Sediakan Hunian Layak, Kementerian PUPR Selesaikan 7.075 Unit Rusun pada TA 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, salah satunya melalui pembangunan rumah susun. Pada TA 2021 Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 196 tower rumah susun yang terdiri dari 7.075 unit. 

Pembangunan rusun ini terdiri dari pembangunan Multi Years Contract (MYC) 2020-2021 sebanyak 109 tower yang terdiri dari 4.575 unit dan pembangunan Single Year Contract (SYC) 2021 sebanyak 87 tower terdiri dari 2.500 unit rusun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga untuk TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan rumah susun MYC 2020-2021 sebanyak 109 tower yang terdiri dari 29 tower rusun untuk Peserta Didik Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (LPKB), 33 tower untuk Peserta Didik Perguruan Tinggi, 11 tower untuk MBR, 2 tower untuk pekerja, 27 tower untuk ASN dan 7 tower untuk TNI/Polri. Sementara pembangunan rusun SYC TA 2021 terdiri dari 87 tower rusun dengan peruntukan 55 tower untuk Peserta Didik LPKB, 19 tower untuk Peserta Didik Perguruan Tinggi, 6 tower untuk MBR, 4 tower untuk TNI dan 3 tower untuk ASN.

Salah satu proyek prioritas yang selesai dibangun secara SYC pada tahun 2021 adalah RSBT Politeknik Pekerjaan Umum Semarang dengan Tipe Khusus setinggi 8 Lantai sebanyak 2 (dua) tower yang terdiri atas 150 unit hunian. RSBT Politeknik PU Semarang ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan Politeknik PU Semarang. Diharapkan pembangunan rumah susun ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa sebagai sarana hunian selama mendapat pembelajaran. 

  

Bantuan rumah susun untuk Peserta Didik LPKB mencapai 55 tower rusun yang dibangun melalui skema SYC 2021. Salah satunya adalah Rusun Ponpes Darul Fadhilah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Rusun ini dibangun dengan tipe rusun mini setinggi 2 lantai, yang terdiri dari empat barak dengan luas 33x8,2 meter. Anggaran pembangunan rusun tersebut senilai Rp 4,5 miliar dengan kontraktor pelaksana adalah PT Fairuz Syifa Mumtaza dan Konsultan PT Bahtra Jasa Konsultan Teknik.

Adapun rusun MYC 2020-2021 yang telah diselesaikan adalah Rusun Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Rusun tersebut dibangun setinggi 3 lantai bertipe 24, yang terdiri atas 43 unit dengan kapasitas 240 orang mahasiswa. Anggaran pembangunan rusun mecapai Rp14,5 miliar, dengan dilengkapi berbagai furnitur seperti tempat tidur, lemari pakaian dan meja belajar. 

Rektor UNIKI, Profesor Apridar, mengapresiasi upaya Kementerian PUPR memfasilitasi hunian layak bagi mahasiswanya. Rusun ini direncanakan akan digunakan untuk mahasiswi perempuan yang berasal dari luar kota Bireuen. Ia berharap ke depannya Kementerian PUPR dapat kembali menyediakan rusun yang akan diperuntukan bagi mahasiswa laki-laki.

Sementara untuk MBR, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam membangun Rusun Tunawisma Kementerian Sosial di Bekasi melalui skema SYC 2021. Rusun ini berlokasi di Kompleks Balai Karya Pangudi di Bulak Kapal, Bekasi Timur seluas 3.880 m2. Rusun yang dibangun setinggi 5 lantai ini terdiri dari 108 unit bertipe 24 yang dapat menampung hingga 428 orang.

Selain menyelesaikan pembangunan MYC 2020-2021 dan SYC 2021, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan juga melaksanakan pembangunan 56 tower rumah susun secara MYC 2021-2022 yang terdiri atas 2.994 unit hunian. Pembangunan tersebut masih dalam proses dan akan diselesaikan pada tahun 2022. Beberapa program prioritas dilaksanakan melalui mekanisme MYC ini, meliputi 1 tower RSBT Mahkamah Agung setinggi 12 lantai terdiri atas 69 unit hunian, serta 10 tower rumah susun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang setinggi 5 lantai dengan tipe Barak yang diperuntukkan bagi pekerja. 

Pembangunan rumah susun ini merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2015. Program Sejuta Rumah ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional di tengah Pandemi Covid-19 yang belum usai. Sektor perumahan dipercaya mampu menjadi leading sector karena mampu menjadi multiplier effect yang menggerakkan lebih dari 140 industri terkait. Di samping itu, sektor perumahan juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.(Tha/Ari)

Read More

Menhub Dapat Penghargaan dari Polri dan Jasa Raharja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima brevet safety driving dari Korlantas Polri dan juga menerima penghargaan dari Jasa Raharja, karena Kemenhub dinilai sebagai mitra kerja yang konsisten memberikan dukungan terhadap keselamatan transportasi umum. Penghargaan tersebut diterima Menhub saat menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PT Jasa Raharja ke-61 di Jakarta, Senin (3/1).

Pada kesempatan tersebut, Menhub meminta Korlantas Polri dan Jasa Raharja untuk terus berkolaborasi bersama Kemenhub, melakukan gerakan sadar keselamatan berkendara (safety driving) melalui berbagai program dan kegiatan. 

“Selamat Ulang Tahun Jasa Raharja. Semoga dapat terus meningkatkan layanan asuransi kecelakaan transportasi dan juga terus memberikan pembelajaran tentang keselamatan berkendara, karena masyarakat harus sadar akan pentingnya aspek keselamatan,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, pemerintah melalui Kemenhub, Kepolisian, dan perusahaan BUMN seperti PT Jasa Raharja, terus berkolaborasi melakukan berbagai kegiatan terkait keselamatan berkendara (safety riding) di Indonesia yang menyasar berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga usia dewasa. 

“Kami terus berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara. Kolaborasi yang dilakukan selama ini sudah berjalan cair dan tidak ada sekat,” ujar Menhub.

Pada kesempatan tersebut, Menhub menerima brevet safety driving dari Korlantas POLRI dan juga menerima penghargaan dari Jasa Raharja, dimana Kemenhub dinilai sebagai mitra kerja yang konsisten memberikan dukungan terhadap keselamatan transportasi umum. 

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen memberikan  pelayanan terbaik sebagai penyedia perlindungan dasar bagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban kecelakaan di darat, laut maupun udara.

Ia berharap, ke depannya angka kecelakaan di Indonesia terus menurun dan masyarakat semakin sadar akan keselamatan berkendara sesuai aturan lalu lintas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi, Kakorlantas Polri Irjen (Pol) Firman Santyabudi, dan jajaran PT Jasa Raharja. (Tha/Ari)

Read More

Pengamat Politik : Jadwal Pemilu 2024 Belum Ditetapkan Akan Memicu Ketidakpastian Politik

SEPTA DINATA

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Belum ditetapkannya jadwal pemilu 2024 dikhawatirkan akan memicu ketidakpastian politik. Hingga akhir tahun lalu, pemerintah, DPR dan KPU gagal menyepakati jadwal Pemilu 2024. Demikian dikatakan Septa Dinata, pengamat politik dari PPPI (Paramadina Public Policy Institute) di Jakarta (3/1/2022).

Menurut Septa, ketidakjelasan jadwal pemilu akan berimplikasi pada kesulitan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Septa mengingatkan bahwa tugas KPU ke depan sangat berat, selain pemilu serentak, juga akan pilkada serentak beberapa bulan kemudian. Jangan sampai penetapan jadwal ini ditunda terus-menerus. Seyogyanya, sebelum 20 bulan, sudah ada jadwal yang pasti sehingga KPU dapat bekerja dengan tahapan-tahapan yang lebih pasti.

