Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Gerak Cepat, Menteri BUMN Jamin Ketersedian Oksigen di Rumah Sakit


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri BUMN Erick Thohir turun langsung dalam memastikan kontribusi BUMN dalam memenuhi kebutuhan oksigen dan obat-oabatan. Selain memastikan distribusi dan harga obat yang memadai lewat BUMN sektor farmasi, BUMN juga ikut memastikan ketersediaan tabung oksigen untuk sejumlah rumah sakit.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Perusahaan-perusahaan BUMN strategis seperti Pertamina Group termasuk di dalamnya adalah PGN, Krakatau Steel dan Pupuk Indonesia Group yang di dalamnya ada Petrokimia dan juga PUSRI. Tak kalah penting, Pelindo ikut aktif dalam infratruktur logistiknya.

Pertamina Group selain mengalokasikan infratrukturnya untuk memperlancar alokasi dan distribusi oksigen ke lokasi-lokasi yang membutuhkan melalui PGN juga memberikan bantuan dan oksigen, Pupuk Indonesia Group sudah mengirimkan total 96.73 ton oksigen ke Rumah Sakit yang ada di Jakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain itu,  Krakatau Steel yang memiliki alokasi oksigen yang cukup besar yang selama ini digunakan sebagai bagian proses produksi baja. Kini kapasitas oksigen milik Krakatau Steel pun segera dialihkan untuk membantu ketersediaan oksigen di rumah sakit. "BUMN bergerak cepat di segala lini. Ini terutama untuk membantu ketersediaan oksigen.  Beberapa perusahaan BUMN suda menyalurkan oksigen ke sejumlah wilayah yang membutuhkan," ujar Menteri BUMN Erick Thohir lewat keterangan tertulis Selasa (6/7).

Menurut Erick, dengan fasilitas yang dimiliki mulai dari rola material hingga jaringan distribusi, dia menegaskan bahwa fokus BUMN adalah untuk membantu penanganan pandemi. Dia optimistis langkah cepat yang dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN akan cepat dalam merespons kebutuhan di lapangan. "Saat ini fokus adalah menjamin ketersediaan oksigen yang memadai bagi seluruh rumah sakit dan tempat perawatan. Distribusi secara masif terus dilakukan dan in sya Allah ini akan menjamin ketahanan persediaan oksigen di rumah sakit," ujar Erick.

Erick pun mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh segenap pihak di BUMN yang berkolaborasi secara aktif dalam membantu penanganan Covid-19. Dia pun meminta agar pelayanan tersebut terus ditingkatkan demi misi untuk membantu Indonesia untuk bangkit dari pandemi. "Mulai dari kru di lapangan, pabrik, maupun yang terlibat dalam mendistribusikannya hingga jajaran direksi, saya memberi apresiasi yang tinggi. Tugas belum usai dan terus, kami dari BUMN akan meningkatkan pelayanan pada kebutuhan masyarakat terkait penanganan pandemi maupun kebutuhan sehari-hari," ujar Erick. (Arianto)
Share:

Dukung Penanganan Pandemi COVID-19, Kementerian PUPR Luncurkan SIBARU, Layanan untuk Bantu Pemda Usulkan Bantuan Perumahan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Di tengah kondisi Pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan tatap muka, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun sistem informasi yang terpadu yakni Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) sehingga mempermudah Pemerintah Daerah  (Pemda) dalam mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakatnya.

“Pada masa pandemi COVID-19 ini kami tetap menerima usulan bantuan perumahan dari Pemerintah Daerah lewat Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) untuk lebih memudahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid.

Khalawi menyatakan, SIBARU merupakan inovasi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk mengajak pemerintah daerah untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan Program Satu Juta Rumah di seluruh Indonesia di masa pandemi ini. Sebab,  pembangunan rumah yang layak huni  merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

“SIBARU akan mempermudah Pemda dalam mengusulkan usulan bantuan perumahan kepada Kementerian PUPR. Selain tidak perlu bertatap muka atau mengajukan proposal secara langsung, lewat sistem tersebut kami ingin koordinasi program perumahan tetap berjalan, memangkas waktu dan pengajuan proposal serta mendorong pengawasan program perumahan untuk masyarakat di daerah,” terang Khalawi.

Menurut Khalawi, Kementerian PUPR akan terus mendorong pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak huni adalah melalui pelaksanaan Program Sejuta Rumah.

Melalui Program Sejuta Rumah, imbuhnya, pemerintah mendorong gerakan bersama antar pemangku kepentingan bidang perumahan untuk meningkatkan jumlah pembangunan rumah di Indonesia. Rumah yang layak huni juga dinilai mampu meningkatkan Kesehatan masyarakat agar bisa terhindar dari paparan virus COVID-19.

Sebagai informasi, SIBARU mengintegrasikan seluruh sistem perumahan yang ada ada saat ini seperti Sistem Informasi Rumah Susun (Sirusun), Sistem Informasi Rumah Khusus (Sirusus), Sistem Informasi Rumah Umum dan Komersial (SiRUK) dan E-RTLH.

Pemda dapat mengakses aplikasi SIBARU melalui mesin pencari (browser internet) dengan mengetikkan laman sibaru.perumahan.pu.go.id atau dengan mengklik tombol SIBARU pada bagian aplikasi di website Direktorat Jenderal Perumahan yakni www.perumahan.pu.go.id.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan layanan konsultasi terkait SIBARU ini, pemerintah daerah dapat menghubungi Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110.

“SIBARU juga memiliki saluran bantuan atau helpdesk terkait pengusulan bantuan perumahan. Apabila pemerintah daerah ingin bertanya terkait pengusulan bantuan perumahan dapat menghubungi hotline aplikasi SIBARU di nomor handphone 0821 2267 7894 (via chat Whatsapp pada hari kerja dan jam kerja) atau via email ke datinperumahan@pu.go.id,” tutup Khalawi. (Arianto)

Share:

Menteri BUMN Erick Thohir Kecam Harga Mahal dan Pastikan Harga Terjangkau Sesuai HET



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri BUMN Erick Thohir mengecam harga-harga obat yang melejit tajam di tengah kebutuhan yang tinggi sebagai terapi pencegahan dan penyembuhan COVID-19. Oleh karenanya, ia memerintahkan kepada perusahaan farmasi BUMN, Indofarma dan Kimia Farma untuk memastikan ketersediaan obat-obatan termasuk ivermectin yang saat ini sedang dalam uji coba klinis dengan harga terjangkau masyarakat.

"Harga-harga di pasaran saat ini sangat menyakitkan hati rakyat di tengah kebutuhan yang tinggi dan banyaknya pasien COVID-19 yang mneninggal dunia. Karena itu, saya perintahkan kepada Kimia Farma untuk segera memasarkan ivermectin dengan harga sesuai aturan Kemenkes dan BPOM dan hanya bisa diperoleh dengan resep dokter," ujar Menteri Erick Thohir saat mengecek ketersediaan ivermectin di tiga Apotek Kimia Farma di Jakarta, Senin (5/7). 

Selain memberikan jaminan atas ketersediaan obat untuk terapi penyembuhan dengan harga terjangkau, Menteri BUMN juga berharap agar masyarakat lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan obat tersebut dengan tidak membeli secara bebas atau mendapatkannnya tanpa disertai resep dokter.

"Masyarakat harus bijak dan faham bahwa obat untuk terapi terkait COVID-19 tidak bisa dibeli bebas dan tanpa resep dokter. Mereka bisa mendapatkannya langsung di instalasi rumah sakit dan klinik, juga di jaringan apotek Kimia Farma dan Lainnya. Karena hal itu sudah menjadi ketentuan, maka laporkan jika ada pelanggaran," jelas Menteri BUMN.

Ia juga memerintahkan kepada Kimia Farma untuk melakukan pengawasan internal di BUMN dan berjanji akan menindak secara tegas tanpa pandang bulu serta mengecam setiap oknum Kimia Farma , Indofarma atau perusahaan BUMN yang menimbun demi memperoleh keuntungan pribadi.

