Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM, BPSDM ESDM Capai Kinerja Positif 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menorehkan capaian kinerja positif selama 2023 pada pelatihan dan sertifikasi industri, pelatihan masyarakat, pendidikan vokasi. Capaian ini merupakan wujud nyata menyukseskan Program Prioritas Nasional ke 3 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing" seperti yang diungkapkan Kepala BPSDM ESDM, Prahoro Nurtjahyo pada Konferensi Pers Capaian Kinerja BPSDM ESDM Tahun 2023 & Target Tahun 2024 di Gedung Widjajono Partowidagdo BPSDM ESDM Jakarta pada Jumat (19/01/2024).

"Capaian kinerja positif 2023 apabila dibandingkan realisasi tahun 2022 meliputi pelatihan industri sebanyak 33.229 peserta atau sebesar 120%, sertifikasi kompetensi 28.558 atau sebesar 114%, pelatihan masyarakat 3.135 atau sebesar 160%, serta jumlah mahasiswa Politeknik Energi & Mineral (PEM) Akamigas Cepu dan Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung sebesar 1.415 mahasiswa atau 112%," ungkap Prahoro.

Lebih lanjut, Prahoro menjelaskan, pelatihan industri dan sertifikasi dilakukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan kompetensi tenaga kerja di industri sektor ESDM. BPSDM ESDM juga menyelenggarakan pelatihan masyarakat khususnya masyarakat di daerah penghasil, daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA), serta daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pelatihan ini merupakan implementasi dari Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang ESDM.

Pendidikan Vokasi yang diselenggarakan oleh PEM Akamigas dan PEP Bandung bertujuan untuk menyiapkan calon tenaga kerja terampil yang siap kerja dan berkontribusi dalam sektor ESDM. "Selama 2023 dengan wisuda di pertengahan tahun, PEM Akamigas telah meluluskan mahasiswa sebanyak 217 dan 132 mahasiswa atau 61% sudah diterima bekerja. Sedangkan untuk PEP Bandung telah meluluskan mahasiswa sebanyak 73 dan 41 mahasiswa atau 56% sudah diterima bekerja. Tahun ini, kami sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur prestasi, rapor, potensi intelejensia umum, dan kerjasama industri," lanjut Prahoro.

Prahoro menuturkan dukungan Pengembangan SDM sektor ESDM juga meliputi kerja sama luar negeri seperti Indonesia dan Tanzania dalam rangka membuka peluang serta mendorong perdagangan dan investasi antar dua negara serta penguatan kompetensi SDM sektor energi. "Tahun ini, sebanyak 40 orang dari Tanzania mengikuti pelatihan Natural Gas Transmission di PPSDM Migas serta Distribution Supervision dan Coal and Mineral Mining Safety Course di PPSDM Geominerba," ucap Prahoro.

Kerjasama luar negeri juga dilakukan dengan Selandia Baru untuk meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia melalui program Short Term Training Scholarships (STTS) Geothermal Project Management Course. Selama periode 2017 hingga 2023 sebanyak 125 orang yang berasal dari pemerintah dan industri. BPSDM ESDM juga bekerjasama dengan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) untuk program pelatihan teknologi keselamatan tambang bawah tanah dengan memfasilitasi 449 peserta yang berasal dari perguruan tinggi, pemerintah & industri.

Dalam rangka pemenuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ESDM, BPSDM ESDM terus berupaya melakukan inovasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi, salah satunya pada kegiatan pelatihan non klasikal yaitu program magang antar Eselon I, magang industri sektor ESDM hingga magang internasional, dukungan beasiswa tugas belajar dalam dan luar negeri serta One Stop Learning (OSL) melalui metode pembelajaran daring dengan pola asynchronous yaitu pembelajaran mandiri atau self pace learning.

BPSDM ESDM juga turut serta mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui pelatihan-pelatihan dan sertifikasi untuk sub sektor migas, minerba, KEBTKE seperti pembangunan jaringan gas; proyek GRR dan RDMP Kilang, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas nikel, bauksit, tembaga, pasir besi, dan vanadium; serta pelatihan tenaga ahli untuk kawasan industri Morowali.

"Terkait Program Kinerja 2024, BPSDM ESDM menargetkan diklat industri sebanyak 25.200 peserta atau naik 48% dan sertifikasi industri sebanyak 21.650 peserta atau naik 5% dari target tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pelatihan masyarakat sebanyak 2.202 peserta yang dibiayai oleh APBN," pungkas Prahoro. (Arianto)

Read More

Aktifis Purna PMI Komentari Kebijakan KSP Muldoko

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kebijakan Kantor Staf Presiden menginisiasi dan memimpin penyusunan protokol pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah dari negara penempatan ke Debarkasi atau Bandara dan Pelabuhan di Indonesia menuai tanggapan dari kalangan Aktifis Purna PMI. 

Tantri, aktifis purna PMI Hongkong asal Indramayu yang kini aktif di Lembaga Bantuan Hukum Pencari Keadilan – Tangerang Banten, menilai kebijakan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko tersebut kurang mengena pokok persoalan. Menurutnya, sampai hari ini sebetulnya tidak ada kendala serius pemulangan PMI bermasalah. 

“Karena sudah terlalu sering dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sejak 2019. Bahkan angkanya mencapai ratusan ribu PMI yang dipulangkan BP2MI. Jadi tidak perlu dibuat kebijakan baru terhadap pemulangan PMI yang bermasalah,” ungkap Tantri, dari kediamannya di Indramayu, Jumat (19/1/2024). 

Dia menegaskan, jika pihak KSP ingin jadi pahlawan bagi PMI bermasalah di luar negeri, permasalahan yang harus diatasi justru bukan tentang proses pemulangannya. Melainkan solusi yang dibutuhkan saat ini adalah antisipasi PMI yang dipecat dan diusir mendadak oleh majikan. 

“Persoalan mendesak dan urgen saat ini adalah ketika PMI dipecat majikannya secara mendadak, saat itulah mereka (PMI) akan sangat membutuhkan shelter atau tempat penampungan sementara agar tidak terkatung-katung di jalanan karena tidak pegang uang di negeri orang. Dan shelter tersebut harus gratis atau tidak dipungut biaya,” saran Atan. 

Persoalannya, Atan melanjutkan, shelter yang saat ini tersedia di KJRI sangat terbatas dan hanya untuk PMI yang sakit atau sudah meninggal dunia. Sementara negara tempat PMI bekerja tidak memberikan ijin kepada pihak pemerintah atau swasta asal Indonesia untuk membangun shelter selain yang ada di KJRI. 

Lebih lanjut, Atan menuturkan, Gubernur Jawa Timur pernah berencana membangun shelter di Hongkong untuk keperluan menampung PMI asal Jawa Timur yang terkena masalah. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena pemerintah di negara Hongkong tidak mengijinkannya. Dan kondisi ini terjadi di semua negara penempatan PMI.

“Dampaknya, ada banyak sekali PMI yang dipecat saat tengah malam, terpaksa terlunta-lunta dan tidur di jalanan karena tidak ada uang sewa penginapan dan tidak ada tempat penampungan sementara yang disiapkan pemerintah Indonesia. Untuk menggunakan shelter di KJRI ada banyak PMI yang mengaku diminta bayar oleh oknum staf KJRI,” terang Atan. 

Faktanya, selama ini BP2MI menjadi lembaga pemerintah yang paling aktif membantu memulangkan PMI bermasalah di luar negeri tanpa melihat status PMI dari jalur resmi atau tidak resmi. 

 

Dari sekian ribu PMI yang berhasil dipulangkan BP2MI, salah satunya adalah purna PMI asal Indramayu, Sarniti, warga Indramayu. Saat dihubungi lewat telepon, Kamis (18/1/2024), Sarniti mengaku pernah dibantu pihak BP2MI memulangkannya ke Indonesia saat terkena masalah di Abu Dhabi.  

“Saat saya terkena masalah, meskipun status saya berangkat tidak resmi, tapi pihak BP2MI tetap mau membantu memulanglan saya ke Indonesia pada tahun 2022 lalu. Dan saat tiba di bandara di Indonesia saya dijemput langsung petugas dari BP2MI dan mengantar sampai ke rumah,” tutur Sarniti. 

Sementara itu, Kepala BP2MI Beny Ramdhani tidak memberi komentar banyak ketika dimintai tanggapannya terkait inisiatif KSP Muldoko memimpin penyusunan protokol pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah dari negara penempatan ke Debarkasi atau Bandara dan Pelabuhan di Indonesia. 

“Selama ini tidak ada kendala serius pemulangan PMI bermasalah dari luar negeri. Lihat aja sendiri data-data semua lengkap terkait peran BP2MI membantu memulangkan PMI bermasalah di luar negeri. Bahkan PMI dari jalur tidak resmi sekalipun tetap dilayani. Datanya sangat mudah diakses jejak digitalnya,” ujar Ramdhani di Jakarta, Rabu (17/1/2024). 

Dari data yang ada di BP2MI, terdapat 21.115 Anak Buah Kapal (ABK) bermasalah yang sudah ditangani kepulangannya oleh BP2MI. Dan dari tahun 2021, BP2MI telah memulangkan sebanyak 18.296 PMI terkendala, 606 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) gagal berangkat atau menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta 730 PMI deportan. 

