Pemanfaatan Hutan Di Areal 30 Juta Ha Dukung Pencapaian Target Net Sink Folu 2030

Duta Nusantara Merdeka | Roma  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan The State of Indonesia's Forests (SOIFO) 2022 yang merupakan dokumentasi kebijakan pemerintah mengelola hutan dan lingkungan selama 2021-2022.

Peluncuran SOIFO 2022 dilakukan disela sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di kantor pusat FAO, Roma, Italia, Selasa, 4 Oktober 2022. 

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pembahasan Indonesia's Plans for Carbon-positive Forests by 2030. 

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan dan penyusunan publikasi ini," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan persnya di Roma Italia Selasa (04/10/2022).

Acara peluncuran SOIFO 2022 turut dihadiri oleh para Duta Besar Anggota FAO di Roma;  Kepala Ekonom, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Máximo Torero; Penasihat Iklim Senior Departemen Pertanian Amerika Serikat, Sean Babington; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto; Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo, juga para delegasi baik yang hadir langsung atau online. 

Melalui SOIFO 2022 ini, Menteri Siti menyampaikan ingin berbagi ide yang sama dengan SOFO 2022, dalam konteks Indonesia.  SOFO 2022 merupakan dokumentasi kehutanan dunia yang dipublikasikan FAO.

Menteri Siti mengajak semua delegasi untuk juga berbagi pengalaman dalam mengelola hutan secara lestari, dan menyampaikan ide-ide tentang bagaimana kita dapat berkolaborasi untuk menjadikan hutan dan penggunaan lahan lainnya sebagai kisah sukses dalam aksi iklim global. 

"Semua upaya kami untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 juga telah dituangkan dalam publikasi baru kami ini," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan Enhanced NDC ke Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022, yang mencerminkan peningkatan target penurunan emisi dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat; dan 41% menjadi 43,20% bersyarat.

Enhanced NDC ini merupakan transisi menuju NDC Kedua Indonesia yang sejalan dengan Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 dengan visi untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

NDC terbaru ini juga menggambarkan tindakan yang ditingkatkan dan lingkungan pendukung yang diperlukan yang telah meletakkan dasar untuk tujuan yang lebih ambisius, berkontribusi pada upaya bersama untuk mencegah peningkatan suhu rata-rata global 2 °C dan untuk mengejar upaya membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 °C di atas tingkat pra-industri.

"Beberapa kebijakan dan implementasi program akan terus diperkuat dan ditingkatkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi sektor kehutanan dan dampak perubahan iklim. Sejumlah kebijakan dan implementasi program pun telah mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan Indonesia berpandangan bahwa hutan dan tata guna lahan memainkan peran penting dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. 

Indonesia menganggap Kehutanan dan Tata Guna Lahan (FOLU) sebagai sektor utama dalam mencapai target NDC. Seperti yang diketahui, sebagian besar pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia akan dipenuhi oleh FOLU dan setelah melakukan analisis menyeluruh. Pemerintah Indonesia juga telah merumuskan sejumlah strategi untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.

"Kami yakin bahwa kami akan berada dalam kondisi net sink untuk sektor FOLU pada tahun 2030. Inilah cara kami meningkatkan ambisi kami melalui pencapaian tambahan yang kami peroleh sejak NDC kami dikembangkan. Ini juga merupakan strategi kami dalam mencapai NDC kami dengan membuat sektor FOLU mapan, sementara kami secara bersamaan meningkatkan sektor penting lainnya, energi, dan sektor lahan basah dan kelautan, karbon biru," tutur Menteri Siti Nurbaya.

Sebagai bagian dari LTS-LCCR, FOLU Net Sink 2030 Indonesia menggunakan tiga modalitas kerja yang terdiri dari Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Tata Kelola Lingkungan, dan Tata Kelola Karbon. 

Sementara itu Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto mengatakan hutan berperan penting dalam pemulihan pasca Covid-19 dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Untuk itu, pemerintah kini mendorong implementasi multi usaha kehutanan. "Pengembangan multi usaha kehutanan akan mengoptimalkan pemanfaatan hutan berkelanjutan yang mencakup hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan," katanya.

Untuk mendukung kebijakan multi usaha kehutanan, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan dan meningkatkan pelayanan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan nilai ekonomi hutan, menggenjot kinerja ekspor, membuka lapangan pekerjaan, dan memicu kesejahteraan masyarakat.

Agus juga menekankan, kebijakan pengelolaan hutan saat ini adalah membuka akses yang luas bagi masyarakat melalui perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat.

Agus juga mengarisbawahi upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem hutan yang dilakukan seiring dengan penguatan konservasi keanekaragaman hayati. 

Sementara itu Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo mengatakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di areal 30 juta Ha siap mendukung target pencapaian Net Sink Folu 2030. 

"Serangkaian aksi mitigasi sedang disiapkan PBPH, dari mengindarkan deforestasi dan degradasi, penerapan PHL, perluasan hutan tanaman, rehabilitasi dan restorasi gambut serta perlindungan keanekragaman hayati," kata Indroyono.

Indroyono menambahkan, diperlukan 14 miliar dolar AS untuk pembiayaan aksi mitigasi tersebut. 

"Dari jumlah tersebut, sekitar 55% atau 7,7 miliar dolar dolar AS berasal dari investasi swasta," kata Indroyono. 

Lebih lanjut, Indroyono juga menegaskan  perlunya kerja sama internasional untuk mendukung investasi tersebut. (Ari)

Read More

Gem Indonesia Gelar Pameran Electric Vehicle Indonesia 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kabar gembira bagi para produsen dan perakitan kendaraan listrik di tanah air bahwa Gem Indonesia yang merupakan penyelenggara pameran suku cadang otomotif terbesar di Asia Tenggara menggelar pameran Electric Vehicle Indonesia 2022 yang berkonsep B2B. Pameran EV Indonesia 2022 akan menghadirkan lebih dari 60 perusahaan kendaraan listrik (EV), - peralatan SPKLU (Charging Station), komponen dan teknologi untuk mendukung para produsen dan perakitan kendaraan listrik. Pameran ini diselenggarakan bersamaan dengan Busworld Southeast Asia 2022 yang mengedepankan bis listrik. 

Dan melalui pameran EV Indonesia 2022, kami juga menghadirkan industri pendukung, mulai dari komponen, teknologi, baterai, dan juga SPKLU (charging station). 

Pasar untuk kendaraan tenaga listrik saat ini semakin berkembang. Diperkirakan permintaan Kendaraan Listrik (EV) di dunia akan terus meningkat dan mencapai sekitar 55 juta unit EV hingga tahun 2040. Hal ini mendorong Indonesia untuk mulai memproduksi kendaraan listrik secara mandiri karena salah satu bahan utamanya, yaitu nikel - merupakan hasil tambang Indonesia yang sangat besar dibandingkan dengan negara lain. 

Selain pameran komponen kendaraan listrik, GEM Indonesia juga menghadirkan pameran internasional lainnya secara bersamaan, yaitu Transport & Logistics Indonesia 2022 (Smart Logistics), Forklift Indonesia 2022, dan ConMine 2022 (Mining Technology). 

Transport & Logistics Indonesia 2022 akan menghadirkan konsep smart logistics system seperti sistem manajemen armada, ERP dan teknologi pendukung lainnya. Dengan perkembangan teknologi dan infrastruktur di Indonesia, diharapkan biaya logistik Indonesia bisa lebih murah dan bisa bersaing di Asia Tenggara. Dan pameran ini akan menampilkan Forklift yang juga merupakan kendaraan listrik komersial berbasis baterai. 

Selama pameran berlangsung, akan diadakan Forum EV yang bertajuk "Percepatan Pengembangan Industri Kendaraan Listrik" yang dihadiri para pembicara professional dari Kementerian Perhubungan, ILMATE, BKPM dan banyak professional lainnya. (Lak/Tha)

Read More

Kapolda Metro Jaya Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Parliamentary Speakers Summit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Irjen Pol. Dr.  Mohammad Fadil Imran, M.Si. Kapolda Metro Jaya Pimpin Apel Gelar Pasukan pengamanan kegiatan Parliamentary Speakers Summit (P20)” di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya.

Dalam Apel Gelar Pasukan pengamanan kegiatan Parliamentary Speakers Summit (P20)” di hadiri oleh Wakapolda Metro Jaya, Kasdam Jaya, PJU Polda Metro Jaya. Selasa (4/10/2022).

