lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 yang merupakan langkah awal pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian, sebagai implementasi undang-undang tersebut maka dibentuklah BAZNAS dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 di masa pmerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh yang berperan pada bidang zakat, diberikan penghargaan dengan kategori Penerima Award Life Time Achievement Zakat Indonesia kepada Presiden Peletak Zakat Indonesia B. J. Habibie yang diwakili oleh Ilham Habibie, sedangkan Alissa Wahid dan Yenny Wahid mewakili Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sekaligus sebagai Bapak Amil Zakat Indonesia.

Adapun Kategori Tokoh Pendukung Gerakan Zakat Indonesia diberikan kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Mahfud MD, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Pratikno, Yaqut, Tito Karnavian, Sandiaga Uno, Bambang Brodjonegoro, Erick Thohir.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, beserta jajaran pengurus BAZNAS.

Sementara, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Ahli Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (Arianto)

Read More

Wapres Tekankan Pentingnya Fungsi Pesantren

Duta Nusantara Merdeka | Palu 

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyempatkan diri berkunjung ke Pondok Pesantren Alkhairaat, Jl. Sis Aljufri No. 40, Siranindi, Palu Barat, Palu, Kamis (6/1/22). Pada kesempatan tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, menyampaikan perhatian Wapres kepada pentingnya fungsi pesantren.

"Tadi Wapres didampingi oleh seluruh keluarga dari Alkhairaat dan Pak Wapres berdialog tadi di dalam. Yang ditekankan tadi itu sebenarnya ada tiga fungsi pesantren itu," ujar Masduki.

Masduki menjabarkan beberapa fungsi pesantren yang dimaksud, seperti menyiapkan ahli fikih, berdakwah, dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

"Yang pertama, penyiapan kader-kader yang ahli fikih itu sudah tugas semacam tusi pokok pesantren. Yang kedua, tugas dakwah yang selama ini sudah dilakukan Alkhaairat," tutur Masduki.

"Kemudian yang ketiga, hal yg berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat," tambahnya.

Mengakhiri keterangannya, Masduki juga menuturkan relasi antara Wapres dengan Pondok Pesantren Alkhairaat Palu yaitu adanya kesamaan pada paham keagamaan. 

"Hubungan Alkhairaat dengan Wapres, secara akidah Alkhairaat bagian dari ahli sunnah wal jamaah, jadi punya hubungan yang sangat dekat secara paham keagamaan dengan Wapres, pungkasnya.

Sebelumnya, Wapres menyempatkan diri untuk melakukan ziarah ke makam Habib Sayyid Idrus bin Salim Aljufri atau akrab disebut Sis Aljufri yang masih di dalam kawasan Pondok Pesantren Alkhairaat Palu. Beliau merupakan ulama kharismatik pendiri Alkhairaat dan dikenal sebagai tokoh ulama berjasa menyebarkan ajaran Islam di Sulawesi Tengah. (Lak/Ant)

Read More

Cegah Omicron, Tidak Boleh Ada Dispensasi Karantina

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah saat ini terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran Covid-19 varian Omicron. Salah satunya dengan melakukan karantina terhadap siapapun pelaku perjalanan internasional tanpa terkecuali. 

"Tidak boleh ada lagi dispensasi. (Apalagi) ada indikasi-indikasi (terpapar), masuk itu ke karantina," tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai meresmikan 6 Rumah Ibadah Universitas Pancasila di Kampus Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung No. 56-80, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Rabu (05/01/2022). 

Terlebih, sambung Wapres, saat ini sudah ada indikasi transmisi lokal. Untuk itu, langkah antisipasi penyebaran harus terus dilakukan, khususnya di daerah. 

"Karena sudah mulai ada transmisi lokal, maka kita (khususnya) daerah-daerah sudah harus mulai mengantisipasi terjadinya penularan itu," tegasnya. 

Pemerintah pusat sendiri, kata Wapres, saat ini terus mengantisipasi meluasnya penyebaran Omicron dengan tetap menggencarkan pelaksanaan protokol kesehatan dan program vaksinasi. 

"Dan kita sudah akan memulai untuk pertengahan Januari 2022 memberikan suntikan booster, untuk (vaksinasi) tahap ketiga," imbuhnya. 

Selain itu, terang Wapres, peningkatan level PPKM di beberapa daerah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga menjadi bagian dari upaya mencegah merebaknya Omicron. Hal ini agar seluruh masyarakat tetap aman, khususnya anak-anak yang sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung. 

"Saya kira di dalam negeri kita seperti itu, melalui upaya-upaya dan juga Peduli Lindungi, sehingga mereka yang masuk di sekolah itu memang sudah steril," pungkasnya. (Lak/Tha)

Read More

Menangkan Babak Semifinal, Wapres Harap Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2020

Duta Nusantara Merdeka | Serang

Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia telah berhasil mengamankan tiket final ASEAN Football Federation Championship (Piala AFF) 2020 usai menekuk Timnas Singapura di leg kedua babak semifinal. 

Terkait hal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang di lapangan. Ia pun berharap di final nanti Timnas Indonesia dapat menjadi juara. 

"Kita memberikan penghargaan kepada para pemain yang telah berjuang dan kita berharap di final nanti bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara," ucapnya dalam keterangan pers usai menggelar Nonton Bareng (Nobar) Laga Semifinal Piala AFF 2020 antara Timnas Indonesia vs Singapura melalui tayangan televisi di Kediaman Pribadi Wapres di lingkungan Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Sabtu (25/12/2021). 

