Webinar Pengembangan UMKM & Penciptaan Lapangan Kerja Bersama Bobby Nasution

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh mantan sekretaris daerah provinsi sumatera utara, R E Nainggolan selaku pemimpin umum jurnal pemerintahan,

Turut serta Ketua Asosiasi UMKM sumatera utara Ujiana sianturi, Sohibul anshor Siregar selaku pemerhati ekonomi

Beserta calon walikota Medan Muhammad Bobby afif nasution.

Webinar ini diselenggarakan pada senin, 02/11/2020,pukul 09:30 s/d 12:00wib dengan tema "Pengembangan UMKM & Penciptaan lapangan kerja" melalui via zoom.

Acara ini diikuti 850 orang termasuk salah satu pelaku usaha di bidang perkopian Identitas kopi beserta dari rekan rekan mahasiswa.

Usaha mikro kecil menengah(UMKM) merupakan salah satu usaha produktif milik perseorangan,UMKM sendiri selalu dikaitkan sebagi sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian yang ada di kota medan.

Dalam hal ini calon walikota medan Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa umkm harus berjalan secara sinkron dalam menciptakan perekonomian di suatu wilayah khususnya kota medan."Untuk tercapainya kesuksesan tersebut harus dilakukan secara serius baik dari tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Beliau juga berjanji akan memotifasi masyarakat serta para pelaku umkm yang ada di kota medan.

Dan untuk kedepannya akan berupaya mendukung setiap para pelaku umkm yang memiliki produk akan membantu mempromosikan setiap produk yang dimiliki oleh para pelaku usaha baik antar provinsi maupun mancanegara.

Disisi lain andri ramadhan salah pelaku usaha perkopian dari identitas kopi sekaligus peserta yang mengikuti acara webinar tersebut mengapresiasi positif dengan kegiatan webinar umkm ini."UMKM adalah pilar penting dalam roda perekonomian bangsa patut mendapat perhatian lebih dari pemerintah kota medan kedepan".

Selain itu pemerintah juga bisa mensuport permodalan untuk pengembangan sumber daya manusia,yaitu para pelaku usaha umkm itu sendiri.

Andri ramadhan juga berharap kepada pemerintah kota medan bisa berperan aktif untuk membuka akses pasar bagi para pelaku usaha umkm yang lebih luas dengan dinamika perkembangan pasar digital saat ini. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

Monev Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Bersama H. Hidayatullah Anggota Komisi XI DPR RI

Duta Nusantara Merdeka | Percut Sei Tuan - Deli Serdang

Anggota komisi XI DPR RI H Hidayattullah SH, Mengharapkan lebih banyak lagi para pelaku Usaha mikro, maupun yang berada di level terbawah agar bisa lebih berkembang.

Apalagi adanya program dari pemerintah untuk perekonomian rakyat,salah satunya,program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang di peruntukan bagi para pelaku usaha mikro maupun lapisan level terbawah yang belum dapat terfasilitasi oleh perbankan.

"Hal ini di berikan atau di pinjamkan kepada Bapak Dan Ibu serta para pelaku usaha lain nya dalam meningkat kan penjualan hasil olahan atau barang yang di produksi atau dijual", ungkap H Hidayattullah SH Anggota  komisi XI DPR RI Di Miyana Hotel jl H ANIF kecamatan percut seituan,Kabupaten DELI SERDANG- Selasa(28/07)

Dalam kunjungan nya di Percut seituan Kabupaten Deli serdang.H Hidayattullah SH meminta kepada debitur UMi dapat memanfaatkan program ini dengan baik,sekaligus berupaya mengembangkan usahanya dalam pinjaman.

Beliau juga menegaskan,sekiranya usaha para debitur semakin berkembang atau ingin mengembangkan usahanya, pemerintah sudah menyediakan bantuan permodalan dengan nilai pembiayaan yang jauh lebih lumayan besar.

"Kalau sudah berkembang nanti bisa mengajukan ke program KUR, karena limit nya bisa sampai 20 jutaan keatas (pembiayaan)" ungkap Anggota komisi XI DPR RI H Hidayattullah SH.