Dalam sambutannya Kapolda penyampaikan kegiatan Parliamentary Speakers Summit (P20) Ini merupakan sebuah kepercayaan dan suatu kehormatan bagi negara Indonesia, untuk dapat berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi dunia serta turut serta dalam membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia diharapkan mampu untuk dapat merangkul dan mengajak negara-negara G20 untuk membangun kolaborasi dan menggalangkekuatan. Sehingga G20 ini dapat meyakinkan kepada masyarakat dunia bahwa dampak positif dari kerja sama G20 adalah suatu bentuk yang nyata. Sesuai dengan tema presidensi G20 kali ini yang mengusung tema yakni: “Recover Together, Recover Stronger” (Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat)".

Tentunya pemulihan suatu negara merupakan peran dari kita bersama untuk saling bahu membahu mewujudkannya. Dengan Bergerak Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih tangguh dalam semangat gotong royong.

Salah satu komponen untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional adalah dengan memberikan rasa aman dan mengayomi di masyarakat. Teruntuk itu, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan rasa aman dan kondusif di Ibu Kota Jakarta.

Perlu kita ketahui bersama, sidang ke 8 G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) yang akan diselenggarakan pada tanggal 5s/d 7 Oktober ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut kegiatan utama G20 di Bulan November nanti. kata Fadil

Segala potensi gangguan dan ancaman yang akan timbul pada event ini akan menjadi perhatian 

utama kita sebagai pengamanan dan pengawalan jalannya kegiatan G20 Parliamentary Speakers Summit (P20). Mulai dari adanya ancaman gangguan unjuk rasa oleh kelompok masyarakat, upaya sabotase terhadap delegasi, intervensi media asing, dan lainnya yang sekiranya dapat mengganggu jalannya kegiatan ini.

Siapkan segala rencana pengamanan mulai dari pengamanan obyek (Bandara Soekarno Hatta, Hotel penginapan delegasi, Gedung DPR/MPR RI) dan lakukan rekayasa lalu lintas pengamanan jalur yang akan dilintasi oleh rombongan delegasi. Serta prioritaskan upaya penggalangan kepada kelompok masyarakat untuk menghindari terjadinya unjuk rasa di obyek yang akan dilaksanakan / dilalui.

Lakukan koordinasi dengan pihak keamanan hotel untuk meningkatkan pengawasan di sekitar hotel. Dan secara teknis dan taktis, setelah apel ini akan dilaksanakan Tactical Wall Game (TWG) yang akan kita laksanakan untuk menyamakan persepsi, cara bertindak, dan mengklasifikasikan tahapan situasi di masyarakat.

Berkaca dengan peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, memberikan kita turning point untuk melakukan evaluasi terhadap standar sistem pengamanan kita.

Bagaimana kita mempedomani secara betul tahap-tahapan kekacauan di masyarakat berdasarkan Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Polri. Peristiwa ini telah menjadikan semua pandangan masyarakat tertuju kepada kita. Maka dari itu minimalisir tindakan represif yang dapat menimbulkan gesekan langsung dengan masyarakat. Saya harap tidak ada lagi pelanggaran dan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh anggota yang bertugas dalam pengamanan nanti.

Pelaksanaan kegiatan pengamanan kali ini harus kita laksanakan dengan humanis dan mengedepankan pendekatan preventif kepolisian. Hindari sifat arogan atau yang bersifat offensif lainnya. Bentuk pengamanan harus kita lakukan dengan mengedepankan konsep Taylor Made, jadi segala keputusan yang akan kita ambil harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dinamis di lapangan.

"Kita berharap, kegiatan sidang ke 8 G20 Parliamentary Speaker Summit (P20) ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, sehingga proses pemulihan ekonomi Indonesia dengan berasaskan semangat gotong royong ini mampu menjadi pionir bagi negara-negara G20 lainnya," tutup Fadil. (Lak/Tha)

Read More

Forum Advokat Indonesia Rilis Manuver Firli Menjegal Anies

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Headline Koran Tempo edisi Sabtu, 1 Oktober 2022 bertajuk "Manuver Firli Menjegal Anies" mengulas tentang adanya upaya merekayasa kasus Penyelenggaraan Formula E yang sedang ditangani KPK oleh Firli Bahuri. 

Adapun dugaan upaya rekayasa kasus hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meminta Satgas Penyeldikan untuk menaikan ke tahap penyidikan walau tidak ada bukti permulaan yang cukup. 

2. Ketua KPK akan melobi Ketua BPK Isma Yatun agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang isinya menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan Formula E. 

3. Meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kasus Formula E. Pertimbangannya, sudah ada pendapat ahli hukum yang menilai kasus Formula E merupakan pelanggaran pidana korupsi sebelum ada partai politik yang mendeklarasikannya sebagai calon presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman kepada lima asas, yaitu: Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas, Asas Kepentingan Umum, Asas Proporsionalitas dan Bertanggung jawab Kepada Publik. 

Apabila berita yang ditulis Koran Tempo Sabtu, 1/10 lalu benar adanya maka Ketua KPK Firli Bahuri telah menciderai atau menyelewengkan lima asas yang wajib dipatuhi oleh insan KPK, serta melanggar Ketentuan Pasal 3 Undang Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," kata Mahmud, SH. MH. CLA, Anggota Forum Advokat Indonesia saat konferensi pers di Jakarta, Senin (03/10).

Sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, lanjutnya, kami nilai cenderung tidak profesional karena memanfaatkan jabatannya untuk mengkriminalisasi pihak lain bahkan adanya dugaan upaya untuk menjegal seseorang agar tidak dapat menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 dengan merekayasa kasus hukum yang sedang ditangani KPK. Seharusnya KPK RI menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Lembaga negara seperti KPK seharusnya memiliki sistem check and balances sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga tersebut. Dengan adanya sistem check and balances tersebut maka akan menciptakan lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Namun dengan adanya dugaan yang dilakukan oleh Firli Bahuri sebagai ketua KPK RI merupakan bentuk upaya untuk menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada 2024, mungkin saja dapat dilakukan untuk menjegal figur lain yang akan berlaga di Pemilu 2024," ungkapnya.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI saat ini perlu ditindak lanjuti oleh Dewan Pengawas KPK RI secepat mungkin agar KPK RI sebagai institusi tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. "Selain itu, Dewan Pengawas KPK RI juga harus transparan dalam mengusut apa yang telah dilakukan oleh Firli Bahuri tersebut, karena apa yang telah dilakukan telah menimbulkan kemarahan masyarakat sehingga perlu untuk disampaikan kepada publik hasil dari pemeriksaan Dewan Pengawas KPK RI terhadap Firli Bahuri*" ucapnya.

"Maka dari itu, kami Forum Advokat Indonesia akan melakukan perlawanan atas upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Ketua KPK Firli Bahuri yang telah menyeret institusi KPK keranah politis sehingga tidak terlihat independen serta membawa KPK menuju kehancuran. Kami meminta Dewan Pengawas KPK untuk bersikap tegas, bahkan Firli Bahuri seharusnya dipecat karena tidak mencerminkan netralitas sebagai Ketua KPK saat ini, sehingga KPK bisa kembali menjadi institusi yang independen sebagai garda terdepan melawan korupsi, bukan menjadi pesanan atas kekuasaan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menteri Basuki: Tuntaskan Renovasi Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang Sebelum Natal 2022

Duta Nusantara Merdeka | Kupang 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Sabtu (1/10/2022) meninjau progres pekerjaan renovasi Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang rusak akibat Badai Seroja pada 2021 lalu. 

Menteri Basuki meminta kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT dan kontraktor pelaksana pekerjaan agar renovasi Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang tersebut dapat selesai sebelum perayaan Natal pada Desember 2022. "Untuk itu, saya instruksikan agar ditambah jumlah pekerjanya dua kali lipat, terutama pekerja lokal, agar terkejar target selesai pada akhir Desember 2022," kata Menteri Basuki. 

Selain itu, Menteri Basuki berpesan juga untuk selalu menjaga kualitas konstruksi dan penyelesaian pekerjaan yang rapi agar aman dan nyaman untuk para jemaat saat ibadah. "Sejauh ini saya nilai pekerjaannya sudah rapi, tolong finishing dikerjakan dengan baik dan teliti, karena ini pekerjaan yang cukup besar," ujarnya. 

