Pemuda Indonesia Perlu Jadi Pelopor Aksi Perubahan Iklim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Suhu bumi berpotensi makin meningkat, musim kemarau berlangsung lebih panjang, pelepasan emisi semakin besar dan lapisan ozon semakin menipis. Perubahan iklim adalah tantangan besar kehidupan manusia saat ini dan menjadi faktor penentu keselamatan bumi. Pemuda menjadi tumpuan harapan untuk dapat mewariskan lingkungan hidup yang sehat kepada generasi berikutnya.

Inilah yang menjadi gagasan dasar digelarnya sesi “Climate Change 101 for Youth” yang diinisiasi oleh komunitas pecinta lingkungan Climate Rangers dan didukung oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, di Hotel Marc Passer Baroe. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2019 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh dunia mulai 23 September-6 Oktober 2019.

“Uni Eropa secara konsisten melakukan Pekan Diplomasi Iklim setiap tahun, dimana kami berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dan memberdayakan berbagai upaya mitigasi perubahan iklim, sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk anak dan cucu,” ujar Michael dalam keterangan tertulisnya. Senin (05/10)

Bucki, Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia menuturkan, Tidak ada kata terlambat untuk mulai beraksi. Kami berharap semua pihak, khususnya pemuda yang hadir hari ini, menyadari tentang hal ini dan menyebarkan pesan harapan untuk menyelematkan bumi kita dari perubahan iklim.

Andika Putraditama, Sustainable Commodities and Business Manager World Resources Institute (WRI) Indonesia mengungkapkan bahwa perubahan iklim merupakan proyeksi kelanjutan dari pemanasan global yang antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca.

“Sebagai individu, kata Andika, kita dapat melakukan sesuatu dan
berkontribusi memberi solusi kreatif terhadap upaya mitigasi perubahan iklim, melalui kegiatan sederhana sehari-hari. Misalnya menggunakan moda transportasi umum sehingga dapat mengurangi emisi, atau menanam lebih banyak pohon di rumah.”

Indonesia, lanjut Andika, memegang peranan sangat penting terhadap perubahan iklim. Hal ini mengingat Indonesia memiliki hutan ke-3 terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan (rain forest) Kalimantan dan Papua. Oleh sebab itu pemuda Indonesia perlu memiliki kesadaran dan kepedulian yang lebih tinggi. Tema Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2019 sendiri adalah “Anak Muda dan Aksi Iklim”. Saat ini semakin banyak orang muda memimpin aksi perubahan iklim, membuat suara mereka didengar, dan secara lebih tegas menuntut pemerintah, dunia usaha dan kita semua, untuk mengambil sikap.  

“Generasi muda Indonesia sangat piawai menggunakan media sosial untuk menunjukkan eksistensinya. Nah, mari kita lebih bijak menggunakan media sosial untuk menyuarakan pesan-pesan aksi lingkungan,” gugah Akita Arum Verselita, Data Research Analyst and Media Outreach Mongabay Indonesia. “Terdapat tren positif dimana generasi muda sudah mulai terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan. Inisiatif maupun konten digital yang kami sebarluaskan melalui Mongabay.com mendapat respon positif yang begitu baik dari pembaca.” 

Sementara Nadine Chandrawinata, artis yang juga co-founder Sea Soldiers menyerukan seluruh generasi muda untuk menjadi agen perubahan. “Kita tinggal bersama di bumi ini, demikian pula anak cucu kita. Bumi kita hanya satu, oleh karenanya kita tidak boleh menjadi generasi tumpul. Sebaliknya, pemuda Indonesia harus turut berpartisipasi aktif demi kelestarian bumi ini, sekarang juga.”

Pekan Diplomasi Iklim 2019 terdiri dari serangkaian kegiatan tematik di Jakarta, maupun di luar Jakarta, yang merupakan cara kreatif Uni Eropa dalam mengampanyekan mitigasi perubahan iklim. Tahun ini, Uni Eropa berkolaborasi dengan 7 kedutaan besar negara-negara anggotanya, 18 organisasi masyarakat, serta 12 pemimpin opini (selebriti).

Uni Eropa berkolaborasi dengan mereka yang bekerja keras dalam memecahkan persoalan-persoalan perubahan iklim di bidang pelestarian hutan dan laut, energi terbarukan, pertanian yang berkelanjutan, produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab, serta perencanaan tata kota yang berwawasan hijau. Acara digelar dengan konsep kreatif yang berbeda-beda, mulai dari lokakarya, forum diskusi, kompetisi dan permainan, demo masak, siaran podcast, pembuatan ilustrasi dan komik kartun, program pembersihan lingkungan, hingga pertunjukan musik dan pemutaran film. (Arianto)

Read More

Alarm Pengelolaan Hutan di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kata Deforestasi sudah tidak lagi menjadi "tabu" dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pengkerdilan terhadap makna deforestasi kerap dilakukan demi kepentingan yang mengatasnamakan "pembangunan". Hilangnya hutan di suatu wilayah terbukti berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di dalam ataupun di sekitar hutan. Namun Negara kerap abai dan menutup-nutupi buruknya tata kelola hutan yang terjadi saat ini. Beberapa contoh kasus seperti kebakaran hutan dan lahan yang terkesan "mengkambing hitamkan" kondisi cuaca dan masyarakat kecil. Di sisi lain Pemerintah juga gencar mengkampanyekan dan mempromosikan produk kelapa sawit, yang sebagian besarnya merupakan hasil dari pembukaan lahan dengan membakar hutan. Dua hal yang bertolak belakang yang dilakukan oleh Negara.