Septa mengaku pesimistis jadwal ini akan segera disepakati dalam waktu dekat mengingat DPR masih reses dan akan kembali bersidang paling cepat dua minggu ke depan usai masa reses pada 10 Januari 2022 mendatang. Selain itu, menurutnya, masa kerja anggota KPU 2017-2022 akan berakhir pada Februari 2022. Ini akan memiliki konsekuensi terhadap waktu yang dibutuhkan anggota KPU yang baru untuk menyesuaikan dan mempelajari secara keseluruhan persiapan pemilu mendatang.

“Jika dilihat kondisi saat ini, kemungkinan besar pemerintah dan DPR akan menyepakati jadwal pemilu bersama komisioner yang baru. Jangan sampai kejadian 2019 terulang. Tanggal pemilu belum ada sementara persiapan sudah melewati 20 bulan. Ini bisa menjadi tekanan buat penyelenggara dan menyebabkan gunjang-ganjing yang tidak perlu,” kata Septa. **

Read More

Hebat! PMI Manufaktur Indonesia Kalahkan Thailand dan China

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Aktivitas sektor industri manufaktur di tanah air masih cukup menggeliat hingga tutup tahun 2021, sejalan dengan meningkatnya produksi dan permintaan pasar ekspor. Hal ini tercemin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Desember sebesar 53,5 atau masih di atas level ekspansif (50), berdasarkan hasil survei IHS Markit.

“Kami mengapresiasi kepercayaan para pelaku industri manufaktur yang masih tinggi. Bahkan, mereka tetap optimistis pada tahun ini seiring dengan tekad pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis untuk meciptakan iklim usaha yang kondusif,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (3/1).

Menperin menyampaikan, pihaknya tetap fokus memacu hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Upaya ini dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, di antaranya pembukaan lapangan kerja dan penerimaan devisa dari ekspor, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, ekonomi nasional mulai pulih dan kuat kembali. Hal ini ditandai dengan neraca dagang kita yang surplus USD34,4 miliar, dan kondisi surplus tersebut dapat dipertahankan selama 19 bulan. Ekspor kita juga naik secara y-on-y hingga 49,7 persen,” ungkapnya.

Menperin menyebutkan, selama ini sektor industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Pada Januari-November 2021, nilai ekspor dari industri manufaktur mencapai USD160 miliar atau berkontribusi sebesar 76,51 persen dari total ekspor nasional. Angka ini telah melampaui capaian ekspor manufaktur sepanjang tahun 2020 sebesar Rp131 miliar, dan bahkan lebih tinggi dari capaian ekspor tahun 2019. 

Jika dibandingkan dengan Januari-November 2020 (c-to-c), kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 meningkat sebesar 35,36 persen. Kinerja ekspor sektor manufaktur ini sekaligus mempertahankan surplus neraca perdagangan yang dicetak sejak bulan Mei 2020.

“Kenapa ekspor kita bisa naik setinggi itu? Salah satunya karena kita berani untuk menghentikan ekspor raw material, seperti bahan mentah dari minerba, yaitu nikel. Dari awalnya, ekspor sekitar USD1-2 miliar, kini sudah hampir mencapai USD21 miliar. Oleh sebab itu, Bapak Presiden telah memberikan arahan untuk melanjutkan setop ekspor bauksit, tembaga, timah, dan lainnya, karena hilirisasi menjadi kunci dalam kenaikan ekspor kita,” paparnya.

Sementara itu, impor untuk bahan baku dan bahan penolong juga naik sebesar 52,6 persen. Bahan baku dan bahan penolong ini sebagai kebutuhan untuk diolah oleh industri di dalam negeri sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. 

Indikator pulihnya perekonomian nasional, juga ditunjukkan dari peringkat daya saing Indonesia yang terus meningkat, baik itu dari aspek bisnis maupun digital. “Dalam posisi yang sangat berat pada tahun 2021 karena dampak pandemi, kita masih mampu naik ranking. Di aspek bisnis dan digital, naik tiga peringkat semuanya,” tutur Agus.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional, Menperin menargetkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4,5-5 persen pada tahun 2022. “Kami fokus untuk terus membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan inklusif,” tegasnya.

Menanggapi hasil PMI Manufaktur Indonesia terkini, Jingyi Pan selaku Economics Associate Director IHS Markit mengatakan, keseluruhan sentimen bertahan sangat positif, dengan tingkat kepercayaan diri bisnis di atas rata-rata jangka panjang menunjukkan bahwa manufaktur Indonesia masih optimistis terhadap pertumbuhan produksi berkelanjutan selama periode tahun 2022.

PMI Manufaktur Indonesia pada Desember 2021 melampaui PMI Manufaktur negara-negara ASEAN seperti Thailand (50,6), Filipina (51,8), Vietnam (52,2), dan Malaysia (52,8). Bahkan juga mampu unggul terhadap PMI Manufaktur Korea Selatan (51,9), Rusia (51,6), dan China (49,9).

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan. (Tha/Ari)

Read More

138 Personel Polres Metro Jakarta Barat Naik Pangkat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebanyak 138 personel Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya

Kenaikan pangkat tersebut dilaksanakan terbagi dua sesi yaitu melalui virtual zoom dan pelaksanaan apel kenaikan pangkat di halaman Polres Metro Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan naik pangkat adalah hal istimewa bagi setiap personil.

"Semakin tinggi pangkatnya, maka semakin tinggi tanggung jawab dalam mengemban tugas negara, perlu diingat level kehidupan bukan dari pangkat melainkan dari keluasan hati kita," ujar Kombes Pol Ady Wibowo, Senin (3/1/2022).

Ady melanjutkan Kenaikan pangkat menjadi momentum bagi setiap personil dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan utamanya dalam melayani masyarakat.

"Semakin banyak orang yang tersenyum semakin banyak orang yang mendoakan kita, kenaikan pangkat ini jadikan hadiah terbaik untuk keluarga kita, tanpa mereka kita tidak bisa seperti ini," kata ady. 

Di ujung sambutannya, Ady Wibowo menyampaikan ucapan selamat naik pangkat dan teruslah mengabdi bagi bangsa dan negara ini.

Untuk diketahui dalam surat telegram Kapolda Metro jaya nomor :STR/2477/XII/KEP/2021 naik pangkat Kompol ke AKBP terdapat 6 personel diantaranya Akbp Danang Setiyo Pambudi Sukarno, S.H., S.I.K,  Akbp Rio Wahyu Anggoro S.H., S.I.K, Akbp Hendrik Louhenapesy, S. Sos. Akbp Joko Agus Wulantoro, S,H, Akbp Maryono, Akbp Joko Dwi Harsono, S.I.K

Surat telegram Kapolda Metro jaya nomor :STR/2478/XII/KEP/2021 naik pangkat AKP ke Kompol terdapat 9 personel diantaranya Kompol Arif Purnama Oktora, S. H., S.I.K., M.H., M.Si., Kompol Endah Pusparini, S.H.,M.H., Kompol Hasoloan Situmorang S.H., S.I.K., M.H., Kompol Moch Taufik Iksan, S.H., Kompol Niko Purba S. H., S.I.K., Kompol Masturi, Kompol Turyono, Kompol Widya Agustiono, S.E.,S.I.K., Kompol Syarifah Chaira Sukma, S.I.K.

