Luhut Binsar Meminta Pengusaha Tidak Membuang Limbahnya di Sungai Citarum

Medan (DNM)

Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada pengusaha-pengusaha untuk tidak lagi membuang limbahnya langsung ke Sungai Citarum. Hal  dikatakannya di Gedung Sate,Bandung usai Rapat Koordinasi menangani Sungai Citarum yang juga dihadiri Ketua Presidium IPMMI, Hans Suta Widhya SH. 

Luhut lebih lanjut mengatakan, karena kerusakan lingkungan Sungai Citarum bisa mencederai hampir 27,5 juta orang yang memanfaatkan sungai tersebut, yang juga menjadi sumber air minum Jabar dan Jakarta sebesar 80%, selain juga mengairi hampir 420 ribu hektar sawah. 

Menurut Luhut, yang berbahaya apabila airnya sudah kena logam berat dan bakteri maka sayur-mayur, ternak dan ikan yang ada di sungai itu pasti akan terkontaminasi, dan orang yang memakan itu juga akan terkena dampak pencemaran  terutama ibu-ibu yang sedang hamil.

"Mulai sekarang pemerintah akan tegas menerapkan peraturan terkait pencemaran Sungai Citarum. Jadi, industri harus patuh, mulai detik tidak ada alasan untuk tidak mengolah limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)," tegas Luhut.

Dalam sosialisasi kemarin di Bandung, Luhut juga meminta kepada para pemimpin daerah di Jawa Barat untuk jangan lagi mau disogok-sogok. Bersama Luhut juga hadir Menko Polhukam Pak Wiranto yang akan menyelesaikan masalah hukum tanpa pandang bulu.

Sekarang semua unsur pemerintah bekerja secara terpadu dan terintegrasi. 

Struktur pengorganisasiannya sudah disusun dan kedudukan Dansatgas kami serahkan kepada Pemda Jabar yaitu Bapak Gubernur dan Wagub. Kemudian Badan Satgas dari Kodam Siliwangi yakni Pangdam dan Badan Satgas kedua dari Kapolda Jabar. 

Apa rencana eksekusi? Dari panjang sungai yang 297 km ini akan kita bagi dalam 22 sektor, dikoordinasikan oleh Kolonel atau Pamen TNI di masing-masing sektor. Luhut himbau kepada Pemda untuk terlibat

membantu mereka. 

Selain itu Pemerintah  juga melibatkan para pakar lingkungan, ahli hukum, budayawan, mahasiswa dan para penggiat lingkungan.

Misalnya Yayasan Greeneration Indonesia yang diundang dalam rapat kemarin. Pemerintah  sangat menghargai kritik dan data dari generasi milenial seperti merekam dalam video yang viral tentang kerusakan ekosistem Sungai Citarum. 

Supaya masalah ini selesai, semua harus kompak, tidak ada lagi yang disebut orang-orang kuat dan perusahaan bandel.

Luhut juga berharap semua bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh. Karena masalah Citarum adalah masalah kita semua. **(HSW)

Read More

Relawan KAMERA MAS Konsolidasi Hingga Ke Lingkungan

Para Relawan Kamera MAS Usai Deklarasi Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah di Lapangan Merdeka 

Medan (DNM)

Relawan Komunitas Aksi Mendukung Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah (KAMERA MAS) Kota Medan sebagai salah satu relawan Pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy - ijeck terus bergerilya untuk mendapatkan dukungan dan meraih kemenangan dalam Pilgub 27 Juni 2018 Mendatang.

Ketua Kordinator KAMERA MAS, Sri Indah Rosmiyati mengungkapkan bahwa Relawan yang dipimpinnya sudah mulai bekerja dan melakukan Konsolidasi yang dimulai dari Kecamatan dan Kelurahan se Kota Medan.

"Setelah Deklarasi Kemarin, dan mengantarkan ke KPU, kami terus bekerja dan Konsolidasi untuk merekrut para relawan yang sejalan dan mau bekerja untuk memenangkan Pasangan ERAMAS" ungkapnya.

Lebih Lanjut Sri menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah hampir 15 kecamatan yang di bentuk, dan terus bergerak sampai ke tingkat kelurahan, targetnya  tak sampai sebulan Seluruh Kecamatan dan Kelurahan hingga simpul-simpul di tingkat lingkungan sudah ada Jaringan KAMERA MAS, sehingga tahap selanjutnya kegiatan Sosialidasi dan program-program hingga  kegisyMeyakinkan Masyarakat bahwa Pasangan Edy - ijeck mampu memberikan perubahan untuk Sumatera Utara.

Relawan KAMERA MAS banyak di isi oleh Anak Muda dan Kaum Ibu, sehingga harapannya hingga hari Pemilihan, Relawan KAMERA MAS mampu meraih Suara dan memenangkan pasangan Edy - ijeck menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 - 2023. **(YES)

Read More

Masjid Baitul Muslimin Diresmikan Melalui Metode S3

Tangerang (DNM)

Rumah ibadah adalah kebutuhan dasar insan di nusantara ini yang wajib dipenuhi, baik swadaya, oleh pihak swasta maupun pemerintah sebagaimana termaktub dalam Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Mahaesa.