Mufti Barri, Manager Kampanye dan Advokasi FWI mengatakan, Luas hutan alam di Indonesia terus berkurang setiap tahunnya. Selama periode tahun 2013 sampai 2017, hutan alam di Indonesia telah berkurang seluas 5,7 juta hektare, dari sebelumnya seluas 88,5 juta hektare (pada hutan 2013) menjadi 82,8 juta hektare (pada tahun 2017). Jika dirata-ratakan, setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan alam seluas 1,4 juta hektare, atau setara dengan lebih dari 4 kali luas lapangan sepak bola setiap menitnya.

Dari total luas hutan alam yang hilang (deforestasi) selama antara tahun 2013 dan 2017 di Indonesia, Kalimantan merupakan region yang terdeforestasi paling luas dengan nilai mencapai lebih dari 2 juta hektare. "Dengan laju deforestasi tertinggi, region Kalimantan bukanlah paru-paru dunia lagi". Tegas Mufti Barri dalam konferensi pers di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta. Senin (30/9)

"Ketidakadilan dibalik deforestasi semakin nampak". Hutan hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, bukan sebagai sumber kehidupan. Paradigma ini yang terus berkembang sejak jaman penjajahan hingga saat ini. Argumentasi-argumentasi yang mengatasnamakan pembangunan selalu bermunculan dan mengalahkan hakikat dari fungsi hutan itu sendiri. Dampaknya seperti konflik, bencana alam, dan penurunan kualitas lingkungan yang semakin menjadi-jadi diiringi dengan hutan alam yang terus tergerus". Tambah Mufti Barri.

Menurut Mufti Bahri, Deforestasi tak berhenti di tengah sikap ketertutupan informasi pengelolaan sumber daya hutan. Belum transparannya pengelolaan hutan dan lahan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Contoh kasus ialah sengketa informasi antara masyarakat sipil dengan kementerian ATR/BPN tentang dokumen HGU. Sampai dengan tahun 2019 FWI mencatat ada 11 kasus sengketa yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, baik di nasional maupun di daerah Walaupun Mahkamah Agung telah memutuskan HGU merupakan informasi terbuka, akan tetapi Kementerian ATR/BPN tidak juga membuka informasi tersebut ke publik.

Pengkampanye FWI, Agung Ady menambahkan "Pemerintah dengan berbagai macam instansinya telah mengeluarkan statement bahwa HGU merupakan dokumen yang dikecualikan/tertutup. Klaim sebagai negara hukum telah dinodai oleh Pemerintah itu sendiri.

Masyarakat diminta untuk mematuhi hukum yang ada, kata Agung, namun belajar dari kasus sengketa informasi HGU ini, semua proses hukum telah dilalui, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Namun putusan MA tersebut diacuhkan dan justru membuat argumentasi bahwa HGU merupakan informasi yang dikecualikan, padahal hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN telah dibatalkan oleh KIP di persidangan.

Kami juga mengadukan Kementerian ATR/BPN ke Ombudsman Rl atas ketidakpatuhan Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sejak 22 Agustus 2018. "Hasil temuan Ombudsman RI mengungkapkan bahwa memang ada
maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan memintaa agar Menteri ATR/BPN segera melaksanakan tindakan korektif berupa penyusunan mekanisme pemberian informasi HGU ke FWI maupun ke publik secara luas, namun hingga hari ini rekomendasi tersebut tidak juga dijalankan oleh Menteri Sofyan Djalil," tutup Agung. (Arianto)

Read More

Tantangan Biodiesel Berkelanjutan Era Pemerintahan Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Isu Keberlanjutan Biodiesel di Indonesia meliputi perubahan iklim dan penurunan emisi dari sektor energi, energy security (produksi minyak mentah menurun, konsumsi meningkat, impor BBM meningkat), biodiesel berbasis kelapa sawit ditujukan untuk memperbaiki neraca perdagangan dan mengendalikan harga CPO, ketergantungan Biodiesel dengan bahan baku berbasis lahan dapat memicu deforestasi, biodiesel dari bahan baku komoditas pangan menimbulkan kompetisi dengan pasokan bahan pangan dan subsidi biodiesel tidak berdampak pada kesejahteraan petani sawit.

Syarifah Nuli Nazilah selaku Direktur Eksekutif Coaction Indonesia (Colaborate Advocate Breaking Barriers) dalam paparannya mengatakan, Pengembangan kebijakan biodiesel harus dilakukan secara lebih terarah, terukur, serta mendorong integrasi yang lebih baik diantara sektor terkait dan dibutuhkan peningkatan produktivitas sebesar 1,4 ton / Ha dari rata-rata produksi sekarang yang masih terbilang rendah hanya 2,8 ton/ Ha.

Menurut Syarifah, Penguatan standar keberlanjutan (ISPO) yang sudah ada merupakan langkah safeguarding yang paling tepat saat ini terhadap isu keberlanjutan lingkungan.

"Selain itu, diperlukan sinkronisasi program biodiesel dengan skenario ketahanan energi nasional serta aksi mitigasi perubahan iklim dan dibutuhkan mekanisme perhitungan emisi dari hulu ke hilir untuk biodiesel," ujar Syarifah dalam acara Journalist Workshop dengan Tajuk "Biodiesel dalam Bauran Energi Nasional" di Four Points Hotel, Jakarta. Rabu pagi,  (31/7)

Indra Sari Wardani, Climate and Energy Manager WWF menjelaskan, untuk keberlanjutan biodiesel diperlukan integrasi hulu-hilir dari sisi kebijakan, penerapan sertifikasi hulu-hilir, serta kebijakan biodiesel (berbasis kelapa sawit) harus diikuti dengan moratorium kebijakan perijinan perkebunan kelapa sawit dengan peta indikatif yang jelas.

