Temui Kapolri, Menkominfo Perkuat Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur TIK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional, salah satunya konektvitas digital melalui infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.  Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan konektivitas digital akan menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit untuk peningkatan ekonomi dan menyatukan nusantara.

Guna membangun pemerataan infrastruktur TIK dan menjaga keberlangsungan layanan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bersama Kepala Kepolisan RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas sinergitas untuk membangun dan menjaga infrastruktur TIK agar lebih merata di seluruh Indonesia.

“Hari ini secara khusus saya mendatangi dan menjumpai Bapak Kapolri Jenderal Sigit dalam diskusi untuk menterjemahkan secara teknis program-program dan kebijakan Presiden di sektor Kominfo. Pertemuan tersebut membahas kerja sama Kementerian Kominfo dan Polri dalam rangka menterjemahkan secara teknis arahan Presiden Joko Widodo,” paparnya dalam Konferensi Pers usai pertemuan dengan Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (04/05/2021).

Menkominfo dan Kapolri Sigit ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama bermigrasi ke ruang digital, disamping pembangunan infrastruktur digital atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih memadai di seluruh wilayah tanah air.

“Dalam kaitan dengan itu, Kominfo akan membangun infrastruktur TIK di wilayah 3T melalui BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi  (BAKTI) Kominfo, tentu dalam pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun, baik lintas kementerian/lembaga maupun dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat pemerintah daerah dan ekosistemnya,” jelasnya.

Mengenai kerja sama dengan Polri, Menteri Johnny memastikan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar khususnya di wilayah kerja Kementerian Kominfo di seluruh Indonesia. 

“Tentunya Kominfo berharap bahwa dukungan personil yang kuat dimiliki Polri yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, bisa menjadi modal kuat dalam kolaborasi pembangunan TIK untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Menkominfo menegaskan kebutuhan akan infrastruktur TIK semakin tinggi dan semakin diperlukan oleh masyarakat, tidak saja di wilayah perkotaan tetapi secara juga di desa-desa atau rural area.

“Di wilayah rural area ini tentu tantangannya banyak, termasuk tantangan Kamtibmas. Tentu dengan dukungan dari Polri mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Selanjutnya, Menteri Johnny menyampaikan progres pembangunan infrastruktur TIK, salah satunya mengenai target penyelesaian pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di seluruh desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 nanti. Target tersebut melengkapi total 83.548 desa dan kelurahan yang akan mendapatkan layanan signal 4G.

“Kerjasama ini tentu sangat strategis dan sangat penting untuk kelancaran pembangunan infrastruktur TIK di wilayah-wilayah yang sulit, di wilayah yang berat di daerah 3T yang harus menyeberangi lautan selat, mendaki gunung, menuruni lembah dan ngarai yang luar biasa besar tantangannya. Kerjasama lintas Kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentu akan sangat membantu suksesnya program pembangunan infrastruktur TIK nasional kita,” tandasnya.

*Polri Siap Jaga Infrastruktur TIK*

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pembangunan infrastruktur TIK oleh Kementerian Kominfo harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya ruang digital menjadi kebutuhan bersama, terutama di saat negara menghadapi situasi pandemi Covid-19.

Menurut Kapolri Jenderal Sigit kebutuhan masyarakat saat ini perlu menyesuaikan dan membiasakan dari aktifitas offline menjadi online.  “Ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus didukung dengan kemajuan teknologi informasi, baik di dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan yang tentu mau tidak mau perlu ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya. 

Kapolri menyatakan kesiapan dalam mendukung seluruh program Menkominfo untuk membangun infrastruktur TIK di seluruh Indonesia. “Oleh karena itu, kami Polri siap mendukung seluruh program dari Menkominfo dalam rangka membangun infrastruktur TIK sehingga segera bisa terwujud, bisa segera memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat baik yang ada di wilayah yang jauh sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, fasilitas yang sama seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Sigit menegaskan bahwa penegakan hukum di ruang cyber harus dipatuhi oleh masyarakat dan bersama-sama menjaga ruang digital yang bersih dan sehat. 

"Jaga bersama sebagai bagian dari upaya kita untuk tetap menjaga negara kita tercinta ini, tentunya menjadi pembahasan yang juga kita bicarakan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli, dan Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif. (Arianto)

Read More

Film You and I Raih Penghargaan di CPH:DOX Copenhagen International

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Film ‘You and I’ bersaing di ajang Next: Wave Award, salah satu kategori di CPH:DOX yang mempunyai fokus untuk memutar karya perdana dari berbagai pembuat film di seluruh dunia. Film ini bersaing dengan 12 film lain dari berbagai negara seperti Venezuela, Serbia, Prancis, Denmark, Belanda, Iran hingga Inggris.

Bahkan, Film ‘You and I’ meraih penghargaan di ajang Copenhagen International Documentary Festival atau biasa dikenal CPH:DOX, dalam kategori Next:Wave Award.
CPH:DOX adalah festival film dokumenter internasional yang didirikan pada 2003 dan diadakan tahunan di Kopenhagen, Denmark.

Selain itu, Penghargaan yang diumumkan pada (1/4) lalu di Denmark, menambah rekor kemenangan You and I di ajang nasional maupun Internasional. Film yang sudah bisa ditonton di aplikasi Bioskop Online sejak tanggal 9 April ini, menjadi satu – satunya film dari Asia Tenggara yang lolos dan berhasil menjadi pemenang.

Asal tahu saja, Film ini merupakan debut Fanny Chotimah sebagai sutradara. Fanny merasa bersyukur dan berpendapat bahwa kemenangannya ini adalah hadiah kerja keras bersama dengan tim yang memproduksi filmnya dengan sepenuh hati.

"Begitu juga, CPH:DOX merupakan festival film dokumenter internasional yang cukup prestisius di Denmark dan Eropa. Film You and I berkompetisi di Next: Wave Award bersama 12 nominasi film dokumenter lainnya dari seluruh dunia. Tentunya merupakan sebuah kehormatan untuk terpilih sekaligus memenangkan penghargaan ini. Karenanya film ini penting untuk juga bisa diapresiasi di dalam negeri,"  kata Fanny dalam keterangan tertulis. Senin (03/04)

Film ‘You and I’ bercerita tentang Kaminah dan Kusdalini, dua sahabat yang dipertemukan di penjara.

Kisah film ini akan menunjukkan bagaimana Kaminah dan Kusdalini mengenang kehidupan pahit mereka sebagai mantan tahanan politik pada 1965 lalu dan berusaha tak melupakan sejarah kelam yang pernah mereka lewati.

Sebelumnya film dokumenter You and I arahan sutradara Fanny Chotimah ini telah berhasil menyabet berbagai penghargaan dari luar dan dalam negeri. Film yang menyorot persahabatan antara Kaminah dan Kusdalini itu berhasil menjadi film dokumenter panjang terbaik Festival Film Indonesia 2020.

Menariknya, Film ini juga me memenangkan penghargaan internasional di Asian Perspective Award dari 12th DMZ International Documentary Film Festival dan terpilih mendjadi Official Selection di Asian Vision dari Singapore International Film Festival 2020.

"Melalui film ini, kami berupaya mencatat memori-memori para penyintas, serta bertujuan meningkatan kepedulian untuk para Simbah penyintas ‘65. Kami mengajak anak muda Indonesia menonton dan mendiskusikan film You and I sebagai salah satu usaha dialog antar generasi tentang sejarah kelam bangsa yang terlupakan," terang Tazia Teresa D. selaku produser dari You and I dari Kawan-Kawan Media.

Dan yang menarik, Film You and I dapat diakses melalui aplikasi Bioskop Online, yang dapat diunduh melalui Google Play Store ataupun App Store, dengan harga yang sangat terjangkau sebesar Rp10.000,-. (Arianto)

Read More

Dharmayukti Karini MA Bagikan 1590 Paket Sembako

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (DYK) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyelenggarakan Kegiatan Penyerahan Paket Sembako Murah pada Rabu, 28 April 2021 di Balairung MA.

Dalam laporan Ketua Panitia  disampaikan bahwa dalam kegiatan ini menyalurkan 1590 paket sembako yang dibagikan secara simbolis kepada tenaga Honorer, Office Boy, Security dan Teknisi yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, serta santunan untuk  Yayasan anak yatim dan dhuafa.

Ketua DYK Mahkamah Agung NY. Anggarwati Sunarto  dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini biasanya menghadirkan perwakilan penerima dari masing-masing pimpinan Yayasan maupun Panti Asuhan, namun karena masih dalam situasi pandemi maka tidak dapat dihadirkan, selain kegiatan ini DYK juga telah melaksanakan bantuan dana beasiswa (BDBS) bagi putra-putri karyawan Mahkamah Agung yang berprestasi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung RI sekaligus Pelindung Dharmayukti Karini, mengungkapkan perasaan bangga dan haru, sebab di tengah situasi yang sulit dan penuh keprihatinan ini, Dharmayukti Karini sebagai satu-satunya organisasi wadah berhimpun bagi Ibu-Ibu di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh badan peradilan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun, cabang, tetap bersemangat menginisiasi berbagai aktivitas amal, yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para anggota dan keluarga besar peradilan.