Alhamdulillah Masjid Baitul Muslimin yang terletak di Block AC telah diresmikan. Ini semua berkat  konsep dari warga ditambah konsep cemerlang yang digagas oleh Ketua  RW 023 Perumahan Permata Tangerang  Tommy Sugiyanto,SH.MM.

Tommy adalah anggota Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia dan juga seorang Advokat muda yang peduli lingkungan. "Kami bersyukur, masyarakat di sini mampu menyelesaikan pembangunan dalam tempo 165 hari dengan metode S3 ( Seribu Saja Sehari ). Ternyata konsep itu sangat jitu ," Kata Tommy, Rabu (17/1) di Tangerang, Banten.

Pengurus Masjid Baitul Muslimin

Sebagai Ketua RW termuda di Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis  Tangerang, Tommy mampu menjadi inspirasi bagi RW RW yang lain. Hadir dalam acara peresmian mesjid antara lain Aparat Desa, pihak keamanan setempat, Ketua Presidium IPMMI Suta Widhya SH dan jamaah mesjid sekitar yang notabene adalah warga RW 023. **(Rel-36)

Read More

IPMMI : Ungkap Segera Ambrolnya Lantai BEJ

Jakarta (DNM)

Sekitar pukul 12 siang (15/1) tiba-tiba terdengar bunyi menggelegar lantai 2 BEJ ambruk. Sejumlah pegawai yang menjadi korban dan yang berada di gedung BEI histeris keluar dari gedung. Balkon penghubung antara Tower I dan II yang roboh. Sejumlah korban yang cedera sudah mulai dievakuasi. Namun, dari ratusan korban masih di identifikasi berapa jumlah pasti korban jiwa yang tewas.

"Perlu diperiksa seluruh bangunan Jakarta agar kejadian di BEJ tidak terulang kembali. Para ahli bangunan nantinya akan menjelaskan tentang kondisi bangunan yang ada saat ini di Jakarta," demikian kata Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia (IPMMI) Hans Suta Widhya di PTIK, Jakarta.

Hans Suta Menjelaskan "Kami harap tidak ada pihak-pihak yang memperkeruh suasana dengan berteori bahwa ada sabotase di sana. Karena pihak aparat keamanan pasti akan tahu detail andai telah terjadi sabotase atau kesengajaan di sana. Mengapa begitu? Karena bila ada sabotase akan terlihat di kamera CCTV gerakan orang-orang mencurigakan. Adalah tidak mungkin sabotase dilakukan oleh orang nekad. Karena design sabotase biasanya direncanakan sangat rapih sehingga sangat tipis bila ambrolnya balkon lantai 2 Gedung BEJ akibat dari sebuah sabotase," jelas Hans.

Lebih lanjut Hans menambahkan bahwa sebuah sabotase umumnya dirancang oleh sebuah kepentingan besar. Pertama, sabotase untuk mengalihkan perhatian atas moment-moment besar yang ingin ditenggelamkan. Kedua, ada dinamika internal yang bersifat penggantian asuransi. Ketiga, menyuarakan pesan-pesan tertentu kepada penguasa. Ini biasa dilakukan pihak teroris. Keempat, motif balas dendam terhadap pemilik gedung. Kelima, alasan lain yang di luar poin 1 sampai 4 di atas.

Agar masyarakat tidak bertanya-tanya, hendaknya aparat keamanan segera mengungkap kasus tersebut secara terbuka. Kehadiran pemerintah yang diwakili oleh aparat keamanan mesti terlihat. Jangan hanya bungkam sebagaimana terjadi pada kasus penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan.

Lembaga sertifikasi gedung dapat membantu mengungkap misteri ambrolnya produk rekayasa konstruksi. Mari kita tunggu bersama penjelasan mereka semua atas kejadian naas tersebut. **(HSW)

Read More

Penggugat SK Kenaikan Tarif Air Muchrid Nasution Ajukan Banding

Medan (DNM)

Penggugat SK Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi, Muchrid Nasution mengajukan banding atas Putusan PTUN Medan No.89/G/2017/PTUN-Mdn yang menyatakan gugatan tidak diterima.

Majelis Hakim PTUN Medan menyatakan penggugat sebagai anggota DPRD Sumut tidak mengalami kerugian langsung akibat Gubsu menandatangani SK Kenaikan Tarif Air. PTUN Medan berpendapat yang mengalami kerugian harusnya pelanggan PDAM Tirtanadi atau Ketua DPRD Sumut akibat tidak dilakukan konsultasi publik.