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT Normansjah Wartabone mengatakan, saat ini progres renovasi Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang sudah sebesar 60%. "Pembangunannya dilaksanakan sejak 2021 dengan anggaran Rp21,82 miliar," kata Normansjah. 

Renovasi dilakukan secara menyeluruh dengan membangun Gereja baru yang lebih luas dari bangunan sebelumnya. Lingkup pekerjaannya mencakup konstruksi bangunan gereja, bangunan sekretariat Paroki, menara lonceng, ruang panel dan genset, Goa Maria, Bangunan Makam, pagar, penataan halaman, mekanikal elektrikal, dan lansekap. 

Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang berdiri sejak 1962 yang berawal dari rumah pastor. Dalam perjalanannya, setelah Keuskupan Agung Kupang terbentuk sebagai bentuk perluasan Keuskupan Atambua, rumah pastor tersebut dijadikan sebagai Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang. 

Selama ini, bangunan gereja tersebut belum pernah direhabilitasi dan pada tahun 1995 ada penambahan di bagian samping dengan pembangunan balkon. Gereja Katedral menjadi bagian sejarah keberadaan Gereja Katolik di Kota Kupang.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTT Agustinus Junianto dan Kepala BPPW NTT Normansjah Wartabone. (Lak)

Read More

Sinergitas! PPWI dan Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Edukasi di Bidang Kehumasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam Rangka meningkatkan kapasitas SDM bidang kehumasan, Tim Humas Jasa Raharja Cabang Utama mengadakan Pembinaan Teknis Bidang Kehumasan dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah memberikan motivasi baru, semangat baru, re-charger dan refresh ilmu yang berkaitan dengan pembuatan konten media sosial, kehumasan, dan media lini masa lainnya.

Training tersebut diikuti 20 orang dari berbagai satuan kerja Jasa Raharja seluruh DKI Jakarta, Sabtu (01/10/22), bertempat di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Lantai 4, Jl. Jatinegara Timur No. 123 Jakarta Timur. Hadir sebagai narasumber seorang tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., dan Mung Pujanarko, S.Sos., S.I.Kom., Dosen Universitas Jayabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua I DPN PPWI.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Cabang Jasa Raharja DKI Jakarta, Suhadi. Beliau menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan pegawai dalam membuat berita kegiatan Jasa Raharja.

“Melalui kegiatan training kehumasan ini diharapkan pegawai dapat membuat berita yang bisa mendongkrak nama Jasa Raharja agar lebih dikenal oleh masyarakat luas,” kata Suhadi.

Dalam materinya, Wilson Lalengke menyampaikan tujuan training ini agar humas ke depan dapat menampilkan performa yang lebih prima dan menghasilkan produk kehumasan yang lebih inovatif, kreatif, dan berkualitas, sesuai dengan standar dan tata cara penulisan karya jurnalistik yang memuat unsur 5W+1H yang baik dan benar. "Tantangan di era digitalisasi, humas harus dapat menyesuaikan dengan era saat ini, terutama di bidang informasi publik. Dengan dilakukannya training ini bidang kehumasan dapat mengemas informasi secara cepat dan sesuai standar 5W+1H," jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Bertempat di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, para peserta yang notabene adalah bagian humas di masing-masing unit kerjanya terlihat sangat antusias dalam mengikuti alur materi yang disampaikan oleh kedua pemateri/narasumber. Dalam memberikan materi terlihat, baik pemateri atau pun para peserta, sangat serius untuk memahami teknis-teknis di dalam kehumasan, khususnya pada sesi pembuatan berita atau laporan kejadian, dan cara cepat menyampaikan berita yang berstandar 5W+1H. 

Sementara itu, Kasubag Humas Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Lousiana Margareth Salaki, S.H., A.WP, berharap melalui pelatihan itu, bagian humas Jasa Raharja akan terlihat semakin bagus dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik sehingga menentukan kebijakan dalam membangun reputasi lembaga. "Dalam konteks manajemen risiko, ada risiko reputasi yang harus dikelola agar bernilai positif," ungkap Lousiana.

Untuk itu, tambah dia, Humas di setiap Kementerian atau Lembaga harus melakukan media monitoring secara aktif dengan memperhatikan isu publik yang terkait kementerian atau lembaga. "Kegiatan humas atau public relation saat ini menjadi hal penting yang harus dibangun oleh pemerintah kepada publik sebagai cara memberikan edukasi serta membangun kepercayaan institusi di mata publik, bahwa pemerintah melakukan kerja nyata untuk pembangunan Indonesia demi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," pungkas Lousiana.

Usai training yang berlangsung satu hari itu, setiap peserta yang diwajibkan membuat berita dengan jumlah 150 kata dalam 5-10 menit ini, mendapatkan sertifikat pelatihan jurnalistik dari PPWI Nasional. (Lak/Tha/Ant)

Read More

Farah Mutia Hadir di Jalan Santai Kemang dan Gelar Budaya 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) Ketum PKB membuka acara Jalan Santai Kemang dan Gelar Budaya 2022 yang di gelar mulai Sabtu hingga Minggu selama 2 hari dari tanggal 01 - 02 Oktober 2022 di Jalan Kemang raya Jakarta, Minggu (02/10).

Kegiatan tersebut juga diramaikan oleh 142 pedagang, yang menjajakan kuliner, fashion, mainan anak, dan kudapan ringan khas Betawi, dan akan berlangsung hingga Minggu.

Dalam sambutannya, Gus Muhaimin mengapresiasi festival budaya yang akan dilakukan rutin setiap tahun.

Gus Muhaimin berpesan agar festival budaya dapat terus digelar. Dia meminta warga tidak hanya mendukung tapi juga melestarikan.

"Budaya insyaallah kita dukung terus, kebudayaan jangan dilestarikan saja. Kebudayaan harus dikembangkan. Mari kita kembangkan budaya Betawi," kata Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin menyebut budaya harus bisa berkembang sesuai zaman. Dia berjanji membantu komunitas budaya Betawi supaya berkembang lebih besar.

"Memang niat kita bukan mengecilkan yang besar. Tapi membesarkan yang kecil," sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida Fauziah mengapresiasi kegiatan Jalan Santai Kemang (JSK) dan Gelar Budaya 2022, kegiatan tersebut sangat berpotensi menjadi penggerak perekonomian warga dan budaya. 

Semenjak dihantam pandemi Covid-19, perekonomian kita tidak menentu, inilah momentum untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. 

"Begitu juga, Budaya yang ada harus dijaga, dengan sebaik-baiknya. Dengan pagelaran budaya ini, kita mampu memelihara budaya yang ada disini dan menciptakan budaya baru," imbuhnya.

Sementara itu, Farah Mutia, S.S, Calon kuat anggota DPRD DKI Jakarta ikut memeriahkan acara Jalan Santai Kemang (JSK).

Menurut Farah, yang juga Bendahara DPC PKB Jakarta Selatan menyebut, antusiasme peserta sangat tinggi, karena meskipun diguyur hujan mereka tetap semangat mengikuti acara Jalan Santai Kemang ini. 

Lebih lanjut, Ia mengapresiasi acara semacam ini semoga kedepannya banyak acara kegiatan positif seperti festival seperti ini yang bisa mengabungkan kesenian budaya dan kesehatan. 

Menurut pantauan media, walaupun hujan, Farah Mutia tetap semangat untuk ikut memeriahkan. 

Demikian juga, warga setempat sangat antusias menyambut keikutsertaan Farah Mutia dalam event JSK kali ini.

 

Kedepan, ia berharap acara kolaborasi seperti ini bisa terus berlanjut. Hal ini sesuai arahan Ketua Umum kami H. Muhaimin Iskandar yang mengintruksikan bahwa partai PKB harus hadir disetiap kegiatan masyarakat yang bertema sosial kemasyarakatan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan beberapa fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa lainnya. (Arianto)

Read More

Plt Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Buka Jalan Santai Kemang dan Gelar Budaya 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Plt Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtadho secara resmi membuka acara Jalan Santai Kemang dan Gelar Budaya 2022 yang di gelar mulai Sabtu hingga Minggu selama 2 hari dari tanggal 01 - 02 Oktober 2022 di Jalan Kemang raya Jakarta, Sabtu (01/10).

Dalam sambutannya, Plt Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtadho mengatakan, Saya ini kerja sudah 30 tahun lebih. Tapi cerita Festival Kemang, itu gempanya sampai ke timur. Alhamdulillah kemarin pandemi Covid-19 selama 2 tahun hampir semua luluh lantak, hari ini eksis lagi aktif lagi dan tentu ini menjadi kebanggaan buat kita semua. Dan ini bukan perjuangan mudah untuk seluruh panitia menyelenggarakan kegiatan ini. Pasti banyak pengorbanannya dan banyak perjuangannya.

