Kemensos Bantu Suhardi Sekeluarga Usai Viral di Tiktok Gendong Anak Lumpuh Jualan Tisu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Kementerian Sosial membantu keluarga Suhardi (49), usai video viral dirinya berjualan tisu sambil menggendong anaknya, Rehan yang lumpuh. Kemensos memberikan bantuan kewirausahaan, aksesibilitas dan bantuan lainnya yang mendukung.

Untuk mempermudah dan memaksimalkan penanganan, keluarga Suhardi kini diboyong ke Sentra Handayani Bambu Apus, Jakarta Timur. Tak hanya Rehan (16), sang kakak Sulistri (17), serta kedua adiknya Nelisa (8) dan Rani (6) diberikan tempat tinggal sementara di sentra, untuk menjalani pendampingan perawatan kesehatan.

"Aku bangunkan rumah, setelah itu kamu tak kasih modal untuk kamu usaha. Kamu harus kuat. Kamu harus sekuat karang. Kamu rawat adik. Ini semua akan dibantu sampai ia bisa berdiri. Aku akan bantu alat (untuk adik)," ucap Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Sulistri di Jakarta, Kamis (11/05). 

Mensos Risma juga telah menginstruksikan jajaran Kementerian Sosial untuk melakukan perbaikan rumah tempat tinggal Suhardi melalui Rumah Sejahtera Terpadu (RST), air, dan listrik, serta bantuan modal usaha bagi 

Melalui, Sentra Handayani Jakarta, Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Pesawaran bersama pihak Desa, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat untuk pencatatan kependudukan lewat penerbitan Akta Lahir serta pemadanan Kartu Keluarga (KK) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempermudah akses dalam menerima bantuan. 

Sementara itu melalui Direktorat Korban Bencana dan Kedaruratan, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD), dan Direktorat Rehabilitasi Sosal Lanjut Usia (RSLU), bantuan diberikan berupa alat bantu walker untuk Rehan dan Nelisa, pendampingan pendaftaran BPJS Kesehatan, bantuan peralatan rumah tangga, lemari dan kasur, pemberian bantuan kewirausahaan berupa ternak ayam petelur sejulah 40 ekor, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk nenek yakni permakanan, bantuan persiapan masuk sekolah Rehan, Nelissa, Rani, dan persiapan melanjutkan sekolah Paket B untuk Sulistri beserta uang senilai Rp1,8 juta.

Kepada Sulistri, Kemensos juga memberikan bantuan modal usaha di rumah agar dapat tetap membantu merawat adik-adiknya.

"Jadi nanti aku akan pantau terus ini kami persiapkan supaya kami bisa bangun rumahmu. Nanti kita lihat perkembangannya, kamu usaha di situ sambil jaga adikmu. Tunjukkan bahwa kamu bisa, nanti bapakmu juga tak kasih bantu modal usaha," ujar Mensos menguatkan Sulistri.

Sebelumnya, tim Kementerian Sosial melakukan asesmen terhadap keluarga Suhardi usai mendapatkan laporan masyarakat. Sehari-hari Suhardi bekerja sebagai petani sayuran dan buruh kebun dengan rerata penghasilan Rp500.000/bulan. 

Suhardi berpisah dengan istrinya sehingga harus merawat empat orang anaknya. Anak pertama, Sulistri putus sekolah kelas 2 SMP. Anak kedua, Rehan mengalami kerusakan syaraf sehingga tidak dapat berjalan dan berbicara jelas sejak berusia 6 tahun. Anak ketiga, Nelisa mengalami disabilitas fisik, serta anak keempat, Rani masih berusia 6 tahun yang belum pernah mengenyam sekolah. Suhardi bersama keempat anaknya tinggal di rumah milik orang tuanya yang tidak layak huni yakni berdinding papan rapuh yang sudah banyak lubang.

Usai menemui anak-anak Suhardi di hari yang sama, Mensos Risma menemui Alifa dan Khairunia, dua balita penderita kanker bola mata (retinoblastoma) yang selama ini telah mendapatkan perawatan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Tak hanya itu, Mensos Risma juga memberikan nama "Chantika Budi Luhur Wati" kepada seorang bayi usia 3 minggu yang ditemukan di Kabupaten Bekasi. Sejak dirujuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, sang bayi kini tengah mendapatkan perawatan dan pengasuhan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur. 

Turut mendampingi Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, SKM Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Luhur Budijarso, SKM Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Doddi Madya Judanto, SKM Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Suhadi Lili, SKM Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri Faozan Amar, serta Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kemensos RI. (Arianto)

Read More

H. Heri M.S: Target Partai Perindo 15 Kursi DPRD DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

H. Heri M.S, Bacaleg Dapil 10 dari Partai Perindo DKI Jakarta, turut mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di KPUD Jakarta pada Sabtu (13/05). Dalam kesempatan tersebut, H. Heri menyatakan bahwa partainya menargetkan 15 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Kedatangan rombongan partai Perindo DKI Jakarta disambut oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang bertugas untuk mengawasi seluruh proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD dari berbagai partai politik. 

"Partai Perindo menargetkan 15 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2024. Hal ini merupakan target yang ambisius namun tetap realistis," kata H. Heri kepada awak media di Jakarta.

Namun, H. Heri optimis bahwa apa yang ditargetkan oleh partainya dapat tercapai dengan strategi yang telah disusun dengan baik.

"Strategi yang akan dilakukan oleh Partai Perindo DKI Jakarta dalam meraih target tersebut adalah dengan turun ke bawah dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat wilayah Jakarta Barat," ungkapnya. 

Menurut H. Heri, masyarakat Jakarta Barat sangat membutuhkan kehadiran anggota DPRD yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dukungan masyarakat di wilayah dapilnya.

Sebagai seorang bacaleg, H. Heri menyadari bahwa peran yang diembannya di partai sangatlah penting. Ia juga merupakan Ketua Majelis Zikir dan Sholawat di DPW Partai Perindo DKI Jakarta berharap dapat memberikan kontribusi yang positif bagi partainya dan masyarakat di wilayah dapilnya. Ia mengusung berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka di DPRD.

Lebih lanjut, H. Heri juga menyatakan bahwa partainya mendaftarkan 106 bacaleg pada pemilu 2024. Hal ini menunjukkan komitmen partai Perindo DKI Jakarta untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di seluruh wilayah dapil yang ada di DKI Jakarta. Dengan jumlah bacaleg yang banyak, diharapkan partai Perindo DKI Jakarta dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan meraih target yang telah ditentukan.

Namun, H. Heri juga menyadari bahwa perjuangan untuk meraih kursi di DPRD tidaklah mudah. Ia dan seluruh bacaleg dari partainya akan berjuang keras untuk meraih dukungan masyarakat dan memenangkan pemilu tahun 2024. 

"Dan yang pasti, partainya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pemilu dengan cara yang fair dan tidak menggunakan cara-cara yang merugikan masyarakat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Yusuf: PKB Resmi Daftarkan 106 Caleg Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas S, Ag mendaftarkan bakal calon 106 Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di KPUD Jakarta, Sabtu (13/05).

Kedatangan rombongan PKB disambut oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Salah satu anggota DPRD provinsi DKI Jakarta, Yusuf S.I.kom juga turut hadir dalam acara pendaftaran tersebut.

Kepada awak media, Calon legislatif pertahana ini menjelaskan, kami menargetkan 15 kursi di DPRD provinsi DKI Jakarta. Sementara Calon Anggota legislatif yang sudah terdaftar berjumlah 106 orang.

"Kami di PKB optimistis bisa meraih target 15 kursi di DPRD provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Sementara itu, Yusuf, S.I.kom, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 di Jakarta mengatakan, dalam rangka membangun dukungan dari masyarakat, PKB akan mengadakan program turun ke masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas PKB dalam Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Yusuf menyampaikan, harapannya bahwa PKB dapat memperoleh 15 kursi dalam Pemilu 2024. Yusuf juga menegaskan bahwa caleg-caleg PKB akan bekerja secara transparan dan aktif turun ke masyarakat untuk membangun dukungan.

Namun, tentu saja proses Pemilu 2024 tidak semudah yang dibayangkan. Terdapat banyak kendala yang harus dihadapi oleh partai politik dan calon anggota legislatif dalam memenangkan hati masyarakat dan memperoleh kursi di DPRD.