Penggugat melakukan banding karena putusan PTUN Medan tidak konsisten dan mengabaikan fakta hukum proses kenaikan tarif Air yang mal-administrasi. Penggugat dianggap tidak berhak mewakili pelanggan PDAM Tirtanadi, padahal secara jelas dari fungsi penggugat sebagai anggota DPRD yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat. 

Kuasa Hukum Muchrid Nasution Padian Adi Siregar mengatakan "Pertimbangan hakim dinilai mengada-ada, bagaimana mungkin seorang anggota DPRD tidak boleh berjuang mengatasnamakan rakyat. Toh, andai saja SK Kenaikan Tarif Air dibatalkan, pasti yang untung pelanggan PDAM bukan penggugat yang sudah berkorban waktu, materi bahkan reputasi sebagai kader partai melawan putusan partai pendukung Gubsu. Kalau soal kerugian, penggugat pasti mengalami kerugian karena dianggap tidak peduli pada konstituen dan rakyat yang mengadu selama ini ke Komisi C " Ujarnya

Lebih Lanjut Padian menambahkan Penggugat juga dianggap tidak pernah menggunakan hak konstitusi di DPRD Sumut, tiba-tiba mengajukan gugatan padahal belum pernah mengusulkan hak angket.

Padahal langkah menggugat Gubsu karena gagalnya hak angket yang digalang anggota Komisi C dan komentar Pemprovsu yang tidak akan mencabut kenaikan tarif air PDAM. Gubsu dinilai “bebal” dengan tidak mematuhi saran Ombudsman Sumut dan Komisi C untuk mencabut atau menunda kenaikan tarif Air PDAM.

Keterangan saksi yang berpihak pada penggugat sengaja dihilangkan dan tidak dimasukkan dalam putusan dan dinilai sangat tidak berkeadilan. Padahal anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan secara tegas menyatakan dirinya dan beberapa anggota DPRD Sumut berjuang keras menggalang hak angket tetapi gagal, karena sekarang adalah tahun politik, ungkap Padian kepada dutanusantaramerdeka.com

Selain itu, penggugat termasuk yang paling getol menolak kenaikan tarif air PDAM baik di media massa dan forum diskusi baik di DPRD Sumut maupun Ormas, tegasnya.

Sekretaris LAPK Padian Adi Siregar, SH menegaskan bahwa Penggugat tidak dalam posisi menuduh PTUN Medan “bermain mata” dengan Gubsu dalam memeriksa gugatan No.89/G/2017/PTUN-Mdn. Walaupun dalam sejarah, pernah terjadi OTT yang dilakukan KPK terhadap oknum Ketua PTUN Medan yang melibatkan Gubsu.

Apakah juga tidak diterimanya gugatan Penggugat ada hubungannya oknum Ketua PTUN Medan yang merupakan kerabat direksi PDAM Tirtanadi. Tetapi, penegak hukum juga harus berani masuk menyelidiki fakta yang yang menimbulkan asumsi gugatan yang melibatkan kepentingan rakyat selalu digagalkan. 

Harapan penggugat terhadap memori banding yang diajukan, hakim banding PTTUN Medan dapat menggunakan hati nuraninya dalam memutus gugatan pembatalan SK Kenaikan Tarif Air PDAM. Selain kepastian hukum, rasa keadilan yang menyangkut kepentingan rakyat harus jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan ini untuk dikabulkan. Pungkasnya. **(Rel-36)

Read More

Jokowi Pastikan Hadir dalam Perayaan Hari Pers Nasional di Padang

Presiden RI Joko Widodo

Jakarta (DNM)

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang akan dilaksanakan di Padang Sumatera Barat pada 8-9 Februari 2018, hal tersebut disampaikan oleh Mensesneg Pratikno saat menerima kunjungan Ketua PWI Margino dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan menggelar puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Sumatera Barat pada 8-9 Februari mendatang, PWI sudah mengkonfirmasi kehadiran Jokowi untuk menghadiri acara Puncak HPN di Padang.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Ketua Umum PWI Margino dan jajarannya telah menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesned) Pratikno, untuk mematangkan rencana kunjungan Presiden Jokowi pada puncak perayaan HPN.

Mensesneg Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah mengagendakan Kunjungan kerja ke Sumbar pada 8-9 Februari, selain akan menghadiri perayaan puncak HPN tersebut, Jokowi juga dijadwalkan untuk meresmikan beberapa proyek infrastruktur di Sumatera Barat.

Pratikno mengatakan agar Gubernur Sumbar Irwan dan PWI untuk mempersiapkan dan mematangkan  acara perayaan Hari Pers Nasional (HPN) agar kehadiran Jokowi memberikan Manfaat buat rakyat Indonesia. **(Rel-35)

Read More

Kader PPP Kota Medan Gelar Aksi Tolak Cawagub Sihar Sitorus

Medan (DNM)

Puluhan Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan kembali menggelar Aksi Penolakan terhadap Calon Wakil Gubernur Sihar Sitorus yang diusung PPP tersebut dengan berkoalisi bersama PDI Perjuangan, Aksi itu dilakukan di depan Kantor DPW PPP Sumatera Utara, Jl. Raden Saleh Medan.