Alhamdulillah, kalau cerita dari Betawi ternyata enak dicampurin apa-apa saja, Emang gado-gado yang enak dari Betawi. Tarian apa-apa dari Betawi pasti kalau sudah dicampur jadi enak. 

"Mudah-mudahan dengan festival ini, dengan kegiatan ini yang sekarang namanya berubah menjadi Jalan Santai Kemang atau di JSK dengan pagelaran budayanya sekali lagi mampu memelihara kelestarian budaya yang ada di sini," pungkasnya. 

Sementara itu, Anggota DPRD Sekretaris Komisi C DKI Jakarta dari fraksi PKB Yusuf S.I. kom mengapresiasi acara jalan santai yang di selenggarakan oleh DPP FORKABI. Semenjak Pandemi Covid-19, kegiatan ini sempat terhenti selama 2 tahun. Dengan adanya festival ini seluruh kegiatan ekonomi yang berada di wilayah Kemang bisa bergerak kembali.

Ia juga menyebut bahwa besok diagendakan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin bersama Ketua Dewan Penasehat Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Mayjend (Purn) Nachrowi Ramli. 

"Yusuf berharap kedepan acara semacam ini akan terus berlanjut karena masyarakat perlu wadah silaturahmi dan berkumpul. Ajang semacam ini dinilai cukup baik untuk masyarakat, karena mampu meningkatkan perekonomian pasca Pandemi," ucapnya. (Arianto) 

  

Read More

DPP PARKINDO bersama Gerakan Peduli Sesama dan PMI Adakan Baksos Donor Darah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Pusat Partisipasi Kristen Indonesia (DPP PARKINDO) bersama Gerakan Peduli Sesama dan Palang Merah Indonesia menggelar Bakti sosial Donor Darah sebagai salah satu program  dalam mewujudkan pengabdian untuk memenuhi stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI). 

Kegiatan donor darah diadakan pada Jum'at (30/09) pukul 10.00 WIB di RPTRA Gajah Tunggal Kembangan mengusung tema "Setetes darahmu Menyelamatkan nyawa". Terbuka untuk masyarakat umum, karyawan-karyawan instansi terdekat maupun rekan media yang berkenan mendonorkan sebagian darahnya.

"Ini donor darah yang pertama kalinya setelah pandemi. Ke depan, kami akan laksanakan rutin seperti dulu lagi, per tiga bulan," jelas Elita Kurniawan, S. Kom Ketua DPC Parkindo Jakarta Barat kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Menurut Elita, donor darah memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan pendonor, seperti mendeteksi dini berbagai penyakit, menstimulus sumsum tulang belakang untuk memproduksi sel darah merah secara teratur, baik untuk kesehatan jantung, dan menekan tingkat stres.

"Melalui aksi sosial ini kami turut mengimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan donor darah secara rutin dua kali dalam satu tahun, semakin rutinnya seseorang mendonor, maka sel-sel darah lama di dalam tubuh akan keluar dan berganti dengan yang baru. Oleh karena itu secara tidak langsung membuat pendonor menjadi lebih fresh dan awet muda," kata Elita.

Selain itu, ujar Elita, Kami bergerak ke visi yang sama, yakni mengajak masyarakat sekitar agar bisa berbagi kebaikan membantu sesama yang sedang membutuhkan. Bagi para pendonor, PMI Kota Jakarta Barat menyediakan goodie bag untuk bisa di bawa pulang. 

"Kami berharap, melalui acara tersebut semakin banyak masyarakat yang sadar manfaat dari donor darah dan tidak takut untuk mendonorkan darah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

PT Raihan dan Onno Center Selenggarakan IT Camp 8 - 9 Oktober 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fenomena kebocoran data yang akhir-akhir ini makin marak terjadi, menjadi perhatian menarik di kalangan netizen, apalagi dengan munculnya sosok “Bjorka” yang berhasil membobol data pribadi para pejabat di Indonesia. 

Banyak pertanyaan dikalangan netizen yang pada intinya ingin mengetahui penyebab data tersebut bisa bocor ke publik. Dan yang paling penting seberapa besar tingkat pertahanan cyber security di Indonesia dan siapa sebetulnya sosok bjorka sesungguhnya? 

Menyikapi keadaan tersebut PT Raihan Teknologi Pratama (SalmaNet) bekerja sama dengan Onno Center Internasional dan mendapat dukungan dari Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) bakal mengadakan IT Camp 2022. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Oktober 2022 di Bumi Perkemahan Ragunan atau samping Kantor BSSN. 

Terkait rencana kegiatan tersebut, Ketua Umum APTIKNAS Soegiharto Santoso alias Hoky mengatakan, kegiatan IT Camp ini telah lama dinanti-nantikan oleh banyak pihak. “Karena dari kegiatan ini para peserta bisa banyak menimba ilmu di bidang TIK dan dapat menciptakan kolaborasi untuk bidang usaha TIK di Indonesia,” Ungkap Hoky baru-baru ini saat dijumpai pada acara 2022 ICT Business Partnership di Four Seasons Hotel Jakarta.

Sebagai contoh nyata dari kegiatan IT Camp, kata Hoky, pihaknya bisa mendirikan PT Raihan Teknologi Pratama bersama Kang Onno dan Kang Dadang Setiawan sebagai Direktur Utamanya.  Dia juga menuturkan, kegiatan IT Camp selalu didukung oleh orang-orang hebat yang mau membagikan ilmunya. Hal itu tentunya sangat beruntung bagi para peserta karena bisa secara langsung berjumpa serta berdiskusi dengan para narasumber dengan biaya yang sangat terjangkau.

“Kita perlu menyadari kemampuan diri dan orang lain agar dapat bersinergi melengkapi satu sama lain dalam lingkup kecil hingga besar, untuk membuat perubahan sosial. Tentunya kita tidak dapat melakukannya sendiri. Itulah mengapa pentingnya kolaborasi antara pihak untuk mencapai tujuan bersama dengan memaksimalkan konsep pentahelix yang melibatkan banyak peran,” terang Hoky.

Menurut Hoky konsep pentahelix yang menggabungkan peran akademisi, badan usaha (bisnis), komunitas, pemerintah, dan media bertujuan untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi bertransformasi menjadi produk maupun jasa yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Seperti pada pelaksanaan acara IT Camp sebelumnya, panitia selalu menghadirkan Kang Onno W. Purbo sebagai narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selain dari itu akan hadir Gildas Deograt Lumy dari Xecure IT, dan Managing Director PT Ganesha System Danny Kunto Wibisono, serta Ahmad Junaedi Mahasiswa Semester 2 Institut Teknologi Tangerang Selatan sekaligus menjabat sebagai Network Engineer SalmaNet.

Gildas dikenal sebagai seorang professional di Bidang IT dan berkecimpung di dunia keamanan cyber selama lebih dari 25 tahun. Namanya menjadi sorotan usai membongkar sosok Bjorka saat diundang di podcast Deddy Corbuzier. 

Salah satu karya yang dihasilkan Gildas adalah Aplikasi PALAPA dan Xecure Browser untuk mengamankan transaksi internet banking. Pada kegiatan IT Camp ini, Gildas akan membahas materi tentang SAKTII (Standar Arsiktektur Keamanan Tingkat Tinggi).

Sementara Pakar IT di bidang Cyber Security dan focus di Big Data & Social Media Monitoring Danny Kunto Wibisono, akan menyampaikan materi tentang Kedaulatan Cyber pada kegiatan IT Camp nanti.

Danny akan membahas tentang membangun kedaulatan cyber negara itu mencakup kedaulatan (infrastruktur, sumber daya manusia dan regulasi pendukung). Infrastruktur terkait pengaturan dan keamanan jaringan kabel bawah laut. Ketahanan infrastruktur, juga terkait pengawasan penggunaan enkripsi dan dekripsi yang menjadi celah bobolnya keamanan data. 

Data dan privasi dan sumber daya manusia terkait kebiasaan sistem security masyarakat dan aparat di Indonesia. Regulasi terkait dengan dukungan kebijakan yang mendukung kedaulatan cyber negara. Apa yang perlu, yang sudah ada dan yang belum ada.

