Gerak Cepat, Menteri BUMN Jamin Ketersedian Oksigen di Rumah Sakit
Dukung Penanganan Pandemi COVID-19, Kementerian PUPR Luncurkan SIBARU, Layanan untuk Bantu Pemda Usulkan Bantuan Perumahan
“Pada masa pandemi COVID-19 ini kami tetap menerima usulan bantuan perumahan dari Pemerintah Daerah lewat Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) untuk lebih memudahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid.
Khalawi menyatakan, SIBARU merupakan inovasi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk mengajak pemerintah daerah untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan Program Satu Juta Rumah di seluruh Indonesia di masa pandemi ini. Sebab, pembangunan rumah yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
“SIBARU akan mempermudah Pemda dalam mengusulkan usulan bantuan perumahan kepada Kementerian PUPR. Selain tidak perlu bertatap muka atau mengajukan proposal secara langsung, lewat sistem tersebut kami ingin koordinasi program perumahan tetap berjalan, memangkas waktu dan pengajuan proposal serta mendorong pengawasan program perumahan untuk masyarakat di daerah,” terang Khalawi.
Menurut Khalawi, Kementerian PUPR akan terus mendorong pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak huni adalah melalui pelaksanaan Program Sejuta Rumah.
Melalui Program Sejuta Rumah, imbuhnya, pemerintah mendorong gerakan bersama antar pemangku kepentingan bidang perumahan untuk meningkatkan jumlah pembangunan rumah di Indonesia. Rumah yang layak huni juga dinilai mampu meningkatkan Kesehatan masyarakat agar bisa terhindar dari paparan virus COVID-19.
Sebagai informasi, SIBARU mengintegrasikan seluruh sistem perumahan yang ada ada saat ini seperti Sistem Informasi Rumah Susun (Sirusun), Sistem Informasi Rumah Khusus (Sirusus), Sistem Informasi Rumah Umum dan Komersial (SiRUK) dan E-RTLH.
Pemda dapat mengakses aplikasi SIBARU melalui mesin pencari (browser internet) dengan mengetikkan laman sibaru.perumahan.pu.go.id atau dengan mengklik tombol SIBARU pada bagian aplikasi di website Direktorat Jenderal Perumahan yakni www.perumahan.pu.go.id.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan layanan konsultasi terkait SIBARU ini, pemerintah daerah dapat menghubungi Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110.
“SIBARU juga memiliki saluran bantuan atau helpdesk terkait pengusulan bantuan perumahan. Apabila pemerintah daerah ingin bertanya terkait pengusulan bantuan perumahan dapat menghubungi hotline aplikasi SIBARU di nomor handphone 0821 2267 7894 (via chat Whatsapp pada hari kerja dan jam kerja) atau via email ke datinperumahan@pu.go.id,” tutup Khalawi. (Arianto)
Menteri BUMN Erick Thohir Kecam Harga Mahal dan Pastikan Harga Terjangkau Sesuai HET
Gus Halim Imbau Warga Tetap Rumah
PPKM Darurat Diberlakukan, Ketua DPD RI Ingatkan Bansos Agar Tepat Sasaran
Di masa PPKM Darurat, pemerintah siap menggulirkan bansos berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 300.000 setiap bulannya.
"Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat. Apalagi selama PPKM Darurat seluruh aktivitas masyarakat benar-benar terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bansos tepat sasaran, atau benar-benar diterima oleh mereka yang terdampak pandemi," tutur LaNyalla, Jumat (2/7/2021).
Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, saat pemberlakukan PPKM Darurat BST akan dibagikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 34 provinsi.
"Program BST seharusnya selesai bulan lalu. Hanya saja, kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Darurat membuat program ini diperpanjang," terangnya.
Pada periode Januari-April 2021, BST sudah diberikan kepada 9,6 juta keluarga dengan anggaran Rp 11,94 triliun.
Sedangkan untuk perpanjangan, BST akan dibayarkan pada Juli dan Agustus kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 34 provinsi. Perpanjangan BST akan membutuhkan anggaran Rp 6,1 triliun.
"Bantuan sosial ini akan diberikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli. Mudah-mudahan para keluarga yang menghadapi PPKM Darurat bisa terbantu. Karenanya kita minta agar data penerima valid," katanya
LaNyalla juga meminta semua pihak untuk bekerjasama dan saling mematuhi aturan PPKM Darurat.
"Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kita berharap seluruh lapisan masyarakat mengambil peran serta memiliki kesadaran untuk sama-sama menghadapi masa yang sulit ini. Agar kita bisa kembali beraktivitas normal," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.(Arianto)
Kompolnas: Polri Luar Biasa Bantu Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19
Mendagri Segera Keluarkan Instruksi Menteri Soal PPKM Darurat
Hadapi @TretanMuslim Stok Pil Sabar Dukcapil Melimpah
Dirjen Otda Kemendagri Resmikan E-Perda di Kalsel
Peringati Harganas, Ketua KPK: Budaya dan Semangat Anti Korupsi Dimulai Dari Keluarga
Dirjen Pol & PUM Buka Indonesia Maju Virtual Expo dan Forum 2021
Kemendikbudristek Salurkan 50 Tenda Untuk Bantu Rumah Sakit di Jakarta
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengatakan penyaluran tenda tersebut untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan surat permohonan dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Nomor 633/-1.772 tentang Permohonan Peminjaman Tenda.
“Kita coba membantu dan mengakomodir adanya permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membutuhkan ruang darurat tambahan untuk penanganan pasien Covid-19. Tenda-tenda tersebut kami salurkan ke rumah sakit yang membutuhkan,” terang Dirjen Jumeri, di Jakarta, Senin (28/06).
Tenaga Ahli Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Jamjam Muzaki mengatakan proses pengiriman tenda dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta atas permintaan dari rumah sakit rujukan Covid-19. Proses pengiriman tenda tersebut disalurkan dari LPMP DKI Jakarta. Pendirian tenda di rumah sakit dilakukan secara bertahap oleh Kemendikbudristek, BPBD DKI Jakarta, Jaya Konstruksi dan pihak rumah sakit. “Hingga saat ini bantuan pengiriman dan pendirian tenda sudah mencapai tahap ketiga,” terangnya.
Pada tahap pertama, Kemendikbudristek menyalurkan tenda darurat di 19 rumah sakit, yakni RSUD Kramat Jati, RSAU Esnawan Antariksa, RSUD Pasar Rebo, RS Yadika Pondok Bambu, RS Islam Pondok Kopi, RS Kesdam Cijantung, RSUD Cipayung, RS Bhakti Mulia, RSUD Tamansari, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSU Budi Kemuliaan, RS Husada, RSUD Tanjung Priok, RS Mulyasari Jakarta, RS Duta Indah, RS Ciputra Citragardern City, RS Hermina Daan Mogot, dan RS Pelni Petamburan.
Selanjutnya, pada tahap kedua Kemendikbudristek menyalurkan bantuan tenda darurat ke 11 rumah sakit, yakni RS Hermina Kemayoran, RUSD Koja, RS Islam Sukapura, RS Firdaus, RS Marinir Cilandak, RS Harum Sisma Medika, RS Columbia Asia Pulomas, RS Mediros, RS Harapan Jayakarta, RS Persahabatan, dan RS Fatmawati.
Kemudian, lanjut Jamjam, pada tahap ketiga, Kemendikbudristek membangun tenda darurat di 20 rumah sakit yakni RS Kembangan, RSUD Kalideres, RS Media Permata Hijau, RSJP Harapan Kita, RS Primaya Evasari, RSPI Sulianti Saroso, RSUD Cilincing, RSKD Duren Sawit, RS Harapan Bunda, RS Kartika, RS Hermina Jatinegara, RSUD Ciracas, RS Bunda Aliyah, RSUD Pademangan, RSUD Tugu Koja, RS Umum Pekerja, RS Puri Medika, RS Islam Jakarta Cempaka Putih, RSUD Tarakan, dan RSUD Johar Baru. (Arianto)
Kemenkeu Blokir Dana Bantuan Ponpes Rp 500 M, Ketua DPD RI Minta Ada Penjelasan
Menteri BUMN, Erick Thohir Pastikan Rakyat Mendapat Obat Terapi Murah COVID-19
Simultan Bangun Infrastruktur Digital, Menkominfo Target 200 Ribu Masyarakat NTT Terliterasi
Kurun Waktu 2020-2021, Kementerian PUPR Selesaikan Rehabilitasi 9 Madrasah di Sulawesi Tenggara
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.453 sekolah, 1000 madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 41 PTN serta KDP 8 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia. Rehabilitasi madrasah bertujuan untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.
Rehabilitasi dan renovasi 9 madrasah di Provinsi Sultra selesai tahun 2020-2021 dengan total biaya APBN sebesar Rp 32,2 miliar dengan rincian 3 di Kabupaten Kolaka Utara, 3 di Kolaka, 1 Konawe Kepulauan, 1 Muna, dan 1 Buton Tengah. Pekerjaan rehabiltasi antara lain meliputi renovasi ruang kelas, gedung kantor guru, perpustakaan, laboratorium, toilet, sarana sanitasi (septic tank dan tower air), musala, kantin, lapangan olahraga, paving block, pagar sekolah, dan ruang kegiatan siswa.