BP2MI juga telah membantu pemulangan jenazah PMI sebanyak 2336 jenazah sejak tahun 2019, termasuk menangani pemulangan 3.377 PMI yang sakit. Dari data tersebut, ternyata tidak ada permasalahan serius yang membatasi kewenangan BP2MI memulangkan PMI bermasalah di Luar Negeri. 

Sebelumnya, pada Selasa (16/1/2024) Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko menerbitkan siaran pers terkait pemulangan PMI bermasalah. Menurut Muldoko, saat ini masih ada kekosongan aturan di dalam regulasi pemulangan PMI Bermasalah, sehingga menyebabkan proses pemulangan PMI Bermasalah seringkali berlangsung lama. 

Editor: Arianto

Read More

Buya Syakur dan Fikih Gender

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bangsa Indonesia kehilangan ulama yang mencerahkan, K.H. Syakur Yasin, MA, Rabu, 17 Januari 2024. Ulama besar kelahiran Indramayu itu wafat di RS Mitra Keluarga, Plumbon, Cirebon, dalam usia 75 tahun.

Buya Syakur – panggilan akrabnya – memimpin pondok pesantren Cadangpinggan, Kertasmaya, Indramayu, dan aktif berceramah, baik offline maupun online, dengan materi-materi yang progresif dan penjelasan yang tidak mainstream. Dalam ceramah-ceramahnya yang bisa kita akses di kanal YouTube (via Wamimma TV), terlihat bagaimana Buya Syakur mengungkap kehadiran Islam di Jazirah Arab secara historis dan kultural, dengan melihat fakta kehidupan pada zamannya, kemudian mentransformasikannya dengan kehidupan modern sekarang. Dengan pendekatan seperti itu, Buya Syakur melihat Islam sebagai agama yang dinamis, progresif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu pemikiran Buya Syakur yang paling menarik bagi saya adalah pendekatannya tentang fikih Islam, khususnya mengenai kesetaraan hukum antara Laki-laki dan Perempuan – yang dalam bahasa akademis sering disebut fikih gender. Dalam berbagai jurnal dan buku-buku yang terkait fikih gender, kerap dibahas kenapa fikih Islam melihat perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki. Pandangan yang subordinatif terhadap perempuan dan bias gender tersebut sebetulnya bukan ajaran Islam. Tapi lebih sebagai imbas kultural Arab.

Islam punya prinsip kesetaraan, di mana derajat manusia di hadapan Allah adalah sama. Karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus berlangsung secara simbiosis mutualistis, kerjasama saling menguntungkan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, Buya Syakur menegaskan, relasi antara laki-laki dan perempuan harus setara. Laki-laki adalah imam dalam keluarga dan penentu arah rumah tangga sebetulnya adalah pendapat yang bias gender. Suami dan istri dalam rumah tangga kedudukannya adalah setara. Istri bukan subordinasi dari suami.

Buya Syakur mengajak kita untuk berpikir bahwa fikih tidak turun dari langit secara langsung. Tapi fikih hadir melalui proses dinamika kehidupan bangsa Arab yang panjang secara kultural. Karena itu, jika kita membahas fikih Islam, pendekatan kultural bangsa Arab tidak bisa diabaikan begitu saja. Kitab-kitab fikih yang ada sekarang, yang kini jadi panutan umat Islam Indonesia – berasal dari empat Mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali – semuanya bersumber dari Al-Qur'an dan hadist dengan perspektif tafsir budaya Arab. Kondisi kultural inilah yang kemudian mengkonstruksi fikih Islam tentang hukum poligami, ketaatan mutlak istri terhadap suami, dan subordinasi kaum perempuan di hadapan kaum laki-laki.

Yang menarik, Buya Syakur dalam membahas fikih gender, landasannya adalah kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia. Ketika membahas hukum waris, misalnya, Buya mempertanyakan, kenapa bagian anak perempuan separuh dari anak laki-laki?

Di Indonesia, terutama di Jawa, yang paling banyak perannya dalam kehidupan keluarga adalah anak perempuan. Di kampung, sejak anak-anak, perempuan sudah membantu orang tuanya dalam kehidupan domestik seperti mencuci pakaian, menanak nasi, memasak, dan mengasuh adik-adinya – hampir semuanya dilakukan anak perempuan. Bahkan ketika anak perempuan itu jadi tenaga kerja wanita (TKW) atau buruh migran, ia rajin mengirim uang untuk orang tuanya di kampung. Tidak sedikit, TKW itu menabung, uangnya diserahkan kepada orangtuanya untuk merenovasi rumah yang ditempati ibu dan bapaknya. Tapi ketika orang tuanya meninggal, berdasarkan fikih Islam, anak perempuan hanya dapat bagian harta waris separuh dari anak laki-laki. Lalu, di mana rasa keadilannya?  

Ada yang sangat menyedihkan, kata Buya Syakur, dalam fikih, laki-laki boleh menceraikan istrinya yang menderita sakit lama, karena ia tidak mampu lagi memberi layanan seks kepada suaminya. Hukum macam apa ini? Memangnya perempuan dijadikan istri hanya untuk pemuas nafsu? 

Dalam membela kesetaraan fikih gender, Buya Syakur bahkan mempermasalahkan sebagian tafsir Qur'an yang beredar di Indonesia, yang mengakibatkan ulama membakukan fikih yang diskriminatif itu. Salah satunya tafsir Alquran Surat An-Nisa ayat 4, yang berbunyi: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan tinnggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan serta pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Kata "nusyuz" di An-Nisa ayat 4, yang artinya sangat luas, kerap disederhanakan dengan tafsir "penolakan istri terhadap ajakan suami untuk berhubungan seks". Jika istri menolak, maka suami boleh memukulnya. Ada lagi, hadist yang menyatakan, sang istri tersebut dikutuk malaikat akibat sikap nusyuznya. Padahal, kata Buya Syakur, nusyuz mungkin saja terjadi karena perempuan tersebut kelelahan atau sedang sakit. Lanjutan ayat tersebut, adalah kata dharaba yang diartikan memukul. Istri yang menolak ajakan suami berhubungan badan, maka boleh dipukul.

Dengan landasan ayat tersebut, sebuah lembaga Council of Islamic Ideology (CII) di Pakistan, mendesak pemerintah untuk mengesahkan hukuman pemukulan terhadap istri yang menolak ajakan hubungan suami istri. Sebagai negara Islam, desak CII, Pakistan harus menjalankan hukum tersebut karena bersumber dari Al-Quran.

Menurut Buya Syakur, sumber masalah itu terletak pada kata dharaba. Arti kata dharaba diperkecil menjadi memukul. Padahal, arti kata dharaba sangat banyak. Salah satunya, memeluk atau membelai. Jadi kalau istri menolak nusyuz, maka suami harus memeluk, membelai, dan merayunya. Almarhum Dr. Djohan Effendi, peneliti Litbang Kemenag dan mantan Mensesneg, menerjemahkan kata dharaba dalam ayat tersebut sama seperti Buya Syakur yaitu memeluk dan membelai.

Ayat 4 Surat An-Nisa tersebut, dampaknya di masyarakat awam sangat luas. Ia menjadi pembenar dari KDRT dan menimbulkan banyak korban. Buya Syakur dalam kanal YouTube-nya sering mempersoalkan tafsir An-Nisa 4 tadi. "Jika ayat 4 An-Nisa jadi pegangan pelaku KDRT, yang salah adalah penafsirnya yang kurang memahami bahasa Arab," ujar Buya Syakur.

Buya Syakur memang dikenal sebagai pakar bahasa dan sastra Arab. Beliau melanglang buana, menuntut ilmu keislaman di berbagai perguruan tinggi terkenal di Mesir, Irak, Libya, Tunis, hingga Inggris. Buya Syakur menguasai dengan baik bahasa Arab, Prancis, dan Inggris. Pengetahuannya yang luas, menjadikannya seorang ulama yang mampu membedah kebekuan berpikir umat Islam yang terbelenggu kredo-kredo masa lalu.

Selamat Jalan Buya Syakur. Semoga Allah memberikan rumah terindah di Sorga.

Penulis: Prof. Dr. Wardah Nuroniyah, S.H.I, M.S.I, Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Editor: Arianto

Read More

Poltracking Indonesia Rilis Hasil Survei: Potensi Dua Putaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Poltracking Indonesia baru-baru ini menggelar survei nasional dengan pengambilan data lapangan pada 1–7 Januari 2024, menggunakan metode stratified multistage random sampling. Sampel survei melibatkan 1220 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

"Maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kekuatan dan tren elektoral calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) dan partai politik mendekati masa pemilihan, serta mengukur efek sosialisasi pada masa kampanye dan debat sebagai salah satu tahapan Pilpres terhadap elektoral kandidat. Selain itu survei ini untuk mengukur potensi Pilpres berlangsung satu atau dua putaran," kata Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia saat rilis survei nasional "Tren Elektabilitas Capres-Cawapres: Satu atau Dua Putaran? via YouTube, Jum'at (19/01/2024).

Menurut Hanta, Tren Elektabilitas Capres-Cawapres Pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 46.7%, disusul Anies-Muhaimin (26.9%) dan Ganjar-Mahfud (20.6%). Sedangkan Tren positif Anies-Muhaimin (+3.8%), Prabowo-Gibran (+1.5%), sementara Ganjar-Mahfud mengalami penurunan (-6.7%).