"Indofarma tengah menggenjot produksi ivermectin dari kapasitas terkini, 4,5 juta tablet/bulan menjadi 13,8 juta tablet/bulan pada Agustus 2021. Meski Indofarma mampu memproduksi dalam jumlah banyak, namun kita masih berkomitmen untuk mengikuti aturan dan standar yang ditetapkan, termasuk proses uji klinis. Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan BPOM dan Kemenkes," katanya. 

Saat ini, Ivermectin misalnya, tersedia secara bertahap di Kimia Farma dan Lainnya . Untuk harga telah ditetapkan Rp 7.885 per butir, termasuk PPN, sebagai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sesuai dengan ketentuan Kemenkes. (Arianto)
Share:

Gus Halim Imbau Warga Tetap Rumah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Memasuki hari kedua Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar kembali mengimbau warga desa.

"Hari ini, memasuki hari kedua PPKM Darurat, saya himbau warga desa tetap dirumah, mohon ditahan dulu segala bentuk aktivitas diluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak," kata Halim Iskandar yang dikutip lewat cuitan di akun twitter @halimiskandarnu pada Minggu (4/7/2021).

Halim Iskandar meyakini jika warga desa juga tidak ingin ada pandemi Covid-19 ini ada di Indonesia.

"Kasus Covid-19 semakin meningkat, saya yakin semuanya tidak menginginkan hal ini terjadi, jika semuanya ingin pandemi Covid-19 ini segera berlalu, mari kita mulai dari diri sendiri," cuit Halim Iskandar.

Halim Iskandar mengatakan, salah satu cara agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu adalah jika warga desa mulai tertib dan patuhi Protokol kesehatan.

Halim Iskandar ini juga selalu mendengungkan agar warga desa selalu jaga jarak, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah.

"Tetap waspada, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan; cuci tangan dg sabun dan air mengalir, selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas dan jangan lupa senantias memanjatkan doa," kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Warga desa diajak untuk selalu berdoa agar pandemi Covid-19 berlalu dan ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali.

"Semoga pandemi ini segera berlalu,  ekonomi pulih, indonesia nangkit. Desa Bisa,,,!!!," Cuit Gus Halim lagi..

Sebelumnya, Gus Halim mengimbau seluruh Kepala Desa, Para Pendamping Desa dan seluruh warga desa berupa imbauan untuk melakukan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 

Doa ini untuk menyikapi kondisi kekinian di Indonesia dengan kembali meningkatnya angka Covid-19.

"Doa bersama dilakukan bersama keluarga di rumah masing-masing," kata Gus Halim.

Doa bersama keluarga ini diharapkan digelar secara rutin yang dimulai serentak pada hari ini Pukul 18.00 Waktu setempat di kediaman masing-masing. (Arianto)

Share:

PPKM Darurat Diberlakukan, Ketua DPD RI Ingatkan Bansos Agar Tepat Sasaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat segera diterapkan pemerintah di Pulau Jawa dan Bali, 3 - 20 Juli 2021. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan agar pendistribusian bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Di masa PPKM Darurat, pemerintah siap menggulirkan bansos berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 300.000 setiap bulannya.  

"Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat. Apalagi selama PPKM Darurat seluruh aktivitas masyarakat benar-benar terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bansos tepat sasaran, atau benar-benar diterima oleh mereka yang terdampak pandemi," tutur LaNyalla, Jumat (2/7/2021).

Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, saat pemberlakukan PPKM Darurat BST akan dibagikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 34 provinsi.

"Program BST seharusnya selesai bulan lalu. Hanya saja, kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Darurat membuat program ini diperpanjang," terangnya.

Pada periode Januari-April 2021, BST sudah diberikan kepada 9,6 juta keluarga dengan anggaran Rp 11,94 triliun.

Sedangkan untuk perpanjangan, BST akan dibayarkan pada Juli dan Agustus kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 34 provinsi. Perpanjangan BST akan membutuhkan anggaran Rp 6,1 triliun.

"Bantuan sosial ini akan diberikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli. Mudah-mudahan para keluarga yang menghadapi PPKM Darurat bisa terbantu. Karenanya kita minta agar data penerima valid," katanya

LaNyalla juga meminta semua pihak untuk bekerjasama dan saling mematuhi aturan PPKM Darurat.

"Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kita berharap seluruh lapisan masyarakat mengambil peran serta memiliki kesadaran untuk sama-sama menghadapi masa yang sulit ini. Agar kita bisa kembali beraktivitas normal," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.(Arianto)

Share:

Kompolnas: Polri Luar Biasa Bantu Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sejumlah program maupun kebijakan yang ditempuh Polri dalam membantu pemerintah guna menekan penyebaran Covid-19 yang angkanya terus mengalami kenaikan akhir-akhir ini, menuai beragam tanggapan dari sejumlah kalangan.

Tak terkecuali dari pihak pengawas eskternal. Seperti yang dikemukakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dikatakan Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, pihaknya memberi catatan positif atas jerih payah yang telah dikerjakan Korps Bhayangkara dalam situasi pandemi Covid-19.

Menurut dia, dengan segenap kekuatan personel yang ada, Polri telah dengan tulus dan tanpa pamrih mengemban berbagai misi kemanusiaan menyikapi Covid-19.

Poengky mengungkapkan salah satu misi kemanusiaan yang amat dirasakan bermanfaat untuk masyarakat luas ialah dengan pelaksanaan vaksinasi kepada warga secara massal di sejumlah daerah.

“Saat ini Polri sudah membuka gerai-gerai layanan vaksin pada masyarakat,” kata Poengky dalam keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).

Dikatakannya, Polda Metro Jaya termasuk salah satu contoh yang dengan baik menghadirkan pelayanan vaksinasi ke masyarakat. "Salah satu contohnya di Polres Tangerang Selatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengaku bangga atas kerja keras dan pengabdian tersebut. “Polri memang luar biasa profesional dan sigap membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19,” ucapnya.

Lebih lanjut, apresiasi yang tinggi dihaturkan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran. “Apresiasi saya yang tinggi untuk Kapolri, beserta Kapusdokkes, Karumkit RS Polri Kramat Jati, dan para Kasatwil,” pungkasnya. (Arianto)




Share:

Mendagri Segera Keluarkan Instruksi Menteri Soal PPKM Darurat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan segera mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) soal Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini dilakukan sehubungan dengan langkah yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menetapkan kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali. 

“Kami sudah menyiapkan draft-nya, kami menerjemahkannya dalam bahasa regulasi, ada 11 halaman di sana,” kata Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang dilaksanakan secara virtual, dan dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (1/07/2021). 

Mendagri juga menjelaskan, Inmendagri soal PPKM darurat ditujukan kepada Gubernur di Pulau Jawa dan Bali, serta Bupati/Walikota di daerah tersebut. Inmendagri tersebut juga akan menjelaskan penetapan kriteria daerah level 3 dan 4 untuk melaksanakan sejumlah hal terkait kebijakan PPKM Darurat. “Ada 12 poin, jadi mulai yang pertama itu sasarannya, bahwa instruksi disampaikan kepada Gubernur di Jawa-Bali, lanjut kepada kepala daerah tingkat dua di Jawa-Bali,” ujarnya. 

Inmendagri yang berisikan 12 Poin tersebut, mengatur soal akselerasi vaksinasi, kegiatan edukasi protokol kesehatan, hingga penindakan terhadap pelanggar PPKM Darurat dengan berpijak pada peraturan dan perundang—undangan yang ada. Inmendagri juga mengingatkan kepala daerah soal UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat adanya sanksi administrasi hingga pemberhentian sementara bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan kebijakan strategis nasional. 