Lebih lanjut, Prof Syarifuddin menyampaikan di tengah situasi semacam ini, kita sangat dituntut untuk menunjukkan rasa simpati dan empati dalam rangka meringankan beban sesama. Sikap solidaritas, yang kita tunjukkan melalui kegiatan sosial seperti ini, sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang tengah menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, Saya berharap agar kegiatan positif yang digagas Dharmayukti Karini dan IKAHI ini, ke depan dapat menjangkau lebih banyak sasaran termasuk masyarakat di luar lingkungan Mahkamah Agung, tutur Syarifuddin.

Kegiatan bertajuk Berkah Ramadhan ini tentu memiliki nilai plus yang luar biasa, karena dilaksanakan di hari-hari yang penuh berkah di bulan suci Ramadhan. Khusus bagi umat muslim, kita meyakini bahwa di bulan yang penuh rahmat ini, setiap amal kebaikan akan dilipatgandakan ganjarannya, bahkan sekedar sesuap makanan yang kita berikan untuk orang yang berpuasa, sangat besar nilainya di sisi Allah SWT., apalagi meringankan beban ekonomi sesama saudara di masa-masa sulit. 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Siapa memenuhi kebutuhan saudaranya yang kekurangan, maka Allah akan senantiasa penuhi hajat dan kebutuhannya. Dan siapa yang membantu saudaranya yang mengalami penderitaan, maka Allah akan hilangkan penderitaannya di hari kiamat”. (H.R. Bukhari – Muslim).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ketua IKAHI , Hakim Agung selaku pengurus IKAHI,  serta Panitera Mahkamah Agung dengan menerapkan Protokol Kesehatan. (Arianto)

Read More

Ketua MA Buka Sosialisasi Kesehatan Secara Virtual

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH.,MH membuka Sosialisasi Kesehatan secara virtual pada Senin, 03 Mei 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa seiring usia, tubuh manusia akan mengalami degenerasi sel, atau kemampuan regenerasi sel-nya akan berkurang. Kondisi ini mengakibatkan kebugaran dan kekuatan fisik manusia secara alamiah akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu deretan penyakit mulai masuk dalam daftar yang kita khawatirkan: jantung, darah tinggi, kolesterol, diabetes, menjadi nama penyakit yang awam disebut terutama di kalangan orang berusia lanjut. 

"Di era pandemi ini terlebih lagi kita harus memberi perhatian pada penyakit-penyakit lain itu. Bukan hanya karena penyakit-penyakit itu memang berbahaya, tetapi juga karena penyakit-penyakit itu dapat menjadi Comorbid atau penyakit penyerta bagi Covid-19 yang dapat meningkatkan peluang terjadinya keadaan fatal," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Ketua MA, berdasarkan dasar pemikiran tersebut, saya menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, sebagai salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam menjaga kesehatan kita bersama. 

Selain itu, lanjutnya, dengan sosialisasi kesehatan ini, saya berharap kita semua dapat menerima informasi yang benar dan tepat secara medis dari para pakar dan praktisinya langsung. Saya pun mempersilahkan nantinya para peserta sekalian dapat bertanya langsung kepada para narasumber,” tutur Prof Syarifuddin.

Dalam kesempatan yang sama, dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), Stroke mengatakan, kondisi yang terjadi ketika aliran darah terhenti ke otak, sehingga otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko stroke seperti diabetes, hipertensi, Obesitas, Stres, Merokok dan lain-lain. 

Disisi lain, kata Mursyid, 20-30 % penderita Stroke meninggal dalam satu bulan dan 25% stroke terjadi usia diatas 65 Tahun.

Kegiatan Sosialisasi Kesehatan tentang Gejala Awal Stroke, Jantung, Hipertensi dan Pencegahannya ini menghadirkan Narasumber dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS,. dr. Nizar Yamanie, Sp.S (K), dr. Fawzi Arifin Daud, SP.JP. dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta.

Turut hadir Para Pimpinan Mahkamah Agung dan diikuti oleh Para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Panitera Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung Para Pimpinan dan hakim Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia secara virtual. (Arianto)

Read More

Kuartal I-2021, Pendapatan MTDL sebesar Rp3,9 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Metrodata Electronics Tbk

("MTDL" atau "Perseroan"), emiten Teknologi Informasi dan Komunikasi ("TIK") berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp3,9 triliun atau meningkat 13,9% pada Kuartal I-2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp3,4 triliun. 

"Kami bersyukur dapat 

meraih pertumbuhan pendapatan double digit di tengah pandemi Covid-19. Selain memperoleh pertumbuhan pendapatan, MTDL juga berhasil membukukan kenaikan laba bersih di Kuartal I-2021 sebesar Rp27,3 miliar atau 

naik 29,0% YoY," kata Presiden Direktur MTDL, Susanto Djaja dalam keterangan tertulis. Senin (03/05) 

Bahkan, kata Susanto, Peningkatan kinerja MTDL juga dapat dilihat dari pendapatan masing-masing unit bisnis MTDL. Unit bisnis Distribusi pada Kuartal I-2021 meraih pertumbuhan pendapatan 14,3% YoY, sedangkan unit bisnis Solusi dan Konsultasi naik 11,7% YoY.

Sementara itu, Randy Kartadinata selaku Direktur MTDL menjelaskan, Pencapaian tersebut merupakan sinergi dari berbagai pihak seiring dengan perekonomian yang mulai pulih kembali. Masing-masing unit bisnis MTDL turut memberikan kontribusi yang positif seperti pemulihan di unit bisnis Distribusi dengan meningkatnya penjualan 

smartphone sebesar 93% dibandingkan dengan Kuartal-I tahun sebelumnya. 

Pada Kuartal I-2021, kata Randy, pendapatan berulang (recurring revenue) di unit bisnis Solusi dan Konsultasi meraih pertumbuhan sebesar 22,6%. Saat ini kontribusi dari pendapatan berulang mencapai 40% dari total pendapatan unit bisnis tersebut dan diharapkan akan terus bertumbuh di tahun tahun berikutnya. 

Asal tahu saja, pada Kuartal I-2021 kondisi keuangan MTDL sangat sehat, hal ini dibuktikan pada posisi kas MTDL yang mencapai sebesar Rp2 triliun dan pinjaman bank Rp13,7 miliar. “

"Seiring dengan pulihnya perekonomian, kami optimis prospek MTDL akan lebih baik dari tahun sebelumnya serta dapat terus memberikan distribusi dan solusi TIK yang terbaik untuk membantu para pelanggan dalam bertransformasi digital," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Ketua DPD RI Dukung Rencana OJK Hapus Kredit Macet UMKM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang mengkaji penghapusan kredit bermasalah atau write off kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bawah Rp 5 miliar. Menurut LaNyalla, pelaku UMKM akan sangat terbantu dengan kebijakan tersebut.

Senator asal Jawa Timur itu sendiri sudah menyuarakan keringanan kredit macet bagi pelaku UMKM sejak jauh-jauh hari.

"Saya bahkan sudah bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2021, khususnya untuk pelaku UMKM yang mengalami kredit macet akibat bencana," ujar LaNyalla, Senin (3/5/2021).

Isu mengenai kredit macet ini disampaikan masyarakat saat LaNyalla melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. 

Saat itu, ia mendapat aspirasi mengenai banyaknya korban bencana yang mengalami status blacklist bank akibat gagal membayar kredit atau non performing loan (NPL). Seperti diketahui, tahun 2018 lalu Sulawesi Tengah dihantam gempa bumi dan tsunami yang berdampak terhadap banyak sektor.

"Padahal rata-rata mereka pengusaha menengah dan kecil. Sehingga tidak mungkin mendapat bantuan pinjaman modal lagi untuk recovery. Hingga saat ini, tidak sedikit pelaku UMKM yang belum bisa bangkit. Untuk itu mohon kiranya mendapat atensi dari Menteri Keuangan dan Lembaga terkait, sehingga mereka bisa kembali memulai usaha untuk memperbaiki kehidupan," kata LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya ini pun mengapresiasi OJK yang mempertimbangkan penghapusan kredit NPL di bawah Rp 5 miliar berasal dari industri yang ingin berperan aktif dalam pengembangan bisnis UMKM dengan target di atas 30% pada tahun 2024.

"Jika direalisasikan, saya kira bisa membantu program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang menjadi kunci penting dalam penanganan dampak pandemi Covid," paparnya.

LaNyalla berharap rencana OJK mendapat lampu hijau dari berbagai lembaga dan kementerian terkait. Diketahui, saat ini OJK sedang menyusun strategi mengenai kajian rencana penghapusan kredit macet ini.

