APNIPER: Hilirisasi Nickel Perlu Jadi Perhatian Semua Pihak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia dikaruniai dengan sumber daya nickel yang perannya akan semakin besar mengingat, negara kita tercatat sebagai negara dengan cadangan nickel terbesar di dunia, dimana jumlah cadangan nikel Indonesia mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia. 

Untuk jenis bijih nickel kadar rendah di bawah 1,5% (limonite) perkiraan umur cadangan bisa mencapai sekitar 73 tahun. Sementara untuk bijih nickel kadar tinggi di atas 1,5% (saprolite), diperkirakan cadangan hanya cukup untuk sekitar 25 tahun kedepan atau bahkan kurang dari 20 tahun. Estimasi ini menggunakan asumsi kapasitas bijih untuk smelter dalam negeri yang diperkirakan mencapai 95,5 juta ton/tahun.

Untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya, Pemerintah Indonesia sekali lagi dengan tegas melarang ekspor melalui penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Presiden Ir. H. Joko Widodo sempat menyampaikan, penghentian ekspor nikel menjadi semangat memperbaiki tata kelola tambang di Tanah Air.

Sejak diberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel 1 Januari 2020, terjadi butterfly effect yang positif terhadap sirkulasi hilirisasi nikel. bertumbuhnya nilai tambah nasional yang meliputi Perkembangan Budaya, Penyerapan Tenaga Kerja, Pendapatan Pajak, Aspek Lingkungan dan Keberlangsungan investasi di Indonesia. 

Nilai tambah nasional yang semakin berkembang merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan nikel. Ini menjadi momentum menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah hilirisasi nikel guna memperkokoh kompetensi nasional.

Turunnya permintaan stainless steel global menjadi challenge baru ketika suplay lebih banyak dari pada demand-nya. Melimpahnya cadangan ore nickel tidak diikuti dengan penyerapan daya beli smelter pemurnian nickel. Mengingat banyak smelter di Indonesia menggunakan teknologi Rotary Kiln electric Furnacae (RKEF) untuk mengolah ore nikel kadar tinggi (soprolite). 

Penurunan permintaan stainless steel global mempengaruhi daya beli smelter terhadap ore nickel, yang dimana ber-efek juga kepada para penambang. Beberapa smelter memilih untuk menghentikan pembelian ore nickel demi menjaga stabilitas cashflow.

Jika boleh diuraikan permasalahan mendasar terdapat pada pertama, harga pokok produksi Nickel Pig Iron (NPI) sebagai salah satu kandungan di dalam stainless steel. Batu bara digunakan untuk memanaskan tungku pembakaran ore nickel. Ketersediaan batu bara nasional sangat krusial untuk menjaga sustainabilitas industri nickel tanah air. 

Pasalnya pasca penetapan (domestic market obligation) DMO 25%, ditetapkan harga jual batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton Free On Board (FOB) Vessel, sementara untuk harga industri lainnya tidak mengalami "spesialisasi". 

Hal ini yg mempengaruhi harga pokok produksi Nickel Pig Iron (NPI) meningkat. Namun apabila terdapat penyetaraan harga antara untuk tenaga listrik dan industry pemurnian nickel (smelter), merupakan solusi untuk menekan harga pokok produksi.

Kementerian ESDM menekankan, ketentuan HMA dan HPM Mineral Logam dan Batubara ini harus dilaksanakan pihak-pihak terkait. Hal itu dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin Nomor: T-1780/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 26 April 2022. 

Isi surat tentang Kewajiban Penggunaan Harga Patokan Mineral (HPM) Logam dalam Penjualan dan/atau Pembelian Komoditas Nikel. Lalu bagaimana jika HPM (harga patokan mineral) yang diturunkan untuk menjaga stablitas cashflow industri pemurnian nickel (smelter)? Tentu saja yang akan babak belur adalah para penambang karna ore yg dihasilkan penambang di beli murah oleh smelter. 

Mengingat semangat sustainabilitas adalah bagaimana menawarkan win win solution kepada semua pihak yang terlibat di lingkaran industri nikel tanah air.

Kedua, terkait Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2.E/MB.04/MEM.B/2023 Tentang Kewajiban Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Bijih Nikel Dalam Basis Free On Board (FOB) menetapkan bahwa sistem pelaksanaan harga patokan mineral (HPM) adalah berbasis Free On Board (FOB), yang dimana menentukan bahwa tanggung jawab dan risiko pengiriman barang ditanggung oleh penjual sampai barang tersebut diterima oleh kapal pengangkut di pelabuhan pengapalan. 

Namun, yang terjadi di lapangan bahwa surat edaran diatas belum dilaksanakan sepenuhnya. Terkait pelaksanaan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2.E/MB.04/MEM.B/2023 Pemerintah harus memastikan betul betul berjalan dilapangan agar terciptanya kepastian dan keadilan harga ore nickel.

Ketiga, shipping cost yang tinggi dalam proses distribusi ore nickel yang terjadi karena biaya sewa kapal tongkang yang naik pasca kenaikan harga minyak dunia pada bulan oktober 2021 lalu menjadi rata-rata ICP bulan Oktober 2022 mencapai US$89,10 per barel, naik sebesa US$3,03 per barel dari US$86,07 per barel pada bulan September 2022. Sementara pada pada Februari 2023 ditetapkan rata-rata ICP sebesar USD79,48 per barel. Artinya minyak dunia mengalami penurunan tetapi shipping cost tetap tidak mengalami penyesuaian. 

Hal ini harusnya menjadi concern para stakeholder dan pemerintah untuk mengatur melalui regulasi terkait biaya sewa kapal tongkang, guna menjaga sustainabilitas industri nikel tanah air.

Dengan didorong pertimbangan di atas, maka Asosiasi Pengusaha Nikel Perjuangan (APNIPER) for sustainability, APNIPER di tanah air hadir bersama-sama dengan asosiasi industri/profesi di sektor mineral lainnya untuk memperjuangkan kemajuan industri pertambangan dengan menitikberatkan aspek keberlanjutan. 

"APNIPER mendorong kekhawatiran terhadap keterbatasan cadangan nikel menjadi sebuah gerakan (movement) atau kepedulian bersama," kata Achyar Al Rasyid, Wasekjen APNIPER di Jakarta, Kamis (11/05). 

Nilai tambah nasional yang semakin berkembang merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dan pemanfaat nikel. Namun apa yang diikhtiarkan oleh semua pihak belum cukup, selalu terdapat tantangan dalam proses perjalanannya. 

Oleh karena itu, menurut Achyar, dirasa perlu agar pemanfaatan dan pengolahan nikel dapat menjadi perhatian (concern), agar semua pihak dan pemangku kebijakan sinergis dalam hilirisasi nikel. 

"Menjadikan karunia ini menjadi national competency agar bangsa Indonesia berdaulat untuk menjadi bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa pemenang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

ABM Investama Tebar Dividen US$ 75 Juta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten Pertambangan Batubara, PT ABM Investama Tbk ("ABMM" atau "Perseroan") mencatatkan pendapatan sebesar US$ 1,4 miliar, meningkat 41 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya US$ 1 miliar.

"Selain itu, Perseroan juga mencatatkan laba bersih senilai US$ 270 juta, naik 82 persen dari tahun sebelumnya sebesar US$ 148 juta," kata Direktur Utama ABM, Andi Djajanegara dalam Public Expose setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 di Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Atas pencapaian kinerja keuangan tersebut, RUPST kali ini menyetujui pembagian dividen sebesar US$ 75 juta atau setara dengan Rp1,1 triliun. Pembayaran dividen akan dilakukan pada 9 Juni 2023. Adapun sisa laba bersih akan ditambahkan pada laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.

Alhasil, Capaian tersebut tidak lepas dari keberhasilan Perseroan dalam menjalankan kebijakan strategis yang terefleksikan pada meningkatnya indikator-operasional dan juga didukung oleh kenaikan harga batu bara sepanjang tahun 2022. "Kinerja yang kami raih tak lepas dari tingginya permintaan batu bara di pasar dunia, sehingga hal tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan," ucapnya.