"Salah satu kendala tersebut adalah maraknya politik uang dalam Pemilu. Politik uang ini tentu saja merugikan proses demokrasi dan mengabaikan hak pilih masyarakat yang seharusnya bebas dan mandiri dalam memilih calon anggota legislatif yang diinginkan," ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, KPU dan pihak keamanan harus bersinergi untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap tahapan Pemilu dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku politik uang.

"Selain itu, masyarakat pun perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas dalam proses Pemilu dan berpartisipasi secara bebas dan mandiri dalam memilih calon anggota legislatif yang diinginkan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Selamet Abadi Daftar Calon Anggota DPD RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan Umum di Indonesia akan berlangsung pada tahun 2024, dan proses pemilihan kandidat telah dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini mengumumkan 26 orang telah terpilih sebagai calon potensial Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jakarta. Keputusan ini diambil sesuai dengan Keputusan KPU No. 285 Tahun 2023 yang mengatur kriteria pemilihan bakal calon.

Salah satu yang mendaftar sebagai calon DPD RI adalah Selamet Abadi yang mendaftarkan diri ke KPU Sabtu (13/05/2023). Saat mendaftar, Selamet Abadi menyatakan berkomitmen melayani masyarakat Jakarta dan membuat perubahan positif di dalam komunitas.

DPD merupakan badan legislatif di Indonesia yang mewakili kepentingan daerah. Dewan terdiri dari anggota dari setiap provinsi dan daerah khusus, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan daerah diperhitungkan dalam proses legislatif. Dewan juga bertugas meninjau undang-undang yang mempengaruhi kepentingan daerah dan mengusulkan undang-undang yang akan menguntungkan daerah.

Pemilihan calon anggota DPD merupakan proses kritis untuk memastikan bahwa dewan dapat berfungsi secara efektif. Kandidat harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dipertimbangkan untuk posisi tersebut. Salah satu persyaratan utama adalah dukungan jumlah minimum pemilih di daerah. Calon juga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu yang mempengaruhi daerah dan berkomitmen untuk mewakili kepentingan konstituen mereka.

Keputusan Selamet Abadi untuk mencalonkan diri sebagai DPD merupakan salah satu yang signifikan, karena menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik dan keyakinannya akan pentingnya mewakili kepentingan rakyat Jakarta. Sebagai seorang kandidat, dia perlu mengartikulasikan visinya untuk wilayah tersebut dan menjelaskan bagaimana rencananya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat Jakarta.

Salah satu isu utama yang dihadapi Jakarta adalah masalah kemacetan lalu lintas. Jalan-jalan kota sering tersumbat oleh kendaraan, menyebabkan waktu tempuh yang lama dan polusi udara. Selamet Abadi perlu menunjukkan bahwa dia memiliki rencana untuk mengatasi masalah ini dan bahwa dia berkomitmen untuk bekerja dengan anggota dewan lainnya untuk mencari solusi.

Masalah lain yang dihadapi kawasan ini adalah kebutuhan akan perumahan yang terjangkau. Banyak orang di Jakarta berjuang untuk mendapatkan perumahan yang terjangkau, dan hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Selamet Abadi perlu menunjukkan bahwa dia memahami pentingnya perumahan yang terjangkau dan bahwa dia berkomitmen untuk bekerja sama dengan anggota dewan lainnya untuk mencari solusi.

Menjelang pemilu, masyarakat Jakarta perlu meluangkan waktu untuk memahami persoalan yang dihadapi daerah dan mempertimbangkan posisi caleg yang mencalonkan diri sebagai DPD. Pemilu merupakan kesempatan bagi masyarakat Jakarta untuk didengar suaranya dan untuk memilih perwakilan yang akan bekerja untuk mengatasi tantangan yang dihadapi daerah.

Keputusan Selamet Abadi untuk mencalonkan diri sebagai dewan menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik dan keyakinannya akan pentingnya mewakili kepentingan rakyat Jakarta. 

Read More

Gus Syaifuddin Bakal Calon DPD Ikut Daftar di KPU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 26 orang sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta. Penetapan 26 orang itu tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 285 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPD DKI Jakarta yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Salah satu kontestan calon DPD RI Gus Syaifuddin.ME. ikut mendaftarkan diri di Jakarta, Sabtu (13/05). 

"Saya tidak pernah menyangka dan pernah bermimpi bahwa akan berdiri di sini jika ini bukan karena keterpanggilan, tentu sebagai warga Jakarta merasa terhormat saya diberi kesempatan dan diminta oleh para tokoh-tokoh masyarakat Jakarta untuk bisa mendaftarkan menjadi calon," kata Gus Syaifuddin. ME.

Bahwa perubahan itu tidak akan pernah terjadi tanpa adanya yang lebih baik lagi. Kita tahu Jakarta sebentar lagi tidak akan menjadi ibukota negara. Lantas seperti apakah Jakarta ini yang kita cintai, yang kita sayangi? Harus tetap menjadi lebih baik, tetap harus ibukota yang menjanjikan buat masyarakat bisnis, pusat perdagangan apalagi Indonesia diposisikan lima tahun ke depan, sepuluh tahun yang akan datang, akan menjadi Negara dengan Ekonomi lima dunia sehingga Jakarta harus menjadi yang bisa menjadi pusat perdagangan bisnis dunia.

Oleh karena itu, lanjutnya, keterlibatan banyak pihak, itu sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh. Dalam hal ini, Gus Syaifuddin. ME berharap bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk memajukan Jakarta dan Indonesia.

Gus Syaifuddin.ME memiliki latar belakang pendidikan yang cukup prestisius, ia merupakan alumni Universitas Indonesia dan juga mempunyai pengalaman organisasi yang cukup luas di bidang sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, ia juga merupakan seorang pengusaha yang sukses dan memiliki beberapa perusahaan yang telah berkembang pesat di Indonesia.

Menjadi salah satu dari 26 bakal calon anggota DPD DKI Jakarta, Gus Syaifuddin.ME menyadari bahwa kompetisi ini tidaklah mudah. Ia siap menghadapi tantangan tersebut dan berjanji untuk bekerja keras dalam memajukan Jakarta dan Indonesia.

Dalam hal ini, Gus Syaifuddin.ME mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk turut mendukung dia. (Arianto)

Read More

BPH Migas Dukung Green Energy

Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Barat 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung pengelolaan energi berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup. Ke depan diperkirakan secara persentase kebutuhan migas akan menurun, namun secara volume akan meningkat. Untuk itu, pelaku usaha di bidang migas agar mementingkan faktor lingkungan dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan. 

"Perlu terus mengutamakan green energy. Badan usaha harus mengedepankan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle," terang Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra saat menjadi pembicara kegiatan Borneo Youth Camp, di Kantor Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (12/5/2023).

Lebih lanjut, Yapit menuturkan, jika membahas mengenai transisi energi, maka akan terkait erat dengan gas bumi. Gas akan menjadi penopang proses transisi energi. 

"Gas memegang peranan penting dalam transisi energi. Menjadi penopang dalam transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan," ucapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto meminta peserta Borneo Youth Camp menjadi contoh bagi pemuda lainnya di tanah air. "Ajak anak muda lain untuk berani menjadi wirausaha dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan," tuturnya.

*Dukungan pada Dunia Pendidikan*

Di hari yang sama, Yapit juga mengunjungi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen BPH Migas dalam memberikan informasi kebijakan hilir migas pada dunia pendidikan. "Kami senang dapat menjalin hubungan baik dan berkomitmen pada dunia pendidikan. Untuk menyebarluaskan informasi kebijakan hilir migas," terang Yapit.

Ia pun berharap dengan adanya diseminasi informasi kebijakan hilir migas ini, BPH Migas dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada mahasiswa Tanjungpura.

"Hubungan baik yang sudah terjalin, perlu terus dijaga dan dirawat. Terlebih untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa agar memberikan kontribusi positif bagi bangsa," harap Yapit.

Menanggapi hal tersebut, apresiasi disampaikan Wakil Rektor IV Universitas Tangjungpura Junaidi. Menurutnya, informasi mengenai kebijakan serta dunia kerja di sektor hilir migas menjadi bekal penting bagi mahasiswa.