"Pemerintah memang perlu memikirkan soal pembiayaan UMKM kepada masyarakat yang memiliki potensi usaha UMKM. Bagaimana mengenai perbaikan bisnis mereka, dari dampak bencana dan dampak pandemi. Jadi harus ada pendampingan," tegasnya.(Arianto)

Read More

Diskusi RUU Otsus, Kemendagri ajak Gotong-Royong Bangun Papua dan Papua Barat

Duta Nusantara Merdeka | Manokwari

Kementerian Dalam Negeri mengajak semua Pihak untuk memperkuat sinergitas dan bergotong-royong untuk meningkatkan pembangunan  di  Papua dan Papua Barat.  Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, saat hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Pansus DPR RI dengan Pemerintah Daerah  Provinsi Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (03/05/2021).

Agenda Rapat Pansus ini adalah menerima masukan dan aspirasi dari Pemda Provinsi, MRP Papua Barat, DPRP Papua Barat, Insan Kampus, Para Kepala Daerah, Perwakilan DPRD Kab/Kota, DPRD Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuanbdan seluruh pemangku kepentingan di Papua  Barat mengenai implememtasi dan RUU perubahan UU Otsus Papua.

Gubernur Papua Barat, Domingggus Mandacan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pansus DPR RI, Kemendagri dan perwakilan Pemerintah yang hadir dalam acara rapat Pansus tersebut atas upaya kebijakan dan teknokrasi untuk keberlangsungan Otonomi Khusus Papua. "Mewakili masyarakat dan Pemda Papua Barat, kami mendukung dan berharap keberlangsungan Otsus Papua yang memang bermanfaat dalam pembangunan di Papua Barat", ujar Dominggus Mandacan  (03/05/2021).

Merespon harapan Gubernur Papua Barat, Pimpinan Pansus DPR RI, Komarudin Watubun menjelaskan, dalam desain UU Otsus Papua (UU Nomor 21/2001), Otsus Papua itu tidak berhenti sampai dengan 2021, melainkan hanya dana  Otsusnya saja. Untuk menjamin keberlanjutan dana Otsus dan pelaksanaan Otsus yang lebih baik, saat ini DPR RI dan Pemerintah memandang perlu dilakukan melalui instrumen hukum dan perubahan UU Otsus Papua.

Senada dengan Gubernur Papua Barat, Rektor UNIPA, Meky Sagrim menjelaskan betapa pentingnya kehadiran Otsus Papua dengan alokasi Dana Otsus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Tambahan Infrastruktur bagi Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kita berharap untuk Pendanaan Otsus itu dilanjutkan. Kita tidak bisa bayangkan, bagaimana jadinya pembangunan Papua Barat kalau barang itu _stop_," ulas Meky Sagrim.

Selanjutnya, Ketua DPR Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, dan Perwakilan DPRD Kab/Kota Papua Barat, masing-masing menyampaikan masukan secara tertulis. Para pihak tersebut, memiliki pandangan yang sama bahwa dalam rangka revisi UU Otsus, penting bagi pemerintah dan DPR RI memperluas ruang diskusi kepada komponen  pemerintahan daerah dan masyarakat menyampaikan masukannya. 

"Sebaiknya, untuk penguatan Otsus Papua, tidak hanya revisi terbatas Pasal 34 dan 76 UU Otsus saja, tetapi lebih dari itu, hal-hal teknis tata kelola dana Otsus, peran DPRD Kab/Kota dalam pelaksanaan Otsus, perluasan kewenangan dan kebijakan afirmasi bagi masyarakat Papua," ucap Agus Tenau, salah satu perwakilan dari DPRD Kab/Kota Wilayah Papua Barat.

Sementara itu, Bernard Sagrim, mewakili Bupati/Walikota wilayah Papua Barat, menyoroti aspek implementasi dan konsistensi UU Otsus Papua dalam Keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Menanggapi masukan dan aspirasi dalam Rapat Pansus, Dirjen Otda, Akmal Malik, mengapresiasi kepada semua pihak atas aspirasi mengenai kebijakan afirmatif untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Kami menyimak dan mencatat dengan baik aspirasi yang disampaikan dan mengelaborasi dalam pembahasan dengan DPR RI. Mari saling memberi masukan konstruktif untuk hadirkan kebijakan dan implementasi Otsus Papua yang semakin baik," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menkominfo: Mari Bersama Majukan Industri Penyiaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah menetapkan pemenang Seleksi Penyelenggara Multipleksing TV Digital Teresterial Tahun 2021. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penetapan itu merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi penyiaran dan implementasi Analog Switch Off (ASO) untuk memajukan industri penyiaran di Indonesia.

“Tim Seleksi telah mengumumkan hasil seleksi Penyelenggaraan Multipleksing Siaran Televisi Digital di 22 provinsi atau wilayah layanan, pada tanggal 26 April 2021 lalu. Tim Seleksi juga telah memberikan kesempatan  masa sanggah hingga 30 April 2021,” ujar Menteri Johnny dalam Konferensi Pers Virtual Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Multpleksing Siaran TV Digital Teresterial 2021, dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (03/05/2021).

Menurut Menkominfo Tim Seleksi telah memberikan jawaban serta klarifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Oleh karenanya, pada hari ini, Kementerian Kominfo menetapkan pemenang seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial,” jelasnya.

Menkominfo merinci hasil resmi dari seleksi tersebut yang dirinci dengan jumlah wilayah layanan yang diperoleh antara lain Emtek Group 9 layanan, Metro 9 Layanan, NTV 2 layanan, RCTI (MNC) 9 layanan, Trans TV 9 layanan dan Viva 5 layanan.

"Dengan demikian, total 43 jumlah wilayah layanan dalam ketetapan pemenang seleksi tersebut," ungkapnya.

Menteri Johnny menyatakan melalui penetapan hasil seleksi itu, penyelenggara multipleksing pemenang seleksi berhak atas pengelolaan maksimal 50% dari kapasitas saluran siaran multipleksing untuk program siaran afiliasi masing-masing.

"50% sisa kapasitas siaran tersebut disewakan kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Lokal (LPL), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) melalui mekanisme yang ditetapkan oleh penyelenggara mux bersama dengan LPL dan LPK," tegasnya.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Menteri Johnny menyatakan TVRI juga memiliki slot siaran yang dapat dimanfaatkan penyelenggara penyiaran LPS, LPL, dan LPK.  "Karena tidak semua slot di mana TVRI sebagai penyelenggara mux digunakan sepenuhnya oleh TVRI sendiri. Sehingga cadangan tersisa dapat dimanfaatkan oleh LPS, LPL dan LPK," jelasnya.

Selanjutnya, Menkominfo meminta seluruh Penyelenggara Multipleksing Pemenang Seleksi agar dapat segera menyelesaikan segala kewajiban-kewajibannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

"Dalam hal ini yang paling penting adalah infrastruktur.Kewajiban ini menjadi prasyarat yang harus dipenuhi, dan Pemerintah akan meninjau serta mengevaluasi realisasi dari komitmen-komitmen penyelenggaraan multipleksing tersebut,” tandasnya.

Selain melakukan seleksi, menurut Menteri Johnny, Pemerintah juga sedang melakukan evaluasi atas 12 wilayah layanan atau provinsi untuk menetapkan status penyelenggara multipleksing yang hasilnya akan segera diumumkan.

“Jadi menurut Undang-Undang dan PP ada dua metode. Metode yang pertama disebut dengan seleksi mux dan kedua penetapan hasil evaluasi multipleksing didasarkan pada kesiapan lembaga penyiaran swasta (LPS) yang saat ini beroperasi di 12 wilayah layanan tersebut," jelasnya.

Menteri Johnny mengharapkan melalui penetapan ini, LPS yang sudah terseleksi dan sudah dipilih dapat segera mengambil langkah-langkah dan persiapan. “Agar nanti pada tanggal 2 November 2022 kita akhiri bersama-sama siaran analog atau analog switch off. Dan mengawali full penyiaran digital dengan harapan bahwa industri penyiaran kita semakin berkembang pesat dan maju di era digital,” ungkapnya.

Dalam konferensi pers itu, Menkominfo didampingi Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M. Ramli; Direktur Penyiaran, Geryantika Kurnia; dan Ketua Tim Evaluasi Dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial, Marvels P. Situmorang. (Arianto)

Read More

Kemdagri Raih Penghargaan Gatra Innovation Award 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) kembali meraih penghargaan atas kinerja terbaiknya yang diakui masyarakat. Penghargaan Inovasi Pelayanan Digital dan Teringerasi Dokumen  Dukcapil, datang dari Gatra Innovation Award 2021 kategori Layanan Kementerian dan Lembaga yang diberikan secara virtual melalui Zoom dan disiarkan live streaming melalui Youtube pada, Jumat (30/4/2021).  

 

Menurut Menteri Dalam Negeri Muhamma Tito Karnavian, pelayanan dokumen kependudukan secara digital terintegrasi yang dilakukan Dinas Dukcapil merupakan upaya memberikan pelayanan dasar serta perlindungan sosial kepada masyarakat secara menyeluruh.

