Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Rayakan HUT ke-3, Dinas Kebudayaan DKI Gelar Festival Budaya dan Khitanan Massal


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menggelar berbagai acara. Puncak acara 'Khitan Massal' dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan.6

Adapun rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan pelestarian ngarak khitan massal, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan doa. Acara lain yang digelar seperti, perlombaan olahraga di lingkungan Disbud DKI, pertunjukan seni budaya Betawi serta launching aplikasi mobile 'BUJAKA' (Budaya Jakarta).

"Dinas Kebudayaan yang pada awal pembentukannya di tahun 2020 dan sekarang menginjak tahun yang ketiga, pada kesempatan ini kami ingin kembali mengupayakan dan melestarikan upacara atau tradisi masyarakat Betawi yaitu namanya dulu sunatan massal atau ngarak sunatan," kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana kepada awak media di Jakarta.

Dikatakan, beberapa waktu terakhir ini kita sering sekali melihat anak-anak melakukan upacara atau melakukan sunatan oleh orang tuanya dengan mudahnya langsung ke rumah sakit kemudian tidak dilakukan upacara-upacara atau tradisi Betawi atau kegiatan-kegiatan visual lainnya.

Disisi lain, sambung Iwan, Dinas Kebudayaan selaku satuan kerja pemerintah ingin melestarikan tradisi dari masyarakat Betawi, kita melaksanakan ngarak sunatan di mana pengantin sunat diarak dengan delman kemudian kita doakan dan kita arak hingga ke tempat khitanan.
 
Acara ini merupakan bagian dari upacara ulang tahun Dinas Kebudayaan ke-3. "Dinas Kebudayaan merasa senang dengan hadirnya 100 anak lebih yang ingin di khitan pada hari ini," ucapnya.
 
Selain sunatan massal, menurut Iwan, ada tiga acara lagi yaitu pelestarian seni budaya Betawi, gambang kromong, palang pintu dan lain-lain. Kemudian ada pembukaan aplikasi mobile apps yaitu Bujaka atau Budaya Jakarta, di mana masyarakat kesenian bisa masuk ke dalam sebuah portal berbasis web maupun aplikasi sehingga lebih mudah untuk menikmati ekspresi seni dari masyarakat Jakarta kemudian ada olahraga untuk mengikat kembali persaudaraan.

"Harapan ke depan, di tahun ketiga ini Dinas Kebudayaan akan selalu bersama-sama dengan Masyarakat khususnya para pekerja seni atau pekerjaan seni budaya terus bekerja sama untuk mengangkat kembali harkat martabat dan juga belajar bekerja seni sekaligus juga pembuktian atas pemulihan pasca pandemi," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Ketua MA Resmi Kukuhkan PERPUGAMA


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Pensiunan Pegawai Mahkamah Agung yang tergabung dalam organisasi PERPUGAMA (Perkumpulan Purnabakti Pegawai Mahkamah Agung), resmi dikukuhkan pada Jumat, 13 Januari 2023, bertempat di Auditorium Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Litbang Diklat Kumdil) Bogor.

Berdirinya PERPUGAMA dapat menjadi wadah bagi para purnabakti pegawai Mahkamah Agung untuk dapat menjalin tali silaturahmi, sekaligus sebagai sarana pertukaran informasi di antara para anggotanya, karena sesuai AD/ART organisasi bahwa PERPUGAMA dibentuk atas dasar kekompakan dan sifat gotong royong, sehingga semua itu akan menjadi modal utama untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam sambutannya saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus PERPUGAMA Masa Bakti 2023-2026.

Lebih lanjut dikatakan, para Pengurus, Pembina, Penasihat, dan Pengawas PERPUGAMA yang dikukuhkan ini dapat mempersiapkan wadah yang nyaman bagi para Pegawai yang akan memasuki masa Purnabakti, karena, setelah menjalani masa pengabdian yang panjang tentu tidak mudah bagi sebagian orang untuk menjalani masa purnabakti. Oleh karena itu, PERPUGAMA dapat mengambil peran dalam melakukan pendampingan kepada para pegawai yang akan memasuki purnabakti, dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat.

“Dengan peran dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh PERPUGAMA ini maka Saya memiliki keyakinan bahwa para Pengurus, Pembina, Penasehat, dan Pengawas PERPUGAMA yang terpilih saat ini pastilah orang-orang yang memiliki kepedulian dan jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan sepenuh hati, karena apa yang Bapak/Ibu lakukan ini didasarkan pada sebuah tujuan yang mulia, ujar KMA penuh semangat.

Pengukuhan oleh Ketua Umum PERPUGAMA, Dharsyi Akib, S.H., M.H ini, dalam sambutannya mengatakan PERPUGAMA merupakan organisasi diluar kedinasan, yang dirintis atau difasilitasi pembentukannya oleh unit organisasi Mahkamah Agung pada Tahun 2020. Untuk itu dirinya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung beserta seluruh Pimpinan Mahkamah Agung atas segala dukungan yang diberikan.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pensiunan Indonesia, Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung dalam organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia, kedudukannya adalah sebagai Pembina, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan hal ini tentunya menjadi kebanggaan bagi PERPUGAMA.

Acara yang diikuti 105 anggota PERPUGAMA ini, dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H beserta ibu Idayati, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H, serta undangan lainnya. (Lak)

Share:

Gus Halim dan Budi Arie Tinggalkan Jejak Kaki di Rote Ndao


Duta Nusantara Merdeka | Rote Ndao
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bersama Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi meninggalkan jejak kakinya di Taman Tapak Kaki Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, pada Sabtu (14/1/2022).

Prasasti telapak kaki tersebut akan dipajang di Taman Tapak Kaki yang terletak di halaman kantor Bupati Rote Ndao bahwa ada pejabat pemerintah pusat yang melakukan kunjungan pertama kalinya  ke Kabupaten Rote Ndao.

Setelah dari kantor Bupati, Gus Halim beserta rombongan kemudian bertolak ke pelabuhan Ba’a untuk melihat langsung UMKM yan. Gus Halim juga sempat berbincang dengan pelaku-pelaku UMKM.

Sebelumnya, Mendes PDTT beserta rombongan tiba di Pelabuhan Ba’a, Kabupaten Rote Ndao pada Sabtu pagi dengan menggunakan kapal Expres.

Setibanya di Rote Ndao, Gus Halim beserta rombongan disambut dengan tarian adat khas Rote Ndao. Setelah prosesi penyambutan selesai, Gus Halim beserta rombongan menuju ke titik nol KM untuk meresmikan dsn menandatangani monumen di wilayah paling selatan Indonesia itu.

Setelah itu, Gus Halim kemudian berkunjung ke Desa Dodaek untuk bertemu dengan sejumlah kepala desa. 