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan rasa bangganya karena Timnas Indonesia berhasil memenangkan laga semifinal leg kedua melawan Singapura dengan skor meyakinkan, setelah pada leg pertama juga mampu bermain imbang. 

"Malam ini kita patut berbangga karena Tim Nasional kita telah memenangkan pertandingan semifinal dengan skor meyakinkan 4-2," ungkapnya. 

Terlebih, kata Wapres, jalannya pertandingan cukup menegangkan karena terjadi susul-menyusul skor. 

"Walaupun awalnya 1-0, kemudian malah kita kalah 2-1, tapi (kemudian) seri 2-2, dan pada perpanjangan waktu, bisa menyelesaikan dengan 4-2," tuturnya.

Pada laga final nanti Indonesia akan berhadapan dengan pemenang pertandingan semifinal antara Thailand dan Vietnam. Sejauh ini Thailand unggul agregat 2-0 dari Vietnam usai menang di leg pertama. Adapun laga semifinal leg kedua antara Thailand melawan Vietnam akan digelar Minggu (26/12/2021). 

Turut menemani Wapres pada acara Nobar ini, Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin beserta anak, cucu, dan para perangkat terbatas. (Lak/Tha)

Read More

Hadiri Peresmian Bank Wakaf Mikro, Wapres: BWM Diharapkan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Metro, Lampung

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengharapkan kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut dinyatakan Wapres saat menghadiri Peresmian Program Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien dan Penyaluran KUR Klaster di Universitas Muhammadiyah Metro, Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 116, Kota Metro, Lampung, Kamis (23/12/2021).

"Semoga kehadiran Bank Wakaf Mikro ini semakin membawa berkah untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan pusat-pusat inkubasi untuk menumbuhkan dan membina para wirausahawan mikro sehingga muncul pengusaha-pengusaha muslim besar di masa datang.

"Pak Ketua OJK sedang menyiapkan instrumen-instrumennya. Ada bank, asuransi, pasar modal, pegadaian. Tapi itu tidak akan punya nilai apa-apa kalau pengusahanya tidak ada," urai Wapres.

"Sering saya mengumpamakan, ada bus banyak tapi tidak ada penumpangnya, penumpangnya siapa? Adalah pengusaha-pengusaha ini," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Wapres, apabila para pelaku usaha ini ditumbuh kembangkan melalui pusat-pusat inkubasi daerah, hal tersebut akan membantu geliat pertumbuhan ekonomi rakyat di masing-masing wilayah.

"Ini Pak Gubernur, saya kira ini menjadi suatu tugas. Oleh karena itu, saya minta dari KNEKS, dari MES, termasuk KADIN sudah sepakat untuk mengembangkan, menginkubasi para pengusaha-pengusaha ini. Salah satu melalui upaya BWM ini juga merupakan rintisan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil yang kita harapkan nantinya ini menjadi alat pengungkit yang nantinya bisa tumbuh dan menjadi nasabah bank syariah umum," tutur Wapres.

*Paparkan 3 Fungsi Pesantren*

Terkait lokasi pendirian BWM di pesantren, Wapres menuturkan bahwa ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan pesantren. Sebab, sejalan  dengan amanat undang-undang tentang pesantren disebutkan bahwa fungsi pesantren ada tiga, yaitu pertama, sebagai pusat pendidikan.

"Ini memang dari dulu pesantren itu, kalau saya menyebutnya pesantren itu sebagai tempat  menyiapkan orang-orang yang paham agama, karena para ulama yang membawa agama itu lama-lama akan hilang, akan dimakan usia, kemudian harus ada gantinya," terang Wapres.

Kedua, tutur Wapres, sebagai pusat dakwah agama Islam. Serta ketiga, sambungnya, pesantren merupakan pusat pemberdayaan masyarakat.

"Pesantren kita ada 27.000, santrinya diperkirakan 18 juta. Kalau ini diberdayakan, setiap pesantren diberdayakan melalui pengembangan sektor keuangan, juga melalui sektor-sektor riil. [Contohnya] sekarang sudah berkembang di pesantren-pesantren itu istilahnya One Pesantren One Product (OPOP). Di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah jalan," pungkas Wapres. (Lak/Tha)

Read More

Lampaui Standar WHO, Wapres Minta Vaksinasi Tetap Digencarkan

Duta Nusantara Merdeka | Bandar Lampung 

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia saat ini telah melampaui standar _World Health Organization_ (WHO). Meskipun demikian, Wapres meminta agar program vaksinasi tetap digencarkan sehingga cakupannya terus meningkat. 

"Memang sekarang ini kalau vaksin yang pertama itu sudah di atas 70 persen, tapi vaskin kedua baru 51 persen. Sebenarnya kalau targetnya WHO sudah terlampaui. Kalau WHO 40 persen lebih, tapi kita inginnya lebih dari itu," ungkap Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara _Launching_ dan Bedah Buku Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulama serta Kitab Tukhfatul Qosi Waddani, Biografi Syekh Nawawi Al Bantani di Hotel Radisson, Jl. Teuku Umar No.1, Kedaton, Bandar, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (22/12/2021).

Sekali lagi, meskipun telah melampaui standar WHO, Wapres menegaskan bahwa percepatan vaksinasi harus terus dilakukan terutama di wilayah aglomerasi.

"Memang kita ingin percepat lagi, terutama di daerah-daerah aglomerasi seperti Jakarta dan sekitarnya, Solo Raya, Bandung Baya," sebutnya. 