Sementara untuk pama Polres Metro Jakarta Barat dari Iptu ke Akp sebanyak 30 personel, Ipda ke Iptu sebanyak 12 personel, dan untuk Aiptu ke ipda (pengabdian) sebanyak 5 personel.

Dan untuk bintara Polres Metro Jakarta Barat terdapat 76 personel yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi diantaranya dari Aipda ke Aiptu : 12 pers, dari Bripka ke Aipda : 47 pers, dari Brigadir ke Bripka : 11 pers dan dari Briptu ke Brigadir : 6 pers. (Arianto)

Read More

Polres Metro Jakarta Barat Bersama YTBN Gelar Program Vaksinasi Anak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Polres Metro Jakarta Barat bekerjasama dengan relawan tenaga medis dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara (YTBN) melaksanakan program percepatan vaksinasi anak.

Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ratna Quratul Ainy mengatakan, vaksinasi ini dilaksanakan di delapan titik yang tersebar di Polsek jajaran Polres Metro Jakarta Barat.

"Iya, ini vaksin yang pertama. Jumlah target vaksin ada 171.785 anak dan saat ini sudah hampir 70% sudah tervaksin,"ujar Ratna saat dikonfirmasi , Senin (3/1/2022).

Sejauh ini, kata Ratna, ada sebanyak 24 tenaga kesehatan yang hampir setiap hari ikut menyukseskan program pencapaian vaksinasi. 

"Mereka terdiri dari Dokter, Perawat, Bidan dan Mahasiswa yang tengah bahu membahu dalam menyukseskan program vaksinasi anak," sambungnya.

Ratna berharap, dipertengahan januari vaksinasi dosis pertama pada anak bisa mencapai 100 % sehingga dapat dilanjutkan dengan dosis kedua.

Menurut Ratna, Dengan dosis kedua dapat memperkuat capaian herd immunity anak.

Terlepas dari itu, Ratna menambahkan, sejumlah anak yang divaksin kemudian dihibur dengan diberikan berbagai makanan kecil.

"Hal itu guna melancarkan pelaksanaan vaksinasi," imbuhnya. (Arianto)

Read More

Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro Tinjau Pos Pantau Wisata Tanjung Kait dan Kunjungi Vihara Tjo Soe Kong

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro melaksanakan peninjauan ke Pos Pantau Wisata Tanjung Kait, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Minggu (2/1/2022). Wahyu juga mengunjungi Vihara Tjo Soe Kong yang wilayah Tanjung Kait. 

Dikegiatan itu, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro didampingi Kapolsek Mauk AKP Yono Taryono. Wahyu kemudian menemui petugas yang ditugaskan di Pos Pantau Wisata Tanjung Kait. Kepada personel Polresta Tangerang, Koramil Mauk Kodim 0510 Tigaraksa, dan petugas medis, Wahyu berpesan agar selalu menjaga kesehatan dalam bertugas.

"Kami berikan arahan dan motivasi untuk personel gabungan yang ditempatkan di Pos Pantau Wisata Tanjung Kait," ucapnya Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro.

Orang nomor satu di Polresta Tangerang Polda Banten ini melanjutkan, pelaksanaan pemantauan di kawasan wisata untuk memastikan tidak terjadi lonjakan pengunjung. Hal itu dapat mengakibatkan tidak terlaksananya protokol kesehatan.

"Pemantauan di kawasan wisata untuk memastikan terlaksananya protokol kesehatan oleh pengunjung atau juga oleh pengelola tempat wisata sebagaimana Intruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021," tutur Kombes Pol Wahyu.

Selain itu, pemantauan juga untuk menjamin keamanan di lokasi wisata. Juga untuk memastikan tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Tidak hanya itu, juga menyediakan layanan vaksinasi untuk pengunjung yang belum vaksin.

"Keberadaan petugas untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan juga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro. (Imam Sudrajat)

Read More

Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar bin Smith, Polisi Periksa 50 Saksi dan 6 Barang Bukti

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

Penyidik Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Bahar bin Smith. Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa 50 saksi dan 6 barang bukti.

"Adapun perkembangan sampai hari ini, saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi total 50 orang dan 6 item barang bukti," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (1/1/2022).

Untuk mempermudah mengindetifikasi para saksi, penyidik membagi dalam dua klaster tempat kejadian perkara (TKP), yaitu klaster Bandung sebagai TKP awal tempat Bahar bin Smith ceramah yang diduga berisi ujaran kebencian sebanyak 15 orang saksi dan klaster Garut menjadi 10 saksi.

Kemudian saksi pelapor yang diperiksa sebanyak 4 orang dan saksi ahli sebanyak 21 orang. Untuk barang bukti tambahan yang disita yakni satu buah handphone pada klaster TKP Garut dan satu buah flashdisk pada klaster Bandung.

"Adapun semua barang bukti digital atau digital evidence yang telah kami sita, dan telah dikirim ke Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan," katanya.

Penyidik, kata Ramadhan, akan terus mengembangkan kasus ini dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya yang diperlukan secara profesional dan dengan scientific crime investigation.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat sudah meningkatkan kasus yang menjerat Habib Bahar bin Smith menjadi penyidikan. Kasus yang menjerat Habib Bahar terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan," ujar Suntana dalam keterangan persnya, Rabu, 29 Desember 2021.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Sementara pemanggilan Bahar bin Smith menjadi saksi terlapor dijadwalkan pada hari Senin, 3 Januari 2022. (Tha/Ari)

Read More

Artis CA Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Prostitusi Online

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Artis CA ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi online diduga merupakan Cassandra Angelie.

Cassandra Angelie ditangkap pada Rabu (29/12/2021) sekitar pukul 21.30 di Hotel Kawasan Jalan Kebon Kacang Nomor 2, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Kombes Pol E Zulpan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (31/12/2021).

“Adapun dari kejahatan atau tindak pidana terkait dengan prostitusi online ini penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka,” ujar Zulpan.

“Tersangka satu adalah seorang wanita yang merupakan inisialnya CA, umur 23 tahun, dimana peran yang bersangkutan adalah sebagai model dan artis yang dapat melakukan hubungan layaknya suami istri,” ujarnya.

Tidak hanya CA, polisi juga menetapkan tiga muncikari yakni KK (24), R (25) dan UA (26) sebagai tersangka kasus tersebut.

Asal tahu saja, Cassandra Angelie

Cassandra Angelie merupakan artis berusia 24 tahun yang dikenal sebagai pesinetron dan model.

Ia berperan sebagai tokoh Vera, kekasih Dennis Setiano dalam sinetron “Ikatan Cinta”.

Selain menggeluti seni peran, Cassandra Angelie juga merupakan selebgram. Akun Instagramnya @cassangelie memiliki lebih dari 14,5 ribu pengikut.

Dalam akunnya, ia kerap membagikan potret saat menjadi model maupun saat liburan. (Arianto)

Read More

Sambut Tahun Baru, Indonesia Cetak Rekor Lantik 143.115 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemda secara Serentak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebanyak 143.115 pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) dilantik menjadi pejabat fungsional. Pelantikan dilakukan secara serentak di seluruh Pemda se-Indonesia pada Jumat (31/12/2021). Momentum tersebut merupakan peristiwa langka, karena baru pertama kali terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengungkapkan, penyetaraan jabatan ini merupakan satu kesatuan agenda penyederhanaan birokrasi yang harus dilaksanakan Pemda se-Indonesia. Adapun batas akhir penyelesaian penyetaraan jabatan ini pada akhir Desember 2021, yang ditandai dengan pelantikan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

“Penyetaraan jabatan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam agenda penyederhanaan birokrasi. Deadline-nya 31 Desember 2021 Pemda se-Indonesia sudah harus melantik pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan,” ungkap Akmal.