Selanjutnya, Gus Halim akan memberikan pidato dalam rangka peringatan 9 tahun Undang-undang Desa di Mercusuar Kota Ba’a, Rote Ndao pada Sabtu malam. (Arianto) 

Share:

Badan Pengelola Apartment Kalibata City Gelar Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 diselenggarakan oleh Badan Pengelola Apartment Kalibata City dan Warga Cinta Kalibata City pada Sabtu (14/1/23) di Lapangan Basket Tower Kemuning Kalibata City, Jakarta Selatan.

"Hari ini adalah acara puncak natal di Kalibata City dari beberapa rangkaian yang sudah dilakukan di Desember," kata General Manager Kalibata City Martiza Melati kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di sela-sela kegiatan perayaan Natal. 

Kegiatan natal tahun ini melibatkan komunitas penghuni dan karyawan yang beragama Nasrani.

Bertema ‘Hope in Crisis' (Harapan dalam Masa Krisis), Ps. Ridwan Hutabarat menyampaikan firman Tuhan dalam Roma 15:13 yang berbunyi "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan."

"Tema Natal dalam setiap tahun tentu saja akan berbeda. Namun tujuan utamanya adalah supaya dapat terjalin hubungan yang harmonis antara Badan Pengelola Apartemen Kalibata City dengan Warganya dan dapat membangun kepedulian terhadap sesama dengan berbagi rezeki untuk orang-orang yang membutuhkan," ujar Martiza.

Selanjutnya juga disampaikan, jika implementasi yang diharapkan dari tema perayaan Natal kali ini yaitu untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, serta untuk meningkatkan rasa kebersamaan diantara penghuni dan harmonisasi hubungan antara penghuni dengan Badan Pengelola.

"Kedepannya, semoga kita tidak perlu takut atau khawatir lagi, mudah-mudahan keluarga Kalibata City penuh dengan damai dan kasih," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pembina Warga Apartemen Kalibata City Hj. Musdalifah Pangka menyampaikan pesannya bahwa Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini menjadi momentum dalam menjalin persatuan antar sesama Warga Cinta Kalibata City, serta menghadirkan semangat perubahan untuk pribadi yang lebih baik lagi.

"Perayaan Natal ini bisa menjadi momentum penting bagi kita semua untuk melakukan introspeksi diri tentang apa yang telah dilaksanakan dalam satu tahun kemarin. Sehingga bisa menjadi bahan evaluasi agar di tahun 2023 bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan semangat perubahan," katanya.

Acara ini turut dimeriahkan dengan nyanyian rohani. Perayaan puncak Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini juga ditandai dengan menyalakan lilin pada sesi Malam Kudus bersama Ps. Ridwan Hutabarat, Ketua Panitia, Bp. Fritz Pelenkahu; Pembina POUK Kalibata City, Bp. Suprobo; Ketua POUK Kalibata, Bp. Rudi, dan Badan Pengelola, Bp. Willy.( Arianto)

Share:

Partai Buruh Gelar Aksi Unras di Istana dan Deklarasi Darah Juang


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara di Irti Monas, depan Balaikota DKI dan Deklarasi Darah Juang  serta Pembukaan Rakernas Partai Buruh di Sport Mall kelapa gading Jakarta, Sabtu (14/01/2022).

"Hari ini kita bisa berkumpul dalam satu momen yang sangat penting yaitu pelaksanaan Rakernas yang pertama partai buruh semenjak tanggal 5 Oktober 2021 yang lalu," kata Yoshi Erlina Wasekjen Partai Buruh kepada awak media.

Dikatakan, Kita sudah melaksanakan kongres Partai Buruh, Partai Buruh lahir atas kesadaran penuh para pekerja untuk melakukan perubahan nasib dirinya kepada yang lebih baik.

Menurut dia, Partai Buruh lahir akibat undang-undang Cipta Kerja, kita sebagai kelas pekerja buruh, petani, nelayan, masyarakat miskin, dan juga kelompok kelompok miskin yang lainnya merasa dirugikan negara, sebab negara lebih berpihak terhadap kekuatan modal liberalisasi di semua sektor diberikan karpet merah di dalam undang-undang Cipta kerja. 

Dan yang pasti, Kita sebagai kelas kerja berkomitmen bersama-sama untuk melawan dan membentuk partai buruh sebagai alat perjuangan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional.


"Kita punya komitmen, punya tujuan yang kuat bagaimana kelas pekerja bersatu untuk melakukan perubahan melalui partai buruh," ungkapnya.

Selanjutnya juga disampaikan, Kita akan menyatukan komitmen serta merumuskan suatu strategi dan besok kita akan merumuskan poin-poin penting kerja-kerja serta langkah-langkah strategis kemenangan hari ini, dan mendeklarasikan.
 
Kita optimis Partai buruh akan menang dan masuk di dalam parlemen dengan lolos dalam parlemen Threshold 4% dengan menargetkan sekitar 6 juta suara.

Bahkan, Yoshi menambahkan, Partai Buruh akan tetap melakukan aksi-aksi di parlemen, partai buruh lahir harus bisa memperkuat organisasi, tanpa organisasi, partai buruh tidak ada apa-apanya maka dari itu tidak bisa dipisah-pisahkan, kita adalah satu kelas pekerja yang siap melawan dan merebut kekuasaan secara konsisten.

"Semoga kita bisa merumuskan poin-poin langkah-langkah strategis untuk kerja kerja pemenangan kita bersama," pungkasnya. (Arianto)
Share:

Sekjend ASEAN Apresiasi Inisiatif Gus Halim Optimalkan Pembangunan Desa Perbatasan dengan SDGs Desa


Duta Nusantara Merdeka | Kupang 
Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk komunitas sosial budaya, Ekkaphab Phanthavong, mengapresiasi inisiatif yang diambil oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), dalam optimalisasi pambangunan desa di wilayah perbatasan berbasis SDGs Desa. 

"Mengapresiasi Indonesia (Kementerian desa, red) untuk mengimplementasikan SDGs Desa," kata Ekkaphab Phanthavong secara daring dalam sesi, International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas, di Hotel Aston, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/1/2023) pagi.

Phanthavong mengatakan,  pambangunan desa lintas negara yang digagas oleh Gus Halim perlu dukungan dari semua pihak. Tak hanya itu saja, pihaknya juga mengingatkan untuk semua negara yang masuk kawasan ASEAN perlu ada jalinan kemitraan. 

"Memperkuat kemitraan dan kerjasama untuk mengubah desa agar lebih baik lagi sesuai tujuan pambangunan," terangnya. 

Phanthavong juga menegaskan, masih ada waktu yang cukup untuk merealisasikan tujuan pambangunan berbasis SDGs. Bahkan, kata dia, pihaknya akan ikut ambil peran untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal terkait pembangunan berkelanjutan tersebut. 

"Tujuh tahun yang tersisa untuk mecapai SDGs, kami akan bekerja untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal," imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Gus Halim juga mengatakan pembangunan berbasis SDGs Desa memiliki kontribusi yang cukup besar bagi Indonesia. 

"Berbasis pada SDGs Desa yang mampu berkontribusi 84 persen pada pembangunan Indonesia berkelanjutan," tambah Politisi PKB asal Jawa Timur tersebut. 