"Upaya tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk membangun SDM dan reformasi birokrasi yang bertumpu pada layanan berbasis elektronik," kata Mendagri Tito dalam pidato sambutan.

Seiring dengan itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, Dukcapil melakukan perubahan fundamental, meninggalkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) manual menjadi layanan digital.

"Dukcapil harus bergerak secara digital dan memberikan pelayanan secara terintegrasi. Selama dua tahun terakhir, Dukcapil memberikan pelayanan Adminduk yang lebih dipermudah. Lebih mudah karena dokumen kependudukan ditandatangani secara digital dan bisa dicetak mandiri oleh penduduk di rumah menggunakan kertas putih HVS. Tanda tangan pena dan cap basah pada dokumen kependudukan diganti tanda tangan elektronik dengan QR Code yang berlaku di seluruh Indonesia," kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh.

Dirjen Zudan menjelaskan, dari 24 jenis out put Dukcapil sebanyak 22 dokumen kependudukan bisa dikirim dalam bentuk file PDF-nya via wahatsapp atau surat elektronik langsung ke ponsel pemohon. 

"Dokumen ditandatangani secara digital terenkripsi sehingga tidak mudah dipalsukan. Untuk KTP-el dan Kartu Identitas Anak karena berupa kartu, bisa dicetak sendiri di Anjungan Dukcapil Mandiri. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Sementara ini terdapat di 208 mesin ADM tersebar di 138 kabupaten/kota," kata Zudan.

Fungsinya seperti ATM untuk mengambil uang cash, sedangkan ADM bisa untuk mencetak KTP-el jenis dokumen kependudukan. "Tentu saja cyber security menjadi perhatian serius kami, untuk melindungi kerahasiaan data pribadi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Dukcapil Serahkan Akta Kematian Kabinda Papua yang Gugur dalam Tugas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Negara memberikan penghormatan terakhir kepada warganya yang meninggal dunia dalam bentuk akta kematian. Itulah hakikat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang kembali pro aktif memberikan dokumen akta kematian kepada Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya yang gugur dalam tugas di Kabupaten Puncak Papua, Minggu (25/4/2021).

Penyerahan dilakukan oleh Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum mewakili Dirjen Dukcapil Kemendagri kepada Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Komisaris Jenderal Polisi Drs. Bambang Sunarwibowo SH, M.Hum di Kantor BIN, Kalibata, Jumat (30/4/2021).

Selain akta kematian, juga ikut diserahkan dokumen kependudukan penting berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) terbaru untuk istri almarhum dengan perubahan elemen data pada status perkawinannya.

"Kami atas nama Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Dukcapil turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya putra terbaik bangsa dalam tugas saat kontak tembak di Papua. Kami menyampaikan dokumen kependudukan berupa akta kematian, kartu keluarga dan KTP-el terbaru melalui BIN agar dapat diserahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Di Dukcapil itu kalau ada yang mengurus akta kematian buat yang telah berkeluarga diserahkan 3 dokumen kependudukan sekaligus," kata Ningrum.

Ningrum menyampaikan penerbitan dokumen kependudukan ini bisa cepat diterbitkan karena semua layanan Dukcapil sudah terkoneksi online. 

"Semua dokumen kependudukan ditandatangani secara digital sehingga tidak perlu dilegalisir. Dokumennya bisa dicetak dengan kertas putih HVS biasa dengan tanda tangan elektronik lengkap dengan QR Code untuk mengecek keasliannya," kata Ningrum menambahkan. 

Menurut Ningrim dokumen yang diserahkan tersebut sangat diperlukan keluarga korban untuk mengurus keperluan seperti asuransi, atau keperluan urgent lainnya yang hanya bisa diurus dengan menyertakan dokumen akta kematian korban. 

Sestama BIN yang didampingi oleh Kepala Biro SDM BIN Kolonel Inf Achmad Adipati Karnawijaya pada kesempatan itu menyatakan sangat berterima kasih atas respons cepat Dukcapil dengan menerbitkan akta kematian dan dokumen lain yang dibutuhkan  keluarga korban.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri yang sangat responsif dan cepat tanggap. Kami secepatnya akan menyerahkan kepada keluarga korban," kata Sestama BIN Bambang Sunarwibowo. (Arianto)

Read More

Erick Thohir Tinjau Program BUMN yang Pro Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Semarang

Menteri BUMN, Erick Thohir tak henti-hentinya melontarkan rasa kagum dan salut saat melakukan kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (1/5). Dalam kegiatan yang bertujuan melihat langsung kiprah perusahaan BUMN yang dekat dengan rakyat, Menteri BUMN mendapati masyarakat di level terbawah, terutama kalangan prasejahtera, merasakan perubahan dan perbaikan taraf hidup setelah bekerjasama dengan perusahaan BUMN.

Di Desa Gayamsari, Semarang Timur, misalnya. Di sebuah rumah yang merangkap toko kelontong dan berada di tepi Banjir Kanal Timur bernama, Toko Indah itu terdapat agen laku pintar BRILInk bernama Kasim.

Sejak tahun 2016, pria yang kini berusia 60 tahun sudah menjadi agen BRILink dengan setiap hari melayani 55 transaksi, atau 2.000 transaksi setiap bulannya. Transaksi yang dilayani mulai dari beli pulsa, transaksi transfer, tarik tunai, pembayaran cicilan kredit, hingga menerima setoran uang tabungan.

"Yang menarik dari pak Kamin yakni ia dipercaya orang yang tak punya kartu ATM, tapi ingin mengirim uang kepada keluarga di kota lain, dengan hanya menyebutkan nama saja. Ini artinya, ada kepercayaan yang sudah terbangun di tengah masyarakat dan ini hal baik dalam transaksi keuangan yang dibutuhkan perbankan," ujar Menteri Erick THohir.

Berdasarkan datan MAret 2021, jumlah agen BRILink berjumlah 447.385 atau tumbuh 4 persen dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah transaksi finansial mencapai 200,42 juta transaksi, atau naik 28% dari tahun sebelumnya dengan volume transaksi Rp 250,5 Trilyun, atau meningkat 34 %.

Hal serupa juga ditemui saat Menteri BUMN mendatangi Dusun Krajan, Desa Salamsari, Boja, Kendal. Di kecamatan yang berjarak 27 km dari pusat kota Semarang itu, Menteri Erick Thohir bertemu dengan puluhan perempuan tangguh yang menjadi nasabah pembiayaan kelompok perempuan prasejahtera, PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani - Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)

Selama tiga tahun, para perempuan yang menjadi binaan PNM Mekaar itu tak hanya berkembang dalam jumlah. Jenis usaha yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga yang kini berjumlah 26 orang tersebut terus meningkat. Bahkan, beberapa perempuan penyandang disabilitas juga menjadi nasabah dan mampu memajukan usaha mandiri bersama PNM Mekaar.

"Saya benar-benar terharu dan bangga kepada para perempuan di Dusun Krajan ini. Di tengah pandemi dan kondisi ekonomi yang lagi bangkit ini, mereka memberikan kita contoh tentang kerja dan usaha keras demi keluarga, anak, dan juga lingkungannya. Mereka merupakan para Kartini sejati yang berusaha mengembangkan diri dan BUMN melalui PNM hadir untuk mendampingi," ujar Menteri Erick Thohir.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri BUMN sempat melihat jenis usaha yang dilakukan para perempuan Dusun Krajan yang didukung pemodalan oleh PNM Mekaar. Mulai dari usaha jasa jahit, makanan ringan, warung sembako, jasa cuci baju, hingga pembuatan kolang kaling.

Bahkan, dirinya sempat mengikuti pertemuan kolektif mingguan yang digelar Account Officer (AO) saat berjumpa dengan anggota kelompok PNM Mekkar. Khusus di Dusun Krajan, Boja ini, terdapat dua kelompok PNM Mekaar bernama Kelompok Salamsari 1 dan 2, dengan setiap kelompok didampingi oleh satu AO.

Dalam kunjungan yang didampingi Direktur PNM Mekaar, Arief Mulyadi itu, Menteri Erick Thohir juga melihat Ruang Pintar yang merupakan salah satu bentuk aktivitas tanggung jawab sosial (CSR) PNM dalam menunjang akses pendidikan di wilayah atau daerah yang banyak menjadi nasabah PNM Mekaar.

Interaksi penuh tawa dan canda dilakukan Menteri BUMN dengan 15 anak-anak berbagai usia. Ruang pintar Dusun Krajan memiliki 40 murid yang orangtuanya merupakan nasabah PNM Mekaar. Bahkan, pengelola Rumah Pintar, Ibu Evi merupakan nasabah PNM Mekaar yang sebelumnya berprofesi sebagai guru.

Sementara ketika mendatangi Pertashop yang merupakan outlet penjualan Pertamina berskala terbatas dalam melayani kebutuhan produk BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya di Kabupaten Kendal, Jateng, Menteri BUMN mengapresiasi model bisnis yang dilakukan dengan mengandeng BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) Pegandon.