Seperti diketahui, pada periode kedua masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menginginkan agar struktur birokrasi pemerintahan dapat lebih ramping dan fleksibel. Hal ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. Langkah ini dilakukan dengan mengalihkan sejumlah jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.

Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Regulasi tersebut mengatur batas akhir pengalihan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional hingga 31 Desember 2021. (Ari/Tha)

Read More

Kapolda Banten Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat

Duta Nusantara Merdeka | Serang

Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudy Heriyanto memimpin langsung upacara laporan kenaikan pangkat personel Polda Banten periode 1 Januari 2022 yang didampingi Wakapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatari, PJU Polda Banten, dan Kapolres jajaran serta dihadiri perwakilan personel Polda Banten yang naik pangkat. 

Dalam sambutannya, Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudy Heriyanto menyampaikan, kenaikan pangkat personel Polda Banten dan Polres jajaran periode 1 Januari 2022 ini berjumlah 810 personel terdiri dari perwira 221 personel, bintara 532 personel dan tamtama 57 personel, termasuk 37 personel yang dianugerahi kenaikan pangkat pengabdian. 

"Benar, hari ini saya memimpin langsung upacara kenaikan pangkat personel Polda Banten, adapun Pejabat Utama yang ikut dalam upacara kenaikan pangkat ini diantaranya Dirbinmas, Dirresnarkoba, Dirsamapta dan Kabid Humas Polda Banten naik menjadi Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol," ujar Kapolda Banten di Aula Serbaguna Polda Banten, Sabtu (01-01-2022).

Kapolda mengatakan, kenaikan pangkat ini sebagai wujud karunia dari ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan manifestasi kepercayaan dan reward dari pimpinan Polri atas pengabdian dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas. "Pencapaian yang diraih hari ini bukanlah sebuah proses yang mudah tetapi merupakan proses yang amat panjang dan penuh dengan pengorbanan," tutur Kapolda Banten. 

Kapolda Banten mengatakan, kenaikan pangkat hendaknya dapat disikapi dengan wujud syukur bahwa semakin tinggi pangkat dan jabatan maka akan semakin besar pula tanggung jawab dan amanah yang akan diemban. 

"Saya berharap, tumbuhnya kesadaran tersebut, dapat menjadi jawaban terhadap tingginya tantangan tugas dan harapan masyarakat terhadap Polri. Untuk itu, saya menekankan kepada seluruh personel agar terus memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif dan memperkuat upaya deteksi dini sehingga dapat mengantisipasi seluruh potensi ancaman di wilayah hukum Polda Banten," kata Kapolda Banten.

Kapolda menambahkan, bahwa momentum ini tentunya mengandung nilai yang sangat luhur yang dapat diteladani untuk memupuk komitmen, semangat dan konsisten pengabdian tanpa cela sebagai anggota Polri.

Di kesemapatan ini, beberapa personel Polda Banten dianugerahi kenaikan pangkat pengabdian yang merupakan sebuah pengakuan dari institusi dan pimpinan Polri selama personel mengemban amanah sebagai insan bhayangkara. 

"Kepada para personel yang dianugerahi kenaikan pangkat pengabdian, saya berharap saudara dapat terus hadir menjadi suri tauladan dan motivator bagi seluruh personel Polda Banten, dan saya juga berharap saudara dapat selalu aktif untuk menjembatani kemitraan Polri dengan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara Kamtibmas," lanjutnya.

Di penghujung kegiatan, Kapolda Banten mengucapkan selamat kepada personel Polda Banten dan jajaran atas kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

"Selamat dan sukses kepada personel Polda Banten dan jajaran atas kenaikan pangkatnya dan terimakasih atas dedikasi serta kinerja yang telah ditunjukkan selama ini," kata Irjen Pol Dr. Rudy Heriyanto. (Imam Sudrajat)

 

Read More

Konferensi Pers Akhir Tahun, Kapolres: Kasus Kriminal di Tahun 2021 Menurun

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Jelang pergantian tahun 2021-2022, Polres Metro Tangerang Kota menggelar Konferensi Pers Akhir Tahun. Bertempat di Aula Mapolres, Jum’at (31/12/2021).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Deonijiu De Fatima didampingi Waka Polres AKBP Bambang SY dan Kasubaghumas Kompol Abdul Rachim. Dengan memaparkan seluruh penanganan kasus selama tahun 2021.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Deonijiu De Fatima, kepada awak media menjelaskan, bahwa Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan tugas terkait kasus-kasus yang menonjol ditahun 2020 hingga akhir tahun 2021.

Di tahun 2020 total kasus kriminal adalah 274 semuanya selesai tertangani dan di tahun 2021 kasus total kriminalnya 248 dan tertangani 240, sehingga terjadi penurunan kasus kriminal meski ada kendala tetap diupayakan penyelesaian kasus yang terjadi. “Untuk persentasi ditahun 2021 menurun dan penyelesaiannya lebih cepat dibanding 2020,” ungkapnya.

Untuk kasus menonjol kata Kapolres, diantaranya kasus pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dan pemberatan, curas, penodongan, perampasan dan perampokan, kebakaran, perjudian serta pemerasan dan ancaman, pemerkosaan dan kenakalan remaja.

Jelang tahun baru 2022 ini dari kepolisian Metro Tangerang kota sudah melakukan persiapan sejak seminggu yang lalu, Apel Gelar Pasukan bersama TNI, Elemen Masyarakat dan Pemkot menyiapkan pos-pos pantau di titik-titik yang sudah ditentukan.

“Untuk tempat-tempat ibadah dan hiburan, fasilitas umum yang akan dikunjungi masyarakat harapan saya masyarakat tetap tidak banyak aktifitas keluar, karena kita masih dalam pandemi Covid-19 serta kemungkinan masuknya virus baru seperti omicron yang sudah ada di Indonesia agar tidak menyebar,” harapnya.

Sebaiknya, himbaunya, masyarakat agar tetap di rumah menyambut tahun baru di rumah saja. Pihaknya akan tetap melakukan pengawasan agar tidak ada aktifitas yang berlebihan di malam hari.

“Jika ada kerumunan kita akan himbau agar bubar, kita batasi sampai jam 10 maksimal. Untuk Pam Tahun baru kita terjunkan 1.500 untuk melakukan pengamanan bersama TNI dan Mitra-mitra yang ada,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kabid Humas Polda Banten Naik Pangkat Menjadi Komisaris Besar Polisi

Duta Nusantara Merdeka | Banten

Kabid Humas Polda Banten pada Sabtu (01/01) naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Besar Polisi.

Kenaikan pangkat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudy Heriyanto yang didampingi Wakapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatari, PJU Polda Banten, dan Kapolres jajaran serta dihadiri perwakilan personel Polda Banten yang naik pangkat, di Aula Serbaguna Polda Banten pada Sabtu (01/01).

Shinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten ini sebelumnya berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) sekarang sudah menjadi Komisaris Besar Polisi. 

“Hari ini saya sangat bersyukur atas Kenaikan pangkat, akan semakin bertambah tanggung jawab, dan akan memberikan yang terbaik untuk institusi kepolisian khususnya dibidang Humas Polda Banten,“ kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga.