Bagaikan menyambut gayung, Gus Halim berkomitmen melalui konferensi internasional tersebut, akan menjalin kerjasama dengan desa yang berada di kawasan Regional Asia Tenggara. Hal itu dilakukan karena pihaknya meyakini melalui jalinan kemitraan tersebut mampu mempercepat kebangkitan desa. 

"Kolaborasi lintas negara ini akan mempercepat kebangkitan desa dan capaian SDGs di masing-masing nagara," tutup cicit pendiri NU, Kiyai Bisri Syansuri tersebut. (Arianto)

Share:

Mendes PDTT Gandeng ASEAN Optimalkan Pembangunan Desa di Perbatasan


Duta Nusantara Merdeka | Kupang 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menginisiasi forum kolaborasi antar negara-negara ASEAN untuk mengoptimalkan pembangunan desa di kawasan perbatasan.

Membangun jaringan lintas negara antar desa di kawasan perbatasan akan mempercepat kebangkitan daerah pinggiran terutama dalam pencapaian tujuan SDGs di masing-masing negara.

“Forum ini dapat menjadi media bagi kita, sekaligus menjadi langkah awal, khususnya bagi desa-desa di kawasan perbatasan dalam membangun jejaring, menjalin kolaborasi, dalam rangka percepatan pencapaian Sustainable Development Goals dari desa, berbasis data desa, berdasar potensi desa,” ungkapnya saat memberikan keynote speech dalam International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas  pada Jumat (13/1/2022). 

Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim, dari forum ini secara bersama-sama dapat memulai sebuah inisiasi pelembagaan bagi kerja sama antardesa di Kawasan regional Asia Tenggara, baik yang secara langsung merupakan wilayah lintas batas, maupun dengan desa-desa lain di Kawasan regional kita.

Gus Halim mengatakan kolaborasi ini sangat pentig. Pasalnya berdasarkan batas wilayah Indonesia di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

“Dalam lingkup ASEAN, Indonesia memiliki lima titik hubung dengan lima negara anggota ASEAN lainnya. Ini harus bermakna bagi kolaborasi pembangunan desa-desa lintas negara, konektivitas ekonomi, hingga asimilasi budaya, dengan tetap berpijak kedaulatan negara masing-masing,” ucapnya.

Pada lima titik hubung ini, tambahnya, beranda Indonesia setidaknya ada 1.899 desa. Titik ini sekaligus menjadi jalan kolaborasi pembangunan 74.961 desa seluruh Indonesia dengan 74 ribu lebih desa di Thailand, 11 ribu lebih desa di Vietnam, ratusan desa di Malaysia, serta desa-desa lain di Kawasan regional kita.

Selain itu, untuk mencapai Sustainable Development Goals pada tahun 2030 dibutuhkan kolaborasi dan jejaring yang melibatkan banyak pihak, termasuk konesivitas ekonomi, berbagi praktik cerdas, mempromosikan keunggulan, mencari solusi dan, bahkan menginisiasi dan mengimplementasikan project bersama, berdasar data mikro desa, berbasis potensi desa-desa. 

Sebagai jalan untuk mempermudah itu semua, Gus Halim pun tak segan menawarkan SDGs Desa sebagai langkah taktis dan sistematis agar pembangunan tepat sasaran.

“SDGs Desa memberi jalan untuk semua itu. Dengan berbasis pada SDGs Desa, desa-desa di Indonesia dapat berkontribusi 84 persen bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. SDGs Desa memastikan keselarasan langkah pencapaian tujuan pembangunan nasional, sekaligus selaras dengan Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

Saat ini, sebanyak 931.846 warga pendata, 77.723 admin pengelola di desa, berhasil mengumpulkan data, hingga menghasilkan 62.395 rekomendasi kegiatan pembangunan level desa.

“Capaian indeks SDGs Desa, mencerminkan capaian indeks komposit IDM, dengan capaian tertinggi, adalah SDGs Desa tujuan ke 7; Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, SDGs Desa tujuan ke 16; Desa Damai dan Sejahtera, serta SDGs Desa tujuan ke-1; Desa Tanpa Kemiskinan,” ujarnya.

Gus Halim menegaskan, penggunaan data mikro berbasis individu, keluarga, rukun tetangga, dan lingkungan desa, memastikan rekomendasi kegiatan pembangunan desa, tidak melewatkan seorang pun lepas dari aktivitas pembangunan.

Menurutnya perencanaan pembangunan berbasis rekomendasi data SDGs Desa, memastikan dampak dan manfaat pembangunan, dirasakan oleh setiap warga desa atau No One Left Behind. (Arianto)

Share:

Daniel Saputra Jadi Mualaf, Kajati Riau Bersama Ketua PWNU Riau Jadi Saksi


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Ketua PWNU Riau H.T. Rusli Ahmad bersama Kajati Riau Dr Supardi,SH,MH dan dihadiri oleh Wakajati Riau menjadi saksi Daniel Saputra yang ingin menjadi seorang Mualaf. Kegiatan yang berlangsung setelah ibadah Sholat Jumat tersebut berlangsung di Mesjid Al Mizan Kejaksaan Tinggi Riau, Jumat (13/1/23).

Acara dipimpin Dr. KH,Hasyim Spdi MA, kemudian meminta kepada Daniel Saputra untuk membaca ikrar sebagai Mualaf dan dilanjutkan dengan pembacaan dua kalimat syahadat.

Kepada awak media, Daniel Saputra menyampaikan harapannya setelah menjadi seorang mualaf, semoga saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mengerti dan memperdalam agama. Memang dari kecil saya sudah berkeinginan menjadi mualaf dan di keluarga sayapun ada yang memeluk agama islam.

Ketua PWNU Riau H.T.Rusli Ahmad,SE,MM juga turut menyampaikan rasa bahagia atas niat tulus Daniel Saputra untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang mualaf.

"Saya menyampaikan rasa bangga saya kepada Bapak Kajati Riau dan Wakajati yang bersedia menjadi saksi dari niat tulus seorang Daniel Saputra untuk menjadi seorang mualaf. Juga terima kasih saya untuk jajaran Kejati Riau dan pengurus PWNU Riau dan sekalian yang hadir untuk acara yang sangat berbahagia ini. Semoga ini dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua," sebut ketua PWNU Riau.(Arianto)

Share:

KPK Tahan Lukas Enembe 20 Hari Pertama


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Tersangka kasus tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan Gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di provinsi Papua, Lukas Enembe (LE) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim Penyidik KPK akan menahan LE untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, LE saat ini masih menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto karena yang bersangkutan sebelumnya diduga sedang sakit.

Dari pemeriksaan fisik tanda vital, laboratorium dan jantung yang kemudian pendapat dari Dokter menyimpulkan bahwa Tersangka LE diperlukan perawatan sementara di RSPAD.

“Sejak hari ini sampai dengan kondisi membaik sesuai dengan pertimbangan Tim Dokter,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1).