"Kami mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran BPH Migas. Ini dapat memberikan gambaran dunia kerja kepada mahasiswa, khususnya mengenai hilir migas," ucapnya. (Ari)

Read More

Achmad Azran Daftar Calon DPD Pemilihan DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

H. Achmad Azran SE, warga asli Betawi, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa mendaftarkan diri ke KPU di Jakarta, Jumat (12/5/2023) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di daerah pemilihan DKI Jakarta hanya dengan syarat minimal KTP. Kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, dia menegaskan perlunya kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk membangun Jakarta.

Peran anggota DPD adalah mewakili kepentingan rakyat di daerah pemilihan dalam urusan legislatif dan permusyawaratan. Azran yang juga seorang pengusaha dan tokoh masyarakat mengakui pentingnya peran tersebut dalam melayani masyarakat.

Menurut Azran, meski isu yang dia rencanakan mungkin tidak menjanjikan banyak kepada publik, dia dan timnya akan menunjukkan komitmen mereka terhadap mandat mereka. Mereka bertujuan bekerja keras untuk masyarakat DKI Jakarta, dan karena kabupaten ini memiliki populasi yang padat, mereka perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam usahanya.

Jika terpilih, Azran berencana membangun "Rumah Aspirasi" yang disebut "SIAAP", yang merupakan singkatan dari Sahabat Informasi Achmad Azran Peduli. Fasilitas ini akan menjadi focal point untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan, bantuan hukum, ketenagakerjaan, dan melestarikan warisan budaya Betawi, termasuk adat dan keragaman agama.

Sebagai senator DPD, Azran tidak memiliki rencana muluk atau program ambisius yang jauh berbeda dengan anggota legislatif nasional. Alih-alih, fokusnya adalah melayani konstituennya secara efektif dan meningkatkan kehidupan sehari-hari mereka.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya telah membangun tim loyalis, termasuk kelompok inti dan relawan kampanye yang akan bekerja sama untuk menjangkau warga, khususnya di lingkungan dan distrik tempat tinggal mereka. Mereka sudah mulai mempromosikan pencalonan mereka di media sosial, dan mendapat dukungan yang signifikan dari warga dan organisasi budaya Betawi lainnya.

Azran yakin dengan bantuan para pendukungnya, dia bisa mencapai tujuannya meraih satu juta suara. Dia berharap upaya timnya, termasuk loyalis dan relawan kampanye, akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang akan mereka tangani jika dia terpilih.

"Selain itu, ia percaya bahwa dengan dukungan yang signifikan, mereka dapat lebih mudah menyebarluaskan informasi tentang program dan kegiatan mereka kepada masyarakat. Azran berkomitmen untuk bekerja dengan tim pendukungnya dan mendapatkan dukungan mereka untuk agendanya jika dia terpilih," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Hadapi Krisis Global, LAN RI Ikuti Benchmarking PKN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rombongan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang terdiri dari 37 orang dengan dipimpin oleh Sekretaris Utama LAN Reni Suzanna, Deputi Bidang Penyelenggaraan Kompetisi LAN Baseng, Wali Angkatan LVI Dr Makhdum Priyanto, mengikuti kegiatan benchmarking di Sydney sejak 8 Mei 2023 s/d 12 Mei 2023. 

Adapun peserta PKN Tingkat I Angkatan LVI Tahun 2023 sebanyak 31 orang yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, salah satunya yaitu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana. 

Pada hari pertama setiba di Sydney, rombongan LAN RI diterima oleh Konsulat Jenderal RI untuk New South Wales, Queensland, dan South Australia di Sydney. Dalam kegiatan ini, para peserta memperoleh gambaran umum tentang investasi dan perdagangan secara keseluruhan di Australia. 

Selanjutnya, para peserta juga melakukan pertemuan dengan Director of the Indonesian Investment Promotion Centre (IIPC) Sydney Haryo Yudho Sedewo dan Direktur Indonesia Trade Promotion Centre Sydney Christophorus Barutu. 

Dalam pertemuan tersebut, para peserta mendapat gambaran tentang kebijakan dan regulasi investasi di Australia, serta perdagangan antara Indonesia dan Australia, dimana market Indonesia begitu potensial dengan jumlah penduduk yang banyak menjadi pasar ekspor Australia. 

Di sisi lain, Australia juga memburu impor makanan hasil dari UKM Indonesia yang bersaing dengan negara Asia lainnya yaitu Vietnam, Thailand, Filipina dan Malaysia, termasuk kebutuhan tenaga terampil menjadi bagian dari investasi di Australia. 

Selanjutnya pada hari kedua, para peserta dibagi menjadi dua kelompok dimana kelompok pertama mengunjungi Department of Enterprise, Investment, and Trade of New South Wales Government, dan kelompok kedua mengunjungi Destination New South Wales. 

Dari pertemuan tersebut, disampaikan adanya kemudahan prosedur dan perizinan termasuk pemberian insentif untuk investor ke Australia khususnya di Sydney, dimana regulasi seluruhnya ditentukan oleh negara bagian sehingga proses regulasi menjadi lebih cepat dan tepat, guna kepentingan perlindungan bagi investor. 

“Dari hasil benchmarking, diperoleh gambaran umum terkait kemudahan dan pemberian insentif untuk menggairahkan investasi di negara bagian. Pembuatan regulasi tidak sampai ke negara federal dan cukup diselesaikan semua di negara-negara bagian, sehingga memudahkan bagi investor untuk pengurusannya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana, Jumat (12/5). 

Selain itu, investasi juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengamanan produksi dalam negeri, sumber daya manusia dari luar negeri bagian yang diberikan ruang khususnya yakni memiliki keahlian khusus. 

Dalam menghadapi krisis global, Australia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) berlimpah, dan memberikan kesempatan bagi investor asing untuk berkompetisi dalam rangka eksplorasi SDA sehingga dapat berkolaborasi dengan investor lokal. 

Seluruh peluang investasi juga dilaksanakan dengan digitalisasi yang memudahkan semua persyaratan, namun juga harus mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Pelajaran dari benchmarking ini yaitu fokus dan kolaborasi dalam mencapai tujuan organisasi. (Arianto)

Read More

Pengamat Hibnu Nugroho Beberkan Langkah Progresif Penyidikan Tipikor Kejaksaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengamat hukum Hibnu Nugroho mengatakan kebijakan penanggulangan perkara tindak pidana korupsi dibutuhkan adanya pemikiran progresif.

“Pemikiran progresif itu tidak hanya dari sisi praktis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, namun juga dari segi legislasi atau peraturan perundang-undangan,” kata Hibnu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/5).

Pernyataan Hibnu berkaitan dengan adanya upaya pengajuan uji materi atau judicial review terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

Menurutnya, secara historis gugatan terhadap kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan bukanlah kali pertama dilakukan, menimbang sebelumnya telah 4 kali dilakukan gugatan yang sama dan semuanya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

“Berbicara mengenai hal ini kian mendesak terutama mengingat bahwa kondisi negara Indonesia tidak sedang baik-baik saja melainkan berada dalam status darurat korupsi,” ujarnya.

Dia pun menilai, berkaca dari realita dan pemikiran tersebut, maka tentunya pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melalui proses perenungan dan kajian secara mendalam di mana penanganan korupsi tidak cukup hanya dilakukan oleh satu lembaga saja melainkan harus dilaksanakan secara integral. 

“Pengaturan tersebut juga sekaligus merupakan terobosan atau inovasi dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia yang selama ini menganut asas diferensiasi fungsional atau dapat dimaknai sebagai pembagian tugas dan wewenang aparat penegak hukum secara instansional. Dengan demikian, pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dimaksud tentu tidak relevan dan tidak berdasarkan pada norma-norma pemberantasan korupsi,” urainya.

Dia berpandangan, bila dikaitkan dengan asas peradilan pidana, maka keberadaan Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi merupakan pengejawantahan asas peradilan cepat. 

Hal ini, kata dia, terbukti dari praktik yang terjadi selama ini di mana penanganan tindak pidana korupsi dalam satu atap seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK jauh lebih efektif dan efisien sehingga haruslah dianggap sebagai keuntungan tersendiri dalam penanganan korupsi yang pada umumnya membutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk mengungkap modus operandi, para pelaku, dan aset hasil pidana.

“Hal lain yang cukup mengejutkan adalah bahwa gugatan ini diajukan di tengah adanya peningkatan kinerja Kejaksaan dalam penanggulangan perkara tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di daerah-daerah, sebagaimana halnya tergambar secara jelas dari tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap Kejaksaan yang mencapai angka 80,6 berdasarkan survei dari Indikator Politik Indonesia,” bebernya.