Salah satu sekolah yang telah rampung direhabilitasi adalah MTS Negeri 2 Kabupaten Kolaka yang terletak di Kecamatan Wolo. Rehabilitasi telah selesai pada 2020 dengan anggaran Rp 5,06 miliar yang meliputi pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru, musala, toilet, pagar, drainase, dan halaman. Dalam pelaksanaan rehabilitasi madrasah, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, diantaranya Kementerian Agama.
Pekerjaan rehabilitasi madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Secara keseluruhan di Provinsi Sultra penanganan rehabilitasi madrasah selama kurun waktu 2019-2021 sebanyak 22 madrasah. (Arianto)
Kementerian PUPR Siapkan Rusun Pasar Rumput untuk Tangani Pasien COVID-19 di Jakarta
Pengembangan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara Dimulai Tahun Ini Dengan Skema KPBU
“Pelabuhan ini terletak di utara Sulawesi yang memiliki konektivitas dengan negara timur jauh seperti Jepang, Korea, China, dan Hongkong. Kami mengajak pihak investor swasta untuk berkolaborasi mengembangkan tidak hanya pelabuhan saja, tetapi juga untuk kepentingan kawasan sekitar (hinterland),” kata Menhub saat meninjau Pelabuhan Anggrek, Rabu (23/6).
Menhub mengatakan, mendukung konsorsium yang menjadi pemenang lelang proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek untuk mengembangkan pelabuhan ini dengan baik, agar keberadaan pelabuhan ini dapat bermanfaat untuk melancarkan pergerakan logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo dan Kawasan sekitarnya.
“Saya meminta agar konsorsium dapat bersinergi secara nasional dan internasional terutama dengan Pemerintah Daerah, misalnya untuk perluasan, karena pekerjaan kepelabuhan tidak bisa dikerjakan sendiri," ucap Menhub.
Lebih lanjut, Menhub menyampaikan, agar keberadaan Pelabuhan Anggrek bisa saling mendukung dengan Pelabuhan Gorontalo yang berada di Kota Gorontalo, sehingga dapat menciptakan efisiensi dan tidak menimbulkan masalah seperti kemacetan.
"Kami mendukung upaya pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara yang termasuk daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP) ini untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan pengembangan Pelabuhan Anggrek ini, diharapkan dapat mengembangkan produktivitas dan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya," tutur Menhub.
Pada tahun ini Kemenhub telah menyelesaikan proses lelang dan telah mendapatkan pemenang lelang proyek ini pada 18 Juni 2021 yakni: Konsorsium Anggrek Gorontalo International Terminal yang terdiri dari empat perusahaan yaitu PT Gotrans Logistics International - PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic - PT Titian Labuan Anugrah – PT. Hutama Karya (Persero).
Tahap selanjutnya akan dilakukan penandatanganan perjanjian KPBU dan KSPI akan dilaksanakan pada 13 Juli 2021. Pada 28 September 2021 diharapkan sudah mulai efektif dikelola oleh perusahaan pemenang lelang.
Pembangunan Pelabuhan Anggrek akan dilakukan dua tahap dengan nilai investasi sekitar Rp. 1,4 Triliun. Tahap pertama akan dimulai pada tahun 2021 hingga 2023 dengan membangun dermaga, lapangan peti kemas, container, kargo dan fasilitas pendukung lainnya. Sehingga nantinya Pelabuhan ini akan memiliki kapasitas peti kemas 47.500 TEUs, Reefer container 9.200 TEUs, Kargo 622.600 Ton, dan Curah 250.400 Ton.
Urgensi pengembangan Pelabuhan Anggrek dilakukan karena kapasitas operasional dermaga saat ini sudah melampaui standar kinerja Pelabuhan, dimana ukuran kapal kapal-kapal yang bersandar (peti kemas dan kargo) lebih besar dari kapasitas dermaga eksisting sehingga kurang optimal.
Diharapkan keberadaan Pelabuhan Anggrek dapat mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus Gopandang di Gorontalo, yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi. Adapun komoditas utama di Gorontalo adalah jagung dan ikan tangkap.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Direktur Kepelabuhanan Subagiyo ,Kepala UPP Kelas II Anggrek Mohd. Arief Agustian. (Arianto)