Selain itu, kata Wapres, percepatan juga akan terus dilakukan di daerah-daerah yang masih kecil cakupan vaksinasinya dengan pelibatan berbagai pihak. 

"Untuk bisa mencapai itu, kita mengerahkan semua, pertama TNI-Polri, kemudian BKKBN, lembaga swasta, perguruan tinggi, kemudian LSM itu semua terus akan kita gerakkan," ujarnya.

Terutama, menurut Wapres, untuk menambah petugas vaksinator, mengingat ketersediaan vaksin di tanah air saat ini telah mencukupi.

"Vaksinnya sudah cukup tinggal vaksinatornya kita perbanyak dari semua kalangan," ungkapnya. 

Pada kesempatan ini, Wapres juga mengungkapkan rasa syukurnya bahwa meskipun program vaksinasi belum usai, kasus Covid-19 terus melandai. 

"Kita dianggap sudah berada di level satu, Indonesia itu. Jadi salah satu yang terbaik di dunia," ucapnya. 

Menurut Wapres, hal ini karena pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa dan kerja keras seluruh komponen bangsa. 

"(Karena) pertolongan Allah kita bisa mengambil langkah, padahal Indonesia penduduknya sangat besar, kemudian daerahnya begitu luas, bahkan di pulau-pulau yang untuk sampai ke sana saja petugas (kesulitan)," tuturnya. 

Terakhir, Wapres menyebutkan bahwa pada Januari 2022 selain melengkapi cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua, juga akan mulai dilakukan pemberian vaksin dosis ketiga sebagai _booster_. 

"Kita harapkan sudah mulai Januari ini, di samping menyelesaikan yang satu dan dua, juga sudah mulai masuk ke _booster_, sehingga kekebalan kelompok kita yang memang sudah dapat secara alamiah juga dilapisi lagi dengan vaksinasi," terangnya. (Lak/Tha)

Read More

Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem, Wapres Sebut Wilayah Pesisir Angkanya Lebih Tinggi dan Lebih Kompleks

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 ini tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau berjumlah 10,86 juta jiwa dari tingkat angka kemiskinan nasional yang masih sebesar 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah pesisir relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya dan memiliki persoalan yang lebih kompleks.

“Tingkat kemiskinan di wilayah pesisir sebesar 4,19%, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dari jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa diantaranya berada di wilayah pesisir,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2021).

Lebih jauh, Wapres menerangkan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir juga relatif lebih kompleks, karena kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik. Pertama, dari aspek demografi, anggota rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir lebih besar dibandingkan wilayah lainnya dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif.  

“Kedua, dari aspek pendidikan, kepala rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD,” terangnya.

Selanjutnya yang ketiga, kata Wapres, dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir memiliki akses sanitasi, air bersih, dan penerangan yang kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.  

“Kemudian (keempat), ketenagakerjaannya sebagian besar memiliki pekerjaan namun terkonsentasi pada kelompok yang berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar,” ujarnya.

Kelima, dari aspek infrastruktur, menurut Wapres akses sistem komunikasi, jasa pengiriman, dan penerangan di wilayah pesisir perlu diperbaiki. 

“(Keenam), kerentanan relatif lebih rawan terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan pemukiman kumuh atau di bantaran sungai. Akses layanan dasar, akses sekitar kesehatan relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Wapres pun memberikan arahan agar perhatian khusus diberikan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir. Antara lain dengan mengidentifikasi program-program pengurangan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan wilayah pesisir serta menyempurnakan program-program yang ada saat ini agar lebih berdampak pada masyarakat di wilayah pesisir.

“Komplementaritas program kerja antarkementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pelibatan kontribusi dari pelaku non-pemerintah adalah kunci dalam menyukseskan agenda penurunan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.

Sejauh ini, menurut Wapres, berdasarkan data Kementerian Keuangan, Pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian besar pada pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi di wilayah pesisir. 

“Anggaran lintas kementerian tahun 2021 untuk  berbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir mencapai lebih dari 76 triliun rupiah,” sebutnya.

Dalam rapat ini, Wapres juga ingin memastikan agar upaya pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan saat ini baik oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun dunia usaha tetap mengacu pada Road Map Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang sudah dirumuskan untuk tahun 2021-2024.

“Berdasarkan Road Map tersebut, pengurangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada dua strategi utama yaitu upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem, dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, dan termasuk juga untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah dan inisiatif kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah daerah,” papar Wapres.

Untuk tahun 2021, tutur Wapres, telah ditetapkan 35 Kabupaten prioritas di 7 provinsi dan pada tahun 2022 diperluas menjadi 212 Kabupaten/Kota prioritas di 25 provinsi. 

“Salah satu quick response dari upaya pengurangan kemisikinan ekstrem ini, telah dilakukan penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas yang akan diperluas pada tahun 2022,” terangnya. 

Sebagaimana informasi, Presiden Jowo Widodo telah menetapkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024 sebagai proritas utama pemerintahannya. Ini berarti enam tahun lebih cepat daripada sasaran global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara global pada 2030. Wapres sendiri selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditugaskan oleh Presiden untuk memimpin upaya tersebut.

Sejak mendapat tugas tersebut, Wakil Presiden telah bergerak cepat memimpin empat kali Rapat Pleno, Rapat Koordinasi dengan Para Gubernur dan Bupati, serta melakukan kunjungan langsung ke tujuh provinsi yang wilayahnya masuk dalam 35 kabupaten/kota prioritas yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, Wakil Presiden juga memantau langsung upaya konvergensi anggaran serta penyaluran penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas.