"Diversifikasi sumber bahan baku untuk biodiesel yang tidak berbasis lahan seperti minyak jelantah (UCO), adanya program peningkatan produktivitas petani swadaya dan plasma (penerapan praktik perkebunan yang baik dan dampingan untuk proses sertifikasi) serta perlu adanya mekanisme “tracebility” dan edukasi konsumen terkait biodiesel yang berkelanjutan," tegas Sari.

Andi Novianto, selaku Asdep Produktivitas Energi Kemenko Perekonomian mengungkapkan,  kebijakan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) dimulai tahun 2006 melalui Inpres No. 1/2006 dan melalui Permen ESDM No. 12/2015 dibuat Roadmap Jangka Menengah untuk implementasi Mandatori Biodiesel dan terhitung mulai 1 September 2018 diterapkan kebijakan perluasan mandatori Biodiesel ke Non PSO.

Pada tahun 2018 terjadi penghematan devisa dari mandatori biodiesel mencapai USD 1,88 miliar, selain itu, kata Andi, dengan peningkatan penggunaan FAME menjadi 6,2 juta KL dan pada tahun 2019 diperkirakan akan ada penghematan devisa sampai USD 3 miliar.

"PT Pertamina sejak bulan Maret 2019 sampai dengan saat ini tidak melakukan impor solar lagi, dengan demikian, neraca perdagangan migas bulan Juni 2019 menurun 21,5% sebesar US 1,71 miliar, sedangkan pada tahun 2017 realisasi bauran energi EBT hanya mencapai 7,3% dari target 23% EBT pada tahun 2025," ujar Andi.

Bioenergi/Biofuel untuk listrik dan non listrik mencapai 1,3%, atau lebih rendah dari hydro (3,3%), namun sama dengan geothermal (1,3%), lanjut Andi, terjadi penurunan emisi sektor energi tahun 2017 sebesar 44,9 juta Ton CO2e, atau sekitar 14,3% dari target pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) tahun 2030 sektor energi dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari mandatory biodiesel 2018 mencapai 6,0 juta ton CO2e, dan tahun 2019 diperkirakan mencapai 9 juta ton CO2e.

Dalam rangka Keberlanjutan Biodiesel, Andi menuturkan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 12/2015, pada tahun 2020 akan diimplementasikan B30 untuk seluruh sektor. Penerapan B30 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan biodiesel ± 3 juta kL/tahun, selain itu, Road Test B30 tengah dilakukan pada tahun 2019.

"Pemerintah mulai tahun 2019 akan mengembangkan Green Fuel  berbasis CPO melalui kilang milik PT Pertamina, baik secara co-processing maupun stand alone Refiniring Unit dan diperkirakan pada tahun 2023 kebutuhan CPO untuk Green Fuel akan mencapai 4.9 juta ton KL per tahun," tutup Andi. (Arianto)


Penulis: LAKALIM ADALIN

Read More

KPBB: Kualitas BBM Sumber Polusi Udara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pencemaran udara Jakarta yang akhir-akhir ini sedemikian parah dengan status TIDAK SEHAT, sering menempati posisi teratas sebagai kota yang paling tercemar di dunia. Kondisi ini meningkat dibanding 2018 yang rata-rata tahunannya adalah 45.62 ug/m3. Sementara itu, Sepeda Motor sumber utama pencemaran udara Jakarta yang mencapai 44.53% disusul oleh Bus (21.43%), Truk (17.70%), dan Mobil Pribadi (16.11%). Sementara itu, emisi rumah kaca (GRK) berupa CO2 sumber utamanya berasal dari Bus dan Truk yang masing-masing 47.72% dan 33.26%.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB mengatakan, Usaha pengendalian pencemaran udara Jakarta juga terganjal oleh kebijakan pemerintah antara lain regulasi tentang spesifikasi BBM yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen MIGAS. Spesifikasi BBM memperbolehkan produsen BBM memasarkan BBM dengan kualitas yang lebih rendah dari kebutuhan teknologi kendaraan bermotor (engine technology requirement), sehingga berpotensi merusak mesin, selain menyebabkan tingginya emisi gas buang kendaraan bermotor. Untuk itu, saatnya Presiden memerintahkan Menteri ESDM untuk merevisi regulasi terkait Spesifikasi BBM demi peningkatan kualitas udara.

"Hendaknya ini bisa dijadikan momentum untuk menghapus berbagai jenis BBM yang sesungguhnya sudah tidak dibutuhkan lagi, yaitu Premium 88, Pertalite 90, Solar 48 dan Dexlite, karena teknologi otomotif di Indonesia yang sudah mengadopsi teknologi kendaraan berstandard Euro2/II sejak 1 Januari 2007 dan Euro3 khusus sepeda motor sejak 1 Agustus 2013. Apalagi kini sudah mengadopsi teknologi kendaraan berstandard Euro4/IV sejak 10 Maret 2017 yang lalu, sehingga BBM sekelas Pertamax dan Perta-Dex juga sudah tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai BBM kendaraan berstandard INI. Saat ini kita membutuhkan BBM yang memenuhi spesifikasi untuk teknologi kendaraan berstandard Euro4/IV. Untuk itu, seharusnya Pemerintah sudah menghapuskan ke 4 jenis BBM tersebut dan menggantikannya dengan spesifikasi yang sesuai," ujar Ahmad Safrudin dalam konferensi pers di Sekretariat KPBB, Gedung Sarinah Lt 12 JI. MH Thamrin No 11, Jakarta Pusat. Jumat siang, (16/8)

Sayangnya Pemerintah masih ambigu, kata Ahmad Safrudin, di satu sisi ingin melepas beban dalam memasok Premium 88 dan Solar 48, tetapi di lain sisi ingin mempertahankan posisi populis. Padahal peraturan perundangan telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menghentikan pasokan BBM yang tidak comphy dengan Standard Kendaraan Euro2/II (Bensin RON di bawah 91 dan Solar Cetane No di bawah 51: kadar Sulfur di atas 500 ppm) mulai 1 Januari 2007.