Sedangkan pada Kuartal I-2023, Andi menyampaikan, Perseroan mencetak laba bersih sebesar US$ 106 juta. Laba bersih tahun ini meningkat 234 persen year-on-year (yoy) dari yang semula US$ 32 juta. Pada tahun ini, Perseroan akan terus melanjutkan strateginya untuk optimalisasi sinergi dengan cakupan yang lebih luas sehingga tak hanya terbatas di Grup ABM. Selain itu, peningkatan volume, kinerja operasional, dan cost review juga akan tetap menjadi fokus perusahaan.

Andi menyampaikan, tahun ini Perseroan akan memperkuat portofolio bisnis melalui pengambilalihan saham pada perusahaan pertambangan lainnya. Sebelumnya pada 2022, Perseroan membeli saham Golden Energi Mines (GEMS) sebesar 30 persen atau 1,76 miliar saham.

Sejauh ini, Perseroan fokus pada penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG), Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis Perseroan berkelanjutan. 

Tahun lalu, Perseroan berhasil meraih ESG Disclosure Awards 2022. Perseroan juga menerapkan synergy operating model dalam merealisasikan visinya untuk menjadi perusahaan dengan investasi strategis di bidang pertambangan.

Menurut Andi, industri pertambangan akan terus tumbuh meski geopolitik global masih tidak menentu. "Kami yakin ke depan industri ini akan terus tumbuh," ujarnya. (Arianto)

Read More

Phantom: The Musical Tampilkan Bintang K-POP Kyuhyun Bakal Tayang di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Produksi musik yang sangat dinantikan, Phantom: The Musical, sedang menuju ke 18 kota di Indonesia dengan pemutaran khusus yang terbatas dari tanggal 12 hingga 14 Mei. Diproduksi di Korea Selatan, ekstravaganza musikal ini menampilkan bintang K-Pop sensasional Kyuhyun dari Super Junior, bersama penyanyi sopran kelas dunia Sunhae Im dan balerina Joowon Kim. Film ini dibuat oleh WYS EN SCENE di Teater Charlotte di Seoul dan akan ditayangkan di 28 lokasi di seluruh Indonesia di bioskop CGV dan Cinepolis.

Phantom: The Musical adalah tampilan gemerlap bakat Maury Yeston dan Arthur Kopit, berdasarkan novel Gaston Leroux Phantom of the Opera. Musikal tersebut disutradarai oleh sutradara musik terkenal Robert Johanson dengan sukses luar biasa di Korea Selatan. Versi film dari produksi yang memukau ini telah dipamerkan di beberapa negara di Asia, Amerika, Kanada, dan Eropa dengan sambutan yang luar biasa.

Film ini wajib ditonton tidak hanya untuk penggemar Kyuhyun dan Super Junior tetapi juga untuk pecinta opera dan pertunjukan musik yang jarang disajikan di Indonesia. Phantom akan memikat dan mempesona penonton, menawarkan pengalaman mendebarkan dan menyentuh yang paling baik dinikmati di teater dan bioskop. Produksi musik ini pasti akan menghibur, menginspirasi, dan menarik hati para penontonnya. Jangan lupa bawa tisu!

Phantom didistribusikan di Indonesia oleh Moxienotion dan dipersembahkan oleh EMK Musical Company bekerja sama dengan WYS EN SCENE. Musikal tersebut berdurasi 170 menit dan disajikan dalam bahasa Korea.

Kisah Phantom: The Musical berlatarkan Paris pada akhir abad ke-19. Erik, diberkati dengan kejeniusan musik tetapi dikutuk dengan wajah aneh, hidup tersembunyi jauh di dalam katakombe di bawah Gedung Opera Paris. Saat dia mendengar suara Christine Daaé, dia bertekad untuk menjadikannya diva barunya. 

Namun, Carlotta, diva penghuni gedung opera, diliputi kecemburuan dan menyusun rencana untuk merusak penampilan debut Christine. Erik, yang marah dengan tindakan Carlotta, berusaha membalas dendam dengan mengungkap serangkaian peristiwa yang mengarah pada pengungkapan masa lalu dan kematiannya yang tragis.

Musiknya menampilkan koreografi yang menawan dan desain set yang menakjubkan, membenamkan penonton dalam kisah Phantom yang mempesona dan menghantui. Dengan pemeran yang luar biasa dan produksi kelas dunia, Phantom: The Musical menjanjikan pengalaman menonton yang spektakuler untuk penonton dari segala usia.

Pra-penjualan tiket sudah dimulai, dan beberapa bioskop di Jakarta sudah hampir penuh. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk mengalami produksi musik yang menakjubkan ini. Pesan tiket Anda sekarang dan bersiaplah untuk dibawa ke dunia Phantom! (Arianto)

Read More

Delima Silalahi: Pengakuan Wilayah Adat Di Indonesia Masih Alami Sejumlah Hambatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan atas tanah ulayatnya di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi saat konferensi pers bertema “Pengakuan Hutan Adat di Indonesia: Peluang dan Tantangan” di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta (09/05/2023). 

Menurut Delima, berbagai upaya telah dilakukan seperti lobi dan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat (Kantor Staf Kepresidenan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), DPR/DPRD, Komnas HAM, Komnas HAM. tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dan lembaga negara lainnya. Mereka juga melakukan aksi damai di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Namun hingga kini belum mendapat tanggapan serius.

Delima memimpin advokasi 7.213 hektar lahan hutan tropis untuk enam masyarakat adat di Sumatera Utara. Perjuangannya telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Namun sampai saat ini masyarakat adat khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan belum mendapatkan haknya karena belum adanya pengakuan pemerintah.

Lebih lanjut, Delima menambahkan, ketiadaan pengakuan pemerintah membuat masyarakat adat rentan terhadap kriminalisasi atau intimidasi oleh pemilik lahan—khususnya korporasi—yang tumpang tindih dengan tanah adatnya.

Upaya Delima untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat selama satu dekade terakhir membuatnya mendapatkan Penghargaan Lingkungan Goldman 2023. Penghargaan ini membuka mata bahwa kedaulatan hutan adat Indonesia harus terus diperjuangkan.

Masih kata Delima, tanah ulayat merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. “Kita hemat sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga hutan dan sumber air, menanam pohon alam, dan mengembangkan kemenyan sebagai sumber kehidupan. Yang kita perjuangkan bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri tetapi juga untuk keselamatan lingkungan kita," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria di Humbang Hasundutan, Eva Lumban Gaol, membenarkan perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan negara masih menghadapi beberapa tantangan. Menurutnya, masyarakat adat telah mempersiapkan segala macam persyaratan administrasi untuk mendapatkan pengakuan. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Hal paling menantang yang kami hadapi adalah di tingkat kabupaten, yaitu terbitnya peraturan daerah tentang pengakuan tanah dan hutan ulayat bagi masyarakat Pargamanan Bintang Maria,” kata Eva.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah lebih bersinergi untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat. Pengakuan terhadap kelangsungan tanah ulayat, menurut Eva, secara tidak langsung menjadi bagian dari upaya penyelamatan lingkungan yang juga menjadi target pembangunan berkelanjutan pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pakar Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Usep Setiawan sepakat, pemerintah perlu meningkatkan keseriusan dalam percepatan pengakuan keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya.

“Pengakuan hutan adat dan tanah ulayat sebagai hak milik masyarakat adat harus lebih diperluas di masa kini dan masa mendatang. Aparatur pelayanan dan alokasi anggaran negara di pusat dan daerah harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Menurut Usep, KSP juga berupaya mendorong pengakuan ruang hidup masyarakat adat dengan menjalankan fungsi: percepatan program prioritas, debottlenecking jika ada hambatan, dan komunikasi politik dan publik. 

"Tantangan utama yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah integrasi regulasi terkait masyarakat adat dan keharmonisan aparatur birokrasi pemerintahan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

METI Luncurkan The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Renewable Energy Society of Indonesia (METI) menggelar Launching The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023 di Auditorium EBTKE, Jakarta, Selasa (9/5). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Dadan Kusdiana, yang mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Ketua Dewan Pengarah Indonesia EBTKE ConEx 2023, Eka Satria. Konferensi tersebut akan diselenggarakan pada 12-14 Juli 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD di Tangerang.