Firli mengatakan, dalam proses pemeriksaan kesehatan ini, LE ditangani langsung oleh Tim Dokter dengan pendampingan Tim Penyidik dan Dokter KPK.

Lebih lanjut, Firli juga menyampaikan bahwa selama proses penangkapan, LE dinilai tidak kooperatif.

Diketahui, LE diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu di antaranya perusahaan milik Tersangka RL (Rijatono Lakka), yaitu PT TBP untuk mengerjakan proyek multi years. 

Agar dimenangkan, Tersangka RL diduga melakukan komunikasi, pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. 

Adapun pihak-pihak yang ditemui Tersangka RL diantaranya adalah Tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua. 

Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, Tersangka LE diduga menerima uang dari Tersangka RL sebesar Rp 1 Miliar.

Tersangka LE diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 Miliar.

Hingga sekarang Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi 76 orang, penggeledahan di 6 tempat di daerah papua, jakarta, sukabumi, bogor, tangerang, batam dan melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar Rp4,5 Miliar.

KPK juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp76.2 Miliar.

Tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lak/Tha)

Share:

Ketua Mahkamah PBB: Rakernas ini Penting untuk Bisa Lolos Ambang Batas Parlemen


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) di eL Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilaksanakan 11–13 Januari 2023.

"Rakernas ini untuk menyongsong Pemilu 2024 mendatang," kata Ketua Mahkamah PBB, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. kepada awak media di Jakarta, Kamis (12/01).

Ia meminta semua elemen partai untuk memberikan masukan dalam rangka pemenangan PBB.

Menurut dia, kita memberikan masukan terkait bagaimana PBB bisa menghadapi pemilu kedepan. Ini penting supaya PBB bisa memperoleh kemenangan dan lolos ambang batas parlemen.

Dikatakannya, kontalasi Pemilu yang akan datang tentu berbeda dengan yang sebelumnya.

Hal ini bisa dilihat dari karakteristik pemilih yang lebih dominan anak muda atau generasi milenial.

"Sebab itu diperlukan strategi khusus bagaimana PBB digandrungi dan dipilih anak muda di pemilu 2024," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan, sebagai partai islam tertua di Indonesia bagaimana PBB bertahan dan tetap mengisi kursi di legislatif.

"Setiap daerah atau wilayah pasti berbeda, wilayah satu dengan lainya tidak sama kulturnya sehingga perlu cara yang beda pula disetiap wilayah untuk memenangkan PBB," katanya. (Arianto)

Share:

Eros Djarot Bersama Tim Kuasa Hukum Besuk Budiarjo di Rutan Salemba


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 
Menyusul penangkapan Ketua Forum Korban Mafia Tanah (FKMTI), SK Budiarjo dalam kasus sengketa tanah. Ketua Umum Gerakan Bhinneka Nasional (GBN) Eros Djarot bersama Tim Kuasa Hukum, para korban mafia tanah dan sejumlah aktivis senior membesuk Ketua FKMTI, SK Budiarjo yang ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat, Kamis (12/1). 

"Kondisi Budi Baik, artinya apa yang diperjuangkan itu sebuah kebenaran, jadi nggak nangis, nggak sedih," kata Eros kepada awak media di Rutan Salemba.

Penahanan yang dialami Budi ini membuat Eros kebingungan. Sebab, Budi hanyalah memperjuangkan hak miliknya, yakni tanah, namun malah dikriminalisasi.

"Tetapi yang menghabiskan uang negara triliunan itu berkeliaran sementara yang memperjuangkan haknya dan memperjuangkan kebenaran itu malah cepat sekali ditahan, heran," katanya.

Lebih lanjut, Dia pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melawan kriminalisasi karena kasus tanah yang terjadi di Indonesia.

"Mari kita bergandengan tangan, kalau mafia ini tidak kita lawan secara bersama tidak akan selesai dan saya tidak mau negara ini jadi negara mafia," tegasnya. 

Di sisi lain, Eros juga mengungkapkan, akan bertemu langsung dengan Menkopolhukam, Mahfud MD, guna membahas seluruh masalah mafia yang terjadi.

"Ya semuanya lah, kan mafia itu bukan hanya di tanah aja, di hampir semua lini, sehingga nanti kita coba bicarakan secara sistematik," tuturnya.

Terpisah, Kuasa Hukum Budi, Adv. M. Yahya Rasyid, S.H mengungkapkan, kasus yang menimpa kliennya ini bermula dari 2006 silam. Awalnya, Budi membeli sebidang tanah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

"Kasus ini sebenarnya murni kriminalisasi karena pasal yang disangkakan Pasal 263 dan Pasal 266. Sementara Pak Budi adalah pembeli yang beritikad baik. Pasal 263 dan Pasal 266 sangat tidak memenuhi unsur karena tidak ada surat yang Budi palsukan, dan tidak pernah menyuruh orang atau menggunakan juga tidak ada, Budi hanya selaku pembeli dan dari pihak penyidik tidak pernah menunjukkan surat yang mana yang dipalsukan," katanya.

Yahya menduga, ada upaya untuk membungkam dirinya selaku Ketua FKMTI dan para korban perampasan tanah di seluruh Indonesia. "Tujuannya, agar mereka berhenti berjuang menyuarakan hak atas tanah yang dirampas mafia tanah," ucapnya. (Lak)

Share:

Polisi Himbau Masyarakat Waspadai Penipuan Berkedok Pemberian Sedekah


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Polisi mengimbau masyarakat waspadai beragam kasus penipuan yang saat sedang marak terjadi di Indonesia. Salah satunya penipuan berkedok sedekah dengan mengaku sebagai pejabat di pemerintahan. 

Penipuan jenis baru tersebut awalnya menelpon dengan menggunakan bahasa yang sangat santun, ramah sopan dan Islami serta menginformasikan bahwa dirinya bermaksud ingin berbagi rezeki akan berinfak dan bersedekah. 

Kemuadian, pelaku meminta nomor rekening dengan maksud untuk memgirimkan uang sedekah dan seteleh mendapatkan nomor rekening langsung mengirimkan bukti poto resi pengiriman palsu. 

Kemudian pelaku meminta calon korban untuk mengirimkan kembali sebagian dari dana yang dikirimkan ke panti asuhan atau semacamnya. 

Meski belum ada laporan secara resmi, Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Hari Rosena, S.H., S.I.K., M.SI, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus seperti ini. Apalagi jika mereka merasa tidak pernah mengenal siapa yang menghubungi dengan nomor baru. 

"Jika memang tidak pernah mengetahui atau tidak mengenal siapa yang menelpon ya jangan langsung mengikuti petunjuk dan perintah dalam telepon singkat itu", pesan'nya Kapolres Kutai Kartanegara, Selasa (10/1/2023).

AKBP Hari Rosena juga meminta masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan tidak mudah tergiur saat mendapatkan pesan singkat atau telepon yang berisi iming-iming.