“Secara logis, tingginya kepercayaan publik kepada Kejaksaan sebagai salah satu cermin aparat penegak hukum tentu harusnya memberikan optimisme bahwa penanggulangan korupsi akan menjadi lebih baik dan optimal sepanjang tidak adanya gangguan ataupun upaya-upaya pelemahan terhadap Kejaksaan secara institusional,” tambahnya. 

Dia pun berkesimpulan kalau banyak praktisi maupun akademisi memandang pengajuan judicial review kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sebagai salah satu langkah untuk mengaburkan atau mengganggu penanganan tindak pidana korupsi yang tengah gencar dilakukan oleh Kejaksaan pada saat ini. (Arianto)

Read More

Rakernas APTIKIS, Wakil Menteri Agama Ajak PTKIS di Indonesia Manfaatkan Teknologi

Duta Nusantara Merdeka | Makassar 

Teknologi dan informasi kini telah mewarnai berbagai sektor kehidupan umat manusia. Mulai dari berkomunikasi, interkoneksi, bekerja, bahkan berdagang, tidak bisa lepas dari peran teknologi. Namun cepatnya perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, membuat masyarakat perlu terus mempelajari substansi teknologi, serta memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (APTIKIS), Kamis (11/05). Oleh karenanya Zainut mengajak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia kedepannya harus mampu mempelajari memanfaatkan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusannya, serta membuka kesempatan-kesempatan kolaborasi dan inovasi.

"Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, PTKIS juga dapat meningkatkan kolaborasi yang kuat, membangun inovasi yang terus berkembang, dan bisa menjadi solusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia khususnya di bidang keagamaan Islam!," ungkap Zainut di hadapan ratusan pimpinan PTKIS.

Tiga Tips Memanfaatkan Teknologi

Zainut kemudian menyampaikan tiga tips kepada APTIKIS dan PTKIS, untuk bersama-sama turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemanfaatan teknologi.

Yang pertama, Wakil Menteri Agama RI berharap APTIKIS mampu mengelola perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dengan baik. Hal ini dikarenakan pengelolaan yang baik akan memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Selain itu, manajemen yang baik akan memastikan keberlangsungan hidup perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Indonesia. Teknologi dapat membantu pengelolaan dan manajemen ini.

"Harapannya APTIKIS mampu mengelola perguruan tinggi keagamaan islam swasta dengan baik," ucapnya.

Yang kedua, Wakil Menteri Agama RI mengharapkan APTIKIS dapat menghadirkan kegiatan yang produktif dan menantang bagi mahasiswa dan tenaga pendidik. Kegiatan yang menantang dan memberikan ruang kreativitas dan inovasi akan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Indonesia.

Selain itu, kegiatan tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mencerdaskan. Teknologi dan berbagai media pembelajaran telah membuka ruang kreatifitas yang bisa dimanfaatkan kampus islam swasta dan para santrinya.

"APTIKIS diharapkan mampu menghadirkan kegiatan yang produktif, menantang, dan memberikan kreatifiktas dengan inovasi-inovasi yang mencerdaskan," katanya.

Sedangkan yang ketiga, Wakil Menteri Agama RI berharap APTIKIS dapat membangun jejaring strategis dengan berbagai pihak dan pemangku kebijakan. Jejaring yang kuat akan memudahkan APTIKIS dalam melakukan advokasi dan afirmasi terhadap perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Indonesia.

Selain itu, jejaring tersebut dapat membantu memperkuat kolaborasi antara APTIKIS dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Hal ini mutlak dilakukan kampus islam swasta karena keberadaan teknologi seperti video conference telah membuat jarak ruang dan waktu tak lagi relevan. Teknologi telah berhasil mendekatkan yang jauh, bahkan dunia seolah-olah terasa kecil dan tanpa batas.

"APTIKIS diharapkan dapat membangun jejaring strategis dengan berbagi pihak dan pemangku kebijakan untuk memberikan advokasi dan afirmasi bagi PTKIS demi kemajuan dan demi mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.

Dalam forum yang sama, Ketua Umum APTIKIS KH Dr. Maslim Halimin juga mengakui bahwa PTKIS sedang menghadapi segudang tantangan. Dari segi popularitas, cepatnya perkembangan zaman dan digitalisasi membuat masyarakat memandang kuliah dengan jurusan agama kurang menarik. Begitupula terkait kualitas, akses, dan finansial, dimana kampus berbasis keagamaan kerap belum mampu bersaing dengan kampus umum dan kampus negeri.

"Rakernas ini kami harapkan dapat menjadi momen penting bagi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) untuk bersatu dan membangun kerjasama nasional yang lebih luas. Berkolaborasi, memperkuat diri, dan bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia!," pungkas Maslim Halimin. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Indonesia Inisiasi Jejaring Desa ASEAN di KTT Ke-42

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 yang digelar 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur merupakan yang pertama dari dua KTT ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Indonesia menginisiasi pembentukan Jejaring Desa ASEAN.

Fokus pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ini adalah isu-isu internal serta isu-isu penting di kawasan dan di luar kawasan. 

Di antaranya penguatan institusi ASEAN, penyusunan Visi ASEAN pasca 2025, perkembangan di Myanmar, pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan penguatan arsitektur kesehatan di kawasan. 

Salah satu program pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community) adalah SOMRDPE (Senior Official Meeting of Rural Development and Poverty Eradication). 

SOMRDPE merupakan pertemuan yang diikuti oleh pejabat senior perwakilan seluruh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dan bertukar pengalaman dengan memanfaatkan kemajuan digital teknologi dalam perencanaan pembangunan di perdesaan dan pengentasan kemiskinan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi Pumpunan Nasional (Focal Point) untuk ASEAN RDPE (Rural Development and Poverty Eradication).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, SOMRDPE Indonesia menginisiasi pembentukan Jejaring Desa ASEAN (ASEAN Village Network atau AVN). 

Pengusulan Jejaring Desa ASEAN dikarenakan pembangunan pedesaan masih menjadi fokus utama pembangunan di Asia Tenggara yang merupakan rumah bagi 8,5 persen populasi dunia. 

"Tantangan pembangunan pedesaan juga bertambah dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengganggu upaya untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, Rabu (10/3/2023)

Jejaring Desa ASEAN merupakan jaringan desa di seluruh negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk bertukar pandangan dan pengalaman tentang solusi cerdas dalam menanggapi tantangan pedesaan.

Jejaring desa ini, kata Gus Halim, diharapkan dapat membuat suara desa didengar di tingkat lokal, nasional dan regional. 

Jejaring Desa ASEAN merupakan platform terbuka yang diharapkan menjadi wadah untuk mendiskusikan dan bertukar pikiran terkait berbagai isu tentang pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan serta kebijakan pembangunan perdesaan di masa mendatang. 

Gus Halim menjelaskan, tujuan jejaring desa ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN, dengan menggunakan forum pembelajaran kolaboratif sebagai pendorong berbagai praktik baik, saling belajar, mempromosikan pengembangan masyarakat perdesaan yang inovatif, progresif, mandiri dan berkelanjutan.

Jaringan desa-desa di seluruh ASEAN juga akan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman terkait budaya, serta memperkuat identitas ASEAN.

Pada pelaksanaannya Jejaring Desa ASEAN fokus pada 3 (tiga) area kerjasama yaitu desa wisata, desa digital dan OVOP (One Product One Village). 

Pada pertemuan tahunan pertama Jejaring Desa ASEAN, negara-negara anggota akan mengajukan usulan desa dari negaranya sendiri yang berkaitan dengan area kerjasama. 

"Untuk Indonesia yakni Desa Mangunan di Yogyakarta, Desa kembang kuning di NTB, dan Desa Sekapuk di Jawa Timur menjadi lokus di bidang desa wisata," paparnya.

Selanjutnya ada Desa Cibiru Wetan di Jawa Barat, Desa Duda Timur di Bali dan Desa Kubu di Kalimantan Barat yang menjadi lokus di bidang desa digital. 

Untuk OVOP, Indonesia mengusulkan Desa Muara Badak Ulu di Kalimantan Timur, Desa Namang di Bangka Belitung dan Desa Blendung di Jawa Tengah.

Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito selaku Chair of SOMRDPE Indonesia mengatakan, melalui forum ini negara-negara di ASEAN secara bersama-sama dapat membangun kolaborasi lintas sektor dalam rangka pembangunan desa dan perdesaan agar mampu bersinergi dan memiliki daya saing.

Sehingga memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dan secara luas untuk kemajuan kawasan ASEAN. 

"SOMRDPE Indonesia berharap pembentukan Jejaring Desa ASEAN dapat memberikan manfaat secara langsung ke desa. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat desa melalui pembinaan dan pendampingan, diharapkan kita mampu mengakomodir isu-isu pembangunan desa dan perdesaan," kata Sugito.

Pertemuan tahunan pertama Jejaring Desa ASEAN dijadwalkan akan dilakukan di Indonesia pada Juli 2023. 

Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan di Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya dapat belajar tentang kebijakan pembangunan desa di Indonesia.

Hal itu mengingat Indonesia merupakan negara dengan kebijakan pembangunan desa terbaik di Asia, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam pembangunan desa. (Arianto)

Read More

APNIPER: Hilirisasi Nickel Perlu Jadi Perhatian Semua Pihak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia dikaruniai dengan sumber daya nickel yang perannya akan semakin besar mengingat, negara kita tercatat sebagai negara dengan cadangan nickel terbesar di dunia, dimana jumlah cadangan nikel Indonesia mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia. 

Untuk jenis bijih nickel kadar rendah di bawah 1,5% (limonite) perkiraan umur cadangan bisa mencapai sekitar 73 tahun. Sementara untuk bijih nickel kadar tinggi di atas 1,5% (saprolite), diperkirakan cadangan hanya cukup untuk sekitar 25 tahun kedepan atau bahkan kurang dari 20 tahun. Estimasi ini menggunakan asumsi kapasitas bijih untuk smelter dalam negeri yang diperkirakan mencapai 95,5 juta ton/tahun.

Untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya, Pemerintah Indonesia sekali lagi dengan tegas melarang ekspor melalui penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Presiden Ir. H. Joko Widodo sempat menyampaikan, penghentian ekspor nikel menjadi semangat memperbaiki tata kelola tambang di Tanah Air.

Sejak diberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel 1 Januari 2020, terjadi butterfly effect yang positif terhadap sirkulasi hilirisasi nikel. bertumbuhnya nilai tambah nasional yang meliputi Perkembangan Budaya, Penyerapan Tenaga Kerja, Pendapatan Pajak, Aspek Lingkungan dan Keberlangsungan investasi di Indonesia. 

Nilai tambah nasional yang semakin berkembang merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan nikel. Ini menjadi momentum menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah hilirisasi nikel guna memperkokoh kompetensi nasional.

Turunnya permintaan stainless steel global menjadi challenge baru ketika suplay lebih banyak dari pada demand-nya. Melimpahnya cadangan ore nickel tidak diikuti dengan penyerapan daya beli smelter pemurnian nickel. Mengingat banyak smelter di Indonesia menggunakan teknologi Rotary Kiln electric Furnacae (RKEF) untuk mengolah ore nikel kadar tinggi (soprolite). 

Penurunan permintaan stainless steel global mempengaruhi daya beli smelter terhadap ore nickel, yang dimana ber-efek juga kepada para penambang. Beberapa smelter memilih untuk menghentikan pembelian ore nickel demi menjaga stabilitas cashflow.

Jika boleh diuraikan permasalahan mendasar terdapat pada pertama, harga pokok produksi Nickel Pig Iron (NPI) sebagai salah satu kandungan di dalam stainless steel. Batu bara digunakan untuk memanaskan tungku pembakaran ore nickel. Ketersediaan batu bara nasional sangat krusial untuk menjaga sustainabilitas industri nickel tanah air. 

Pasalnya pasca penetapan (domestic market obligation) DMO 25%, ditetapkan harga jual batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton Free On Board (FOB) Vessel, sementara untuk harga industri lainnya tidak mengalami "spesialisasi". 

Hal ini yg mempengaruhi harga pokok produksi Nickel Pig Iron (NPI) meningkat. Namun apabila terdapat penyetaraan harga antara untuk tenaga listrik dan industry pemurnian nickel (smelter), merupakan solusi untuk menekan harga pokok produksi.

Kementerian ESDM menekankan, ketentuan HMA dan HPM Mineral Logam dan Batubara ini harus dilaksanakan pihak-pihak terkait. Hal itu dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin Nomor: T-1780/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 26 April 2022. 

Isi surat tentang Kewajiban Penggunaan Harga Patokan Mineral (HPM) Logam dalam Penjualan dan/atau Pembelian Komoditas Nikel. Lalu bagaimana jika HPM (harga patokan mineral) yang diturunkan untuk menjaga stablitas cashflow industri pemurnian nickel (smelter)? Tentu saja yang akan babak belur adalah para penambang karna ore yg dihasilkan penambang di beli murah oleh smelter. 

Mengingat semangat sustainabilitas adalah bagaimana menawarkan win win solution kepada semua pihak yang terlibat di lingkaran industri nikel tanah air.

Kedua, terkait Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2.E/MB.04/MEM.B/2023 Tentang Kewajiban Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Bijih Nikel Dalam Basis Free On Board (FOB) menetapkan bahwa sistem pelaksanaan harga patokan mineral (HPM) adalah berbasis Free On Board (FOB), yang dimana menentukan bahwa tanggung jawab dan risiko pengiriman barang ditanggung oleh penjual sampai barang tersebut diterima oleh kapal pengangkut di pelabuhan pengapalan. 

Namun, yang terjadi di lapangan bahwa surat edaran diatas belum dilaksanakan sepenuhnya. Terkait pelaksanaan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2.E/MB.04/MEM.B/2023 Pemerintah harus memastikan betul betul berjalan dilapangan agar terciptanya kepastian dan keadilan harga ore nickel.

Ketiga, shipping cost yang tinggi dalam proses distribusi ore nickel yang terjadi karena biaya sewa kapal tongkang yang naik pasca kenaikan harga minyak dunia pada bulan oktober 2021 lalu menjadi rata-rata ICP bulan Oktober 2022 mencapai US$89,10 per barel, naik sebesa US$3,03 per barel dari US$86,07 per barel pada bulan September 2022. Sementara pada pada Februari 2023 ditetapkan rata-rata ICP sebesar USD79,48 per barel. Artinya minyak dunia mengalami penurunan tetapi shipping cost tetap tidak mengalami penyesuaian. 

Hal ini harusnya menjadi concern para stakeholder dan pemerintah untuk mengatur melalui regulasi terkait biaya sewa kapal tongkang, guna menjaga sustainabilitas industri nikel tanah air.

Dengan didorong pertimbangan di atas, maka Asosiasi Pengusaha Nikel Perjuangan (APNIPER) for sustainability, APNIPER di tanah air hadir bersama-sama dengan asosiasi industri/profesi di sektor mineral lainnya untuk memperjuangkan kemajuan industri pertambangan dengan menitikberatkan aspek keberlanjutan. 

"APNIPER mendorong kekhawatiran terhadap keterbatasan cadangan nikel menjadi sebuah gerakan (movement) atau kepedulian bersama," kata Achyar Al Rasyid, Wasekjen APNIPER di Jakarta, Kamis (11/05). 

Nilai tambah nasional yang semakin berkembang merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dan pemanfaat nikel. Namun apa yang diikhtiarkan oleh semua pihak belum cukup, selalu terdapat tantangan dalam proses perjalanannya. 

Oleh karena itu, menurut Achyar, dirasa perlu agar pemanfaatan dan pengolahan nikel dapat menjadi perhatian (concern), agar semua pihak dan pemangku kebijakan sinergis dalam hilirisasi nikel. 

"Menjadikan karunia ini menjadi national competency agar bangsa Indonesia berdaulat untuk menjadi bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa pemenang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

ABM Investama Tebar Dividen US$ 75 Juta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten Pertambangan Batubara, PT ABM Investama Tbk ("ABMM" atau "Perseroan") mencatatkan pendapatan sebesar US$ 1,4 miliar, meningkat 41 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya US$ 1 miliar.