Ada keengganan mengupgrade kualitas BBM yang dipasarkan di SPBU dengan dalih sudah mengikuti spesifikasi BBM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal MIGAS, tutur Ahmad Safrudin. Demikian halnya keengganan meng-up grade spesifikasi BBM dengan berbagai dalih antara lain kilang Pertamina tidak siap karena kilang tua. Pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada hari Jum'at 16 Agustus 2019 di depan Sidang MPR RI harus dijadikan acuan, yaitu menghilangkan sekat-sekat sektoral dalam pengendalian pencemaran udara termasuk melalui peningkatan kualitas BBM sesuai dengan engine technology requirement, sebagaimana guideline dari World Wide Fuel Charter yang berisi spesifikasi BBM yang disepakati bersama antara produsen BBM dan produsen otomotif dunia yang di-up date hampir setiap 2 (dua) tahun.

"Ketersediaan BBM dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan teknologi kendaraan bermotor adalah mutlak agar bisa melaksanakan regulasi standard emisi kendaraan (Euro4/IV) yang bertujuan melindungi masyarakat dari pencemaran udara sekaligus memicu daya saing industri otomotif dan industri minyak nasional menghadapi
persaingan global," tutup Ahmad Safrudin. (Arianto)

Read More

Kolaborasi Horison Hotels Group dengan Pengendara.com Gelar "Green Solo Ride National Park Java-Bali 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka menggelar "Green Solo Ride National Park Java-Bali 2019" Horison Hotels Group menjalin kerjasama dengan Pengedara.com, media online otomotif berbasis komunitas yang informatif, komunikatif, dan inspiratif. 

Selain itu, Pengendara.com juga bekerja sama dengan Maisara Production dan Calon Jenazah Motorcycle Club (CIMC). Kegiatan ini sekaligus menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Pengendara.com ke-1 tahun. (Road to Celebration The 1st Anniversary of Pengendara.com).

Pengendara.com menggelar Konferensi Pers "Green Solo Ride National Park Java-Bali 2019" hari Minggu, 04 Agustus 2019 pukul 15.00 - 17.00 wib bertempat di Hotel Arcadia Manggadua by Horison Jl. Pangeran Jayakarta No.73, RT.3/RW.6, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus lbukota Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Eka L Prasetya selaku Ketua Panitia/Pengendara.com, Emmanuel Alvino selaku Promotor/Maisara Production, Agus Blues Asianto selaku Rider/VP Tourer CIMC/Dewan Redaksi Pengendara.com, Priskila Sarah Nasution selaku Cleveland CycleWerks Indonesia, Heni Juniarti selaku Director of Marketing Communication Horison Group Hotels dan Tedy Suryadi selaku Respiro Indonesia.

Emmanuel Alvino selaku Promotor/Maisara Production dalam sambutannya mengatakan, Funtastic Tour ini dilakukan Vice President (VP) Tourer CIMC Bro Agus 'Blues' Asianto yang mengendarai motor Cleveland CycleWerks tipe Ace Deluxe, pada 8-10 Agustus 2019, melintasi 11 Taman Nasional sepanjang Jawa-Bali, sejauh 3.700 km. Turut didukung oleh Horison Group Hotels dalam memberikan fasilitas penginapan di sejumlah kota, yaitu pada touring yang dilakukan ke daerah Yogyakarta (Lynn Hotel Yogya by Horison), Pasuruan (Horison Pasuruan), Denpasar, Pangandaran (Horison Palma Pangandaran) dan Sukabumi (Horison Sukabumi).

Taman Nasional dipilih sebagai simbol "Green Campaign" di mana, kata Emmanuel, merupakan ruang terbuka hijau terbesar dengan aneka habitat di dalamnya sebagai penyangga kelestarian dan keasrian Bumi.

Agus Blues Asianto selaku Rider/VP Tourer CIMC/Dewan Redaksi Pengendara.com, mengatakan, Acara ini bertemakan "Green" menggelorakan kampanye Peduli Bumi dan Kelestarian Lingkungan untuk generasi masa depan. Mengajak seluruh komunitas otomotif untuk Peduli Bumi dari hal-hal sederhana seperti senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Hotel Horison Group Juga mendukung penuh seperti aksi "Green Campaign" Global Earth Hour di seluruh unit secara serentak setiap tahunnya. Tahun ini Horison Hotels Group juga mencanangkan Kampanye "Say No to Plastic".

"Setelah Dekade Keselamatan Jalan Indonesia (Road Safety Action Decade) 2010-2020 yang telah dicanangkan Pemerintah Rl, kami dari IMC menginisiasi aksi Peduli Bumi. Perlu disadari bersama Bumi semakin menua. sering terjadi gempa, longsor, banjir, dan lainnya. Kami mengajak seluruh komunitas berpartisipasi dalam bentuk yang paling sederhana, misalnya seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan," tutup Agus. (Arianto)

Read More

Peluncuran Produk Hasil Kegiatan WAVES Fase I di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta

Sumber Daya Alam (SDA) menyumbang sebagian besar perekonomian Indonesia. Lebih dari 27 persen PDB Indonesia berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan, utamanya pada komoditas sawit, karet, mineral, minyak bumi, dan gas alam. Tanpa manajemen SDM yang tepat, Indonesia berisiko lebih banyak mengalami degradasi lingkungan dan menghasilkan emisi GRK. Untuk itu, sistem penilaian SDA menjadi sangat krusial dan penting untuk menggabungkan aset-aset SDA di atas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pada 2013, Kementerian PPN/Bappenas bersama Bank Dunia, BPS, dan Kementerian Keuangan membentuk Indonesia Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (I-WAVES) untuk mendukung sistem Natural Capital Accounting (NCA) Indonesia dan mendorong kolaborasi lintas kementerian dalam mengembangkan neraca SDA yang memenuhi System of Environmental and Economics Account (SEEA). Program I-WAVES merupakan bentuk kemitraan global yang dikelola oleh Bank Dunia untuk mendukung upaya berbagai pemerintah dunia memasukkan NCA dalam perencanaan pembangunan mereka, dan menjadikan NCA sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan pembangunan ekonomi.