Adapun, Faktor Pengaruh Elektabilitas antara lain: Pengaruh Jokowi (Jokowi Effect) memainkan peran signifikan, Kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi (78.4%) memengaruhi pilihan pemilih dan Pemilih Jokowi 2019 cenderung memilih Prabowo-Gibran.

Terkait Sosialisasi APK darat (54.9%) dan melalui udara (77.8%) memengaruhi persepsi publik. Bahkan, Debat kedua memengaruhi 14.8% pemilih, dengan pergeseran terutama ke Prabowo-Gibran.

Lebih lanjut, Hanta menegaskan, Potensi Pilpres 2024 terjadi dua putaran Pilpres memungkinkan, mengingat belum ada kandidat di atas 50%. Prabowo-Gibran mungkin melaju ke putaran kedua, bersaing dengan Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud.

Disisi lain, Pengaruh Swing voters (22.8%) dan undecided voters (5.8%) berpotensi memengaruhi hasil Pilpres.

Sementara itu, PDI Perjuangan memimpin dengan elektabilitas 20.1%, diikuti oleh Gerindra (19.9%) dan Golkar (10.7%). Pergerakan Calon Anggota Legislatif akan mempengaruhi peluang partai politik di parlemen.

Survei ini mencerminkan dinamika kompleks elektoral menjelang Pilpres 2024, dengan faktor seperti kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi, sosialisasi, dan debat berperan dalam pergeseran elektabilitas. Potensi dua putaran menambah kompleksitas peta politik, sementara peran swing voters dan undecided voters menjadi krusial. 

"Temuan survei ini memberikan gambaran terkini, namun segala kemungkinan masih mungkin terjadi seiring perjalanan menuju pemilihan pada 14 Februari 2024," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Wujudkan Transparansi, Ditjen Minerba Libatkan Jamdatun dalam Lelang WIUP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) melibatkan Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pelibatan penegak hukum dalam proses lelang ini dikatakan Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Suswanto adalah upaya untuk mewujudkan proses lelang yang lebih transparan dan akuntabel di sektor minerba.

"Menyangkut masalah lelang, jadi sudah ada penekanan dari Bapak Menteri ESDM kepada kami dan para jajaran direktur untuk melaksankannya secara profesional, jangan ada lagi masalah permainan untuk memenangkan salah satu badan usaha," kata Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara saat menyampaikan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 Sub Sektor Mineral dan Batubara di Jakarta, Selasa (16/1).

Bambang mengungkapkan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara saat ini sedang diaudit terkait dengan tata kelola perijinan dan lelang dan pelayanan publik lainnya untuk menjadi lebih baik.

"Saat ini kita juga sedang diaudit tentang tata kelola perizinan, tata kelola lelang dan sebagainya oleh karena itu momen yang bagus ini kita manfaatkan untuk membenahi tata kelola yang ada di Direktorat Jenderal Minerba. 

Kami meminta dukungannya terutama badan usaha yang terkait dengan masalah lelang dan perizinan yang merasakan ketidaknyaman dalam prosesnya saat ini dan terasa lebih lama. Prinsipnya kita ingin melakukannya secara profesional hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," ujar Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan, untuk menghindari permasalahan hukum dalam proses lelang Ditjen Minerba melibatkan secara aktif penegak hukum dalam hal ini Jamdatun.

"Terkait dengan permasalahan lelang, untuk menghindari permasalah hukum dikemudian hari Ditjen Minerba telah melibatkan penegak hukum dari Jamdatun untuk mengawal keseluruhan proses lelang," ujar Tri.

Dengan pelibatan Jamdatun dalam proses lelang yang baru pertama kali dilakukan Ditjen MInerba sejak UU Nomer 4 Tahun 2009 ini akan dapat terwujud proses lelang yang transparan dan akuntabel. 

"Pelibatan Jamdatun untuk pendampingan supaya lelang yang dilaksankan betul-betul akuntabel dan fair, kalaupun ada satu dua pihak yang memang mengajukan keberatan terkait dengan tidak berhasilnya dia untuk masuk silahkan saja dilakukan pada masa sanggah untuk kita sanggah," jelas Tri. (Arianto)

Read More

Fahmi Baihaki, Ketua IMNU Baru Siap Bawa NU ke Era Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Internet Marketing Nahdlatul Ulama (IMNU) dalam Munas yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 17 - 19 Januari 2024, telah memilih Ketua baru untuk periode 2024-2028. Dia adalah Fahmi Baihaki, seorang entrepreneur muda yang sukses bergerak di bidang digital marketing. Fahmi Baihaki terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional IMNU yang digelar di Jakarta, Kamis (18/01/2024).

Fahmi Baihaki mengatakan, dirinya siap membawa NU ke era digital dengan mengembangkan potensi ekonomi dan pendidikan yang ada di kalangan warga Nahdliyin. "Kita tuh anak muda peduli banget untuk kebangkitan ekonomi kita jadi ekonomi digital. Kita harus benar-benar maju dan harus bisa memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa kita," ujar Fahmi Baihaki kepada awak media.

Salah satu program kerja yang akan dilakukan oleh Fahmi Baihaki bersama pengurus IMNU adalah memberikan edukasi gratis tentang bisnis online kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi warga NU dengan memanfaatkan peluang yang ada di dunia digital.

"Marketnya kita sudah banyak. Ada Facebook, ada Snack video, dan ada banyak marketplace. Cuma kan di masyarakat itu masih banyak yang masih belum tahu. Nah tugas kita untuk memperkenalkan mereka untuk bisa juga salah satunya itu," jelas Fahmi Baihaki.

Selain itu, Fahmi Baihaki juga akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas-komunitas yang ada di bawah naungan NU, seperti NU Care-LAZISNU, GP Ansor, IPNU-IPPNU, dan lain-lain. Kerjasama ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh warga NU di berbagai bidang.

"Terus kerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di Tahiyatul ulama. Kita bisa turun ke jalan, turun ke masyarakat, turun ke pemuda-pemuda di desa untuk bisa membangun sebuah iklim cari duit yang simpel di rumah. Jadi enggak usah ke kota, sini di rumah kita cari duit, kita cari duit di rumah dan bisa mendatangkan income yang besar untuk masyarakatnya," papar Fahmi Baihaki.

Fahmi Baihaki berharap bahwa dengan terpilihnya dirinya sebagai Ketua IMNU, ia bisa membawa perubahan positif bagi NU dan bangsa Indonesia. Ia juga mengajak seluruh warga NU untuk bersama-sama mendukung dan berpartisipasi dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh IMNU.

"Harapan ya mudah-mudahan anak-anak bisa semakin meningkatkan kualitas diri masing-masing, kualitas organisasi, dan kualitas bangsa kita. Kita harus bisa bersinergi, kita harus bisa berkolaborasi, kita harus bisa berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi semua," tutup Fahmi Baihaki.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Tolak Damai, Perkara Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi Terus Berlanjut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sidang Perkara pidana khusus No. 731/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Toni Irfan, SH. dengan Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi terkait pencemaran nama baik Ketua Umum APKOMINDO Ir. Soegiharto Santoso, SH alias Hoky akan kembali digelar pada Rabu (24/1/2024) pekan depan. 

Perkara ini dipastikan terus berlanjut karena terdakwa Rudy tidak ingin berdamai dengan Hoky selaku korban pencemaran nama baik. 

Sebelumnya pihak terlapor Ir. Michael S. Sunggiardi lebih memilih jalan damai dengan Hoky dan mau mengakui kesalahannya setelah dimediasi oleh Lukas Lukmana. Setelah sepakat berdamai, proses hukum pun tidak dilanjutkan. Sedangkan perkara Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi tetap berlanjut karena yang bersangkutan tidak pernah mau berdamai.

Sejak proses pemeriksaan sebagai Tersangka di Polda DIY, pihak Rudy Dermawan Muliadi tidak mau melakukan mediasi, meskipun telah diberi kesempatan dipertemukan oleh penyidik di Polda DIY sebanyak 2 (dua) kali. 

Hal itu disampaikan Soegiharto melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi Kamis (18/1/2024) di Jakarta.

Hoky juga menjelaskan bukan hanya perkara tersebut Terdakwa tidak mau mediasi dan berdamai. Terbukti Terdakwa tidak pernah hadir saat agenda mediasi dalam perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL. di PN JakSel, lalu dalam perkara No: 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst di PN JakPus dan dalam perkara No: 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN JakPus.

Satu-satunya Terdakwa hadir saat dilakukan mediasi pada saat Hoky dijadikan tersangka atas proses kriminalisasi rekayasa hukum laporan Polisi dengan No. LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri yang dilaporkan oleh Agus Setiawan Lie atas Kuasa dari Sonny Fanslay.

Pada saat itu Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi hadir bersama Agus Setiawan Lie dan Chris Irwan Japari di Bareskrim Polri untuk mewakili Sonny Franslay. Sedangkan Hoky selaku Ketum APKOMINDO didampingi oleh Muzakkir selaku Sekjen APKOMINDO dan Puguh Kuswanto selaku WaSekjen APKOMINDO.