Para Peserta aksi mengatakan bahwa Penolakan yang mereka lakukan untuk menyampaikan aspirasi dan kekecewaan Para Kader PPP di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan kepada Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang telah menetapkan Sihar Sitorus menjadi Calon Wagubsu pada Pilkada Sumut 2018.

Koordinator Aksi DPC PPP Kota Medan, Manshur mengatakan bahwa keputusan Ketua Umum tidak berlandaskan anggaran dasar partai yang berlambangkan Ka’bah tersebut.

“Kami menolak keputusan DPP PPP yang telah melanggar Anggaran Dasar Rumah Tangga berazaskan agama islam dan tetap mendukung Cawagub non-muslim untuk maju dalam pilkada Sumut” jelas Manshur.

Baca Juga : PPP Sumatera Utara Tolak Dukung Djarot - Sihar di Pilgub Sumut 

Walaupun melakukan Aksi di Kantor sendiri, tapi puluhan aparat kepolisian tampak berjaga-jaga, sebab pengurus PPP telah mengkonfirmasikan Aksi tersebut kepada Aparat Kepolisian.

Berdasarkan pantauan kru dutanusantaramerdeka.com, bahwa arus lalu lintas di Jalan raden saleh tersebut juga lancar dan tidak mengganggu aktifitas orang lain. **(SAN)

Read More

Perilaku Zina LGBT Mengaku Pancasilais

Yayasan Sahabat Indonesia kembali mengadakan dialog kesehatan. Sebelumnya terakhir dilakukan pada tahun 2015  sebanyak 2 kali.

Sebelumnya 2014 juga diadakan acara serupa. " Saat ini kita hidupkan kembali

Fanpage SPI, Sekolah Pemikiran Islam, " jelas panitia Chandra, di Mesjid Abubakar Asshidiq, Jakarta Timur.

Nara sumber pertama  dokter Inong yang mengawali pembicaraan dengan menyampaikan keheranannya terhadap komposisi peserta diskusi yang hadir.

"Penderita laki-laki  lebih banyak 2 kali lipat, tapi yang hadir saat ini hanya separuhnya." Kata dokter Inong.

Untuk itu Dokter Inong menyarankan: Pertama, ia berharap Rumah Kepemimpinan(RK) harus menjadi pelopor dalam suatu hal/segala bidang. Kedua, Jangan minta-minta, tapi tekadkan diri saya harus kaya.

Ketiga, carilah suami yang mendukung,(tanpa dukung suami, tidak bisa begini) sebagai yang dirasakan sendiri oleh Dokter Inong.

Keempat, jangan punya kartu mati, misal ustad  yang berpoligami pasti akan ditentang oleh jamaah .

Menurut Inong, saat ini personil TNI paling sedikit yang terkena penyakit akibat zinah dan LGBT. Menurutnya, karena ketat aturan institusi di tubuh TNI.

Padahal ia tahu, ada pasiennya yang Hafiz 30 juz terkena aids. Artinya, yang terkena penyakit kelamin tidak pilih-pilih korban. Bahkan mereka bisa berasal dari Pondok Pesantren.

Dokter Inong yang berusia 56 dan istri dari seorang personil  TNI yang juga bertugas sebagai dokter berharap agar Masyarakat kompak. "Tidak ada satu  agama pun yang kuat  menghadapi ini sendiri. Maka itu kita harus bersatu melawan perzinahan dan perilaku LGBT." Tandas Dokter Inong.

Penyakit ditularkan melalui Kelamin betemu kelamin, kelamin dengan mulut, kekamin bertemu anal, kelamin bertemu alat-alat tertentu (misal pisau cukur di barbershop).

Kesalahan para pelaku seks lewat Zinah dan LGBT ialah merasa aman karena merasa: sudah ada antibiotik, memakai kondom, seks oral atau anal sesama jenis.

Kita menyadari bahwa tujuan pernikahan adalah memproduksi anak demi keberlangsungan umaymt manusia, sehingga perilaku zinah dan perilaku LGBT sangat bertentangan perintah Allah dan juga melawan Pancasila. ** (HSW))

Read More

OPINI ~ GAGAL PAHAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

OPINI

Hans Suta Widhya, SH

Menurut teori relatif, pidana dimaksudkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat dan memberikan pengayoman. Dalam teori ini terdapat prevensi khusus dan prevensi umum. 

Prevensi khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, sedangkan prevensi umum bertujuan agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Pembinaan menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ( Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan) telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“ Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan dalam Tata Peradilan Pidana”.

Anak Didik Pemasyarakatan menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah.

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (depalan belas) tahun;

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu:

1. Tahap pertama: Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikanatau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korbanperbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

2. Tahap kedua: Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan medium security.

3. Tahap ketiga: Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakat.

4. Tahap keempat: Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan atas:

a. Pengayoman 

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

c. Pendidikan

d. Pembimbingan 

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Pahamkah para birokrat dan petugas di dalam sana? Masyarakat sudah sadarkah arti lembaga tersebut? 