"Berawal dari rasa penasaran yang lebih, lalu membuat korban, kemudian mau mengikuti semua petunjuk pelaku yang akhirnya berdampak pada kerugian materil bagi korban itu sendiri", tutur'nya AKBP Hari Rosena. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Kapolri Akan Tambah Polda dan Personel di Wilayah Daerah Otonomi Baru


Duta Nusantara Merdeka | Papua Barat 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut akan menambah Polda dan merekrut personel Kepolisian di seluruh wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Hal itu disampaikan Kapolri usai kegiatan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri Satgas Ops wilayah Sorong yang merupakan rangkaian kunjungan kerjanya di Tanah Papua bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Rabu (11/01/2023). 

"Saya kira konsep Polri pengembangannya menyesuaikan pengembangan kota pemerintahan. Sehingga, dengan adanya penambahan lima wilayah DOB tentunya Polri persiapkan untuk di wilayah pemekaran tersebut yang nantinya di ibu kota provinsi akan ada Polda Baru kita siapkan," kata Sigit. 

Menurut Sigit, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembentukan Polda baru di wilayah DOB, pihaknya juga akan melakukan rekrutmen untuk menambah jumlah personel untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat setempat. 

"Dan tentunya untuk mengisi perkuatan dari polda tersebut, kita harus mempersiapkan dari mulai pangkat Bintara dengan melakukan rekrutmen-rekrutmen tambahan, maupun rekrutmen khusus," ujar Sigit. 

Disisi lain, dengan adanya penambahan tersebut, Sigit menyatakan bahwa, hal itu juga dapat dijadikan kesempatan maupun ruang bagi seluruh personel kepolisian khususnya orang asli Papua untuk mendapatkan posisi yang strategis. 

"Dan tentunya ini juga kesempatan bagi yang lain mengisi posisi-posisi di middle manager yang nanti kita siapkan. Semuanya nanti tentunya akan kita sesuaikan dengan proses dari pengembangan ibu kota provinsi itu sendiri," ucap Sigit. 

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa, TNI-Polri akan terus bersinergi menjaga dan mempertahankan kedaulatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI). 

"Bahwa sinergitas TNI-Polri sudah tidak perlu diragukan dan mereka di bawah melaksanakan tugas harus bersinergi menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI, melindungi segenap bangsa, masyarakat, tumpah darah ini dari segala macam gangguan, rintangan, hambatan. Sehingga dengan TNI-Polri sebagai garda terdepan dan benteng terakhir kedaulatan negara dapat bersama-sama menjaga dengan sinergi TNI-Polri," papar Yudo dikesempatan yang sama. 

Dengan TNI-Polri bersinergi, kata Yudo, semua program pembangunan maupun kebijakan di wilayah DOB akan berjalan dengan lancar. Sehingga, program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua khususnya dapat terlaksana dengan aman dan kondusif. 

"Mengawal dan menjaga bersama sama dengan Pemda. Menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat supaya yang sudah diputuskan otonomi baru terlaksana dengan baik," tutup Yudo. (Lak)

Share:

Ketua MPR RI Terima Certificate of Appreciation dari PPWI Nasional


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. menerima Certificate of Appreciation atau Piagam Penghargaan dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada Ketua MPR RI di sela-sela acara temu audiensi PPWI dengan Ketua MPR RI, Selasa, 10 Januari 2023.

PPWI memberikan penghargaan karena menilai kinerja Bambang Soesatyo telah memberikan dampak positif bagi bangsa dan kemanusiaan melalui lembaga MPR RI yang dipimpinnya. Certicate of Appreciation yang diberikan kepada Ketua MPR RI tersebut ditandatangani oleh Ketum Wilson Lalengke, Sekjen Fachrul Razi, Dewan Penasehat Maya Rumantir, dan PPWI Internasional Abdul Rahman Salem Dabbousi. 

Temu audiensi yang bertempat di ruang kerja Ketua MPR RI tersebut berlangsung sekitar satu jam mulai dari pukul 11.10 wib hingga selesai. Hadir dalam pertemuan itu, selain Ketum PPWI, juga terlihat sejumlah personil DPN PPWI, antara lain Wakil Ketum PPWI, Mung Pujanarko, S.Sos, M.I.Kom; Wakil Sekretaris Jenderal PPWI, Julian Caisar, SPd; dan Wakil Bendaraha PPWI, Winarsih, S.Pd. Turut mendampingi Ketum PPWI, Fernandia Sima Antasari dan Edwin Waturandang dari PPWI DKI Jakarta.

Sementara itu, dari pihak MPR RI, H. Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet ditemani beberapa staf MPR RI. Sejumlah media, baik dari Sekretariat MPR RI maupun PPWI juga hadir meliput pertemuan ini.

Pada kesempatan tersebut, Wilson Lalengke melaporkan hasil Kongres Nasional III PPWI yang telah dilaksanakan pada 10-12 November 2022 lalu. Terkait dengan hasil Kongres itu, alumni PPRA-48 Lemhannas RI ini menyampaikan permohonan kepada Ketua MPR RI sebagai salah satu Dewan Pembina PPWI kiranya berkenan hadir dan melantik Kepengurusan DPN PPWI periode 2022-2027.

"Silahkan diagendakan, nanti saya hadir dan melantik Kepengurusan PPWI hasil Kongres Nasional PPWI," ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo merespon permohonan PPWI dimaksud.

Wilson Lalengke selanjutnya menyampaikan beberapa program yang dapat dilakukan PPWI untuk mendukung kinerja lembaga legislatif, baik MPR RI maupun DPR dan DPD RI. Diantara berbagai program yang disampaikan, pada umumnya sudah pernah dikerjasamakan dengan beberapa lembaga sebelumnya seperti dengan TNI, Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Jasa Raharja, dan lain-lain.

"Program-program ini sudah sering kami laksanakan bersama Polri, TNI, dan beberapa kementerian maupun lembaga. Jadi, PPWI sudah berpengalaman dalam mengelola dan melaksanakan program kerjasama seperti ini," jelas tokoh pers nasional itu.

Program-program dimaksud adalah diklat jurnalistik, lomba foto, lomba video, lomba menulis, kerjasama peliputan, pemberitaan dan inseminasi informasi, serta konsultasi media dan publikasi. "Selain kepada kalangan wartawan, PPWI juga telah melakukan kerjasama pelatihan jurnalistik bagi banyak kalangan, termasuk buruh, staf pegawai, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar masyarakat awam mampu menuliskan informasi dengan pola penulisan ala wartawan, antara lain memenuhi prinsip 5W+1H, check and recheck, dan cover both-side," tutur Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru/dosen, wartawan dan masyarakat umum ini.