Selanjutnya, Shinto Silitonga menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan mitra media dan mengapresiasi peran media yang telah aktif mengambil bagian dalam mempublikasi kegiatan Polda Banten dan Polres jajaran.

“Kami apresiasi dan berterimakasih atas partisipasi teman-teman media yang luar biasa mengangkat kegiatan Polda Banten dan Polres jajaran. Kami optimis kerjasama ke depan akan semakin baik dan solid,” tutup Shinto Silitonga. (Arianto)

Selanjutnya Shinto Silitonga mengatakan sejak awal menjabat pada 5 Agustus 2021, menaruh perhatian besar terkait pemberitaan media yang berasal dari rilis Polda Banten dan Polres jajaran, “Sejak bertugas saya bertugas, penguatan manajamen media adalah prioritas yang dijalankan, atas bantuan dan kerjasama teman-teman media kami bisa unggul dalam pemberitaan dan mengalami peningkatan yang signifikan,” ujar Shinto Silitonga.

Shinto Silitonga berharap semoga kedepannya Polda Banten mampu mempertahankan prestasi yang sudah di capai, agar terus memberikan informasi kepada masyarakat melalui media online, media sosial, dan media cetak. “Terima kasih kepada rekan-rekan media mitra Polda Banten saya harap terus bersinergi dengan kami dalam amplifikasi rilis berita kegiatan Polda Banten dan Polres jajaran, tetap semangat memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tutup Shinto Silitonga. (Arianto)

Read More

Soal Viral Tagar Negatif di Medsos, Kapolri Minta Maaf dan Siap Introspeksi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas perilaku menyimpang yang dilakukan anggotanya sehingga viral di sejumlah tagar di media sosial. Kapolri memastikan terbuka menerima kritik serta akan melakukan tindakan tegas setiap penyimpangan anggotanya.

“Namun faktanya akhir-akhir ini kita juga dihadapkan dengan banyaknya viral yang muncul akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anggota,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemaparan Rilis Akhir Tahun Polri 2021, Jumat (31/12/2021).

“Tentunya kami sekali lagi mohon maaf atas kinerja atau perilaku dari anggota-anggota kami, yang mungkin belum sesuai harapan masyarakat. Kami tentu akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan mendengarkan kritik memperbaiki dan tindak tegas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi,” tambahnya.

Kapolri mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan perbaikan dengan keluar dari zona nyaman. Hal itu dilakukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kinerja Polri yang lebih baik menjadi polisi yang dapat dipercaya.

“Mendengarkan masukan rekan-rekan tim survei dan juga rekan lain sehingga semakin hari kami tentunya berkomitmen untuk membawa institusi ini menjadi institusi modern, terbuka, mau keluar zona nyaman, institusi yang harus terus memperbaiki setiap saat,” ujar Kapolri.

“Sehingga betul-betul bisa memenuhi harapan masyarakat menjadi polisi yang dipercaya, polisi profesional dan dicintai masyarakat, itu adalah harapan kita semua,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kapolri menyebut penyimpangan yang dilakukan sejumlah anggotanya dapat merusak konsentrasi anggota lain dan marwah Polri. Dikatakan Sigit, pihaknya berkomitmen untuk memecat anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

“Tentunya ini juga membawa suasana dan merusak konsentrasi seluruh anggota yang sudah baik, dan tentunya kalau tidak bisa kita selesai ini akan merusak marwah dan citra Polri. Ini saya kira menjadi peringatan untuk komitmen bagi kita bahwa banyak teman-teman yang baik yang tentunya menjadi korban gara-gara hal seperti ini. Jadi, ini menjadi bagian yang terus kita jaga dalam rangka menjaga agar organisasi ini menjadi lebih baik,” ujar Kapolri.

Oleh karena itu, tegas Kapolri, tentunya kami sudah berkomitmen, kami sudah sepakat terhadap pelanggaran seperti itu, khususnya asusila, narkoba, melakukan kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa atau benda apalagi hal tersebut tidak layak dilakukan polisi sebagai penegak hukum, maka rekomendasinya saya pastikan untuk dipecat atau diberhentikan.

Di kesempatan tersebut, Kapolri memberikan apresiasi kepada anggota Polri yang sudah menjalankan tugasnya secara optimal. Kapolri yakin anggotanya yang melayani dan memberi keadilan yang bisa dirasakan masyarakat banyak. (Arianto)

Read More

Rilis Akhir Tahun 2021, Polres Jakpus Terbanyak Ungkap Kasus Narkotika

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Polres Metro Jakarta Pusat menggelar konferensi pers akhir tahun di Aula Lt. 3 Polres Jakpus terkait situasi kamtibmas dan capaian yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021 pada Jumat (31/12/21).

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Polres Jakarta Pusat didominasi oleh kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

Kapolres Metro Jakpus, Hengki Haryadi mengatakan dalam melakukan pengungkapan narkotika ia menggunakan metode yang berbeda yang dikenal dengan istilah _pre-emptive strike_ . Dalam menggunakan metode ini, yang disasar ialah bandar dan pengedar, bukan hanya pengguna saja.

“Kami menggunakan strategi khusus dalam pengungkapan kasus narkoba karena berdasarkan informasi dari intelijen yang kami peroleh, dimasa pandemi ini justru narkoba banyak masuk ke Jakarta khususnya Jakarta Pusat,” ujar Hengki.

Hengki mengatakan, dapat dilihat pencapaiannya pada 2021 peredaran narkoba di wilayah Jakarta Pusat naik secara signifikan yang Sebagian didominasi dari luar negeri.

“Bisa lihat dari paparan ini, sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri khususnya jaringan Iran dan Malaysia. Terdapat modus dari timur tengah yaitu 618kg sabu dan Malaysia 123 kg jadi total 741kg khusus Jakarta Pusat,” katanya.

Pengungkapan khususnya narkotika jenis sabu naik secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021 khususnya sabu, ketika menggunakan metode _pre-emptive strike_ . Yaitu, ditahun 2020 sebesar 26 kg tetapi meningkat ditahun 2021 sebesar 771.901 kg.

Lebih lanjut, Hengki mengatakan kriminal secara umum terjadi penurunan, penanganan kasus dari 1009 kasus, _clearance_ nya sebanyak 828 kasus.

Beberapa kasus menonjol selama 2021 yang ditangani oleh Polres Jakarta Pusat, sebagai berikut kasus premanisme, mafia tabung oksigen, kasus Aktual TV, kasus pinjaman online, pembunuhan karyawati Basarnas, kasus LSM Tamperak, dan kasus mafia tanah.

Hengki mengatakan, perlu diketahui bahwa kejahatan yang ada di Jakarta Pusat dan DKI pada umumnya tidak semua bermotif ekonomi tetapi seperti yang telah diungkap, bagaimana mereka mencuri untuk dibelikan sabu.

Lebih lanjut, untuk kasus laka lantas selama satu tahun meninggal dunia 7 orang, luka berat 24 orang, luka ringan 506 orang. Rugi material kurang lebih 644 juta.

Setelahnya, untuk aksi unjuk rasa di masa pandemi terdapat 677 aksi.

“Terkait aksi unjuk rasa, ini ada 677 aksi unjuk rasa di masa pandemi, dan akhir-akhir ini ada. Tapi dari 677 ini terdiri dari aksi organisasi, buruh, masyarakat, 120 nya tidak ada STTP surat tanda terima pelaporan artinya tidak ada rekomendasi dari kepolisian, karna di masa pandemi ini kami menghindari kerumunan, namun masyarakat tetap menyampaikan aspirasinya, tetap kita jaga,” ujarnya.