Kementerian PPN/Bappenas  meluncurkan Produk Hasil Kegiatan WAVES Fase I, hari Jumat, 26 Juli 2019 pukul 08.30 - 11.30 wib bertempat di Ballroom Grand on Thamrin 1&2, Pullman Hotel Jalan M.H. Thamrin Kav 59, Jakarta Pusat dengan narasumber: Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Adi Lumaksono, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, dan Raffaello Cervigni, World Bank Lead Environment Economist.

Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, I-WAVES telah mendukung pemanfaatan NCA untuk analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, seperti pengembangan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sedang digarap Indonesia saat ini. Kerangka kerja PRK ini menjadi tools untuk perencanaan pembangunan kami dan mendukung implementasi prioritas nasional yang telah kami rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kami harapkan ke depannya, coverage dari I-WAVES project dapat ditambah lagi. Karena negara kita negara kepulauan, kita ingin memiliki monetary value untuk mangrove, coral reef dan sea crest yang ada. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati dengan coastal resources yang kita miliki,” jelas Arifin.

Adi Lumaksono, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik menjelaskan, Sejauh ini, I-WAVES telah membantu Pemerintah Indonesia dalam meraih beberapa capaian, yaitu peningkatan cakupan Sistem dan Ekonomi Terpadu dan Ekonomi Akuntansi (SISNERLING) yang ada dan kualitas data serta mendukung pembentukan rekening nasional berbasis-sistem SEEA untuk tutupan lahan, penggunaan lahan, ekosistem, dan lahan gambut.

"Secara khusus kegiatan ini juga telah mendukung inisiatif PRK. Saya berharap neraca SDA yang telah disusun melalui program I-WAVES, secara umum dapat memberikan informasi kepada pemangku kebijakan dan masyarakat luas dalam rangka pengarustamaan neraca SDA untuk pengambilan kebijakan. Sedangkan bagi BPS, secara khusus hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memperluas cakupan implementasi SEEA dalam SISNERLING, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai aset lingkungan maupun jasa ekosistem yang lebih rinci," ujar Adi.

Raffaello Cervigni, World Bank Lead Environment Economist menambahkan, Pada akhir fase pertama ini, I-WAVES telah berhasil merilis enam laporan yang memuat temuan tentang tanah dan asetnya, neraca lahan gambut, dan analisis integrasi neraca-neraca terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia. Berbagai laporan tersebut dikembangkan oleh Bank Dunia bersama dengan Bappenas, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan, dan atas dukungan dari Pemerintah Denmark, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Swiss, dan Inggris.

“Pada fase pertama ini, Bank Dunia melalui WAVES telah berhasil mengantarkan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem NCA di Indonesia. Sejauh ini, program WAVES telah memasukkan NCA ke dalam analisis kebijakan mengenai peluang untuk Inisiatif PRK. Ke depan, kami berharap dapat terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” tutup Raffaello Cervigni. (Arianto)

Read More

Walhi: Hukum Harus Memenuhi Asas Keadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-59, Jaksa Agung M. Prasetyo, menyampaikan “Harus pula dipastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan penegakan hukum yang dilakukan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan yang benar, memperhatikan outcome dan dampak yang kemungkinan timbul yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi”

Menurut Wahyu A Perdana Manajer Kampanye Pangan, Air & Ekosistem Esensial WALHI , Statement ini memiliki setidaknya 3 persoalan dan dampak yang signifikan : 

-  Pertama, pernyataan ini menyebabkan ketidakpastian pemenuhan asas keadilan, di tengah investasi memperoleh berbagai keistimewaan dan perlindungan perlakuan melalui berbagai regulasi, pemenuhan program pemerintah untuk rakyat justru berjalan tersendat, capaian TORA dan Perhutanan Sosial. Untuk PS, realisasinya masih sangat rendah dari  target 12,7 juta hektar. hingga Desember 2018 adalah seluas 2.504.197,92 Ha.

-  Kedua,  Penegakan hukum terhadap korporasi akan semakin lemah, padahal secara akumulatif dari tahun 2015-2018, tercatat KLHK telah mengantongi deposit kemenangan terhadap korporasi dalam gugatan kerugian dan pemulihan  lingkungan hidup sebesar Rp 16.94 triliyun untuk kerugian lingkungan hidup dan Rp 1,37 triliyun untuk biaya pemulihan, namun belum ada satupun putusan yang sudah dieksekusi. Pada saat yang sama regulasi perlindungan untuk masyarakat yang memperjuangkan lingkungan (draft kebijakan anti-SLAPP) tak kunjung juga terealisasi. 

-  Ketiga, pernyataan dari pejabat negara, seperti yang disampaikan Jaksa Agung, akan semakin mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum yang tegas akan sangat diperlukan pada saat ini, mengingat Kebakaran Hutan dan Lahan masih terus terjadi, khususnya di kawasan konsesi korporasi. Di tengah asap mulai “menyerang” beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan, tercatat dari Januari-Juni 2019 telah ada 1.473 hotspot, diantaranya pada wilayah konsesi korporasi : 34 hotspot di HGU, 189 hotspot di IUPHHK-HT, 13 hotspot di IUPHHK-HA, dan 833 hotspot diantaranya di KHG.

Menurut Boy Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan WALHI , "Hukum harus mengacu pada 3 nilai dasar hukum, Pasti, Adil, & Manfaat , jika investasi tidak adil untuk lingkungan dan masyarakat, maka pasti tidak relevan melindungi modal."

Khalisah Halid, Kepala Desk Politik WALHI , menambahkan, "jika paradigma modalnya kapitalistik dan skala besar,. untuk rakyat kecil, tak pernah ada yang namanya kepastian hukum. Kapan saja tanahnya bisa diambil atas nama pembangunan, meski sudah punya alas hak kepemilikan tanah". (Arianto)

Read More

MA Menangkan Warga atas Perkara Karhutla

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Mahkamah Agung akhirnya memenangkan warga dalam gugatan CLS Karhutla di Kalimantan Tengah, pada tingkat kasasi.

Riesqi Rahmadiansyah, Kuasa Hukum para penggugat mengatakan, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain memutuskan bahwa Permerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum, putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia /Tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan Penggugat.

"setelah mendapatkan salinan putusan, kami akan bersurat ke pada tergugat yang akan melibatkan para pihak walaupun pemerintah akan melakukan PK, tidak menghalangi eksekusi," ujar Riesqi saat jumpa pers di Kantor Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta. Minggu siang, (21/7).

Nur Hidayatí, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menguraikan bahwa "dari ke 10 tuntutan yang dikabulkan Majelis Hakim, pada intinya meminta Pemerintah Indonesia dalam hal ini resider Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah untuk:
1). Melaksanakan Perintah Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang sejak disahkan tahun 2009 tidak dibuatkan peraturan pelaksanan oleh Pemerintah, sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan Karhutla, ada 7 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat pemerintah.
2). Pemerintah Indonesia dalam hal ini tergugat untuk membentuk tim gabungan yang berkewajiban melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran.
3). Tergugat melakukan upaya yang menjamin keselamatan warga dari dampak Karhutla, dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak asap, membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap.

Sedangkan Dimas Hartono, Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, menekankan bahwa "putusan Majelis Hakim pada angka 5). Menghukum TERGUGAT II, TRGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGATVl untuk membuat tim gabungan, dimana fungsinya adalah:
1). Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar, berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
2). Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
3). Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;

Dimas juga menggaris bawahi ("angka 9). Amar Putusan: Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGATVI untuk:
1). Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
2). Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
3). Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan- perusahaan yang lahannya terbakar;
4). Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan".

Arie Rompa, Pengkampanye Hutan Greenpeace lndonesia dalam kesempatan yang sama ikut mengungkapkan "Putusan Mahkamah Agung ini harus segera dieksekusi karena sudah incraht dan untuk menjamin rasa keadilan bagi warga negara untuk memiliki kepastian hukum.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL berpendapat bahwa putusan ini seharusnya dapat menjadi bahan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk memperkuat langkah-langkah penanggulangan
Karhutla.

"Dengan adanya putusan ini, Pemerintah perlu melihat kembali upaya mana yang harus diperkuat, misalnya segera mempercepat penerbitan regulasi sebagaimana yang dituntut oleh warga," tutup Henri. (Arianto)

Read More

dr. Irsalina Husna Azwir Mendukung Kebijakan Aceh Bebas Sampah Pada 2025

Duta Nusantara Merdeka | Banda Aceh.

dr. Irsalina Mendukung penuh kebijakan Aceh bebas sampah pada 2025. Sebagai tahap awal, Pemerintah Kota Banda Aceh mulai menerapkan pengenaan denda Rp10 juta atau hukuman kurungan maksimal sebulan penjara bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Calon Anggota DPD RI dr. Irsalina Husna Azwir mengatakan, Sebelum menerapkan pengenaan denda mulai 1 Januari 2019, Pemerintah Kota Banda Aceh menyosialisasikan qanun atau peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah tersebut sepanjang Agustus hingga Desember 2018.

" Qanun aceh mengenai denda bagi yang membuang sampah sembarangan, adalah aturan hukum positif demi lingkungan. Allah SWT menitipkan bumi ini kepada kita untuk dijaga, dipelihara, dan dimakmurkan. Mengelola sampah dengan baik sehingga dapat dikembalikan secara layak kepada bumi menjadi salah satu cara ibadah kita ", Ujar dr. Irsalina kepada media, Sabtu (2/2). 

Ditambahkan dr irsalina, Kita dapat bergerak memulai ini dengan memilah, mengumpulkan dan membuang sampah sesuai tempatnya. Hampir 60% sampah adalah jenis organik yang berasal dari sampah rumah tangga, hal ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk tanaman dan sisanya dapat diolah di bank sampah.

" Selama ini pengelolaan sampah masih konvensional, penumpukan sampah pada tempat pembuangan sampah (TPS) adalah pemborosan yang belum  bermakna, tingginya biaya operasional dan maintenance alat hanya untuk menata sampah ". jelas dr Irsalina Husna Azwir, wanita aceh kelahiran 28 tahun silam tersebut. 

Sampah yang telah dikumpulkan harus diolah dengan multi teknologi ramah lingkungan, dimana sampah organik menjadi pupuk kompos yang dapat diambil kembali oleh masyarakat yang ingin melakukan penghijauan dirumahnya; serta sampah non organik didaur ulang menjadi material bangunan, kerajinan rumah tangga yang dapat dijual kembali sehingga membantu perekonomian keluarga dan sisanya dapat menggunakan teknologi power house untuk digunakan sebagai tenaga listrik. Perlu ada manajemen pengelolaan agar limbah yang dihasilkan juga aman terhadap lingkungan.

Terakhir dr. Irsalina menghimbaukan "Mari permasalahan sampah menjadi perhatian kita semua, dengan membuat sampah dari sesuatu yang tidak berarti menjadi bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat " tutupnya.

dr.Irsalina Husna Azwir, SH adalah calon anggota DPD-RI nomor urut 32 maju dari Provinsi Aceh periode 2019-2024 dengan tekat ingin memperjuangkan hak-hak kesehatan dan pendidikan masyarakat Aceh jika nantinya terpilih di DPD-RI.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengenakan hukuman bagi warga yang membakar sampah sembarangan berupa hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda hingga Rp.50 juta.

Peningkatan jumlah sampah menjadi tugas kita semua untuk turut andil mengatasi kondisi ini. Bukan hanya tugas pemerintah, perlu kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat agar "Menuju Aceh bebas sampah 2025" bisa sukses. **

Read More

ICMI Jabar Peduli Lingkungan Hidup dan Kerusakan Alam

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Barat

Banyaknya masalah - masalah lingkungan hidup seperti kerusakan alam dan berbagai bencana nasional mendapat perhatian dari ICMI Jawa Barat. Berkaitan dengan hal ini, ICMI Jabar pada hari Sabtu (2/2) bertempat di Hotel Bidakara Savoy Homann Bandung menyelenggarakan Seminar Nasional dan Silaturahmi Kerja Wilayah dengan tema Konsolidasi Kepedulian ICMI Terhadap Kerusakan Alam, Lingkungan dan Bencana Nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum ICMI Pusat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dan segenap pengurus ICMI Jawa Barat.

Untuk mengetahui kegiatan ini lebih jauh, media berhasil menemui Dede Farhan Aulawi sebagai salah seorang Pengurus ICMI Jawa Barat dan juga dikenal sebagai Pemerhati Lingkungan Hidup ini.

Dede menjelaskan bahwa tema seminar yang diambil menunjukkan bahwa ICMI Jawa Barat secara serius dan sungguh - sungguh sangat peduli dengan berbagai persoalan yang terkait dengan isu-isu lingkungan hidup. ICMI JABAR merasa terpanggil untuk berkontribusi pada bangsa dan negara dalam memikirkan tentang kerusakan alam dan bencana nasional. 

Lebih jauh Dede juga menjelaskan apa yang sudah disampaikan Ketum ICMI Pusat bahwa disamping isu human right, kini muncul isu-isu seperti animal right, natural right, dan lain - lain, seperti tercantum dalam konstitusi di Perancis. Jadi saat ini bukan hanya manusia yang memiliki hak asasi, tapi juga ada hak asasi hewan, hak asasi alam, dan sebagainya.

Siapapun bisa tampil untuk menggugat pengusaha, perusahaan atau orang yang melakukan pengrusakan alam. Jadi kita sudah saatnya tampil untuk menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi kerusakan alam dan akhirnya bisa menimbulkan bencana. Ungkap Dede.

Dede juga selama ini memang aktif dalam kajian - kajian lingkungan hidup yang sering disampaikan di berbagai acara seminar dan dimuat di berbagai media. Kata kuncinya adalah Kepedulian, Peran serta aktif, sosialisasi dan penegakan hukum. **

Read More

Presiden Jokowi Hadiri Pembukaan Green Fest 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo mendorong anak-anak muda Indonesia untuk berani menelurkan pemikiran-pemikiran sekaligus merealisasikannya hingga terwujud. Peluang bagi anak-anak muda untuk melakukan hal itu dan menjadikan negara kita bergerak ke arah yang lebih baik lagi sangat terbuka lebar. Menurutnya, hanya satu nilai utama yang dibutuhkan para muda-mudi untuk itu, yakni memelihara dan memegang teguh optimisme.

"Ambillah kesempatan-kesempatan itu, ambillah peluang-peluang itu. Jangan banyak mengeluh. Jangan pesimistis. Anak-anak muda harus penuh harapan. Harus optimistis bahwa ke depan negara kita ini akan lebih baik. Harus percaya itu," ujar Presiden.

Optimisme itu ditanamkan Presiden Joko Widodo untuk seluruh anak muda Indonesia saat menghadiri pembukaan Green Fest Tahun 2019 yang bertempat di Jakarta Convention Center, hari Kamis, 31 Januari 2019. Festival yang bertujuan untuk menginspirasi para generasi muda itu dihadiri oleh ribuan muda-mudi dari seluruh Indonesia.

Perubahan global dengan menitikberatkan pada kemajuan teknologi yang terjadi dewasa ini membutuhkan kecekatan dan keterampilan khusus untuk dapat mengikuti sekaligus meresponsnya. Di sinilah peranan anak-anak muda amat dibutuhkan. Bahkan, menurut Presiden, hanya para generasi muda yang dapat mengantisipasi perubahan-perubahan itu dengan cepat.

"Ikuti terus perubahan-perubahan itu. Pelajari terus agar kita tidak ditinggal oleh negara-negara lain," ucapnya.

"Tapi jangan mengubah kepribadian kita, jangan mengubah karakter keindonesiaan kita. Bangsa kita ini bangsa yang penuh etika, beradab, penuh tata kerama, penuh dengan budi pekerti, penuh dengan kesopansantunan. Itu yang jangan sampai hilang," imbuhnya.

Lebih jauh, Kepala Negara mengatakan bahwa sejumlah pihak dan lembaga independen memperkirakan bahwa Indonesia di tahun 2045 mendatang akan bertransformasi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi teratas. Hal itu dianggap bukan sesuatu yang mustahil apabila seluruh rakyat mau bekerja keras. Di saat itulah para generasi muda saat ini berperan besar bagi kemajuan bangsa.