Di sisi lain,"Yuda Agung perwira"salah satu pelaku usaha mikro mengatakan cukup senang tentang program ini, Apalagi pemerintah memberikan anggaran itu dengan jumlah yang seuntel untel sembari bersenda gurau kepada wartawan mengakhiri. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

Bekraf Serahkan Sertifikat HKI Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah salah satu program unggulan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang juga menjadi prioritas nasional Indonesia. Sejak tahun 2016, Bekraf telah memberikan Fasilitasi Pendaftaran HKI kepada 5.671 pelaku ekonomi kreatif di 35 kota. Penyelenggaraan kegiatan Penyerahan Sertifikat HKI Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Secara Simbolis merupakan kerjasama antara Bekraf dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Acara tersebut digelar di Hotel JS Luwansa, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta Selatan hari Senin (8/4/2019).

Triawan Munaf menyampaikan bahwa melalui Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi, Bekraf telah melakukan Sosialisasi dan Fasilitasi HKI di lebih dari 80 kota berbeda di 34 provinsi.

"Pada periode yang sama, kami juga telah memfasilitasi sekitar 5.761 pendaftaran permohonan HKI produk bekraf ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM," ujar Triawan Munaf.

Melalui kegiatan ini, Bekraf dan Kemenkumham ingin menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah sangat memperhatikan pelindungan dan pemanfaatan HKI sebagai salah satu aset terpenting bagi pelaku ekonomi kreatif, dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Sebagai bukti kepemilikan, sertifikat HKI dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komersialisasi HKI, termasuk mengakses skema pembiayaan berbasis HKI nantinya.

Sementara itu, Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa sejak tahun 1998, sektor UMKM menjadi penggerak terbesar ekonomi Indonesia di dua dekade terakhir ini. Saat ini, kontribusi UMKM terhadap PDB di Indonesia baru 9,87%.

Berbeda dengan Yasonna Laoly, dalam acara ini, Wiranto selaku Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi HKI.

"Salah satu tujuan kegiatan ini dalah memberikan pemahaman kepada pemilik sertifikat HKI bahwa sertifikat HKI merupakan bukti kepemilikan dan dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komersialisasi HKI", ujar Wiranto.

Sertifikat HKI yang diserahkan dalam kegiatan ini berjumlah 69 sertifikat merek dan 1 sertifikat desain industri. Selain sertifikat HKI, pada kegiatan tersebut juga akan diserahkan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT) kepada 10 unit usaha ekonomi kreatif sebagai perwakilan dari 95 unit usaha ekonomi kreatif yang telah difasilitasi Bekraf.

Triawan Munaf selaku Kepala Bekraf dan Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM turut memberikan 11 sertifikat HKI dan 1 akta pendirian badan hukum PT secara simbolik. 12 orang perwakilan penerima sertifikat dan akta tersebut terdiri dari 2 orang dari Sumatera, 2 orang dari Jawa, 1 orang dari Kalimantan, 2 orang dari Sulawesi, 3 orang dari Bali-NTT, dan 2 orang dari Maluku-Papua.

Setelah sesi penyerahan sertifikat HKI dan akta pendirian badan hukum PT, kegiatan dilanjutkan dengan lokakarya dengan tema "Hak Kekayaan Intelektual'. Tujuan diadakan lokakarya ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan HKI, khususnya mengenai pelindungan dan pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Sinergi kerja sama antara Bekraf dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2016 turut terimplikasi di kegiatan ini. Tutupnya.(Arianto)

Read More

Penggalangan Gerakan UMKM Jamu Berdaya Saing dan Herbal INDONESIA EXPO 2018

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) obat tradisional (OT) atau yang dikenal dengan jamu merupakan salah satu bidang usaha penggerak ekonomi bangsa. Sebanyak 786 sarana produksi industri/usaha jamu Indonesia didominasi oleh UMKM.

Sejalan dengan road map Pembangunan Jamu tahun 2011-2025 dan dalam rangka mendukung Nawa Cita Presiden RI ke-6, BPOM RI secara berkesinambungan melakukan pendampingan berupa pembinaan teknis dan fasilitasi, sehingga UMKM jamu dapat memproduksi jamu yang memenuhi persyaratan dan standar keamanan, manfaat, dan mutu serta memiliki daya saing. Berdasarkan data pengawasan BPOM RI, sebagian besar UMKM jamu di Indonesia, yang berjumlah 83% dari total sarana produksi obat tradisional belum mampu memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Bahkan mereka belum mampu menerapkan aspek higienis, sanitasi, dan dokumentasi dalam proses produksinya.