Bahwa dalam mediasi tersebut ada permintaan ganti rugi sebesar Rp 5 Milar atas penggunaan logo APKOMINDO di pameran Mega Baazar 2016 di JEC yang diselenggarakan oleh DPD APKOMINDO DIY, sehingga tidak terjadi proses perdamaiannya.

Bahwa setelah Hoky masuk tahanan di Rutan Bantul barulah ditawarkan tentang tidak perlu adanya ganti rugi sebesar Rp 5 Miliar tersebut. Tentu saja Hoky mengaku tidak bersedia berdamai, karena tidak merasa bersalah dan telah dijebloskan kedalam tahanan di Rutan Bantul.

Sedangkan kelompok Hoky sesungguhnya telah menang atas gugatan Sonny Franslay yang merupakan kelompok Terdakwa di Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan perkara No. 483 K/TUN/2016 dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi Sonny Franslay.

Hingga kini hanya kelompok Hoky yang memiliki SK KUMHAM RI APKOMINDO sejak tahun 2012 dan secara berkala telah melaksanakan Munas APKOMINDO ditahun 2015 lalu Munas APKOMINDO ditahun 2019, kemudian di tahun 2023. Dalam Munas tersebut Hoky telah terpilih kembali sebagai Ketua Umum dengan didampingi oleh Puguh Kuswanto sebagai Sekjen dan Andri Sugondo sebagai bendahara DPP APKOMINDO untuk periode 2023-2028. (Arianto)

Read More

Wakil Ketua PN Jakpus Dilantik, Ini Harapannya untuk Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, Muhammad Arif Nuryanta, S.H., M.H., resmi dilantik pada Kamis (18/1/2024). Pelantikan dilakukan oleh Ketua PN Jakpus, Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., di ruang Auditorium lantai 7 Gedung PN Jakpus.

Acara pelantikan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu Dulhusin, S.H., M.H., dan Buyung Dwikora, S.H., M.H., serta para tamu undangan, hakim, dan aparatur sipil negara di PN Jakpus. 

Dalam sambutannya, Ketua PN Jakpus mengucapkan selamat kepada Wakil Ketua yang baru dilantik. Ia berharap Wakil Ketua dapat bekerja sama dengan baik dengan seluruh jajaran PN Jakpus untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

"Kami berharap Bapak Muhammad Arif Nuryanta dapat membantu kami dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengadilan yang independen, profesional, dan akuntabel. Kami juga berharap Bapak dapat menjadi contoh dan teladan bagi seluruh pegawai di PN Jakpus," ujar Liliek.

Sementara itu, Wakil Ketua PN Jakpus yang baru dilantik, Muhammad Arif Nuryanta, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia mengatakan akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan amanah yang dipikulnya.

"Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua PN Jakpus. Saya juga akan berkoordinasi dengan Ketua dan seluruh jajaran PN Jakpus untuk mewujudkan visi dan misi kami, yaitu memberikan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan," kata Arif.

Ia juga menyampaikan harapannya agar PN Jakpus dapat menjadi pengadilan yang terdepan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia mengajak seluruh pegawai di PN Jakpus untuk bersama-sama menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kita harus menjauhi segala bentuk praktik yang dapat merusak citra dan kredibilitas pengadilan. Kita harus berkomitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan peradilan," tegas Arif.

Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang hakim di PN Jakpus. Seluruh hadirin berdoa agar Wakil Ketua PN Jakpus yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapat perlindungan, bimbingan, dan tuntunan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Editor: Arianto 

Read More

Ketua Mahkamah Agung Hadiri Opening Legal Year Singapura 2024

Duta Nusantara Merdeka | Singapura

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. hari senin 8 Januari 2024 lalu atas undangan Supreme Court of Singapura menghadiri acara Opening Legal Year Singapura 2024.

Acara Opening Legal Year merupakan bagian dari tradisi rutin peradilan Singapura dan negara-negara dengan tradisi Common Law yang dilaksanakan setiap awal tahun. Acara ini rutin dihadiri oleh delegasi Mahkamah Agung RI sebagai negara tetangga terdekat dengan Singapura.

Acara Opening Legal Year adalah tradisi penting pengadilan-pengadilan pada negara anggota persemakmuran termasuk Supreme Court of Singapore yang menandakan dibukanya operasi pengadilan pada tahun tersebut. Acara tersebut adalah seremoni penting yang dihadiri oleh pejabat penting peradilan dan hukum negara tersebut dan Mahkamah Agung negara sahabat. 

Secara protokol, acara dimulai dengan pidato pembukaan oleh Jaksa Agung Singapura Mr Lucien Wong, S.C. disambung dengan Pidato Oleh Ketua Law Society Singapura , MS Lisa Sam Hui Min dan terakhir ditutup oleh Response dari Chief Justice Sundaresh Menon.

Tercatat menghadiri acara tersebut, seluruh Hakim Supreme Court of Singapore, perwakilan pemerintah, anggota Law Association, dan juga para tamu kehormatan asing.

Adapun, Opening Legal Year Singapore dilakukan di Hall Supreme Court Singapore dan dipimpin langsung oleh Chief Justice Supreme Court of Singapore The Hon Sundareh Menon. 

YM Ketua Mahkamah Agung RI didampingi oleh YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Staf Khusus Ketua MARI Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M.

Selain delegasi Mahkamah Agung RI tercatat hadir Chief Justice Federal Court of Malaysia Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat yang hadir didampingi oleh suaminya, Chief Justice Laos Prof. Dr. Mrs. Vienthong Siphando Ketua Mahkamah Agung Republik Demokratik Laos. 

Selain itu hadir juga hakim hakim internasional pada Singapore Internasional Commercial Court yaitu Hon James LB Allsop mantan Chief Justice Federal Court of Australia dan Justice James Michael Peck mantan hakim kepailitan Amerika Serikat pada Southern District New York.

BUKAN SEKEDAR SEREMONI

Secara substansi Opening Legal Year juga merupakan acara yang merupakan acara dimana Mahkamah Agung Singapura menyampaikan berbagai topik penting yang akan menjadi prioritas ke depannya.

Tahun ini, Chief Justice Sundaresh Menon menekankan pidatonya atas perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap praktek hukum. 

CJ Menon mengakui bahwa dampak teknologi yang disruptif dan ketidakpastian ekonomi, serta bahaya inheren dari konflik internasional besar yang sedang berlangsung, dan ancaman perubahan iklim adalah nyata, dan semuanya terjadi secara bersamaan dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini mau tidak mau akan berdampak pada hukum. Selanjutnya sektor jasa hukum berada pada titik perubahan. 

Oleh karena itu, profesi hukum harus merenungkan bagaimana kita, secara individu dan kolektif sebagai sebuah profesi, dapat mengarahkan masa depan dengan baik – dengan membentuk kembali sistem peradilan, praktik hukum, dan pendidikan hukum.

CJ Sundaresh Menon menyebutkan bahwa AI generatif (generative AI) saat ini baru memiliki kemampuan untuk menunjukkan kinerja sedikit dibawah tingkat rata-rata kinerja manusia, dan akan menyamai kinerja manusia di kuartil teratas pada awal tahun 2030-an. Hal ini melampaui beberapa prediksi yang mendahului munculnya generatif AI. 

Meningkatnya dampak AI generatif akan mengubah cara kerja profesi yang dimulai dengan bidang-bidang seperti due dilligence, tinjauan kontrak, penelitian hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Beberapa pekerjaan seperti itu kemungkinan besar akan dilakukan oleh mesin dan ahli teknologi, bukan oleh pengacara.

Seiring dengan semakin canggihnya model AI generatif, kekhawatiran mengenai penggunaannya pun semakin meningkat. 

Profesi harus memastikan bahwa AI generatif digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Karena alat AI generatif menghasilkan keluaran hanya dengan prediksi statistik sebagai respons terhadap suatu perintah, alat tersebut tidak menyadari nilai-nilai profesional mendasar seperti kejujuran dan integritas. 

Alat-alat ini dapat dan kadang-kadang akan memberikan keluaran yang mungkin terdengar kredibel, namun sepenuhnya tidak akurat.

Model AI generatif juga dapat secara tidak sengaja memperkuat bias dalam data pelatihan, sehingga menghasilkan keluaran yang tidak tepat. 

Kekhawatiran lain yang terus berkembang adalah perlunya melindungi privasi, keamanan, dan kerahasiaan data saat memanfaatkan AI generatif. Ini hanyalah petunjuk mengenai permasalahan yang harus kita hadapi.

Supreme Court Singapura dilakukan melalui kemitraan dengan Microsoft dan Harvey, salah satu pionir AI yang terkait dengan hukum. Singapura juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Harvey. Sebagai permulaan, mereka sedang mempelajari apakah AI dapat membantu pengguna di Small Claims Tribunal untuk lebih memahami dan menjelaskan klaim dan pembelaan mereka. 

Hal ini mungkin akan menjadi sebuah hal yang transformatif seiring berjalannya waktu dan dapat menjadi gambaran penggunaan AI yang lebih luas dalam memberikan solusi kepada pengguna pengadilan. (Arianto)

Read More

Wamendes: Pendamping Desa Harus Berkualitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, menegaskan peran penting pendamping desa, terutama dalam mendukung kepala desa melaksanakan program pembangunan.

Menurutnya pendamping desa harus berkualitas dan kreatif, sehingga mampu menciptakan inovasi bersama aparat desa dengan memanfaatkan potensi desa, guna mencapai desa berstatus mandiri.