Dalam pertemuan ini, Bambang Soesatyo menitipkan pesan agar Pewarta Warga yang tergabung di PPWI mendorong masyarakat melalui para pengurus di daerah-daerah untuk memperbanyak konten yang berisi informasi tentang potensi daerah, antara lain berupa potensi wisata dan hasil produk lokal. Menurutnya, penyebar-luasan informasi tentang potensi daerah akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

"Peran pewarta warga dalam menggerakkan sektor ekonomi pedesaan berbasis pariwisata dan UMKM sangat besar. Terbukti dari berbagai tempat yang dulunya tidak banyak orang tahu, kemudian menjadi viral dan akhirnya ramai dikunjungi warga karena pemberitaan yang dilakukan oleh para pewarta warga. Seperti Water Gong di Klaten, Sawah Nanggulan di Kulon Progo, Embung Kledung di Temanggung, Nuansa Riung Gunung di Bandung, Antapura De Jati di Garut, Ranu Manduro di Mojokerto, hingga Amaryllis Garden di Yogyakarta,” ujar Bambang Soesatyo yang merupakan mantan wartawan Media Prioritas ini.

Pada bagian lain arahannya, Bamsoet mengatakan bahwa pewarta warga dapat menjadi mitra kritis dan strategis bagi para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan daerah, hingga penyelenggara pemerintahan desa di wilayahnya masing-masing. Misalnya dengan menjadi kekuatan sosial bagi masyarakat desa untuk memastikan dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh para penyelenggara negara.

“Dalam APBN 2023, Pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp 70 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Besarnya jumlah Dana Desa tersebut harus dipastikan bisa memberikan efek bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa,” jelas Wakil Ketua Umum FKPPI itu.

Merespon arahan tersebut, Wilson Lalengke mengatakan bahwa pihaknya siap untuk membantu Pemerintah dalam mendorong masyarakat di semua daerah untuk mengeksplorasi potensi wilayahnya dan mempublikasikannya di media-media yang ada termasuk media sosial. PPWI juga siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan kontrol sosial dan kontrol pemerintah hingga di level desa, termasuk dalam hal penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN/APBD. (Ari/Tha)

Share:

Awal Tahun 2023, Panen Padi di Pandeglang Melimpah


Duta Nusantara Merdeka | Panleglang
Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang menggelar panen raya perdana padi awal tahun 2023 dengan produksi yang melimpah. Luas panen padi pada Januari 2023 di Kabupaten Pandeglang seluas 1.718 hektar dengan produktivitas 6 ton perhektar dan harga gabah yang berlaku sangat menguntungkan petani yakni Rp 5.000 per kilogram. 

Berdasarkan angka KSA BPS, luas panen padi di Provinsi Banten pada Januari ini seluas 18.000 hektar, sudah masuk panen raya. Sementara prediksi panen padi di bulan Februari seluas 58.000 hektar, sehingga waktunya hasil panen untuk diserap.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi mengatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan arahan untuk melakukan monitoring dan pengawalan kegiatan panen raya padi di awal tahun 2023 yang berlangsung mulai bulan Januari hingga April, di mana puncak panennya pada Maret-April. Luas panen padi nasional di awal tahun 2023 sangat luas, bahkan berdasarkan prognosa BPS luas panen padi di bulan Februari mencapai 1,4 juta hektar.

“Dari luas panen 1,4 juta hektar ini diperkirakan menghasilkan beras mencapai 4,3 juta ton, salah satunya disupport dari Pandeglang yang merupakan lumbung padinya Provinsi Banten dan penyangga pangan Ibu Kota,” demikian dikatakan Suwandi pada acara panen raya perdana padi bersama Plt Gubernur Banten, Al Muktabar dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Selasa (10/1/2023).

Suwandi menambahkan dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketersediaan beras nasional, Kementan dengan serius melakukan pengawalan kegiatan panen padi sekaligus memastikan petani untuk melakukan kegiatan penanaman kembali. Selain pengawalan, Kementan memberikan dukungan bantuan benih, pupuk, mekanisasi, penanganan pasca panen dan fasilitas permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat dan juga mendorong gabah petani diserap Bulog sehingga tetap mendapatkan jaminan harga yang menguntungkan.

“Sektor pertanian di tahun 2023 mengalami tantangan cukup berat yakni perubahan iklim ekstrim. Untuk itu Kementan mendorong optimalisasi areal tanam dan peningkatan produksi dengan menggunakan teknologi, salah satunya melalui Biosaka. Ini bukan pupuk tapi merupakan elisitor yang menggunakan rumput sekitar yang fungsikan dapat menyuburkan lahan dan meminimalisir hama penyakit sehingga mengurangi penggunakan pupuk kimia hingga 50 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan panen padi di awal tahun 2023 sangat melimpah, sehingga pemerintah Provinsi Banten mendorong Perum Bulog untuk menyerap gabah petani sehingga harga saat panen raya menguntungkan petani. Produksi padi di Provinsi Banten khususnya Pandeglang di tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan karena adanya dukungan dari Kementan, baik bantuan saranan produksi maupun mendorong semangat petani dengan menggunakan teknolog pertanian.

“Kami ucapakan terimakasih atas dukungan jajaran Kementan dalam meningkatkan produktivitas padi di wilayahnya. Dia berharap, dukungan tersebut semakin menambah daya gedor semangat petani dalam berproduksi. Karena berkat bantuan dan perhatian kementan produktivitas di wilayah Banten terus meningkat," ucapnya.

Di tempat yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang selama tahun sebelumnya hingga 2022 sangat konsisten memberikan bantuan untuk pembangunan pertanian Kabupaten Pandeglang, khususnya dalam peningkatan produksi padi. Alhasil, pertanian dan petani Pandeglang dalam kondisi apapun tetap tangguh dan menjadi penopang kebutuhan pangan Ibukota Jakarta khususnya Banten.

“Terima banyak Pak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atas bantuanya untuk petani kami. Pertanian Pandeglang menjadi contoh bagi petani lain. Hari ini kami melakukan panen raya padi di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran. Produksi padi di Pandeglang tahun 2023 ini kami optimis melimpah dan ke depannya kami pun optimis produktivitas naik karena adanya bantuan dari Kementan yang konsisten untuk kami,” tuturnya.

“Berkat bantuan Kementan juga, hasilnya luar biasa kinerja produksi Banten pada tahun 2022 naik kelas menjadi peringkat 8 produsen beras terbesar nasional. Peringkatnya naik dimana tahun sebelumnya peringkat 9,” tutup Irna. (Arianto)

Share:

Dugaan Kriminalisasi, Ketua FKMTI Beserta Istri Ditahan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo menduga ada upaya untuk membungkam suara para korban mafia tanah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap para korban mafia tanah, termasuk dirinya.

“Kriminalisasi adalah upaya membungkam seluruh korban mafia tanah untuk berhenti berjuang dalam memperoleh hak atas tanah mereka yang dirampas mafia tanah beserta bekingnya,” ujar Budiardjo kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/01/2023).