Sedangkan Ahmad Junaedi akan membahas tentang Fiber Optic Masuk Desa. Di sesi ini Ahmad Junaedi akan berbagi pengalaman tentang membangun fiber optik di Kecamatan Pangatikan Kabubaten Garut, bagaimana tips & trik mengatasi masalah yang sering timbul ketika melakukan gelar fiber optik, serta bagaimana kiat-kiat menjalankan kearifan lokal di desa tersebut.

Kegiatan acara IT Camp, akan  semakin semarak dengan adanya merchandise cantik dari SalmaNet, adapula door prize dari sponsor berupa : 

• Voucher Gopay untuk 10 orang peserta yang beruntung, masing masing Rp 250,000,-

• LinkSys Wifi Router Dual Band.

• LinkSys 8 Port Managed Gigabit Ethernet Switch

Untuk pendaftaran, bisa klik tautan berikut: https://bit.ly/3UJR0zE 

Kegiatan IT Camp 2022 kali ini didukung pula oleh KOMINFO, APJII, MASTERDATA, ICT WATCH, LINKSYS, SIBER KREASI (Gerakan Nasional Literasi Digital), ITTS (Institut Teknologi Tangerang Selatan) dan ASTRA. (Arianto)

Read More

Tips Anti Jadi Pengangguran Setelah Lulus Sarjana ala Rektor UNU Yogyakarta

Duta Nusantara Merdeka | Yogjakarta 

Gelar sarjana di era digital saat ini tak bisa dijadikan jaminan kesuksesan. Data World Economic Forum menunjukkan bahwa di tahun 2025 saja, akan ada 85 juta lapangan kerja yang terdisrupsi dan berpotensi digantikan oleh mesin. Perusahaan teknologi besar juga sudah banyak yang saat ini tidak mensyaratkan ijazah sebagai syarat seleksi karyawan.

Hal ini diungkapkan Widya Priyahita Pudjibudojo DBA Cand, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, dalam Webinar SEVIMA di Hari Sarjana Indonesia, Kamis (29/09) siang. Di hadapan ribuan mahasiswa Komunitas SEVIMA, Widya berpesan bahwa sarjana harus terus meningkatkan kemampuan diri jika mau bertahan di tengah era digital.

"Saat ini kita menghadapi triple disruption, bahkan disrupsi empat lapis. Yakni disrupsi revolusi dan bisnis, disrupsi pandemi,  disrupsi anak muda. dan disrupsi perubahan alam. Namun, ada job lost (pekerjaan yang hilang), akan ada juga job gain, pekerjaan yang dulu tidak ada namun sekarang muncul dan berkembang pesat, hal-hal yang terkait digital. Para sarjana perlu segera meningkatkan kemampuan diri," kata Widya yang kini juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara.

Untuk meningkatkan peluang sukses di masa depan, setidaknya ada empat tips survive (bertahan) dan anti menganggur yang disampaikan oleh Widya bagi generasi muda. Berikut tipsnya:

*1. Pahami peluang yang ada*

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, kata Widya, telah merilis informasi bahwa setidaknya ada 9 juta talenta digital yang dibutuhkan di Indonesia. Namun berdasarkan prediksi yang bisa dipenuhi saat ini baru sekitar 2,5 juta talenta saja. Sehingga masih ada kesempatan bagi generasi muda untuk mengasah bakatnya di bidang digital, karena lapangan kerja tersedia luas.

Peluang lainnya di berbagai bidang terkait digital juga tersedia. Misalnya seseorang yang memiliki jiwa seni yang baik, di masa lalu akan berkarya sebagai seorang pelukis saja. Tapi sekarang peluang kerja baru bagi anak seni  terbuka lebar, sebagai desainer grafis maupun pembuat konten. Widya berharap para sarjana jeli dalam memahami peluang, jangan hanya berpikir linear dan menunggu.

"Bahkan dengan Linkedin dan berbagai aplikasi untuk memamerkan portofolio, asalkan sarjana itu punya karya, bisa membuat produk yang dijual ke seluruh dunia. Cukup internet, dan modal Bahasa Inggris, bisa mendpatkan klien untuk desain dan content maker (pembuat konten) dari luar negeri dengan gaji dollar," ungkap Widya.

"Jangan hanya belajar linier. Anak politik bisa belajar digital, anak kedokteran bisa belajar digital. Belajar apapun pasti ada manfaatnya," tandasnya.

Ia menambahkan disrupsi yang terjadi saat ini membawa fenomena menarik karena ada job lost dan job gain. Dimana ada beberapa pekerjaan yang dulu eksis namun sekarang menghilang dan sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi kemudian ada pekerjaan baru muncul dan berkembang pesat.

*2. Jangan ragu belajar di luar bidangnya*

Menurut Widya saat ini adalah era hybrid (campuran dengan teknologi) bukan lagi linear (ilmu murni). Tak terkecuali dalam pola pikir dan pembelajaran. Semua bidang ilmu bisa dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi.

Widya mencontohkan dunia pendidikan, yang jika dilakukan secara linear maka hanya akan berfokus pada pembelajaran di ruang kelas. Saat ini dengan perkembangan teknologi, dunia pendidikan bisa digabungkan dengan aplikasi di handphone, dan memiliki peluang bisnis yang luar biasa. "Mahasiswa masih kuliah, bisa membuat aplikasi pembelajaran bahkan menjadi guru les secara online. Dokter bisa konsultasi melalui online. Ini tidak bisa terjadi kalau sarjana pendidikan dan sarjana kedokteran tidak belajar teknologi," ungkap Widya.

Untuk mulai percaya diri dalam belajar di luar bidang, para sarjana harus percaya bahwa belajar apapun pasti ada manfaatnya. Karena hasil dari belajar bukan sekedar selembar ijazah. "Tapi juga peluang untuk mix and match, mempelajari yang relevan dan dibutuhkan masyarakat, menghubungkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga ilmu yang sarjana miliki akan sesuai dan ada lapangan kerjanya," lanjut Widya.

*3. Belajar Caranya Belajar, dan Meninggalkan Sebagian yang Sudah Dipelajari*

Ilmu pengetahuan pasti akan berubah, sesuatu yang dipelajari di masa lalu belum tentu relevan di masa depan. Jadi para sarjana perlu memiliki skill caranya belajar, dan meninggalkan sebagian yang sudah dipelajari untuk digantikan dengan hal yang baru.

Karena bagi Widya, akhirnya sekolah itu adalah tempat belajar untuk bagaimana belajar, sehingga bisa beradaptasi dalam situasi apapun, terlebih perubahan dunia yang demikian cepat dan disruptif. Selain kemampuan untuk belajar, yang dibutuhkan saat ini juga adalah menyaring hal-hal usang yang sudah dipelajari. Sehingga kemampuan untuk menerima hal-hal baru bisa lebih cepat.

"Saya tidak melihat sekolah untuk belajar sesuatu karena sesuatu itu mudah rusak. Misal manajemen, teori yang kita pelajari hari ini pada tiga tahun lagi mungkin usang. Sehingga kita harus memposisikan sebagai gelas. Gelas ketika penuh diisi air terus menerus, air akan tumpah. Nah kita juga harus bisa membuang apa yang kita pelajari yang telah usang, agar hal baru bisa masuk. Karena dunia terus berubah jangan pakai cara pandang lama untuk melihat hal baru," katanya.

*4. Cepat Beradaptasi dan Pasang Target*

Kemampuan adaptasi dan memasang target, menjadi skill yang terakhir namun menurut Widya juga tak kalah penting. Gelar sarjana pastinya menjadi pengalaman baru bagi anak muda menghadapi kerasnya dunia kerja atau bermasyarakat, setelah belasan tahun di lingkungan sekolah.

Kemampuan cepat beradaptasi bisa dipelajari sejak kuliah. Bagi mahasiswa yang berkuliah di era Pandemi, sudah pernah merasakan kuliah berubah drastis secara Online selama dua tahun, sebelum akhirnya menjadi Offline lagi akhir-akhir ini. Mahasiswa juga sudah pernah merasakan merantau ke luar kota bahkan luar pulau, dan semasa kuliah mengenal teman baru baik di kampus, organisasi internal, maupun organisasi eksternal. 

Setelah mengenal lingkungan lebih luas, sarjana maupun calon sarjana diharapkan Widya dapat menentukan target yang jelas. Misalnya ingin menjadi pengusaha, usia 22 sebagai sarjana muda apa yang perlu dilakukan. Lalu bagaimana target skala usahanya, jumlah pegawai, hingga omset pada 10 tahun kedepan. Dengan adanya target, maka adaptasi bisa dilakukan secara terarah.