Tampak hadir dalam rapat kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A. Halim Iskandar; Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki; Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad, serta Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia M. Riza Damanik. (Lak/Tha)

Read More

Bertolak ke Lampung, Wapres akan Hadiri Muktamar ke-34 NU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Rabu (22/12/2021).

Dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada pukul 06.15 WIB menuju Bandar Udara Radin Inten II. Setibanya di Lampung, Wapres akan disambut oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta Ibu Riana Sari Arinal serta para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dan pendamping masing-masing.

Dalam kunjungan yang dijadwalkan selama tiga hari ini, Wapres diagendakan menghadiri Pembukaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di hari pertama. Acara tersebut rencananya akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Darussa’adah, Celikah, Gn. Sugih, Seputih Jaya, Lampung Tengah.

Selain menghadiri pembukaan Muktamar, di hari yang sama Wapres juga dijadwalkan akan menghadiri Launching Buku Historiografi Khittoh dan Politik Nahdlatul Ulama serta Kitab Tukhfatul Qosi Waddani, Biografi Syeikh Nawawi Al Bantani yang berlokasi di Hotel Radisson, Jalan Teuku Umar Nomor 1, Kedaton, Lampung.

Selepas acara tersebut, Wapres dijadwalkan menerima audiensi dari Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Luar Negeri.

Hari berikutnya Kamis (23/12/2021), mengawali kegiatan, Wapres direncanakan menghadiri Peresmian Peluncuran Program Bank Wakaf Mikro bertempat di Universitas Muhammadiyah Metro. Acara yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, akan ditutup dengan peninjauan stand nasabah Bank Wakaf Mikro dan Produk KUR di lokasi yang sama.

Sore harinya, Wapres kembali akan menghadiri beberapa sesi rapat pleno pada Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.

Mengakhiri  kunjungan kerja, di hari ketiga Jumat (24/12/2021), Wapres akan menutup secara resmi rangkaian kegiatan Muktamar ke-34 NU.

Selepas itu, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Masjid Safinatul ‘Ulum Universitas Islam Negeri Lampung dan dilanjutkan dengan salat Jumat berjamaah di masjid tersebut.

Wapres diagendakan akan bertolak kembali ke Jakarta dari Bandar Udara Radin Inten II pada pukul 14.00 WIB dan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada pukul 14.45 WIB.

Hadir mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini Ketua Baznas Noor Achmad, Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien. (Lak/Ant)

Read More

Sektor Halal Kian Tumbuh, Industri Fesyen Muslim Nasional Jadi Top 3 Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perkembangan industri halal di tanah air semakin tumbuh dan berkinerja gemilang dalam dua tahun terakhir, dan punya kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Merujuk data State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, Indonesia saat ini ada di peringkat keempat di sektor makanan (halal food), naik delapan peringkat dibanding posisi sebelumnya. 

“Di sektor halal pharmaceutical and cosmetics, kita naik 19 peringkat sehingga saat ini menjadi peringkat ke-6 dunia. Sementara itu, di sektor modest fashion muslim, sekarang Indonesia menempati di peringkat ke-3 dunia,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dody Widodo di Jakarta, Senin (20/12).

Sekjen Kemenperin pun mengemukakan, realisasi investasi industri halal di indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Sepanjang tahun 2018-2021, tercatat sebanyak 80 transaksi dalam bentuk M&A (merger and accuisition), Private Equity (PE), dan Venture Capital (VC) yang terkait dengan industri halal. “Transaksi tersebut tersebar di setiap sektor, di mana paling besar terjadi di sektor halal food dan keuangan syariah,” ungkapnya.

Dody menegaskan, Kemenperin bertekad untuk lebih kerja keras dalam pengembangan industri halal nasional bisa berdaya saing global. “Karena itu, akselerasi sangat diperlukan agar kita bisa segera bertransformasi dari top consumer market ke top halal exporter,” tuturnya.

Sebagai upaya strategis dalam mendukung pembangunan ekosistem industri halal di Indonesia, Kemenperin telah mengambil beberapa inisiatif kebijakan terkait pengembangan industri halal, seperti percepatan proses sertifikasi halal bagi industri, khususnya sektor industri kecil dan menengah (IKM).

Selanjutnya, pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui fasilitasi pelatihan auditor halal. “Dengan pengalaman sebagai leading sector dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) industri, Kemenperin dapat turut berperan dan Sistem Jaminan Halal (SJH) di masa mendatang,” imbuhnya.

Selain itu, Kemenperin juga terus mendorong pembentukan kawasan industri halal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. 

“Kemenperin menerbitkan Surat Keterangan Kawasan Industri Halal untuk Halal Modern Valley yang dikelola oleh PT. Modern Industrial Estat, di Serang, Banten, untuk Halal Industrial Park Sidoarjo yang dikelola oleh PT. Makmur Berkah Amanda, Sidoarjo, dan untuk Bintan Inti Halal Hub yang dikelola oleh PT. Bintan Inti Industrial Estate, di Bintan Kepulauan Riau,” sebutnya.

Bahkan, Kemenperin telah sukss menyelenggarakan ajang penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2021. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para penggiat industri, akademisi serta pihak-pihak yang telah berperan aktif dalam memajukan pengembangan industri halal di Indonesia. 