“Kami tidak ingin memberikan sanksi ini kepada kepala daerah, kami yakin teman-teman kepala daerah dapat menjalankan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya. 

Inmendagri juga mengatur pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, serta adanya aturan soal testing minimal yang perlu dilakukan di daerah yang menerapkan PPKM Darurat. “Ada di poin kelima pelarangan kegiatan kerumunan, termasuk dasar selain Inmendagri ini, nanti dasarnya adalah Perda dan Perkada sehingga ini memberikan kekuatan pada penegak hukum; Polri, Kejaksaan, didukung TNI. Kami juga ikuti arahan Bapak Menko, agar setiap daerah sudah diidentifikasi testing minimal,” bebernya. 

Tak kalah penting, Inmendagri akan mengatur proses penyaluran jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. Selain bantuan sosial yang diberikan lewat Kementerian Sosial, Mendagri menjelaskan terdapat mata anggaran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang umumnya dialokasikan di dinas sosial masing-masing, terutama bagi daerah di level 3 dan 4. Selain itu juga ada bantuan yang bersumber dari dana desa yang dapat diberikan jika masyarakat betul-betul membutuhkan. 

Sementara itu, Inmendagri juga memuat adanya aturan agar daerah menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8%, yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando (posko tingkat kelurahan); Insentif tenaga kesehatan daerah untuk penanganan Covid-19; serta Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

“Kemudian poin kesembilan, masalah pendanaan yang bersumber dari APBD ini dialokasikan 8% dari DAU dan DBH sesuai Peraturan Menkeu yang dapat dialokasikan untuk penanganan Covid dan PPKM darurat ini,” pungkasnya. 

Pemerintah telah resmi menetapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali per 3 Juli 2021. Aturan ini diberlakukan hingga 2 pekan ke depan, yakni 20 Juli 2021. (Arianto)

Share:

Hadapi @TretanMuslim Stok Pil Sabar Dukcapil Melimpah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Jadi petugas layanan Dukcapil harus super duper sabar. Sudah layanannya full gratis, masih dirusak netizen pula. Bandingkan dengan layanan di perbankan, semuanya serba berbayar tapi masyarakat malah hepi.

Itulah lintasan pemikiran Dirjen Dukcapil Kemendagri  Zudan Arif Fakrulloh, ketika berbicara soal tingginya harapan masyarakat terhadap Dukcapil, satu-satunya instansi yang memberikan layanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan datanya untuk memudahkan pelayanan publik.

Dirjen Zudan mengibaratkan upaya memenuhi harapan masyarakat itu, seperti mengisi air yang tidak pernah penuh di gelas. Berapa pun volume gelas diisi, airnya tak pernah penuh karena gelasnya bertambah tinggi.

Sebaliknya, ketika air di gelas meluber akan memberi dampak trickle down effect atau efek menetes ke bawah kepada masyarakat sekelilingnya.

"Harapan masyarakat terhadap layanan Dukcapil terus meningkat. Dulu layanan Adminduk itu berbayar, sekarang diberikan gratis. Dulu layanan Adminduk hanya di kantor Dinas Dukcapil. Sekarang layanan diberikan jemput bola langsung mendekati masyarakat yang membutuhkan. Bahkan bisa diajukan dari rumah secara online sehingga warga bisa mencetak sendiri dokumennya dengan kertas HVS biasa," papar Dirjen Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (1/7/2021).

Contoh konkret yang menggambarkan betapa melimpahnya stok pil sabar petugas Dukcapil, adalah ketika menghadapi rundungan komika @TretanMuslim yang terus nyinyir. 

Tretan yang kelahiran Bangkalan, Madura, dan kini tinggal di Tangerang Selatan, memposting di akun IG dan Twitter-nya dan mengaku kesulitan mengakses web Dukcapil Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk mengurus KTP-el baru. Pria bernama asli Aditya Muslim ini mengakses lewat ponsel.

"Sebenarnya saya gak ada masalah dengan negeri ini, tapi begitu ngurus KTP baru, suruh fotocopy ini itu, bolak balik, pas dateng suruh daftar online, pas online websitenya SAMPAH, call centre ditelpon ga ada yang angkat, ya ada yang salah dengan negeri ini, lebih baik dukcapil kasih ke Microsoft," kicau Trestan, Selasa (29/6/2021).

Dalam database Dukcapil, nama Aditya Muslim tercatat data kependudukannya sejak 2010, dan update data terakhir dan dicetak menjadi KTP-el pada 2013.

Menjawab Tretan, sebuah akun Tiktok @zainusman.com kemudian memposting video tutorial berjudul Balas Cuitan Tretan. 

"VT ini utk membuktikan benar tidaknya web dukcapil tangsel gak bs buat ketik isi nama dll #tretanmuslim #dukcapiltangsel #ktp #dukcapil," tulis @zainusman.com. 

Lewat videonya, Zain memperagakan mengakses web Dukcapil Tangsel memakai laptop. 

"Hasilnya tidak ada masalah, lancar2 saja. Kemungkinan masalah terjadi saat akses web pake HP," tulisnya sembari memberikan jalan keluar, "Solusi: 1. Akses pake laptop; 2. Download aplikasi."

"(Kalau) pake Hape: memang benar seperti yang dibilang Tretan gak bisa ketik-ketik nama. Jadi nya kaya otomatis namanya salah ketik muncul huruf-huruf yang gak kita ketik. Pake laptop: normal2 aja..," kata Zainusman saat dihubungi via WA.

Kadis Dukcapil Kota Tangerang Selatan Dedi Budiawan, saat dihubungi Tim Media Dukcapil mengatakan, kesulitan yang dihadapi @TretanMuslim hanya lantaran tidak mau baca SOP (standar operating procedure).

"Mau daftar online di web pakai HP atau PC gak bisa jika browser nya bukan Mozila Firefox, cuma itu. Ratusan yang kesulitan karena gak tau dan gak mau baca SOP, tapi mau bertanya. Begitu kami hubungi dan berita tau semua beres lancar. Pakailah browsernya mozila firefox," kata Debu, panggilan panggilan akrabnya.

Debu menjelaskan, pihaknya sudah menghubungi @TretanMuslim via Direct Message (DM) namun yang bersangkutan belum juga menjawab. 

"Kami jelaskan secara normatif saja bahwa segala sesuatu ada SOP-nya. Jika ada kesulitan web kami 24 jam dalam 7 hari nonstop siap terima pengaduan," kata Debu.

Sabar tingkat dewa
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, akhirnya turut menengahi. Meskipun dia tahu anak buahnya di-bully, Zudan tetap memerintahkan agar KTP Tretan segera dicetak dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Di benaknya  memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat adalah kredo yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

"Semua datanya sudah ada, tolong segera dicetak," kata Zudan dan segera ditindaklanjuti Kadis Debu. 

Setelah KTP-nya jadi dan dinotifikasi kepada pelawak tunggal berkebangsaan Indonesia ini, dirinya pun kembali nge-twit begini:

"Karena kemaren ngurus KTP Irlandia ribet, maka akhirnya saya memutuskan pindah WNI dan mengurus KTP menjadi warga negara Indonesia."

"Saya suka ngurus KTP di Indonesia karena masih menggunakan banyak foto copy, dimana ini bentuk kepedulian terhadap pengrajin kertas dan juga masih menghormati kebudayaan leluhur. Kalo terlalu elektronik dan online itu terlalu kebarat-baratan."

"Alhamdulillah prosesnya cepat dan tidak ribet, jadi kalo ada yg blg birokrasi di Indonesia ribet itu adalah fitnah. Proses KTP saya cepat ini krn memang disini serba mudah, bukan krn akun saya verified. Terimakasih."

Begitulah, petugas Dukcapil dengan kesabaran tingkat dewa terus mengisi gelas yang airnya tak pernah penuh, karena gelasnya bertambah tinggi. (Arianto)

Share:

Dirjen Otda Kemendagri Resmikan E-Perda di Kalsel


Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 
Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengimplementasikan sistem peraturan daerah elektronik atau aplikasi e-Perda yang digagas Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Layanan berbasis teknologi itu diharapkan membuat rancangan produk hukum daerah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta minim penyimpangan.