"Kita butuh pendamping yang memiliki pikiran tajam dalam membantu kepala desa. Karena kondisi kepala desa kita kan berbeda-beda sehingga perlu pendamping dan kualitas pendampingnya harus mumpuni. Jadi perkembangan dan pembangunan desa terjadi secara cepat dan tepat," papar Wamendes Paiman saat raker di Bali, Selasa (16/1/2024).

Menurut Paiman, kualitas pendamping desa saat ini disaring melalui proses seleksi yang panjang mulai administrasi hingga wawancara. Selain itu juga telah dilaksanakan beragam pelatihan dan bimbingan teknis untuk pelopor pembangunan desa serta penguatan kapasitas sesuai tugas dan kancah pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan.

Pelatihan ini meliputi pendataan, tata kelola desa, dan mapping potensi desa untuk mampu melaksanakan perencanaan sebelum proses pembangunan dilaksanakan. Tentu saja, lanjut Paiman, perlu evaluasi berkala sehingga kesalahan atau capaian di luar target waktu dapat segera ditundaklanjuti untuk tidak terulang lagi.

Seperti diketahui, pendamping desa adalah elemen penting bagi Kemendes PDTT. Disebut sebagai anak kandung oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, karena urgensi kehadirannya dengan durasi jam kerja lebih dari seharusnya.

Sementara itu, beberapa masukan yang diajukan Kemendes PDTT melalui BPSDM untuk RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 adalah program RPL Desa, percepatan penyelesaian Sertifikasi TPP, sertifikasi profesi PSM sebagai tenaga pelatih, pemenuhan kuota PLD, pengembangan satker balai, memperluas tusi pendidikan dan pelatihan vokasi, dan lain sebagainya. (Arianto)

Read More

Gus Halim Minta Pegawai Kemendesa Tertib Aturan, APBN Digunakan Sesuai Kebutuhan

Duta Nusantara Merdeka |  Nusa Dua Bali 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dengan tegas menginstruksikan seluruh pegawai agar mematuhi kaidah ketertiban dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaannya harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pembangunan desa dan mendukung pencapaian target kementerian.

"APBN ini harus dimanfaatkan dipergunakan seperti uang kita sendiri. Bagaimana bisa hemat dan sesuai fungsinya, harus tidak boleh keluar dari kepatutannya," papar Gus Halim, sapaan akrabnya saat membuka Rapat Kerja Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2024 di Bali, Senin (15/1/2024).

Dalam kesempatan ini, Gus Halim mencontohkan bagaimana penggunaan APBN untuk perjalanan dinas yang harus memberikan manfaat dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Setiap perjalanan dinas diwajibkan Gus Halim untuk tidak melampaui kepatutan sehingga keluar dari jalurnya.

Lebih lanjut, Gus Halim mengingatkan bahwa 2024 adalah momen penting sebagai tahun terakhir dilaksanakannya RPJMN 2020-2024. Waktu singkat ini barus dimaksimalkan sehingga tidak mengulang kesalahan masa lalu dan benar-benar melanjutkan agenda utama pemerintahan.

"Keberhasilan luar biasa yang kita raih di 2023 mulai 2015 harus kita lanjutkan di 2024," tutur Gus Halim.

Raker 2024 adalah momen terakhir yang dilakukan Menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Gus Halim sebagai Mendes PDTT. Banyak apresiasi yang ia sampaikan atas kerja keras para pegawai sehingga menorehkan prestasi. Selain itu, Gus Halim tetap mengajak internal Kemendesa untuk intropeksi atas kekurangan dan kelebihan dari sebelumnya. 

"Maka selain melakukan review tentu melakukan intropeksi terkait berbagai kekurangan dan kelebihannya yang kita alami di 2023. Maka di 2024 harus betul-betul dicermati agar berbagai kelemahan dan kekurangan itu tidak terjadi lagi, tidak mengurangi kesalahan yang sama," ujarnya.

Hadir dalam rapat bertemakan Penuntasan Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 dan Sasaran Program 2020-2024 Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yakni Wamendes Paiman Raharjo, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDTT, Staf Khusus Menteri Nasrun Annahar, Advisor Menteri Profesor Yoyon Suryono, dan Tim SPU Strategic Policy Unit.

Sementara berperan sebagai narasumber yakni Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas Tri Dewi Virgianti, Direktur Regional II Bidang Ketransmigrasian Bappenas Mohammad Roudo, Direktur Regional III Bidang Daerah Afirmasi Bappenas Eka Retna Wulandary, Fungsional Perencanaan Ahli Madya Alvia Oktavalerina, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Luh Gita Andari, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung Komang Budi Argawa.(Arianto)

Read More

Mahkamah Agung Serahkan Bantuan Palestina Kepada Baznas RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Baznas Mahkamah Agung, menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H., kepada Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A di Jakarta , Selasa (16/01/2024).

Prof. Dr H. M. Syarifuddin meyampaikan, dana yang berhasil dihimpun oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mahkamah Agung untuk Palestina ini sebesar Rp2.241.203.660,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah). Dana tersebut dikumpulkan sejak 8 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024.

“Ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas warga peradilan Mahkamah Agung dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A yang didampingi 9 anggota Baznas mengatakan, pihaknya akan memastikan bantuan yang disalurkan Mahkamah Agung dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Palestina melalui program penyaluran yang dilakukan BAZNAS RI.

Dalam waktu dekat, tim BAZNAS akan kembali ke Mesir untuk melanjutkan penyaluran bantuan yang bekerja sama dengan lembaga filantropi Mesir yaitu Mishr Al-Kheir, Bayt Zakat Wa As-Shadaqat, Egyptian Red Crescent Society (ERCS), bahkan BAZNAS juga akan bekerja sama dengan Hayatun Karimah sebuah lembaga kemanusiaan yang diinisiasi oleh Presiden Mesir," ucapnya. 

Menurut KH Noor, BAZNAS berkomitmen akan menyalurkan bantuan untuk Palestina dalam tiga tahap yakni pada tahap tanggap darurat, tahap pemulihan, dan tahap rekonstruksi. 

"Insya Allah kita akan membangun kembali masjid, perumahan, RS Indonesia, sekolah dan lainnya bagi masyarakat Palestina," katanya.

Pada kesempatan tersebut, KMA berharap, bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif dan meringankan beban masyarakat Palestina.

"Semoga proses penyaluran bantuan yang dilakukan BAZNAS juga berjalan dengan efektif dan dimudahkan oleh Allah SWT sehingga bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita di sana. Bantuan kemanusiaan yang diberikan ini semoga diridhoi Alloh, dan menjadi amal ibadah,’’ ujarnya.

Acara penyerahan bantuan ini dihadiri para Pimpinan Mahkamah Agung, pejabat eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung, serta Sekretaris Ketua Mahkamah Agung, di akhiri dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama. 

Editor: Arianto 

Read More

Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin Bersaing Ketat di Pilpres 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hasil survei nasional preferensi pemilih pemilu 2024 yang dirilis oleh lembaga survei StarPoll menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (PRAGI) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bersaing ketat untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden. 

Survei LKPI Starpoll tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024 dengan mewawancarai 2.500 orang yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka di 38 provinsi di Indonesia. Dengan metode ini survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan survei ini, maka PRAGI akan dipilih oleh 35,5% pemilih, sedangkan AMIN akan mendapatkan 33,2% suara. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (GAMA) berada di posisi ketiga dengan 16,5% suara. Sementara itu, 14,5% responden menjawab rahasia atau tidak menjawab.

Dengan demikian, tidak ada pasangan calon yang mencapai lebih dari 50% suara, sehingga kemungkinan pilpres akan berlangsung dua putaran. Jika situasi tetap tidak berubah, maka pasangan yang akan bertarung di putaran kedua adalah PRAGI dan AMIN. Hal ini karena head to head antar paslon menunjukkan bahwa AMIN unggul dari GAMA, sedangkan PRAGI hanya memiliki selisih tipis dengan AMIN.

Menurut Peneliti LKPI Starpoll, Kurniawan Zein, survei ini mengungkap beberapa karakteristik pemilih dari masing-masing paslon. "Pemilih PRAGI dan GAMA cenderung berasal dari kelompok yang berpendidikan rendah, tingkat ekonomi bawah, pemilih berusia muda, pemilih pemula, dan pemilih beragama non-Islam. Sebaliknya, pemilih AMIN cenderung berasal dari kelompok yang berpendidikan tinggi, tingkat ekonomi menengah ke atas, dan kelompok Islam modern," ujarnya di Jakarta, (16/01/2024).

Kurniawan juga menambahkan, pemilih AMIN lebih militan daripada pemilih PRAGI dan GAMA. "Sebanyak 46,5% pemilih AMIN mengatakan bahwa pilihannya sudah mantap dan tidak akan berubah, sementara hanya 35,5% pemilih PRAGI dan 15,8% pemilih GAMA yang menyatakan hal yang sama," ucapnya.

Survei ini juga menanyakan tentang isu-isu yang menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih paslon. Hasilnya, isu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan menjadi tiga isu terpenting bagi pemilih. Murtianto mengatakan bahwa paslon yang mampu menawarkan solusi terbaik untuk isu-isu tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. 