Acara tersebut menjadi acuan bagi industri akan pentingnya transisi energi dan pemanfaatan energi berkelanjutan untuk masa depan. Ini akan menampilkan program yang komprehensif dan perspektif untuk mengadvokasi adopsi energi berkelanjutan dan pada akhirnya mencapai bauran energi yang ditargetkan sebesar 23% pada tahun 2025.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan transisi energi dan mengoptimalkan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan. Upaya menghentikan lebih dini pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar batubara, mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, dan energi terbarukan lainnya, sedang diupayakan untuk mencapai emisi net-zero pada tahun 2060,” ujar Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM RI, Dadan Kusdiana. 

Oleh karena itu, saya berharap acara ConEx EBTKE Indonesia tahun ini dapat menjadi tempat di mana semua pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan agar transisi energi dapat berjalan sesuai rencana. menjadi puncak acara tetapi juga puncak dari seluruh komitmen yang telah kami uraikan.

Indonesia EBTKE ConEx 2021 yang digelar secara virtual berhasil menarik 5.000 peserta dari 48 negara selama lima hari. Ini juga menampilkan 6 sesi pleno, 3 pertemuan puncak, dan 10 sesi paralel, dengan 31 pidato utama, 30 moderator, dan 156 pembicara.

“Acara EBTKE ConEx 2023 Indonesia ke-11 merupakan bagian dari acara nasional tahunan, The 1st Indonesia Clean Energy Week (ICEW), yang diharapkan dapat memberikan informasi global mengenai komitmen dan upaya Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan energi bersih berkelanjutan melalui transisi energi menuju Emisi nol bersih pada pertengahan abad ini juga diharapkan dapat menarik investor nasional dan internasional untuk berinvestasi di Indonesia guna mencapai tujuan tersebut,” ujar Ketua Dewan Pengarah Indonesia EBTKE ConEx 2023, Eka Satria.

Eka Satria berharap konferensi ini menghasilkan diskusi dan hasil yang baik yang dapat mengubah komitmen menjadi tindakan, sebagaimana tercermin dalam tema tahun ini, “From Commitment to Action: Safeguarding Energy Transition Towards Indonesia Net Zero Emissions 2060."

Acara ICEW merupakan kegiatan bersama antara Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), yang diselenggarakan secara paralel sebagai dua acara independen dengan fokus diskusi yang saling melengkapi. 

The 11th Indonesia EBTKE ConEx 2023 akan membahas aspek-aspek penting dan strategis dari kegiatan produksi/pasokan, sedangkan The 4th Indonesian Energy Efficiency and Conservation Conference and Exhibition (IEECCE) akan membahas aspek-aspek penting dan strategis dari pemanfaatan/permintaan energi bersih di Indonesia dan di dunia. perspektif secara berkelanjutan dan terpadu. (Arianto)

Read More

Kinerja Luar Biasa Tahun 2022, SSMS Cetak Laba Bersih Rp1,82 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten kelapa sawit, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk ("SSMS" atau "Perseroan") mencatatkan kinerja yang luar biasa sepanjang tahun 2022 setelah melaporkan lonjakan laba bersih year-to-date yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar 21,2%, dari Rp1,51 triliun di tahun 2021 menjadi Rp1,82 triliun di tahun 2022.

"Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp 7,26 triliun, meningkat 39,55% dari periode yang sama atau year on year (yoy). Pada tahun 2021, Perseroan mencatatkan penjualan sebesar Rp5,20 triliun. Penjualan Perseroan terdiri dari penjualan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga untuk minyak sawit, inti sawit, dan tandan buah segar," kata Direktur SSMS, Jap Hartono Public Expose setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Senin (08/05).

Rinciannya, penjualan kepada pihak berelasi untuk minyak sawit meningkat 20,13% menjadi Rp 5,29 triliun, inti sawit meroket 177,7% menjadi Rp 398,41 miliar, dan tandan buah segar meningkat 61,09% menjadi Rp 228,08 miliar. Sementara itu, penjualan pihak ketiga untuk minyak sawit mencapai Rp1 triliun pada 2022, dibandingkan nol pada 2021.

Penjualan inti sawit pihak ketiga turun 94,75% menjadi Rp 5,11 miliar, dan penjualan minyak inti sawit turun 19,46% menjadi Rp 333,59 miliar. 

Kenaikan penjualan menyebabkan beban pokok penjualan Perseroan juga meningkat sebesar 43,18% dari Rp2,99 triliun menjadi Rp4,29 triliun di tahun 2022. "Meski demikian, perseroan masih mampu membukukan kenaikan laba kotor sebesar 34,63% menjadi Rp2,96 triliun dari Rp 2,20 triliun," ucapnya.

Setelah dikurangi berbagai beban yang dikelola secara efisien, Perseroan membukukan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada entitas induk meningkat sebesar 21,24% dari Rp1,52 triliun menjadi Rp1,84 triliun di tahun 2022. 

Dari sisi Aset, total aset Perseroan meningkat tipis sebesar 0,86% dari Rp13,85 triliun di akhir tahun 2021 menjadi Rp13,96 triliun pada akhir tahun 2022.

Di sisi lain, liabilitas turun 2,81% dari Rp7,74 triliun pada 31 Desember 2021 menjadi Rp7,52 triliun pada 31 Desember 2022. Selanjutnya kas dan setara kas pada akhir periode turun 48,35% dari Rp1,83 triliun menjadi Rp 946,86 miliar.

Di tahun 2023, Menurut dia, Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan kinerja sebesar 20%. Peningkatan penjualan produk hilir hingga riset dan pengembangan menjadi salah satu upaya perseroan untuk mendongkrak kinerja keuangan. 

"Dan yang pasti, Perseroan menargetkan pertumbuhan laba bersih dan pendapatan sekitar 15% hingga 20% pada 2023. Perseroan optimisme didukung oleh tingginya permintaan produk sektor hilir," pungkasnya. (Arianto)

Read More

On The Track, Kemensos Beri Dukungan Nyata Capai Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2024

Duta Nusantara Merdeka | Nusa Dua 

Kementerian Sosial mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk mendorong pencapaian nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menggariskan kebijakan yang meneguhkan komitmen penanganan kemiskinan ekstrem.

Merujuk pada arahan Mensos, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Robben Rico, menyatakan Kemensos turut berperan dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui program-program bantuan sosial (bansos) dan sebagainya, serta bersinergi secara internal maupun eksternal.

“Pada dasarnya, Kemensos mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem sebagai upaya mendorong pencapaian nol persen pada tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Robben dalam ASEAN _Socio-Cultural Community_ (ASCC) Knowledge Forum 2023 di Bali, Minggu (7/5).

Secara internal, dikatakan Robben, pertama, Kemensos berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program kewirausahaan, dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan Sentra Kreasi ATENSI (SKA).

“Peningkatan pendapatan itu, juga diupayakan melalui kesempatan kerja, dengan kerja sama penempatan Penerima Manfaat (PM) dan memberikan kesempatan kepada PM untuk terlibat dalam perakitan alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Kedua, Robben melanjutkan, peningkatan standar hidup layak melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

“Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar melalui program permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang tidak berdaya dengan memberdayakan masyarakat sebagai penyedia dan penyalur makanan,” ucap dia.

Sementara itu, ia menambahkan, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, sinergi eksternal juga dilakukan Kemensos melalui kerja sama dengan _Corporate Social Responsibility_ (CSR)/dunia usaha.

“Selain CSR, kami juga kerap menjalin kerja sama dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Pembiayaan Ultra Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR), PT Pegadaian, PT PNM, PT Bahana Arta Ventura, dan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu,” ungkap Robben.

Adapun, untuk pengurangan beban pengeluaran, dilakukan melalui berbagai macam program bansos, yang pelaksanaannya diamanahkan kepada Kemensos. "Program bansos itu kita upayakan untuk tepat sasaran," katanya.

Ia menjelaskan formula yang diimplementasikan pemerintah saat ini untuk menurunkan angka kemiskinan itu adalah dengan memisahkan data kemiskinan ekstrem melalui leveling/peringkatan.

“Ada tiga level terbawah yang dianggap sebagai domain dari miskin ekstrem. Mereka yang termasuk ke dalam miskin ekstrem di data _by name by address_ (BNBA)," katanya.