“Kata Ihya sendiri dalam bahasa Arab bermakna menghidupkan. Dengan makna tersebut, ada harapan ajang penghargaan ini dapat berkontribusi terhadap upaya menghidupkan, membangkitkan, dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara umum dan industri halal secara khusus,” papar Dody. (Lak/Tha)

Read More

Buka Muktamar Wahdah Islamiayah, Wapres Ingatkan Persatuan dan Pemberdayaan Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesepakatan. Masalah hubungan antara agama dan negara, Islam dan Pancasila sudah selesai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Tidak perlu ada perdebatan tentang dasar negara, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana umat Islam sebagai mayoritas di negara ini dapat menjaga persatuan dan meningkatkan pemberdayaan. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Muktamar Wahdah Islamiyah secara virtual pada Minggu (19/12/2021). 

“Ke depan yang justru harus kita lakukan adalah, bagaimana menjaga umat (Himayatul Ummah) yang merupakan mayoritas dari bangsa ini dan penguatan atau pemberdayaan umat (Taqwiyyatul Ummah) yang sampai sekarang masih dalam posisi yang lemah,” ujar Wapres. 

Menjaga umat, lanjut Wapres, perlu dilakukan untuk menghindarkan umat Islam dari pemikiran yang menyimpang (Al afkaarul munharifah) melalui cara-cara yang santun dan damai sesuai dengan prinsip ajaran Islam wasathiyah yang kita anut bersama. Sedangkan, memberdayakan umat, diperlukan agar umat menjadi kuat, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. 

“Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah memperbanyak para pengusaha umat dengan membangun pusat-pusat inkubasi di berbagai daerah dan menaik-kelaskan para pengusaha mikro dan kecil. Dan kita semua tahu bahwa para Da’i disamping sebagai pendakwah juga mereka para pedagang,” terang Wapres. 

Wapres berharap Wahdah Islamiyah sebagai salah satu Ormas Islam Nasional yang selama dua dekade ini telah konsisten mengusung Persatuan Islam, dapat terus bersinergi bersama Pemerintah dan masyarakat, terutama dalam membangun umat yang berilmu sekaligus beriman.

“Ilmu dan takwa tidak boleh kita pisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Penguasaan ilmu pengetahuan yang benar justru akan semakin menuntun kita pada keimanan. Keduanya merupakan pegangan setiap insan dalam mengarungi kehidupan di tengah berbagai tantangan zaman,” pesan Wapres.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebelumnnya juga mengatakan bahwa penting untuk meningkatkan jumlah cendekiawan muslim di Indonesia. Namun, kemurnian ilmu yang diperoleh, harus berasal dari sumber yang terpercaya. 

“Jangan hanya belajar dari Uztad Google, atau dari Uztad Medsos, ilmu agama itu harus berasal dari yang sudah teruji,” ujar Mahfud.

Selain Wapres dan Menko Polhukam, pembukaan Muktamar Wahdah Islamiyah ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, Wapres K.H Ma’ruf Amin didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.  (Arianto)

Read More

Siapkan Pendidikan Tinggi Kelas Dunia, Perlu Transformasi dan Kolaborasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di era teknologi informasi saat ini, dunia pendidikan juga menghadapi  tantangan, yakni hadirnya pendidikan _online_ dan lahirnya generasi digital. Institusi pendidikan tinggi pun diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut dengan tetap fokus mencetak SDM unggul, berdaya saing global, dan berakhlak mulia, sehingga menjadi pendidikan kelas dunia. Untuk itu diperlukan transformasi dan kolaborasi dengan  dunia usaha dan dunia industri (dudi), pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, dan media.

“Transformasi dan kolaborasi diperlukan pula untuk menjadikan pendidikan tinggi berkelas dunia,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menghadiri _The 5th International Seminar and Conference on Global Issues_ (ISCoGI) 2021 secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

Dalam acara yang bertema _“University President Forum: Building Good University Governance Towards a World Class University_” ini, lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa transformasi dan kolaborasi tersebut dapat diterapkan melalui empat kerangka konkret. 

*Pertama*, Wapres menjelaskan, melalui peremajaan tata kelola manajemen sistem pendidikan, dan pengembangan riset dengan mengedepankan _good university governance_ melalui nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, penjaminan mutu, dan relevansi.

“Hal ini penting agar pembiayaan semakin efisien, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat,” urainya.

*Kedua*, tambahnya, melalui peninjauan metodologi penelitian agar adaptif dengan kemajuan teknologi informasi. Wapres pun mencontohkan banyaknya lembaga riset telah memanfaatkan kecerdasan buatan dan big data dalam survei massal. Dengan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang mendekati _real-time_, sulit ditandingi oleh metode survei manual.

“Ketiga, peningkatan kerja sama internasional antar universitas pada tataran individu, seperti program pertukaran antar dosen maupun antar mahasiswa. Harapannya dapat meningkatkan kualitas penelitian dosen, kualitas alumni, model pengajaran dan pembelajaran, hingga program pengabdian masyarakat,” imbuhnya.

Sementara yang *keempat*, Wapres menekankan bahwa pendidikan tinggi dituntut untuk menjadi pusat budaya dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat yang demokratis, berpandangan maju, sekaligus beriman dan berakhlak mulia. 

Dengan empat langkah konkret tersebut, Wapres menilai dunia pendidikan akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dan berkembang secara dinamis.

“Inilah peran penting pendidikan tinggi yang tidak boleh terlupakan, agar penguasaan teknologi maju tetap diimbangi dengan aspek kemanusiaan dan keimanan,” pesannya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap agar forum hari ini dapat menghasilkan kebijakan yang bisa membawa perguruan tinggi menjadi lebih baik lagi.