"Pemilih saat ini sangat rasional dan kritis. Mereka tidak hanya melihat popularitas atau elektabilitas paslon, tetapi juga visi, misi, dan program yang ditawarkan," tuturnya.

Kurniawan menegaskan, hasil survei ini hanya bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan perkembangan situasi politik. Ia mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati hasil survei ini sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. 

"Survei ini bukan untuk mempengaruhi atau menyesatkan pemilih, tetapi untuk memberikan gambaran tentang preferensi pemilih saat ini. Kami berharap bahwa survei ini dapat menjadi bahan masukan bagi paslon dan pemilih dalam menyongsong pilpres 2024," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Astra Life: Tips Wujudkan Resolusi Proteksi Finansial Keluarga di Tahun Baru 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memasuki awal tahun baru 2024 saatnya wujudkan proteksi finansial keluarga berupa asuransi jiwa maupun kesehatan agar tidak jadi angan-angan semata. Proteksi finansial untuk keluarga menjadi penting demi menjaga keamanan finansial jangka pendek serta memiliki ketahanan finansial jangka panjang. Faktanya, hanya 8% - 10% keluarga usia produktif yang memiliki asuransi swasta pribadi. 

Hal tersebut diungkapkan dalam survei Katadata Insight Center dan Astra Life, September 2021 terhadap 1.828 responden usia produktif berusia 25-45 tahun yang tersebar di seluruh Indonesia. Artinya, baru 1 dari 10 keluarga yang memiliki ketahanan finansial dari risiko terhentinya nafkah akibat tutup usia dini atau terkena penyakit kritis.

“Bagi keluarga muda penting untuk memperbaiki penataan finansial keluarga kedepannya, setelah mengambil pelajaran dari hasil evaluasi keuangan tahun 2023. Dari hasil evaluasi keuangan tahunan, selain cash flow yang positif, pemenuhan dana darurat serta tabungan dan investasi, asuransi menjadi fondasi yang kokoh bagi ketahanan keuangan keluarga di masa depan,” kata Windy Riswantyo selaku Marketing, Alternate & Direct Business Group Head Astra Life dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/01/2024).

Dalam setiap tahapan kehidupan keluarga, kebutuhan asuransi akan berbeda-beda. Seperti halnya pada masa lajang atau baru menikah di usia sekitar 25 – 30 tahun, sudah mulai bisa mengalokasikan sedikitnya 5% untuk kebutuhan proteksi jiwa dan kesehatan. 

Penting juga untuk mengecek apakah di keluarga memiliki histori penyakit kritis. Bila belum ada, maka perlindungan penyakit kritis belum perlu menjadi prioritas. Keluarga juga bisa mempertimbangkan produk perlindungan yang memberikan manfaat pengembangan nilai dana pada produk asuransi jiwa dwiguna ataupun Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). 

Lebih lanjut, untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan kesehatan dapat diperbesar manfaatnya bila sudah memasuki fase keluarga muda yang sudah memiliki anak, dalam fase usia sekitar 28 – 40 tahun.

Selanjutnya, pada keluarga dengan anak yang sudah dewasa atau fase usia sekitar 40 – 55 tahun tersebut kebutuhan proteksi jiwa, kesehatan, dan penyakit kritis dianjurkan untuk memiliki cakupan manfaat menjadi lebih advance dari sebelumnya. Misalnya meliputi jaminan perawatan rumah sakit (RS) di kamar privat dan cakupan wilayah rawat inap hingga luar negeri, menanggung biaya perawatan hingga pembedahan sesuai tagihan RS serta perlindungan usia lanjut hingga usia 99 tahun.

Sebelum memutuskan untuk membeli atau menambah proteksi untuk keluarga penting untuk memperhatikan 5 poin berikut:

1. Pilih perusahaan asuransi jiwa berdasarkan track record yang baik

Dalam memilih perusahaan asuransi yang kredibel, pastikan perusahaan sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mengecek reputasi dapat melihat pemberitaan melalui media massa tentu bisa juga melihat track record dan testimoni dari nasabah melalui media sosial dan website perusahaan. Lebih dari itu, pastikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan asuransi berdasarkan Risk Based Capital (RBC). Seperti di Astra Life yang mampu menyalurkan klaim asuransi berdasarkan RBC per September 2023 berada di 212% di atas ketentuan minimum OJK sebesar 120%.

2. Perusahaan menerapkan good corporate governance

Pastikan seluruh informasi produk dapat diakses di laman website perusahaan dan juga tenaga pemasar telah lulus mengikuti pelatihan serta proses sertifikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Seperti di Astra Life, selain telah tersertifikasi AAJI, tenaga pemasar tersertifikasi dari Astra Life Training Academy, yaitu pusat pelatihan internal Astra Life dengan kurikulum komprehensif untuk memastikan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi nasabah. Astra Life senantiasa tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan bisnis dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance).

3. Perusahaan yang mengedepankan digitalisasi

Digitalisasi pada perusahaan asuransi akan memudahkan nasabah dalam mendapatkan proteksi asuransi. Sebagai perusahaan penyedia asuransi jiwa, Astra Life memiliki aspirasi untuk menjadi Life Insurer of the Future dengan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital yang sudah dilakukan sejak pertama kali hadir pada tahun 2014. 

Tujuannya untuk membawa asuransi lebih mudah dijangkau oleh nasabah, baik untuk mengakses produk, melakukan proses pembelian, hingga klaim dan layanan purna jual lainnya, sehingga nasabah dapat menikmati pengalaman berasuransi yang mudah, aman dan nyaman. Di sisi operasional, Astra life juga sudah melakukan digitalisasi seperti auto underwriting, claim online, dan layanan e-card.

4. Pahami produk yang ditawarkan perusahaan asuransi 

Sebelum membeli produk asuransi, cari tahu berapa Uang Pertanggungan (UP). Lalu, besaran biaya asuransi mulai dari premi, masa pembayaran, sampai kenaikan harga dan juga cara klaim atau risiko yang mungkin terjadi bagi pemegang polis. Jika butuh perlindungan kesehatan, cari tahu fasilitas yang dinginkan. Pastikan produk yang akan dibeli tidak memberatkan dari segi kenyamanan, fleksibilitas, dan budget, sebab memiliki asuransi merupakan bentuk komitmen jangka panjang untuk diri sendiri dan keluarga, agar sesuai kemampuan dan kebutuhan finansial.

5. Pastikan produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

Astra Life berkomitmen melindungi masa depan keluarga tercinta dengan berbagai inovasi, mulai dari produk jiwa, kesehatan, konvensional maupun syariah dengan produk asuransi tradisional maupun unit link. 

Sejalan dengan itu, bagi keluarga muda yang masih memiliki banyak kebutuhan, Astra Life menawarkan asuransi jiwa term-life, yang akan melindungi selama waktu tertentu dengan premi yang lebih terjangkau yaitu Flexi Life dengan pertanggungan hingga Rp5 Miliar yang dapat diakses melalui kanal digital ilovelife.co.id. Untuk keluarga yang sudah lebih mapan, terdapat asuransi jiwa whole-life yang memberi perlindungan seumur hidup hingga usia 99 tahun yaitu ASLI Ultimate dengan manfaat pertanggungan hingga 125%. 

Lebih lanjut, bagi pasangan suami dan istri yang sama-sama bekerja, menghitung UP yang sederhana bisa menggunakan Human Life Value. Metode ini menghitung berapa tahun hidup keluarga ingin dipenuhi setelah pencari nafkah keluarga tutup usia atau pada umumnya yaitu 5 kali pengeluaran tahunan dibagi sesuai kontribusi pendapatan.

Bagi keluarga muda atau pasangan suami istri yang ingin memiliki asuransi jiwa, tidak perlu khawatir dapat mengunjungi kanal e-commerce ilovelife.co.id atau melalui layanan Contact Center Hello Astra Life yang tersedia 24 jam di nomor 1 500 282, serta nomor WhatsApp 08952-1500282 dan layanan e-mail hello@astralife.co.id yang tersedia dari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. (Arianto)

Read More

Raker Tahunan Terakhir, Gus Halim Ingin Tuntaskan Target

Duta Nusantara Merdeka | Nusa Dua  

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan pencapaian pada tahun 2024 adalah pertaruhan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Maka dari itu, Rapat Kerja (Raker) Tahun 2024 harus dioptimalkan untuk mengevaluasi, mendiskusikan solusi potensial, dan merencanakan langkah-langkah pencapaian target.

“Oleh karena itu, pencapaian di Tahun 2024 merupakan pertaruhan kapabilitas periode ini dalam menuntaskan target-target, baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun RPJPN 2005-2025. Jadi, Inilah puncak evaluasi dan koreksi capaian, pilihan-pilihan kebijakan yang diambil menteri, kerja-kerja unit kerja terhadap target tujuan yang telah ditetapkan, termasuk forum pamungkas untuk mengevaluasi tim, staf, pimpinan unit kerja, hingga menteri,” katanya saat membuka Raker Tahun 2024 Kemendes PDTT pada Senin (15/1/2024) di Nusa Dua, Bali.

Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim ini Rapat Kerja (Raker) Tahun 2024 merupakan Raker tahunan terakhir pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019-2024. Oleh karenaitu, Raker ini juga untuk mengevaluasi kinerja tahun 2023 serta melakukan langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

“Kegiatan Raker Kemendes PDTT 2024 ini adalah Raker tahunan terahir untuk periode 2019-2024 dan mungkin juga, ini adalah rapat kerja terakhir bagi saya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Halim menyampaikan bahwa tahun ini pula, negara telah menyediakan fasilitas istimewa kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap pemerintah melalui Pemilihan Umum.

“Karena itu, hiruk pikuk pesta demokrasi tidak boleh mempengaruhi kinerja kita. Kita harus terus bekerja keras untuk menuntaskan target sasaran strategis bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi pada akhir RPJMN 2020-2024,” katanya.

Gus Halim meminta agar setiap diri masing-masing seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT dapat berguman, bahwa, setelah hampir 5 tahun perjuangan membangun desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dapat memastikan bermanfaat bagi warga desa.

“Kita harus dapat pastikan, bahwa ada legacy yang kita tinggalkan, yang bermanfaat bagi warga, baik generasi maupun bagi pertiwi,” katanya.

Apalagi, tambah Gus Halim, setelah 10 tahun Undang-Undang desa dan 9 tahun dana desa disalurkan langsung ke desa, bangsa ini dapat menyaksikan kerja-kerja pemberdayaan yang telah membangkitkan gairah pembangunan di desa. 

Dana Desa menjadi sumber pendapatan terbesar bagi desa yang menghasilkan output dan memeratakan hasil pembangunan serta mensejahterakan desa. Bahkan, sanggup menjadi bantalan sosial, tatkala negara dilanda pandemi Covid-19 beberapa tahun silam.

“Berbagai kinerja menakjubkan ini, tentu tidak boleh hanya terukir sebagai angka tanpa makna. Pengalaman, pembelajaran dari desa, daerah tertinggal dan transmigrasi harus menjadi khasanah keilmuan, basis akademis bagi penyusunan kebijakan serta pijakan yang kuat menuju Indonesia Emas 2045,” katanya. (Arianto)

Read More

Gus Halim Soroti Pentingnya Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Nusa Dua, Bali 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyoroti pentingnya pembangunan desa sebagai agenda utama pembangunan Indonesia. Untuk itu, menjelang akhir periode RPJMN 2020-2024, proses pembangunan desa harus lebih aktif dan menghasilkan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan.

"Pembangunan desa semakin kedepan harus semakin eksis. Ini pembangunan harus makin bagus dan legasinya juga harus dikembangkan," tegas Gus Halim, sapaan akrabnya saat membuka Rapat Kerja Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2024 di Bali pada Senin (15/1/2024).

Terjadinya pembangunan desa yang menjadi bagian besar dari kebijakan Presiden Joko Widodo tidak bisa lepas dari digulirkannya dana desa selama sembilan tahun terakhir. Angka Rp539 T yang diterima desa sejak 2015 lalu bukan jumlah kecil dan hal ini harus terus dilanjutkan dengan proses pendampingan untuk menjadikan desa mampu mencapai level lebih tinggi lagi.

Gus Halim menjelaskan seluruh dana desa wajib dirasakan manfaatnya secara langsung khususnya pada masyarakat kelas terbawah. Namun demikian, kebermanfaatan dana desa tersebut tetap bisa dirasakan dari beragam kalangan meskipun secara tidak langsung, salah satu di antaranya dengan infrastruktur desa yang semakin baik.

Lebih lanjut, Profesor Kehormatan UNESA ini menilai angka dana desa harus terus ditingkatkan selaras dengan semakin luasnya wewenang desa untuk menjalankannya. Sehingga desa benar-benar sebagai subjek dalam pembangunan, dan semakin kreatif dengan memanfaatkan potensi desa yang kondisinya bermacam-macam.

"Dana desa harus tambah ini yang kita perjuangkan melalui revisi UU Desa. Tentu kewenangannya juga. Jangan hanya ngomong angka tambahan dana desa, ini absurd dan sia-sia jika enggak dikasih kewenangan. Nanti ujung-ujungnya bingung," imbuhnya. 

Sekadar informasi, Rapat Kerja Kemendes PDTT Tahun 2024 dengan tema Penuntasan Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 dan Sasaran Program 2020-2024 Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi digelar di Vouk Hotel & Suites Nusa Dua Senin-Rabu, 15-17 Januari 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wamendes Paiman Raharjo, Sekjen Taufik Madjid 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDTT, Staf Khusus Menteri Nasrun Annahar, Advisor Menteri Profesor Yoyon Suryono, dan Tim SPU Strategic Policy Unit.

Sementara berperan sebagai narasumber yakni Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas Tri Dewi Virgianti, Direktur Regional II Bidang Ketransmigrasian Bappenas Mohammad Roudo, Direktur Regional III Bidang Daerah Afirmasi Bappenas Eka Retna Wulandary, Fungsional Perencanaan Ahli Madya Alvia Oktavalerina, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Luh Gita Andari, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung Komang Budi Argawa. (Arianto)

Read More

Masuki Minggu Kedua, Irjen Kemendagri Soroti Kenaikan Sejumlah Komoditas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memasuki minggu kedua Januari 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir pun meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan langkah pengendalian agar kenaikan harga tersebut dapat diatasi.

Berdasarkan data hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada minggu kedua Januari 2024, kenaikan harga bawang merah terjadi di 360 kabupaten/kota, sedangkan kenaikan harga bawang putih terjadi di 326 kabupaten/kota, dan kenaikan harga daging ayam ras terjadi di 212 kabupaten/kota.

"Kita bisa melihat perbandingannya minggu lalu dan minggu ini. Ternyata minggu ini kenaikan harga bawang putih menjadi 326 kota dan kabupaten, berarti semakin besar, kemudian daging ayam ras menjadi 212 kabupaten dan kota," kata Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Khusus bawang putih, Tomsi meminta stakeholder terkait untuk mencermati faktor apa saja menyebabkan kenaikan harga, terutama menyangkut proses importasi dan pendistribusian. "Bawang putih kita juga kenaikan dari kurang lebih 6 bulan terakhir itu Rp10 ribu, perlu juga dikaji berkaitan dengan impornya, apakah harga impornya memang naik, atau distribusinya yang kurang baik, atau ada yang mempermainkan harganya," ujarnya.

Oleh karena itu, Tomsi meminta stakeholder terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar dapat melakukan pendataan dan perumusan kebijakan sebagai langkah antisipasi dalam upaya pengendalian harga komoditas tersebut.

"Kalaupun memang terjadi kekurangan dan prediksi kita salah, kita sudah mengantisipasi beberapa waktu sebelumnya, pada 2 bulan sebelumnya. Kalau stok mulai menipis, sehingga harga belum sempat naik, sudah ada keputusan yang kita ambil untuk mengantisipasi itu ke depan. Bukan kita diam dan begitu naik baru menjadi pemadam kebakaran," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Putranto mengungkapkan, bila dibandingkan dengan Desember 2023, rata-rata harga bawang putih hingga minggu kedua Januari 2024 naik sebesar 4,86 persen, dengan kisaran rata-rata harga nasional Rp39.678 per kilogram. Adapun kenaikan tertinggi terjadi di Pulau Sulawesi, yakni melonjak 6,04 persen dibandingkan rata-rata harga Desember 2023, dengan rata-rata harga senilai Rp41.556 per kilogram. (Arianto)

Read More

Dies Natalis ke-3, UICI Gelar Sidang Senat Terbuka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) merayakan Dies Natalis ke-3 dengan menggelar Sidang Senat Terbuka mengusung tema "From Imagination to Digital Innovation; UICI's Third-Year Journey in the World of Digital Education" di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Senin (15/01/2023).

Dalam sambutannya, Rektor UICI Prof. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng. mengatakan bahwa UICI telah mengukir banyak prestasi dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

"UICI lahir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah hak setiap individu dan seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan dan akses pendidikan yang berkualitas. Dengan motto 'to reach the unreachable', menjangkau yang tidak terjangkau, UICI telah membangun jembatan untuk memberikan akses pendidikan tanpa hambatan geografis atau ekonomi," ujar Prof. Laode.

Untuk mendukung ide besar tersebut, UICI mengembangkan Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System (AI DSTLS) dan Learning Management System (LMS).

AI DSTLS adalah sistem pembelajaran berbasis simulasi digital yang menggunakan kecerdasan buatan. Sistem ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa bisa belajar dimana saja, kapan saja, auto replay/ marking, secara berulang-ulang (repeatable), lebih efisien dan akurat. Hal ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi pada setiap mata kuliah.

LMS UICI adalah platform berbasis website yang digunakan untuk perkuliahan. Platform ini menyediakan berbagai fitur seperti materi, tugas, kuis, diskusi, video, dan lain-lain.

Budaya digital yang dibangun UICI tidak hanya berlaku untuk mahasiswa. Sumber Daya Manusia/ Insani di UICI tersebar di 12 provinsi dan 1 luar negeri, di mana 71% bekerja secara remote/work from anywhere dengan pola manajemen yang egaliter, telah membentuk budaya kerja “kapanpun, dimanapun, siapapun, tetap produktif”.