Data dari BKKBN lantas dipadukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, kemudian dipadankan lagi dengan data Kemendes, dan masih dilakukan cek ulang dengan data Dukcapil.

Hal ini tertera dalam Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada beberapa Menteri bawahannya, salah satunya Mensos.

Dalam hal ini, Mensos memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi pemutakhiran DTKS sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menyalurkan bansos dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen, dan mengelola data penyaluran bansos, serta data kondisi para penerima manfaat.

*Tren Angka Kemiskinan Ekstrem*

Berdasarkan data dari Bank Dunia, tingkat kemiskinan di ASEAN mengalami penurunan pada tiga dekade terakhir. “Pada 1990-an, tingkat kemiskinan negara-negara di ASEAN berada pada rentang angka 30% - 58%. Pada 2020, angka ini turun menjadi di bawah 10%. Sedangkan, Indonesia saat ini berada di posisi 9,7%,” ungkap Robben.

Penurunan yang signifikan, dikatakan Robben, juga terjadi pada tingkat kemiskinan ekstrem dalam tiga dekade terakhir. “Pada 1990-an, kemiskinan ekstrem di ASEAN mencapai 49%. Tiga dekade kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem di ASEAN sudah berada di bawah 5% pada 2020,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, sudah ada yang mencapai 0%, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. “Sedangkan, Indonesia saat ini berada di posisi 4% atau sekitar 5 juta masyarakat Indonesia masih berada dalam kondisi miskin ekstrem,” paparnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan kemiskinan terjadi kembali, Pemerintah Indonesia menerapkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, serta merangkul civitas akademika maupun lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, upaya tersebut telah berhasil menekan laju angka kemiskinan menjadi 10,14% di September 2020 dan pada Maret 2022 sudah mencapai angka 9,76%.

Upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem ini dipaparkan dalam ASCC Knowledge Forum yang diselenggarakan di Pulau Dewata. Agenda gelaran oleh Kemenko PMK ini menjadi salah satu rangkaian acara Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dan puncak KTT ASEAN 2023.

Forum ini menjadi sarana bertukar pikiran dan pengalaman antar negara-negara ASEAN bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, baik tingkat pusat dan daerah dalam upaya bersama untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di ASEAN.

Melalui forum ini juga diharapkan didapatkan gagasan dan rumusan cerdas langkah-langkah strategis penanganan kemiskinan yang lebih adaptif,inklusif dan berkelanjutan. 

Mengusung tema _Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in_ ASEAN, agenda ini menghadirkan 50 orang peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah/Pembangunan Internasional, dan Civitas Akademika. (Arianto)

Read More

Sinergitas TNI-Polri Kunci Sukses Keamanan KTT ASEAN

Duta Nusantara Merdeka | NTT 

TNI-Polri melaksanakan Apel Gelar Pasukan terkait pengamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan itu dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usai apel gelar pasukan, Panglima TNI dan Kapolri melakukan pemeriksaan pasukan dam alutsista yang nantinya akan digunakan dalam pengamanan KTT ASEAN yang ke-42 ini. Selanjutnya, kedua pimpinan TNI-Polri ini melaksanakan Tactical Floor Game (TFG).

Menurut Sigit, pelaksanaan TFG menjadi hal penting guna setiap instansi yang mengamankan seperti TNI, Polri, BIN, BSSN dan instansi lain agar memiliki pemahaman yang sama.

"Semua ini harus memiliki pemahaman yang sama khususnya terkait dengan siapa harus berbuat apa. Kemudian apabila ada suatu peristiwa bagaimana kemudian itu diselesaikan terkait dengan jenjang-jenjang keputusan yang akan diambil, apakah bisa diputuskan langsung ataukah ini harus dilaporkan dan perintah datang dari atas," kata Sigit di Labuan Bajo, NTT, minggu, 7 Mei 2023.

Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, Sigit menuturkan nantinya berbagai macam persoalan mulai dari situasi normal, sampai dengan kondisi kuning, merah maupun kontijensi, seluruh anggota yang melaksanakan tugas di sektor masing-masing mengerti dan paham dengan apa yang harus dilakukan.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan antara TNI-Polri sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab dalam pengamanan. Hal ini sangat penting agar penyelenggaraan KTT ASEAN berjalan aman dan sukses.

"Jadi tentunya kita sepakat bahwa dengan sinergisitas dan soliditas yang kita bangun, terus kita perkuat, menjadi kunci untuk bisa melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan ini dengan optimal. Itu kunci sukses dari bagaimana penyelenggaraan ini betul-betul bisa kita amankan dengan baik," ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut bahwa pihaknya sudah menyiapkan antisipasi ataupun solusi terkait dengan adanya unjuk rasa saat KTT ASEAN. Yakni, dengan menjalin komunikasi bersama pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapatnya.

"Tentunya harapan kita permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita lakukan mitigasi penyelesaiannya seperti apa. Tentu kita akan bantu komunikasi kan itu terkait hal-hal yang bersifat unjuk rasa. Dan bagaimana pola penanganannya. Sehingga di satu sisi kebebasan berekspresi tetap bisa diberikan. Namun disisi lain, tidak mengganggu jalannya proses KTT ASEAN itu sendiri. Itu yang utama," ucap Sigit. 

Hal yang menjadi perhatian lainnya adalah terkait adanya ancaman gangguan aksi terorisme. Ia menyampaikan sudah melakukan rapat dan telah disiapkan satgas deteksi, yang memonitor terkait dengan orang-orang yang kita curigai.

"Jadi kita sudah pasang di beberapa sudut mulai dari Bandara sampai dengan akomodasi venue dan jalur-jalur yang dilewati, sehingga terhadap target yang memang selama ini sudah kita ikuti akan terpantau dengan alat-alat yang kita miliki dan tentunya apabila kemudian Termonitor, kita segera ambil langkah," tutur Sigit.

Selanjutnya, kata Sigit, apabila ada ancaman terkait barang ataupun benda, yang dianggap mencurigakan, petugas keamanan sudah menyiapkan tim K-9 dan Jibom.

"Sehingga bagaimana kita bisa persiapkan evakuasi terhadap hal-hal seperti itu namun juga jangan sampai kemudian menjadi isu yang mengganggu proses KTT ASEAN," jelas Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mempersilahkan bagi masyarakat yang ingin ikut bersinergi bersama dengan TNI-Polri untuk mengamankan KTT ASEAN. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat juga bangga atas dipercayanya Indonesia menjadi keketuaan KTT ASEAN ke-42.

"Kita memilih tempat di Labuan Bajo ini harapannya bisa membawa ke depan kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo khususnya, dan membawa indonesia di kancah internasional. Tentunya tokoh agama, masyarakat adat, pemuda kita akan libatkan untuk melaksanakan pengamanan bersama TNI-Polri," tutup Yudo di kesempatan yang sama. (Arianto)

Read More

Polsek Percut Seituan Amankan 2 Orang Pelaku Pencurian Dan Penganiayaan Di Desa Laut Dendang

Duta Nusantara Merdeka | Deli Serdang

Polsek Percut sei tuan menerima laporan pengaduan dari masyarakat pada hari Kamis 27 April 2023. Atas pengaduan tersebut Kapolsek Percut sei tuan Kompol M. Agustiawan S.T., S.I.K., M.H., membentuk team yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu J. Simamora dan Panit reskrim Ipda Junaedi Karosekali untuk menangkap pelaku.

Pada Hari Jumat tgl 05 Mei 2023 personil menerima informasi tentang keberadaan pelaku R dan D sedang berada dirumahnya, Lalu personil dipimpin Kanit reskrim Iptu J. Simamora dan Panit reskrim Ipda Junaedi Karosekali mendatangi rumah pelaku dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku dan memboyong ke mako polsek Percut sei tuan. **

(Didi Atmawijaya)

Read More

Cegah KDRT, Aktifis Gereja Katholik Jakarta Gelar Seminar Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyikapi masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga - KDRT di masyarakat, berbagai kelompok keagamaan terus melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya antisipasitif dan pencegahan. Tak ketinggalan pula Seksi Keadilan Perdamaian & Lingkungan Hidup Paroki Bojong Indah Gereja Santo Thomas Rasul Jakarta turut berpartisipasi menggelar kegiatan seminar tentang hukum dalam rangka mencegah terjadinya KDRT di lingkungan keluarga Katholik. 