Hengki menerangkan, untuk kegiatan inovasi yang pertama kali digunakan konsep pentahelix.

“Kegiatan inovasi beberapa waktu lalu kami menggunakan konsep pentahelix. Kita bersama-sama komponen bangsa yang lain, komponen masyarakat dibantu pengusaha, relawan, dokter-dokter, kita membangun vaksinasi _mobile_ . Karna kita lihat saat itu, jika vaksinasi masih statis cenderung masyarakat di slum area, di pedalaman-pedalaman, atau daerah-daerah dengan keterbatasan ongkos, tidak punya ktp, dan lain-lain,” terangnya.

Selanjutnya inovasi yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat yaitu, pengungkapan mafia tabung oksigen, dan pelaksanaan pengamanan demo di masa pandemi.

“Saat ini Polres Jakarta Pusat mengedepankan kegiatan _pre-emptive_ dan preventif. Sesuai dengan arahan kapolda mengungkap kasus merupakan suatu kebanggaan, tetapi mencegah terjadinya kejahatan, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Oleh karenanya, Jakarta Pusat saat ini sedang memperkuat strategi keamanan yang berbasis komunitas melalui Binmas, melalui Kampung Tangguh, dan Kampung kamtibmas,” terangnya.

"Selama tahun 2021 situasi kamtibmas aman terkendali," tutup Hengki. (Arianto)

Read More

PT Asabri Bersama Polres Metro Jakarta Barat Berikan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Keluarga Almarhum Ipda Zainuri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Asabri bersama dengan Polres Metro Jakarta Barat memberikan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada keluarga almarhum Ipda Zainuri anggota Polsek Kembangan, Jakarta Barat, yang meninggal saat melaksanakan tugas pengamanan dan pemantauan kegiatan vaksinasi merdeka di SD 05 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada Rabu (4-8-2021) yang lalu.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang diberikan sebesar 423. 860.900, - kepada Ahli Waris keluarga almarhum Ipda Zainuri yang meliputi Santunan Resiko Kematian Khusus Rp.350 juta, Beasiswa 1 orang anak Rp. 30 juta dan Tunjangan Hari Tua Rp.43.860.900.

Penyerahan santunan tersebut turut hadir Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo, Wakapolres Metro Jakarta Barat Akbp Dr Bismo Teguh Prakoso, Pihak dari PT Asabri Kolonel Purn. Aris, Kabag SDM Polres Metro Jakarta Barat Kompol Chuswandari, Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri dan keluarga almarhum Ipda Zainuri.

"Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan, Santunan ini merupakan hak keluarga almarhum Ipda Zainuri yang mana semasa almarhum berdinas telah berdedikasi dan mengabdi kepada negara serta meninggal dalam tugas," ujar Kombes Pol Ady Wibowo, Kamis (30-12-2021).

Lebih jauh, Kombes Pol Ady menjelaskan, dimana ahli waris menerima manfaat sesuai dengan ketentuan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 diantaranya Santuan Risiko Kematian Khusus (SRKK), Tunjangan Hari Tua dan Beasiswa bagi yang memiliki anak.

"Semoga dengan bantuan yang diberikan dapat digunakan semestinya kepada keluarga dan atas nama Polres Metro Jakarta Barat turut berduka cita atas meninggalnya rekan kami Ipda Zainuri," kata Kombes Pol Ady Wibowo.

Dalam kesempatan yang sama, ahli waris keluarga Istri dari almarhum Ipda Zainuri ibu winarsih (40) mengucapkan terimakasih kepada Polres Metro Jakarta Barat dan PT Asabri yang telah memberikan perhatian lebih kepada kami selaku keluarga almarhum.

"Terimakasih banyak pak atas bantuannya, ini sangat bermanfaat untuk kami sekali lagi terima kasih banyak," tuturnya. (Imam Sudrajat)

Read More

Kapolri: Tugas Kita adalah Memberikan Pelayanan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada seluruh personel kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk tidak sekali-kali melupakan tugas pokoknya untuk selalu melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. 

Hal itu disampaikan Kapolri saat memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh Kapolda di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29-12-2021).

"Ingatkan, ingatkan, ingatkan, bahwa tugas kita adalah memberikan pelayanan, terhadap tugas pokok yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Hal ini sebenarnya adalah doktrin dan tugas kita dari dulu," kata Kapolri dalam arahannya.

Kapolri menjelaskan, tugas dasar sebagai aparat penegak hukum itu harus selalu ditanamkan setiap hari. Mengingat, kata Kapolri, belakangan ini masih muncul tagar di media sosial (medsos) akan persepsi publik terhadap Polri.

Menurut Kapolri, kemunculan Hastag tersebut harus disikapi dengan langkah-langkah yang konkret untuk melakukan perbaikan di institusi Korps Bhayangkara. Sehingga pelanggaran tidak kembali terjadi. 

"Tanamkan itu setiap hari. Berikan contoh, turun ke lapangan, cek apakah semua berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan lakukan koreksi," ujar Kapolri.

Polri dewasa ini, ditegaskan Kapolri, bukanlah institusi yang anti-kritik. Melainkan, menjadi masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk menuju Polri yang semakin baik dan dicintai oleh masyarakat. 

"Ada kritik dari masyarakat kita terima sebagai bagian dari evaluasi kita untuk membawa institusi menjadi jauh lebih baik. Pertahankan Polri tidak anti-kritik, tapi kita akan terus berbenah menjadi organisasi yang modern dan organisasi yang selalu berubah menjadi organisasi yang lebih baik," ucapnya.

Menurut Kapolri, perbaikan harus terus dilakukan kedepannya. Hal itu untuk mempertahankan tren positif dari beberapa lembaga survei yang merilis soal tingkat kepercayaan dan kinerja Polri yang mengalami peningkatan jauh lebih baik. 

Kapolri meminta seluruh personel Polri tak terlena dengan hasil survei yang sudah baik. Menurutnya, hal itu harus dijadikan motivasi untuk terus mempertahankan yang baik dan memperbaiki segala bentuk kekurangan yang ada. 

Terkait hal itu, Kapolri memastikan, bakal memberikan reward kepada anggota kepolisian yang memang bekerja keras, berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam menjalani tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sebaliknya, Kapolri tak akan segan memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melakukan pelanggaran atau bekerja tak sesuai dengan aturan. 

"Beberapa hasil survei yang menempatkan Polri di urutan yang baik, Alhamdulilah dengan situasi yang ada, kita masih berada di posisi tersebut. Dan saya harapkan menjadi motivasi agar kedepan melakukan perbaikan dan terus ditingkatkan. Ini bagian dari tugas rekan-rekan, menjaga wibawa hukum dan institusi Polri," tutur Kapolri.

Oleh karena itu, Kapolri menegaskan untuk memberikan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan peran dari Polri dalam mencari keadilan. Kapolri menginstruksikan, untuk tidak pandang bulu dalam melakukan proses penegakan hukum di Indonesia. 

"Jaga wibawa institusi, tegakkan hukum dan berikan rasa keadilan dan perhatikan masyarakat kecil yang selama ini merindukan rasa keadilan. Kita cepat respons terhadap hal-hal seperti itu. Pastikan mereka mendapatkan pelayanan yang sama dan tak membeda-bedakan rakyat kecil. Hal-hal yang sensitif, hal-hal yang menjadi perhatian tolong dilaksanakan dengan cepat," tegas Kapolri. 

Disisi lain, Kapolri mengingatkan kepada seluruh Kapolda untuk tetap melakukan pengendalian Pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini akan memasuki masa liburan Tahun Baru 2022. 