"Ini juga salah satu model untuk menggerakkan ekonomi di lingkungan desa. Pemilik modal bisa pihak BUM Desa dan juga BUMN besar, seperti Pertamina untuk bersama-sama membangun ekonomi di masyarakat. Pertashop harus 100 persen dimanfaatkan oleh masyarakat langsung," lanjut Menteri Erick THohir.

“Sekarang saatnya beres-beres untuk permasalahan ekonomi, program-program BUMN harus bisa menyentuh masyarakat,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kemendagri Fasilitasi Pemda Selesaikan Batas Daerah Agar Tak Hambat Investasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelesaikan batas daerah agar tak menghambat investasi. Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan secara luas. Di samping itu, kepastian hukum dan batas daerah yang tegas mutlak diperlukan untuk kemudahan berusaha di daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan percepatan penegasan batas daerah, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jumat (30/4/2021), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, salah satu turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, mengamanatkan penyelesaian tata ruang sebagai salah satu hambatan untuk kemudahan berusaha di daerah.

“Salah satu hambatan untuk berusaha, karena adanya daerah yang belum memiliki tata ruang yang jelas, kepastian tata ruang, nah salah satu hambatan dari penyelesaian tata ruang itu adalah adanya batas wilayah antar kabupaten/kota, provinsi, itu ada yang tidak jelas,” tuturnya.

Dalam BAB III Pasal 4 PP tersebut, disebutkan bahwa penyelesaian Batas Daerah terdiri atas percepatan penyelesaian Batas Daerah; dan penyelesaian Ketidaksesuaian antara Batas Daerah dengan RTRWP dan/atau RTRWK. Sementara itu pada Pasal 5 dalam PP yang sama, disebutkan bahwa Batas Daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian. 

“Maksudnya ini Kemendagri, kemudian juga keputusan dari Mendagri itu menjadi acuan untuk kelembagaan dan tata kelola penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan.

Dari total 979 segmen batas daerah, total 668 segmen daerah terlah berstatus diselesaikan, dengan rincian 138 segmen antar provinsi dan 530 segmen antar kabupaten/kota. Tinggal 311 segmen batas daerah yang statusnya belum diselesaikan, dengan rincian; 27 segmen antar provinsi dan 284 segmen antar kabupaten/kota.

“Untuk daerah-daerah yang batasnya belum ditetapkan, masih ngambang saat ini, yang  jumlahnya 311, maka Mendagri bersama dengan Pemda yang berkaitan, melaksanakan percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah, jadi kebersamaan antara Kemendagri dengan Pemda,” jelas Mendagri.

Sementara itu, dalam Pasal 5 Ayat (3) dijelaskan bahwa Dalam hal terdapat Batas Daerah yang akan atau dalam proses revisi, dilakukan pembahasan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bersama pemerintah daerah.

Kemudian Pasal 5 Ayat (4) disebutkan bahwa Hasil dari pembahasan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan dalam ayat (5) menegaskan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan Batas Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam peraturan menteri paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

“Setelah ada berita acara kesepakatan untuk pihak-pihak yang terkait, maka dibuatkan peraturan menteri paling lama 5 bulan, ini persoalannya, 5 bulan terhitung sejak PP ini berlaku, nah ini yang harus sudah mulai kita bergerak bersama pusat dan daerah,” tandasnya.

Mendagri menjelaskan, sebagaimana Pasal 6 PP yang sama, yang menyebutkan “Dalam hal pemerintah daerah tidak bersepakat terhadap Batas Daerah yang telah dibahas bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berwenang memutuskan dan menetapkan penegasan Batas Daerah paling lama 1 (satu) bulan.”

“Dalam waktu sampai 2 Juli, tidak ada kesepakatan, berita acara tidak dibuat, maka PP ini memberikan amanat dan mandat, Mendagri berwenang memutuskan paling lama 1 bulan artinya sampai dengan 2 Agustus,” jelas Mendagri.

Ia juga menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim dalam rangka mengakomodir dan memfasilitasi percepatan batas daerah ini. Mendagri juga berharap, gubernur dapat membuat tim serupa guna percepatan batas daerah antar kabupaten/kota. Atas dasar fasilitasi dari pemerintah pusat, dan kerja sama dengan pemerintah daerah ini, diharapkan penyelesaian segmen batas daerah dapat segera diselesaikan maksimal 5 bulan sejak PP ditetapkan, sehingga batas daerah dapat diselesaikan guna kepastian hukum dan kemudahan berusaha di daerah. (Arianto)

Read More

Film Tarian Lengger Maut Siap Tayang di Bioskop

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tarian Lengger Maut adalah film perdana yang dirilis oleh Visinema dan Aenigma dengan genre drama thriller. Film tersebut siap tayang 13 Mei di bioskop seluruh Indonesia..

Film ini mengangkat kisah tentang dr. Jati (Refal Hady) seorang dokter yang baru bertugas di Desa Pagar Alas, yang juga seorang pembunuh berdarah dingin yang terobsesi dengan jantung manusia. Kemudian tanpa sengaja dr. Jati bertemu dengan Sukma (Della Dartyan) sang penari lengger. 

Ternyata Tarian Sukma membuat jantung dr. Jati berdegup kencang setiap melihatnya menari. 

Di saat yang sama, keadaan desa menjadi mencekam karena banyak warga yang hilang. Mereka percaya bahwa satu-satunya yang dapat menghentikan petaka itu adalah Ritual Tarian Lengger. 

Sebagai calon penari lengger, Sukma menjalani ritual demi mendapatkan anugerah Indang yang dipercaya dapat melindungi sang Penari Lengger.   

Yongki Ongestu selaku sutradara mengungkapkan alasannya tertarik untuk mengangkat kisah ini menjadi film. 

"Film ini sebetulnya terinspirasi dari keinginan untuk mempopulerkan budaya tarian lengger yang kita jahit ceritanya dalam bentuk drama thriller, supaya bisa lebih mudah diterima oleh penonton," kata Yongki dalam konferensi pers di Jakarta. Jum'at (30/04) 

Selain itu, kata Yongki, selama proses produksinya, kita banyak berkolaborasi dengan seniman dan pembuat film lokal di daerah Banyumas. 

Dalam kesempatan yang sama, Della mengungkapkan, saya diberi kepercayaan memerankan karakter Sukma, itu adalah tantangan tersendiri buat saya. Karakter Sukma yang complicated menuntut saya untuk tidak hanya memperkaya kualitas akting, tapi juga belajar menari profesional. 

 

Senada, Lawan main Della, Refal Hady pun mengatakan, ia sudah lama mendambakan peran seorang pembunuh berdarah dingin ini. Tak ragu Refal menyambut baik tawaran produser Aryanna Yuris untuk memerankan tokoh dr. Jati. 

Menariknya, Kolaborasi akting Della Dartyan dan Refal Hady dilengkapi dengan suspence thriller yang dibangun apik oleh sang sutradara, sekaligus memberikan pengalaman menonton yang berbeda bagi penontonnya. (Arianto)

 

Read More

Bukti Komitmen Indonesia, Sudah 10 Tahap Vaksin Covid-19 Tiba

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin Covid-19 sejumlah 6.000.000 (enam juta) dosis dalam bentuk bahan baku (bulk) dari Sinovac Biotech Ltd., dan 482.400 dosis dalam bentuk jadi (vial) dari Sinopharm China National Pharmaceutical Group.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam menyambut kedatangan vaksin di Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (30/04/2021) menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memastikan stok vaksin bagi masyarakat Indonesia.

 

“Kedatangan vaksin Covid-19 yang kali ini merupakan tahapan ke-10 menggenapkan jumlah vaksin yang telah diterima Indonesia menjadi total 65.500.000 dosis dalam bentuk bahan baku (bulk) dari Sinovac serta 8.448.000 dosis dalam bentuk jadi (vial) dari Sinovac dan Sinopharm serta AstraZeneca yang melalui fasilitas COVAX/GAVI,” ujar Menteri Johnny memaparkan.

 “Kedatangan vaksin ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam mengamankan pasokan vaksin secara bertahap di dalam negeri, di tengah situasi dunia yang berlomba-lomba mendapatkan vaksin Covid-19,” tegasnya.

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pagi hari ini telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 dari Sinopharm. 

Lebih lanjut, Menteri Johnny pun mengingatkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara nasional yang merupakan upaya bersama dalam mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), perlu terus diikuti dengan kedisiplinan bersama menerapkan protokol kesehatan.

“Dan yang paling penting, Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perlu dibarengi dengan kedisiplinan kita bersama dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun secara berkala,” ujarnya. 

“Disisi lain, Pemerintah pun terus menegakkan upaya 3T, yaitu testing, tracing dan treatment, bersama dengan protokol kesehatan 3M dan pelaksanaan vaksinasi, sebagai ikhtiar komprehensif memutus penularan Covid-19,” tegasnya.

Asal tahu saja, Sebanyak 6.000.000 dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku (bulk) dan 482.400 dosis vaksin Sinopharm dalam bentuk jadi akan datang dengan diangkut menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 891.