Aplikasi e-Perda merupakan sistem konsultasi seluruh produk hukum daerah berbasis elektronik yang disiapkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. 

Dalam kesempatan itu, Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang diwakilkan oleh Direktur Produk Hukum Kemendagri, Makmur Marbun, secara bersamaan menekan layar sentuh sebagai simbol peluncuran aplikasi E-Perda kabupaten kota se-Kalsel pada Selasa (29/6/21).

Launching aplikasi e-Perda digelar secara fisik dan daring di Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, dihadiri Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar, dan jajaran SKPD di lingkup Pemprov.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, turut meresmikan peluncuran aplikasi secara virtual melalui  platform zoom.

Salah satu keuntungan terobosan tersebut dikatakan Akmal, yakni membuat konsultasi lebih efisien tanpa harus tatap muka.

Dijelaskan Akmal, tentang alasan yang mendasari terbentuknya E-Perda. Salah satu problem pemerintah adalah obesitas regulasi. Hal demikian terjadi karena masing-masing pemerintah daerah menyiapkan regulasi.

Belum lagi kementerian dan lembaga non kementerian yang membuat norma standar sendiri, kemudian dieksekusi oleh Pemda melalui program ataupun peraturan.

"Terjadilah berlomba-lomba bikin aturan, tapi kita sering lupa mengevaluasi apa yang kita buat," ujar Akmal Malik.

Ia pun menerangkan dampak-dampak buruk akibat terlalu banyak regulasi yang kurang diperlukan.

"Lamban dalam mengambil keputusan karena berorientasi pada peraturan yang lama. Kemudian, kurang optimal dalam berinovasi karena selalu berorientasi pada regulasi yang tidak sesuai dengan kondisi," urainya.

Meski begitu, menurut Akmal, dalam konteks ini, Pemda tidak bisa disalahkan.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengapresiasi upaya Dirjen Otda dalam merancang terobosan layanan berbasis teknologi.

Ia menjelaskan, E-Perda akan mengatasi beberapa hal dalam bidang layanan hukum dan peraturan daerah.

Menyusul wilayah lain yang sudah lebih dulu meresmikan aplikasi E-Perda, Kalsel pun kini mulai menerapkannya.

"Jadi, kalau kita melayani, prinsipnya ingin lebih cepat. Aplikasi E-Perda juga akan memangkas waktu lebih cepat," tegasnya.

Kemudian, Safrizal mengemukakan tagline Kalsel dalam menerapkan E-Perda, yakni faster, essier, cheaper, better dan ia berharap pendekatan berbasis elektronik mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang modern sehingga menghasilkan layanan yang prima.

Sebelum mengakhiri acara launching tersebut, Akmal mengatakan penggunaan aplikasi E-Perda di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi solusi dari permasalahan dalam pembentukan regulasi di daerah sehingga regulasi yang dibentuk dapat implementatif sesuai dengan kebutuhan daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Kalimantan Selatan. (Arianto)

Share:

Peringati Harganas, Ketua KPK: Budaya dan Semangat Anti Korupsi Dimulai Dari Keluarga


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hari ini, Selasa, 29 Juni 2021, kita segenap bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas), hari yang seyogianya mengingatkan kita kembali akan pentingnya membentuk, menjaga dan melindungi keluarga dari ragam permasalahan bangsa, salah satunya perilaku koruptif dan laten korupsi. 

"Keluarga memiliki peran teramat penting bagi kemajuan, masa depan, arah dan tujuan bangsa ini, memperkokoh ketahanan serta konsistensi nasional dalam mewujudkan cita-cita, impian segenap rakyat di republik ini untuk lepas dari perilaku koruptif dan laten korupsi," ujar ketua KPK H. Firli Bahuri di Jakarta. Selasa (29/06)

Ketua KPK menuturkan bahwasannya dimulai dari sebuah keluarga-lah, Ruh ANTIKORUPSI yang senantiasa menyiratkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, moral dan etika, dihembuskan kepenjuru kalbu setiap individu yang menjadi bagian dalam keluarga, untuk membentuk karakter keluarga ANTIKORUPSI. 

"Bahkan, jika dicermati secara utuh dalam kontek pembangunan pendidikan ANTIKORUPSI, ‘jiwanya’ adalah pendidikan karakter. Sebagaimana kita ketahui bahwa muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI dari dalam individu," ungkapnya.  

Lebih lanjut, katanya  pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) bersama segenap elemen bangsa ANTIKORUPSI direpublik ini, melalui berbagai upaya, diantaranya dengan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, perumusan organisasi, sinergitas antar lembaga dan lain sebagainya. 

"Akan tetapi, upaya-upaya tersebut tentu tidak cukup untuk memberantas korupsi yang berurat akar direpublik ini, perlu gerakan sosial nasional yang lebih luas dan mendalam, mengarah pada perubahan sosial budaya bangsa ini mengingat tidak sedikit individu-individu yang masih menganggap korupsi adalah kuktur bangsa dan hal biasa yang dilakukan sejak dulu dinegara ini," tegas Ketua KPK.

Adapun, sambung Ketua KPK, keluarga sebagai bagian dari basis masyarakat adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia agar tak lagi melihat korupsi sebagai budaya apalagi menjadi kebiasaan dalam setiap tatanan kehidupan di negeri ini, terangnya

Untuk itu, Ketua KPK menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki pandangan bahwa keluarga ANTIKORUPSI dapat mempengaruhi individu dan keluarga lainnya serta memiliki peran sentral dalam membangun budaya ANTIKORUPSI dalam masyarakat. 

Dari pandangan itulah, lanjutnya, kami membuat Konsep Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga, dengan berbagai program dan kegiatan, antara lain gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi),  menerbitkan buku dengan tema Membangun GenAksi dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia, Panduan Menumbuhkan Kejujuran kepada Anak Sejak Dini, Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga.

"Adapun hal tersebut sebagai acuan yang dapat diterapkan dalam setiap keluarga dengan tujuan membentuk karakter kuat yang menjunjung tinggi integritas, nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan dalam setiap generasi masa depan bangsa yang dilahirkan dalam sebuah keluarga," tegasnya. 

Dengan demikian, ujar Ketua KPK, secara eksplisit kami gambarkan bahwa dari sebuah keluarga, perubahan sikap, perilaku masyarakat akan terjadi, dan memunculkan tatanan sosial budaya  kultur baru yang melihat korupsi sebagai musuh bersama, memandang perilaku koruptif adalah sesuatu yang hina, dan yang tak kalah penting membudayakan budaya ANTIKORUPSI dibumi pertiwi.

"Kami segenap insan KPK mengucapkan Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional, canangkan selalu semangat dan budaya ANTIKORUPSI dalam keluarga kita untuk menyongsong masa depan yang semakin baik lagi apabila korupsi benar-benar sirna dari NKRI, agar kesejahteraan umum dan kecerdasan dalam hidup berbangsa dan bernegara dapat lebih dirasakan oleh seluruh anak bangsa di republik ini," pungkasnya. (Arianto)
Share:

Dirjen Pol & PUM Buka Indonesia Maju Virtual Expo dan Forum 2021


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, membuka acara Indonesia Maju Virtual Expo dan Forum 2021 secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, (29/06/2021).

Dalam sambutannya, Bahtiar menjelaskan, faktor ketahanan ekonomi mempengaruhi faktor ketahanan nasional, yang erat hubungannya dengan faktor stabilitas sosial dan politik suatu negara. Bahtiar pun menekankan, dunia saat ini tengah dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Tak semua negara, kata Bahtiar, mampu menjalani masa sulit seperti dalam keadaan pandemi saat ini.