“Semoga forum ini mampu menghasilkan arah kebijakan tata kelola perguruan tinggi yang dilandasi _good university governance_, untuk menuju _world class university_,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Universitas Wahid Hasyim Semarang Noor Achmad, menyampaikan bahwa forum seminar internasional hari ini merupakan sarana pertemuan para praktisi pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk berdiskusi seputar isu global yang dihadapi di dunia pendidikan.

Ke depan, ia berharap forum diskusi ini akan menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan di universitas-universitas karena permasalahan dunia pendidikan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. 

“Saya berharap forum seperti ini akan terus diadakan di tahun-tahun ke depan untuk mendiskusikan isu-isu global seputar pendidikan dan isu global secara umum seperti pengelolaan kampus di era digital, isu kemanusiaan, climate change, penanganan pandemi, anti terotisme serta radikalisme, dan sebagainya,” ungkap Noor Achmad.

Selain Ketua Yayasan Universitas Wahid Hasyim Semarang, hadir dalam acara ini Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang Mudzakkir Ali, Rektor Jamia Millia Islamia University India Najma Akhtar, Rektor Mindanao State University Filipina Sukarno D. Tanggol, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Internasional Tashkent State University of Economics Uzbhekistan Dilshodjon Rakhmonof, dan Narasumber dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam Anis Malik Tata.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, dan Masykuri Abdillah.  (Lak/Ant)

Read More

Antisipasi Meluasnya Sebaran Varian Omicron, Wapres: Harus Ada Pengetatan di Pintu Masuk Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Varian Baru Covid-19, Omicron, diberitakan telah memasuki Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan agar dilakukan pengetatan pengawasan terhadap kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. 

“Pertama tentu memperketat masuknya [varian Omicron] di berbagai pintu masuk, udara, laut, maupun darat, jangan sampai itu lolos,” tegas Wapres saat memberikan keterangan persnya usai membuka Kongres ke-22 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali (17/12/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dari sisi pencegahan mandiri, masyarakat diimbau untuk semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Kedua, karena ini sudah mulai masuk, kita memperketat protokol kesehatan terutama masker kemudian juga Peduli Lindungi,” imbau Wapres.

Terkait upaya pemerintah, Wapres meminta agar jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan testing, tracing dan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk menerima vaksinasi. 

“Dan juga hal-hal yang menyangkut testing dan tracing, kemudian vaksinasi ini akan dipercepat. Bahkan kita Januari ini sudah masuk booster, ini penting,” tutur Wapres.

Terkait pengetatan level PPKM dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru, Wapres mengungkapkan bahwa pemerintah tetap akan memberlakukan level sesuai dengan yang telah diumumkan, namun dengan pengetatan-pengetatan yang lebih maksimal di setiap daerah.

“Memperketat pelaksanaan PPKM di daerah masing-masing sesuai level,” urai Wapres.

“Kalau level ini kan bisa naik turun, oleh karena itu mungkin sampai Januari itu tidak ada yang diturunkan. Walau tidak di level 3, bisa dilakukan pengetatan-pengetatan ini,” pungkas Wapres. (Lak/Tha)

Read More

Tiba di Pulau Dewata, Wapres Tinjau Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat di The Keranjang Bali

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Setibanya di Pulau Dewata, dalam rangkaian kunjungan kerja dua hari ke Jawa Timur dan Bali, Wapres langsung mengunjungi The Keranjang Bali, sebuah kawasan wisata dengan konsep tempat perbelanjaan, taman wisata, edukasi dan hiburan yang dipadukan dengan teknologi, untuk melihat secara langsung dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di lapangan, Kamis (16/12/2021).

Dalam peninjauan ini, Wapres didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster, meninjau beberapa toko UMKM yang terdapat di The Keranjang Bali. Beberapa toko yang didatangi diantaranya toko kerajinan anyaman, toko baju dan kain Bali, makanan dan produk lainnya.

Dalam peninjauan, Wapres menyampaikan kepada para pelaku UMKM dan jajaran terkait untuk tetap semangat dalam menjalani usaha yang dijalankan. Sebab, saat ini pergerakan masyarakat perlahan mulai kembali dinamis. Namun, Wapres mengingatkan jangan sampai terjadi kelengahan khususnya dengan adanya berita baru dimana diinfokan varian Omicron Covid-19 sudah mulai masuk ke Indonesia.

“Nah kita harapkan turis lokal dulu yang penting sekarang ini. Apalagi ini ada Omicron, ini juga kita waspadai Pak Gubernur,” tutur Wapres.

“Iya ada berita sudah mulai masuk. Jangan sampai masuk Bali,” tambahnya.

Peninjauan berlangsung selama kurang lebih 30 Menit. Selain meninjau, Wapres juga menyapa para wisatawan lokal yang sedang berbelanja dan melakukan foto bersama.

Agenda hari pertama di Bali dilanjutkan dengan acara intern yang telah dijadwalkan. Esok hari, Jumat (17/12/2021), Wapres akan membuka Kongres XXII PII dan menyerahkan penghargaan Outstanding Lifetime Achievement Award kepada Insinyur Indonesia yang Menjadi Bapak Bangsa di Bali Nusa Dua Convention Center. (Arianto)

Read More

Bertolak ke Lumajang, Wapres Tinjau Posko Pengungsian Erupsi Semeru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pagi ini bertolak ke Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur untuk meninjau posko pengungsi korban letusan Gunung Semeru, Kamis (16/12/2021). 