"Selain itu, Perseroan juga mencatatkan laba bersih senilai US$ 270 juta, naik 82 persen dari tahun sebelumnya sebesar US$ 148 juta," kata Direktur Utama ABM, Andi Djajanegara dalam Public Expose setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 di Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Atas pencapaian kinerja keuangan tersebut, RUPST kali ini menyetujui pembagian dividen sebesar US$ 75 juta atau setara dengan Rp1,1 triliun. Pembayaran dividen akan dilakukan pada 9 Juni 2023. Adapun sisa laba bersih akan ditambahkan pada laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.

Alhasil, Capaian tersebut tidak lepas dari keberhasilan Perseroan dalam menjalankan kebijakan strategis yang terefleksikan pada meningkatnya indikator-operasional dan juga didukung oleh kenaikan harga batu bara sepanjang tahun 2022. "Kinerja yang kami raih tak lepas dari tingginya permintaan batu bara di pasar dunia, sehingga hal tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan," ucapnya.

Sedangkan pada Kuartal I-2023, Andi menyampaikan, Perseroan mencetak laba bersih sebesar US$ 106 juta. Laba bersih tahun ini meningkat 234 persen year-on-year (yoy) dari yang semula US$ 32 juta. Pada tahun ini, Perseroan akan terus melanjutkan strateginya untuk optimalisasi sinergi dengan cakupan yang lebih luas sehingga tak hanya terbatas di Grup ABM. Selain itu, peningkatan volume, kinerja operasional, dan cost review juga akan tetap menjadi fokus perusahaan.

Andi menyampaikan, tahun ini Perseroan akan memperkuat portofolio bisnis melalui pengambilalihan saham pada perusahaan pertambangan lainnya. Sebelumnya pada 2022, Perseroan membeli saham Golden Energi Mines (GEMS) sebesar 30 persen atau 1,76 miliar saham.

Sejauh ini, Perseroan fokus pada penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG), Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis Perseroan berkelanjutan. 

Tahun lalu, Perseroan berhasil meraih ESG Disclosure Awards 2022. Perseroan juga menerapkan synergy operating model dalam merealisasikan visinya untuk menjadi perusahaan dengan investasi strategis di bidang pertambangan.

Menurut Andi, industri pertambangan akan terus tumbuh meski geopolitik global masih tidak menentu. "Kami yakin ke depan industri ini akan terus tumbuh," ujarnya. (Arianto)

Read More

Phantom: The Musical Tampilkan Bintang K-POP Kyuhyun Bakal Tayang di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Produksi musik yang sangat dinantikan, Phantom: The Musical, sedang menuju ke 18 kota di Indonesia dengan pemutaran khusus yang terbatas dari tanggal 12 hingga 14 Mei. Diproduksi di Korea Selatan, ekstravaganza musikal ini menampilkan bintang K-Pop sensasional Kyuhyun dari Super Junior, bersama penyanyi sopran kelas dunia Sunhae Im dan balerina Joowon Kim. Film ini dibuat oleh WYS EN SCENE di Teater Charlotte di Seoul dan akan ditayangkan di 28 lokasi di seluruh Indonesia di bioskop CGV dan Cinepolis.

Phantom: The Musical adalah tampilan gemerlap bakat Maury Yeston dan Arthur Kopit, berdasarkan novel Gaston Leroux Phantom of the Opera. Musikal tersebut disutradarai oleh sutradara musik terkenal Robert Johanson dengan sukses luar biasa di Korea Selatan. Versi film dari produksi yang memukau ini telah dipamerkan di beberapa negara di Asia, Amerika, Kanada, dan Eropa dengan sambutan yang luar biasa.

Film ini wajib ditonton tidak hanya untuk penggemar Kyuhyun dan Super Junior tetapi juga untuk pecinta opera dan pertunjukan musik yang jarang disajikan di Indonesia. Phantom akan memikat dan mempesona penonton, menawarkan pengalaman mendebarkan dan menyentuh yang paling baik dinikmati di teater dan bioskop. Produksi musik ini pasti akan menghibur, menginspirasi, dan menarik hati para penontonnya. Jangan lupa bawa tisu!

Phantom didistribusikan di Indonesia oleh Moxienotion dan dipersembahkan oleh EMK Musical Company bekerja sama dengan WYS EN SCENE. Musikal tersebut berdurasi 170 menit dan disajikan dalam bahasa Korea.

Kisah Phantom: The Musical berlatarkan Paris pada akhir abad ke-19. Erik, diberkati dengan kejeniusan musik tetapi dikutuk dengan wajah aneh, hidup tersembunyi jauh di dalam katakombe di bawah Gedung Opera Paris. Saat dia mendengar suara Christine Daaé, dia bertekad untuk menjadikannya diva barunya. 

Namun, Carlotta, diva penghuni gedung opera, diliputi kecemburuan dan menyusun rencana untuk merusak penampilan debut Christine. Erik, yang marah dengan tindakan Carlotta, berusaha membalas dendam dengan mengungkap serangkaian peristiwa yang mengarah pada pengungkapan masa lalu dan kematiannya yang tragis.

Musiknya menampilkan koreografi yang menawan dan desain set yang menakjubkan, membenamkan penonton dalam kisah Phantom yang mempesona dan menghantui. Dengan pemeran yang luar biasa dan produksi kelas dunia, Phantom: The Musical menjanjikan pengalaman menonton yang spektakuler untuk penonton dari segala usia.

Pra-penjualan tiket sudah dimulai, dan beberapa bioskop di Jakarta sudah hampir penuh. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk mengalami produksi musik yang menakjubkan ini. Pesan tiket Anda sekarang dan bersiaplah untuk dibawa ke dunia Phantom! (Arianto)

Read More

Delima Silalahi: Pengakuan Wilayah Adat Di Indonesia Masih Alami Sejumlah Hambatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan atas tanah ulayatnya di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi saat konferensi pers bertema “Pengakuan Hutan Adat di Indonesia: Peluang dan Tantangan” di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta (09/05/2023). 

Menurut Delima, berbagai upaya telah dilakukan seperti lobi dan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat (Kantor Staf Kepresidenan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), DPR/DPRD, Komnas HAM, Komnas HAM. tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dan lembaga negara lainnya. Mereka juga melakukan aksi damai di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Namun hingga kini belum mendapat tanggapan serius.

Delima memimpin advokasi 7.213 hektar lahan hutan tropis untuk enam masyarakat adat di Sumatera Utara. Perjuangannya telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Namun sampai saat ini masyarakat adat khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan belum mendapatkan haknya karena belum adanya pengakuan pemerintah.

Lebih lanjut, Delima menambahkan, ketiadaan pengakuan pemerintah membuat masyarakat adat rentan terhadap kriminalisasi atau intimidasi oleh pemilik lahan—khususnya korporasi—yang tumpang tindih dengan tanah adatnya.

Upaya Delima untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat selama satu dekade terakhir membuatnya mendapatkan Penghargaan Lingkungan Goldman 2023. Penghargaan ini membuka mata bahwa kedaulatan hutan adat Indonesia harus terus diperjuangkan.

Masih kata Delima, tanah ulayat merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. “Kita hemat sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga hutan dan sumber air, menanam pohon alam, dan mengembangkan kemenyan sebagai sumber kehidupan. Yang kita perjuangkan bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri tetapi juga untuk keselamatan lingkungan kita," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria di Humbang Hasundutan, Eva Lumban Gaol, membenarkan perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan negara masih menghadapi beberapa tantangan. Menurutnya, masyarakat adat telah mempersiapkan segala macam persyaratan administrasi untuk mendapatkan pengakuan. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Hal paling menantang yang kami hadapi adalah di tingkat kabupaten, yaitu terbitnya peraturan daerah tentang pengakuan tanah dan hutan ulayat bagi masyarakat Pargamanan Bintang Maria,” kata Eva.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah lebih bersinergi untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat. Pengakuan terhadap kelangsungan tanah ulayat, menurut Eva, secara tidak langsung menjadi bagian dari upaya penyelamatan lingkungan yang juga menjadi target pembangunan berkelanjutan pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pakar Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Usep Setiawan sepakat, pemerintah perlu meningkatkan keseriusan dalam percepatan pengakuan keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya.

“Pengakuan hutan adat dan tanah ulayat sebagai hak milik masyarakat adat harus lebih diperluas di masa kini dan masa mendatang. Aparatur pelayanan dan alokasi anggaran negara di pusat dan daerah harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Menurut Usep, KSP juga berupaya mendorong pengakuan ruang hidup masyarakat adat dengan menjalankan fungsi: percepatan program prioritas, debottlenecking jika ada hambatan, dan komunikasi politik dan publik. 

"Tantangan utama yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah integrasi regulasi terkait masyarakat adat dan keharmonisan aparatur birokrasi pemerintahan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

METI Luncurkan The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Renewable Energy Society of Indonesia (METI) menggelar Launching The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023 di Auditorium EBTKE, Jakarta, Selasa (9/5). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Dadan Kusdiana, yang mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Ketua Dewan Pengarah Indonesia EBTKE ConEx 2023, Eka Satria. Konferensi tersebut akan diselenggarakan pada 12-14 Juli 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD di Tangerang.

Acara tersebut menjadi acuan bagi industri akan pentingnya transisi energi dan pemanfaatan energi berkelanjutan untuk masa depan. Ini akan menampilkan program yang komprehensif dan perspektif untuk mengadvokasi adopsi energi berkelanjutan dan pada akhirnya mencapai bauran energi yang ditargetkan sebesar 23% pada tahun 2025.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan transisi energi dan mengoptimalkan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan. Upaya menghentikan lebih dini pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar batubara, mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, dan energi terbarukan lainnya, sedang diupayakan untuk mencapai emisi net-zero pada tahun 2060,” ujar Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM RI, Dadan Kusdiana. 

Oleh karena itu, saya berharap acara ConEx EBTKE Indonesia tahun ini dapat menjadi tempat di mana semua pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan agar transisi energi dapat berjalan sesuai rencana. menjadi puncak acara tetapi juga puncak dari seluruh komitmen yang telah kami uraikan.

Indonesia EBTKE ConEx 2021 yang digelar secara virtual berhasil menarik 5.000 peserta dari 48 negara selama lima hari. Ini juga menampilkan 6 sesi pleno, 3 pertemuan puncak, dan 10 sesi paralel, dengan 31 pidato utama, 30 moderator, dan 156 pembicara.

“Acara EBTKE ConEx 2023 Indonesia ke-11 merupakan bagian dari acara nasional tahunan, The 1st Indonesia Clean Energy Week (ICEW), yang diharapkan dapat memberikan informasi global mengenai komitmen dan upaya Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan energi bersih berkelanjutan melalui transisi energi menuju Emisi nol bersih pada pertengahan abad ini juga diharapkan dapat menarik investor nasional dan internasional untuk berinvestasi di Indonesia guna mencapai tujuan tersebut,” ujar Ketua Dewan Pengarah Indonesia EBTKE ConEx 2023, Eka Satria.

Eka Satria berharap konferensi ini menghasilkan diskusi dan hasil yang baik yang dapat mengubah komitmen menjadi tindakan, sebagaimana tercermin dalam tema tahun ini, “From Commitment to Action: Safeguarding Energy Transition Towards Indonesia Net Zero Emissions 2060."

Acara ICEW merupakan kegiatan bersama antara Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), yang diselenggarakan secara paralel sebagai dua acara independen dengan fokus diskusi yang saling melengkapi. 

The 11th Indonesia EBTKE ConEx 2023 akan membahas aspek-aspek penting dan strategis dari kegiatan produksi/pasokan, sedangkan The 4th Indonesian Energy Efficiency and Conservation Conference and Exhibition (IEECCE) akan membahas aspek-aspek penting dan strategis dari pemanfaatan/permintaan energi bersih di Indonesia dan di dunia. perspektif secara berkelanjutan dan terpadu. (Arianto)

Read More

Kinerja Luar Biasa Tahun 2022, SSMS Cetak Laba Bersih Rp1,82 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten kelapa sawit, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk ("SSMS" atau "Perseroan") mencatatkan kinerja yang luar biasa sepanjang tahun 2022 setelah melaporkan lonjakan laba bersih year-to-date yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar 21,2%, dari Rp1,51 triliun di tahun 2021 menjadi Rp1,82 triliun di tahun 2022.

"Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp 7,26 triliun, meningkat 39,55% dari periode yang sama atau year on year (yoy). Pada tahun 2021, Perseroan mencatatkan penjualan sebesar Rp5,20 triliun. Penjualan Perseroan terdiri dari penjualan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga untuk minyak sawit, inti sawit, dan tandan buah segar," kata Direktur SSMS, Jap Hartono Public Expose setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Senin (08/05).

Rinciannya, penjualan kepada pihak berelasi untuk minyak sawit meningkat 20,13% menjadi Rp 5,29 triliun, inti sawit meroket 177,7% menjadi Rp 398,41 miliar, dan tandan buah segar meningkat 61,09% menjadi Rp 228,08 miliar. Sementara itu, penjualan pihak ketiga untuk minyak sawit mencapai Rp1 triliun pada 2022, dibandingkan nol pada 2021.

Penjualan inti sawit pihak ketiga turun 94,75% menjadi Rp 5,11 miliar, dan penjualan minyak inti sawit turun 19,46% menjadi Rp 333,59 miliar. 

Kenaikan penjualan menyebabkan beban pokok penjualan Perseroan juga meningkat sebesar 43,18% dari Rp2,99 triliun menjadi Rp4,29 triliun di tahun 2022. "Meski demikian, perseroan masih mampu membukukan kenaikan laba kotor sebesar 34,63% menjadi Rp2,96 triliun dari Rp 2,20 triliun," ucapnya.

Setelah dikurangi berbagai beban yang dikelola secara efisien, Perseroan membukukan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada entitas induk meningkat sebesar 21,24% dari Rp1,52 triliun menjadi Rp1,84 triliun di tahun 2022. 

Dari sisi Aset, total aset Perseroan meningkat tipis sebesar 0,86% dari Rp13,85 triliun di akhir tahun 2021 menjadi Rp13,96 triliun pada akhir tahun 2022.

Di sisi lain, liabilitas turun 2,81% dari Rp7,74 triliun pada 31 Desember 2021 menjadi Rp7,52 triliun pada 31 Desember 2022. Selanjutnya kas dan setara kas pada akhir periode turun 48,35% dari Rp1,83 triliun menjadi Rp 946,86 miliar.

Di tahun 2023, Menurut dia, Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan kinerja sebesar 20%. Peningkatan penjualan produk hilir hingga riset dan pengembangan menjadi salah satu upaya perseroan untuk mendongkrak kinerja keuangan. 

"Dan yang pasti, Perseroan menargetkan pertumbuhan laba bersih dan pendapatan sekitar 15% hingga 20% pada 2023. Perseroan optimisme didukung oleh tingginya permintaan produk sektor hilir," pungkasnya. (Arianto)

Read More

On The Track, Kemensos Beri Dukungan Nyata Capai Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2024

Duta Nusantara Merdeka | Nusa Dua 

Kementerian Sosial mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk mendorong pencapaian nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menggariskan kebijakan yang meneguhkan komitmen penanganan kemiskinan ekstrem.

Merujuk pada arahan Mensos, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Robben Rico, menyatakan Kemensos turut berperan dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui program-program bantuan sosial (bansos) dan sebagainya, serta bersinergi secara internal maupun eksternal.

“Pada dasarnya, Kemensos mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem sebagai upaya mendorong pencapaian nol persen pada tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Robben dalam ASEAN _Socio-Cultural Community_ (ASCC) Knowledge Forum 2023 di Bali, Minggu (7/5).

Secara internal, dikatakan Robben, pertama, Kemensos berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program kewirausahaan, dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan Sentra Kreasi ATENSI (SKA).

“Peningkatan pendapatan itu, juga diupayakan melalui kesempatan kerja, dengan kerja sama penempatan Penerima Manfaat (PM) dan memberikan kesempatan kepada PM untuk terlibat dalam perakitan alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Kedua, Robben melanjutkan, peningkatan standar hidup layak melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

“Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar melalui program permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang tidak berdaya dengan memberdayakan masyarakat sebagai penyedia dan penyalur makanan,” ucap dia.

Sementara itu, ia menambahkan, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, sinergi eksternal juga dilakukan Kemensos melalui kerja sama dengan _Corporate Social Responsibility_ (CSR)/dunia usaha.

“Selain CSR, kami juga kerap menjalin kerja sama dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Pembiayaan Ultra Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR), PT Pegadaian, PT PNM, PT Bahana Arta Ventura, dan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu,” ungkap Robben.

Adapun, untuk pengurangan beban pengeluaran, dilakukan melalui berbagai macam program bansos, yang pelaksanaannya diamanahkan kepada Kemensos. "Program bansos itu kita upayakan untuk tepat sasaran," katanya.

Ia menjelaskan formula yang diimplementasikan pemerintah saat ini untuk menurunkan angka kemiskinan itu adalah dengan memisahkan data kemiskinan ekstrem melalui leveling/peringkatan.

“Ada tiga level terbawah yang dianggap sebagai domain dari miskin ekstrem. Mereka yang termasuk ke dalam miskin ekstrem di data _by name by address_ (BNBA)," katanya.

Data dari BKKBN lantas dipadukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, kemudian dipadankan lagi dengan data Kemendes, dan masih dilakukan cek ulang dengan data Dukcapil.

Hal ini tertera dalam Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada beberapa Menteri bawahannya, salah satunya Mensos.

Dalam hal ini, Mensos memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi pemutakhiran DTKS sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menyalurkan bansos dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen, dan mengelola data penyaluran bansos, serta data kondisi para penerima manfaat.

*Tren Angka Kemiskinan Ekstrem*

Berdasarkan data dari Bank Dunia, tingkat kemiskinan di ASEAN mengalami penurunan pada tiga dekade terakhir. “Pada 1990-an, tingkat kemiskinan negara-negara di ASEAN berada pada rentang angka 30% - 58%. Pada 2020, angka ini turun menjadi di bawah 10%. Sedangkan, Indonesia saat ini berada di posisi 9,7%,” ungkap Robben.

Penurunan yang signifikan, dikatakan Robben, juga terjadi pada tingkat kemiskinan ekstrem dalam tiga dekade terakhir. “Pada 1990-an, kemiskinan ekstrem di ASEAN mencapai 49%. Tiga dekade kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem di ASEAN sudah berada di bawah 5% pada 2020,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, sudah ada yang mencapai 0%, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. “Sedangkan, Indonesia saat ini berada di posisi 4% atau sekitar 5 juta masyarakat Indonesia masih berada dalam kondisi miskin ekstrem,” paparnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan kemiskinan terjadi kembali, Pemerintah Indonesia menerapkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, serta merangkul civitas akademika maupun lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, upaya tersebut telah berhasil menekan laju angka kemiskinan menjadi 10,14% di September 2020 dan pada Maret 2022 sudah mencapai angka 9,76%.

Upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem ini dipaparkan dalam ASCC Knowledge Forum yang diselenggarakan di Pulau Dewata. Agenda gelaran oleh Kemenko PMK ini menjadi salah satu rangkaian acara Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dan puncak KTT ASEAN 2023.

Forum ini menjadi sarana bertukar pikiran dan pengalaman antar negara-negara ASEAN bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, baik tingkat pusat dan daerah dalam upaya bersama untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di ASEAN.

Melalui forum ini juga diharapkan didapatkan gagasan dan rumusan cerdas langkah-langkah strategis penanganan kemiskinan yang lebih adaptif,inklusif dan berkelanjutan. 

Mengusung tema _Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in_ ASEAN, agenda ini menghadirkan 50 orang peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah/Pembangunan Internasional, dan Civitas Akademika. (Arianto)

Read More

Sinergitas TNI-Polri Kunci Sukses Keamanan KTT ASEAN

Duta Nusantara Merdeka | NTT 

TNI-Polri melaksanakan Apel Gelar Pasukan terkait pengamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan itu dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usai apel gelar pasukan, Panglima TNI dan Kapolri melakukan pemeriksaan pasukan dam alutsista yang nantinya akan digunakan dalam pengamanan KTT ASEAN yang ke-42 ini. Selanjutnya, kedua pimpinan TNI-Polri ini melaksanakan Tactical Floor Game (TFG).

Menurut Sigit, pelaksanaan TFG menjadi hal penting guna setiap instansi yang mengamankan seperti TNI, Polri, BIN, BSSN dan instansi lain agar memiliki pemahaman yang sama.

"Semua ini harus memiliki pemahaman yang sama khususnya terkait dengan siapa harus berbuat apa. Kemudian apabila ada suatu peristiwa bagaimana kemudian itu diselesaikan terkait dengan jenjang-jenjang keputusan yang akan diambil, apakah bisa diputuskan langsung ataukah ini harus dilaporkan dan perintah datang dari atas," kata Sigit di Labuan Bajo, NTT, minggu, 7 Mei 2023.

Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, Sigit menuturkan nantinya berbagai macam persoalan mulai dari situasi normal, sampai dengan kondisi kuning, merah maupun kontijensi, seluruh anggota yang melaksanakan tugas di sektor masing-masing mengerti dan paham dengan apa yang harus dilakukan.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan antara TNI-Polri sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab dalam pengamanan. Hal ini sangat penting agar penyelenggaraan KTT ASEAN berjalan aman dan sukses.

"Jadi tentunya kita sepakat bahwa dengan sinergisitas dan soliditas yang kita bangun, terus kita perkuat, menjadi kunci untuk bisa melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan ini dengan optimal. Itu kunci sukses dari bagaimana penyelenggaraan ini betul-betul bisa kita amankan dengan baik," ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut bahwa pihaknya sudah menyiapkan antisipasi ataupun solusi terkait dengan adanya unjuk rasa saat KTT ASEAN. Yakni, dengan menjalin komunikasi bersama pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapatnya.

"Tentunya harapan kita permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita lakukan mitigasi penyelesaiannya seperti apa. Tentu kita akan bantu komunikasi kan itu terkait hal-hal yang bersifat unjuk rasa. Dan bagaimana pola penanganannya. Sehingga di satu sisi kebebasan berekspresi tetap bisa diberikan. Namun disisi lain, tidak mengganggu jalannya proses KTT ASEAN itu sendiri. Itu yang utama," ucap Sigit. 

Hal yang menjadi perhatian lainnya adalah terkait adanya ancaman gangguan aksi terorisme. Ia menyampaikan sudah melakukan rapat dan telah disiapkan satgas deteksi, yang memonitor terkait dengan orang-orang yang kita curigai.

"Jadi kita sudah pasang di beberapa sudut mulai dari Bandara sampai dengan akomodasi venue dan jalur-jalur yang dilewati, sehingga terhadap target yang memang selama ini sudah kita ikuti akan terpantau dengan alat-alat yang kita miliki dan tentunya apabila kemudian Termonitor, kita segera ambil langkah," tutur Sigit.

Selanjutnya, kata Sigit, apabila ada ancaman terkait barang ataupun benda, yang dianggap mencurigakan, petugas keamanan sudah menyiapkan tim K-9 dan Jibom.

"Sehingga bagaimana kita bisa persiapkan evakuasi terhadap hal-hal seperti itu namun juga jangan sampai kemudian menjadi isu yang mengganggu proses KTT ASEAN," jelas Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mempersilahkan bagi masyarakat yang ingin ikut bersinergi bersama dengan TNI-Polri untuk mengamankan KTT ASEAN. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat juga bangga atas dipercayanya Indonesia menjadi keketuaan KTT ASEAN ke-42.

"Kita memilih tempat di Labuan Bajo ini harapannya bisa membawa ke depan kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo khususnya, dan membawa indonesia di kancah internasional. Tentunya tokoh agama, masyarakat adat, pemuda kita akan libatkan untuk melaksanakan pengamanan bersama TNI-Polri," tutup Yudo di kesempatan yang sama. (Arianto)

Read More

Polsek Percut Seituan Amankan 2 Orang Pelaku Pencurian Dan Penganiayaan Di Desa Laut Dendang

Duta Nusantara Merdeka | Deli Serdang

Polsek Percut sei tuan menerima laporan pengaduan dari masyarakat pada hari Kamis 27 April 2023. Atas pengaduan tersebut Kapolsek Percut sei tuan Kompol M. Agustiawan S.T., S.I.K., M.H., membentuk team yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu J. Simamora dan Panit reskrim Ipda Junaedi Karosekali untuk menangkap pelaku.

Pada Hari Jumat tgl 05 Mei 2023 personil menerima informasi tentang keberadaan pelaku R dan D sedang berada dirumahnya, Lalu personil dipimpin Kanit reskrim Iptu J. Simamora dan Panit reskrim Ipda Junaedi Karosekali mendatangi rumah pelaku dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku dan memboyong ke mako polsek Percut sei tuan. **

(Didi Atmawijaya)

Read More