“Alhamdulillah hingga hari ini, Indonesia mampu mengelola situasi sulit ini dengan baik, ekonomi gas dan rem istilah Bapak Presiden, bagaimana mengelola secara seimbang antara ekonomi dan penanganan Covid-19, ini secara simultan tentu kita kawal dengan baik,” tutur Bahtiar.

Adapun acara ini diinisiasi oleh Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya bekerja sama dengan Yayasan Cendekia Sinergi. Sementara itu, pesertanya terdiri dari Badan Kesbangpol, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata seluruh Indonesia, serta para pelaku usaha.

Bahtiar berharap, acara ini dapat menjadi bagian dari solusi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Sebab, memang tujuan besar dilaksanakannya acara Indonesia Maju Virtual Expo 2021 adalah untuk pemulihan ketahanan ekonomi. Lewat pemanfaatan teknologi, para UMKM dipertemukan dengan pembeli. 

“Kita tidak boleh menangisi keadaan ini dan terus melanjutkan kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dengan menghadirkan cara-cara baru dan cerdas dengan menggerakkan ekonomi nasional,” pungkas Bahtiar. (Arianto)

Share:

Kemendikbudristek Salurkan 50 Tenda Untuk Bantu Rumah Sakit di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Dalam rangka membantu penanganan pasien Covid-19 yang saat ini sedang melonjak di Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyalurkan bantuan 50 tenda di 50 Intalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit di Jakarta sejak 23 Juni 2021. Tenda-tenda darurat tersebut merupakan hibah kerja sama antara Kemendikbudristek dengan UNICEF.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengatakan penyaluran tenda tersebut untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan surat permohonan dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Nomor 633/-1.772 tentang Permohonan Peminjaman Tenda.

“Kita coba membantu dan mengakomodir adanya permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membutuhkan ruang darurat tambahan untuk penanganan pasien Covid-19. Tenda-tenda tersebut kami salurkan ke rumah sakit yang membutuhkan,” terang Dirjen Jumeri, di Jakarta, Senin (28/06).

Tenaga Ahli Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Jamjam Muzaki mengatakan proses pengiriman tenda dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta atas permintaan dari rumah sakit rujukan Covid-19. Proses pengiriman tenda tersebut disalurkan dari LPMP DKI Jakarta. Pendirian tenda di rumah sakit dilakukan secara bertahap oleh Kemendikbudristek, BPBD DKI Jakarta, Jaya Konstruksi dan pihak rumah sakit. “Hingga saat ini bantuan pengiriman dan pendirian tenda sudah mencapai tahap ketiga,” terangnya.

Pada tahap pertama, Kemendikbudristek menyalurkan tenda darurat di 19 rumah sakit, yakni RSUD Kramat Jati, RSAU Esnawan Antariksa, RSUD Pasar Rebo, RS Yadika Pondok Bambu, RS Islam Pondok Kopi, RS Kesdam Cijantung, RSUD Cipayung, RS Bhakti Mulia, RSUD Tamansari, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSU Budi Kemuliaan, RS Husada, RSUD Tanjung Priok, RS Mulyasari Jakarta, RS Duta Indah, RS Ciputra Citragardern City, RS Hermina Daan Mogot, dan RS Pelni Petamburan.

Selanjutnya, pada tahap kedua Kemendikbudristek menyalurkan bantuan tenda darurat ke 11 rumah sakit, yakni RS Hermina Kemayoran, RUSD Koja, RS Islam Sukapura, RS Firdaus, RS Marinir Cilandak, RS Harum Sisma Medika, RS Columbia Asia Pulomas, RS Mediros, RS Harapan Jayakarta, RS Persahabatan, dan RS Fatmawati.

Kemudian, lanjut Jamjam, pada tahap ketiga, Kemendikbudristek membangun tenda darurat di 20 rumah sakit yakni RS Kembangan, RSUD Kalideres, RS Media Permata Hijau, RSJP Harapan Kita, RS Primaya Evasari, RSPI Sulianti Saroso, RSUD Cilincing, RSKD Duren Sawit, RS Harapan Bunda, RS Kartika, RS Hermina Jatinegara, RSUD Ciracas, RS Bunda Aliyah, RSUD Pademangan, RSUD Tugu Koja, RS Umum Pekerja, RS Puri Medika, RS Islam Jakarta Cempaka Putih, RSUD Tarakan, dan RSUD Johar Baru. (Arianto)

Share:

Kemenkeu Blokir Dana Bantuan Ponpes Rp 500 M, Ketua DPD RI Minta Ada Penjelasan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemblokiran yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap rekening sejumlah Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madrasah sehingga tidak bisa menerima dana bantuan imbas pandemi Covid-19 mendapat perhatian dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, harus ada penjelasan mengenai pemblokiran tersebut.

Kemenkeu telah melakukan pemblokiran rekening sejumlah Pesantren dan Madrasah selama 6 bulan terakhir. Hal tersebut mengakibatkan bantuan dana sebesar Rp 500 miliar untuk sejumlah Ponpes dan Madrasah itu tidak dapat dicairkan.

“Kami menunggu alasan Kemenkeu melakukan pemblokiran terhadap dana bantuan untuk Pesantren dan Madrasah, karena belum ada penjelasan mengenai pemblokiran ini,” ungkap LaNyalla, Senin (28/6/2021).

Akibat pemblokiran yang dilakukan Kemenkeu, Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa menyalurkan dana bantuan kepada Pesantren dan Madrasah terkait. Padahal, kata LaNyalla, tidak semestinya dana bantuan untuk Ponpes dan Madrasah ditahan.

“Ponpes-ponpes dan Madrasah sangat membutuhkan dana bantuan itu. Ingat, bantuan pemerintah sangat diperlukan agar Pesantren dan Madrasah bisa tetap bertahan menyelenggarakan pendidikan di tengah kondisi Covid seperti saat ini,” tuturnya.

LaNyalla pun mendesak agar Kemenkeu segera membuka blokir rekening sejumlah Ponpes dan Madrasah itu.  Dengan demikian, dana bantuan Covid-19 bagi Ponpes dan Madrasah bisa disalurkan secara merata.

“Kami minta Kemenkeu segera buka blokir rekening tersebut, kecuali memang ada permasalahan krusial di balik dilakukannya pemblokiran. Tapi kalau tidak, janganlah ditahan-tahan dana bantuan. Karena dana bantuan ini juga sebagai penunjang pemulihan ekonomi nasional (PEN),” tutur Senator Jawa Timur tersebut.

Dikatakan LaNyalla, masalah pemblokiran rekening Ponpes dan Madrasah tanpa ada penjelasan akan membuat publik bertanya-tanya. Kemenag pun diminta melakukan koordinasi intens dengan Kemenkeu agar penyaluran dana ke Ponpes dan Madrasah yang tertahan bisa cepat diatasi.

“Masalah ini juga jadi atensi kawan-kawan di Komisi VIII DPR RI. Kami akan meminta Komite III yang membidangi urusan agama untuk ikut mengawalnya. DPD RI akan meminta Kemenkeu dan Kemenag memberikan klarifikasi sekaligus mencari solusi terhadap persoalan tersebut,” papar LaNyalla.

Mantan Ketum PSSI itu mengingatkan, dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp 500 M dibutuhkan agar program adaptasi kebiasaan baru di Ponpes dan Madrasah dapat berjalan dengan lancar. LaNyalla menyebut, dana bantuan harus segera didistribusikan, mengingat kasus Covid-19 di Ponpes juga cukup tinggi.

“Jangan sampai karena ditahannya dana untuk menunjang adaptasi kebiasaan baru saat pandemi menyebabkan penanganan Covid di lingkungan Ponpes dan Madrasah berjalan buruk. Karena dampaknya juga akan jelek untuk pemerintah,” tegasnya.