Untuk itu, dalam rangka pengembangan UMKM jamu, tahun 2018 BPOM RI menggelar konferensi pers hari Rabu, 12 Desember 2018, Pukul 08.00 – 13.00 WIB di Gedung Smesco Jakarta Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran, Jakarta Selatan . dan menginisiasi “Program Terpadu Lintas Kementerian/Lembaga Pengembangan UMKM Berdaya Saing”. “Program ini berupa kegiatan Pendampingan UMKM Jamu yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai pilot project pertama,” ungkap Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito. “Program ini melibatkan kementerian terkait yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, serta Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas-Dinas terkait di Kabupaten/Kota,” tambahnya.

Lebih lanjut Penny K. Lukito menjelaskan bahwa pelaksanaan pendampingan terhadap UMKM jamu dilakukan melalui koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait, Pelatihan Kader Fasilitator Pendamping, serta pembinaan dan pelatihan teknis bagi UMKM jamu dalam CPOTB. “Seluruh kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2018,” tuturnya.

Menutup tahun 2018 ini, BPOM RI mencanangkan Gerakan UMKM Jamu Berdaya Saing dan Herbal Indonesia Expo 2018 yang merupakan puncak rangkaian kegiatan pendampingan UMKM Jamu pada tanggal 11-12 Desember 2018 di Jakarta. Dalam acara ini, Kepala BPOM RI menyerahkan 34 Sertifikat CPOTB Bertahap kepada 34 UMKM jamu yang mengikuti program pendampingan, 25 Nomor Izin Edar (NIE) obat tradisional yang diproduksi oleh 8 UMKM Jamu yang mengikuti pendampingan, serta 24 sertifikat CPOTB dari 6 Industri Obat Tradisional (IOT).

“Penyerahan sertifikat CPOTB ini merupakan bukti keberhasilan dan komitmen bersama antara BPOM RI, pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam program pengembangan UMKM berdaya saing. Hal ini harus menjadi pembelajaran bahwa komitmen dan usaha akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk pelaku usaha, melainkan juga untuk masyarakat.” tutur Kepala BPOM RI.

Selain penyerahan sertifikat CPOTB, pada acara ini juga dilaksanakan pencanangan Komitmen Bapak Angkat UMKM Jamu, penggalangan Gerakan Budaya Minum Jamu serta Herbal Indonesia Expo 2018, yang meliputi Pameran, Seminar, dan Panggung Edukasi.

“Kami berharap, rangkaian acara selama dua hari ini akan menghasilkan hal yang positif, seperti membangun  demand dan meningkatkan supply jamu yang aman, berkhasiat dan bermutu, membangun ketersediaan bahan baku (kualitas dan kuantitas), menginformasikan khasiat herbal-herbal Indonesia, dan membangun riset pengembangan herbal Indonesia”, tutup Penny K. Lukito menyampaikan harapannya.

                                                              Reporter : Arianto

Read More

Bantu Pedagang Kecil, Akseleran Bidik 700 Warung Pintar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Roda bisnis PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) mulai bergerak menjangkau para pedagang kecil usai berkolaborasi dengan Warung Pintar. Dengan kolaborasi ini, Akseleran berpotensi untuk mendukung lebih dari 700 mitra Warung Pintar untuk memperoleh pembiayaan modal usaha produktif mulai dari Rp1 juta hingga Rp2 miliar.

Ivan Nikolas Tambunan, CEO & Co-Founder Akseleran, mengatakan bahwa kolaborasi dengan Warung Pintar tetap tidak akan mengubah model bisnis Akseleran yang tetap mengusung pembiayaan usaha produktif. Namun, kata Ivan, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Akseleran akan bergerak ke mikro karena disesuaikan dengan kemampuan dari mitra Warung Pintar.

“Tujuan kami karena ingin membantu para pedagang kecil yang merupakan mitra dari Warung Pintar agar mereka dapat membeli persediaan dagang untuk warungnya tanpa terkendala modal. Fasilitas pembiayaan yang Akseleran berikan mulai dari Rp1 juta hingga Rp2 miliar, tergantung dari total purchase order selama setahun yang dimiliki oleh masing-masing Warung Pintar,” ujar Ivan di Jakarta, hari Senin 15 oktober 2018.