Kesiapan itu, kata Kapolri, sebagai bentuk untuk mengantisipasi penyebaran dari varian baru Covid-19, Omicron, yang sudah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masuk ke Indonesia. Oleh karenanya, Kapolri menginstruksikan kepada seluruh Kapolda yang masih rendah capaian vaksinasi di wilayahnya untuk segera berpacu guna mewujudkan target vaksinasi 70 persen sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo (Jokowi).

"Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah mengejar ketertinggalan dan akselerasi vaksinasi di masing-masing wilayah. Ada 13 provinsi yang saya pantau. 5 provinsi kemungkinan akan mencapai 70 persen. Masih ada 8 lagi saya harapkan bisa mengejar ketertinggalannya. Silahkan rekan-rekan melihat kondisi wilayah masing-masing. Bagi yang masih tertinggal lakukan langkah dan strategi yang pas sehingga akselerasi vaksinasi bisa dilaksanakan. Karena itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah lonjakan berikutnya," papar Kapolri.

Dengan vaksinasi, menurut Kapolri, hal itu akan meningkatkan imunitas dan menurunkan fatalitas bagi masyarakat yang terpapar virus corona. Tak hanya itu, akselerasi vaksinasi juga sebagai persiapan untuk menghadapi perhelatan event nasional dan internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia. 

"Tolong untuk Kapolda yang wilayahnya menjadi tempat melaksanakan event tersebut siapkan dengan baik mulai dari sekarang. Sehingga pada saatnya kita betul-betul menjaga dan mengawal pelaksanaan G20 presidensi. Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dan ini harus kita kawal sehingga semuanya berjalan sukses. Jaga jangan sampai terjadi konflik, letupan yang bisa menganggu proses presidensi. Tolong dilakukan mapping terhadap potensi yang ada dan Kesiapan kita kalau belum optimal," ujar Kapolri. 

Untuk mencegah varian baru Omicron, Kapolri berharap seluruh Kapolda untuk betul-betul melakukan pengawasan terhadap jalur pintu masuk ke Indonesia, seperti, Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) harus diperkuat. Terutama, dalam masa wajib karantina. 

Kapolri juga meminta kepada Kapolda jajaran untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam. Personel Polri harus hadir dan bertindak cepat membantu masyarakat lantaran itu representasi kehadiran negara. 

Tak lupa, Kapolri kembali mengingatkan pesan Presiden Jokowi untuk kepolisian melakukan pengawalan iklim investasi di Indonesia. Karena, hal itu dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di tengah Pandemi Covid-19. 

"Hindarkan polisi menjadi penghambat investasi. Saya ingatkan, kawal dan pastikan aman hingga betul-betul merasakan apa yang menjadi harapan Pemerintah. Masalah perizinan berikan pendampingan sehingga semuanya bisa dilengkapi dan UMKM yang ada bisa tumbuh. Kawal penggunaan APBN baik di daerah, di sektor strategis, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan tak terjadi kebocoran," kata Kapolri.

Terakhir, Kapolri menegaskan untuk aparat kepolisian tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia di saat menghadapi situasi politik yang berkembang di tahun 2022 mendatang. Pesta demokrasi yang akan berlangsung di Indonesia harus berjalan aman dan damai serta tidak terjadinya pecah belah sesama anak bangsa.

"Demokrasi Pilkada bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan, sehingga menjadi pendidikan politik yang sehat. Bukan menyebabkan kondisi bangsa kita terpecah belah. Ini bicarakan dengan tokoh adat, agama, atau tokoh masyarakat lain untuk membuat komitmen bahwa demokrasi boleh jalan, situasi dan pilihan berbeda tapi masalah persatuan dan kesatuan tetap dijaga," tutup Kapolri. (Arianto)

Read More

Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama Bea Cukai Gagalkan Peredaran Narkoba Jenis Pil Ekstasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran gelap Narkoba jenis Pil Ecstasy asal luar negeri untuk di edarkan saat malam pergantian tahun baru 2022, Kamis, (30/12/2021).

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersebut.

"Ya benar, kami baru saja berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis pil Ecstasy asal belanda," ujar Kombes pol Ady Wibowo.

Dalam kesempatan yang sama, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Danang Setiyo menjelaskan, kami dari satuan narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Akp Arif Purnama Oktora yang bekerjasama dengan Bea Cukai berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis pil Ecstasy asal belanda melalui control delivery.

"Kami bersama bea cukai bekerjasama  melaksanakan join investigation dan berhasil membongkar peredaran gelap narkoba jenis pil Ecstasy di kawasan sawah besar Jakarta Pusat," kata danang.

Disisi lain, menurut Danang, Pihaknya mendapatkan informasi dari para tersangka bahwa barang narkoba tersebut akan di edarkan untuk pasokan malam pergantian tahun baru 2022.

Narkoba Jenis Pil Ecstasy akan di edarkan saat malam pergantian tahun baru 2022. "Namun pihaknya belum bisa merinci secara detail terkait pengungkapan tersebut," ucapnya.

"Masih kita dalami dan mohon waktunya akan kami sampaikan dalam waktu dekat," tutupnya.(Arianto)

Read More

SA Institute Gelar Diskusi dengan Tajuk 'Masalah dan Tantangan Satgas BLBI'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sepanjang tahun 2021 tidak ada yang menarik dari dunia penegakan hukum di tanah air kecuali masalah penerbitan Perpu Covid-19 yang kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk beberapa pasal, kemudian Surat Pemberhentian Perkara (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan terakhir pembentukan Satgas BLBI ini.

Terkait hal tersebut diatas, Solution Advocacy Institute menggelar diskusi publik  bertemakan "Masalah dan Tantangan Satgas BLBI" Kamis (30/12) di Jakarta. Menurut Yosef B Badeoda, SH, MH, Praktisi dan Anggota DPR RI 2014-2019 tema tersebut cukup menarik sebagai bagian dari catatan akhir tahun di bidang penegakan hukum sepanjang tahun 2021. 

Asal tahu saja, Berdasarkan diskusi publik Satu Meja The Forum, Kompas 16 April 2021 dengan judul, "Memburu Duit BLBI" sebagai bagian dari tanggapan publik terhadap pembentukan Satgas BLBI dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah BLBI harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama melalui mekanisme penyelesaian perdata dan pidana beserta aspek-aspek administrasi lainnya. Patut disayangkan bila ada anggapan karena perkara pidana BLBI sudah di SP3 oleh KPK kemudian Pemerintah beralih ke perdata sebagaimana yang dijelaskan oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

2. Penyelesaian masalah BLBI diragukan selesai dalam jangka waktu 3 tahun, karena kompleksitas masalah BLBI dan adanya ketidaksepakatan soal posisi hak tagih negara menurut Pemerintah dan menurut para obligor dan debitur dana BLBI. 

3. Satgas BLBI tidak memiliki pijakan hukum dan operasional di dalam menyelesaikan masalah BLBI. Undang-Undang (UU) Perampasan aset diperlukan untuk mempermudah penyelesaian BLBI.

Dari kesimpulan debat publik di atas, kata Yosef, kami melengkapinya dengan beberapa kritik terhadap Keppres Satgas BLBI antara lain sebagai berikut:

1. Dalam konsiderans Keppres disebut pembentukan Satgas BLBI dalam rangka "menangani dan memulihkan hak tagih negara atas dana BLBI. Namun dalam Pasal 3 Keppres ditambah tugas dan mandatnya tidak saja menangani dan memulihkan tetapi juga menyelesaikan hak tagih negara atas dana BLBI tersebut. 