Prof. Laode juga menyampaikan capaian UICI dalam tiga tahun akademik. UICI berhasil merekrut 1.800 mahasiswa dari berbagai latar belakang dan wilayah di Indonesia. Mahasiswa UICI tersebar di 5 negara, 34 propinsi, dan lebih dari 420 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Prestasi mahasiswa UICI yang mencolok dalam berbagai bidang, bersama dukungan dari 10 organisasi mahasiswa, mencerminkan semangat inklusif dan nilai-nilai perjuangan universitas.

Kolaborasi dengan 19 mitra, terciptanya 12 HAKI dan 12 artikel yang dipublikasikan menunjukkan komitmen UICI dalam mengembangkan penelitian dan kontribusinya dalam dunia akademis.

Pentingnya kerja sama tampak dalam proyek-proyek seperti Museum Kesultanan Banjar berbasis digital yang dikerjakan oleh Divisi PR dan Prodi Digital Komunikasi.

Di Masohi, ibukota Kabupaten Maluku Tengah dibangun proyek kedua yaitu data center kerja sama pemerintah kabupaten Maluku Tengah dengan UICI dan Lembaga Sains Terapan FMIPA Universitas Indonesia. Proyek ini adalah proyek di bawah Prodi Sains Data.

Proyek ketiga masih di Masohi adalah proyek Smart City di bawah Program Studi Informatika UICI dan Pusat Penelitian Teknologi Informasi & Komunikasi Institute Teknologi Bandung (ITB).

Proyek keempat adalah pengembangan pusat bisnis inkubator kerja sama Pemda Maluku Tengah dengan Prodi Bisnis Digital UICI dan Kemenkoinfo melalui kegiatan 1000 digital start-up di kementerian tersebut.

UICI menyadari untuk mencapai semua itu, butuh kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dalam bentuk UICI Trust Fund, yaitu program fund raising melalui program beasiswa.

Hingga akhir Desember 2023 tercatat jumlah mahasiswa penerima beasiswa sebanyak 1144 orang yang diterima dari 17 personal donator/lembaga. Adapun untuk program Trust Fund telah tercatat 29 orang/lembaga yang telah berkontribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung UICI dalam menjalankan visi dan misinya.

Semoga UICI terus berkembang dan memberikan manfaat bagi bangsa dan dunia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Bahas Perlindungan Hukum, IMO-Indonesia Silaturahmi dengan Ketua Dewan Pers

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia menggelar kegiatan silaturahmi dengan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pada Jumat (12/1) siang. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara organisasi pers online dengan lembaga pers nasional, serta membahas isu-isu terkait perlindungan hukum bagi pelaku pers.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Dewan Pers, pihak IMO-Indonesia diwakili langsung oleh Ketua Umum Yakub F. Ismail bersama Ketua Dewan Pengawas Firman Wijaya. Kedua pihak saling bertukar pandangan seputar perkembangan dan dinamika pers di Indonesia, utamanya dalam mendorong akselerasi dan kepastian hukum bagi pelaku pers.

Dari pihak IMO-Indonesia, terdapat sejumlah pandangan yang disampaikan, termasuk mengusulkan penguatan regulasi untuk seluruh badan usaha pers di tanah air. Menurut Yakub, regulasi yang kuat dan jelas akan menjamin keberlangsungan kegiatan usaha setiap badan pers yang ada, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para insan pers.

"Bagi kami, khususnya dari IMO, memang sejak dulu berharap agar perlu penguatan dari sisi regulasi untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha setiap badan pers yang ada. Untuk itu, kepastian hukum tentu menjadi agenda mendesak yang butuh respons cepat," kata Yakub di bilangan Jakarta Selatan, Senin (15/1/24).

Yakub juga menyampaikan bahwa perlindungan hukum bagi para insan pers menjadi atensi utama organisasinya. Ini dikarenakan selama ini banyak kasus yang dialami para anggota IMO sulit dicarikan jalan keluar lantaran kurangnya perlindungan hukum yang diberikan. Ia mencontohkan beberapa kasus kriminalisasi dan kekerasan yang menimpa para jurnalis online.

"Terus terang, banyak anggota kami yang mengalami perlakuan yang kurang fair, di samping sering mengalami praktik-praktik kekerasan. Kami menyadari bahwa akar dari permasalahan ini ada regulasi itu sendiri yang belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman," ujarnya.

Yakub berharap, kegiatan silaturahmi tersebut di samping menjadi momentum mempererat hubungan antara IMO dan Dewan Pers, juga menjadi awal yang baik dalam memperkuat sisi perlindungan hukum bagi industri pers di Indonesia khususnya bagi badan usaha pers padat karya. Ia juga mendorong agar IMO Indonesia menjadi salah satu konstituen dari Dewan Pers sebagai bagian dari penguatan legal standing anggota yang bernaung di bawah IMO.

"Termasuk kami juga mendorong agar IMO Indonesia menjadi salah satu konstituen dari Dewan Pers sebagai bagian dari penguatan legal standing anggota yang bernaung di bawah IMO," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IMO-Indonesia Firman Wijaya mengharapkan kepada Ninik Rahayu selaku ketua Dewan Pers agar aspirasi yang disampaikan organisasinya menjadi masukan sekaligus pertimbangan untuk perbaikan pers ke depan. Ia mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum ini menjadi problem serius yang kini dialami oleh seluruh industri pers di tanah air, dan membutuhkan solusi bersama.

"Kita tahu bahwa masalah perlindungan hukum ini menjadi problem serius yang kini dialami oleh seluruh industri pers di tanah air. Mulai dari masalah kriminalisasi hingga lain-lainnya. Untuk itu, upaya untuk memecahkan persoalan ini tentu menjadi atensi kita bersama demi kemajuan pers yang lebih baik ke depan," katanya.

Pihaknya mengaku berterima kasih atas sambutan hangat dari pihak Dewan Pers atas agenda silaturahmi tersebut. Ia berharap, agenda silaturahmi ini menjadi langkah awal dalam membangun peradaban pers yang lebih baik menuju Indonesia emas.

Adapun sejumlah upaya Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu yang secara konsisten mengedepankan UU 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers sebagai solusi persengketaan, utamanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat pers mendapat apresiasi dari IMO-Indonesia. Atas konsistensinya dalam melakukan upaya itu, Ketua Umum IMO-Indonesia mendaulat Ninik Rahayu sebagai Srikandi Pers Indonesia. Ninik diharapkan terus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih luas lagi ke depan.

Editor: Arianto 

Read More

Pengusaha Bela Bangsa Dukung Prabowo-Gibran, Klaim Elektabilitas Hampir 50 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, mendapat dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa. Kelompok ini merupakan relawan Jokowi yang kini beralih ke Prabowo-Gibran.

Deklarasi dukungan ini dilakukan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (14/10/2024). Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, seperti Rosan Roeslani, Hashim Djojohadikusumo, Otto Hasibuan, Grace Natalie, Hengky Kurniawan dan lain-lain.

Ketua Umum Pengusaha Bela Bangsa, Trisya Suherman mengatakan, mereka mendukung Prabowo-Gibran karena pasangan ini adalah penerus Jokowi. Ia mengklaim bahwa Prabowo-Gibran memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Jokowi, yaitu membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

"Kami berdiri 2012 kami relawan Jokowi, kami tegak lurus ikut arahan pak Jokowi. Pengusaha Bela Bangsa tetap 02," ujar Trisya.

Ia juga mengajak para pengusaha untuk tidak ragu-ragu menunjukkan sikapnya mendukung Prabowo-Gibran. Menurutnya, pengusaha harus berani berperan aktif dalam politik, karena hal itu akan berdampak pada iklim ekonomi dan sosial di Indonesia.

"Kami menghimbau para pengusaha nggak usah ragu menunjukan sikap. Kita ingin menang satu putaran. Kalau dua putaran biayanya besar. Pengusaha ayo kita gaspol. Ini elektabilitas sudah hampir 50 persen. Kita harus gaspol. Rezeki nggak kemana," tegasnya.

Sementara itu, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menyambut baik dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa. Ia mengatakan bahwa dukungan ini adalah energi baru bagi tim kampanye Prabowo-Gibran untuk terus bergerak demi memenangkan pilpres hanya dalam satu putaran saja.

"Dukungan pengusaha bela bangsa ini adalah energi untuk kami terus bergerak mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melangkah pada 14 Februari dan coblos Prabowo-Gibran. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya Pengusaha Bela Bangsa," kata Rosan.

Senada dengan itu, Anggota tim pengarah TKN, Hashim Djojohadikusumo, juga mengapresiasi dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa. Ia mengatakan bahwa dukungan ini akan menambah kekuatan bagi Prabowo-Gibran, baik dalam hal suara maupun ekonomi.

"Dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa bukan saja suatu kekuatan dalam mendulang suara, namun juga akan menambah kekuatan ekonomi dan sosial. Investor luar negeri maupun dalam negeri perlu kepastian. Makanya kita gaspol satu putaran untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Kalau dua putaran kita harus menunggu empat bulan kedepan ini sangat tidak baik untuk iklim ekonomi kita," ucap Hashim.

Untuk diketahui, Pengusaha Bela Bangsa merupakan salah satu kelompok relawan yang mendukung Jokowi pada pilpres 2019. Namun, pada pilpres 2024, mereka memutuskan untuk mendukung Prabowo-Gibran, yang juga didukung oleh Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran adalah pasangan yang mampu menyatukan berbagai elemen bangsa.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More