Dana bantuan sebesar Rp 500 M untuk Ponpes dan Madrasah masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bagian dari bantuan adaptasi kebiasaan baru. Total dana bantuan itu sebesar Rp 2,6 triliun.

Alokasi dana terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/LPA sebesar Rp 2,38 triliun. Kemudian bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp 211,7 miliar. (Arianto)

Share:

Menteri BUMN, Erick Thohir Pastikan Rakyat Mendapat Obat Terapi Murah COVID-19


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam upaya menekan meluasnya pandemi COVID-19, pemerintah memastikan rakyat akan mendapat obat terapi murah untuk pencegahan dan penyembuhan dari virus SAR Cov-2. Percepatan uji klinis yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Ivermectin sebagai obat terapi pencegahan dan penyembuhan pasien COVID-19 akan menjadi game changer terbaru agar Indonesia bisa mengendalikan pandemi ini.

Hal itu ditekankan Menteri BUMN, Erick Thohir menanggapi langkah BPOM yang tengah melakukan uji klinis Ivermectin sebagai obat terapi pasien COVID-19. Persiapan pun sudah dilakukan PT Indofarma untuk memproduksi obat Ivermectin secara massal sehingga ketika uji klinis selesai dilakukan dan izin edar sudah dikeluarkan BPOM, maka obat tersebut siap diproduksi besar-besaran dalam waktu singkat.

"Secara infrastruktur kami siap untuk memproduksi Ivermectin secara massal. Obat ini akan menjadi obat terapi yang murah bagi rakyat, terlebih Indofarma sudah menyiapkan produksi sebesar 4,5 juta tablet per bulan. Jika uji klinis BPOM selesai dan sudah keluar izin edarnya sebagai tanda bahwa obat Ivermectin ternyata baik untuk kita semua, maka produksi ini akan kita genjot demi mengurangi dengan cepat kasus positif COVID-19," ujar Menteri Erick Thohir di Jakarta, Senin (28/6).

Penyediaan obat terapi COVID-19 yang murah memang menjadi perhatian utama Menteri Erick Thohir. Hal ini tak lain agar masyarakat yang lebih memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pokok di tengah pandemi ini tidak lagi terbebani dengan harga obat yang mahal. Menurut rencana harga obat terapi Ivermectin akan dibanderol dengan harga antara Rp 5.000 hingga Rp 7.000 setiap tabletnya.

"Dengan harga obat yang murah dan terjangkau, saya yakin rakyat akan bisa mendapatkannya dengan mudah dan tidak akan menjadi beban. Terlebih untuk pencegahan terhadap COVID-19, tidak perlu selalu dikonsumsi dan hanya 2-3 tablet. Begitu pula untuk penyembuhan. Semoga ikhtiar kita untuk membuat rakyat kita sehat dan Indonesia terbebas dari pandemi ini segera terwujud," ungkap Menteri BUMN. (Arianto)
Share:

Simultan Bangun Infrastruktur Digital, Menkominfo Target 200 Ribu Masyarakat NTT Terliterasi


Duta Nusantara Merdeka | Kupang NTT
Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia, pada saat bersamaan menargetkan Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) bisa menjangkau 12,5 juta masyarakat secara nasional di tahun 2021. Di Nusa Tenggara Timur, Menkominfo menargetkan GNLD bisa menjangkau 200 ribu masyarakat terliterasi.

"Untuk Nusa Tenggara Timur sambil membangun infrastruktur digitalnya, sambil membangun BTS-nya, tahun ini saya berharap ada 200 ribu setidaknya masyarakat NTT harus mengambil bagian di dalam Gerakan Nasional Literasi Digital atau basic skills digital," ujarnya dalam kegiatan Literasi Digital bersama pemuda Gereja Masehi Injil di Timor, Kabupaten Kupang, Senin (28/06/2021).

Menteri Johnny menyatakan GNLD Siberkreasi pernah mendapatkan penghargaan internasional WSIS Prize di United Nation International Telecommunication Union (ITU) PBB.

"Juara satu di dunia yang dapat winner itu Program Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Kalau dunia saja mengakui itu sebagai gerakan yang hebat, jangan sampai kita tidak manfaatkan. Kalau Indonesia menggunakannya, jangan sampai kampungnya Menteri dan kampungnya Gubernur NTT tidak manfaatkan," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, GNLD menjadi penting bagi generasi muda. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menerapkan program tersebut dengan fokus pada empat prioritas, yaitu keamanan digital, etika digital, masyarakat digital, dan budaya digital.

"Di empat prioritas program ini, saya harapkan nanti masyarakat itu dilibatkan agar kita menguasai dan paham apa itu digital," tandasnya.

Sebelumnya,  dalam  Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Base Transceiver Station  dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, Menkominfo menyatakan mempercepat penyelesaian 421 dengan target tuntas di tahun 2022. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan jangkauan sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.


*On Boarding UMKM*

Menkominfo menjelaskan Program GNLD juga memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM dan ultra mikro. Bahkan Menteri Johnny meyakini pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Laiskodat memiliki harapan yang sama.

"Maka UMKM kita, ultra mikro dan kegiatan-kegiatan harian yang berkaitan dengan ekonomi kita masuk dan on boarding ke dalam digital UMKM, digital ultra mikro," ujarnya.

Selama mengunjungi kota dan kabupaten Kupang, Menkominfo melihat potensi produk-produk lokal yang perlu didukung untuk on boarding ke ekosistem digital.

"Produk-produk hasil karya kita langsung masuk di marketplace secara digital, maka pasarnya tidak lagi pasar di Kupang atau di mana saja, tapi pasarnya di wilayah cross border atau wilayah dunia," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, makanan khas Kupang seperti Se'i tidak hanya dijual di pasar-pasar nasional, tetapi juga di dunia tanpa batas dengan memanfaatkan ruang digital.

"Kita dihubungkan melalui market place dan untuk bisa itu kita harus on boarding. Saya tentu berharap adik-adik GMIT mengambil hal-hal yang secara khusus dan spesifik, masuk ke dalam kegiatan itu, bukan untuk bahan diskusi kita saja, bukan untuk diobrol sambil minum kopi saja, tapi mengambil bagian secara nyata di dalam kegiatan literasi dan produk-produknya nanti. Itu yang paling basic," ujarnya.

Menkominfo mengharapkan setiap tahunnya Provinsi NTT menghasilkan lebih banyak talenta digital melalui Program GNLD ini. Hal itu menurutnya sebagai arena baru bagi generasi muda.

"Ini arena baru kita, ini akan menghantar masyarakat kita untuk meloncat. Jangan kita tonton, jangan kita pandangnya, tapi kita ikut dan mengambil bagian secara aktif dalam program ini, tandasnya.

Kementerian Kominfo dengan semua kemampuan, keterampilan dan ekosistem mitra kerja, termasuk global teknologi company, mengajak dan secara bersama-sama menyukseskan program GNLD untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

"Secara khusus Nusa Tenggara Timur, model yang dilaksanakan di sini harus menjadi model yang nanti diterapkan secara nasional, gagasan datang dari Nusa Tenggara Timur, model datang dari Nusa Tenggara Timur, dan capaiannya juga harus dimulai di Nusa Tenggara Timur, itu yang kita harapkan tingkat dasar," tuturnya.

Menteri Johnny menyatakan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program ini dengan mengakses informasi terkait kelas-kelas literasi digital melalui akun Instagram Siberkreasi dan melalui tautan event.literasidigital.id.

Selain itu, para Jemaat maupun Pengerja Gereja juga dapat memanfaatkan Panduan Kurikulum dan Seri Modul Literasi Digital yang telah disusun oleh Kementerian Kominfo dan Mitra Pegiat Literasi Digital melalui tautan literasidigital.id.

Adapun modul literasi digital terdiri dari empat tema, yaitu Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital. "Kesemuanya disusun berdasarkan dengan empat pilar kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture," imbuhnya.