"Kasus ini sebenarnya murni kriminalisasi karena pasal yang disangkakan Pasal 263 dan Pasal 266. Sementara Pak Budi adalah pembeli yang beritikad baik. Pasal 263 dan Pasal 266 sangat tidak memenuhi unsur karena tidak ada surat yang dia palsukan, dan dia tidak pernah menyuruh orang atau menggunakan juga tidak ada, Budi hanya selaku pembeli yang beritikad baik dan dari pihak penyidik tidak pernah menunjukkan surat yang mana yang dipalsukan," kata Adv. M. Yahya Rasyid, S.H selaku kuasa hukum SK Budiardjo dalam jumpa pers di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

"Padahal Kami selaku Kuasa Hukum sudah minta hasil berita acara hasil penyelidikannya tapi tidak ada dikasih, jadi kami tidak tahu apa yang dipalsukan nah ini betul-betul kriminalisasi, kalau memang giriknya itu palsu seharusnya penjual atau lurah atau camat juga harus ikut jadi tersangka," tegasnya. 

Kemudian, Ia menyinggung arahan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri dan Kejaksaan Agung terkait pemberantasan mafia tanah. Dimana poinnya, siapapun orangnya, jika terindikasi terlibat dalam mafia tanah harus ditindak tanpa pandang bulu.

Lebih lanjut, Ia menuturkan, apa yang dialami Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiarjo bersama istrinya Nurlela sampai ditahan oleh kejaksaan adalah preseden buruk bagi pemberantasan mafia tanah.

Disisi lain, Budi memastikan bahwa dokumen atas kepemilikan tanahnya sah. Sebab, dokumen itu sudah diverifikasi oleh berbagai instansi pemerintah, seperti Wali Kota Jakarta Barat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, serta Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Sebaliknya, kata Budi, pihak perusahaan yang melaporkannya memiliki surat HGB tahun 1997, tetapi akte perusahaan baru berdiri pada 2010.

"Menurut penyidik, telah terjadi peralihan hak dari PT BMJ ke PT SSA pada 2010. Surat wali kota menyebutkan tidak ada peralihan hak, yang ada KSO antara PT SSA dan BMJ. Ini jadi masalah. Ini menjadi pertanyaan menarik, betul ada peralihan hak, lalu pembayaran PBB, pajaknya? Yang paling menarik, sertifikatnya tahun 1997, tetapi data Kemenkumham menunjukkan akte perusahaan PT BMJ tercatat baru berdiri pada 2009," pungkasnya. (Arianto)

Share:

KADER IMM UMSU - Dewata Sakti : IMM Wadah Aspirasi Mahasiswa UMSU


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ( UMSU ) salah satu universitas yang berada di wilayah Kota Medan memiliki prestasi yang cukup unggul dibawah kepemimpinan Rektor Agussani , Di sisi lain maraknya isu-isu Demokrasi kampus  UMSU oleh beberapa kawan -kawan Mahasiswa mendapat tanggapan dari Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah salah satunya dari Kader IMM UMSU Dewata Sakti. 

"Hari ini UMSU terkait dengan Demokrasi Kampus yang di suarakan oleh beberapa kawan mahasiswa UMSU , hal ini sah-sah saja jika disuarakan, tetapi kawan-kawan harus paham Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hari ini sudah begitu memiliki progres yang baik sebagai wadah aspirasi Mahasiswa melalui Bidang Hikmah yang dimiliki oleh IMM, Ada beberapa pelaksanaan sebagai Wadah Aspirasi Mahasiswa melalui Bidang Hikmah IMM yaitu Pendekatan-pendekatan diskusi sampai kepada pembuatan kotak aspirasi yang sudah di inisiasi oleh beberapa PK IMM Di UMSU" Ujar Kader IMM UMSU, Dewata Sakti"

"Kedepan alangkah lebih baiknya Mahasiswa UMSU harus mengkaji lebih dalam terkait UMSU sebagai amal usaha Muhammadiyah , IMM mendapat tempat yang diberdayakan oleh kampus UMSU rasanya sah-sah saja , IMM secara keorganisasian memiliki saham yang besar didalam Amal Usahanya, jadi tidak ada salahnya pihak Universitas menjadikan IMM sebagai Mitra sebagai tempat wadah penampungan aspirasi mahasiswa, marilah berpikir objektif dan singkirkan pemikiran sentimental" Ujar Kader IMM UMSU , Dewata Sakti. **
Share:

Pisah Sambut Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro Kepada Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Kapolresta Bogor Kota resmi berganti.
Peresmian Acara pisah sambut Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso.

Kapolresta Bogor Kota kini dijabat oleh Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Kombes Susatyo resmi meninggalkan jabatannya sebagai Kapolresta Bogor Kota yang telah dijabat olehnya selama dua tahun.

Kombes Susatyo sendiri akan bergeser menjabat sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Narkoba Bareskrim Polri.

“Satu kata yaitu totalitas. Setiap sudut kantor ini, saya berusaha hadir dalam setiap hati teman- teman sekalian, dalam setiap pikiran, setiap perbuatan, dan hari ini, paripurna. Dua tahun saya menjabat, saya hapal betul setiap perubahannya. Bagaimana polresta ini menjadi yang dibanggakan oleh Kota Bogor,” tutur'nya Kombes Susatyo di Mako Polresta Bogor Kota.

Kombes Susatyo tak lupa mengingatkan agar para anggota Polresta Bogor Kota agar terus berinovasi dan responsif dalam melayani aduan apapun itu dari masyarakat.


“Semua memegang peran yang besar, semua mengambil peran yang penting dalam membangun polresta ini. Tidak ada yang hebat. Saya pun tidak hebat. Hebat karena kita bersama sama,” kata Kombes Susatyo.

Kombes Susatyo menitipkan Polresta Bogor Kota kepada Kombes Pol Bismo sebagai Kapolresta Bogor Kota yang baru.

“Saya titip untuk menjaga, untuk menyanyagi anggota saya. Sekali lagi terimakasih kepada semua personel yang mendampingi saya. Kekurangan, kekilafan adalah tempat manusia. Saya mohon maaf yang sebesar besarnya", ucapnya Kombes Susatyo.

Kapolresta Bogor Kota yang baru, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, Akan senantiasa meneruskan program yang selama ini telah dilakukan oleh Kombes Susatyo.

Kombes Bismo mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kombes Susastyo dalam masa kerjanya di Polresta Bogor Kota.

“Dan kita liat bersama sampai detik ini  bahwa kepimpinan beliau apa yang sudah beliau korban kan lakukan dedikasi kan torehkan buat Polresta Bogor Kota,” ucapnya Kombes Bismo.

Kombes Bismo memastikan, akan terus melanjutkan program yang sudah dilakukan oleh Susatyo.

“Jadi harus kita teruskan dengan rasa tulus bukan dengan rasa beban, tapi dengan rasa cinta,” kata Kombes Bismo. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Soegiharto Santoso Bakal Surati KA Bawas Atas Petunjuk Ketua MA


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menindaklanjuti saran dan petunjuk Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., terkait dugaan penggunaan dokumen palsu di persidangan namun bisa tetap menang di PN Jakarta Selatan, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan di Mahkamah Agung RI, Ketua Umum APKOMINDO Soegiharto Santoso bakal segera melayangkan surat pengaduan ke Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. 

