Pengawasan BBM Subsidi, BPH Migas: Peran Masyarakat Sangat Penting

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam mengawal distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi merupakan hal yang penting, agar distribusinya tepat sasaran.

“Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan distribusi BBM subsidi, hal ini dikarenakan terbatasnya personil dari BPH Migas maupun aparat penegak hukum. Pengawasannya dari hal-hal sederhana, seperti melihat ada ketidakwajaran pengisian BBM pada kendaraan roda empat, atau melihat truk sawit mengisi BBM subidi,” ujar Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, dalam kegiatan bersama Komisi VII DPR RI, di Kota Medan, Jumat (9/6/2023).

Lebih lanjut, Abdul Halim menjelaskan, saluran untuk melakukan pengaduan dapat dilakukan melalui helpdesk BPH Migas di 0812-3000- 0136. Saluran pengaduan ini berupa WA chat, sehingga masyarakat tidak memerlukan pulsa. Pemberi informasi juga dijaga kerahasiaannya.

Sementara, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan, ciri dari barang subsidi adalah jumlahnya yang terbatas dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk tahun 2023 ini, Pemerintah menetapkan JBT (Solar) nasional sebanyak 17 Juta kilo liter (KL), sedangkan JBKP (Pertalite) nasional adalah sebesar 32,5 Juta KL. 

"Ini untuk kebutuhan setahun, oleh karena itu harus dijaga dan tepat sasaran,” jelas Wahyudi. 

Wahyudi memaparkan, untuk kota Medan sendiri, hingga bulan Mei 2023, untuk JBT Solar mencapai sekitar 106.306 KL (39,7%) dan JBKP Pertalite sekitar 183.099 KL (40,4%). Peningkatan penggunaan BBM menjadi indikator positif tumbuhnya ekonomi masyarakat.

“Indikator ekonomi yang membaik harus didukung pengawasan dan pengendalian, terutama BBM subsidi agar tepat sasaran. Saat ini program barcode MyPertamina mengatur terkait JBT Solar sehingga sesuai peruntukannya,” tutur Wahyudi.

Selanjutnya, dijelaskan juga upaya-upaya yang telah dilakukan BPH Migas dan Badan Usaha Penugasan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

Perihal subsidi tepat sasaran, Anggota komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul juga menekankan bahwa peran aktif masyarakat dalam pengawasan BBM subsidi menjadi formula yang saling melengkapi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Executive General Manager Sumatera Bagian Utara PT Pertamina Patra Niaga, Freddy Anwar dan Sales Area Manager Sibolga, Benny Hutagaol. (Arianto)

Read More

Meningkatnya Kasus Korupsi dan Tantangan dalam Pemberantasan di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Korupsi telah menjadi masalah yang merajalela di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Mayoritas masyarakat Indonesia merasa resah, cemas, dan bingung mengapa korupsi yang pasti berujung pada pemporak-porandakan bangsa ini semakin merajalela dan pemberantasannya tak kunjung tuntas. Meskipun banyak teori, peraturan, dan undang-undang yang telah dibuat, pelaksanaannya sering kali kurang efektif. Selain itu, banyak LSM Gerakan Anti Korupsi yang lahir kemudian bubar karena merasa tak berdaya dalam menghadapi praktik korupsi yang melibatkan para koruptor dan kompanyonnya.

"Tragedi yang menimpa saudara kami, Togap Marpaung, alumni Universitas Indonesia, dalam upaya memberantas korupsi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia (BAPETEN RI), menjadi bukti nyata akan bahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejadian ini juga membuat kami semakin yakin bahwa korupsi yang kami artikan sebagai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di negeri ini benar-benar telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan," kata Amroeh Adiwijaya, Koordinator Umum GAKKNAUI saat acara silaturahmi antar alumni Universitas Indonesia dengan tema "GANYANG KKN secara progresif revolusioner" di RM Handayani Jakarta, Sabtu (10/06/2023).

Sebagai respons atas hal ini, Amroeh mengungkapkan, kami bersatu dalam Gerakan Anti KKN Alumni Universitas Indonesia (GAKKNAUI). Organisasi ini bertujuan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme secara progresif revolusioner. 

Pada kesempatan yang sama, Togap Marpaung, salah satu pendiri GAKKNAUI menyampaikan, terkait 2 buku yang sudah ditulis dan rencana 3 buku lagi yg akan ditulis. Ke-5 buku akan disampaikan kpd semua Capres dan Cawapres tahun 2024 dengan pesan supaya komit pada pencegahan dan pemberantasan korupsi serta membersihkan pengawas nuklir.

Selain itu, Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir wajib diawasi orang yang berkomitmen dan berintegritas tinggi. 

Lebih jauh, Togap Marpaung menjelaskan, ada lima langkah taktis, strategis dan cerdas yang akan dilakukan.

Pertama, kami mengadu ke propam tidak ada respon. Kedua Praperadilan Pidana, permohonan ditolak. Ketiga mengajukan supervisi ke KPK agar permasalahan ini mendapatkan perhatian yang serius. Keempat, kami akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang berkaitan dengan peran pelapor yang akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan. 

Kelima, Togap Marpaung meminta bantuan dari anggota Komisi III DPR RI, khususnya Hinca Panjaitan, yang telah menyatakan komitmennya untuk membantu perjuangan kami. Kami akan mengirim surat kepada Ketua Komisi III DPR RI melalui Hinca Panjaitan dan juga akan terus mendorong dukungan dari Menteri Hukum dan HAM, Menkopolhukam Mahfud MD, yang telah menerima buku pertama dan kedua kami. 

Harapannya, kelima buku yang akan ditulis dapat diserahkan kepada calon presiden yang ikut dalam pemilihan presiden. Dalam hal ini, Togap Marpaung berencana untuk memberikan 15 eksemplar buku tersebut kepada calon presiden dan wakil presiden yang terpilih.

Lebih rinci, Togap Marpaung menjelaskan, Pertama, kami sudah mengadu ke propan gagal dan mengajukan supervisi ke KPK agar permasalahan ini mendapatkan perhatian yang serius. Kedua, kami akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang berkaitan dengan peran pelapor yang akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Langkah ketiga, kami akan terus mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang relevan untuk mengungkap praktik korupsi yang terjadi. Kami percaya bahwa memiliki bukti yang kuat adalah kunci dalam membongkar jaringan korupsi.

Selanjutnya, langkah keempat kami adalah meminta bantuan dari anggota Komisi III DPR RI, khususnya Hinca Panjaitan, yang telah menyatakan komitmennya untuk membantu perjuangan kami. Kami akan mengirim surat kepada Ketua Komisi III DPR RI melalui Hinca Panjaitan dan juga akan terus mendorong dukungan dari Menteri Hukum dan HAM, Mahfud MD, yang telah menerima buku pertama dan kedua kami.

Dalam upaya kami untuk memberantas korupsi secara efektif, kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi sangat besar. Tidak hanya dalam menghadapi kekuatan dan pengaruh koruptor yang kuat, tetapi juga dalam mengatasi masalah struktural yang ada di dalam sistem hukum dan pemerintahan. Penting bagi kita untuk terus memperkuat institusi pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendukung upaya mereka dalam memberantas korupsi.

Senada dengan itu, Paramitha Rusady, Artis Senior yang juga Alumni Universitas Indonesia mengatakan, pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang bisa dilakukan oleh satu lembaga atau kelompok saja. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, media, dan seluruh elemen bangsa. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil serta pemberian sanksi yang memadai terhadap pelaku korupsi juga harus menjadi prioritas.

Selain upaya penegakan hukum, pencegahan korupsi juga merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan dan kesadaran anti-korupsi harus ditanamkan sejak dini dalam masyarakat, mulai dari pendidikan di sekolah hingga melibatkan sektor swasta dan publik dalam praktik bisnis yang transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang dan jasa publik.

Sementara itu, Tika Bisono, Artis Senior yang juga Alumni Universitas Indonesia mengatakan, Tantangan yang dihadapi dalam memberantas korupsi di Indonesia memang besar, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Diperlukan komitmen yang kuat, kerjasama yang baik, dan upaya yang berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat untuk merubah paradigma dan menghentikan praktik korupsi yang merusak negara ini. 

Bahkan, Ia menambahkan, Gerakan Anti KKN Alumni Universitas Indonesia (GAKKNAUI) bersama dengan LSM, aktivis, dan individu yang peduli harus terus memperjuangkan keadilan, integritas, dan kemajuan bangsa ini dengan tekad yang bulat. 

"Semoga, dengan upaya yang terus-menerus, kita dapat melihat Indonesia yang bebas dari korupsi dan menjadi negara yang adil dan makmur," ujarnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor     : Arianto

Read More

Kejagung Serah Terimakan Dokumen dan Tersangka Johnny G Plate

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas berkas perkara Tersangka JGP kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 

"Untuk kepentingan dalam tahap penuntutan, tersangka JGP dilakukan penahanan di Rutan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, terhitung sejak 09 Juni 2023 s/d 28 Juni 2023," ungka Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Jumat (9/6).

Akibat perbuatannya, Tersangka JGP disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara Tersangka JGP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Adapun pelaksanaan Tahap II atas berkas perkara Tersangka JGP merupakan perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022. (Arianto)

Read More

Kemensos Gelar Pelatihan Rehabilitasi Sosial Kolaboratif Antar Profesi

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta 

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menekankan perlunya kepercayaan diri para terapis dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada penerima manfaat. Hal ini disampaikan Mensos pada agenda Pelatihan Rehabilitasi Sosial Kolaboratif Antar Profesi untuk Penanganan Penyandang Disabilitas Anak.

Pelatihan ini dapat menunjang salah satu komponen utama atau pelayanan langsung dalam rehabilitasi sosial menurut Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, yaitu terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual.

"Saya ingin ada pelatihan ini bagi terapis supaya mereka yakin bisa mengembalikan fungsi fisik bagi anak-anak yang mengalami kondisi disabilitas. Jadi karena itu silahkan belajar, saya berharap tidak perlu malu dan takut untuk menanyakan apa saja yang diperlukan," kata Mensos di Aula pertemuan Sentra Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Jum'at (9/10).

Penguatan keterampilan dan kemampuan terapis pada akhirnya akan membangun kapasitas penyandang disabilitas. Terutama dalam kaitannya dengan kemampuan mereka mengurus diri sendiri sesuai dengan kemampuan. Para penyandang disabilitas diharapkan bisa mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari di tengah keluarga mereka.

Dalam penanganan penyandang disabilitas, perlu penanganan kolaboratif antar profesi, yaitu melibatkan fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, ortotis prostetis, ortopedis, perawat, pekerja sosial dan psikolog.

Upaya kolaboratif antar profesi ini penting untuk menajamkan asesmen komprehensif agar kebutuhan penerima manfaat terpenuhi secara tepat dan tuntas.

Mensos meyakini upaya ini akan berhasil karena pengalamannya selama ini telah terbukti. "Pengalaman 2,5 tahun saya jadi menteri, ada beberapa orang yang dulunya dia berada di kursi roda, bahkan ada yang 29 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang 7 tahun dan sebagainya akhirnya mereka bisa berjalan kembali, mereka tidak pakai kursi roda lagi," kata Mensos.

Beberapa kasus yang ditemui Mensos di NTT dan wilayah lainnya di Indonesia pun bisa ditangani. Pasca diberikan layanan terapi di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soehraso Surakarta, para penyandang disabilitas itu pun bisa memaksimalkan fungsi tubuhnya hingga bisa berjalan.

Senada dengan Mensos Risma, Fasilitator yang didatangkan dari Poltekes Surakarta, Bambang Trisnowiyanto mengatakan bahwa dalam penanganan penyandang disabilitas ini tidak hanya pada ranah _hospital setting_, tetapi perlu adanya _social setting._

"Ketika permasalahannya adalah disabilitas maka tidak cukup bahwa keterapian fisik ini dikerjakan di rumah sakit. Tetapi harus juga ada _social setting_, artinya keterapian fisik ini bekerja di Kementerian Sosial yang khususnya menangani anak-anak disabilitas yang belum rampung terhadap gerak dan fungsinya," kata fisioterapis yang juga seorang _classifier_ olahraga Para Game di Kamboja beberapa waktu lalu.

Ia juga menambahkan bahwa _social setting_ ini berguna untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Caranya dengan mewujudkan independensi atau kemandirian para penyandang disabilitas supaya dia bisa mandiri.

Berbagai pengalaman yang disampaikan Mensos Risma menjadi motivasi bagi para terapis untuk meningkatkan kemampuan. Terlebih 31 UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos telah menjalankan skema multilayanan bagi penerima manfaat.

Salah satu peserta mengaku pelatihan ini sangat penting dilakukan. "Pelatihan kolaboratif ini penting dilakukan, ini sangat membantu terapis agar lebih komprehensif dalam penanganan penerima manfaat," kata Supardi, Terapis Wicara dari Sentra Efata Kupang.

Selain itu, Supardi berharap pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta ini bisa membuat para terapis lebih siap. "Bisa makin siap dan berani dalam menangani berbagai kasus di masyarakat, terutama penyandang disabilitas anak," katanya.

Ia mengaku ini adalah pelatihan kolaboratif pertama yang diusung oleh Mensos Risma. Ia berharap pelatihan kolaboratif ini lebih intensif dilakukan dengan melibatkan profesi lain, seperti dokter, psikolog dan lain sebagainya.

Selain untuk meningkatkan kemampuan, pelatihan ini juga untuk memberikan pemahaman dan pengalaman bagi peserta terkait peran dan tugas dari berbagai profesi yang berbeda, membekali peserta agar mampu berkolaborasi dengan multi profesi dalam penanganan penyandang disabilitas anak dan meningkatkan kapasitas peserta dalam melakukan praktik terapi sesuai profesi/keahlian (okupasi terapi, terapi wicara, fisioterapi, dan ortotik prostetik).

Pelatihan ini berlangsung sejak tanggal 6 Juni hingga 12 Juni 2023 dan melibatkan 104 peserta. Unsur peserta terdiri dari 31 Kepala UPT Rehsos, 31 Pekerja Sosial serta 42 Terapis dan Fisioterapis Kementerian Sosial.

Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Irniati Samosir, Politeknik Kesehatan Surakarta Andreany Kusumawardani dan Bambang Trisnowiyanto.

Turut hadir Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pepen Nazaruddin, Kepala Pusdiklatbangprof Afrizon Tanjung, Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Rachmat Koesnadi, Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Nursyamsu beserta Kepala UPT Sentra Terpadu/Sentra seluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

Grand House Mulia Cetak Pendapatan Rp74,32 Miliar di Tahun 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp7,02 miliar untuk tahun berjalan hingga 31 Desember 2022, meningkat bila dibandingkan dengan laba Rp5,36 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pendapatan meningkat menjadi Rp74,32 miliar bila dibandingkan dengan Rp62,89 miliar dan beban pokok pendapatan naik menjadi Rp46,25 miliar bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Rp34,86 miliar," kata Suryadi Wakil Dirut HOMI saat Public Expose setelah RUPST di Jakarta, Jum'at (09/06/2023). 

Laba bruto mencapai Rp28,07 miliar, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan laba bruto Rp28,04 miliar tahun sebelumnya. Sementara itu, laba usaha mencapai Rp13,16 miliar, naik tipis bila dibandingkan dengan laba usaha Rp13,13 miliar tahun sebelumnya.

Laba sebelum pajak meningkat menjadi Rp7,02 miliar bila dibandingkan dengan laba sebelum pajak Rp5,36 miliar, terutama karena peningkatan pendapatan keuangan menjadi Rp885,31 juta dari Rp552,74 juta dan penurunan beban keuangan menjadi Rp5,17 miliar dari Rp6,75 miliar.

Total liabilitas perusahaan mencapai Rp138,39 miliar hingga 31 Desember 2022, turun bila dibandingkan dengan total liabilitas Rp145,91 miliar hingga 31 Desember 2021. 

Terkait aset, total aset mencapai Rp265,32 miliar hingga 31 Desember 2022, turun tipis bila dibandingkan dengan total aset Rp265,81 miliar hingga 31 Desember 2021. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang positif bagi Perseroan dan menjadi modal untuk terus tumbuh dan berkembang ke depannya.

Namun, di balik kesuksesan yang diraih oleh Perseroan, pasti ada strategi dan rencana yang matang untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkan penjualan. "Pada tahun 2023, Perseroan akan mengoptimalkan kinerja operasional Perseroan dengan mempertahankan kinerja yang baik dan mendorong peningkatan penjualan serta inovasi produk," ucapnya.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Perseroan untuk tetap mempertahankan kinerja dan meningkatkan penjualan adalah dengan fokus pada penjualan tipe rumah 63/60 yang mencatatkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2022. Perseroan akan terus meningkatkan pemasaran produk untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan memperluas jaringan penjualan produk.

Selain itu, Perseroan juga akan memperkuat pertumbuhan bisnis dengan fokus pada pengembangan produk dan jasa yang inovatif serta pengembangan portofolio bisnis dengan membangun hubungan strategis dengan mitra dan pelanggan. Perseroan juga akan memperkuat keunggulan kompetitifnya dengan mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi operasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan akan melakukan beberapa inisiatif, antara lain meningkatkan investasi dalam inovasi dan teknologi, mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memperkuat jaringan distribusi, serta meningkatkan kualitas layanan dan produk untuk membangun citra dan reputasi yang baik.

Selain itu, Perseroan juga akan terus memfokuskan pada pengendalian biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk meningkatkan laba bersih perseroan. Dengan fokus pada pengembangan produk inovatif dan pengembangan portofolio bisnis yang kuat, Perseroan optimis dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan memperkuat posisinya di pasar properti Indonesia.

"Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif, Perseroan akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap strategi bisnisnya. Perseroan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi para pemangku kepentingannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip good corporate governance," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor     : Arianto

Read More

Ketua MA Lantik 3 Hakim Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah 3 (tiga) orang Hakim Agung pada Jumat, 09 Juni 2023 pukul 08.00. WIB.

Acara tersebut diselenggarakan di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, lantai 14, Jakarta.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/P Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

Berikut adalah tiga Hakim Agung yang akan dilantik dan diambil sumpahnya:

1. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata. Lucas sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 

2. Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

3. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara. Sebelumnya, Lulik menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. 

Acara dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, seluruh hakim agung dan hakim ad hoc, para pejabat eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. (Arianto)

Read More

Bea Cukai Banten Dan Kejaksaan Bersama Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp48,85 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Kanwil Bea Cukai Banten, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Merak, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tangerang, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan melaksanakan pemusnahan bersama atas Barang Milik Negara dan Barang Bukti yang berasal dari penindakan kepabeanan dan cukai yang dihasilkan pada tahun 2022 hingga awal 2023.

"Pemusnahan ini dilakukan dengan tujuan menjalankan fungsi sebagai Community Protector, Revenue Collector, dan untuk menjamin transparansi penindakan kepabeanan dan cukai serta memberikan efek jera kepada para pelanggar aturan kepabeanan dan cukai," kata Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten, Rahmat Subagio di Tangerang, Kamis (08/06/2023).

Adapun, Barang-barang tersebut meliputi 40.042.755 batang hasil tembakau, 1.091 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 1.924 mililiter rokok elektrik (REL), 300 mililiter hasil pengolahan tembakau lainnya (vape), dan 2,94 liter Acetic Anhydride (Prekursor). Diperkirakan nilai barang tersebut sebesar Rp. 45,05 Miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 30,7 Miliar.

Selain kerugian materil, terdapat juga kerugian immateril akibat produksi barang kena cukai ilegal. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak penerimaan negara, merebut pasar produsen rokok resmi yang taat pada ketentuan, serta membahayakan kesehatan masyarakat selaku konsumen karena bahan baku dan proses produksinya tidak terjamin.

Tidak hanya Barang Milik Negara, terdapat juga Barang Rampasan Negara yang berasal dari Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai yang telah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk dimusnahkan. Barang-barang tersebut, yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan, meliputi 4.211.320 batang rokok ilegal, 10.724 pcs rokok elektrik ilegal jenis disposable (sekali pakai) ilegal, serta 6080 pcs rokok elektrik ilegal jenis cartridge. Diperkirakan nilai barang tersebut sebesar Rp 3,8 Milyar, dengan kerugian negara mencapai Rp 3,6 Milyar.

Pemusnahan barang-barang tersebut dilakukan dengan tujuan merusak, menghilangkan fungsi, dan sifat awal barang sehingga tidak dapat dipergunakan kembali. Pemusnahan dilakukan secara simbolis di ICE BSD Grand Boulevard, sementara selebihnya barang akan dilakukan pengamanan khusus dengan pelekatan segel serta pengawalan petugas untuk dipindahkan ke tempat pemusnahan besar di PT Solusi Bangun Indonesia, Klapanunggal, Bogor.

Untuk memastikan pemusnahan dilakukan dengan aman dan ramah lingkungan, seluruh barang akan dimusnahkan menggunakan fasilitas green zone dengan metode Co-Processing. Metode ini memanfaatkan tanur semen bersuhu tinggi, dengan perkiraan suhu mencapai 1.500-1.800 derajat Celsius. Dengan menggunakan metode ini, barang dapat dimusnahkan tanpa menyisakan residu atau limbah yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, Bea Cukai dan Kejaksaan menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dan menjaga ekosistem yang sehat.

Pemusnahan bersama ini menjadi bukti nyata dari komitmen Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum lainnya dalam mengawasi dan menekan peredaran MMEA illegal, rokok illegal, dan barang-barang terlarang dan terbatas lainnya. Tindakan ini juga dilakukan untuk mengamankan hak-hak yang menjadi potensi penerimaan keuangan negara dan menjaga iklim usaha dan industri di dalam negeri agar tetap kondusif.

Selain itu, pemusnahan ini juga mencerminkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antara Bea Cukai Banten dan Kejaksaan, terutama Kejaksaan Tinggi Banten beserta jajarannya, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi atas putusan pengadilan. Kolaborasi ini menjadi kunci sukses dalam menindak pelanggaran kepabeanan dan cukai, serta menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa Bea Cukai Banten dan kantor vertikal di bawahnya secara rutin menyelenggarakan Operasi Gempur setiap tahunnya. Operasi ini bertujuan untuk menargetkan penindakan terhadap rokok ilegal dan minuman keras ilegal. Selama tahun 2022, Bea Cukai Banten berhasil melakukan penyidikan terhadap 22 kasus pelanggaran kepabeanan dan cukai. Hingga bulan Mei 2023, Bea Cukai Banten telah melaksanakan 8 penyidikan dan mengenakan sanksi administrasi terhadap 31 pelanggar, dengan total nilai sanksi administrasi mencapai Rp. 2.761.767.520,-.

Dalam menjalankan fungsi sebagai Community Protector dan Revenue Collector, Bea Cukai dan Kejaksaan telah berperan aktif dalam menegakkan aturan kepabeanan dan cukai. Pemusnahan bersama barang-barang ilegal ini menjadi bentuk nyata dari upaya mereka dalam memberikan efek jera kepada para pelanggar, melindungi masyarakat, dan menjaga transparansi dalam penindakan kepabeanan dan cukai.

Dengan sinergi dan kerjasama yang baik antara Bea Cukai, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya, diharapkan penindakan terhadap

pelanggaran kepabeanan dan cukai dapat terus ditingkatkan. Langkah-langkah yang telah dilakukan, seperti pemusnahan barang ilegal dan penindakan terhadap pelanggar, menjadi contoh yang baik dalam menjaga integritas sistem kepabeanan dan cukai.

Selain itu, tindakan ini juga memberikan dampak positif bagi industri dan usaha di dalam negeri. Dengan menindak tegas peredaran barang ilegal, baik itu rokok ilegal maupun minuman keras ilegal, Bea Cukai dan Kejaksaan berperan dalam melindungi pasar produsen yang taat aturan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi produsen resmi dan mendorong pertumbuhan industri yang sehat serta memberikan keuntungan ekonomi bagi negara.

Pemusnahan barang-barang ilegal juga menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Bahan baku dan proses produksi barang ilegal tidak terjamin keamanannya, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Dengan menghilangkan barang-barang tersebut dari peredaran, Bea Cukai dan Kejaksaan turut berperan dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

Selain pemusnahan barang-barang ilegal, penindakan yang dilakukan juga memiliki efek jera terhadap para pelanggar. Dengan melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi atas putusan pengadilan, Bea Cukai dan Kejaksaan menunjukkan bahwa pelanggaran kepabeanan dan cukai tidak akan dibiarkan begitu saja. Tindakan ini juga dapat menjadi pelajaran bagi pelaku usaha ilegal lainnya, sehingga dapat menekan peredaran barang ilegal dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Tentu saja, upaya penindakan dan pemusnahan ini tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan kerja sama yang erat antara Bea Cukai, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi yang baik dalam segala tahap, mulai dari penyidikan hingga pemusnahan, menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan fungsi sebagai Community Protector, Revenue Collector, dan menjaga transparansi dalam penindakan kepabeanan dan cukai.

Dalam hal ini, Bea Cukai Banten dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, serta Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan, telah menunjukkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, mereka berhasil melaksanakan pemusnahan bersama atas barang-barang ilegal dengan aman dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Dengan demikian, tindakan pemusnahan bersama yang dilakukan oleh Bea Cukai dan Kejaksaan merupakan bukti nyata dari komitmen mereka dalam menjalankan peran sebagai pelindung masyarakat, pengumpul pendapatan negara, serta menjaga transparansi dan integritas dalam penindakan kepabeanan dan cukai. Diharapkan, langkah ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi contoh bagi daerah lain. 

Reporter: Lakalim Adalin

Editor     : Arianto

Read More

BPH Migas Bersama DPR RI Sebarluaskan Informasi Hilir Migas

Duta Nusantara Merdeka | Tapanuli Utara 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan sinergi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selama dua hari berturut-turut. Kegiatan sinergi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kebijakan terkait sektor hilir migas dan menjadi sarana interaksi kepada masyarakat.

Dijumpai dalam kegiatan sinergi BPH Migas bersama DPR RI di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (6/6/2023), Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menjelaskan bahwa forum ini untuk mengenalkan BPH Migas kepada masyarakat. "Terkait dengan pengenalan tugas dan fungsi BPH Migas agar mendapatkan banyak masukkan dari masyarakat," terangnya.

Kepada peserta yang hadir, Yapit kembali menjelaskan bahwa konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) minyak solar, yaitu transportasi darat, transportasi air, usaha perikanan, usaha pertanian, layanan umum/pemerintah, dan usaha mikro/UMKM merupakan konsumen yang berhak menggunakan solar subsidi. "Konsumen pengguna ini perlu membawa surat rekomendasi dari dinas terkait," jelas Yapit.

Masyarakat Tapanuli Tengah dan sekitarnya juga diharapkan untuk ikut mengawasi penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, agar penyalurannya tepat sasaran. "Bapak dan Ibu dapat menyampaikan laporan kepada Helpdesk BPH Migas, jika menemukan dugaan penyalahgunaan BBM," tegasnya.

*BBM Subsidi Tingkatkan Produktivitas*

Hari Rabu (7/5/2023), BPH Migas melanjutkan sinergi bersama DPR RI menyambangi masyarakat Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak menyampaikan, acara bertujuan memberikan manfaat nyata, khususnya mengenai tugas dan fungsi BPH Migas.

"Tentunya, bagaimana pendistribusian khusunya BBM yang bersubsidi atau minyak solar, yang dikenal JBT (Jenis BBM Tertentu). Agar kita semua Bapak dan Ibu bisa memahami siapa saja konsumen penggunanya," tuturnya.

Alfon melanjutkan, pemanfaatan BBM bersubsidi yang tepat sasaran dapat meningkatkan produktivitas pertanian bagi masyarakat, terlebih di daerah tersebut, banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani.

"Untuk petani, tentu sesuai dengan ketentuan peraturan memang bisa mendapatkan JBT. Untuk petani perlu mendapatkan rekomendasi (dari pejabat berwenang)," tukas Alfon.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga memberikan apresiasi kepada BPH Migas yang secara rutin memberikan edukasi melalui penyelenggaraan kegiatan sinergi ini. "Kegiatan ini untuk menerangkan kepada masyarakat tentang BBM. Alangkah sayangnya kalau tidak kita manfaatkan," ujar Lamhot. 

Ia juga mengajak masyarakat Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara untuk aktif berdiskusi dengan BPH Migas, DPR RI, pemerintah daerah, dan badan usaha, sehingga informasi kegiatan hilir migas dapat diketahui dengan baik. (Arianto)

Read More

Gus Halim Dukung Transformasi Perhutanan Sosial Jadi Hutan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mendukung transformasi perhutanan sosial menjadi hutan desa. Dukungan itu disampaikan Gus Halim, sapaan akrabnya saat menerima kunjungan Bupati Blitar, Rini Syarifah di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Dalam pertemuan itu, Gus Halim menyarankan agar Bupati Blitar segera melakukan pemetaan secara bersama-sama terhadap 90 desa yang akan melakukan transformasi perhutanan sosial. Selanjutnya diklasifikasikan mana desa yang bisa segera ditangani dengan serius.

Gus Halim menyatakan, paling tidak ada tiga kategori yang harus dibuat. Pertama, kategori produktif yang berarti segera bisa ditangani.

Kedua kategori proses, yang mana harus ada treatment khusus, dan yang ketiga adalah kategori persiapan.

“Sehingga nanti agak fokus penanganannya, yang kategori produktif apa yang harus dilakukan, kategori proses bagaimana penanganannya dan yang masih kategori persiapan apa yang harus dilakukan oleh kita semua,” ujar Gus Halim.

Selain itu, pendampingan transformasi ini butuh perjuangan dan harus dilakukan secara bersama-sama agar lebih cepat penanganannya.

“Bahwa ini butuh perjuangan. Makanya saya akan support penuh, karena saya tahu ini bukan hal yang mudah. Kita keroyok bertigalah, Kemendes PDTT, Pemprov Jatim dan Pemkab Blitar. Totalitas penanganan harus disiapkan," tegas Gus Halim.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menambahkan, paling tidak saat ini desa prioritas atau kategori produktif dulu yang harus segera digarap sebagai pengalaman untuk menggarap desa yang lain

Jika transformasi ini berhasil, lanjut Gus Halim, maka bisa dijadikan sebagai percontohan untuk desa-desa atau daerah-daerah lainnya yang sedang atau akan melakukan hal yang sama.

“Kita garap yang prioritas dulu, jangan semua, nanti tidak tertangani. Kita bikin pengalaman dulu, bikin succes story, nah yang belum bisa tahun berikutnya. Siapa tahu malah bisa jadi percontohan untuk Jawa Timur atau untuk daerah-daerah lain,” ujar Gus Halim.

Sementara Bupati Blitar, Rini Syarifah saat pertemuan menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Blitar. Terutama terkait dengan perhutanan sosial untuk menjadi hutan desa.

Rini mengatakan, saat ini Kabupaten Blitar mendapatkan kesempatan untuk melakukan penataan 17.000 hektare perhutanan sosial yang menjadi hutan desa di 90 desa.

Menurut Rini, yang berpotensi untuk mengelola ataupun bermitra terkait dengan hutan desa ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau pun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). 

Dengan dimanfaatkannya hutan desa, lanjut Bupati Blitar, akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan desa itu sendiri.

Dalam pertemuan tersebut Gus Halim didampingi Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito. (Arianto)

Read More

Impack Pratama Industri Tebar deviden Rp162.8 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten yang bergerak di bidang memproduksi dan mendistribusikan bahan bangunan dan barang plastik, PT Impack Pratama Industri Tbk. ("IMPC" atau "Perseroan")  dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (08/06/2023) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp162,8 miliar, yang berarti dividen sebesar Rp33 per lembar saham. 

"Jumlah tersebut meningkat 50% dari dividen yang dibagikan pada tahun 2021 sebesar Rp22 per saham. Dividend payout ratio (DPR) sebesar 52,96% dari laba bersih perseroan pada 2022," kata Phillip Tjipto, Direktur IMPC saat Public Expose setelah RUPST di Jakarta.

Pada 2022, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp307,4 miliar dan pendapatan bersih sebesar Rp2,8 triliun. Menariknya, Perseroan menargetkan pendapatan bersih Rp 3,3 triliun dan laba bersih Rp 390 miliar pada 2023.

Untuk mencapai target tersebut, Perseroan memiliki beberapa strategi. 

Pertama, Perseroan berencana untuk memperkenalkan inovasi produk baru yang menyasar segmen pasar berpenghasilan menengah ke bawah. Disisi lain, Perseroan juga berencana untuk memperluas jangkauannya di luar pulau Jawa. 

Kedua, Perseroan sedang menjajaki kemungkinan mengakuisisi perusahaan lokal dan asing yang memiliki produk inti serupa. 

Terakhir, Perseroan berencana untuk menerapkan digitalisasi dan meningkatkan efisiensi melalui penggunaan alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) untuk mendukung tim penjualan dan memperluas jaringan distribusi.

Untuk mendukung strategi tersebut, Phillip menuturkan, Perseroan telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp280 miliar pada tahun 2023, yang akan digunakan untuk tanah dan bangunan, mesin, kendaraan, serta peralatan kantor dan perlengkapan pabrik. Ini adalah investasi signifikan yang menggarisbawahi komitmen Perseroan terhadap pertumbuhan dan ekspansi.

Dan yang pasti, Jajaran direksi dan komisaris IMPC terdiri dari individu-individu berpengalaman yang siap untuk mengarahkan Perseroan menuju kesuksesan. Haryanto Tjiptodihardjo menjabat sebagai Direktur Utama, dan David Herman Liasdanu, Janto Salim Ibu Lisan, Sugiarto Romeli, Wira Yuwana, dan Phillip Tjipto menjabat sebagai direktur. Sedangkan Ibu Lindawati menjabat sebagai Komisaris Utama, dan Kelvin Choon Jhen Lee menjabat sebagai Komisaris Independen. (Arianto)

Read More

LCK Global Kedaton Cetak Laba Bersih Rp0,71 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten jasa konstruksi telekomunikasi, PT LCK Global Kedaton Tbk ("LCKM" atau "Perseroan") pada tahun 2022, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp0,71 miliar, turun sebesar 56,70% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1,64 miliar.

"Penurunan laba bersih tersebut disebabkan oleh perubahan jumlah pendapatan. Pendapatan perusahaan pada tahun 2022 mencapai Rp29,31 miliar, menurun sebesar 35,85% dari tahun 2021 sebesar Rp45,70 miliar," kata Ruben Partogi Direktur LCKM saat Public Expose setelah RUPST di Jakarta, Rabu (07/06/2023).

Hal ini disebabkan oleh fokus pihak pemberi kerja pada kegiatan pemeliharaan tower telekomunikasi yang sudah berjalan dan yang baru. Sehingga pada tahun 2022 belum banyak pembangunan tower telekomunikasi baru yang dilakukan dengan pertimbangan masih dalam masa pemulihan dari pandemi COVID-19. 

"Laba kotor perseroan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp9,63 miliar, lebih besar 42,11% dari tahun 2022 sebesar Rp5,57 miliar. Ini disebabkan oleh perubahan jumlah pekerjaan. Sementara, beban usaha perusahaan pada tahun 2021 mencapai Rp36,06 miliar, sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi Rp23,73 miliar atau turun sebesar 34,18%. Penurunan beban usaha ini sejalan dengan turunnya pendapatan dari tahun sebelumnya," ungkapnya. 

Dari sisi aset, total aset perseroan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp145,55 miliar, mengalami penurunan sebesar 1,08% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp147,14 miliar. Penurunan jumlah aset ini disebabkan oleh akumulasi penyusutan atas aset di tahun 2022 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, juga karena adanya uang muka proyek yang telah rilis sehingga nilai uang proyek berkurang dibandingkan tahun 2021. 

Lebih lanjut, Ruben Partogi menyatakan bahwa perseroan akan terus melakukan ekspansi bisnis dan menjaga stabilitas keuangan Perseroan, mengingat bahwa kondisi pasar masih belum stabil karena pandemi COVID-19. Perseroan akan lebih fokus pada pengembangan usaha secara organik, pencarian proyek-proyek baru, serta menjaga kualitas layanan kepada pelanggan sehubungan dengan pemeliharaan tower telekomunikasi yang sudah berjalan. 

"Dan yang pasti, Perseroan juga mempunyai komitmen untuk memastikan pengelolaan keuangan perusahaan yang baik dan optimal. Dengan pengalaman dan expertise yang dimiliki oleh manajemen dan tim kerja, Perseroan optimis bisa melewati masa-masa sulit ini dan tetap fokus pada pengembangan usaha di masa depan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menuju Indonesia Emas 2045: Mendorong Industri Teknologi Informasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah menegaskan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan melalui kemajuan industri yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menetapkan lima kelompok industri prioritas yang akan menjadi fokus dalam mencapai tujuan tersebut. Kelompok industri tersebut meliputi industri berbasis sumber daya alam, industri dasar, industri berteknologi menengah-tinggi, industri barang konsumsi berkelanjutan, dan industri berbasis inovasi dan riset.

"Dalam mengimplementasikan visi Indonesia Emas 2045, tujuh koridor ekonomi telah ditetapkan. Koridor ekonomi tersebut mencerminkan karakteristik wilayah dan bertujuan untuk memastikan industrialisasi yang merata di seluruh Indonesia. Koridor-koridor tersebut meliputi Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Maluku, serta Koridor Ekonomi Papua," ujar Suharso usai acara Rektor Berbicara Untuk Indonesia Emas 2045 di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa (6/6/2023) malam.

Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Indonesia menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Menteri Suharso menyatakan bahwa PNB per kapita Indonesia perlu ditingkatkan hingga USD 30.300 agar negara ini dapat mencapai status negara maju. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan mereka melalui kemajuan industri menjadi sangat penting dalam rencana pembangunan jangka panjang.

Dalam konteks ini, Prof. Dr. Ir. Joseph Stanislaus Harjanto Prabowo, M.M, seorang Rektor Profesor di bidang Sistem Informasi Manajemen di Universitas Binus, juga memberikan pandangannya tentang bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045. Menurutnya, selain infrastruktur yang penting, teknologi informasi juga memiliki peran yang tak kalah penting. Ia menekankan pentingnya tidak hanya jaringan internet, tetapi juga konten dan fasilitas yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Profesor Prabowo memberikan contoh negara China yang tidak bergantung pada Google sebagai mesin pencarian mereka. Hal ini menunjukkan kemandirian mereka dalam bidang teknologi informasi. Ia berpendapat bahwa Indonesia juga memiliki potensi untuk mengikuti jejak China dan mengembangkan teknologi informasi yang mandiri.

Sebagai seorang Rektor, Profesor Prabowo juga mengusulkan agar pemerintah memberikan keleluasaan melalui regulasi-regulasi yang lebih terbuka. Hal ini akan memberikan ruang bagi inovasi dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia.

Dengan visi yang kuat dari Menteri Suharso Monoarfa dan kontribusi para ahli seperti Profesor Prabowo, harapannya adalah Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam mencapai tujuan ini, penting untuk mempertimbangkan kontribusi sektor teknologi informasi dan kebijakan yang mendukung inovasi. Profesor Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus memberikan keleluasaan melalui regulasi yang lebih terbuka, sehingga mendorong perkembangan industri teknologi informasi di Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang memadai, peningkatan aksesibilitas internet, dan pemberdayaan konten serta aplikasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Contoh sukses seperti China, yang memiliki ekosistem teknologi informasi yang mandiri, dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Negara ini telah berhasil mengembangkan mesin pencarian sendiri, seperti Baidu, yang memungkinkan mereka memiliki kontrol atas sumber daya informasi dan mengembangkan ekonomi digital yang kuat.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dapat mendorong kolaborasi antara universitas, lembaga riset, dan sektor swasta untuk mempercepat inovasi dan penelitian dalam bidang teknologi informasi. Ini akan membantu menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan startup teknologi, pengembangan aplikasi yang inovatif, serta penguatan keahlian dan keterampilan digital masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pendidikan dan pelatihan dalam menghadapi perubahan industri dan teknologi yang cepat. Pendidikan yang terfokus pada keterampilan digital, pemrograman, analisis data, dan inovasi akan mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi tuntutan industri masa depan. Kemitraan antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dalam merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri juga sangat penting.

Kesuksesan visi Indonesia Emas 2045 juga akan tergantung pada kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik industri yang berkelanjutan harus menjadi perhatian utama. Pemanfaatan energi terbarukan, perlindungan hutan dan lingkungan, serta penggunaan teknologi hijau harus menjadi prioritas dalam pengembangan industri di Indonesia.

Penting juga untuk memperhatikan kesetaraan dalam pembangunan ekonomi. Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi digital juga harus menjadi fokus, dengan memastikan akses dan pemanfaatan teknologi informasi yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

"Dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci keberhasilan. Semua pihak harus bekerja bersama-sama, menghadapi tantangan dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi yang ambisius ini," pungkasnya. (Arianto)]

Read More

Siap Kawal Inovator Desa Dapatkan HAKI, Kemendes PDTT Gelar TTGN

Duta Nusantara Merdeka | Lampung 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakqn Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) XXIV merupakan ajang para inovator desa berkreasi demi percepatan pembangunan desa. Kemendes PDTT pun siap mengawal para inovator desa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas karya mereka.

"Hingga seluruh hasil Gelar TTGN dan temuan-temuan baru selalu kita dampingi untuk dapatkan HAKI," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat menghadiri Gala Dinner Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) ke-XXIV di Novotel, Kota Bandar Lampung, Selasa (6/6/2023) malam.

Menurut Gus Halim, Gelar TTGN ini sangat penting. Berbagai inovasi yang dihasilkan akan membuka pintu kemajuan yang lebih cepat bagi desa-desa di seluruh nusantara.

Selain itu, kata Gus Halim, Kemendes PDTT juga terus melakukan pendampingan terhadap berbagai inovasi yang dilakukan oleh desa yang miliki komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gus Halim optimis, berbagai inovasi yang dihasilkan akan semakin menunjang pemanfaatan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM desa.

"Jika dua hal ini tertangani dengan baik pada level desa maka dampaknya akan masuk pada skala nasional," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Selain itu, Teknologi Tepat Guna, kata Gus Halim, akan sangat penting dengan tujuan ke-18, artinya seberapa pun maju teknologi yang diadopsi harus senantiasa memberikan ruang yang cukup bagi kebudayaan dan peradaban yang di desa.

"Olehnya, Kemendes PDTT menggagas SDGs Desa yang merupakan pelokalan atas SDGs Global yang di Indonesia dituangkan dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2019," sambung Gus Halim.

Gus Halim kemudian menyinggung soal Desa Tertinggal di Lampung. Ia optimis, inovasi-inovasi baru di desa nantinya akan semakin mempercepat pembangunan desa.

"Saya agak optimis 2023, sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal di Lampung," kata Gus Halim.

Hal ini merujuk pada pengisian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Lampung, meski baru 79 persen tapi tinggal menyisakan tujuh Desa Tertinggal.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berterima kasih atas terpilihnya Provinsi Lampung sebagai Tuan Rumah Gelar TTGN tahun 2023.

Gubernur Arinal mengklaim jika pemerintahan yang dipimpinnya sangat fokus membangun desa dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan sesuai dengan Visi Misi dirinya bersama Wakil Gubernur Chusnunia Chalim.

"Alhamdulillah sudah menujukkan perkembangan yang signifikan karena ekonomi Lampung tertinggi di Sumatera bahkan Nasional," kata Gubernur Arinal.

Gus Halim bersama Gubernur Arinal menyerahkan penghargaan kepada para juara lomba TTG dan Lomba Cepat Tepat Tingkat Provinsi Lampung.

Turut hadir dalam Gala Dinner itu, Tuan Rumah Kepala BPI Ivanovich Agusta, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PPKTrans Danton Ginting, Plt Dirjen PPDT Rafdinal, Staf Ahli Bito Wikantosa dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT.

Selain itu, hadir Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Para gubernur atau yang mewakili dan Para bupati, walikota, atau yang mewakili, serta undangan pada Gala Dinner. (Arianto)

Read More

Deklarasi Poros Prabowo Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada Selasa, tanggal 6 Juni 2023, Relawan Poros Prabowo Puan mengumumkan pembubaran diri mereka secara resmi. Hal ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Jakarta oleh Andianto, Koordinator Relawan Poros Prabowo Presiden. Dalam pernyataannya, Andianto menyatakan bahwa relawan tersebut sepakat dan bertekad mendeklarasikan kelompok baru dengan nama Relawan Poros Prabowo Presiden.

Keputusan ini datang di tengah perkembangan situasi keamanan geopolitik internasional yang semakin memanas. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, ketegangan di Laut China Selatan, dan ancaman krisis pangan secara global menjadi faktor-faktor yang mendorong terbentuknya relawan baru ini. Andianto mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang kuat, yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang strategi perang dan geopolitik internasional.

Menurut Relawan Poros Prabowo Presiden, seorang pemimpin yang kuat adalah seseorang yang mampu memimpin negara dengan kebijakan-kebijakan yang dihormati oleh rakyatnya tanpa menimbulkan ketakutan, kecemasan, atau kekerasan fisik yang berlebihan. Mereka percaya bahwa seorang pemimpin yang tegas, patriotik, dan negarawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, serta melindungi kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini.

Relawan Poros Prabowo Presiden juga menyoroti pentingnya seorang pemimpin yang memahami konsep kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, kedaulatan bangsa, dan memiliki kepedulian terhadap rakyat Indonesia. Mereka percaya bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang memenuhi kriteria tersebut. Dalam pandangan mereka, Prabowo telah berhasil menunjukkan kepemimpinannya yang layak untuk mendapatkan dukungan sebagai pemimpin negara pada periode kepemimpinan nasional 2024-2029.

Sebagai simbolisasi yang penting, pengumuman pembubaran diri Relawan Poros Prabowo Puan ini dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023, yang juga merupakan hari lahir Sang Proklamator Kemerdekaan RI, Bung Karno. Hal ini menunjukkan bahwa Relawan Poros Prabowo Presiden menganggap Prabowo Subianto sebagai sosok yang pantas mendapatkan dukungan sebagai Calon Presiden RI 2024.

Meskipun pengumuman ini dapat dipandang sebagai perubahan dalam dukungan politik, penting untuk diingat bahwa pergeseran dalam dukungan relawan bukanlah hal yang jarang terjadi dalam dunia politik. Relawan adalah individu-individu yang bersama-sama bekerja untuk mewujudkan tujuan dan visi politik tertentu. 

Oleh karena itu, terbentuknya Relawan Poros Prabowo Presiden sebagai kelompok baru menunjukkan adanya pergeseran dan strategi politik yang dilakukan oleh para relawan tersebut. Mereka ingin menggabungkan kekuatan mereka dengan Relawan Jokowi yang telah ada sebelumnya, dengan tujuan memperkuat dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada periode kepemimpinan nasional 2024-2029.

Deklarasi Relawan Poros Prabowo Presiden ini juga mencerminkan kekhawatiran akan situasi geopolitik internasional yang semakin kompleks dan memanas. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi yang lebih besar dan bahkan ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga. 

Di samping itu, ketegangan di Laut China Selatan menjadi perhatian global, sementara ancaman krisis pangan secara global semakin meningkat. Dalam konteks ini, relawan-relawan tersebut percaya bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang strategi perang dan geopolitik internasional untuk menjaga kepentingan nasional dan keamanan negara.

Pemilihan Prabowo Subianto sebagai tokoh yang layak mendapatkan dukungan mereka didasarkan pada penilaian mereka terhadap kepemimpinannya. Prabowo telah terlibat dalam politik Indonesia selama beberapa dekade dan memiliki pengalaman yang luas di bidang militer. Ia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan juga pernah mencalonkan diri sebagai Calon Presiden pada pemilihan sebelumnya. Dalam perjalanan karirnya, Prabowo telah menunjukkan kebijakan dan pandangan yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi relawan-relawan ini.

"Selain itu, relawan-relawan tersebut juga mengapresiasi komitmen Prabowo terhadap konsep kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, dan kedaulatan bangsa. Mereka menganggapnya sebagai sosok yang peduli terhadap rakyat Indonesia dan memiliki visi untuk memajukan negara secara ekonomi dan menjaga kedaulatan dalam berbagai aspek kehidupan nasional," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Supra Boga Lestari Catat Pendapatan Bersih Rp2,89 Triliun di 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Supra Boga Lestari Tbk ("RANC" atau "Perseroan") mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp2,89 triliun hingga periode 31 Desember 2022. Meskipun naik tipis dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,88 triliun, hasil ini menunjukkan kinerja yang stabil untuk Perseroan.

"Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Beban pokok pendapatan mengalami kenaikan menjadi Rp2,25 triliun dari Rp2,21 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan penurunan laba bruto sebesar 22 persen menjadi Rp650,50 miliar dari laba bruto sebesar Rp679,09 miliar," kata Johartono Susilo, Direktur Utama RANC saat Public Expose usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Selasa (06/06/2023)

Selain itu, Perseroan juga mengalami rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Rugi sebesar Rp83,68 miliar ini merupakan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan laba sebesar Rp8,47 miliar yang berhasil diraih pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kinerja keuangan yang stabil.

Dari sisi aset, total aset Perseroan mencapai Rp1,35 triliun hingga akhir periode 31 Desember 2022. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan total aset tahun sebelumnya sebesar Rp1,51 triliun, perusahaan masih memiliki aset yang cukup kuat untuk mendukung operasional dan pertumbuhan di masa depan.

Untuk memperkuat dan memperluas pasar di Indonesia, Perseroan memiliki rencana untuk membuka 3 toko baru pada kuartal 1 dan 3 tahun 2023 di kota Sulawesi dan Jakarta. Selain itu, Perseroan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp74 miliar untuk capex (capital expenditure) pada tahun 2023. Dana ini akan digunakan untuk pembukaan toko baru, renovasi toko yang sudah ada, serta kebutuhan kantor pusat. Sumber dana untuk capex tersebut berasal dari dana internal Perseroan dan pendanaan dari bank.

Menariknya, Perseroan memiliki target ambisius untuk tahun 2023. Perseroan menargetkan kenaikan pendapatan bersih sebesar 9,8%. Target ini akan dicapai melalui strategi SSSG (Same Store Sales Growth), Perseroan berupaya untuk meningkatkan penjualan di toko-toko yang telah beroperasi lebih lama. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan analisis pasar yang lebih mendalam, memperkenalkan produk-produk inovatif, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran.

Perseroan juga berharap dapat memanfaatkan sinergi pemasaran dan produk dengan Blibli, yang telah menjadi mitra strategis mereka. Melalui kerja sama ini, Perseroan dapat mengoptimalkan saluran distribusi dan memperluas jangkauan produk mereka. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing pihak, Perseroan dan Blibli dapat menciptakan dampak positif dalam penjualan dan meningkatkan daya saing di pasar.

Selain itu, Perseroan juga menargetkan peningkatan laba tahun berjalan sebesar 86,7%. Hal ini akan dicapai melalui implementasi operational excellence yang telah dilakukan secara berkelanjutan di toko, pusat distribusi, dan kantor pusat. Peningkatan laba juga diharapkan dari toko yang sudah ada dan toko baru yang akan dibuka.

"Dengan target ini, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan

kinerja operasional dan keuangan mereka. Mereka optimis bahwa dengan strategi yang tepat, fokus pada efisiensi operasional, dan peningkatan penjualan, Perseroan dapat mencapai hasil yang diinginkan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Tips Sukses Dirikan Startup ala Reza SEVIMA

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Timur 

Dikutip dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa 80 hingga 90 persen startup (perusahaan rintisan) di Indonesia gagal saat merintis. Fenomena ini cukup memprihatinkan karena startup berpeluang mengembangkan potensi ekonomi digital Indonesia, dan memecahkan berbagai permasalahan global.

Lalu, bagaimana kiat sukses untuk mendirikan startup? Tiga tips dikupas tuntas oleh Reza Zamir, Product Manager SEVIMA, dalam Seminar Hack4ID Gerakan Nasional 1000 Startup Digital pada Minggu (04/06) di Balaikota Among Tani Kota Batu, Jawa Timur. Seminar ini diikuti ratusan milenial se-Malang Raya, dan dibuka oleh Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai beserta jajaran dari Dinas Kominfo dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Batu.

Tips ini disadur Reza dari pengalamannya mengelola SEVIMA Platform, Sistem Akademik sekaligus Startup Education Technology (Edutech) terbesar di Indonesia dan telah digunakan oleh 800 kampus dan 3 juta mahasiswa se-Indonesia. 

*Berikut tiga tipsnya:*

*1. Menciptakan aplikasi sesuai dengan masalah*

Reza mengungkapkan bahwa tak sedikit pendiri startup yang menggebu-gebu dalam membuat aplikasi digital tanpa memperhatikan masalah yang dihadapi masyarakat. Dampak dari kesalahan ini cukup fatal, aplikasi digital jadi tidak dilirik oleh masyarakat sehingga mengakibatkan startup jadigulung tikar.

Oleh karena itu, aplikasi digital harus diciptakan startup sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Atau disebut dengan konsep "Problem-Solution Fit". Dengan konsep ini, maka startup bisa menyediakan solusi sesuai dengan masalah masyarakat, sehingga masyarakat mau menggunakan produk startup tersebut.

"Bahkan bisa menjadi pelanggan setia, ketika aplikasinya terbukti cocok dan disukai masyarakat!," ungkap Reza.

Dalam SEVIMA Platform, Reza mencontohkan bagaimana Problem-Solution Fit diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kampus dan mahasiswa. Salah satunya dalam hal pembayaran uang kuliah, dimana dulunya pembayaran harus dilakukan dengan cara mengantri di loket atau kasir kampus.

"Katakanlah masalah bayar kuliah, dengan SEVIMA Platform, kampus tidak perlu repot mengecek satu persatu apakah mahasiswa sudah bayar, dan mahasiswa tidak perlu capek-capek antri bayar kuliah di kampus, cukup di bank atau minimarket terdekat, bahkan bisa lewat M-Banking dari berbagai bank. Ini bentuk Problem-Solution Fit," ungkap Reza.

*2. Riset dan Fokus Ketahui Permasalahan Masyarakat*

Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, tips kedua ala Reza adalah startup harus melakukan riset kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Riset juga harus mempertimbangkan nilai ekonomis. Seperti apakah masyarakat nantinya mau membayar solusi yang ditawarkan, atau jangan-jangan solusi ini terlalu mahal?

Untuk riset, Reza bahkan mengajak para pendiri startup untuk jangan ragu melakukan "blusukan", karena dengan cara tersebut para pendiri startup bisa mendengarkan langsung permasalahan yang ada di masyarakat, serta mendiskusikan solusinya bersama-sama.

"Membuat teknologi yang dibutuhkan, justru paling terakhir yang kita buat. Kita harus validasi dulu, riset dan fokus untuk ketahui permasalahan masyarakat. Bersama-sama, kita bisa mencari solusi yang bernilai ekonomis, buat bisnis proses, baru ke pembuatan teknologinya," kata Reza.

*3. Sediakan Waktu 6 Bulan untuk Belajar dan Bereksperimen*

Untuk makin memperkuat bekal dalam mendirikan Startup, maka kemauan untuk terus belajar dan bereksperimen setidaknya selama enam bulan pertama saat mendirikan startup, menjadi hal mutlak. Inilah tips ketiga sekaligus terakhir dari Reza. Terlebih, materi untuk belajar kini bisa diakses secara mudah dan gratis dari mana saja berkat adanya internet.

Waktu enam bulan, juga disebutkan secara spesifik oleh Reza karena dalam rentang waktu tersebut dapat terlihat apakah startup yang dirintisnya berjalan atau tidak. Eksperimen sebuah startup dalam menciptakan aplikasi digital, menurut Reza sudah dapat dilihat hasil awalnya dalam enam bulan pertama.

Jika dalam rentang tersebut ternyata aplikasi tidak digunakan oleh masyarakat, maka Reza menyarankan untuk pivot atau mengganti model bisnis. Namun jika benar-benar tidak mendapatkan keuntungan, maka lebih baik tutup.

"Dalam waktu 6 bulan sejak kita buat startup tapi tidak menemukan pengguna, lebih baik kita pivot atau ganti bisnis modelnya. Jika sudah nggak bisa juga setelah ganti bisnis model, lebih baik tutup dan mulai yang benar-benar berbeda. Karena untuk jalankan startup itu jelas membutuhkan dana, waktu, pikiran, kalau terus-terusan fokus ke hal yang tidak menghasilkan akan merugikan diri sendiri, tidak menyelesaikan masalah orang lain tapi malah numpuk masalah!," pungkas Reza. (Arianto)

Read More

59 Pati TNI Resmi Sandang Pangkat Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebanyak 59 orang Perwira Tinggi (Pati) TNI laksanakan Korp Raport kenaikan pangkat Kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 adapun nama-nama Pati yang naik pangkat sebagai berikut.

32 Pati TNI AD antara lain, Letjen TNI Agus Suhardi (Pangkogabwilhan III), Mayjen TNI Lilik Sudaryani, S.I.P., M.Han. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Banusia), Mayjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos. (Gubernur Akmil), Mayjen TNI Toto Nugroho, S.I.P., M.Si. (Danpuspenerbad), Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos), Mayjen TNI Suparjo (Kapusziad), Brigjen TNI Drs. Yuswandi, M.M. (Kapoksahli Pangdam VI/Mlw), Brigjen TNI Susanto, S.I.P., M.Si. (Sekretaris Satwas Unhan), Brigjen TNI Dwi Sunyata, S.H. (Widyaiswara Bid. Min Akmil), Brigjen TNI Imam Santosa, M.A. (Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan), Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo, S.Sos. (Kapusdiklat BIN), Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P. (Danrem 101/Ant (Banjarmasin) Kodam VI/Mlw), Brigjen TNI Ade Adrian, S.A.P., M.A.P. (Ses Itjenad), Brigjen TNI Dwi Sasongko, S.E., M.H. (Danmentar Akmil), Brigjen TNI Mochamad Masrukin, M.Han. (Dircab Puspenerbad), Brigjen TNI Kartika Adi Putranta., S.E. (Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Kemenko Polhukam).

Brigjen TNI Yudha Airlangga, S.E. (Danpusdiklatpassus Kopassus), Brigjen TNI Eko Astono J. Kalimantoro (Dirter Pusterad), Brigjen TNI Frans Surya Ginting, S.Sos., M.A.P. (Dircab Pusbekangad), Brigjen TNI I Made Suryawan, S.Sos. (Dirdik Akmil), Brigjen TNI Dedi Hardono, S.I.P. (Danrem 172/Pwy (Abepura) Kodam XVII/Cen), Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han. (Danrem 132/Tdl (Palu) Kodam XIII/Mdk), Brigjen TNI Franky Jan Hardy Watuseke, S.Sos. (Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Demografi Lemhannas), Brigjen TNI Subagio Irianto, S.E. (Kapoksahli Pangdam XVIII/Ksr), Brigjen TNI Nugroho Septijantono, S.I.P. (Kadisinfolahtad), Brigjen TNI Abdi Iman Sakti Zebua, S.H., M.M. (Aspers Kaskostrad), Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, S.I.P. (Danrem 091/ASN (Samarinda) Kodam VI/Mlw), Brigjen TNI Anan Nurakhman (Danrem 061/SK (Bogor) Kodam III/Slw), Brigjen TNI Mahfud Ghozali (Waaslog Kasad Bid. Faskon BMN), Brigjen TNI Yudi Pranoto, S.H., M.M. (Irdam IV/Dip), Brigjen TNI Lilik Hendro Wiyono, S.E. (Ir Puspalad) dan Brigjen TNI Deddy Irianto L., S.I.P. (Askomlek Kaskogabwilhan III).

16 Pati TNI AL antara lain, Laksda TNI Supardi, S.E., M.B.A., CHRMP. (Wadan Kodiklatal), Laksda TNI Retiono Kunto H., S.E., CRMP., M.Tr.Opsla. (Dan PMPP TNI), Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas (Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Sahli Panglima TNI), Laksma TNI Dadang Somantri, CRMP. (Dankodikopsla Kodiklatal), Laksma TNI Askari, P.S.C., S.Ikom., M.Sc., M.A. (Dirdik Kodiklatal), Laksma TNI Dohar Sianturi, S.T., M.B.A., CIQaR. (Sekretaris LP2N Unhan), Laksma TNI Endra Hartono, S.H. (Dankolat Koarmada RI), Laksma TNI Dr. Sugeng Suryanto, S.A.P., M.A.P. (Dir Wilhan Ditjen Strahan Kemhan), Laksma TNI Gatot Sugiarto, S.E., CHRMP., M.Tr.Opsla. (Kababek TNI), Brigjen TNI (Mar) Sarjito, CHRMP., M.Si., CIQaR. (Pa Sahli Tk. II Waas Afrika dan Timteng Sahli Bid. Hubint Panglima TNI), Laksma TNI M. Khimayatul Islam, S.T. (Pati Sahli Bid. Sumda Hanneg Sahli Kasal), Laksma TNI dr. Eko Prasetyo Adi Wibowo, Sp.OT. (Karumkital Dr. Rml. Diskesal), Laksma TNI Ibnu Anas, S.H., M.Tr.Opsla. (Dir G Bais TNI), Laksma TNI Tony Herdijanto, S.E., M.Sc. (Danguskamla Koarmada I), Laksma TNI Darmansyah (Dankoppeba Koarmada RI) dan Laksma TNI I Komang Teguh Ardana, S.T., M.A.P. (Kapusjianmar Seskoal).

11 Pati TNI AU antara lain, Marsda TNI Fachri Adamy, S.E. (Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI), Marsda TNI Wayan Superman (Gubernur AAU), Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc. (Kas Kogabwilhan III), Marsma TNI Antariksa Anondo (Dirum Sesko TNI), Marsma TNI Heronemus Parlindungan Lumban Tobing, S.H., M.H. (Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem), Marsma TNI Ramot Christian Parlindungan Sinaga, S.E., M.Han. (Dirdok Kodiklatau), Marsma TNI Drs. Moh. Frans Yusuf, M.M. (Pati Sahli Kasau Bid. Polhukam), Marsma TNI R. Agung Sasongkojati, MA.Sc., M.SS. (Kadispenau), Marsma TNI Reka Budiarsa (Dankosek I Koopsud I), Marsma TNI Ir. R. Anugerah Purwoko Putro. M.Phil., PhD. (Waka Pusjianstralitbang TNI) dan Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han. (Ir Koopsud I).

Read More

Ketua MA: Paralegal Justice Award, Peran Kepala Desa/lurah Sama dengan Seorang Mediator

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dilihat dari fungsinya, peran kepala desa/lurah dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, memiliki kesamaan dengan seorang mediator, karena posisinya sebagai pihak ketiga yang membantu untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, sangat tepat jika para kepala desa/ lurah sebagai juru damai diberikan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana menjalankan proses mediasi dan pendampingan terhadap warganya yang sedang bersengketa seperti halnya yang saat ini dilakukan terhadap 300 (tiga ratus) orang kepala desa/lurah melalui kegiatan Paralegal Academy.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam acara Paralegal Justice Award, pada hari Kamis, 1 Juni 2023, bertempat di ballroom Discovery Hotel Ancol, Jakarta.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung melanjutkan saat ini Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan pelibatan paralegal dalam proses pendampingan di persidangan, antara lain:

 - Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dua regulasi tersebut diterbitkan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dengan bantuan seorang mediator. Hal tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum berperkaranya disidangkan.

- Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang mana telah mengatur tentang fungsi pendamping dari kalangan paralegal untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan yang sedang menjalani proses hukum di pengadilan.

“Selain itu, di beberapa daerah juga terdapat lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang fungsinya hampir sama dengan peran hakim perdamaian desa, yaitu: Lembaga Kerapatan Adat Nagari di wilayah Sumatra barat dan Lembaga Bale Mediasi diwilayah Nusa Tenggara Barat”, sambung M. Syarifuddin.

“Melalui pemberdayaan kepala desa/lurah sebagai Non Litigator Peacemaker ini maka diharapkan peran-peran juru damai di lingkungan masyarakat bisa lebih efektif dan berskala nasional, sehingga dapat menyaring

permasalahan- permasalahan yang terjadi di masyarakat agar tidak seluruhnya menjadi perkara di pengadilan”, ucap KMA

Ditempat yang sama, Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D, mengatakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memandang penting memberikan penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah, yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat, yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga atau dianggap sebagai “Hakim Perdamaian” di desa.

“Kepala Desa / Lurah sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan perkara secara Non Litigasi atau diluar jalur pengadilan”, ujar Yasonna di Jakarta.

Diakhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berharap semoga program Paralegal Academy Award ini bisa terus berlanjut untuk bisa menjaring lebih banyak lagi para kepala desa/lurah yang memiliki talenta dan kemampuan untuk menjadi Non Litigator Peacemaker. Mahkamah Agung tentu akan selalu mendukung program ini karena hal ini sejalan dengan arah reformasi peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yaitu mengurangi arus perkara ke Mahkamah Agung

Turut hadir dalam Paralegal Justice Award malam ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Hakim Agung kamar perdata, Wakil Ketua BPIP ,anggota DPR Muhammad Nurdin, Staf Ahli Kemendagri, perwakilan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi, perwakilan Kejagung, serta para undangan lainnya. (Arianto)

Read More

Segar Kumala Indonesia Tebar Deviden Rp14 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Segar Kumala Indonesia Tbk ("BUAH" atau "Perseroan") dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (05/06/2023) telah menyetujui pembagian dividen sebesar 53 persen dari laba bersih tahun buku 2022 kepada para pemegang saham.

"Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp14 miliar atau sebesar Rp14 per lembar saham," kata Vianita Januarini, Direktur BUAH, saat Public Expose setelah RUPST di Jakarta.

Menurut dia, Kinerja keuangan Perseroan pada kuartal I 2023 menunjukkan pertumbuhan positif dalam penjualan bersih, meskipun laba bersih mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga kuartal I-2023, penjualan bersih Perseroan mencapai Rp376,89 miliar, meningkat 34,44 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp280,33 miliar.

"Kenaikan penjualan didorong oleh dua segmen, yaitu penjualan buah-buahan sebesar Rp374,38 miliar dan penjualan ayam beku sebesar Rp5,25 miliar. Namun, beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan menjadi Rp340,98 miliar pada kuartal I-2023, atau naik 34,42 persen dibandingkan dengan kuartal I-2022 sebesar Rp253,66 miliar," ungkapnya.

Akibatnya, laba kotor pada kuartal I-2023 mencapai Rp35,91 miliar, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kuartal I-2022 yang sebesar Rp26,66 miliar. Namun, laba bersih mengalami penurunan sebesar 17,56 persen menjadi Rp9,22 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar Rp11,18 miliar.

Sementara itu, total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp162,68 miliar pada kuartal I-2023 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp153,92 miliar.

Dari segi aset, total aset Perseroan pada kuartal I-2023 mencapai Rp366,06 miliar, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp245,65 miliar.

"Dan yang pasti, Perseroan juga telah merumuskan serangkaian strategi bisnis untuk tahun 2023 guna memperluas kerjasama dengan pemasok internasional, melengkapi keberagaman produk, memperluas jaringan distribusi, dan menjaga kualitas persediaan melalui rantai distribusi yang baik," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Lokananta Versi Baru, Erick: BUMN Dorong Kemajuan Musik dan Seni Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta 

Kementerian BUMN ikut mendorong kemajuan industri musik dan seni di Indonesia melalui revitalisasi dan pengembangan aset Lokananta di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Lokananta akan dijadikan sebagai sentra kreativitas bagi para musisi, seniman, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

 

Lokananta adalah perusahaan rekaman pertama dan terbesar di Indonesia yang didirikan oleh R Maladi pada 1956. Sebagai “Titik Nol” musik Indonesia, Lokananta sempat mengalami kejayaan di tahun 1970-1980-an dengan mengorbitkan sejumlah legenda musik Indonesia, seperti Gesang, Waldjinah, Bing Slamet, Titiek Puspa, dan Sam Saimun. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, Lokananta sempat tertinggal sampai vakum dan terbengkalai pada era 1990-an.

“Saya mengunjungi Lokananta tahun lalu, dan sangat prihatin dengan kondisi Lokananta. Padahal nilai historis dan kekayaan intelektual di Lokananta sangat potensial untuk diberdayakan. Melalui program optimalisasi aset-aset yang ada di BUMN, Lokananta kita revitalisasi agar dapat memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir.

 

Pada tahun 2022, Kementerian BUMN melalui PT Danereksa (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) melakukan revitalisasi Lokananta yang memiliki luas 2,1 hektar. Pembangunan fisik Lokananta dimulai pada bulan November 2022 yang ditandai dengan perhelatan Lokananta Reload pada tanggal 27 November 2022, dan dapat diselesaikan dalam waktu hanya enam bulan.

 

“Lokananta adalah salah satu contoh aset BUMN yang terbengkalai, dan kini berhasil direvitalisasi. Saya meminta Danareksa dan PPA untuk menyiapkan model bisnis yang berkelanjutan, sehingga Lokananta dapat memiliki fondasi yang kokoh untuk dapat terus eksis dan relevan di masa depan,” ujar Erick menambahkan.

 

Lokananta versi baru kini memiliki Lima Pilar Utama, yaitu Museum/Galeri Studio Rekaman, Arena Pertunjukan, Area Kuliner, dan Galeri UMKM. Langkah revitalisasi dan optimalisasi Lokananta juga selaras dan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Surakarta di mana Lokananta menjadi salah satu dari 17 Prioritas Pembangunan Kota Surakarta.

 

Adapun Festival Lokananta yang diselenggarakan hari ini dan besok (3-4 Juni 2023) akan berlangsung mulai pukul 14:00 sampai 23:00 WIB setiap harinya dengan menghadirkan 21 artis lintas generasi, antara lain, Andien, Fariz RM, D’Masiv, David Bayu, The Changcuters, Kla Project, Pamungkas, Project Pop, Vina Panduwinata, dan White Shoes & Couples Company, yang akan tampil di 3 panggung secara simultan, yaitu Panggung Gesang, Panggung Waljinah, dan Panggung Sam Saimun. Sebanyak 2.500 tiket telah terjual untuk dua hari pertunjukan.

 

Erick mengapresiasi langkah Danareksa melalui PPA yang telah menghidupkan dan mengembangkan kembali Lokananta. Sebagai salah satu cagar budaya, dia berharap Lokananta dapat menjadi penyambung antar generasi, dari para musisi senior, hingga para  musisi muda yang potensial untuk dikembangkan bakatnya.

“Saya mengajak rekan-rekan musisi dan seniman, dengan dukungan dari BUMN, untuk dapat memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang tersedia di Lokananta. Gunakan untuk berkolaborasi dan berkarya, sehingga Lokananta dapat memberikan dampak sosial, ekonomi, dan pelestarian budaya Indonesia,” ujar Erick. (Arianto)

Read More