"Oleh karena itu semasa jadi mahasiswa, belum sarjana, tidak cukup hanya belajar dikelas, belajar bisa dimanapun kita bisa belajar di masyarakat, pesantren, industri, organisasi, semakin banyak ruang belajar yg kita manfaatkan semakin baik. Jadi skill akademik penting, kapasitas akademik penting, tapi juga perlu dilengkapi dengan skill yg lain seperti kepemimpinan, kewirausahaan, sosialisasi, berorganisasi, dan lain-lain. Inilah yang nanti sebagai sarjana, akan membantu untuk beradaptasi dan sukses," pungkas Widya yang saat ini juga berstatus sebagai mahasiswa baru pada jenjang doktoral di Paris School of Business Prancis. (Lak/Tha)

Read More

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal ini seiring dengan perubahan paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani oleh pemerintah.

"Pola relasi hari ini tak lagi sama, karena menempatkan rakyat berada di atas, sementara pemerintah melayani masyarakat," kata Suhajar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat kian kritis dan membutuhkan pelayanan serba cepat. Hal ini perlu direspons aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dengan responsif.

"Enggak bisa lagi zaman sekarang kita jadi pejabat ini nge-bos. Dari dulu pun sebenarnya tidak seperti itu, tapi orang tidak mengkritisi," ujarnya.

Oleh karena itu, segala dinamika perkembangan kasus dan isu hukum di daerah perlu direspons secara cepat tanpa memandang dari kalangan mana ia berasal.

"Kita harus mengubah kultur dalam pelayanan bahwa kita ini pelayan masyarakat walaupun baju kita lebih bersih dari rakyat kita, karena dia miskin (pakaiannya) tidak bersih, tidak tergosok dengan rapi, tapi dia adalah bos kita," tegas Suhajar. (Lak/Tha)

Read More

RMA Gelar Diskusi "Anak Muda, Tantangan Ekonomi dan Politik Kekinian"

Duta Nusantara Merdeka | Serpong 

Pancasila merupakan konsep ideologi yang sangat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yang sudah dipikirkan dengan matang oleh para pendiri bangsa. Demokrasi ekonomi kita juga harus sesuai Pancasila, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Syarat pencapaiannya adalah Pancasila harus menjadi ideologi dan rumah bersama, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika," kata 

Zulfikar Dachlan, Pengamat Ekonomi dalam Gathering dan Diskusi Relawan Muda Airlangga (RMA) dengan tema "Anak Muda, Tantangan Ekonomi dan Politik Kekinian" di Serpong Tangerang, Rabu (28/09). 

Dan yang paling penting, Setiap produk kebijakan, regulasi, undang-undang harus mempunyai rasa atau mengandung ideologi Pancasila. 

RUU Cipta Kerja (Ciptaker), ujar Zulfikar, merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI dalam penyederhanaan regulasi. Proses penyusunannya berpedoman kepada asas-asas Pancasila dalam setiap bab dan pasalnya. Nilai-nilai ideologi Pancasila pun menjadi dasar dalam perumusan Peraturan Pelaksanaan (PP dan Perpres) sebagai turunan dari UU Ciptaker tersebut.

Tujuan RUU Ciptaker itu, lanjutnya, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui: kemudahan dan perlindungan UMKM dan koperasi, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta investasi pemerintah pusat dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Asas yang dianut oleh RUU Ciptaker yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dana kemandirian," ujar Zulfikar.

Untuk kemajuan UMKM, menurut Zulfikar, asas yang paling berhubungan ialah "kemudahan berusaha" yaitu proses berusaha yang sederhana, mudah dan cepat sehingga akan mampu memberdayakan UMKM yang akan dapat mempekerjakan lebih banyak pekerja di masa depan.

"Lalu, asas "kebersamaan" yang akan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat. Serta, "kemandirian" yang bermaksud bahwa pemberdayaan UMKM dan koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya," ucapnya. 

Sementara itu, Pengamat Politik/LIMA Ray Rangkuti mengatakan, Suasana cair ini menjadi penting agar Pemilu 2024 tidak dianggap semacam Pemilu yang benar-benar hitam putih.

"Jadi hubungan silaturahmi harus tetap dijaga meskipun di dalam pertemuan-pertemuan itu saling kritik, saling ejek, enggak apa-apa itu akan membuat kita makin dewasa, dan lebih dari itu akan membuat politik ini sesuatu yang biasa, jangan dibuat tegang dan seterusnya," ucapnya.

 

"Kita berharap dengan begini, ketegangan politik seperti yang kita alami di tahun 2019 yang lalu itu akan dapat dicairkan dengan peranan anak muda seperti Relawan Muda Airlangga," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Johan Aripin Muba Terpilih Kembali Pimpin MPW PP Banten

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-V Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten yang digelar sejak Senin 26 September 2022 di Hotel Novotel Tangcity Superblock, Tangerang kembali mempercayakan tampuk kepemimpinan kepada Johan Aripin Muba, Selasa (27/09/2022).

Pasca terpilih kembali memimpin MPW Pemuda Pancasila Banten, Johan Aripin Muba menegaskan komitmennya untuk Membumikan Pancasila di tanah jawara.

“Terimakasih kepada para senior, pengurus MPN, MPW, MPC dan Seluruh kader Pemuda Pancasila terutama kader pemuda Pancasila Provinsi Banten. Bismilah, saya tegak lurus bersama rekan-rekan juang untuk membumikan Pancasila di tanah jawara,” tegas Johan Aripin Muba.

Ia mengungkapkan, saat ini eksistensi Pancasila sedang diuji, dimana banyak kasus-kasus pelanggaran hukum di Negara Indonesia. Hal ini menurutnya tidak lepas dari lunturnya nilai-nilai Pancasila disetiap pikiran warga negara tidak terkecuali warga di tanah Banten yang terkenal sebagai tanah jawara.

“Realitas saat ini, jauh berbeda dengan saat-saat awal kemerdekaan, dimana setiap warga negaranya menjunjung rasa persatuan yang berlandaskan sila-sila Pancasila,” ungkapnya.

Pancasila menurut Johan Aripin Muba mulai terkikis parah sejak teknologi digital berkembang sangat luar biasa.

Era dimana generasi muda kita mengalami benturan-benturan langsung dengan berbagai ideologi dan pemikiran yang tidak terbatas melalui media digital. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk kembali membumikan Pancasila, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kaum muda bagaimana seharusnya menjadi seorang Pancasilais.

“Jujur harus kita akui, saat ini nilai-nilai Pancasila sangat menyimpan banyak tangtangan. oleh sebab itu kini saatnya generasi muda dan kita tanpa terkecuali memiliki kemampuan digital literasi sehingga mampu menekan sisi negatif era digital yang banyak memproduksi hoaks dan fake news atau berita bohong yang berimbas kepada perpecahan antara kita,” beber Johan Aripin Muba.

Masih menurut Johan Aripin Muba, untuk mengatasi semua persoalan tersebut dibutuhkan langkah cepat dan tepat akan tetapi harus sistematis agar proses membumikan kembali Pancasila tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat kita.

“Di Banten, MPW Pemuda Pancasila sedang dalam proses membumikan Pancasila, dengan bantuan semua rekan-rekan juang. Bismillah kedepan, daerah lain akan menjadikan tanah jawara ini menjadi percontohan bagaimana seharusnya Pancasila tidak dijadikan slogan semata akan tetapi bagaimana Pancasila menjadi cara dan gaya hidup,” ungkap Johan Aripin Muba.

Sementara itu, Sekretaris Wilayah MPW Pemuda Pancasila Banten, Pujiyanto mengatakan, ia akan memberikan semua yang terbaik untuk membantu mewujudkan apa yang disampaikan Ketua MPW Pemuda Pancasila Banten, Johan Aripin Muba.

“Seluruh Pengurus Pemuda Pancasila yang ada di Banten harus satu komando, tidak ada kata tidak bisa, kita harus melangkah bersama, belajar bersama karena ini untuk kebaikan kita semua.” tegas Pujiyanto.

Apa yang disampaikan oleh ketua MPW Pemuda Pancasila Banten menurut Pujiyanto adalah visi besar yang hanya bisa diwujudkan jika semua pengurus dan kader turut serta.