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma tinggal landas menuju Surabaya sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Wapres akan disambut oleh Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Danlantamal V Surabaya, dan Danlanudal Juanda.

Usai beristirahat sejenak, Wapres didampingi Gubernur Jawa Timur dan sejumlah pejabat terkait melanjutkan penerbangan menggunakan Helikopter Super Puma VVIP menuju Kabupaten Lumajang untuk meninjau Posko Pengungsian Erupsi Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro.

Di posko ini, Wapres akan menemui para pengungsi di tenda-tenda darurat yang didirikan di antaranya oleh Kemensos, BNPB, PMI, TNI/Polri, BPBD Jawa Timur, termasuk meninjau posko penanggulangan bencana Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 

Selain itu, di tempat ini Wapres juga akan menyaksikan pemberian bantuan dari RCEO BSI Regional IX Surabaya dan Ketua Baznas kepada Bupati Lumajang. Kemudian, Wapres beserta jamaah terbatas diagendakan melaksanakan Sholat Ghoib untuk arwah para korban erupsi Semeru. 

Setelah sekitar 45 menit meninjau Posko Pengungsian Desa Penanggal, Wapres bersama Gubernur Jawa Timur dan rombongan dengan berkendara mobil menuju Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro yang hancur terdampak erupsi Semeru.

Selesai menyaksikan secara langsung kondisi Kampung Renteng yang luluh lantak akibat diterjang awan panas dan abu vulkanik Semeru, Wapres kembali ke Surabaya untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke Provinsi Bali menjelang sore di hari yang sama. 

Di Bali, Wapres dijadwalkan akan meresmikan Pembukaan Kongres dan Penyerahan Penghargaan "Outstanding Lifetime Achievement Award" Persatuan Insinyur Indonesia XXII Tahun 2021 kepada Insinyur Indonesia yang menjadi Bapak Bangsa, serta melakukan serangkaian agenda lainnya. 

Selain Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, turut mendampingi Wapres dalam rombongan pesawat di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jhon Wempi Wetipo, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, Tim Ahli Wapres M. Noor Marzuki, serta Ketua Baznas Noor Achmad. (Lak/Tha)

Read More

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, KPPU Harus Perkuat Agenda Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam pengawasan iklim usaha dan kompetisinya agar berada di bawah prinsip _good corporate governance_. Menurut laporan KPPU, pada 2021 terdapat perbaikan Indeks Persaingan Usaha hingga mencapai 4.81, dimana pada tahun sebelumnya masih berada di angka 4.67. Oleh karena itu, ke depan peningkatan ini perlu dilanjutkan, khususnya dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia.

“Secara khusus saya berharap KPPU dapat turut mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat agenda kerjanya,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Diseminasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan, serta Penganugerahaan KPPU Award Tahun 2021 di Grand on Thamrin, Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Dalam acara yang bertema “Persaingan Usaha, Kemitraan dan Pemulihan Ekonomi” ini lebih lanjut Wapres menyampaikan, penguatan agenda kerja dapat dilakukan melalui penguatan aspek pengawasan di seluruh sektor, khususnya persaingan usaha di sektor digital. Sehingga, besarnya potensi pasar digital ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan pelaku usaha, baik usaha yang besar maupun kecil.

“Pertama, memperkuat aspek pengawasan di seluruh sektor. Salah satu yang perlu mendapat perhatian ialah persaingan usaha di sektor digital. Saat ini industri digital menjadi primadona di tengah gencarnya transformasi teknologi dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Kita ingin agar buah ekonomi digital dinikmati juga oleh masyarakat dan pelaku UMKM, tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar atau pengusaha global saja,” urai Wapres.

Kedua, lanjutnya, dengan memperluas aspek kerja sama dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, baik perguruan tinggi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun organisasi non-pemerintah. Langkah ini penting mengingat persoalan dunia usaha semakin kompleks, serta membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola pengawasan yang dapat diandalkan.

“Sinergi KPPU dengan kementerian/lembaga perlu terus dibangun, utamanya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi,” tegas Wapres.

Melalui dua langkah tersebut, Wapres berharap tidak akan lagi terjadinya monopoli dan ketimpangan usaha antara perusahaan besar dan UMKM sehingga kesejahteraan dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha.

“Iklim usaha dan pelayanan publik yang baik, yang harapannya akan berujung kepada peningkatan kesejahteraan,” ucapnya.

Menutup sambutannya Wapres berpesan agar acara penganugerahaan hari ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak terkait untuk semakin memberikan kontribusi terbaiknya dalam bidang usaha.

“Saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan KPPU Award 2021. Selamat atas kerja kerasnya meningkatkan kebijakan persaingan usaha maupun mendorong kemitraan UMKM. Semoga capaian yang diraih turut menginspirasi seluruh pihak untuk terus mengupayakan yang terbaik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menyampaikan, persaingan merupakan faktor penting bagi kemajuan bangsa dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terciptanya persaingan yang sehat merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemajuan ini.

“Persaingan usaha dan pelaksanaan usaha yang sehat menjadi nilai penting bagi pemulihan ekonomi. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan terciptanya barang dan jasa yang kompetitif dan pada akhirnya masyarakat mampu mengonsumsi lebih baik lagi,” ungkap Guntur.

“Persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang sehat akan mampu menghasilkan pengusaha yang sehat agar ke depan pengusaha kita mampu bersaing secara kompetitif bahkan di luar negeri,” tambahnya.