Seminar Hukum yang mengambil Tema "Mengenali Hukum Gereja dan Hukum Negara untuk Membangun Keluarga Katolik yang Harmonis" ini dilaksanakan di GKP Lt. 4 Gereja Sathora, Jakarta pada Sabtu (6/5/2023). 

Dua orang pembicara yang dihadirkan dalam seminar kali ini yakni, tokoh Gereja Katholik, Romo Thomas Ulun Ismoyo, dan Anggota Komisioner Komnas Perempuan Theresia Sri Endras Iswarini. 

Dalam pemaparannya, Romo Thomas Ulun Ismoyo menekankan komitmen keluarga (kelompok terkecil) untuk mengutamakan dan mengedepankan intisari hidup. 

"Berkeluarga adalah demi kebahagiaan bersama dan di dalam kebahagiaan bersama itu, semua harus mengurangi konflik dan waspada terhadap hal-hal yang menghalangi terwujudnya hal tersebut, misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT," ungkap Romo Ulun. 

Sedangkan Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Sri Endras Iswarini menyampaikan pemahaman kepada peserta bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kejahatan. Sesi ini dipandu moderator Soegiharto Santoso yang biasa disapa Hoky. 

"Jadi kalau kita selama ini berpikir bahwa KDRT adalah urusan Rumah Tangga atau urusan masing-masing pribadi, itu salah. Semua tahu bahwa ini adalah urusan Negara yang ada hukumnya dan kita merupakan bagiannya," terang Rini, aktifis perempuan yang terkenal kritis dan anti kekerasan terhadap kaum hawa. 

Dia juga memastikan, jika ada kasus korban KDRT maka itu bisa langsung dibantu oleh negara atau bahkan bisa ditangani oleh Negara. "Dan kita sebagai warga Negara harus mau turut terlibat di dalamnya," imbuhnya. 

Seminar ini dibuka langsung Pastor Paroki Romo H. Sridanto Ariwibowo Nataantaka. Dan pada seminar kali ini juga mengadirkan pasangan suami isteri atau pasutri dari gerakan Marriage Enconter, Fredy dan Debbie yang memberikan testimoni mengenai hubungan baik rumah tangga keluarga ini yang makin terasa lebih baik setelah mengikuti kegiatan Marriage Encounter. 

Sehingga dalam kesempat tersebut keduanya mengajak para peserta seminar mengikuti kegiatan Marriage Encounter untuk membangun keluarga yang beriman dan harmonis untuk mencegah terjadinya tindak KDRT dalam keluarga. 

Pada kesempatan ini juga, Ketua Panitia Soegiharto Santoso menguraikan dasar pemikiran pelaksanaan seminar kali ini yaitu  maraknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik (KDRT) di ruang lingkup keluarga, sehingga menjadi acuan Keuskupan Agung Jakarta, lewat prakarsa Seksi Keadilan Perdamaian dan Lingkungan Hidup Paroki Bojong Indah Gereja Santo Thomas Rasul, menggelar seminar tentang hukum ini. 

Sebab berdasarkan laporan resmi yang ada, tidak menunjukkan realita yang sesungguhnya, karena mayoritas terjadinya KDRT adalah di dalam keluarga, sehingga sering kali ditutup-tutupi. “Laporan resmi yang masuk bagaikan puncak gunung es dari banyaknya persoalan KDRT,” ujar Hoky. 

Hoky menambahkan, peserta seminar dihadiri oleh umat paroki Santo Thomas Rasul Bojong Indah, dan juga umat dari paroki lain, serta sejumlah wartawan. (Arianto)

Read More

Deklarasi Cah Angon Sebagai Calon Presiden RI 2024-2029

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

DR. H. Tubagus Bahrudin, SE.MM, sosok yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat bawah atau di desa-desa yang juga disapa Cah Angon akan mencalonkan diri untuk pemilihan presiden Indonesia tahun 2024-2029. Pengumuman tersebut dibuat selama pertemuan para pendukung, termasuk Kesultanan Jambi dan kesultanan lain di seluruh negeri.

Dalam deklarasinya, DR. H. Tubagus Bahrudin, SE.MM mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diterimanya selama ini, menyatakan bahwa dirinya merasa tersanjung atas dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia. Ia juga mengakui beratnya tanggung jawab tugas yang diembannya namun menyatakan kesediaannya untuk bersaing di pemilu 2024.

Lebih lanjut, Cah Angon juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pendukung dari berbagai latar belakang yang telah mendukungnya selama dua tahun terakhir, termasuk keluarga, kolega, dan tokoh agama dari ulama, santri dan Habaib. Ia juga mengapresiasi kerja keras dan dedikasi para honorer, mantan kepala desa, dan kepala desa saat ini, yang semuanya telah bekerja tanpa lelah untuk membantunya mengejar cita-citanya.

Bahkan, DR. H. Tubagus Bahrudin, SE.MM menegaskan, pencalonannya didorong oleh keinginan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur yang memenuhi aspirasi warganya. Dia percaya bahwa pencalonannya mewakili keinginan rakyat Indonesia, dan dia akan bekerja untuk mencapai visi mereka tentang masa depan yang lebih baik.

Ia juga menegaskan bahwa pencalonannya bukan hanya tentang deklarasi itu sendiri, tetapi membutuhkan upaya terus menerus untuk mencapai tujuannya menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Dia meminta semua pendukungnya untuk terus bekerja keras dan tetap fokus pada tujuan utama.

DR. H. Tubagus Bahrudin, SE.MM mengakhiri deklarasinya dengan mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara atas tempat dan fasilitas yang disediakan. Dia mengungkapkan keterkejutan dan rasa terima kasihnya atas sambutan yang tak terduga namun hangat yang dia terima, yang dengan bercanda dia bandingkan dengan lokasi biasanya di lapangan.

Cah Angon juga menyatakan kesiapannya untuk melalui proses yang diperlukan, termasuk memenuhi persyaratan dan prosedur lain yang diperlukan. Dia menegaskan kembali bahwa 7 Mei menandai awal dari kampanyenya dan dia berharap dapat bekerja sama dengan masyarakat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Dan yang pasti, DR. H. Tubagus Bahrudin, SE.MM telah memberikan pernyataan tegas atas pencalonannya pada Pilpres 2024. Deklarasinya telah mendapatkan perhatian dan dukungan yang signifikan, dengan banyak yang ingin melihat apa yang dia tawarkan sebagai calon pemimpin bangsa. (Arianto)

Read More

HIMALO Gelar Halal Bihalal Warga Lombok Diaspora di TMII

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) menggelar acara Halal Bihalal bagi diaspora Lombok di Anjungan NTB, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (7/5/2023). Acara yang digelar pada momen bertuah Idul Fitri ini dimaksudkan untuk mempertemukan diaspora Lombok yang berada di Jakarta dan sekitarnya.

"Acara ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi diaspora Lombok yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Targetnya adalah 500 peserta, tetapi jumlah peserta melebihi ekspektasi dengan lebih dari 500 orang hadir di acara tersebut," kata Ketua HIMALO, Karman BM kepada Wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Karman BM menjelaskan, acara tersebut merupakan kesempatan untuk mempromosikan nilai-nilai dan praktik baik Lombok, termasuk pariwisata dan budaya. Ia menekankan bahwa Lombok adalah mercusuar harapan dan permata di Indonesia yang harus dipromosikan secara global. Sebagai anggota diaspora Lombok, mereka memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai positif Lombok.

Acara tersebut merupakan kesempatan bagi diaspora Lombok untuk berjejaring dan memupuk solidaritas di antara mereka sendiri. Lebih lanjut, Karman BM mengajak diaspora Lombok untuk bersama-sama memperbaiki posisi dan meningkatkan solidaritas mereka di Jakarta dan sekitarnya. Ia menegaskan, semakin bersatu diaspora Lombok, semakin banyak yang bisa mereka capai bersama.