“Dalam proses membumikan Pancasila di tanah Jawara kita akan dihadapkan dengan orang-orang sampai kelompok-kelompok yang selama ini dikenal intoleran terhadap komunitas lain yang berbeda, dan kita Pemuda Pancasila harus siap,” tutup Pujiyanto. (Arianto)

Read More

Eddy Mursalim Hadiri Muswil Pemuda Pancasila Provinsi Banten

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Eddy Mursalim hadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Pemuda Pancasila Provinsi Banten ke-V mengusung tema "Mewujudkan solidaritas dan sinergitas kemandirian ekonomi struktural berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945" pada tanggal 26-28 Septemeber 2022 di Hotel Novotel Tangcity Superblock Tangerang, Selasa (27/09/2022).

"Kegiatan Muswil jangan hanya dimaknai sebagai kegiatan konsolidasi internal belaka, akan tetapi harus memberikan manfaat ekonomi untuk Masyarakat khususnya orang Banten," kata Eddy Mursalim Ketua Kordinator Daerah (KORDA) Partai NasDem Kota Tangerang.

Selain itu, ujarnya, Kegiatan Muswil harus dimaknai sebagai konsolidasi semua kader Pemuda Pancasila Provinsi Banten sebagai salah satu langkah berani Pemuda Pancasila untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, rumusan-rumusan kerja kedepan harus menitikberatkan pada pengembangan pelaku UMKM di Banten.

Lebih lanjut, Eddy menegaskan, Pemuda Pancasila Provinsi Banten akan mendorong agar pelaku usaha Minimarket di seluruh wilayah Banten harus mengakomodir produk-produk dari pelaku UMKM. "Hasil produksi UMKM di Banten tidak kalah kualitas maupun jenis dan bentuknya, sudah saatnya mereka (pengusaha minimarket) mengakomodir," ucapnya.

"Hasil Muswil ke-V Pemuda Pancasila Provinsi Banten diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemulihan ekonomi masyarakat kecil dan menengah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

10 Bank Jadi Peserta BI-FAST Batch IV Melalui Multi-tenancy Infrastruktur Sharing PT Rintis Sejahtera

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sepuluh bank resmi menjadi peserta BI-FAST batch IV melalui Multi-tenancy Infrastruktur Sharing PT Rintis Sejahtera. Enam diantaranya merupakan bank konvensional yakni, Bank Index, BPD Sumsel Babel, BPD Nagari, BPD Kalbar, BPD DIY serta MNC bank. Sementara empat bank lainnya berasal dari bank Unit Usaha Syariah, yaitu BPD Sumsel Babel Syariah, BPD Nagari Syariah, BPD Kalbar Syariah serta BPD DIY Syariah.

Adapun peresmian kerja sama ini ditandatangani oleh bank peserta BI-FAST dengan PT Rintis Sejahtera selaku penyedia layanan Multi-Tenancy Infrastruktur Sharing.

Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan bergabungnya BPD DIY sebagai peserta BI-FAST merupakan bagian dari kontribusi bank daerah dalam percepatan digitalisasi sistem keuangan nasional. 

“Selain itu, BI-FAST akan menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan sistem pembayaran ritel yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, Andal) dan bisa

dilakukan kapan saja, 24/7,” kata Santoso di Jakarta, Selasa (27/09).

Senada dengan hal itu, Direktur Utama Bank Nagari, Muhamad Irsyad menyampaikan pihaknya siap mendorong dan berkolaborasi dengan bank maupun non bank lain untuk mendukung akselerasi digital, salah satunya melalui BI-FAST yang resmi terafiliasi dengan Bank Indonesia, “Sehingga keberadaan BPD memiliki nilai lebih dari sisi perbankan, percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kolaborasi perbankan serta mendorong masyarakat untuk mulai digital savvy dalam bertransaksi,” ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bank Index, Gimin Sumalim menyambut positif bergabungnya perseroan ke dalam layanan BI-FAST melalui infrastruktur milik PT Rintis Sejahtera. Menurutnya, kerja sama tersebut memberikan efisiensi bagi Bank Index dalam mengimplementasikan BI-FAST.

”Tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk menjadi peserta langsung BI-FAST, menjadi pertimbangan utama kami bergabung dengan multi-tenancy infrastruktur sharing yang diselenggarakan PT Rintis Sejahtera” .

Konsep multi-tenancy infrastruktur sharing milik PT Rintis Sejahtera, bisa menjadi solusi bagi bank mitra dalam mengimplementasikan layanan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) sesuai dengan Blueprint Bank Indonesia (BSPI 2025). 

Sementara itu, Direktur Marketing PT Rintis Sejahtera, Suryono Hidayat menyebut layanan sharing infrastruktur BI-FAST secara multi-tenancy infrastruktur yang dikembangkan PT Rintis Sejahtera dapat memberikan efisiensi layanan pembayaran digital dan service level yang tinggi bagi bank mitra di tengah disrupsi pandemi dan dampak ketidakpastian kondisi geopolitik global.

”Investasi Hardware/Software, termasuk untuk Data Center dan Disaster Recovery Center site, untuk layanan sharing infrastruktur secara Multi-Tenancy disiapkan oleh Rintis, sesuai dengan spesifikasi dari Bank Indonesia, sehingga lebih efisien bagi industri,” tutup Suryono Hidayat. (Arianto)

Read More

Peringati HANTARU 2022, Menteri ATR/Kepala BPN Harap Jajaran Semakin Tangguh demi Wujudkan Pelayanan yang Cepat dan Berkualitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Upacara tersebut berlangsung di halaman Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (26/09/2022). 

Upacara yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) tahun 2022 ini diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; beserta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, pada peringatan HANTARU tahun 2022, Kementerian ATR/BPN mengusung tema "Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh". 

"Diharapkan tema yang diusung akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan _database_ yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif, dan efisien," tutur Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan ini, Hadi Tjahjanto kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran akan tugas yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan tiga program prioritas. Program tersebut adalah percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah, dan mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL, namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan, sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari," tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto menyampaikan selamat kepada seluruh insan pertanahan dan tata ruang yang hari ini merayakan HANTARU. "Semoga dengan momentum peringatan HANTARU kali ini kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta, serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah untuk banyak orang," tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-62 UUPA, dilaksanakan juga penyematan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada sembilan orang perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah mengabdi dalam kurun waktu 10, 20, hingga 30 tahun. Salah satu yang menerima penghargaan tersebut, yaitu Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa. (Lak/Tha)

Read More

Mentan SYL Dorong Petani Terapkan Smartfarming Melalui Pelatihan Swadaya

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong petani khususnya yang tergabung di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) terapkan smartfarming hingga pelosok desa. Tidak hanya itu, peranan P4S akan terus diperkuat melalui akselerasi networking dan kolaborasi dengan pemerintah dan private sektor sehingga mampu mendongkrak pengembangan usaha tani di pedesaan sekaligus tumbuhnya petani milenial.

"Dengan kerjasama di lapangan kita bisa akselerasi pertanian ini makin maju. Oleh karena itu, dengan hadirnya P4S ini tentu saja ini menjadi lembaga - lembaga swadaya masyarakat yang Insyahallah Kementerian Pertanian akan membackup dan konsepsinya akan diperkuat," kata Mentan SYL pada acara Puncak Forum Nasional (Fornas) P4S dan Pembukaan Magang Petani P4S di Bali, Senin (26/9/22).

SYL menambahkan dalam melakukan penguatan kapasitas kelembagaan P4S ini, Kementerian Pertanian (Kementan) juga mendorong melalui berbagai upaya, salah satunya melalui penguatan permodalan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang pertanian. Melalui program ini Petani dapat terbantu dalam mengembangkan budidaya pertanian mulai dari hulu hingga hilir.

"Kita bersyukur Pak Jokowi sudah siapkan KUR untuk permodalan. Tapi ini bukan bantuan tapi ini permodalan dengan hitung- hitungan yang jelas. Jadi kita bicara bahwa pertanian dalam konteks bisnis yang terus berputar," paparnya.

Dalam kesempatan ini, Mentan SYL juga turut melantik kepengurusan P4S periode 2022 - 2027. Ia meminta untuk segera mengimplementasikan berbagai inovasi pertanian yang sudah didapatkan dalam berbagai pelatihan yang diberikan Kementan. 