KPPU Award 2021 diberikan kepada 11 kementerian dan 9 pemerintah provinsi yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan kebijakan persaingan dan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. 

Adapun nama-nama penerima penghargaan KPPU Award 2021 di antaranya:

*Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah*

Peringkat Utama: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Peringkat Madya: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Peringkat Pratama: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Kategori Kemitraan Tingkat Daerah*

Peringkat Utama: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peringkat Madya: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peringkat Pratama: Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

*Kategori Persaingan Usaha Tingkat Pusat*

Peringkat Utama: Kementerian Keuangan.

Peringkat Madya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan.

Peringkat Pratama: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

*Kategori Kemitraan Tingkat Pusat*

Peringkat Utama: Kementerian Perindustrian.

Peringkat Madya: Kementerian Perhubungan serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Peringkat Pratama: Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hadir dalam acara ini Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, para Gubernur dan perwakilan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan provinsi.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (Lak/Ant)

Read More

Tutup Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI, Wapres Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah yang Inklusif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Indonesia memiliki potensi besar di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang apabila direalisasikan dengan baik akan dapat menjadi arus baru perekonomian bangsa. Hal ini diharapkan dapat mebawa perubahan secara signfikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu perlu dikembangkan ekonomi syariah yang inklusif agar mampu menyentuh segala aspek ekonomi masyarakat.

"Ekonomi syariah yang ingin kita bangun adalah ekonomi yang inklusif. Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan, baik dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah," ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Maruf Amin saat menutup Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 secara daring, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Minggu (12/12/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, agar usaha syariah dapat lebih berkembang, diperlukan penyemaian pelaku usaha melalui program pengembangan terpadu.

Perluasan usaha syariah perlu ditopang oleh program penyemaian pelaku usaha melalui pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah, tambahnya.

Wapres menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha di dalam ekosistem ekomoni dan keuangan syariah sangatlah penting, oleh karena itu ia berharap MUI dapat turut berkontribusi mendorong pelaku usaha syariah melalui pusat inkubasi bisnis.

"Ketersediaan infrastruktur ekomoni dan keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal ibarat sebuah bis, yang akan bermanfaat bila memiliki penumpang, yaitu para pelaku usaha. Dengan demikian maka salah satu yang harus dilakukan oleh MUI adalah mendirikan dan mengembangkan pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah," harapnya.

Dalam acara yang mengangkat tema Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia tersebut, Wapres berpendapat bahwa pembangunan ekonomi ke depan juga harus memerhatikan keberlangsungan lingkungan, termasuk mencegah perubahan iklim terjadi.

"Perubahan iklim dapat membawa dampak buruk pada banyak sektor perekonomian, seperti terjadinya bencana alam, yang kemudian dapat menimbulkan penyakit, migrasi penduduk, dan efek domino lainnya," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap, melalui acara ini dapat memberikan manfaat bagi ekonomi umat dan perekonomian Indonesia secara luas.

"Semoga Kongres ini membawa banyak kemanfaatan bagi pengembangan ekonomi umat, ekonomi dan keuangan syariah, dan ekonomi Indonesia secara luas," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Promosikan Rempah dan Kuliner Indonesia di Manca Negara Lewat Kampanye Spice Up The World

Duta Nusantara Merdeka | Parapat

Indonesia memiliki anugerah kekayaan alam yang sangat besar berupa rempah-rempah yang kualitasnya sudah diakui di dunia internasional. Ekspor rempah pun telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara utama tujuan pembeli. Oleh karena itu, potensi besar ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak, salah satunya melalui kampanye Spice Up The World agar rempah dan kuliner Indonesia dapat semakin mendunia.

“Pemanfaatan komoditas rempah erat kaitannya dengan perkembangan kuliner. Dalam kesempatan ini, saya ingin kita semakin gencar mempromosikan Indonesia dalam kampanye Spice Up The World,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat membuka acara Indonesian Spices Business Forum and Expo World (ISBFE) 2021 di Hotel Niagara Parapat, Jalan Pembangunan 1 Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (10/12/2021). 

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kampanye ini menjadi penting agar citra kuliner Indonesia berbasis rempah dapat lebih dikenal lagi di manca negara. Sebab, tidak dipungkiri saat ini banyak sekali warga asing yang menyukai makanan dan minuman khas Indonesia.

Namun Wapres juga mengingatkan, bahwa peningkatan citra ini perlu diiringi dengan konsistensi dalam kualitas produk yang ditawarkan. Sebab, kualitas tersebut akan menjadi ciri khas yang diingat dan diminati oleh masyarakat luas.

“Kekuatan branding kuliner ini perlu dibangun dengan tetap menonjolkan kualitas produk yang mencerminkan kualitas pikir, kualitas karya, kualitas kinerja, serta kualitas hidup bangsa Indonesia,” urai Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan jajaran otoritas untuk bahu membahu mengelola kekayaan bumi non migas ini agar dapat terus dilestarikan dan dikembangkan sehingga semakin membawa manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara.

“Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua bangkit untuk mengelola kekayaan bumi kita Indonesia secara bijak, karena itulah keunggulan komparatif kita yang diakui dunia,” pungkas Wapres. 

Tampak hadir dalam acara ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Pangdam I Bukit Barisan Hassanudin, Kapolda Sumatera Utara Panca Putra Simanjuntak, dan Ketua Dewan Rempah Indonesia Gamal Nasir.

Sementara Wapres didampingi oleh  Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Muhammad Nasir serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, dan Fadhil Hasan. (Lak/Tha)

Read More