Karman BM juga meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi diaspora Lombok di Jakarta dan sekitarnya. Dia menekankan, pemerintah daerah harus mendukung diaspora Lombok dalam upaya mempromosikan nilai-nilai dan budaya Lombok. Ia percaya dengan bekerja sama, diaspora Lombok dan pemerintah daerah dapat berkontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan Lombok.

Acara Halal Bihalal berlangsung sukses, dengan para peserta menikmati pesta masakan lokal dan makanan ringan. Acara tersebut merupakan kesempatan bagi diaspora Lombok untuk menyambung kembali akarnya dan menumbuhkan solidaritas di antara mereka sendiri. Acara tersebut juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan budaya Lombok serta bekerja sama menuju pembangunan dan kemakmuran Lombok.

Dan yang pasti, acara Halal Bihalal yang diadakan oleh HIMALO sukses besar, dengan lebih dari 500 peserta hadir dalam acara tersebut. Acara tersebut merupakan kesempatan bagi diaspora Lombok untuk berjejaring, menyambung kembali akarnya, dan menumbuhkan solidaritas di antara mereka sendiri. Itu juga merupakan kesempatan untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan budaya Lombok dan bekerja sama menuju pembangunan dan kemakmuran Lombok. 

Karman BM meminta diaspora Lombok dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut dan menjadikan Lombok sebagai mercusuar harapan dan permata di Indonesia yang akan bersinar secara global. (Arianto)

Read More

Syahganda Nainggolan Hadiri Halal bi Halal Koalisi untuk Perubahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dr. Syahganda Nainggolan, Aktivis Senior dan Direktur Eksekutif Lingkar Sabang-Merauke menghadiri acara Halal bi Halal “Koalisi untuk Perubahan” yang diselenggarakan oleh INDONESIA GEMILANG bekerjasama dengan BPJK PARTAI DEMOKRAT di Jakarta, Sabtu (06/05/2023). Dalam acara tersebut, Dr. Syahganda menekankan pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia dan perlunya pendidikan politik bagi masyarakat.

"Aspek terpenting dari acara tersebut adalah perlindungan demokrasi di Indonesia. Dia menegaskan, demokrasi tidak boleh dikhianati, apalagi setelah masa kelam otoritarianisme(kekejaman) di era Soekarno dan Soeharto," kata Syahganda kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Dr. Syahganda berharap agar demokrasi di Indonesia tetap terjaga, dan pemerintah jangan menggunakan istana presiden sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan segelintir partai politik.

Lebih lanjut, Dr. Syahganda juga mengomentari pemilihan presiden yang akan datang dan perlunya perubahan. Dia mengkritik pencalonan Airlangga, Budi Gunawan, dan Luhut Panjaitan, menyatakan bahwa mereka mewakili status quo dan bukan perubahan yang dibutuhkan Indonesia. 

Menurut Dr Syahganda, rakyat Indonesia harus menang melalui agenda perubahan yang meliputi revisi omnibus law dan pembubaran IKN karena rentan terhadap kepentingan asing.

"Koalisi untuk Perubahan menegaskan perlunya pendidikan demokrasi dan politik di Indonesia. Selain itu, Acara ini juga menyediakan platform yang sangat baik bagi kelompok politik dan organisasi masyarakat sipil untuk berkumpul dan berkolaborasi menuju tujuan bersama," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Pengurus DAD DKI Gelar Sanksi Adat Dayak atas Pesulap Merah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) DKI Jakarta menggelar acara Sanksi Adat Dayak Anam Tahil Atas Kacampangan Molot Saudara Marcel Radhival (Pesulap Merah) Terhadap Masyarakat Dayak di Medsos di Jakarta, Sabtu (06/05). Upacara tersebut bertujuan untuk mendidik dan memperingatkan Marcel dan masyarakat luas tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan bahaya penyebaran hoaks.

Acara yang dipimpin oleh Tamunan Kiting, SE, MM, Ketua Umum Dewan Adat Dayak DKI Jakarta menekankan pentingnya komunikasi dan keharmonisan di dunia. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa upacara sanksi adat tidak dimaksudkan untuk mempromosikan konflik atau permusuhan, melainkan untuk mempromosikan perdamaian dan saling pengertian di antara masyarakat.

Upacara dilakukan dengan menggunakan proses adat Dayak Kanayat dari Kalimantan Barat dan dipimpin oleh Yovinus Jailim, S.Pd selaku Timanggung. Marcel setuju untuk memenuhi 10 syarat yang ditetapkan Dewan Adat Dayak, antara lain membayar denda Rp777,777,- dan memberikan ganti rugi kepada perwakilan masyarakat Dayak.

"Komunitas Dayak sangat tersinggung dengan komentar Marcel, terutama mengingat peristiwa yang baru-baru ini melibatkan Ibu Ida Dayak. Profesi Marcel sebagai YouTuber hanya memperburuk keadaan. Upacara itu dimaksudkan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan mengakhiri konflik antara masyarakat Dayak dan Marcel," ungkapnya.

Tamunan Kiting mengingatkan masyarakat akan pentingnya menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, mengingat adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia mendesak semua orang untuk menggunakan media sosial untuk tujuan konstruktif dan untuk menghindari penyebaran hoaks dan konten berbahaya lainnya. Lebih lanjut ia menambahkan, masyarakat Dayak sudah dewasa dan paham bagaimana menggunakan media sosial secara positif.

Upacara tersebut merupakan pengingat akan warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam, serta pentingnya melestarikan dan mempromosikannya. "Inisiatif Dewan Adat Dayak DKI Jakarta dalam menyelenggarakan upacara tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan kerukunan dan pemahaman budaya di masyarakat," ucapnya.

Bukan hanya itu, upacara Sanksi Adat Dayak Anam Tahil Atas Kacampangan Molot Saudara Marcel Radhival (Pesulap Merah) Terhadap Masyarakat Dayak di Medsos menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan bahaya penyebaran hoax. Itu juga merupakan langkah positif untuk mempromosikan keharmonisan budaya dan pemahaman dalam masyarakat. 

"Masyarakat harus belajar dari acara ini dan berusaha untuk menggunakan media sosial untuk tujuan konstruktif yang mempromosikan perdamaian, harmoni, dan pemahaman dalam masyarakat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DPP-SPKN Bakal Gelar Aksi Demontrasi di Mapolda Riau dan Polsek Pinggir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) akan menggelar aksi unjukrasa di Polda Riau dan berlanjut ke Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis terkait penanganan kasus Pencurian dalam keluarga atas nama Venantius Mangiring Gultom M oleh Polsek Pinggir pada Senin (8/5/2023). Demikian disampaikan oleh Sekjen DPP SPKN, Romi Frans di D'Raja Coffee, Jumat (5/5/2023).

Dikatakan Romi Frans, setelah mendengar peristiwa yang menimpa Venantius Mangiring M Gultom 

selaku ahli waris atas harta gono gini peninggalan orang tuanya berupa  kebun sawit di lahan reformasi Desa Buluh Apao seluas 52 ha. Yang berujung terjadinya permasalahan dalam keluarga dan Venantius Mangiring Gultom dilaporkan ke Polsek Pinggir. Kemudian Venantius meminta bantuan kepada DPP-SPKN atas peristiwa yang menimpanya.

Menurut Romi Frans, SPKN sesuai fungsinya sebagai kontrol sosial merasa terpanggil untuk menindak lanjuti peristiwa hukum yang di alami Venantius. Kami menerima informasi dari Ventanius Mangiring Gultom, bahwa perkara telah sampai ke Polda Riau dan telah gelar perkara. Yang hasilnya Polda Riau menyarankan pihak Polsek Pinggir untuk menghentikan kasus tersebut dan menerbitkan  SP3.

Namun dalam jenjang berjalannya waktu, Kapolsek Pinggir seolah mengabaikan saran pimpinannya dan melanjutkan perkara tersebut serta menahan Venantius Mangiring Gultom. "Ini ada apa, sepertinya Polsek pinggir tidak mengindahkan arahan dari Polda Riau untuk dilakukannya SP3," tegas Romi Frans.

Masih kata Romi Frans, melalui Klien Jetro Sibarani SH.,MH., CHt, Venantius Mangiring Gultom memberikan kuasa kepada DPP-SPKN untuk menindak lanjuti perkara, pencurian dalam keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 367 KUHP.