Hans Suta Widhya 

Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia

Read More

Bawaslu Minta La Nyalla Mattalitti Buktikan Mahar Politik 40 M Yang Diminta Prabowo Subianto

Jakarta (DNM)

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti harus membuktikan  pernyataannya terkait Mahar Politik yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebesar 40 Miliar agar dirinya bisa dicalonkan oleh Partai Gerindra menjadi Calon Gubernur Jawa Timur hal ini disampaikan Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja.

"Kalau mau serius ya buktikan kalau ini jadi mahar politik. Tapi kalau main-main seperti ini ada sanksi ada akibatnya. Jangan sampai main-main yang seperti ini," kata Rahmat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah meminta Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk meminta Keterangan dan Klarifikasi atas keterangan yang diungkapkan La Nyalla tentang Mahar Politik tersebut.

Sebelumnya La Nyalla Mattalitti mendapatkan surat mandat dari Prabowo, dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses DPP Partai Gerindra, La Nyalla diminta untuk melakukan koalisi dengan partai lain untuk melengkapi syarat pencalonan.

Selanjutnya La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan. Salah satunya ucap La Nyalla, ia sempat diminta uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang ditemuinya di hambalang.

"Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang saksi disuruh serahkan tanggal 20 Desember 2017, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi," ujar La Nyalla. **(SPH)

Read More

Ketua ICMI Muda Sumut Rahmat Kartolo Simanjuntak Tutup Usia

Medan (DNM)

Ketua ICMI Muda Sumatera Utara Rahmat Kartolo Simanjuntak tutup usia setelah menghembuskan nafas terakhirnya di RS Bunda Thamrin Rabu (13/1) Medan, selanjutnya jenazah di Semayamkan di Jl. Kapten Muslim/ Jl. Perkutut Gg. Family Medan.

Presiden Kampung Rakyat Indonesia Taufik Abdillah, M.Kom.I saat dikonfirmasi mengatakan Banyak Kalangan yang tidak Percaya akan Kabar duka tersebut, karena sejauh ini Rahmat Sosok yang Energik, sehingga kepergiannya sontak mengejutkan semua pihak. Ungkapnya.

Lebih lanjut Taufik menambahkan bahwa malam harinya Taufik beserta Pengurus Muhammadiyah Kota Medan diantaranya Adrizal, Isa Anshari dan lainnya masih bincang-bincang dan berdiskusi, namun esoknya Sabtu, (13/1) Allah Berkehendak lain. Katanya.

Rahmat Kartolo Simanjuntak meninggal dunia di usia 41 tahun, ia meninggalkan Seorang Istri dan 3 Orang Putra putri, saat ini rahmat merupakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Helvetia.

Ratusan pelayat dan Keluarga Besar Muhammadiyah Medan dan Sumatera Utara hadir di Kediaman Rahmat Kartolo Simanjuntak yang juga pernah menjadi Komisioner KPU Kota Medan. **(KHR)

Read More

Kampung Rakyat : Tengku Erry Beri Pendidikan Politik Bagi Kaum Muda

Presiden Kampung Rakyat Indonesia, Taufik Abdillah, M.Kom.I

Medan (DNM)

Pentas Pilkada di Sumatera Utara menjadi catatan sejarah bagi kaum muda, dimana situasi Politik di Sumatera Utara Jelang Pendaftaran ke KPU Kemarin sungguh sangat dinamis, dukungan partai politik terhadap pasangan calon gubernur - wakil gubernur yang akan diusung pada Pilkada Juni 2018 terus berubah-ubah, hal ini disampaikan Presiden Kampung Rakyat Indonesia Taufik Abdillah, M.Kom.I saat berdiskusi dengan Pengurus Kampung Rakyat di Medan.

Taufik mengakui ikut serta memantau perkembangan perpolitikan di Sumatera Utara, dari kejadian tersebut banyak pelajaran politik yang dapat diambil para generasi muda dalam berpolitik, ungkapnya.

Pelajaran yang bisa di petik yakni dengan melihat ketegaran dan jiwa besar Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi yang menunjukkan proses Demokrasi dan Politik yang Santun, sebab siapa yang menyangka Tengku Erry tidak Bisa mencalonkan diri pada Pilgub Sumut ujarnya kepada dutanusantaramerdeka.com

Lebih lanjut taufik menambahkan bahwa Sikap Erry Nuradi yang tunduk atas Keputusan Partai NasDem untuk Mengalihkan dukungan kepada Edy Rahmayadi - Musa Rajeck shah pasca partai Golkar hengkang dari koalisi yang dibangun tengku erry bersama PKB dan PKPI.

Bahkan dukungan tersebut diserahkan langsung oleh tengku erry kepada edy rahmayadi, dan besoknya Erry juga ikut mendampingi Pasangan Edy - Ijeck melakukan Pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utata.

Sikap kenegarawanan yang ditunjukkan Tengku Erry patut dicontoh, artinya dalam peristiwa politik menang atau kalah bukan sebuah tujuan, tapi proses demokrasi yang santun dan bijaklah yang akan menilai sosok tersebut layak jadi Pemimpin, kata Taufik. 

Dengan demikian harapan kiranya kawan-kawan Kampung Rakyat Indonesia yang mayoritas merupakan para pemilih pemula untuk dapat belajar Politik yang Santun dan Bijak. **(YES)

Read More

IPMMI Datangi Kantor KPK Minta Usut Nama-Nama yang Terkait Kasus Mega Korupsi E-KTP

Ketua IPMMI - Hans Suta Widhya, SH mendesak KPK untuk Mengusut Nama-Nama yang Terkait Kasus Mega Korupsi E-KTP

Jakarta (DNM)

Memasuki Tahun 2018 banyak Pihak menaruh harapan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus besar yang ditangani oleh KPK, seperti Mega Korupsi E-KTP saat ini, hal tersebut disampaikan oleh Hans Suta Widhya, SH Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia di Kantor KPK Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan.

Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia (IPMMI) mendatangi Kantor KPK, karena IPMMI berharap KPK makin Progresif dan dapat menuntaskan kasus mega korupsi di Indonesia. Ujar Hans kepada dutanusantaramerdeka.com

Hans Suta mengungkapkan bahwa IPMMI akan mengawal pernyataan Pimpinan KPK Laode Syarif dan Saut Situmorang yang menyampaikan setidaknya ada sekitar 21 nama yang tersangkut dengan kasus E-KTP.

Berdasarkan info yang diperoleh IPPMI ada beberapa nama yang belum diperiksa, namun terkait dalam kasus E-KTP, diantaranya  Yasona Laoly ($ 84 ribu) Gamawan Fauzi ($ 5 juta), Ade Komarudin ($ 100 ribu), Ganjar Pranowo ($500 ribu) Melchias Mekeng ($1.3 juta) Oly Dondokambey ($1.4 juta) Teguh Juwarno ($200 ribu) dan Chatibul umam ($400 ribu).

Dalam Kasus E-KTP, IPMMI memberikan Apresiasi kepada KPK yang telah menetapkan dan menangkap Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI Setya Novanto dalam Mega Korupsi E-KTP Tersebut, dan kepada 21 nama yang terkait agar segera dihadapkan ke Pengadilan Tipikor**(SPH)

Read More

PPP Sumatera Utara Tolak Dukung Djarot - Sihar di Pilgub Sumut

Pembakaran Foto Ketua DPP PPP Romahurmuziy terkait Keputusan yang diambil untuk Mendukung Djarot - Sihar Sitorus sebagai Bakal Calon Gubernur - Wakil Gubernur SUmut 2018

Medan (DNM)

Pasca ditetapkannya pasangan Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang akan di Usung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kini menuai Protes Keras dari Pengurus DPW dan DPC PPP se Sumatera Utara.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan mendukung pasangan Djarot - Sihar untuk maju dalam bursa Pilgubsu 2018, hal itu tertuang dalam Surat Keputusan dengan Nomor 329/SK/DPP/W/I/2018 tentang Persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS dan Dr. Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, BSBA, MBA yang ditanda tangani oleh Ir.H.M.Romahurmuziy, MT dan Sekretaris Jenderal H. Arsul Sani, SH, M.Si.

Penolakan yang dilakukan oleh DPW PPP Sumatera Utara karena Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus yang diusung DPP PPP berbeda keyakinan, sehingga keputusan yang diambil DPP PPP melanggar AD/ART Partai berlambang Ka'bah tersebut.

Baca Juga : Djarot - Sihar Mendaftar Ke KPU Sumut Di Dukung PDI Perjuangan dan PPP

Ketua DPW PPP Sumatera Utara Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan bahwa PPP Sumatera Utara menolak dengan tegas keputusan yang diambil DPP PPP. 

"Kami bertahan bahwa Calon Kepala Daerah yang diusung PPP adalah Muslim-muslim, Siapapun Calonnnya, Siapapun Orangnya, Kami Tidak Peduli, yang penting muslim-muslim, karena kami sebagai partai Islam membawa Aspirasi, permintaan Umat Islam Sumatera Utara bahwa calon yang diusung oleh PPP muslim-muslim, Meminta agar DPP dapat mempertimbangkan dengan bijak dan menyampaikan kepada DPP PDI Perjuangan" ungkap Yulizar.

Selanjutnya Yulizar menegaskan kepada DPP PPP bersikap apabila tidak menerima aspirasi umat islam Sumatera Utara melalui PPP untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur Muslim-muslim, maka PPP Sumatera Utara mulai DPW beserta Jajarannya dan DPC PPP Se Sumatera Utara akan menolak Kebijakan DPP, tegas Yulizar Parlagutan.

Penolakan dukungan terhadap Djarot - Sihar yang dilakukan PPP se Sumatera Utara diwarnai dengan Aksi pembakaran dan merobek Gambar Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy di Kantor PPP Sumatera Utara, Jl. Raden Saleh, Medan, sebagai wujud Protes atas Keputusan yang diambil DPP PPP.

Read More

Djarot - Sihar Mendaftar ke KPU Sumut di Dukung PDI Perjuangan dan PPP

Medan (DNM)

Pasangan Djarot Syaiful Hidayat - Sihar Sitorus akhirnya resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2018 - 2023 yang didukung oleh Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang memiliki 16 Kursi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki 4 kursi sehingga mencukupi syarat pencalonan minimal 20 kursi di DPRD Sumut.

Pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus, tiba di kantor KPU Sumut, Rabu (10/1) sekitar pukul 16.15 WIB, ratusan kader PDI P dan para Relawan ikut mendampingi pendaftaran Djarot - Sihar.

Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara sebelumnya telah meneriima Surat Pemberitahuan oleh DPD PDI Perjuangan untuk mendaftar, pasangan Djarot - Sihar melakukan longmarch sekitar 300 Meter dari kantor KPU Sumut dan diiringi oleh Kesenian Reog Ponorogo.

Sebelumnya KPU Sumut telah menerima pendaftaran dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, pada hari pertama pembukaan pendaftaran KPU Sumut menerima pendaftaran Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah yang didukung oleh Koalisi Partai Gerindra 13 Kursi, PKS 9 Kursi, PAN 6 Kursi, Partai Golkar 17 kursi, Partai NasDem 5 Kursi, dan Partai Hanura 10 kursi dengan total dukungan sebanyak 60 kursi.

Baca Juga : Didampingi Enam Parpol Pengusung ERAMAS Daftar ke KPU

Sementara di hari Kedua KPU Sumut menerima Pendaftaran pasangan JR Saragih - Ance Selian yang didukung oleh Partai Demokrat 14 Kursi, PKB 3 Kursi dan PKPI 3 Kursi, sehingga mencapai 20 Kursi sebagai syarat pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada Gubernur Sumut Juni 2018 Mendatang ** (EPR)

Baca Juga : Pasangan JR Saragih - Ance Selian mendaftar ke KPU Sumut.

Read More

Pasangan JR Saragih - Ance Selian Mendaftar Ke KPU Sumut

Medan (DNM)

Pasangan bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumatra Utara, Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian didampingi ratusan pendukungnya tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan.

JR Saragih - Ance Selian yang didukung Partai Demokrat 14 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3 Kursi dan PKPI  3 Kursi ini mempunyai total 20 kursi, atauv20 % suara sehingga mencukupi syarat minimal untuk Mendaftarkan diri sebagai Calon Peserta di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 - 2023.

Kehadiran JR Saragih - Ance Selian di Kantor KPU Sumut selasa siang (9/1/2017) diiringi para pendukung mengenakan pakaian adat etnis Jawa, Batak, Minang dan Melayu. Pakaian tersebut, kental dengan etnis di Sumatra Utara.

Berdasarkan Pantauan kru dutanusantaramerdeka.com di Kantor KPU para Pendukung dan Relawan Pasangan JR - Ance yang membawa slogan Semangat Baru ini tidak kendur ketika hujan turun, mereka semakin bersemangat sambil berteriak "JR Saragih - Ance Silian Pasti Menang"  sorak para Pendukung.

JR Saragih - Ance Silian merupakan pasangan Kedua yang mendaftar ke KPU Sumut, sebelumnya hari pertama pendaftaran Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah yang didukung oleh Partai Gerindra 13 Kursi, PKS 9 Kursi, PAN 6 Kursi, Golkar 17 Kursi, NasDem 5 Kursi dan Hanura 10 Kursi dengan Total dukungan 60 Kursi di DPRD Sumut telah mendaftar ke KPU Sumut.

Baca Juga : Didampingi Enam Parpol Pengusung, ERAMAS Daftar ke KPU Sumut 

Read More

Didampingi Enam Parpol Pengusung ERAMAS daftar ke KPU Sumut

Medan (DNM)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Musa Rajeck Shah didampingi Enam Partai Pengusung mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umun Daerah (KPUD) Sumatera Utara, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan.

Saat ini Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah (ERAMAS) yang didukung Enam Partai yakni Gerindra, PKS, PAN, Golkar, NasDem dan Hanura memiliki 60 Kursi di DPRD Sumut. Ini menunjukan Koalisi yang cukup besar dan melebihi syarat dukungan minimal 20 kursi untuk mendaftar ke KPU.

Baca Juga : Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah Deklarasi Cagub - Cawagub di Medan

Pasangan ERAMAS berangkat ke KPU dari Kantor Pemenangan Jl. A.Rivai menuju Jl. Perintis Kemerdekaan dengan menggunakan Becak Bermotor (Betor) diiringi ratusan Pendukung dan Relawan yang berpawai dengan sepeda motor dan kenderaan para pendukung yang diberi gambar Foto Pasangan Cagub - Cawagub ERAMAS.

Tampak Hadir di KPU Sumut Ketua DPD Partai Golkar Sumut H. Ngogesa Sitepu, Ketua DPW NasDem Sumut Tengku Erry Nuradi, Ketua DPW PKS Muhammad Hafez, Ketua DPW PAN Yahdi Khoir Harahap, Ketua DPD Hanura Kodrat Shah dan Ketua DPD Gerindra Gus Irawan Pasaribu. **(SAN)

Read More

Pendukung LGBT Merusak NKRI

Jakarta (DNM)

Para pendukung Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender telah merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (LGBT). Demikian dikatakan Koordinator Lawan LGBT Hans Suta Widhya dalam pernyataan kepada dutanusantaramerdeka.com.

Kata Hans Suta, pendukung LGBT dalam kegiatannya mendapat dana asing. “Pihak luar sengaja merusak NKRI dengan LGBT,” paparnya.

Menurut Hans, pendukung LGBT selalu berlindung di balik HAM dan memelintir ayat-ayat demi tujuan busuk mereka.

“Semua agama sangat tegas menolak LGBT. Dan siapa yang mendukung LGBT berarti tidak beragama dan bertentangan dengan Pancasila,” pungkas Hans.

Read More

Prabowo Instruksikan Kader dan Sayap Menangkan ERAMAS di Pilgub Sumut

Medan (DNM)

Ketua Umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto, memerintahkan kepada seluruh kader dan sayap Partai Gerindra yang ada di Sumatera Utara untuk memenangkan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah (ERAMAS) di Pilgub Sumatera Utara 2018, hal tersebut disampaikan Prabowo secara langsung dalam Deklarasi pasangan Edy - Ijeck di Lapangan Merdeka Medan.

Baca Juga : Koalisi Gerindra, PKS dan PAN Resmi Umumkan Lima Cagub - Cawagub di Pilkada Serentak 2018

Prabowo Mengungkapkan bahwa Partai Gerindra harus Memenangkan Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

“Letnan Jenderal Edy Rahmayadi datang ke kami dan kami langsung menyetujuinya. Untuk itu saya meminta seluruh kader dan sayap Gerindra untuk memenangkan ERAMAS,” jelas Prabowo.

Baca Juga : Partai Gerindra Menyusul Dukung Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

Prabowo Menambahkan Untuk memenangkan pasangan ERAMAS, setiap kader Gerindra harus berkomitmen turun hingga ke desa-desa dan bahkan kampung-kampung, untuk mengenalkan pasangan ERAMAS.

"Kita harus turun sampai ke kampung-kampung untuk memenangkan pasangan ini. Ini sebagai komitmen kita mengusung mereka," tandas Prabowo. **(HMW)

Read More

Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah Deklarasi Cagub - Cawagub di Medan

Medan (DNM)

Setelah resmi mendapatkan dukungan dari Partai Politik untuk Mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2018 - 2023, Pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeck Shah atau yang disebut sebagai pasangan ERAMAS  menggelar Deklarasi di Lapangan Merdeka Medan.

Pasangan Edy - Ijeck awalnya mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra (13 Kursi) , Partai Amanat Nasional (PAN) (6 Kursi) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (9Kursi)  yang menggumpulkan perolehan 28 Kursi di DPRD Sumut sudah mencukupi syarat untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara.

Namun seiring berjalan peta politik di Sumut cukup dinamis dan mengalami berbagai perubahan, dimana Partai Golkar yang memiliki 17 Kursi sebelumnya mendukung Tengku Erry Nuradi (Gubernur Incumbent) terakhir mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Edy - Ijeck pada Pilgub 2018, dan terakhir setelah ditinggal Golkar, Partai Nasdem yang dipimpin Tengku Erry pun menyatakan Dukungannya untuk Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah.

Baca Juga : NasDem Susul Golkar Dukung Edy - Ijeck di Pilgub Sumut

Lima Partai Politik sepakat dan menggelar Deklarasi di Lapangan Merdeka Medan, tampak Hadir Tokoh Nasional Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal DPP PAN Edi Suparno, Presiden PKS Shohibul Iman, Mantan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring yang juga Politisi DPP Partai PKS, Ali Umri dari DPP Nasdem dan Airlangga Hartarto dari Partai Golkar.

Baca Juga : Golkar Ganti Haluan Dukung Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah di Pilkada Sumut

Deklarasi yang dihadiri oleh Puluhan ribu Kader partai dan para relawan pendukung dari berbagai kalangan dan membawa Atributnya, sehingga nama ERAMAS menggema di lapangan Merdeka Medan tersebut. **(YES)

Read More