"Contoh yang ada di Bali sudah bagus, enggak usah pake teori -teori deh. Jadi yang pertanian yang bagus di suatu tempat, yang best practice langsung pindahkan juga ke tempat lain. Petani milenial yang bagus juga ayo kerja karena Tuhan sudah berikan kita alam, matahari selalu ada, angin bertiup dengan cukup, air setiap saat ada, tanah di dataran rendah, tinggi bahkan bukit kita punya," tandasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menambahkan Kementan melalui BPPSDMP mendorong beberapa P4S untuk menjadi sasaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait Pertanian Presisi dan Regeneratif. 

"Kegiatan Fornas P4S dilakukan secara hybrid dihadiri terdiri dari forum komunikasi nasional, forum komunikasi P4S provinsi, P4S model, dan P4S swadaya dan bersamaan dilakukan kegiatan magang bagi petani," ucap Dedi.

Dedi mengatakan P4S tumbuh secara swadaya dengan dilatar belakangi oleh motivasi petani atau pelaku usaha agribisnis yang sukses dalam usahanya untuk membagi pengalaman dan kiat-kiat keberhasilannya kepada sesama petani melalui proses pelatihan dan permagangan di bidang pertanian/perdesaan.

"P4S itu mitra Kementerian Pertanian dalam membangun sektor pertanian. P4S siap implementasikan smartfaming dan implementasi KUR di daerah masing -masing,"kata Dedi. 

Kegiatan Fornas P4S berlangsung pada tanggal 24–27 September 2022, sementara kegiatan magang petani penerima manfaat program READSI di P4S di Bali akan berlangsung sampai tanggal 9 Oktober 2022. Adapun rangkaian yang telah dilaksanakan dianataranya sosialisasi aplikasi tim lumbung In, Focus Group Discussion kemudian acara dilanjutkan musyawarah nasional P4S ke-5 dan lainnya.

"Melalui rangkaian pelatihan dan kegiatan ini, P4S siap menjadi pusat memperbaharuan pertanian di desa masing -masing,"tutup Dedi.

Diketahui, dalam acara Puncak Forum Nasional (Fornas) P4S dan Pembukaan Magang Petani P4S di Bali, Mentan SYL juga menerima 4 penghargaan sekaligus diantaranya penghargaan dari KTNA Nasional sebagai pelopor peningkat kapasitas petani melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluh.

Selanjutnya, penghargaan DPM/DPA sebagai pelopor penguatan petani millenial melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluhan, penghargaan Forum Komunikasi P4S sebagai pelopor P4S sebagai pembaharuan pedesaan dan penghargaan dari DPP Perhiptani atas jasa sebagai inisiator pelatihan sejuta petani dan penyuluh secara hybrid. (Arianto)

Read More

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua pihak karena semua warga negara sama di mata hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melepas bantuan kemanusiaan untuk Pakistan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 26 September 2022.

“Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semua sama di mata hukum, dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” tegasnya.

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menilai reformasi bidang hukum di Indonesia penting untuk terus dilaksanakan. Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melaksanakan hal tersebut.

“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Pak Menko Polhukam,” tandasnya. (Lak/Tha)

Read More

Tindak Lanjut Laporan Penahanan Produk Impor Hortikultura, Ombudsman Sampaikan Tindakan Korektif Kepada Kementan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ombudsman RI menyampaikan sejumlah tindakan korektif yang tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terkait dugaan maladministrasi dalam penahanan dan penolakan produk impor hortikultura.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyampaikan, tindakan korektif yang pertama, yakni agar Menteri Pertanian memerintahkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk segera melakukan pengeluaran barang impor produk hortikultura milik pelapor yang telah ditahan pada saat tiba di tempat pemasukan mulai 27 Agustus - 30 September 2022.

“Adapun proses pengeluaran ini didahului dengan uji laboratorium guna memastikan keamanan pangan. Terkait poin ini, Ombudsman memberikan waktu selama lima hari kerja kepada Kementan untuk melaksanakan tindakan korektif dan melaporkan hasil pelaksanannya kepada Ombudsman,” ujar Yeka dalam konferensi pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).

Yeka mengungkapkan, pada Kamis (22/9/2022) lalu pihak Kementan sudah memberikan solusi bersyarat dengan mengizinkan pengeluaran barang impor produk hortikultura yang belum memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) namun telah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI).

“Tapi hingga saat ini, barang belum dilepas. Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak. Ombudsman mempertanyakan mengapa sudah dilakukan uji laboratorium dan tidak ada masalah, namun barang masih belum dilepaskan oleh Barantan (Badan Karantina Pertanian),” jelas Yeka.

Tindakan korektif kedua, agar Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan dan Kemendag melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait dengan prosedur dan mekanisme importasi produk hortikultura pada saat belum tersedianya Neraca Komoditas. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tindakan korektif ketiga, kepada Kemenko Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV, yang terkait dengan pergeseran pemeriksaan Border ke Post Border pada produk hortikultura, guna mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor di Pelabuhan. Ombudsman memberikan waktu selama 60 hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif kedua dan ketiga, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman.

Lebih lanjut, Yeka menjelaskan, dalam kasus penahanan dan penolakan produk impor hortikultura ini pihaknya menyoroti adanya disharmoni regulasi kebijakan impor produk hortikultura. “Ombudsman berpendapat, RIPH memiliki tujuan yang baik atas keamanan pangan, akan tetapi RIPH tidak memiliki legal standing yang kuat. Karena PP Nomor 26/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak mengatur ketentuan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura apabila Neraca Komoditas belum tersedia. Hal ini menimbulkan disharmoni peraturan pelaksana lainnya,” ucapnya. 

Disharmonisasi peraturan ini, menurut Yeka, mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, ketidakpastian hukum, ketidakjelasan standar pelayanan dalam kegiatan tata niaga importasi produk hortikultura yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menyampaikan, pihaknya diundang oleh Ombudsman karena telah menyusun kajian terkait impor pangan. 

“Kami sudah sampaikan hasilnya kepada Menteri Pertanian pada Maret 2022, salah satu hasilnya bahwa RIPH perlu perbaikan. Karena ada UU Cipta Kerja, rekomendasi hasil kajian itu adalah memasukkan hortikultura ke dalam Neraca Komoditas mulai tahun 2022,” ungkapnya.

Neraca Komoditas merupakan sebuah sistem nasional data dan informasi yang akan menjadi referensi utama dalam pengambilan kebijakan terkait ekspor dan impor.

Pahala menambahkan, mestinya mulai Juni 2022 sudah mulai ada struktur nyata terkait produk hortikultura masuk ke Neraca Komoditas untuk disetor kepada Kemenko Bidang Perekonomian. “Dengan masuknya hortikultura ke dalam Neraca Komoditas maka peran Kementerian Pertanian akan semakin kuat dalam kontrol kualitas, keamanan pangan hingga fungsi pengawasannya,” tutur Pahala.

Lebih jauh, Pahala menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman yang merespons laporan masyarakat dengan cepat. Kasus ini menurutnya, merupakan pengingat agar Neraca Komoditas segera diwujudkan.

Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menyampaikan, terkait adanya beberapa regulasi yang belum harmonis, pihaknya akan menindaklanjuti LAHP Ombudsman. 

“Kami dari Ditjen Hortikultura yang mendapatkan mandat dari Menteri Pertanian untuk menerbitkan dan menolak RIPH, siap bergandengan dengan Ombudsman dan Deputi Pencegahan KPK. Agar ke depan tidak terjadi lagi misinterpretasi, supaya lingkungan usaha tidak terganggu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada tanggal 9 September 2022 Ombudsman menerima laporan masyarakat dari para pelaku usaha (importir), yang menyampaikan pengaduan dan keberatan atas penahanan produk impor hortikultura oleh Badan Karantina Pertanian dengan alasan tidak memiliki RIPH di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Belawan. Padahal mereka sudah memiliki SPI dari Kementerian Perdagangan. Pelapor merupakan pelaku usaha yang mengimpor produk hortikultura seperti jeruk mandarin, lemon, anggur, cabai kering, dan lengkeng.

Alhasil, Dampak ditahannya produk impor hortikultura telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Produk impor hortikultura yang tertahan hingga 14 September 2022 mencapai 1.477 ton dengan nilai barang mencapai Rp31,5 miliar. Selain itu, tertahannya produk tersebut, membuat pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya penumpukan, biaya listrik dan biaya demurrage di pelabuhan yang mencapai Rp3,2 miliar. (Arianto)

Read More