Menurutnya, keberadaan Akseleran di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin berperan untuk mewujudkan inklusi keuangan menjadi realitas karena tidak saja memberikan kemudahan akses pembiayaan modal usaha kepada para pelaku usaha kelas menengah ke atas, melainkan juga kepada para pelaku usaha kecil. “Biasanya pembiayaan usaha mikro seperti ini sangat berisiko. Namun, dalam skema dengan Warung Pintar, rekam jejak transaksi pembelian inventory tercatat secara digital dan dana pencairan pinjaman hanya dapat digunakan untuk membeli inventory dalam ekosistem Warung Pintar sehingga kita dapat memitigasi risiko kredit secara substansial,”ungkap Ivan.

Andri Madian selaku Chief Marketing Officer Akseleran, menjelaskan melalui tambahan kolaborasi ini akan semakin memperkuat perusahaan untuk dapat merealisasikan total target pembiayaan sebesar Rp1 triliun hingga 31 Desember 2019. Adapun dari target tersebut, Andri menyampaikan, sebesar Rp200 miliar diantaranya akan berasal dari total pembiayaan pada akhir tahun 2018.

“Akseleran siap memfasilitasi pembiayaan modal usaha kepada lebih dari 700 mitra Warung Pintar yang tersebar di wilayah Jadetabek. Sementara, hingga pertengahan Oktober ini, Akseleran sudah menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp135 miliar kepada 295 pinjaman dengan lebih dari 49 ribu lender,” tambah Andri ** (Red-76)

Kontributor DNM : Arianto

Read More

Akseleran Beri Fasilitas Pembiayaan untuk UKM Binaan Kadin Jabar

Duta Nusantara Merdeka |Bandung

Genap berusia 1 tahun beroperasi di Indonesia, PT Akseleran 6 Inklusif Indonesia (Akseleran) terus menggenjot upayanya dalam mendukung pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Salah satu buktinya, Akseleran melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat pada hari Rabu, 3 Oktober 2018.

Ivan Nikolas Tambunan selaku CEO & Co-Founder Akseleran, menjelaskan dengan adanya kerja sama strategis ini akan menjadikan Akseleran sebagai fasilitas utama untuk menghubungkan ribuan UKM binaan Kadin Jawa Barat agar dapat memperoleh pembiayaan modal usaha dari masyarakat luas yang menjadi lender atau investor.

Bentuk kerja sama tersebut, kata Ivan, juga akan menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya total pembiayaan Akseleran sebesar Rp200 miliar hingga periode 31 Desember 2018.

“Tepat pada 2 Oktober, Akseleran berusia satu tahun dan saat ini sudah menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp126 miliar kepada 278 pinjaman dengan jumlah lender sebanyak 31 ribu. Tentu, kami menyambut baik adanya kerja sama dengan Kadin Jabar yang memiliki semangat yang sama dengan Akseleran untuk menumbuhkan para pelaku UKM di negeri ini sehingga memiliki tingkat perekonomian yang jauh lebih baik ke depannya,” ujar Ivan di Bandung.

Bahkan, terangnya, tidak hanya dari sisi pelaku UKM saja yang akan difasilitasi oleh Akseleran untuk memperoleh pembiayaan modal usaha tetapi juga semua anggota Kadin Jabar dapat memperoleh akses mudah dalam berinvestasi secara aman dan menguntungkan.

“Apalagi Akseleran sudah dapat diakses di Play Store untuk pengguna Android, jadi hanya beberapa kali sentuhan jari dan kurang dari lima menit sudah bisa berinvestasi dengan modal mulai dari Rp100 ribu serta memperoleh rata-rata imbal hasil sebesar 18%-21% per tahun,” jelasnya.

Agung Suryamal selaku Ketua Kadin Jabar, mengungkapkan bahwa keberadaan Akseleran diharapkan dapat membantu sekitar 6-7 ribu pelaku UKM yang berada dalam binaanya. Apalagi, terangnya, Akseleran sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga semakin meningkatkan kepercayaan para UKM untuk mengajukan pembiayaan modal usaha.

“Kami akan dorong UKM yang menjadi binaan Kadin Jabar untuk mengajukan pembiayaan melalui Akseleran. Ini sesuatu yang baru dan kami sangat apresiasi adanya kerja sama dengan Akseleran karena mampu memberikan akses keuangan yang mudah, aman dan menguntungkan.

Ke depannya, Kadin Jabar juga akan terus memberikan edukasi agar setiap pelaku UKM terbiasa untuk bertransaksi secara online seperti yang diberikan oleh Akseleran sebagai platform peer to peer lending di Indonesia,” tambah Agung. **(Red-24)

Kontributor DNM : Arianto

Read More