"Saudara-saudara semua adalah masa depan bangsa ini. Jangan takut menghadapi tantangan, jangan takut menghadapi hambatan. Kita semua harus bekerja keras untuk negara kita agar apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa bisa kita wujudkan bersama-sama," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta sejumlah anak muda yang hadir untuk maju dan mengungkapkan pemikiran-pemikirannya. Alif, satu orang di antaranya, menjelaskan bahwa ia memiliki pemikiran untuk mengembangkan sel surya. Nantinya, sel surya yang dikembangkannya itu ia niatkan untuk membangun daerah-daerah terpencil di Indonesia.

"Saya ingin banget bikin sel surya untuk Indonesia. Tapi saya belum diterima di tempat riset sampai sekarang padahal saya punya ilmu untuk itu. Saya ingin banget bantu riset di Indonesia," ucapnya.

Kepala negara menyambut baik pemikiran seperti itu. Sambil meminta ajudannya untuk mencatat keinginan Alif, ia menyebut bahwa banyak pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia yang membutuhkan solusi sebagaimana yang disampaikan Alif.

"Bagus punya ide seperti itu. Ingat ya, negara kita ini memiliki 17 ribu pulau. Tapi ada pulau-pulau kecil yang tidak bisa tersambungkan dengan transmisi kita. Kalau disambungkan terlalu mahal sehingga ide-ide seperti ini penting," kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.


                                                            Reporter : Arianto

Read More

Ibu Negara Sosialisasikan Pengurangan Sampah Plastik dan Tanam Pohon di Puskesmas Gitik Banyuwangi

Duta Nusantara Merdeka | Banyuwangi

Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan langsung tumbler saat melakukan sosialisasi pengurangan sampah plastik. Sosialisasi ini dilakukan bersama-sama dengan Ibu Mufidah Jusuf Kalla serta Ibu-ibu anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) pada kunjungan kerja ke Banyuwangi, Senin, 28 Januari 2019.

"Ini dapat hadiah dari Bu JK, _tumbler_, ini salah satu gerakan mengurangi sampah plastik Ibu-ibu, karena plastik tidak boleh digunakan lagi. Tapi bertahap ya Ibu-ibu, tidak langsung dihilangkan. Nanti untuk di rumah juga ya Bu, jangan sampai membuat kotoran dengan sampah plastik," ujar Ibu Iriana di Puskemas Gitik, Kabupaten Banyuwangi yang menjadi lokasi kegiatan sosialisasi pengurangan sampah plastik kali ini.

Selain pengurangan sampah plastik, Ibu Iriana juga mengingatkan pentingnya mencuci tangan dengan benar, dan meminta agar peserta yang hadir mempraktikkannya di rumah.

"Untuk cuci tangan, tadi kan sudah penyuluhan, nanti praktik langsung di rumah ya. Jangan sendiri tapi sama suami, sama anaknya," lanjut Ibu Iriana.

Pada kesempatan ini, Ibu Iriana beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla juga melakukan penanaman pohon di halaman depan Puskesmas Gitik. Ibu Iriana menanam pohon kelengkeng, sementara Ibu Mufidah menanam pohon mangga.

Bukan hanya menanam pohon, Ibu Iriana juga membagikan 1.500 bibit tanaman yang terdiri dari 1.000 bibit jeruk, 250 kelengkeng, dan 250 mangga untuk anggota Persit Kartika Chandra Kirana serta para peserta seminar _parenting_ dan peserta sosialisasi antinarkoba, yang ditinjau kemudian.

Sebelum melakukan penanaman pohon, Ibu Negara menyempatkan diri meninjau secara langsung kegiatan  Tes Inspeksi Visual Asetat (_IVA Test_) yang tengah berlangsung di Puskesmas Gitik. Kegiatan ini merupakan salah satu ajang untuk melakukan deteksi dini kanker serviks.

                                               Reporter : Arianto

Read More

Ibu Negara Mengunjungi PAUD Muslimat Khadijah Rogojampi

Duta Nusantara Merdeka | Banyuwangi
Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu-ibu Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) mengawali kegiatan di Kabupaten Banyuwangi dengan mengunjungi PAUD Muslimat Khadijah Rogojampi.

Sejumlah kegiatan dilakukan Ibu Negara bersama anak-anak PAUD dan ibu-ibu anggota OASE-KK.

Tiba sekira pukul 09.27 WIB, Ibu Iriana dan rombongan melakukan senam bersama anak-anak PAUD yang telah berbaris rapi. Mereka dengan samangat mengikuti gerakan instruktur yang berada di depannya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik bertanam hidroponik dan membuat lubang biopori untuk penyerapan air. Saat bertanam hidroponik, anak-anak terlihat antusias bersama-sama menanam tanaman hidroponik di dalam pot.

Usai menanam tanaman hidroponik, Ibu Negara dan rombongan memberi contoh langkah-langkah mencuci tangan. Anak-anak pun mengikuti cara yang dipraktikkan Ibu Negara.

Kegiatan selanjutnya adalah menyaksikan sosialisasi makan ikan. Anak-anak duduk di dalam ruangan kelas sambil menyimak ajakan penyuluh untuk makan makanan bergizi, yang salah satunya adalah ikan. Setelah menikmati ikan olahan yang sudah dibagikan, anak-anak mendapatkan bingkisan dari Ibu Iriana dan rombongan OASE-KK berupa peralatan sekolah dan perlengkapan makan.

"Semua dapat, tidak boleh berebut ya," kata Ibu Negara sebelum mengakhiri kunjungannya ke PAUD Muslimat Khadijah Rogojampi.


                                                           Reporter : Arianto

Read More