Perlu kami jelaskan, Bapak Tarianus  Gultom dan Mariati Katarina Samosir merupakan orangtua Ventanius Mangiring Gultom telah meninggal dengan ahli waris tujuh orang, lima perempuan dan dua laki-laki dengan meninggalkan warisan baik benda bergerak berupa mobil dan benda tidak bergerak berupa kebun sawit dan ruko.

Semasa hidup orang tuanya semua warisan tersebut belum di bagi kepada ahli waris serta tidak ada gugat menggugat. Namun ketika ahli waris 6 dan 7 memanen Sawit seluas 52 Hektar, yang berlokasi di kecamatan Pinggir, ahli waris ke lima (Boni) melaporkan ahli waris ke 7 ke Polsek pinggir, pada Maret 2021 lalu.

Atas laporan tersebut, ahli waris ke tujuh di tangkap tanggal 9 Maret pukul 2.00 Wib dan langsung ditahan pada 10 Maret 2023. Dan saat ahli waris ke tujuh akan ditahan dihadiri kakaknya (Ahli waris ke Dua dan ke enam) yang menjelaskan bahwa harta goni gini tersebut belum dibagi juga keberatan dari ahli waris lainnya.

Anehnya, kata Romi Frans, pihak polsek Pinggir belum pernah memanggil Ventianus untuk dimintai keterangan atas laporan yang diterima Polsek Pinggir terhadap Ventanius Mangiring Gultom, tapi begitu dipanggil langsung ditahan. Atas peristiwa tersebut, Ventanius Mangiring Gultom malalui kuasa hukum nya,Jetro Sibarani SH, MH mengajukan gelar perkara ke Polda Riau pada tanggal 11 Maret 2023, yang langsung di respon Polda Riau dengan melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 16 Maret 2023 di Polda Riau.

Diuraikan Romi Frans, diketahui dari hasil gelar perkara, dimana Polda Riau menyuruh dan menyarankan agar perkara ini dihentikan oleh Polsek Pinggir dengan alasan :

1. Tidak memiliki legal standing 

2. Kadaluarsanya perkara karena delik aduan

3. Hak kepemilikan pelapor atas tanah yang di kuasai masih milik orangtua tersangka 

4. Belum ada penetapan ahli waris.

Berdasarkan peristiwa tersebut, Ventianus Mangiring Gultom memberikan kuasa kepada DPP SPKN untuk melakukan aksi damai di Polda Riau dan Polsek Pinggir untuk meminta kepastian hukum melalui Polda Riau ke Polsek Pinggir agar kasus tersebut di SP 3.

Menurut Romi Frans, atas rencana aksi ini, kami sudah memasukkan surat pemberitahuan ke Polda Riau Cq dirintelkam Polda riau. (Arianto)

Read More

Kuartal I-2023, WSBP cetak Pendapatan Rp192,1 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) melalui lini bisnis Ready-Mix Concrete berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp192,1 miliar pada Kuartal I-2023. Pencapaian tersebut merupakan peningkatan yang luar biasa sebesar 145% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ready-Mix Concrete merupakan salah satu dari tiga lini bisnis utama Waskita Beton Precast yang mengusung strategi One Stop Solution Construction Provider. Selain Ready-Mix, WSBP bergerak di bidang Jasa Pembuatan dan Konstruksi Beton Pracetak.

Ready-Mix Concrete adalah beton siap pakai yang tidak memerlukan proses lebih lanjut di lokasi konstruksi. WSBP memproduksi Ready-Mix Concrete berkualitas tinggi mulai dari K-100 hingga K-1000.

"Total nilai kontrak yang dikelola segmen Ready-Mix WSBP mencapai Rp455,6 miliar. Sebagian besar kontrak tersebut berasal dari proyek-proyek yang dibiayai pemerintah, termasuk yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Direktur Operasi WSBP, Sugiharto, dalam keterangan persnya, Jum'at (05/05).

“Pertumbuhan pendapatan segmen Ready-Mix ditopang oleh pesanan berbagai proyek infrastruktur,” jelas Sugiharto. “Sepanjang triwulan I ini, kami juga fokus memenuhi kebutuhan pasokan untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN),” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiharto menyatakan, WSBP berkomitmen mendukung penuh pengembangan IKN. Sejak awal Januari tahun ini, WSBP telah memasok produk Beton Ready Mix (Fc 10-Fc 50 dan Fs 45) untuk Proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Gedung Penunjang di Kawasan Istana Kepresidenan RI dan IKN Paket Jalan Kerja/Logistik (KIPP) Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Ruas 4.

Sebagai informasi, WSBP telah mendirikan dua pabrik batching plant Beton Ready Mix di Sepaku, Kalimantan Timur, untuk mendukung percepatan pasokan proyek konstruksi di IKN.

Selain IKN, produk Beton Ready Mix WSBP juga digunakan di berbagai proyek infrastruktur lainnya, seperti Proyek Terminal & Regasifikasi LNG Sumbawa, Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi-Serbalawan, dan Proyek Pengembangan Pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai Sanggai .

WSBP berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan segmen Ready-Mix dalam jangka panjang. Pendapatan dari segmen Ready-Mix diharapkan tumbuh lebih dari 100% hingga akhir tahun 2023 dan berkontribusi hingga 30% dari total pendapatan WSBP.

Selain itu, WSBP berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha Ready-Mix sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Read More

Yulie Sekuritas Indonesia Tumbuh Positif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk ("YULE" atau "Perseroan") mencatatkan kinerja keuangan yang positif untuk tahun yang berakhir pada Desember 2022. Aset perusahaan meningkat menjadi Rp509.7 miliar dari Rp450.2 miliar pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan portofolio efek dari Rp248,5 miliar menjadi Rp460,3 miliar.

"Di sisi lain, liabilitas perseroan turun menjadi Rp16.1 miliar dari Rp22.7 miliar karena penurunan utang transaksi perdagangan efek perantara dari Rp15.7 miliar menjadi Rp7.3 miliar," ujar Agustinus Sumandar, Direktur Pedagang Efek & Penjamin Emiten Efek YULE saat Public Expose usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta pada Jumat (05/05).

Perseroan juga membukukan ekuitas sebesar Rp493.6 miliar naik dari Rp427.4 miliar di tahun 2021, meningkat sebesar Rp66.1 miliar Kenaikan tersebut terutama disebabkan laba bersih perseroan tahun 2022 sebesar Rp56.4 miliar ditambah pengurangan saham tresuri sebesar Rp. 9.7 miliar.

Dari sisi pendapatan, Agustinus menuturkan, Perseroan mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp74.9 miliar untuk Desember 2022. Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2021 sebesar Rp103.5 miliar Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan nilai keuntungan yang belum direalisasi dari portofolio surat berharga perseroan, dari Rp100.1 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp62.6 miliar pada tahun 2022.

Namun, Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan dari aktivitas perdagangan efek sebesar 82,20% dari Rp1.16 miliar menjadi Rp2.1 miliar pada tahun 2022. Selain itu juga terdapat peningkatan pendapatan dividen dan bunga sebesar 362% dari Rp2 .1 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp10.1 miliar pada tahun 2022.

"Laba sebelum pajak perseroan untuk Desember 2022 tercatat Rp53.2 miliar turun dari Rp79.2 miliar tercatat pada Desember 2021. Setelah mendapat manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan sebesar Rp2.9 miliar perseroan melaporkan laba tahun berjalan sebesar Rp 56.2 miliar pada 2022, turun dari Rp80.6 miliar. Earning per share (EPS) perseroan juga turun dari Rp53,83,- menjadi Rp36,31,-," ungkapnya.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Perseroan tahun 2022 menunjukkan peningkatan aset dan ekuitas, meskipun terjadi penurunan pendapatan dan EPS. Penurunan liabilitas perseroan juga mencerminkan tren positif yang menunjukkan posisi keuangan yang sehat. 