Upaya hukum itu akan ditempuh Soegiharto menyusul jawaban Ketua MA Prof. Syarifuddin atas pertanyaannya saat kegiatan Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2022 secara virtual dengan media dan wartawan yang biasa meliput di gedung Mahkamah Agung RI pada 3 Januari 2023 lalu.

Bahwa hingga saat berita ini ditayangkan video youtube di channel resmi MA dengan tema ”REFLEKSI KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2022” (https://www.youtube.com/watch?v=d-AxyOFxDHw&t=5388s telah disaksikan lebih dari 6,000 views.)

Ketika itu, Soegiharto dalam kapasitasnya selaku wartawan dan Pemimpin Redaksi media Biskom serta wakil Pimpinan Redaksi media Info Breaking News diundang resmi penyelenggara dari Dr. Sobandi selaku Karo Hukum & Humas MA.

Dalam kesempatan tersebut, Soegiharto mengajukan pertanyaan seputar permasalahan hukum yang dihadapinya di persidangan terkait keputusan para majelis hakim di beberapa tingkatan. Hoky sapaan akrabnya, membeberkan dugaan penggunaan dokumen diduga palsu dalam persidangan dan bisa dimenangkan oleh majelis hakim dari tingkat pertama PN hingga kasasi MA.

Atas pertanyaan tersebut (penggunaan surat palsu), Ketua MA Prof. Syarifuddin memberi jawaban tegas, agar Soegiharto melaporkannya ke KA Badan Pengawas (Bawas) MA. “Karena saya tidak tahu tanggal berapa nomor berapa, mungkin ini ada Pak KA Bawas di sini bisa tahu langsung apakah pengaduan yang dimaksud sudah masuk atau belum,” ujar Ketua MA Prof. Syarifuddin.

Namun pada umumnya, lanjut Prof. Syarifuddin, semua laporan yang masuk tidak ada yang tidak ditindaklanjuti. Masalah terbukti atau tidak, menurutnya itu urusan lain, tergantung dari hasil pemeriksaan. 

“Tapi semuanya kita tindak lanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti nah ini ada masalah. Ada nyangkut dimana ini yang perlu ditelusuri,” jelas Ketua MA. 

“Mungkin terhadap adinda Soegiharto ini kalau memang belum ada jawaban sama sekali dari Bawas, saya khawatir ini belum sampai ke Bawas. Mungkin (laporannya) diulang. Buat lagi laporan baru. Disebut, menyusul laporan kami tanggal sekian supaya bisa ditindaklanjuti. Yang lalu itu dimana sebetulnya nyangkutnya, sehingga bisa diselesaikan dengan tuntas apa yang menjadi keberatan yang bisa ditindaklanjuti oleh badan pengawasan,” terangnya. 

Dikatakan pula, Badan Pengawasan ini sekarang sudah bisa ada aplikasi Siwas. “Sudah jauh lebih maju ketika dibandingkan (era) saya menjadi kepala Badan Pengawasan dulu. Dulu waktu saya, baru muncul IT, jadi belum begitu baik. Sekarang IT sudah jauh lebih baik,” ungkapnya. 

Atas saran dan petunjuk Ketua MA tersebut itulah, Hoky memilih untuk melaksanakannya dengan membuat surat pengaduan baru yang akan dilayangkan sesegera mungkin. “Rencananya akan kami buat pengaduan ke Bawas MA pada awal pekan depan,” kata Hoky melalui siaran pers, yang dikirim ke redaksi, Senin, (9/1/2023) di Jakarta. 

Pada kesempatan yang sama, Hoky juga sempat mengusulkan dibentuknya Forum Wartawan Mahkamah Agung kepada Ketua MA Prof. Syarifuddin yang disebut telah dicita-citakan sejak tahun 2017 bersama teman-teman wartawan yang sering meliput di MA.

Mengenai hal itu, Ketua MA Prof. Syarifuddin menyambut baik usulan tersebut. “Mengenai Forum Wartawan Mahkamah Agung, saya sih setuju sekali. Silakan Pak KA Biro Humas nanti ditindaklanjuti. Mungkin sama Pak Sesma juga, sehingga dengan adanya forum wartawan ini banyak sekali informasi-informasi yang perlu kita sampaikan kepada publik, yang kadang-kadang tidak terinformasikan dengan baik,” terang Prof. Syarifuddin.

Ia juga mengatakan, kalau ada forum wartawan seperti ini, jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran di lapangan di mana pun itu, bisa segera diambil tindakan. “Bisa segera kita lakukan perbaikan dengan mengambil masukan-masukan dari kawan-kawan wartawan yang telah bergabung bersama kita. Begitu adinda Soegiharto, saya setuju sekali jika ada forum wartawan ini,” pungkas Ketua MA. 

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan MA di awal tahun 2023 ini sejumlah wartawan dari media televisi, cetak, dan online nasional yang sehari-hari menempati pos liputan di gedung Mahkamah Agung RI.  (Penulis : Hendra) 

Share:

Organisasi Kepemudaan Apresiasi Kapolri Berhasil Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Polri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Indonesia Political Survey (Indopol) merilis survei terkait kepercayaan publik terhadap lembaga, salah satunya Polri. Tercatat bahwa angka kepercayaan Polri meningkat pada akhir tahun 2022 yakni sebesar 69,35%.

Survei dilakukan dalam kurun waktu 14-23 Desember 2022 dengan total responden sebanyak 1.240 yang tersebar di 34 provinsi. diketahui pengambilan sampel dilakukan secara multistage random sampling, Margin of error dalam survei ini sebesar +- 2,85% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Tren meningkatnya kepercayaan publik kepada Polri, telah mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai kalangan seperti Organisasi Kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Indpenden Pemuda Pemerhati Indonesia melalui rilis dan pernyataan sikap dari Ketua Umum Dedi Siregar bahwa kami mendukung dan mengapresiasi program Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang telah berhasil meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap polri.

Kami menilai tren kembalinya kepercayaan publik terhadap intitusi polri tidak lepas dari kinerja & arahan Kapolri kepada jajaran tingkat Polda,Polres sampai ke polsek di seluruh tanah air. Kinerja Kapolri patut di apresiasi oleh masyarakat karena Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menunjukkan kinerja yang membawa perubahan juga berhasil meningkatkan kepercayaan publik dan  dapat dibuktikan dari hasil survei Indopol.

“Di sisi lain kita memberikan pujian kepada sosok Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit juga kerap terlihat mengedepankan dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat tidak pandang bulu dalam setiap penegakan hukum 
di awal tahun 2023 ini kami berharap Polri dibawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit dapat terus mempertahankan dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri serta terus melakukan penanganan pelayan hukum dan juga persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat”.

Kami yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia mendukung penuh kebijakan serta langka konkrit Pak kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan peningkatan pelayanan dan penindakan hukum dengan penegakan hukum di Indonesia, dengan kultural karakter pak Kapolri kami menilai pak kapolri dapat menjaga tingkat kepercayaan publik di tubuh korps Bahayangkara dengan polri yang Prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dalam melakukan setiap kebijakan di republik ini. **
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini