Poros Buruh Bekasi Raya Deklarasikan Dukungan untuk AMIN

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

Poros Buruh Bekasi Raya menyatakan dukungan mereka untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam Pemilu 2024. Mereka menggelar acara deklarasi dengan tema "Sebuah Komitmen Untuk Menghadirkan Indonesia Adil dan Makmur Untuk Semua" di Bekasi, Sabtu (06/01/2024).

Acara ini dihadiri oleh sekitar 500 orang dari berbagai tokoh perburuhan di Kabupaten dan Kota Bekasi, termasuk Uryan Riana dari Tim Kampanye Daerah (TKD) Kabupaten Bekasi. Uryan mengapresiasi keberanian Poros Buruh Bekasi Raya yang berani mendukung AMIN, meskipun banyak tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu.

"Kami sangat menghargai sikap Poros Buruh Bekasi Raya yang tidak takut untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ini menunjukkan bahwa buruh tidak mudah dibeli dan diperdaya oleh calon-calon yang hanya menjanjikan tapi tidak menepati. Kami yakin bahwa AMIN adalah pilihan terbaik untuk buruh dan rakyat Indonesia," ujar Uryan.

Uryan juga menegaskan, kemenangan AMIN harus menjadi tujuan bersama semua elemen masyarakat, termasuk buruh. Ia mengajak para pemimpin serikat pekerja untuk berperan aktif dalam mengkampanyekan dan memenangkan AMIN di tingkat basis. Ia juga meminta para buruh untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

"Kami harus bersatu dan solid untuk memenangkan AMIN. Ini adalah kesempatan emas untuk mengubah nasib bangsa ini menjadi lebih baik. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena memilih calon yang salah. Mari kita gunakan hak suara kita untuk AMIN, karena AMIN adalah harapan kita," tutur Uryan.

Sejumlah tokoh buruh yang hadir juga turut menyampaikan orasinya di depan ratusan buruh yang hadir. Mereka sepakat untuk memberikan dukungan kepada pasangan AMIN untuk masa depan buruh yang lebih baik. Mereka menyoroti isu kesejahteraan, perubahan kebijakan, dan tindakan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dinilai pro-rakyat dan pro-buruh.

Acara ditutup dengan pembacaan deklarasi bersama untuk mendukung Pasangan AMIN, diakhiri dengan doa penutup. Nurdin Muhidin dan Imam sebagai Pembawa Acara menekankan kesatuan meskipun bendera berbeda, dengan satu tujuan utama yaitu memenangkan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

SMP Hang Tuah 2 Jakarta Gelar Pangan Bergizi dan Pasar Murah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

SMP Hang Tuah 2 Jakarta menggelar kegiatan pangan bergizi dan pasar murah yang berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional RI pada Sabtu (06/01/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021.

Dalam sambutannya, Vera Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut dan juga Ketua Pembina Yayasan orang tua mengapresiasi kerjasama antara SMP Hang Tuah 2 dengan Badan Pangan Nasional RI. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi siswa dan masyarakat. 

"Ini adalah bentuk nyata dari kurikulum merdeka yang mengajarkan siswa untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain," katanya.

Sementara itu, Kepala SMP Hang Tuah 2, Drs. Aris Supriyanto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa dan masyarakat sekitar. "Kami ingin agar anak-anak kita terhindar dari makanan yang kurang sehat dan berbahaya. Kami juga ingin membantu masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan bantuan sembako gratis dan pasar murah yang diisi oleh UMKM," ujarnya.

Pada kegiatan ini, SMP Hang Tuah 2 menyalurkan 100 paket sembako gratis kepada siswa dan masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, SMP Hang Tuah 2 juga menyediakan 14 tenda yang berisi kegiatan sembako murah dan pasar murah. Di sini, siswa dan masyarakat dapat membeli berbagai produk pangan bergizi dan bervitamin dengan harga terjangkau. Produk-produk ini berasal dari UMKM yang bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional RI.

Tidak hanya itu, SMP Hang Tuah 2 juga menampilkan berbagai hiburan dan penampilan seni dari siswa dan guru. Ada kolaborasi antara band SMP Hang Tuah 2 dengan SMA Hang Tuah 1, tari kipas dari SMA Hang Tuah 2, tari tradisional dari SD Hang Tuah 4, dan lain-lain. Selain itu, SMP Hang Tuah 2 juga melakukan tukar-menukar plakat penghargaan antara Ketua Pembina Yayasan Orang Tua dengan Kepala Badan Pangan Nasional RI.

Salah satu hal yang menarik dari kegiatan ini adalah peninjauan lokasi sarana belajar di SMP Hang Tuah 2 yang sudah berbasis IT. Di sini, siswa dan guru menggunakan internet untuk melakukan berbagai aktivitas belajar mengajar. Mulai dari absen, pembayaran SPP, hingga akses perpustakaan digital. 

Kegiatan ini ditutup dengan penanaman pohon di sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kepala Staf Angkatan Laut juga meninjau lokasi pemindahan sekolah ke tempat yang lebih luas dan nyaman. Ia berjanji akan memberikan dukungan penuh bagi SMP Hang Tuah 2 untuk terus berkembang dan berprestasi.

Kegiatan pangan bergizi dan pasar murah ini mendapat respons positif dari siswa dan masyarakat. Mereka merasa senang dan bersyukur atas kegiatan ini. Mereka juga berharap kegiatan ini dapat berlanjut dan ditingkatkan di masa depan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Menteri ATR/Kepala BPN Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri acara _Entry Meeting_ Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Auditorium BPK RI, Jumat (05/01/2024). 

Kepala BPK RI, Isma Yatun dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan ini merupakan pemeriksaan mandatori yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BPK RI. Hal itu tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. "Hal ini sebagai bagian integral dalam rangka akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Saya berharap kegiatan ini menjadi awal untuk memulai perubahan yang semakin baik bagi bangsa dan negara," jelasnya.

Isma Yatun, yang juga selaku Pelaksana Tugas Pimpinan Pelaksana Keuangan Negara ini menyampaikan bahwa tujuan dari pemeriksaan atas laporan keuangan negara atau lembaga, yakni memberikan opini atas kewajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dengan memperhatikan empat aspek. 

"Di antaranya ialah kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan standar akuntansi pemerintahan. Berikutnya adalah kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam sistem standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan laporan keuangan. Terakhir, efektivitas sistem pengendalian intern," ungkap Isma Yatun.

Lebih lanjut, Isma Yatun mengungkapkan, tanggung jawab keuangan atas negara yang berkualitas dan komprehensif termasuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. "Kami yakini bahwa seluruh menteri dan pimpinan lembaga memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab anggaran yang dikelolanya," pungkasnya.

Mewakili seluruh K/L yang hadir, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BPK RI. "Setiap tahunnya, BPK giat mendorong dan memonitor kami, serta memberikan nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, integritas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami," ungkap Hadi Tjahjanto.

Ia menjelaskan, bahwa proses audit yang rutin dan wajib dilakukan oleh BPK terhadap K/L merupakan bagian dari mandat untuk mengawal pengelolaan keuangan negara. "Untuk itu kita perlu menyikapinya dengan tangan terbuka, sebagai mekanisme yang esensial dalam menjalankan praktik-praktik pengelolaan keuangan negara yang baik," tuturnya.

Terakhir, Hadi Tjahjanto berharap bahwa melalui pelaksanaan _entry meeting_ ini dapat terjalin komunikasi yang efisien dan efektif antara BPK dengan K/L terkait. "Melalui kegiatan ini, semoga seluruh tahapan proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya.

Pada kegiatan ini, juga berlangsung penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan K/L tahun 2023 oleh BPK RI kepada para entitas, dalam hal ini kepada seluruh K/L. Turut hadir dalam kegiatan, sejumlah Kepala Lembaga Negara dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto; Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Doni Erwan yang juga selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama; Inspektur Wilayah II, Setyowantini; Kepala Biro Keuangan, Agust Yulian; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; dan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin. (Arianto)

Read More

Prakerja Kembali Buka Pembuatan Akun tahun 2024

Duta Nusantara Merdeka |

Jakarta 

Mengawali tahun 2024, Prakerja kembali membuka akses pembuatan akun Prakerja di laman www.prakerja.go.id. Pembuatan akun Prakerja ini penting karena menjadi salah satu syarat untuk Gabung Gelombang Prakerja. 

Di akhir tahun 2023 silam, gelombang Prakerja ditutup di gelombang 62 pada bulan Oktober 2023 sehingga pembukaan gelombang 63 menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat di awal tahun ini. Sejak diluncurkan pada 2020, hingga saat ini manfaat Prakerja telah dirasakan oleh 17,5 juta orang dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. 

Berdasarkan hasil riset dan evaluasi dari berbagai lembaga riset independen menunjukkan bahwa Prakerja memberikan impact signifikan terhadap terhadap peningkatan kualitas SDM. Salah satunya hasil penelitian dari J-PAL Southeast Asia menunjukkan Prakerja meningkatkan pendapatan penerima, meningkatkan peluang mendapat pekerjaan baru, meningkatkan peluang memiliki usaha, dan mendorong penggunaan sertifikat pelatihan dalam mencari kerja. 

Studi lain dari CIPG untuk ADB menyatakan kalau Prakerja terbukti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan menyelesaikan, masalah di tempat kerja, cara berpikir dan kualitas kerja. Temuan kebermanfaatan ini tidak hanya berlaku pada skema semi bansos 2020-2022, namun juga pada Skema Normal 2023.

Di tahun ini, Prakerja akan melanjutkan Pembukaan Gelombang dengan skema normal yaitu besaran beasiswa yang akan diterima peserta mencapai Rp 4,2 juta per individu, total ini terbagi menjadi biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif dana pasca pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. 

“Meskipun saat ini Gelombang 63 belum dibuka, ada baiknya masyarakat mulai membuat akun Prakerja dari sekarang. Sehingga nanti ketika pembukaan gelombang 63 dimulai, peserta tinggal menekan tombol ‘Gabung Gelombang’ pada dashboard akun Prakerja masing-masing,” jelas Lydia Kusnadi - Head Komunikasi PMO Kartu Prakerja dalam keterangan tertulis, Jum'at (05/01/2024).

Adapun pembuatan akun ini terbuka untuk segala kalangan. Caranya cukup mudah yaitu :

1. Buka situs www.prakerja.go.id. 

2. Pilih menu “Daftar” jika belum memiliki akun. 

3. Daftarkan dan isi data diri, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), foto KTP, nomor HP aktif, dan informasi pribadi lainnya untuk diverifikasi.

4. Jika sudah memiliki akun, pilih “Masuk” menggunakan email dan password. 

5. Selanjutnya, ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. 

6. Jika gelombang pendaftaran telah dibuka, klik “Gabung Gelombang”.

Disisi lain, untuk dapat menerima beasiswa pelatihan melalui program reguler pembukaan gelombang Prakerja, terdapat beberapa syarat tambahan diantaranya :

● WNI berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun. 

● Tidak sedang menempuh pendidikan formal. 

● Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.

● Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD

● Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Lydia, pembukaan akun di Prakerja.go.id terbuka untuk umum tanpa memandang latar belakang pekerjaan, bahkan mahasiswa juga dapat membuat akun. 

Hal ini dikarenakan, terdapat program lain di Prakerja yang bisa diikuti oleh masyarakat luas baik mereka yang sedang menempuh pendidikan formal, maupun pejabat negara, aparatur sipil dan lainnya, seperti Indonesia Skills Week (ISW), atau program Talenta.ai kolaborasi dengan Microsoft. Syarat utama untuk ISW dan Talenta.ai ini hanya memiliki akun Prakerja. Inilah yang membuat pembuatan akun Prakerja ini penting.

Indonesia berhadapan dengan tantangan sekaligus peluang besar di tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang. Apalagi Visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia, adalah cita-cita besar yang ingin kita wujudkan bersama. Namun, untuk benar-benar melesat, kita perlu membekali angkatan kerja kita dengan senjata ampuh: yaitu skill yang relevan. Dan untuk ini, pelatihan guna upskilling dan reskilling berskala besar dibutuhkan.

“Kami berharap kita menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan memanfaatkan sarana yang diberikan pemerintah melalui Prakerja, ayo buat akun sekarang di Prakerja.go.id,” tutup Lydia. 

Editor: Arianto 

Read More

Wujudkan Keadilan, Mahkamah Agung Lantik Tujuh Hakim Agung Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar sidang paripurna untuk melantik dan mengambil sumpah tujuh Hakim Agung baru pada Jumat pagi, 5 Januari 2024. Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H. M.H. di ruang Kusumah Atmadja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Tujuh Hakim Agung baru yang dilantik adalah Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.H., Ainal Mardhiah, S.H., M.H, Noor Edi Yono, S.H., M.H., Sigid Triyono S.H., M.H., Sutarjo, S.H., M.H., Dr. Yanto, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn. Mereka terdiri atas enam orang hakim agung kamar pidana dan satu orang kamar perdata.

Dengan bertambahnya ketujuh hakim agung, kini jumlah Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berjumlah 52 orang. Pelantikan ini menyusul hasil uji kelayakan yang telah disahkan oleh Komisi III DPR RI dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia 124/P/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Pengangkatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

Dalam sumpah yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung baru ini berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H. M.H. mengucapkan selamat kepada para Hakim Agung baru dan berharap mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional, integritas, dan dedikasi tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa pelantikan Hakim Agung bukanlah akhir dari proses seleksi, melainkan awal dari proses pengawasan.

"Kami akan terus mengawasi kinerja para Hakim Agung, baik dari segi kualitas maupun kuantitas putusan, serta perilaku dan etika mereka. Kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada Hakim Agung yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Agung," tegas Prof. Dr. H. M. Syarifuddin.

Ia juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung berkomitmen untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Ia mengajak seluruh elemen Mahkamah Agung, baik Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, maupun aparatur sipil negara, untuk bekerja sama dan bersinergi dalam menjalankan fungsi yudisial.

"Kami akan terus melakukan reformasi dan inovasi di bidang yudisial, baik dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, penerapan teknologi informasi, maupun peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kami juga akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, khususnya Komisi Yudisial, dalam rangka mengawal dan menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme peradilan," ujar Prof. Dr. H. M. Syarifuddin.

Sidang paripurna ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para Hakim Agung, para Hakim Ad Hoc, para pejabat Eselon 1 dan 2, serta undangan lainnya.

Editor: Arianto 

Read More

Surat Terbuka Kepada Moeldoko: Kontroversi Dukungan Politik Pegawai Non ASN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebuah video dari pegawai Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Garut mengenai dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka telah menciptakan kontroversi. Meskipun non ASN, dampak dari pernyataan ini menimbulkan pertanyaan etika dan netralitas dalam lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Togap Marpaung, mantan mantan Inspektur senior di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), kepatuhan terhadap aturan kepegawaian internal menjadi esensial. Pengucapan dukungan terhadap calon pemimpin harus didahului oleh persetujuan dari atasan setingkat lebih tinggi. Terbukti, langkah tegas berupa skorsing diberlakukan terhadap pegawai yang melanggar norma tersebut.

Dalam tanggapannya, Kepala Kantor Kepresidenan (KSP) menegaskan bahwa pegawai non ASN tidak melanggar Undang-Undang, mengingat status mereka. Sementara itu, Cak Imin, calon wakil presiden paslon 1, menyampaikan bahwa pernyataan Moeldoko "menyakiti nurani dan etika."

Disisi lain, Melalui konferensi pers pada November 2023, Moeldoko menekankan dua poin penting terkait netralitas pegawai non ASN di instansi pemerintah. Pertama, selama kampanye, mereka harus mengajukan cuti. Kedua, pelayanan publik tidak boleh terpengaruh oleh situasi politik eksternal.

Namun, muncul pertanyaan kritis:

1. Apakah Moeldoko setuju jika pegawai non ASN di KSP secara terbuka mendukung paslon tertentu?

   

2. Apakah ada aturan tertulis yang membebaskan pegawai non ASN di KSP untuk berkampanye dalam politik tahun 2023-2024?

Sumber daya manusia di KSP, yang dapat berasal dari PNS dan Non-PNS, perlu mematuhi pedoman ini. Terlebih lagi, konteks RUU ASN yang mengatur pengangkatan honorer Satpol PP menjadi PNS atau PPPK, menambah dimensi kompleks pada dinamika kepegawaian pemerintah.

Seperti diketahui, Kantor Staf Presiden merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan Sumber Daya Manusia yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS.

Kiranya Pak Moeldoko berkenan memberikan tanggapan atas dua pertanyaan Togap Marpaung yang dipaksa pensiun 1 Juli 2018, harusnya 1 Juli 2023 karena melaporkan korupsi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Selama Kunjungan Kerja di Jawa Tengah

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Tengah 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam melaksanakan sejumlah kegiatan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Rabu, (3/1/2024)

Mengawali kegiatannya Presiden RI bersama Panglima TNI dan Menteri terkait mengunjungi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Di sini Presiden melakukan Ground Breaking Kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Setelah itu, di jalan Wijayakusuma Lowiliyung Pajerukan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas Presiden melaksanakan tanam padi bersama masyarakat kelompok tani.

Selanjutnya untuk memastikan ketersediaan pangan cadangan beras pemerintah, Presiden mengunjungi gudang Bulog Klahang, di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan gudang Bulog Munjung Agung di Kabupaten Tegal.

Kemudian Presiden RI didampingi Panglima TNI melakukan peninjauan pabrik teh dan bersilaturahmi dengan karyawan PT. Tong Tji Tea Indonesia di Kabupaten Tegal.

Agenda lain, Panglima TNI juga mendampingi Presiden meresmikan 6 jembatan di sepanjang jalur Pantura ditandai dengan penandatanganan prasasti secara virtual. Jembatan yang diresmikan adalah jembatan Pemali Brebes B Kabupaten Brebes, jembatan Pedes B Kabupaten Brebes, jembatan Kalibanger A Kota Semarang, jembatan Wonokerto IIA Kabupaten Demak, jembatan Juana IA Kabupaten Pati dan jembatan Pang 1 Kabupaten Rembang. 

Kegiatan diakhiri dengan menghadiri acara panen bawang bersama di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. (Arianto)

Read More

Soegiharto Santoso Ungkap Ada Orang yang Siapkan Dana untuk Penjarakan Dirinya, Siapa Dia?

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dokumentasi foto dirinya di depan Rutan Bantul bersama Lina Purbo dan Kang Onno W. Purbo muncul di akun media social FB milik Ketua Umum APKOMINDO yang juga Ketua Umum APTIKNAS serta menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP SPRI Ir. Soegiharto Santoso, SH.

 

Peristiwa 7 tahun lalu tentu masih membekas di ingatan sang pengusaha yang juga berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2001 saat mendirikan Majalah BISKOM bersama almarhum Kurniadi Halim dan Yulia Ch, lalu mendirikan pula media online BISKOM di tahun 2007 serta media online Guetilang.com pada tahun 2022.

 

Dalam Foto dokumentasi 7 tahun yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 04 Januari 2017 di pagi hari, saat itu Kang Onno W. Purbo, pakar internet dan pakar cybers security, bersama istrinya Lina Purbo terlihat membesuk Soegiharto di Rutan Bantul saat hendak dibawa ke PN Bantul untuk mengikuti persidangan perkara kriminalisasi tentang penggunaan logo APKOMINDO. Pada saat itu hadir pula Yulia Ch dari BISKOM dan Rendy Maulana Akbar.

 

Hoky sapaan akrab Soegiharto memberi apresiasi kepada Lina Purbo sahabatnya, atas postingan foto di akun FB saat dirinya hendak dibawa ke persidangan. Hal itu, kata Hoky, ternyata mencetak jejak digital sehingga dapat menjadi bukti dokumentasi nyata perjalanan proses kriminalisasi terhadap dirinya.

 

“Terima kasih juga untuk Kang Onno, Ibu Yulia dan Mas Rendy serta teman-teman yang lainnya yang berkenan membesuk saya, pada saat saya ditahan di Rutan Bantul maupun saat saya di sidangkan di PN Bantul dengan total 35 kali sidang,” ungkap Hoky mengenang masa lalu yang dianggapnya sebagai pembelajaran berharga bagi kehidupannya serta tetap bersyukur, dimana terlihat jelas foto Hoky bersama Kang Onno dan Lina Purbo tetap memberikan senyum sumingrah.

 

Terbukti saat ini, Hoky mengaku dirinya diberikan telenta mampu menghadapi berbagai permasalahan hukum. Bahkan menjelang usia 62 tahun, ia berhasil lulus Sarjana Hukum dari STIH IBLAM dengan pencapaian Cum Laude. Ia juga sukses bersama beberapa rekannya mendirikan kantor hukum MUSTIKA RAJA LAW OFFICE, bahkan bersama beberapa rekan pengacara senior berhasil mendirikan organisasi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN).

 

Hoky juga menuturkan kejadian 7 tahun lalu itu, Dimana saat dirinya disidangkan sebanyak 4 kali dengan agenda putusan sela, majelis hakim sempat menerima eksepsi yang diajukannya. Kemudian, ungkap Hoky, keesokan harinya tanggal 5 Januari 2017 ia dikeluarkan dari Rutan Bantul, dengan total masa tahanan yang dijalaninya dari tanggal 24 November 2016 menjadi 43 hari. Itu artinya Ia sempat mendekam dalam tahanan melewati hari Natal 2016 dan tahun baru 2017.

 

Bahwa proses hukum tidak berhenti disitu, karena Oknum JPU dari Kejagung RI atas nama Ansyori, S.H. melakukan upaya verzet dan kemudian sidang berlanjut sebanyak 31 kali di PN Bantul. Dan hasilnya, beber Hoky, pada sidang putusan tanggal 25 September 2017, dirinya dinyatakan tidak bersalah serta bebas murni.

 

Bahwa dalam sidang di PN Bantul terungkap ada orang yang menyiapkan dana agar dirinya dipenjara (ada link jejak digital berita dengan topik: Terkuak Nama Orang Yang Siapkan Dana Untuk Penjarakan Hoky)

 

Tidak cukup sampai disitu, ternyata pihak JPU melakukan upaya hukum Kasasi dan prosesnya cukup lama yaitu hingga tanggal 20 Desember 2018 baru memperoleh informasi dari website Paniteraan Mahkamah Agung tentang upaya Kasasi JPU ditolak, kemudian masih harus menunggu hingga tanggal 14 Januari 2020 barulah memperoleh salinan putusan Kasasinya melalui PN Bantul.

 

Bahwa proses perkara APKOMINDO masih panjang, bahkan ada gugatan kelompok Sonny Franslay yang sejak tahun 2013 hingga saat ini telah masuk tahun 2024 atau memasuki tahun ke 11 namun masih belum selesai yaitu perkara No: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM. Kemudian perkara banding No. 340/PDT/2017/PT.DKI, selanjutnya masih ada upaya hukum Kasasi di MA yang hingga kini belum ada putusannya.

 

Perlu pula diketahui bahwa yang digugat itu tidak main-main hingga ada 21 nama yaitu; Felix Lucas Lukmana, H. Hendra Widya, S.E., M.M., MBA, H.Ridwan (almarhum), Agustinus Sutandar (almarhum), Gomulia Oscar, Suwato Komala, Suhanda Wijaya, Setyo Handoko Singgih, John Kurniawan, Sutiono Gunadi, Emily Kie, Nur Suari Louis, Simon Robinson Purba, Paul Kuntadi, Frans Budiono, Tecky Tanardi (almarhum), Willy Aprilianto, Ahmad Djazuli, Syamsul Qadar, Sandy Kusuma dan Nurul Larasati, S.H.

 

Tidak cukup hanya sampai disitu, menurut Hoky, pihak Sonny Franslay sejak tahun 2015 telah melakukan gugatan SK KUMHAM RI APKOMINDO di PTUN Perkara No: 195/G/2015/PTUN.JKT dan upaya banding Perkara No: 139/B/2016/PT.TUN.JKT, serta upaya Kasasi Perkara No: 483 K/TUN/2016 di MA.

 

“Upaya gugatan tersebut seluruhnya gagal. Sehingga sampai saat ini APKOMINDO kami satu-satunya yang diakui oleh Negara, karena memang mempunyai SK KUMHAM RI yang tidak pernah dibatalkan oleh putusan Pengadilan,” ungkapnya.

 

Namun demikian, lanjut Hoky, pihak kelompok lawan rupanya belum jera, dimana melalui Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail melakukan gugatan baru lagi pada tahun 2018 di PN JakSel dengan Perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.. Gugatan tersebut, menurut Hoky, diduga kuat menggunakan dokumen palsu akan tetapi bisa menang hingga ke Tingkat kasasi dan PK.

 

“Namun demikian, kesemuanya itu tetap tidak mampu membatalkan SK KUMHAM RI APKOMINDO No. AHU-0000970.AH.01.08.TAHUN 2019,” ujar Hoky.

 

Bahwa sesungguhnya, kata Hoky lagi, sangat ironis sekali, sebab selain diduga menggunakan dokumen palsu, pihak lawan tidak mempunyai Akta Notaris yang menyatakan pada Munaslub Apkomindo tanggal 02 Februari 2015 Rudy Dermawan Muliadi terpilih sebagai Ketum, Faaz Ismail sebagai Sekjen dan Adnan sebagai Bendahara, termasuk tidak mempunyai satupun bukti dokumentasi daftar hadir para pengurus DPD APKOMINDO saat menyelenggarakan Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015. “Namun faktanya bisa tetap menang dan tentu saja hal ini akan mencederai marwah peradilan di Indonesia,” katanya heran.

 

Belum lagi terungkap pula adanya bukti akta Pernyataan keputusan rapat APKOMINDO No. 35 dari Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA, tentang pada tanggal 08 Desember 2016 (bukan tanggal 02 Februari 2015) telah diadakan rapat pertemuan anggota APKOMINDO, yang dituliskan untuk selanjutnya disebut Perseroan, dilanjutkan dengan tertuliskan, bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri seluruh pemegang saham dalam Perseroan, jadi APKOMINDO ini diduga telah diubah menjadi perseroan bukan asosiasi.

 

Bahwa dari akta inilah, Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail bersama Adnan terpilih menjadi Ketum, Sekjen dan Bendahara APKOMINDO dan dari akta ini pula-lah diduga mereka bisa menang di PN JakSel hingga ke Tingkat kasasi dan PK, jika benar demikian, tentu sungguh ironis sekali dan jelas mencederai marwah peradilan di Indonesia.

 

Berikut daftar perkara Rekayasa Laporan Polisi Pihak lawan terhadap Hoky :

1. LP Nomor: 503/K/IV/2015/RESTRO JAKPUS

2. LP Nomor: LP/670/VI/2015/Bareskrim Polri

3. LP Nomor: LP/392/IV/2016/Bareskrim Polri

4. LP Nomor: LP/109/V/2017/SPKT, Polres Bantul

 

Dan berikut daftar perkara Perdata APKOMINDO:

1. Perkara No: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM

2. Perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI

3. Perkara Kontra Memori Kasasi atas putusan Perkara Nomor 340/PDT/2017/PT.DKI, (INI BELUM ADA PUTUSAN padahal sudah lebih dari 10 tahun)

4. Perkara No: 195/G/2015/PTUN.JKT

5. Perkara No: 139/B/2016/PT.TUN.JKT

6. Perkara No: 483 K/TUN/2016

7. Perkara No: 53/Pdt.Sus-Hak. Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

8. Perkara No: 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018

9. Perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.

10. Perkara No: 235/PDT/2020/ PT.DKI.

11. Perkara No: 430 K/PDT/2022

12. Perkara No: 542 PK/Pdt/2023

13. Perkara No: 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

14. Perkara No: 138/PDT/2022/PT DKI

15. Perkara Memori Kasasi atas putusan Perkara Nomor 138/PDT/2022/PT DKI

16. Perkara No: 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

17. Perkara No: 1125/PDT/2023/PT DKI, (12-12-2023)

18. Sedang dipertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum Kasasi untuk perkara No: 1125/PDT/2023/PT DKI

 

Selanjutnya adalah daftar perkara Pidana APKOMINDO:

1. Perkara No: 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl, Terdakwa SOEGIHARTO SANTOSO

2. Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl

3. Perkara No: 144 K/PID.SUS/2018

4. Perkara No: 3/Pid.Pra/2018/PN.Btl – PRAPERADILAN Polres Bantul

5. Perkara No: 13/Pid.c/2019/PN.Btl

6. Perkara No: 44/PID/2019/PT.YYK

7. Perkara No: 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk, (07-01-2020) - Terdakwa Ir. FAAZ

8. Perkara No: 7/PID.SUS/2020/PT YYK, (27-02-2020)

9. Perkara No: 83 K/Pid.Sus/2022, (04-02-2022)

 

Bahwa masih ada perkara pidana lainnya yang belum inkracht, sehingga belum ditampilkan, sedangkan perkara perdata masih dimungkinkan akan bertambah lagi.

 

“Memang benar masih panjang dan berliku proses perkara hukum APKOMINDO, namun saya percaya Tuhan tidak membebani seseorang diluar kemampuannya, serta kebenaran tidak akan pernah musnah dan kebenaran akan terungkap pada waktunya serta saya tetap bersyukur menjalani seluruh perjalanan hidup ini,” pungkas Hoky menutup siaran pers yang dikirim ke redaksi pada Kamis (4/1/2024) di Jakarta. (Arianto)

Read More

Cegah Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Percepat Ketersediaan Air

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut pemerintah saat ini sedang melakukan pengeboran sumur dalam di wilayah yang sering mengalami kekeringan. Ketersediaan air bersih sebagai salah satu upaya menghapus kemiskinan ekstrem serta stunting di desa-desa. 

"Alat yang kita pergunakan saat ini dibantu dari Kementerian terkait untuk mengebor sumur air bersih di Desa Duren nantinya air tersebut digunakan sehari-hari oleh penduduk desa setempat. Sehingga warga desa tidak mengalami kesulitan air bersih saat kemarau panjang nantinya," kata Menko Muhadjir saat mengunjungi Desa Duren, Banjarnegara, Jawa Tengah sebagai salah satu desa yang terdampak kekeringan akibat El Nino, Rabu (3/1/2024). 

Menko Muhadjir juga menjelaskan bahwa kebutuhan air bersih dan air minum untuk Indonesia saat ini masih sangat tinggi terutama daerah-daerah yang tidak memiliki air secara permukaan yang cukup. Karena itu, diperlukan pengeboran air dalam.

Ketersediaan air bersih dan air minum juga penting untuk mencegah stunting dan dapat membantu menghapuskan kemiskinan ekstrem. 

Karena kedua isu tersebut memiliki persamaan dalam penanganannya yakni pertama mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, kemudian yang kedua mendorong supaya keluarga miskin yang masih produktif bisa berproduksi sehingga pendapatannya naik. 

"Karena itu setiap desa dengan Dana Desa itu diupayakan harus bisa menciptakan pekerjaan sehingga para warga sekitar mendapatkan tambahan," ujarnya.

Selanjutnya yang ketiga, baik stunting maupun kemiskinan ekstrem harus dipenuhi kebutuhan dasarnya termasuk pembangunan infrastruktur dasar yakni ketersediaan instalasi jaringan air bersih. 

"Jadi, baik stunting maupun kemiskinan ekstrem sangat terkait dengan kebutuhan air, karena itu kalau pemerintah saat ini sedang membangun jaringan air bersih termasuk ngebor air bawah tanah itu kita harapkan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem bisa diatasi," jelas Menko Muhadjir. 

Warga yang diwakili Kepala Desa Duren berterimakasih kepada Menko Muhadjir karena dapat mengurangi beban pengeluaran 173 KK untuk membeli air bersih. Selanjutnya pengelolaan sumur bor dipastikan dapat melibatkan masyarakat sehingga berpeluang membuka lapangan pekerjaan. 

Sebelumnya Menko Muhadjir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Groundbreaking Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Presiden Republik Indonesia juga berdialog bersama Kepala Desa Se-Kabupaten Banjarnegara di Desa Pagak.

Editor: Arianto 

Read More

DN-PIM Gelar Refleksi Awal Tahun 2024, Soroti Kondisi Bangsa dan Pemilu

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) menggelar Konferensi Pers "Refleksi Awal Tahun 2024" di Jakarta, Kamis (04/12/2024). Konferensi Pers ini bertujuan untuk menyampaikan pikiran kritis terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini, proses Pemilu/Pilpres yang mencemaskan, dan Resolusi Indonesia masa depan.

"DN-PIM menegaskan identitasnya sebagai gerakan lintas agama, suku, profesi, dan gender, dengan fokus pada kemanusiaan, kemajemukan, dan kebersamaan. Namun, gelagat perpecahan muncul akibat primordialisme negatif dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi," kata M. Din Syamsuddin, Ketua Umum DN-PIM.

Disisi lain, Kepemimpinan nasional dinilai belum mencerminkan Sila Keempat Pancasila, menciptakan politik belah bambu dan korupsi. Politik dinasti, akumulasi kekuasaan, dan ketidaknetralan dalam demokrasi menjadi hambatan.

Lebih lanjut, DN-PIM menyampaikan kekhawatiran terhadap proses Pemilu dan Pilpres yang diwarnai isu fiktif, netralitas aparat, dan polemik seputar TNI dan Polri. Kendala ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan kegagalan atau pembatalan Pemilu dan Pilpres 2024.

Bahkan, DN-PIM menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut dan mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitas.

Lebih dari itu, DN-PIM memandang masa depan Indonesia tergantung pada kemajuan dalam membangun peradaban politik yang beradab, sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Organisasi ini mengingatkan risiko malapetaka nasional jika langkah-langkah saat ini diambil demi kepentingan pribadi dan kelompok.

"DN-PIM menggarisbawahi perlunya kesungguhan dan keadilan dalam menjalani proses politik di masa mendatang. Dengan penuh keprihatinan, mereka memperingatkan potensi krisis Pemilu dan Pilpres yang dapat membawa dampak negatif pada bangsa ini. Harapan tertuju pada kesadaran bersama untuk membangun Indonesia yang beradab dan maju," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

KPUN Meminta Bantuan Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Industri peternakan perunggasan Indonesia sudah berjalan lebih dari setengah abad. Satu masa yang seharusnya sudah menghasilkan transformasi modern dan kesejahteraan yang dapat dinikmati masyarakat dan peternak Indonesia. Namun, kebijakan dan praktik bisnis yang berjalan saat ini pada kenyataannya malah mendorong keterpurukan yang dialami peternak rakyat dan peternak mandiri. Hal tersebut disampaikan oleh Alvino Antonio W. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) di Bogor, Kamis (04/01/2024).

Peternak rakyat dan peternak mandiri yang seharusnya dapat didorong untuk naik kelas menjadi Usaha Kecil Menengah atau bahkan mengarah pada industri menengah pada kenyataannya tetap berada pada stagnasi dan tertinggal. 

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa setiap hari peternak rakyat dan peternak mandiri terus menerus berada dalam tekanan dan terancam punah dari industri peternakan Indonesia. 

Kebijakan yang tidak berpihak, harga bibit dan bahan pakan yang tinggi, harga jual yang rendah, serta adanya “over supply” ayam hidup ditingkat konsumen berdampak pada penghasilan, keberadaan, dan kehidupan peternak rakyat dan peternak mandiri. 

Pada tahun 2000, menurut Alvino, jumlah peternak rakyat dan peternak mandiri masih sekitar 2,5 juta orang. Tetapi saat ini jumlahnya diperkirakan kurang dari 170.000 orang. Situasi ini menunjukkan terjadinya kehancuran fundamental ekonomi yang dialami para peternak rakyat dan peternak mandiri Indonesia. 

"Bahwa salah satu penyebab yang diduga mengakibatkan kerugian dan berkurangnya jumlah peternak rakyat dan peternak mandiri di Indonesia adalah kebijakan pemerintah mengenai pengaturan dan pengendalian produksi ayam hidup," ungkapnya. 

Kebijakan ini telah mengakibatkan kerugian yang mencapai Rp 3,2 triliun dalam setahun, lantaran harga ayam anjlok. Kerugian yang dialami peternak rakyat dan peternak mandiri dalam setahun terakhir sekitar Rp.3.000 per kilogram (kg) dengan total produksi ayam peternak mandiri sekitar 20 persen dari total produksi nasional ayam hidup yang sebesar rata-ratanya 65 juta ekor. 

Besaran kerugian itu berasal dari perhitungan total volume produksi setahun sebanyak 65 juta ekor dengan asumsi produksi peternak mandiri mencapai 20 persen atau sebanyak 13 juta ekor. 

Dari jumlah itu, rata-rata bobot ayam mencapai 1,6 kilogram, sehingga total mencapai 20.800 ton. Alhasil, kerugian harian para peternak mandiri mencapai Rp62 miliar per pekan. Secara total, kerugian setahun bisa menembus Rp3,2 triliun;

 

Situasi yang dialami peternak rakyat dan peternak mandiri tersebut bertolak belakang dengan maksud dan tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana dimaksud Alinea IV UUD 1945, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Berkaitan dengan situasi yang dihadapi peternak rakyat dan peternak mandiri tersebut, Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Perkumpulan yang mewadahi para Peternak Unggas Mandiri Indonesia memohon dan mendorong agar Presiden Republik Indonesia dapat melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang dapat membantu menghidupkan kembali usaha peternakan unggas yang dilakukan peternak rakyat dan peternak mandiri. 

Sehingga, ke depan industri perunggasan nasional tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan hewani, namun juga dapat didorong secara berkelanjutan dan berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat. 

Oleh Karena itu, kami memohon kepada Bapak Presiden Yang Terhormat agar: 

1. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Badan Urusan Logistik untuk menyerap dan/atau membeli ayam hidup yang dihasilkan seluruh peternak mandiri dan peternak rakyat di Indonesia;

2. Memerintahkan kepada Menteri Pertanian untuk melakukan evaluasi dan/atau mencabut produk-produk kebijakan yang menghambat partisipasi dan usaha peternakan yang dilakukan peternak mandiri dan peternak rakyat;

3. Memerintahkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Perekonomian untuk melakukan audit terhadap Perusahaan integrator yang menguasai pakan, bibit ayam (DOC), indukan bibit ayam (GPS), hingga budi daya yang menjual ayam hidup atau live bird ke pasarpasar tradisional dan rumah tangga yang berdampak pada hilangnya pangsa pasar peternak mandiri dan peternak rakyat.

"KPUN berharap bahwa dengan adanya langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh Presiden, industri peternakan perunggasan Indonesia dapat bangkit kembali dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Capai Kinerja Tinggi dalam Penyelesaian Perkara Tahun 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) menggelar Refleksi Kinerja Mahkamah Agung tahun 2023 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumát (29/12/2023). Acara ini dihadiri oleh Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., para hakim agung, hakim ad hoc, dan pejabat struktural dan fungsional MA, serta ratusan wartawan dari berbagai media.

Dalam sambutannya, Ketua MA menyampaikan capaian kinerja MA dalam penyelesaian perkara selama tahun 2023. Menurutnya, MA telah berhasil menyelesaikan 98,96% dari total beban perkara tahun 2023, yang mencapai 27.508 perkara. Jumlah ini terdiri dari 27.248 perkara yang masuk tahun 2023 dan 260 perkara sisa tahun lalu.

"Kami berusaha untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas putusan kami, sesuai dengan prinsip-prinsip yurisprudensi," ujar Ketua MA.

Selain itu, Ketua MA juga mengungkapkan bahwa produktivitas kinerja minutasi perkara pada tahun 2023 adalah sebesar 102,30% dari jumlah perkara masuk tahun 2023. Artinya, MA tidak hanya menyelesaikan perkara yang masuk tahun 2023, tetapi juga mengurangi backlog perkara tahun-tahun sebelumnya.

"Kami berupaya untuk menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang singkat, tanpa mengorbankan kualitas putusan. Kami bangga bahwa 90,23% dari perkara yang kami minutasi tahun 2023 diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan," tutur Ketua MA.

Lebih lanjut, Ketua MA menambahkan, data penyelesaian perkara ini masih bersifat sementara, karena perhitungannya dilakukan per tanggal 22 Desember 2023. Oleh karena itu, jumlahnya bisa berubah karena masih ada persidangan yang berlangsung sampai dengan akhir tahun.

Disisi lain, Ketua MA mengapresiasi peran dan kontribusi para hakim agung, hakim ad hoc, dan seluruh jajaran kepaniteraan MA yang telah bekerja keras, siang dan malam, tanpa mengenal lelah, dalam menyelesaikan perkara di bawah koordinasi para ketua kamar masing-masing. Ia juga berterima kasih atas dukungan anggaran dari kesekretariatan MA.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian perkara di MA. Semoga kinerja kami tahun 2023 ini dapat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja kami di tahun-tahun mendatang," pungkas Ketua MA.

Editor: Arianto 

Read More

Pejabat Kementerian BUMN Pakai Kendaraan Listrik Mulai Hari Ini

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mulai hari ini, Rabu (3 Januari 2024), seluruh pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara serentak resmi menggunakan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV). Penggunaan EV sebagai kendaraan dinas menjadi langkah strategis transisi energi di ekosistem BUMN. 

Penggunaan EV di lingkungan Kementerian BUMN ini ditandai oleh peresmian yang dilaksanakan di lobi Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (3 Januari 2024).

Pada kesempatan ini, Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, sejumlah langkah yang akan dilakukan dalam rangka mengakselerasi transisi energi.

Langkah mengadopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN untuk menggunakan electric vehicle adalah yang pertama. Terobosannya adalah seluruh EV - nya tidak membeli, melainkan sewa.

Langkah selanjutnya, kata Erick, adopsi EV ini tidak hanya di tingkat kementerian, komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional juga digaungkan di direksi BUMN. 

Langkah - langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60%.

Kampanye penggunaan EV sebagai kendaraan operasional, menurut Erick Thohir, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Dimana Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT.

Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau.Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. 

Bahkan, proyek yang dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.

"Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20%, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya," kata Erick.

Secara garis besar, Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.

"Hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini," ucapnya.

Editor: Arianto 

Read More

Gus Halim: Desa Wisata Terintegrasi Harus Jadi Inspirasi

Duta Nusantara Merdeka | Banjarnegara 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan desa wisata terintegrasi harus menjadi inspirasi desa-desa lainnya.

Disebut terintegrasi karena desa wisata ini selain menawarkan rekreasi, juga menghasilkan hal yang produktif.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan hal tersebut saat meninjau Desa Wisata Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Kedatangan Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini untuk melihat persiapan Desa Wisata Pagak menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (3/1/2024).

Dalam kunjungan ini, Gus Halim melihat langsung persiapan dan peninjauan fasilitas yang dimiliki Desa Wisata Pagak seperti kolam renang, kolam ikan dan gazebo untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selama peninjauan, Gus Halim mendapatkan penjelasan dari Pejabat (Pj) Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh pengelola destinasi wisata alam ini.

Lebih lanjut, Gus Halim mengungkapkan rasa syukur karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bisa hadir di Desa Wisata Pagak.

"Kehadiran Presiden ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Presiden bakal melihat langsung hasil dari kebijakan sejak menggulirkan Dana Desa pada 2015 silam.

Gus Halim menilai Desa Wisata Pagak ini utuh, yaitu desa wisata ini bukan hanya untuk rekreasi tapi juga produktif.

"Contohnya ikan yang dibesarkan, ini termasuk ketahanan pangan, untuk penurunan stunting dan ada juga melon yang juga ketahanan pangan," kata Gus Halim.

Kemudian ada kolam renang dan kolam pancing. Selanjutnya tersedia jogging track dan gazebo untuk jualan UMKM.

"Inilah yang disebut desa wisata terintegrasi. Bukan sekadar wisata, tapi juga menghasilkan produksi yang bagus serta melaksanakan seluruh arahan pemerintah pusat terkait penurunan stunting dan ketahanan pangan," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Lebih dari itu, Gus Halim minta Desa Wisata Pagak yang terintegrasi ini diharapkan bisa jadi inspirasi bagi desa-desa lainnya. Selain itu, yang terpenting Desa Wisata Pagak dibangun untuk pelestarian alam.

Turut hadir mendampingi Gus Halim, Dirjen PDP Sugito dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Soegiharto Santoso Sebut Terdakwa Rudy Dermawan Kelabui Penegak Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) versi SK Menkumham RI, Soegiharto Santoso melayangkan surat kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, serta pengacara Terdakwa dugaan kasus pencemaran nama baik oleh Rudy Dermawan Muliadi, sebagai tanggapan atas sidang di PN JakPus dengan perkara No. 731/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Pst sejak Rabu (20/12/2023) yang lalu.

 

Soegiharto menegaskan, pertanyaan kuasa hukum terdakwa kepada dirinya maupun kepada saksi Sugiyatmo di persidangan tanggal 13 maupun 20 Desember 2023 yang lalu sudah tidak sesuai perkara, karena yang dicecar adalah terkait putusan PN JakSel dengan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yang merupakan perkara berbeda.

 

Menurut Hoky, sapaan akrab Soegiharto, terdakwa Rudy Dermawan Muliadi diduga beberapa kali berhasil mengelabui para penegak hukum. Sebab setidaknya ada 2 fakta kantor hukum yaitu kantor hukum Otto Hasibuan & Associates dan Kula Mithra Law Firm, diduga berhasil dikelabui karena terbukti dari dokumen yang dibuat untuk satu peristiwa hasil Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015 bisa terdapat setidaknya 3 (tiga) versi nama-nama orang yang berbeda-beda.

Menurutnya lagi, pada saat membuat surat gugatan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tertanggal 21 Agustus 2018 pihak kantor hukum Otto Hasibuan & Associates menuliskan; “Bahwa salah satu keputusan yang dikeluarkan dalam MUNASLUB APKOMINDO tanggal 02 Febuari 2015 adalah pengangkatan kepengurusan DPP APKOMINDO Masa Bakti tahun 2015-2020, yaitu Rudy Dermawan Muliadi selaku Ketua Umum, Faaz Ismail selaku Sekretaris Jenderal dan Adnan selaku Bendahara.”

 

Hal itu sangat berbeda dalam surat Eksepsi dan Jawaban Perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 Oktober 2020 dimana pihak kantor hukum Otto Hasibuan & Associates menuliskan; “Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 Caretaker telah mengadakan Munaslub di Jakarta dan terpilih Rudi Rusdiah BE, MBA, MA selaku Ketua Umum, Tergugat IV (Rudy Dermawan Muliadi) selaku Sekretaris Jenderal serta Tergugat III (Ir. Kunarto Mintarno) selaku Bendahara, sebagai pengurus DPP APKOMINDO Masa Bakti tahun 2015-2020.”

 

Keterangan yang berbeda juga datang dari pihak kantor hukum Kula Mithra Law Firm pada saat membuat surat Memori Kasasi atas putusan Perkara No. 340/PDT/2017/PT.DKI, junto Perkara No. 479/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim tertanggal 1 Oktober 2020 menuliskan; “Bahwa guna melaksanakan keputusan CareTaker APKOMINDO tersebut di atas, maka pada tanggal 2 Februari 2015, telah diadakan MUNASLUB APKOMINDO yang menghasilkan keputusan antara lain; Menetapkan pengurus DPP APKOMINDO terpilih masa bakti tahun 2015-2020 sebagai berikut: Ketua Umum Rudi Rusdiah, BE, MA., Sekretaris Jenderal Rudi D Muliadi, Bendahara Suharto Juwono. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 telah diadakan rapat asosiasi guna mengubah susunan pengurus DPP APKOMINDO menjadi sebagai berikut: Ketua Umum Rudi D Muliadi, Wakil Ketua Umum Suwandi Sutikno, Sekretaris Jenderal Faaz Ismail, Bendahara Adnan.”

Anehnya, masih dari pihak Kula Mithra Law Firm pada saat membuat surat somasi tertanggal 14 Agustus 2023 justru menuliskan hal yang berbeda lagi; "Bahwa kepengurusan DPP APKOMINDO yang SAH adalah DPP APKOMINDO hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa APKOMINDO di Jakarta tanggal 2 Februari 2015 yang diketuai oleh Saudara Rudy Dermawan Muliadi untuk masa bakti 2015-2020. Kemudian berdasarkan hasil Munas APKOMINDO tahun 2021 dan telah dituangkan dalam akta notaris, telah dilakukan pemilihan dan pengangkatan kembali kepengurusan DPP APKOMINDO yang sah masa bakti 2021-2026 yang diketuai oleh Saudara Rudy Dermawan Muliadi.”

 

Tentu saja hal ini sangat ironis sekali, karena keterangan tertulis dari kantor hukum Otto Hasibuan & Associates yang sama, tentang hasil Munaslub Apkomindo yang sama-sama peristiwanya tertanggal 02 Februari 2015, namun isinya tidak ada yang bersesuaian, padahal tidak main-main sama-sama ditandatanganinya oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. dan oleh Sordame Purba, SH.

 

Termasuk keterangan tertulis dari kantor hukum Kula Mithra Law Firm yang sama dan ditandatangani oleh dua orang yang sama yaitu oleh Filipus Arya Sembadastyo, SH., MH dan Josephine Levina Pietra, SH., MKn namun isinya tidak ada yang bersesuaian pula.

Tak hanya advokat senior yang diduga mampu dikelabui, juga Hakim Ketua H. Ratmoho, SH, MH, dan hakim anggota Haruno Patriadi, SH, MH. serta hakim anggota Dedy Hermawan, SH., MH. yang memutus perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, dengan amar putusan antara lain; “Menyatakan Penggugat, Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail, masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) Masa Bakti 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Luar Biasa APKOMINDO di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD/ART APKOMINDO.”

Lalu ada Hakim Ketua Sunaryo, SH., MH. dan hakim anggota Haryono, SH., MH. serta hakim anggota Sri Andini, SH., MH. yang memutus perkara Banding No. 235/PDT/2020/PT DKI, dengan amar putusan antara lain; “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 633/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.”

 

Selanjutnya Hakim Ketua Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D. dan hakim anggota Sudrajad Dimyati, SH., MH. serta hakim anggota Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH. yang memutus perkara Kasasi No. 430 K/Pdt/2022, dengan amar putusan antara lain; “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Soegiharto Santoso tersebut.”

 

Keputusan tersebut tentu mempengaruhi penegak hukum di Polda Metro Jaya. Buktinya laporan Polisi No. LP/5364/X/2018/PMJ/Dit Reskrimsus, sejak tanggal 5 Oktober 2018 yang ditangani oleh penyidik atas nama Briptu Jundi Satria Mauluddy, sudah masuk tahun ke 6 (enam) namun masih dalam status penyelidikan.

Padahal Hoky mengaku telah melampirkan seluruh bukti, termasuk bukti SK KUMHAM RI APKOMINDO sejak tahun 2012 yang telah menang di tingkat PTUN, PT TUN, dan MA sejak tahun 2016. Dan kepengurusan APKOMINDO telah terbit SK KUMHAM RI APKOMINDO tahun 2017 dan telah terbit pula tahun 2019. Bahkan ada surat tanggapan dari Kemen Kumham RI tahun 2022 dan tahun 2023.

 

Hoky juga telah melampirkan screenshot https://apkomindo.info/70-2/ milik terdakwa yang tertuliskan Ketua Umum DPP Apkomindo Periode 2015 adalah Rudi Rusdiah bukan Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi yang dinyatakan terpilih tanggal 02 Februari 2015, selanjutnya pada Periode 2016-2021 barulah Rudy D Muliadi. Namun LP tersebut hingga saat ini masih dalam status penyelidikan terus.

Selain dari itu hingga saat ini masih ada jejak digital pemberitaan dengan tema “Rudi Rusdiah, Chairman Apkomindo Hasil Munaslub 2015” yang sangat mudah ditemukan, bahwa pada jejak digital tersebut terungkap yang terpilih dalam Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015 adalah Ketua Umum Rudi Rusdiah dan Sekretaris Jenderal Rudy D Muliadi serta Bendahara Suharto Juwono. 

Dan hal tersebut juga telah dikuatkan dengan kehadiran Rudi Rusdiah sendiri yang menjadi saksi dalam perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, namun keterangan saksi kunci tersebut anehnya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.

 

Bahkan bukti fakta yang paling nyata ketika terdakwa hadir menjadi saksi di PN Bantul tertanggal 02 Maret 2017 dalam sidang perkara Hoky dikriminalisasi ada tertuliskan pada halaman 16 dari salinan putusan perkara No. 3/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Hak Cipta) antara lain; “Saksi RUDY DERMAWAN MULIADI, Dipl. Inf (FH), memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Jabatan saksi dalam Apkomindo saksi sebagai wakil Ketua I Apkomindo DKI tahun 2015.”

 

Maka sesungguhnya terdakwa Rudy Dermawan Muliadi mengetahui dirinya tidak pernah terpilih sebagai Ketua Umum APKOMINDO pada peristiwa Munaslub tanggal 02 Februari 2015 dan tidak memiliki buktinya, itulah sebabnya Hoky membuat pernyataan secara tertulis melalui siaran persnya (02/01/2024) tentang Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi diduga mampu mengelabui para penegak hukum, dari advokat dan hakim hingga polisi.

 

Hoky tetap optimis bahwa dalam sidang perkara pencemaran nama baik melalui facebook APKOMINDO terdakwa Rudy Dermawan Muliadi akan terbukti bersalah, untuk itu Hoky menyampaikan bahwa surat yang disampaikan setelah sidang kepada Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Dr. H. D. Djunaedi, SH., Sp.N, MH. dan Andreas Haryanto, SH., CN. namun telah ditolak.

Bahkan para penasihat hukum terdakwa Rudy Dermawan Muliadi tidak ada yang bersedia memberikan keterangan kepada awak media yang selalu hadir meliput persidangan.

 

Sedangkan surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Toni Irfan, SH. dan anggota Majelis Hakim Teguh Santoso, SH., serta Suparman, SH., MH. telah diterima di PTSP PN JakPus, serta surat yang ditujukan kepada JPU Frederick Christian S, SH., MH. dan Danang Dermawan, SH., MH. telah diterima di PTSP Kejari JakPus sejak tanggal 20 Desember 2023 yang lalu.

 

Hoky berharap dalam persidang pemeriksaan Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi tidak ada lagi pihak penegak hukum yang dapat dikelabui oleh Terdakwa, agar marwah peradilan di Indonesia dapat terjaga dengan baik, apalagi dalam sidang kriminalisasi terhadap Hoky di PN Bantul telah terungkap ada yang menyiapkan dana agar Hoky masuk penjara sehingga Hoky sempat ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul. (Ar)

Read More

Ketua MA: Jurnalis Miliki Peran Penting Dalam Membangun Kepercayaan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan refleksi kinerja kepada media. Tahun ini, di ujung tahun 2023, Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan Refleksi Kinerja selama tahun 2023 pada Jumat pagi, 29 Desember 2023. 

Acara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. Ratusan media baik dari media elektronik, cetak, dan online hadir di kegiatan secara daring.

Dalam acara yang juga disiarkan langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung ini, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik, bahkan menurutnya, di alam demokrasi seperti saat ini, peran pers memiliki peranan yang sangat strategis dalam membangun dan mempengaruhi persepsi publik secara luas melalui pemberitaan yang edukatif, valid, dan berimbang.

Menurutnya, Mahkamah Agung dan pers memiliki titik singgung yang sama. 

Sebagai institusi publik yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa. 

Sedangkan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi publik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan, sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan institusi-institusi publik. Dua fungsi tersebut dapat dipertemukan, karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan publik dan masyarakat luas.

Guru Besar Universitas Diponegoro itu berharap rekan-rekan media bisa menjadi partner dalam membangun badan peradilan yang agung di seluruh Indonesia.

Menanggapi Ketua Mahkamah Agung, rekan-rekan pers menyatakan bahwa kegiatan refleksi kinerja ini sangat bermanfaat bagi media dan masyarakat umum, karena masyarakat perlu memahami apa saja yang dilakukan di Mahkamah Agung selama tahun 2023.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat agar media dan masyarakat bisa memahami apa saja yang sudah di lakukan Mahkamah Agung,” kata Rizky dari Harian Republika.

Pada kesempatan yang sama, Ana dari Harian Kompas menyatakan apresiasinya untuk inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama tahun 2023.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Rizkiyansyah ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Kamar, para pejabat Eselon I, dan Kepala Biro Hukum dan Humas. 

Turut menyaksikan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Agung yaitu seluruh aparatur peradilan dari seluruh Indonesia. (Lak)

Read More

Malam Tahun Baru 2024, PLN Berhasil Amankan Suplai Listrik Andal

Duta Nusantara Merdeka | Depok 

Pada perayaan pergantian Tahun Baru 2024, PT PLN (Persero) berhasil mengamankan sistem kelistrikan nasional dalam kondisi prima di seluruh Indonesia. Untuk mengawal pasokan listrik tetap aman, PLN terus melakukan siaga kelistrikan dan memonitor beban kelistrikan secara real time.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terjun langsung untuk memimpin dan memonitor seluruh posko siaga kelistrikan PLN di tanah air untuk memastikan listrik pada malam pergantian tahun dalam kondisi aman. "Kami bersyukur, pasokan listrik di malam pergantian tahun ini dalam kondisi aman. Seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi normal."

"Saat ini kita berada di Pusat Pengatur Beban Kelistrikan Jawa, Madura dan Bali (Jamali) untuk melakukan peninjauan kelistrikan di malam Tahun Baru 2024," kata Darmawan saat peninjauan di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jamali di kawasan Gandul, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (1/1) dini hari.

Darmawan menambahkan, pasokan listrik untuk malam pergantian tahun 2024 dalam keadaan aman dengan realisasi beban puncak sebesar 35 Gigawatt (GW) yang mana naik 11 persen dari beban puncak tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi daya mampu pasok seluruh pembangkit listrik sebesar 50 GW. Dengan kondisi beban puncak yang lebih tinggi ini, cadangan pasokan dalam keadaan cukup dan aman.

Lebih lanjut, Dirinya mengatakan pasokan listrik yang cukup ini didukung dengan pasokan energi primer pembangkit PLN yang juga dalam status sangat aman dengan rata-rata hari operasi (HOP) di atas 20 hari, lebih tinggi dari standar HOP yang ditetapkan pemerintah yaitu 15 hari.

Untuk pembangkit dari independent power producer (IPP) pasokan energi primernya juga dalam kondisi aman dengan HOP di atas 15 hari.

"Kami telah memajukan seluruh perawatan pembangkit, jalur transmisi, dan jaringan distribusi kami. Hal ini dilakukan agar sepanjang Natal dan Tahun Baru 2024 tidak ada kegiatan maintenance. Sehingga keandalan sistem pada kondisi terbaik dan prima," tambahnya.

Darmawan menjelaskan, tantangan penyediaan listrik justru timbul akibat cuaca ekstrem di beberapa daerah. Sebelumnya PLN telah melakukan beberapa langkah antisipasi seperti assessment dan maintenance di seluruh sistem operasi. PLN juga memastikan potensi gangguan direspon secara cepat, hingga menjalankan protokol anti blackout.

"Memang ada beberapa wilayah yang mengalami gangguan kelistrikan akibat cuaca ekstrem dan bencana saat perayaan Natal kemarin, seperti hujan lebat yang berakibat banjir di Aceh, kemudian terjadinya tanah longsor di Mandailing Natal, Sumatera Utara dan cuaca ekstrem di Bengkayang, Kalimantan Barat. Namun dengan kesigapan petugas siaga di lapangan, kelistrikan yang mengalami gangguan dapat dipulihkan dengan cepat," jelasnya.

Selain itu, PLN juga memastikan keandalan pasokan untuk lokasi-lokasi publik strategis dan vital seperti bandara, rumah sakit, dan terutama lokasi-lokasi perayaan Tahun Baru.

Di setiap lokasi tersebut akan dilakukan penguatan pasokan dengan pengerahan 1.800 Genset, 750 Uninterruptible Power Supply (UPS), dan 1.100 Unit Gardu Bergerak (UGB).

Selama masa siaga Nataru hingga 8 Januari 2024, PLN terus menyiagakan lebih dari 18 ribu pegawai dan lebih dari 63 ribu personel lapangan yang bersiaga 24 jam menjaga keandalan listrik di 1.853 posko yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya dari sisi jaringan listrik, sebelumnya PLN juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung bagi pengguna electric vehicle dengan menyediakan sebanyak 624 unit Stasiun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 411 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Selama masa libur Nataru, penggunaan SPKLU meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari hanya 2.000 transaksi menjadi 9.000 transaksi."

"Jumlah konsumsi daya SPKLU di Nataru tahun ini pun meningkat 4,5 kali lipat dari tahun lalu, dari hanya 40 ribu kWh menjadi 190 ribu kWh. Artinya peningkatan jumlah dan penggunaan kendaraan di masyarakat semakin tinggi,” imbuhnya.

PLN all out memastikan setiap masyarakat di Indonesia bisa merayakan malam pergantian tahun tanpa gangguan kelistrikan. Kendati demikian, apabila masyarakat menemui adanya gangguan listrik, dapat menghubungi PLN melalui superapp PLN Mobile, tim PLN siap merespon secara real time.

“Saya atas nama seluruh keluarga besar PLN mengucapkan selamat Tahun Baru 2024, semoga di tahun-tahun selanjutnya kami dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi,” pungkas Darmawan. (Arianto)

Read More

Pergantian Tahun 2023-2024, BPH Migas Kawal Pasokan dan Penyaluran BBM di Banten

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Jelang pergantian tahun 2023-2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengawal pasokan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya di wilayah yang menjadi destinasi utama wisatawan. 

Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, dan Harya Adityawarman melakukan pemantauan ke Terminal BBM Tanjung Gerem, Cilegon dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Banten, Minggu (31/12/2023). Mobilitas yang tinggi, baik kendaraan dan masyarakat di wilayah Banten memerlukan ketersediaan BBM yang memadai.

“Kita perlu terus menjaga keandalan suplai dan distribusi BBM kepada masyarakat,” ungkap Basuki Trikora Putra yang biasa disapa Tiko ini.

Untuk itu, Tiko mengimbau kepada Badan Usaha dan lembaga penyalur untuk memperhatikan dengan baik sekaligus mencegah adanya keterlambatan maupun kekosongan BBM yang ada di SPBU. 

“Mudah-mudahan kita dapat terus mendukung kebutuhan BBM kepada masyarakat, khususnya mereka yang merayakan libur panjang hingga posko Natal dan Tahun Baru berakhir di 8 Januari 2024,” tutur Basuki. 

Sebagaimana diketahui, BPH Migas kembali ditunjuk sebagai Koordinator Posko Nasional Sektor ESDM Periode Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) yang bertugas untuk memantau kebutuhan energi masyarakat, mulai dari pasokan BBM, listrik, LPG, hingga antisipasi kebencanaan geologi. Masa kerja Posko Nataru ini mulai 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 mendatang.

Senada dengan Basuki, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman turut mengamati beberapa SPBU yang berada di sepanjang ruas jalan daerah wisata di wilayah Banten. Dari hasil pantauan, tidak didapati antrian yang siginifikan. 

“Ini menunjukkan bahwa stok BBM di SPBU mencukupi. Tapi kita harus cek terus, agar pendistribusian BBM ke masyarakat tidak terganggu dan berjalan dengan baik,” imbuh Harya. 

Harya menambahkan, “pihak badan usaha dan penyalur harus tetap melakukan antisipasi, termasuk operasional kendaraan mobil Tangki dan awaknya Semuanya harus siap, agar penyaluran BBM berjalan lancar”, tuturnya. 

Di samping itu, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief juga menyoroti aspek keselamatan area Fuel Terminal (TBBM) Tanjung Gerem, di mana terdapat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

“Sisi safety dari lokasi TBBM yang dekat dengan masyarakat juga harus diperhatikan, kami yakin tim Pertamina sudah mempersiapkan dengan baik,” ungkap Eman. 

*Pemantauan Lapangan di SPBU*

Tidak hanya mengunjungi TBBM, BPH Migas juga turun ke lapangan untuk melihat kondisi penyaluran BBM dengan mengunjungi langsung beberapa SPBU di Banten. Imbauan kepada manajer, pengawas, maupun operator di SPBU terus disampaikan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat. 

Salah satunya, dengan memaksimalkan layanan digital melalui aplikasi MyPertamina, untuk mencocokkan nomor polisi pada QR Code yang dimiliki konsumen sesuai dengan nomor polisi kendaraan atau yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 

Dalam kunjungan lapangan ke TBBM Tanjung Gerem, Anggota Komite BPH Migas didampingi oleh Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat Deny Djukardi, dilanjutkan kunjungan ke SPBU 34.424.09 dan SPBU 34.424.07.(Arianto)

Read More

Media Pewarta Indonesia Terima Penghargaan dari Rutan Kelas IA Cipinang Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pimpinan Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI), Wilson Lalengke mewakili Redaksi KOPI menerima Piagam Penghargaan dari Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur. Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Koordinator Media Rutan Cipinang, Jeni Sapmawati Hattalaibessy, kepada Pimred KOPI di Hotel Vasaka, Cawang, Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Wilson Lalengke, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), mengucapkan terima kasih kepada Kepala Rutan Kelas IA Cipinang, M. Pithra Jaya Saragih dan Sukarno Ali. Sebagaimana diketahui bahwa M. Pithra Jaya Saragih beberapa waktu lalu merupakan Kepala Rutan Cipinang sebelum ditugaskan ke LP Kelas IIA Pematang Siantar. Posisi Kepala Rutan Cipinang saat ini dijabat oleh Sukarno Ali.

“Atas nama Redaksi pewarta-Indonesia.com dan PPWI, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Rutan Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur atas penghargaan yang sudah diberikan. Kiranya kerja-sama ini bermanfaat dan dapat terus berlanjut kemasa depan,” katanya dengan gembira.

Penghargaan yang diberikan ini merupakan bentuk komitmen Rutan Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur, kepada media yang telah bekerja-sama dalam hal pemberitaan Rutan Cipinang selama ini. “Kita berharap media Pewarta Indonesia semakin maju dalam memberikan informasi yang faktual kepada masyarakat. Penghargaan ini merupakan komitmen Rutan untuk terus membina hubungan baik dengan media Pewarta Indonesia,” ujar Jeni mengutip pesan dari Karutan Cipinang, M. Pithra Jaya Saragih. 

Editor: Arianto 

Read More

Kedubes RI Fasilitasi Promosi dan Kerja Sama Dengan Asosiasi Importir Kayu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Meski perekonomian dunia sedang lesu karena dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19, ekspor produk hasil hutan tetap meningkat dan berhasil mencapai target yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Pelaksana Tugas Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Agus Justianto mengungkapkan KLHK menargetkan ekspor produk hasil hutan pada tahun 2023 sebesar 10 miliar dolar AS. “Realisasinya hingga pertengahan Desember sudah mencapai 12,85 miliar dolar AS atau 128,5% dari target,” ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (27/12/2023). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor hasil hutan adalah adanya kehandalan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Sistem tersebut telah mendapat kepercayaan global untuk menjamin produk kayu yang dibeli bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari. Hal ini juga dibuktikan Indonesia menempati ranking tertinggi pada Global Timber Index (GTI), platform yang mempromosikan perdagangan kayu legal dan berkelanjutan yang dipublikasikan oleh Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO).

Sementara itu, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Krisdianto menjelaskan rebranding dan penguatan SVLK sangat strategis ketika isu legalitas dan kelestarian produk kayu semakin menjadi perhatian dunia. Banyak Negara yang kini membuat regulasi untuk memastikan produk kayu yang masuk bersumber dari pengelolaan hutan lestari dan bukan dari deforestasi.

Setelah Uni Eropa memberlakukan ketentuan anti deforestasi (EUDR), kini tren regulasi bebas deforestasi juga muncul di pasar-pasar kunci. Diantara di Amerika Serikat dengan US Forest Act 2023, Inggris (UK Forest Risk Commodities), dan Jepang (Japan Clean Wood Act).

Untuk menghadapi tren tersebut.

"Penguatan SVLK terus dilakukan. Saat ini SVLK telah dilengkapi dengan kriteria dan indikator sesuai tuntutan pasar global, salah satunya adalah keterlacakan melalui penyampaian titik koordinat lokasi penebangan, pengolahan, dan pemasaran produk kayu (geo-lokasi). Untuk semakin memperkuat legalitas dan keterlacakan bahan baku kayu, dilakukan interkoneksi sistem informasi," ungkap Krisdianto.

Krisdianto melanjutkan, untuk meningkatkan keberterimaan SVLK kampanye positif SVLK dan soft diplomacy juga dilakukan bersamaan dengan promosi dan peningkatan kerja sama internasional.

“Selain untuk pasar-pasar kunci seperti Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, SVLK juga menjadi bekal untuk Indonesia membuka akses pasar baru,” kata Krisdianto.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang juga Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) Indroyono Soesilo menyatakan pihaknya mendukung penuh upaya promosi dan diplomasi SVLK.

Indroyono Soesilo menyatakan, SVLK terbukti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang berdampak pada perbaikan tata kelola hutan di Indonesia

"Dengan SVLK kita berhasil menekan pembalakan liar sampai titik terendah dan memperlambat laju deforestasi. Secara tidak langsung SVLK juga mendukung capaian FOLU Net Sink 2030 dengan menekan laju deforestasi dan pembalakan liar serta memperluas pasar kayu legal,” kata Indroyono.

Indroyono juga mengungkapkan Promosi dan kerja sama dengan asosiasi-asosiasi importir kayu di Negara-negara tujuan saat ini terus dilakukan dengan fasilitasi dari Kedutaan Besar RI di negara tujuan ekspor. Salah satu yang dilakukan oleh asosiasi adalah melakukan komunikasi dan penjajakan pasar dengan salah satu grup perusahaan terbesar di Timur Tengah, di sela Konferensi Perubahan Iklim COP28 UNFCCC, Dubai Uni Emirat Arab. Harapannya Dubai bisa menjadi Hub untuk perdagangan kayu Indonesia di Timur Tengah, bahkan ke pasar global. 

Editor: Arianto 

Read More