"Peningkatan portofolio sekuritas dan pendapatan dari aktivitas perdagangan sekuritas menyoroti keberhasilan Perseroan dalam bisnis intinya. Namun, penurunan keuntungan yang belum terealisasi dari portofolio efek berdampak pada kinerja pendapatan perseroan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

KKP Bersama FAO Gelar Pertemuan Internasional Bahas IUUF di Bali

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Organisasi Pangan Dunia (FAO) akan menggelar 4th Meeting of The Parties To The FAO Agreement On Port State Measures (PSMA) di Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 8-12 Mei 2023.  

Pertemuan yang diikuti oleh ratusan delegasi yang berasal dari negara anggota PSM, observer hingga perwakilan lembaga internasional ini membahas peran pelabuhan dalam mempersempit praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF) secara global. 

"Kegiatan PSMA ini bagian dari upaya mencegah praktik IUU Fishing, di mana pendekatannya melalui pengelolahan pelabuhan perikanan," ungkap Direktur Kepelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) Tri Aris Wibowo dalam program talkshow Bincang Bahari mengupas Road To 4th Meeting of The Parties To The FAO Agreement On Port State Measures (PSMA) yang berlangsung secara hybrid dari Kantor KKP di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

PSMA adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF).

Indonesia meratifikasi perjanjian internasional PSMA sejak tahun 2016 dan telah menetapkan empat pelabuhan perikanan sebagai lokasi bersandarnya kapal-kapal perikanan maupun kapal pengangkut ikan berbendera asing, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, PPS Bitung, PPS Bungus dan Pelabuhan Umum Benoa.

"Dengan adanya tindakan PSMA terhadap kapal asing, menunjukkan kita concern terhadap IUUF Fishing baik itu pemberantasan maupun pencegahan. Apa manfaatnya? Salah satunya meningkatkan daya saing produk perikanan karena menegaskan kejelasan ketelurusan produk perikanan dan Indonesia tidak ada kekhawatiran melawan tindakan ilegal," papar Tri Aris.

Sejak awal tahun ini tercatat sebanyak 12 kapal asing berbendera Jepang berlabuh di PU Benoa dan telah dilakukan pemeriksaan secara PSM. Pada umumnya kapal-kapal tersebut bertujuan untuk pergantian crew dan mengisi perbekalan.

Pada kesempatan yang sama, Chairperson of the 4th Meeting of The PSMA Nilanto Perbowo menambahkan, dalam pertemuan nanti akan membahas sejumlah agenda, di antaranya status perjanjian FAO 2009 tentang Tindakan Negara Pelabuhan (PSMA) serta strategi meningkatkan efektivitas PSMA melalui pertukaran data dan informasi perikanan masing-masing negara peserta dalam mempersempit ruang gerak IUUF. 

"Mudah-mudahan pada saat pertemuan nanti dari awal sampai akhir, peserta bersemangat dan kooperatif untuk bisa menuntaskan semua dokumen yang telah disiapkan dalam beberapa kali pertemuan kelompok kerja. Sehingga ke depan PSMA instrumennya lebih lengkap yang akan digunakan semua pihak sebagai panduan. Kesepakatan pertukaran informasi dan transparansi dari semua pihak agar tujuan dari PSMA ini bisa diperoleh. Inilah tujuan pertemuan ini," papar Nilanto.

Sementara itu, Regional Project Coordinator FAO Muralidharan Chavakat Manghat menyampaikan, dukungan pihaknya dalam memberantas IUUF secara global. Di antaranya berupa pembuatan roadmap pemberantasan dan melakukan transformasi digital melalui pemantauan kapal perikanan.

"Saya mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang merativikasi PSMA sebagai upaya pencegahan IUUF," ungkapnya. (Arianto)

Read More

Jelang Pemilu 2024, IMO-Indonesia Apresiasi Video Satgas 53 Kejagung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengapresiasi video pendek yang dibuat Satgas 53 Kejaksaan Agung RI tentang netralias ASN dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dalam video tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhum) Ketut Sumedana memberikan arahan dan peringatan kepada seluruh jajaran ASN Kejagung untuk memegang teguh prinsip netralitas.

“Kita sebagai ASN dan aparat penegak hukum harus memegang prinsip netralitas. Kemudian yang paling terpenting adalah ada hal-hal yang terkait dengan permainan politik uang jangan sampai kita menjanjikan sesuatu. Karena menjanjikan saja sudah termasuk tindak pidana. Apalagi menerima sesuatu,” ujar Ketut dikutip dari akun Yotube Kejaksaan RI, Kamis (4/5).

Ketua IMO Indonesia Yakub F Ismail menilai, sosialisasi film pendek Kejagung itu memuat pesan-pesan penting tentang etika politik ASN.

Dia mengatakan, ASN merupakan entitas sosial yang memiliki kode etik politik tersendiri termasuk dalam hal ini dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.

“Termasuk tidak terlibat dalam praktik money politics dan berbagai praktik suap lainnya yang bertujuan memuluskan kepentingan salah satu pihak,” kata Yakub.

Yakub berharap, melalui serial film pendek Kejagung RI itu turut memberikan kesadaran khususnya bagi para ASN agar selalu mematuhi prinsip-prinsip netralitas yang diatur dalam Undang-Undang.

Lanjutnya, video tersebut sangat atraktif, pesan moral dan program sangat mengena dan bisa dijadikan bahan sosialisasi untuk ASN seluruh Indonesia.

“Money politik itu tidak hanya terjadi dilingkungan birokrasi ASN tapi juga di masyarkat ini yang perlu jadi bahan pemantauan bersama. Sehingga, harapan akan politik bebas transaksi dan politik uang dalam Pemilu 2024 menjadi kenyataan,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim Ajak ASN Kemendes Terus Berinovasi untuk Kesejahteraan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendes PDTT terus menciptakan program yang bagus dan memberikan dampak positif bagi desa. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu mengingatkan, keberadaan Kemendes PDTT yang baru berusia sepuluh tahun jika dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain tentu masih jauh.

Namun demikian, Gus Halim terus melakukan usaha-usaha agar Kemendes PDTT bisa sejajar atau bahkan melebihi kementerian-kementerian lain.

“Itulah makanya, saya juga minta maaf kalau sering menekan, memaksakan kehendak untuk mencapai kinerja yang kita inginkan, itu bukan karena apa-apa, itu karena kita ingin Kemendes PDTT segera bisa setara bahkan melebihi kementerian-kementerian lainnya,” ujar Gus Halim saat Halal Bihalal Kemendes PDTT sekaligus pelepasan masa pensiun Dirjen PPDT, Eko Sri Haryanto di Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Ia mencontohkan Bung Karno yang sampai hari ini terus disebut-sebut karena menjadi founding fathers. Kemudian Hadratussyaikh Hasyim Asyari selalu disebut-sebut terhadap keberadaan pluralisme.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdiri hingga saat ini juga karena kontribusi yang sangat besar dari Hadratussyaikh Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama.

Oleh karena itu, Gus Halim mengajak semua pihak terus berupaya maksimal agar keberadaan selama mengabdi di Kemendes PDTT bisa memberikan hal-hal baru dan bagus pada kementerian agar bisa terus berkelanjutan.

“Saya mengajak pada kita semua, tidak harus kemudian menjadi founding fathers. Tetapi selama mendapat amanah di Kemendes PDTT ini betul-betul menciptakan sebuah kebiasaan bagus, menciptakan sebuah program yang bagus dan memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat desa,” tandas mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Halim mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dedikasi yang sudah diberikan Eko Sri Haryanto yang sudah mengabdi selama adanya Kemendes PDTT dan juga meletakkan fondasi serta mengembangkan Kemendes PDTT.

“Khusus pada Pak Eko beserta ibu, tentu saya secara pribadi dan juga sebagai menteri mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas investasinya, terima kasih atas kontribusi yang luar biasa di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Kemendes PDTT,” ujarnya.

Gus Halim yakin Eko Sri Haryanto termasuk pada kategori kelompok orang yang menciptakan, membiasakan dan menginisiasi hal-hal bagus yang kemudian diteruskan oleh semua para penerus. 

"Sehingga hal yang bagus tadi bisa berjalan terus, maka itu termasuk jariyah. Jadi, gagasan dan kinerja Pak Eko yang hari ini dilaksanakan di Kemendes PDTT adalah bagian dari jariyah Pak Eko,” sebutnya. (Arianto)

Read More