Kedatangan Sinopharm menjadi yang pertama untuk vaksin jenis ini.

Total vaksin dari jalur multilateral dan jalur bilateral yang sudah diterima Indonesia sampai dengan saat ini adalah berjumlah 67.465.600 dosis. 

*Patuhi Protokol Kesehatan dan Tidak Mudik!*

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, Pemerintah selalu berupaya untuk mendorong masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun secara berkala. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak lengah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak mudik. 

“Saat ini terdapat sejumlah negara yang sedang menghadapi gelombang kedua (second wave) dan bahkan gelombang ketiga (third wave) maraknya kasus penularan Covid-19. Negara-negara tersebut mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang luar biasa. Untuk itu, kita jangan lengah dan berupaya agar kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia!” tegasnya. 

Menjadi lengah dengan abai protokol kesehatan ataupun euforia setelah divaksinasi, dinilai Menteri Johnny dapat mengakibatkan bahaya bagi masyarakat.

“Meskipun vaksinasi telah dilakukan, kita tidak boleh lengah. Sekali lagi saya tegaskan, kita tidak boleh lengah! Kita harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk keselamatan diri, keluarga serta seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Menkominfo memaparkan upaya pemerintah dalam menekan tingkat penularan Covid-19. Salah satunya melalui Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid19 Nomor 13 Tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan peniadaan mudik Hari Raya Idulfitri tahun 1442 Hijriah dari tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021. 

Di samping itu, Pemerintah memperketat persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang diterapkan sejak dua pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April s.d. 5 Mei 2021 dan 18 s.d. 24 Mei 2021.

 

“Kita harapkan dengan adanya regulasi Pemerintah terkait peniadaan mudik lebaran tahun ini serta pengetatan persyaratan perjalanan dalam negeri, tidak hanya dapat memutus rantai penyebaran Covid-19, namun juga mampu mengantisipasi potensi peningkatan penularan kasus antardaerah,” ungkapnya. 

*Bersama Lawan Hoaks Covid-19*

Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020 silam, menegaskan tantangan yang dihadapi masyarakat dunia bukan hanya virus penyakit, tetapi 

“virus informasi” berupa rumor dan stigma dalam bentuk disinformasi atau hoaks. Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga saat ini telah mencatat dan melabel tak kurang dari 1.556 konten hoaks terkait Covid-19 dan 177 konten hoaks khusus terkait vaksin Covid-19.

 

“Disinformasi atau hoaks ini adalah musuh bersama. Hoaks dapat menghambat upaya kita bersama dalam melakukan penanganan Covid-19. Kita harus selalu cek dan ricek setiap informasi yang kita terima, saring sebelum sharing dan selalumerujuk pada sumber-sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya,” ujar Menteri Kominfo Johnny G Plate. 

Sejumlah rujukan yang dapat menjadi acuan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang Covid-19 semisal melalui situs WHO dan UNICEF, ataupun di dalam negeri dapat mengunjungi situs www.covid19.go.id yang dikelola oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) serta situs Kementerian Kesehatan. 

Adapun untuk memeriksa suatu kabar adalah hoaks atau bukan, KPCPEN telah menyiapkan tautan khusus di http://s.id/infovaksin.

Menkominfo menjelaskan, untuk melawan hoaks terkait pandemi ini memerlikan upaya bersama dan gotong-royong dari sisi hulu hingga hilir.

"Dari hulu melalui pendekatan edukasi literasi digital, di sisi tengah adalah upaya bersama pemerintah, komunitas dan media massa dalam melakukan klarifikasi dan diseminasi informasi, sedangkan di sisi hilir adalah penegakan hukum berupa pemutusan akses dan upaya lebih lanjut oleh kepolisian,” paparnya. 

Dalam acara itu, Menteri Johnny kembali mengingatkan perlunya kedisiplinan bersama dalam mematuhi protokol Kesehatan 3M dengan memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun secara berkala serta siap divaksinasi saat vaksin siap. Semua itu, menurutnya dibutuhkan untuk melawan Covid-19.

“Bersama kita melindungi diri, melindungi diri dan mengakhiri pandemi Covid-19,” ajaknya. 

Berdasarkan pantauan Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo hingga hari ini ditemukan 1.556 isu hoaks mengenai Covid-19 dengan total sebaran 3.261 di platform media sosial. 

Dari 3.261 konten yang tersebar telah ditindaklanjuti untuk diputus akses atau take down sebanyak 2.816 konten. (Arianto)

Read More

SGB dan Kementerian KLHK Jalin Kemitraan Untuk Mizuiku

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, 22 April dan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei, Suntory Garuda Beverage (SGB) menggelar serangkaian kegiatan Mizuiku, dimana puncaknya terjadi pada hari ini, mengumumkan penandatanganan secara resmi perjanjian kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Republik Indonesia dengan SGB. 

Penandatanganan perjanjian dilakukan bersamaan, namun secara terpisah menimbang protokol kesehatan yang ketat, antara Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat & Pengembangan Generasi Lingkungan, BPSDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Cicilia Sulastri, SH., Msc serta Chief Executive Officer & President Director, SGB, Ong Yuh Hwang. Kerja sama berdurasi tiga tahun ini fokus pada pembinaan generasi lingkungan hidup di sekolah, lembaga masyarakat dan komunitas di sekitarnya dalam konservasi air.

Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat & Pengembangan Generasi Lingkungan, BPSDM, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia, Cicilia Sulastri, SH., MSc, mengatakan, Perjanjian kerja sama ini sebagai bentuk keberhasilan KLHK dalam mengkomunikasikan serta mensinergikan upaya pembinaan generasi lingkungan hidup bersama pihak swasta, karena pekerjaan edukasi masyarakat akan pentingnya pelestarian air bersih dan lingkungan hidup ini merupakan tanggung jawab kita bersama. 

"Disisi lain, Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas program belajar mengajar dengan memperkaya materi pembelajaran dengan modul-modul Mizuiku," kata Cicilia dalam keterangan tertulis. Kamis (29/04)

Senada, Chief Executive Officer & President Director Suntory Garuda Beverage, Ong Yuh Hwang, menjelaskan, Kerja sama dengan KLHK ini merupakan tonggak sejarah bagi program Mizuiku di Indonesia dan sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang peduli akan konservasi air dan lingkungan. Tersurat dalam dalam perjanjian kerja sama ini, kami akan berkoordinasi dengan KLHK mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan generasi lingkungan hidup di sekolah, lembaga masyarakat dan komunitas di sekitarnya dalam konservasi air melalui Program Mizuiku untuk mendukung Gerakan PBLHS (Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah).

Sebelum puncak perayaan Hari Bumi dan Hari Pendidikan Nasional lewat pengumuman perjanjian kerja sama dengan KLHK, serangkaian aktivitas Mizuiku lainnya adalah: 

Dimulai pada 20 – 21 April 2021 dengan mengadakan pelatihan bagi para fasilitator terpilih, total berjumlah 29 orang, untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas mereka tentang program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah (GPBLHS), integrasi program konservasi air ke Rancangan Program Pembelajaran (RPP) dan teknis konservasi air. 

Jumlah fasilitator pada tahun ini meningkat dua kali lipat dibanding jumlah fasilitator pada awal program. Hal ini mengindikasikan semakin meluasnya Mizuiku dari tahun ke tahun.

Pada 21 April 2021, SGB menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa untuk bersama-sama mewujudkan keselarasan program Mizuiku dengan gerakan PBLHS di sekolah-sekolah binaan Mizuiku di Gowa. 

Kesepakatan ini menjadi 'percontohan' PKS pertama Mizuiku dengan pemerintah daerah. PKS ini akan segera disusul dengan pemerintah daerah lainnya.

Pada 22 April 2021, Suntory Japan menyelenggarakan webinar global Mizuiku yang diikuti oleh para karyawan jaringan perusahaan Suntory, termasuk SGB, untuk membahas tentang perkembangan Mizuiku di berbagai negara, arahan Mizuiku pada tahun-tahun mendatang dan mempererat silaturahmi dengan para pemangku kepentingan. Webinar diikuti oleh puluhan peserta dari Jepang, Thailand, Vietnam dan Indonesia.

Selanjutnya, pada 23 April 2021, Mizuiku juga menyelenggarakan rapat kerja dengan 29 sekolah dasar yang terpilih untuk Mizuiku 2021. Sekolah-sekolah ini sebelumnya satu persatu telah menyampaikan komitmen tertulis resmi untuk melaksanakan program edukasi Mizuiku dan pelestarian air bersih di sekolah mereka masing-masing. 

Dengan demikian, pihak Mizuiku juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan (train-the-trainer) bagi kepala sekolah dan guru, mengikutsertakan siswa dalam program Festival Mizuiku, dan menyelenggarakan sesi kelas Mizuiku beserta perangkat Mizuiku edu tools.

Diperingati sejak tahun 1970, acara tahunan Hari Bumi Sedunia ini menyatukan jutaan orang dari seluruh dunia untuk mendukung lingkungan, menyoroti tindakan mendesak yang perlu kita ambil untuk menyelamatkan planet kita. Mengangkat tema “Restore Our Earth,” peringatan Hari Bumi Sedunia juga menyoroti pentingnya edukasi tentang pelestarian lingkungan dan mengajak kita semua aktif berpartisipasi dalam program edukasi lingkungan.

Sementara itu, Hari Pendidikan Nasional mengusung tema: 'Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar' yang dilatarbelakangi oleh sosok luar biasa di dunia pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara (lahir 2 Mei 1889), mengingatkan kembali betapa pentingnya peran Guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. (Arianto)

 

Read More

Film Pulau Plastik Tayang di Bioskop

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Demi meningkatkan apresiasi, kampanye, dan edukasi sosial pada masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup melalui seruan perbaikan kualitas lingkungan yang konsisten, pada peringatan Hari Bumi yang ke 51, Visinema Pictures merilis film bertajuk Pulau Plastik pada Kamis (22/4). 

Film Pulau Plastik merupakan film dokumenter yang tercipta atas kerjasama Visinema Pictures dengan Kopernik, Akarumput, dan Watchdoc.

Tak cuma itu, Film yang disutradarai oleh Dandhy D. Laksono dan Rahung Nasution ini menggabungkan jurnalisme investigasi dan budaya populer untuk menghadirkan pendekatan baru yang menyoroti tentang persoalan polusi sampah plastik yang masih menjadi PR besar Indonesia.

“Selain itu, Pulau Plastik bukan hanya kolaborasi para produser, film maker, dan karakternya. Tetapi juga kombinasi antara ilmu pengetahuan, aktivisme jalanan, dan seni,” kata Dandhy dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, kolaborasi ini menjadi penting di saat alarm peringatan Darurat Sampah di Indonesia yang belum terdengar ke seluruh telinga masyarakat. 

Pasalnya, kata Dandhy, sebagai negara dengan potensi sumber kekayaan laut yang sangat melimpah, Indonesia justru menjadi negara kedua terbesar penghasil sampah plastik ke laut setelah China.

"Sedangkan sampah plastik tersebut didominasi oleh plastik yang sulit terurai, salah satunya sampah sedotan plastik yang jumlahnya bisa mencapai 93 juta setiap harinya," ungkapnya. 

Disisi lain, tegas Dandhy,  Eksploitasi mineral secara brutal dan konsumsi plastik dalam kehidupan sehari-hari merupakan jalan pintas menuju kehancuran planet bumi, jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang.

Film ini akan membawa penonton mengikuti perjalanan vokalis band rock Navicula asal Bali, Gede Robi dan ahli biologi dan penjaga sungai asal Jawa Barat, Prigi Arisandi. Keduanya tergerak oleh masalah yang sama, yaitu polusi sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan dan minimnya kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut.

Alhasil, Robi dan Prigi pun berusaha mencari dan mengumpulkan bukti tentang sejauh mana masalah sampah plastik yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat. 

Akhirnya, Mereka pun berkeliling Jawa, bertemu dengan pakar, aktivis, hingga melakukan penelitian termasuk pada diri mereka sendiri. Hal itu dilakukan atas dasar keingintahuan yang tinggi tentang dampak plastik terhadap lingkungan dan juga kesehatan masyarakat.

Kemudian di Jakarta, Robi dan Prigi bertemu dengan Tiza Mafira. Seorang pengacara muda yang mendedikasikan dirinya untuk melobi pejabat publik dan sektor swasta untuk mengubah kebijakan mereka tentang plastik sekali pakai.

Dan yang pasti, Kerjasama mereka bertiga dan juga aktivis lingkungan lainnya untuk mengatasi masalah sampah plastik akan berhasil jika komunitas, pemerintah, dan perusahaan dapat bersatu dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada plastik sekali pakai.

“Saya sudah berusaha. Terkadang kita tidak perlu melakukan hal-hal besar. Tetapi kita bisa lakukan

hal kecil dengan semangat dan cinta. Selama saya masih bisa bersuara, saya tidak akan berhenti berusaha,” kata Gede Robi.

Menariknya, Film Pulau Plastik mendapatkan banyak sambutan dari penonton Bali sejak hari pertama filmnya diputar (22/4). Mulai kamis (29/4), film Pulau Plastik dapat ditonton di bioskop yang tersebar di beberapa kota, diantaranya Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bandung. (Arianto)

Read More

Communication Cable Systems Bakal Gelar Rights Issue

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk ("CCSI" atau "Perseroan") berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar Rp117,08 miliar pada kuartal-I 2021 atau naik 114,39% dibandingkan pendapatan bersih di kuartal-I 2020 sebesar Rp54,61 miliar.

"Sedangkan Pendapatan bersih Perseroan di kuartal-I 2021 berasal dari segmen kabel standar sebesar Rp 86,68 miliar, segmen amoured cable sebesar Rp 16,59 miliar, aksesoris sebesar Rp 7,99 miliar, pipa sebesar Rp 4,90 miliar, serta jasa dan lainnya sebesar Rp 925,34 juta," kata Peter Djatmiko, President Director CCSI setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Jakarta. Kamis (29/04)

Pada akhir Maret 2021, kata Peter, Laba Perseroan memiliki total aset sebanyak Rp458,63 miliar atau turun 8,41% dibandingkan total aset Perseroan pada akhir tahun 2020 sebanyak Rp500,77 miliar.

Selain itu, lanjut Peter, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp105,76 miliar. Sedangkan total ekuitas emiten tersebut mencapai Rp352,87 miliar.

Asal tahu saja, Perseroan telah melakukan penyegaran struktur Direksi dengan tujuan memperkuat daya saing di industri. Susunan Direksi yang terbentuk terdiri dari personil yang cakap dan telah berpengalaman di Perseroan.

"Dan yang pasti, Perseroan berencana melakukan rights issue pada akhir semester pertama 2021 untuk memperkuat modal kerja Perseroan dalam pengembangan bisnis Kabel Optik Bawah Laut (Submarine Fiber Optic Cable)," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Bakal Silaturahmi dengan Keluarga Korban KRI Nanggala 402

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo diagendakan untuk melakukan sejumlah agenda dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 29 April 2021. Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.10 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AL Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Presiden akan langsung menuju Hanggar Lanudal Juanda untuk bersilaturahmi dengan perwakilan keluarga korban KRI Nanggala 402. Seperti diketahui, 53 awak gugur saat bertugas di kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan utara Pulau Bali pada Rabu, 21 April 2021.

Presiden kemudian akan lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Abdul Rachman Saleh di Kabupaten Malang. Rencananya, Presiden akan melakukan peninjauan proses tanam dan panen padi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Presiden juga akan berdialog dengan perwakilan petani setempat.

Setelah itu, Presiden akan menuju lokasi terdampak gempa yang terletak di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Di lokasi tersebut, Kepala Negara akan meninjau tenda _trauma healing_, dapur umum, hingga tenda pengungsi.

Pada sore harinya, Presiden dan rombongan akan kembali ke Pangkalan TNI AU Abdul Rachman Saleh untuk kemudian lepas landas ke Jakarta.

Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur antara lain, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (Arianto)

Read More

Kolaborasi Lewat Platform Digital, Menteri Johnny Harap Bisa Gerakkan Industri Hiburan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Jakarta

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan dukungan penuh kepada Indonesia Entertainment Ecosystem (Eventori) sebagai platform kolaborasi industri hiburan di Tanah Air. Menurutnya, industri entertainment juga perlu didukung dengan pengembangan teknologi dan digitalisasi.

“Saya dengan bangga menyambut baik Eventori yang menyiapkan sarana dan prasarana  untuk menggabungkan dan menggerakkan hilir dari industri-industri hiburan, ini luar biasa yang harus kita dukung,” ujarnya saat menghadiri acara buka puasa dan penyerahan bantuan solidaritas pelaku industri hiburan yang dilaksanakan Eventori, di Jakarta, Rabu (28/04/2021).

Menurut Menteri Johnny untuk menikmati industri musik di era digital saat ini bisa diatur dari jauh yang dapat dilakukan melalui platform atau sarana telekomunikasi dan digital. Demikian halnya penyelenggaraan event yang tidak harus secara fisik lewat event organizer untuk menghadirkan massa penonton di tempat umum.

“Bahkan daya jangkau ekstra territorial lintas batas negara bisa dilakukan melalui digitalisasi, karenanya saya mendukung betul hilirisasi dan kegiatan seperti ini,” jelasnya.

Sebagai fasilitator, Menkominfo sangat mendorong ruang digital diisi oleh kemampuan dalam negeri. Oleh karena itu, dengan kehadiran invertor, inovator serta konten kreator yang lebih kreatif menghasilkan karya seni yang tidak saja untuk kebutuhan pasar dalam negeri, tapi juga pasar lintas batas negara.

“Karena yang digital itu sendiri sudah ekstrateritorial, sudah melintasi batas negara. Melalui apa? Disamping insentif-insentif, saya tentu berharap bahwa seniman-seniman, sineas-sineas nasional kita memanfaatkan hak ciptanya dengan baik. Saya mendorong betul untuk karya-karya kita mendapatkan hak-hak cipta, menyampaikan dan menjualnya dengan pola lisensi, bukan jual lepas sehingga hak ciptanya berada pada pemilik modal atau pemilik teknologi,” ungkapnya.

Menteri Johnny mengajak pelaku industri hiburan di Tanah Air agar secara bersama-sama mendorong karya dan hak cipta untuk kepentingan nasional. Sebab, pasar, sumber inspirasi seni, pegiat dan SDM dalam negeri sangat bervariasi melalui kebudayaan yang dimiliki.

“Dalam rangka pengembangan pasar menjadi hal biasa untuk mengundang perusahaan teknologi global dan over the top masuk ke Indonesia, tapi Indonesia adalah tuan rumahnya. Saya sebagai Menteri Kominfo mendorong dan mendukung ini, apalagi saya menyaksikan sendiri hari ini atmosfir dan semangat yang begitu luar biasa dari milenial Indonesia,” tandasnya.

 

*Dukungan Infrastruktur*

Sebagai bentuk dukungan kepada industri hiburan, Menkominfo menegaskan bahwa pemerintah dibawa kepemeimpinan Presiden Joko Widodo melaksanakan akselerasi transformasi digital secara besar-besaran. Hal itu sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 dimana masyarakat dunia termasuk Indonesia bermigrasi dari ruang ruang fisik ke ruang ruang digital.

“Kita suka atau tidak suka, dunia dan Indonesia dipaksa harus bermigrasi ke ruang digital, karenanya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang penting untuk menghantar masyarakat kita bermigrasi ke ruang digital,” ujarnya.

Salah satu tugas Kementerian Kominfo adalah memastikan pembangunan infrastruktur TIK (teknologi (informasi dan komunikasi) lebih merata di seluruh Indonesia melalui penggelaran 4G ke seluruh desa. 

“Kita lagi bekerja keras mudah-mudahan di akhir tahun 2022 seluruh 83.218 desa di Indonesia sudah tersedia 4G signal coverage, baik oleh Kominfo maupun oleh operator seluler,” jelas Menteri Johnny.

Kementerian Kominfo juga memastikan pembangunan infrastruktur dari middle mile hingga the last mile, serta tersedianya kapasitas satelit yang memadai dan cukup untuk menyiapkan infrastruktur digital bagi kepentingan migrasi masyarakat ke dalam ruang digital.

Menurut Menteri Johnny tersedianya spektrum frekuensi juga menjadi komitmen pemerintah, “Mau bangun seperti apapun  hebatnya infrastruktur kalau spektrum frekuensinya tidak tersedia, tidak bisa, yang namanya nanti tersedianya bandhwidth,” tandasnya.

Kebutuhan Indonesia yang tidak kalah pentingnya dalam menyambut transformasi digital adalah SDM digital atau digital talent. Menurutnya, Indonesia diproyeksikan dalam 15 tahun ke depan setidaknya membutuhkan 9 juta digital talent atau setara dengan 600 ribu digital talent per tahun.

“Kominfo sendiri menghadirkan untuk skill dan semiskill digital talent melalui program Digital Talent Scholarship ada 100 ribu seat yang dibiayai secara gratis untuk peserta, yaitu para sarjana baru atau tamatan SMA dengan berbagai macam program seperti cloud computing, artificial intelligence, big data dan lain-lain,” paparnya.

Dalam acara itu, Menteri Johnny menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis dari platform kolaborasi industri hiburan Indonesia Eventori sebanyak 1.000 paket sembako untuk para pekerja industri hiburan di sejumlah kota di Tanah Air. 

Penyaluran bantuan tersebut bekerja sama dengan komunitas dan organisasi Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO), serta komunitas pelaku EO Backstagers Indonesia dan Stage Management Indonesia (STAMINA).

Menteri Johnny didampingi Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi. Tampak hadir Menteri Perdagangan RI periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita, CEO Eventori Rio Abdurrachman dan co-founder Eventori Agnez Mo. (Arianto)

Read More

Jaksa Agung: Pasar Murah Virtual untuk Putus Rantai Penyebaran Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Jaksa Agung RI. Dr. Burhanuddin, SH. MH. membuka Pasar Murah Virtual dari ruang kerja di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Jaksa Agung berharap pasar murah menjadi salah satu langkah memutus penyebaran Covid -19 di lingkungan Kejaksaan Agung.

“Saya berharap pelaksanaan kegiatan ini selaras dengan program Pemerintah memutus tali rantai penyebaran dan penularan Covid-19. Namun juga tidak menghilangkan esensi dan nilai manfaat kegiatan Pasar Murah di Lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Burhannudin yang diikuti secara virtual Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan serta diikuti seluruh bidang di lingkungan Kejaksaan Agung dan Perwakilan dari Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) maupun perwakilan dari Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KPBA). Rabu (28/04)

Jaksa Agung mengapresiasi terobosan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasar Murah Virtual yang diselenggarakan secara virtual. Menurutnya itu merupakan langkah cerdas dimana masih bisa saling peduli kepada sesama tetapi tidak menimbulkan kerumunan. “Cara salah satunya menggunakan dan memanfaatkan sarana teknologi,” ujarnya.

Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Murah Virtual merupakan momentum untuk mewujudkan kepedulian bersama dalam rangka membantu masyarakat, khususnya warga Adhyaksa sebagai alternatif untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan yang diperlukan dengan harga yang terjangkau dan barang yang berkualitas.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menyampaikan pelaksanaan kegiatan pasar murah virtual ini pada hakikatnya merupakan bentuk konkret ibadah hablum minnanas, dimana dalam ibadah puasa yang sedang dilakukan tentunya mengandung hikmah, bukan hanya menahan lapar dan dahaga namun turut memantik kesadaran bersama untuk menumbuhkan rasa empati kepada sesama, yang pada akhirnya akan menguatkan nilai-nilai solidaritas.

“Saya berharap kegiatan dapat ditumbuhkembangkan di momen lain dengan menyasar masyarakat yang lebih luas lagi dan kiranya langkah positif ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk berbuat yang terbaik bagi kebaikan bersama,” kata Jaksa Agung RI.

Sebelumnya, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Katarina Endang Sarwestri, SH. MH. menyampaikan, kegiatan Pasar Murah (Pasar Gocap) di lingkungan Kejaksaan Agung diselenggarakan dalam rangka mengisi kegiatan di bulan suci Ramadhan 1442 H dan nantinya hasil dari penjualan Pasar Murah akan disumbangkan kepada Program Kejaksaan RI Peduli.

Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung menyampaikan kegiatan Pasar Murah Virtual di lingkungan Kejaksaan Agung diberi nama “Pasar Gocap” karena semua produk paket yang ditawarkan seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) paket, antara lain:
-  Paket minyak goreng isi 5 liter;
-  Paket telur ayam 3 kg;
-  Paket mie instan 1 dus;
-  Paket ikan asin (ikan teri 1 kg atau ikan selais 1 pack);
-  Paket bawang (bawang merah 2 kg dan bawang putih ½ kg);
-  Paket gula pasir 1 kg dan 3 botol sirup (gula 1 kg dan sirup 3 botol);
-  Paket daging sapi 700 gram;
-  Paket beras 5 kg.

Mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih ada dan guna menghidari kerumunan dan memutus mata rantai virus Covid-19 maka kegiatan Pasar Murah di lingkungan Kejaksaan Agung diselenggarakan secara virtual dengan cara memesan melalui link pasarmurah.kejaksaan.go.id dimulai pada Senin 26 April 2021 - Selasa 27 April 2021 pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB.

Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung menyampaikan kegiatan Pasar Murah Virtual bukan hanya suatu tradisi di hari-hari besar keagamaan saja, tetapi dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi para pegawai dan non pegawai di lingkungan Kejaksaan RI, dalam arti kebutuhan pokok yang murah, karena bagaimanapun juga menghadapi keadaan seperti sekarang ini, kebutuhan pokok, baik sandang maupun pangan mengalami perubahan dalam peningkatan ekonomi, sehingga pasar murah virtual ini menjadi salah satu pilihan bagi kita untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

Di akhir acara, Jaksa Agung secara resmi membuka Pasar Murah Virtual (Pasar Gocap) di lingkungan Kejaksaan Agung dan membagikan bingkisan dan voucher belanja kepada perwakilan pegawai Kejaksaan Agung, perwakilan honor, perwakilan Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA), perwakilan Pengurus Ikatan Adhyaksa Darmakarini (IAD), dan perwakilan Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) yang diwakili oleh Ketua Forwaka serta berharap acara ini dapat berjalan sukses dan lancar serta nilai manfaat dari acara ini dapat dirasakan segenap warga Adhyaksa. (Arianto)

Read More