Dengan jangka waktu kerja Satgas BLBI hanya 3 tahun, maka tujuan dari pembentukan Satgas BLBI ini menjadi absurd apakah sekadar menangani dan memulihkan hak tagih negara atau lebih dari itu untuk menyelesaikan tuntas kasus BLBI. Jikalau hanya menangani dan memulihkan hak tagih negara bisa saja dilakukan dalam 3 tahun namun bila mau menyelesaikan hak tagih BLBI, maka pertanyaannya apakah mungkin ini dilakukan. 

Faktanya, saat ini sebagian obligor dan debitur justru berkeberatan dengan penetapan mereka sebagai pihak yang memiliki utang bahkan ada yang sudah dan akan menggugat Pemerintah baik terkait dengan penetapan sebagai pihak yang yang punya utang maupun mengenai jumlah utang yang harus dibayar (vide kasus Texmaco dan Tommy Soeharto dan pemilik Aspac). Gugat menggugat dan lapor melapor akan terjadi bila para obligor/debitur membandel atau tidak terjadi kesepakatan dengan para obligor/debitur. Tentu semua ini memerlukan waktu yang lama. Jadi tidak cukup hanya 3 tahun.

2. Dasar hukum Keppres Satgas BLBI adalah kewenangan atribusi yang diskretif. Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi negara yang sangat besar dan luas serta bebas. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 3-7 Keppres Satgas BLBI yang memberikan mandat kepada Satgas BLBI yang terdiri dari Menkopolhukam dan jajarannya temasuk Kejagung dan Polri untuk mengambil langkah-langkah dan terobosan yang diperlukan dengan menggunakan semua instrumen kekuasaan negara dari pusat sampai daerah. 

Ini mandat atributif dan diskretif yang sangat besar, luas dan sebebas-bebasnya. Tidak ada mekanisme Kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan besar seperti ini berpotensi abuse of power dan sewenang-wenang. 

Oleh karena itu, lanjut Yosef, diskusi kita bersama Satgas BLBI bagus sekali karena kita juga ingin tahu langkah terobosan seperti apa yang bisa dilakukan oleh Satgas BLBI. Misalnya, terobosan hukum yang menjadi ranah pengadilan apakah bisa dilakukan oleh Satgas BLBI. Kewenangan yang besar semestinya dibarengi dengan tanggung jawab yang besar pula. 

Keppres Satgas BLBI menyebut tindakan Satgas BLBI merujuk atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaannya, peraturan perundang-undangnya yang mana, jangan nanti dicari-cari tidak ada, karena tidak jelas pedomannya. Tanpa aturan main dan mekanisme kerja, Kami kira Keppres Satgas BLBI ini tidak cukup untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kita perlu tahu bagaimana Satgas menyikapi hal ini.

3. Sepanjang yang kita baca dan dengar di publik, Satgas BLBI telah mengumumkan 48 obligor dan debitur dana BLBI. Kita juga dengar Satgas telah memanggil para obligor dan debitur bahkan anak-anak obligor dan debitur juga dipanggil. Kita juga mendengar Satgas BLBI telah melakukan penyitaan aset obligor dan debitur yang telah dijaminkan ke negara sebelumnya. Kita juga sudah mendengar Satgas BLBI telah melakukan cegah dan tangkal para obligor/debitur bepergian ke keluar negeri, mencabut akses pinjaman perbankan dan lain lain.

 

Kita ingin tahu sejauh mana semua hal itu bisa dilakukan oleh Satgas BLBI, dasar hukumnya apa, dan apakah hal itu tidak menggangu due process of law dari para obligor dan debitur yang misalnya telah mengambil langkah hukum atas penetapan diri mereka sebagai pihak berutang dengan sejumlah besar kewajiban/utang yang harus dibayar. 

"Publik tentu berharap Satgas BLBI dapat bekerja sesuai dalam koridor hukum yang berlaku dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum," ungkapnya. 

Akibat tidak ada aturan mainnya, banyak yang meledek Satgas BLBI kerjanya mirip debt collector yang bermodalkan surat kuasa kreditur, tahu alamat debitur, datang tagih dengan segala ancaman kemudian ambil atau sita barang. "Bedanya Satgas BLBI lebih hebat karena kuasanya dari Presiden sebagai kepala Pemerintahan Negara dan dapat menggunakan segala instrumen kekuasaan negara," ucapnya. (Arianto)

Read More

Tahun 2020, CPRI Bukukan Rugi Rp2,92 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Emiten Properti PT Capri Nusa Satu Properti Tbk ("CPRI" atau "Perseroan") sepanjang tahun 2020, Perseroan berhasil membukukan Pendapatan sebesar Rp3,7 miliar naik 25,5 % dibandingkan dengan tahun yang berakhir 2019 sebesar Rp2,97 miliar hal ini disebabkan oleh kenaikan tingkat hunian penyewaan kantor yang

sampai dengan 2020 tingkat okupansi hampir 98%. 

"Perseroan masih membukukan rugi bersih pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp2,92 miliar turun dibandingkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rpl6,3 miliar hal ini disebabkan oleh adanya penurunan biaya operasional sebesar 145 M yaitu pada tahun 2020 tidak ada biaya BPHTB," kata Direktur Utama CPRI, Jansen Surbakti saat memaparkan Public Expose di Jakarta, Kamis (30/12).

Selain itu, ujar Jansen, Perseroan membukukan Penurunan kewajiban sebesar Rp14,3 miliar pada tahun buku yang berákhir 31 Desember 2020 sebesar Rp32,1 miliar bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp46,45 milyar hal ini disebabkan oleh adanya penurunan hutang bank Rp10 miliar dan hutang kepada pihak afiliasi Rp6 miliar.

Dari sisi aset, Jansen menuturkan, Perseroan membukukan penurunan aset sebesar Rp 17,4 miliar pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp220,3 miliar bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp237,7 milyar hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kas  setara kas yang dibatas pengunaannya Rp10 miliar dan dan piutang lain pihak berelasi Rp1,8 Milyar.

Dan yang pasti, menurut Jansen, Perseroan memproyeksikan membukukan pendapatan dari sewa gedung Raden Inten dan Jatiwaringin serta Gedung Pertemuan di Jatiwaringin akan masih tertekan karena situasi yang belum stabil akibat pandemic Covid-19 yang saat ini kita sama-sama tahu varian terus bermutasi sehingga tidak ada suatu kepastian kapan berakhir sehingga perseroan hanya menargetkan pendapatan tahun depan sebesar Rp 5 - 8 miliar dengan membukukan laba sebesar Rp 1 - 1,5 miliar. 

Begitu juga, Perseroan memproyeksikan pendapatan sewa gedung 2-3 kali dalam 1 bulan sehingga 60 kali dalam 1 tahun Rp 5-6 miliar sisanya dari Gedung Raden Inten dengan asumsi okupansi diatas 85%, dan Jatiwaringin diasumsikan masih beriktisar okupansi 25% serta kontribusi anak usaha PT Capri Nusa Satu Development yang berencana untuk buka Restoran di Jatiwaringin sebesar Rp1,8 miliar.

"Asal tahu saja, rencana ekspansi Perseroan masih tertunda, sebab perseroan masih mengevaluasi dan mengamati bisnis apa saat ini yang cocok untuk menambah nilai tambah bagi Perseroan dan meningkatkan kinerja Perseroan," pungkasnya. (Arianto)

Read More