Selain menghadiri kegiatan literasi digital, di tempat yang Menkominfo juga menghadiri kegiatan Musyawarah Pelayanan ke IV Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT).

Dalam kegiatan yang dilakukan secara hybrid itu, Menteri Johnny didampingi Gubernur NTT Viktor Laiskodat, juga dihadiri Bupati Kabupaten Kupang Korinus Masneno, Wakil Bupati Kabupaten Kupang Jerry Manafe, serta Jajaran Pengurus Sinode Grup. (Arianto)
Share:

Kurun Waktu 2020-2021, Kementerian PUPR Selesaikan Rehabilitasi 9 Madrasah di Sulawesi Tenggara


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, dengan prioritas untuk ditangani adalah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tercatat sebanyak 9 madrasah yang tersebar di 5 kabupaten selesai dibangun dalam kurun waktu 2020 – 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.453 sekolah, 1000 madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 41 PTN serta KDP 8 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia. Rehabilitasi madrasah bertujuan untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Rehabilitasi dan renovasi 9 madrasah di Provinsi Sultra  selesai tahun 2020-2021 dengan total biaya APBN sebesar Rp 32,2 miliar dengan rincian 3 di Kabupaten Kolaka Utara, 3 di Kolaka, 1 Konawe Kepulauan, 1 Muna, dan 1 Buton Tengah. Pekerjaan rehabiltasi antara lain meliputi renovasi ruang kelas, gedung kantor guru, perpustakaan, laboratorium, toilet, sarana sanitasi (septic tank dan tower air), musala, kantin, lapangan olahraga, paving block, pagar sekolah, dan ruang kegiatan siswa.

Salah satu sekolah yang telah rampung direhabilitasi adalah MTS Negeri 2 Kabupaten Kolaka yang terletak di Kecamatan Wolo. Rehabilitasi telah selesai pada 2020 dengan anggaran Rp 5,06 miliar yang meliputi pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru, musala, toilet, pagar, drainase, dan halaman. Dalam pelaksanaan rehabilitasi madrasah, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, diantaranya Kementerian Agama.

Pekerjaan rehabilitasi madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Secara keseluruhan di Provinsi Sultra penanganan rehabilitasi madrasah selama kurun waktu 2019-2021 sebanyak 22 madrasah. (Arianto)

Share:

Kementerian PUPR Siapkan Rusun Pasar Rumput untuk Tangani Pasien COVID-19 di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan langkah antisipatif atas meningkatnya jumlah penderita Virus COVID-19 di Ibu Kota Jakarta dengan menyiapkan Rumah Susun (Rusun) Tingkat Tinggi Pasar Rumput sebagai fasilitas isolasi/observasi untuk menambah kapasitas tampung pasien COVID-19. Saat ini, Kementerian PUPR tengah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku selaku Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pemanfaatan rusun serta pengadaan meubelair di dalam unit hunian.

"Berdasarkan arahan Menteri PUPR kepada kami, Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput akan disiapkan sebagai tempat isolasi karena jumlah pasien COVID-19 terus meningkat," kata  Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Sabtu (26/6/2021).

Menurut Khalawi, untuk mempercepat rencana pemanfaatan Rusun Pasar Rumput di Manggarai sebagai fasilitas isolasi/observasi COVID-19, Ditjen Perumahan telah menerjunkan tim monitoring yang terdiri dari Direktorat Rumah Susun dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa I untuk mempersiapkan sejumlah fasilitas pendukungnya pada Kamis (24/6/2021). 

"Kami harap proses persiapan Rusun Pasar Rumput sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 bisa segera diselesaikan dalam waktu dekat. Sebab ketersediaan tempat isolasi dan perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan rumah sakit rujukan yang hampir penuh membuat pemerintah harus menyediakan alternatif tempat isolasi," ujar Khalawi. 

Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumuh  selesai dibangun Kementerian PUPR dan telah diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta pada September 2019 lalu. Konstruksi rusun terdiri dari tiga tower setinggi 25 dengan total kapasitas 1.984 unit. 

Rencananya seluruh tower rusun akan dimanfaatkan sebagai fasilitas isolasi/observasi COVID-19 dengan pengoperasian secara bertahap, yakni  tahap pertama menggunakan Tower 1 dimulai dari lantai 4 hingga lantai 25 dengan kapasitas 689 unit. "Pemanfaatan rumah susun tahap pertama di Tower 1 direncanakan pada hari akhir bulan Juni, sedangkan pemanfaatan Tower 2 dan Tower 3 direncanakan setelah Tower 1 sudah terisi penuh," jelas Khalawi. 

Lebih lanjut, Khalawi menyampaikan, untuk pemanfaatan Tower 1 sebagai fasilitas isolasi/observasi akan dilakukan pengaturan dengan memindahkan sementara aktivitas fasilitas umum lantai 1-3 yang saat ini sudah berjalan ke lokasi lain. Untuk akses masuk Tower 1 melalui lantai 3  akan dipisah atau dipasang pembatas  agar tidak mengganggu aktivitas fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berada di dua tower lainnya.

"Akses masuk ke tempat isolasi di lantai 4 sampai dengan 25 menggunakan lift yang terpisah. Kami tengah mempersiapkan pemasangan penyejuk udara atau air conditioner (AC) pada unit satuan rumah susun, sementara untuk pengadaan meubelair yang digunakan oleh pasien COVID-19 akan difasilitasi oleh BNPB dan Pemprov DKI Jakarta," ujar Khalawi. 

Rusun Pasar Rumput memiliki luas bangunan untuk hunian 119.325 m2. Sejumlah fasilitas tersedia pada rusun di antaranya pasar di lantai 1 dan 2 dengan total luas 12.433 meter persegi serta ruang kegiatan sosial di lantai dengan luas 6.302 m2. Adapun unit hunian yang digunakan mulai lantai 4 hingga 25 dengan luas per unit 36 m2 terdiri dari ruang tamu/keluarga, ruang makan, 2 kamar tidur, toilet, kamar mandi, dan ruang servis. (Arianto) 

Share:

Pengembangan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara Dimulai Tahun Ini Dengan Skema KPBU


Duta Nusantara Merdeka | Gorontalo 
Kementerian Perhubungan pada tahun ini akan memulai pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pembangunan Pelabuhan ini dilakukan melalui pendanaan kreatif non APBN dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Pelabuhan ini terletak di utara Sulawesi yang memiliki konektivitas dengan negara timur jauh seperti Jepang, Korea, China, dan Hongkong. Kami mengajak pihak investor swasta untuk berkolaborasi mengembangkan tidak hanya pelabuhan saja, tetapi juga untuk kepentingan kawasan sekitar (hinterland),” kata Menhub saat meninjau Pelabuhan Anggrek, Rabu (23/6).

Menhub mengatakan, mendukung konsorsium yang menjadi pemenang lelang proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek untuk mengembangkan pelabuhan ini dengan baik, agar keberadaan pelabuhan ini dapat bermanfaat untuk melancarkan pergerakan logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo dan Kawasan sekitarnya.

“Saya meminta agar konsorsium dapat bersinergi secara nasional dan internasional terutama dengan Pemerintah Daerah, misalnya untuk perluasan, karena pekerjaan kepelabuhan tidak bisa dikerjakan sendiri," ucap Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menyampaikan, agar keberadaan Pelabuhan Anggrek bisa saling mendukung dengan Pelabuhan Gorontalo yang berada di Kota Gorontalo, sehingga dapat menciptakan efisiensi dan tidak menimbulkan masalah seperti kemacetan.

"Kami mendukung upaya pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara yang termasuk daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP) ini untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan pengembangan Pelabuhan Anggrek ini, diharapkan dapat mengembangkan produktivitas dan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya," tutur Menhub.

Pada tahun ini Kemenhub telah menyelesaikan proses lelang dan telah mendapatkan pemenang lelang proyek ini pada 18 Juni 2021 yakni: Konsorsium Anggrek Gorontalo International Terminal yang terdiri dari empat perusahaan yaitu PT Gotrans Logistics International - PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic - PT Titian Labuan Anugrah – PT. Hutama Karya (Persero).

Tahap selanjutnya akan dilakukan penandatanganan perjanjian KPBU dan KSPI akan dilaksanakan pada 13 Juli 2021. Pada 28 September 2021 diharapkan sudah mulai efektif dikelola oleh perusahaan pemenang lelang.

Pembangunan Pelabuhan Anggrek akan dilakukan dua tahap dengan nilai investasi sekitar Rp. 1,4 Triliun. Tahap pertama akan dimulai pada tahun 2021 hingga 2023 dengan membangun dermaga, lapangan peti kemas, container, kargo dan fasilitas pendukung lainnya. Sehingga nantinya Pelabuhan ini akan memiliki kapasitas peti kemas 47.500 TEUs, Reefer container 9.200 TEUs, Kargo 622.600 Ton, dan Curah 250.400 Ton.

Urgensi pengembangan Pelabuhan Anggrek dilakukan karena kapasitas operasional dermaga saat ini sudah melampaui standar kinerja Pelabuhan, dimana ukuran kapal kapal-kapal yang bersandar (peti kemas dan kargo) lebih besar dari kapasitas dermaga eksisting sehingga kurang optimal.

Diharapkan keberadaan Pelabuhan Anggrek dapat mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus Gopandang di Gorontalo, yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi. Adapun komoditas utama di Gorontalo adalah jagung dan ikan tangkap.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Direktur Kepelabuhanan Subagiyo ,Kepala UPP Kelas II Anggrek Mohd. Arief Agustian. (Arianto)

Share:

Kementerian PUPR Tambah Pengadaan Mobil IPA Lewat Sistem e-Katalog


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penggunaan Katalog Elektronik atau e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penggunaan e-katalog mendukung PBJ Pemerintah yang terbuka, efisien, cepat dan mudah.

Untuk itu pada tahun 2021, Kementerian PUPR salah satunya telah melakukan pengadaan Unit IPA mobile dengan memanfaatkan Katalog Elektronik atau e-Katalog dalam PBJ. IPA Mobile merupakan sarana mengolah air baku atau air non payau menjadi air siap minum dengan sistem mobile. Sangat cocok untuk ditempatkan pada daerah rawan air atau daerah bencana.

“Proses pengadaan dari IPA Mobile saat ini sudah berlangsung melalui e-katalog dan baru saja kita melakukan tahap penandatanganan kontrak dengan lima penyedia jasa yang telah lulus dalam berbagai persyaratan penyedia jasa IPA Mobile dalam katalog sektoral Kementerian PUPR," ujar Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto dalam kegiatan Penandatanganan Kontrak Payung Katalog Sektoral Produk IPA Mobile bidang Cipta Karya di Jakarta, Kamis (24/06/2021).

Trisasongko mengungkapkan, kelima penyedia jasa tersebut adalah PT. Cahaya Mas Cemerlang, PT. Desalite Tirtamas Teknologi, PT. Pemuda Sukses Abadi, PT. Antar Benua Sukses Mandiri, dan PT. Meyra Prakarsa Mandiri. Selanjutnya, para penyedia jasa akan melakukan pengadaan IPA Mobile dengan jenis IPA Konvensional berkapasitas 0,5 – 1 liter/detik, IPA Mobile jenis konvensional berkapasitas 1,5 – 2 liter/detik, dan IPA Mobile jenis konvensional (High Rate) berkapasitas 5 liter/detik.

Lebih lanjut Trisasongko berharap, IPA mobile tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya dan segera dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat Indonesia. "Selain itu, sangat diharapkan seluruh proses pengadaan barang/jasa yang saat ini tengah dalam proses e-katalog dapat segera diselesaikan agar target-target yang sudah ditentukan segera tercapai," tambahnya. 

Untuk meningkatkan ketersediaan ragam barang dan jasa yang dibutuhkan,  Kementerian PUPR sejak Februari 2019 lalu telah melakukan kerjasama pengembangan e-katalog sektoral dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

Hadirnya e-Katalog Sektoral akan sangat membantu Kementerian PUPR sebab mayoritas anggaran di Kementerian PUPR digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. e-katalog sektoral akan mempercepat proses pengadaan barang yang bersifat teknis, dengan tetap mengedepankan pengadaan  yang transparan dan akuntabel. 

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Yuda Mediawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Plt. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi  Dewi Chomistriana, Kepala Subdirektorat Advokasi Dan Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi, Didik Rudjito.(Arianto)

Share:

Bekali SDM Humas Pemerintah, BPSDM Kemendagri Gelar Pelatihan Jurnalistik


Duta Nusantara Merdeka | Solo  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar workshop pengembangan kemampuan jurnalistik bagi aparatur Humasan pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di Kota Solo dengan menerapkan protokol Covid-19 secara ketat, Rabu (23/6/2021). 

Melalui pelatihan ini para peserta diharapkan mampu memiliki kepiawaian di bidang jurnalistik. Selain itu, pelatihan ini juga mendorong agar aparatur Humas pemerintah dapat memilah informasi secara benar. 

Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi dalam sambutannya mengatakan, di era digital Humas pemerintah harus memaksimalkan peran dan fungsinya dengan meningkatkan kompetensi di bidang kehumasan. Peran Humas di lingkungan pemerintahan sangat penting karena bagian dari agen perubahan. Tenaga kehumasan, kata dia, merupakan bagian dari tulang punggung organisasi, terutama di era informasi digital. Alasannya, di era ini, informasi menjadi bagian dari komoditas utama yang dikonsumsi masyarakat. 

Menurut Teguh, setidaknya ada dua hal pokok yang harus dikuasai seorang Humas pemerintahan, yakni kemampuan di bidang jurnalistik dan diplomasi. Keduanya dibutuhkan untuk mendukung publikasi terkait program pembangunan pemerintah, serta menyampaikannya secara langsung kepada awak media, misalnya melalui naskah press release. 

“Kemampuan menulis digunakan untuk mempublikasikan, menginformasikan kebijakan serta mengklarifikasi berita-berita negatif mengenai masing-masing kepentingan instansi pemerintah,” ujar Teguh. 

Di sisi lain, masyarakat terus mengawasi dan menunggu berbagai kebijakan yang ada. Dengan demikian, informasi yang akurat dan terkini dibutuhkan sebagai garda terdepan. Penyampaian informasi seputar pemerintahan tersebut, misalnya ihwal berbagai kebijakan serta capaian yang berhasil diraih. Dengan demikian, kata Teguh, kinerja organisasi dapat terinformasikan dengan baik. 

Teguh menambahkan, perkembangan revolusi industri 4.0 saat ini juga membawa pengaruh terhadap penyampaian informasi. Kondisi ini menimbulkan potensi sekaligus tantangan baru bagi Humas. Karena itu, aparat Humas harus siap berubah, bila tak ingin punah. “Humas harus siap berpikir dan bergerak setiap detik mengikuti perubahan informasi yang berlangsung,” ujar Teguh. 

*Pasca Kebenaran* 

Selain itu, Teguh menjelaskan, saat ini secara sadar atau tidak masyakat tengah masuk pada era pasca kebenaran atau post truth. Hal ini ditandai dengan meningkatnya arus peredaran berita palsu di masyarakat, yang berdampak terhadap kehidupan sosial. Karena itu, aparat humas juga harus mampu bekerja dalam ekosistem tersebut, yakni memilah informasi secara baik dan benar. Dengan begitu, kata Teguh, penyampaian pesan kepada masyarakat dapat diterima secara bertanggung jawab. 

“Dengan adanya workshop ini, saya berharap Bapak dan Ibu dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang jurnalistik dalam menghadapi era pasca kebenaran,” harap Teguh. (Arianto)

Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini