Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss

Duta Nusantara Merdeka | Bern
​Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, hari Senin 04 Februari 2019, di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter.

Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Menteri Yasonna menyatakan bahwa perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). “Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya", ungkap Menkumham. Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini.

Duta Besar RI Bern Muliaman D. Hadad yang mendampingi Menkumham pada upacara  penandatanganan tersebut menyatakan bahwa perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerjasama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Selanjutnya, Dubes Muliaman juga menambahkan bahwa penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerjasama bilateral RI-Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Penandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, diantaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 dimana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery).

Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI (Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran), dan bagi Swiss adalah perjanjian MLA yang ke 14 dengan negara non-Eropa.


                                                             Reporter : Arianto

Read More

Ratusan ASN Muslim Di Kantor Gubernur Sumut Ikuti Sosialisasi Strategi Menghafal Al Quran Usia Dini

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sumatera Utara mengadakan sosialisasi strategi menghafal Al-Qur’an Usia Dini di Masjid Agung, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (14/1). Kegiatan tersebut diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang muslim di lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bangga pada para hafiz. Gubsu mengapresiasi para orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi penghafal Qur’an. “Saya sampai usia seperti ini saja belum bisa hafal semua juz Al Qur’an,” ujar Gubsu.

Dikatakan Gubsu, Sumatera Utara akan memiliki banyak Hafiz Qur’an. Sehingga Sumatera Utara akan menjadi berkah dan semakin bermartabat dengan keberadaan penghafal Qur’an.

Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Utara Asren Nasution, usai acara, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk pembinaan mental keluarga para ASN di lingkungan Pemprov Sumut. “Kita berharap keluarga besar ASN di Pemprov Sumut ini ada anaknya yang menjadi penghafal Qur’an,” ujar Asren.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk imbauan atau sosialiasi metode praktis bagaimana seorang ibu dan ayah bisa menjadikan anaknya menghafal Qur’an di usia dini. Kegiatan tersebut diisi oleh ayah hafiz cilik Hasan Basri asal Nias yang bernama Abdurrahim. Ia yang memberikan tips agar anak bisa menghafal Al Qur’an dengan baik.

“Acara ini merupakan bagian dari pembinaan mental yang bersifat imbauan kepada ASN. Juga menekankan pentingnya pembangunan keluarga ASN,” kata Asren.

Diharapkan sosialisasi tersebut bisa menjadi motivasi kepada masyarakat, khususnya aparatur pemerintah. Asren mengatakan juga akan melibatkan lembaga lain seperti One Day One Juz. “Semoga kegiatan ini bisa menjadi teladan bagi para aparatur dan menjadikan anaknya sebagai penghafal Qur’an,” ungkap Asren.

Ketua One Day One Juz Sumatera Utara Aditya Vidia sangat menyambut baik dukungan pemerintah dalam menghafal Qur’an. Dukungan tersebut menurutnya sangat luar biasa. Dukungan tersebut akan memotivasi dan menambah efek yang luar biasa bagi masyarakat. “Jadi mereka Insyallah masyarakatnya menjadi semakin lebih semangat, tidak hanya masyarakatnya, aparaturnya juga menjadi termotivasi,” ujarnya.

Sosialisasi tersebut, kata Adit, harus dikawal dan dipantau terus. Sehingga program tersebut tidak hanya menjadi program formalitas belaka. Melainkan bisa berkesinambungan. “Al Qu’ran adalah kunci kita membentuk sebuah negara dan pemerintahan yang baik, untuk itu program ini harus dikawal, dievaluasi, difokuskan serta diseriusi,” katanya.

Pada kegiatan tersebut, Gubsu memberikan penghargaan kepada para kontingen Sumatera Utara yang berhasil membawa gelar juara umum pada Olimpiade Pecinta Quran 2 yang diadakan di Lombok Nusa Tenggara Barat pada November 2018 lalu. 

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi lantaran telah membawa nama baik Sumatera Utara di kancah internasional tersebut. Pada tahun 2018, kontingen Sumatera Utara memenangkan 4 kategori, 3 emas 1 perunggu. Olimpiade tersebut diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia serta negara sahabat seperti seperti Mesir.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, ratusan ASN di lingkungan Kantor Gubsu, OPD Provinsi Sumatera Utara, dan jamaah Masjid Agung Medan. **

(Humas Pemprovsu)

Read More

Garda Indonesia Dukung Permenhub Ojol Dan Menolak Aksi Malari 151

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Suatu keniscayaan bila ojek online masih dipertahankan operasionalnya oleh Pemerintah RI hingga saat ini. Sejarah berawal dari 18 Desember 2015 dimana Presiden Jokowi memberikan ijin bagi ojek online agar tetap bisa beroperasi dimana sebelumnya sempat dilarang oleh Menhub Ignasius Jonan pada saat itu. 

"Beroperasinya ojek online yang hadir tanpa dilindungi oleh peraturan dalam berjalannya waktu menimbulkan perubahan pola transportasi di masyarakat pengguna dan pengemudinya." Kata Ari Nurprianto dalam press Conference di Mako  Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (GARDA INDONESIA), Jakarta, Jumat (11/1) pagi. 

Sebagai salah satu aliansi ojek online yang memperjuangkan aspirasi agar ojek online mendapatkan payung hukum diterima oleh Presiden Jokowi pada Selasa (27/3/2018). Presiden langsung perintahkan para Menteri terkait yang mendampingi untuk membuat payung hukum bagi ojek online. 

Menhub Budi Karya Sumadi akhirnya mengambil langkah diskresi agar ojek online memiliki payung hukum. Melalui Inisiasi Garda, Kemenhub memfasilitasi Temu Nasional Komunitas Driver Online di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019). Pertemuan tersebut melibatkan kurang lebih 150 komunitas dari berbagai daerah di Indonesia, yang diharapkan mewakili aspirasi jutaan ojek online di seluruh Indonesia. 

Temu nasional ojek online di atas menghasilkan terbentuknya tim 10, sebagai tim perumus dan konsep bagi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai transportasi roda dua ini.

Dilanjutkan Kamis (10/1) dengan diselenggarakannya Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Permenhub (RPM) mengenai transportasi roda dua di Universitas Bakri pada.  Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi yang memimpin dan mengawal langsung jalannya FGD, menilai langkah positif ini adalah awal dari terbentuknya Permenhub yang melibatkan langsung ojek online dalam perumusannya. 

"Namun ternyata masih ada saja sekelompok rekan pengemudi ojek online yang masih belum memahami langkah-langkah Pemerintah yang mulai membuat payung hukum bagi ojek online ini. Mereka penuh syak wasangka kecurigaan atas niat baik kita ini." Kata Ketua Umum Tim Khusus Anti Begal (TEKAB) Ari Nurprianto. 

Menurut Ari, kelompok yang menamakan sebagai Gema Malari 151, tetap ingin melakukan aksi turun ke jalan, menuntut Pemerintah RI memberikan payung hukum bagi ojek online. 

Menyikapi hal ini Garda sebagai wadah perjuangan para pengemudi ojek online selama ini, menolak akan adanya aksi Gema Malari 151 dan Garda akan konsisten mendukung dan mengawal Rancangan Permenhub hingga menjadi Permenhub bagi ojek online. 

"Bagi kami pola perjuangan Garda secara persuasif dengan mengedepankan perjuangan melalui jalur intelektual dan akademis dengan menggandeng akademisi, professional," Jelas Ari. 

"Praktisi dan intelektual diharapkan mampu memberikan andil bagi Permenhub yang adil atas hak, kewajiban dan sanksi bagi seluruh stakeholder ojek online." Tutup Ari.  **

Read More

H. Sukhrawardy Pimpin Rapat Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa Terkait Maraknya Prostitusi Berkedok Warkop

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Bertempat di Ruang Rapat Sekda Kab. Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Dan Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa STIK - PTIK Angkatan -75 Widya Wirabrata terhadap Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara dalam mengatasi maraknya prostitusi berkedok warung kopi (kopi pangku) yang berada di wilayah kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Sekda Kutai Kartanegara (Ir. H. Sukhrawardy.S) dengan dihadiri oleh Kombes Pol Hary Santoso.S.IK (Peneliti Utama STIK Lemdiklat POLRI dan selaku pendamping Mahasiswa STIK)., Kompol Wiwit Adisatria.SH,.S.IK,.MT (Wakapolres Kutai Kartanegara), Kompol Kemis.S.Sos (Kabag Sumda Polres Kutai Kartanegara), AKP Bitab Riyani (Kasat Shabara Polres Kutai Kartanegara), AKP Fahruraji (Kasat Binmas Polres Kutai Kartanegara).

IPTU Abdul Rauf.S.IK (Kapolsek Tenggarong Seberang), Mahasiswa PTIK sebanyak 9 Orang, Kepala Dinas Sosial (Didi Ramyadi), Camat Tenggarong Seberang (Suhari), Sekretaris Satpol PP Kutai kartanegara (Yuliandri.S), PJU Polres Kutai Kartanegara, Kepala Dinas P2TP2A, Kabag Hukum Kab. Kutai Kartanegara (Purnomo), Kabag Perlengkapan Kab. Kutai Kartanegara (Taufiq).

Dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekda menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran rombongan mahasiswa dari STIK-PTIK Mabes POLRI dan terkait dengan keberadaan warung kopi pangku tersebut di atas lahan / lokasi dengan status lahan PKP2B milik PT. BBE dan belum diserahkan kepada Pemda Kutai Kartanegara namun sudah dilakukan pengkaplingan/ pengukuran atas lahan oleh oknum ormas kedaerahan, adanya pertimbangan terhadap batas wilayah antara Kota Samarinda dan Kab. Kutai Kartanegara sehingga menjadi kendala dalam penertiban, rawan nya dampak sosial karena sangat sensitif terhadap pelaku usaha tersebut.

Dalam hal ini pihak Pemda Kutai Kartanegara telah melakukan upaya bersama dengan instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan saat ini pihak Pemda Kutai Kartanegara masih melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Samarinda.

Selanjutnya penyampaian dari pendamping Mahasiswa STIK KBP Hary Santoso dengan sambutan yang intinya bahwa pelaksanaan kegiatan dianmas, audensi dan penelitian oleh Mahasiswa PTIK yang dilakukan tersebut merupakan bentuk pembelajaran, sharring dan uji kompetensi lapangan oleh mahasiswa PTIK yang telah mengikuti kegiatan belajar mengajar di Kampus STIK dan saat ini adalah proses praktek lapangan yang berhadapan langsung dengan problema / permasalahan yang terjadi di wilayah khususnya di Prov. Kalimantan Timur.

Selanjutnya Wakapolres Kutai Kartanegara Kompol Wiwit Adisatria.SH,.S.IK,.MT, menyampaikan bahwa tujuan utama Mahasiswa PTIK adalah menindaklanjuti perkembangan permasalahan kegiatan prostitusi yang berkedok warung kopi (kopi pangku) di wilayah Kec. Tenggarong Seberang.

Dalam kegiatan nya akan di lakukan audensi terhadap Instansi Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara, meliputi Satpol PP Kutai Kartanegara, Bag Hukum Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara, Camat Tenggarong Seberang, Kapolsek Tenggarong Seberang dan peninjauan lapangan serta penyuluhan terhadap mucikari / PSK (pelaku usaha) warung kopi pangku di Jl. Poros Jalur Dua Tenggarong - Samarinda, Kec. Tenggarong Seberang.

Kegiatan selanjutnya, Mahasiswa STIK - PTIK Angkatan -75 Widya Wirabrata melaksanakan Audensi bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kutai Kartanegara, Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara, Kepala Dinas P2TP2A, dan Kabag Hukum Pemkab Kutai Kartanegara ** 

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Sosialisasi PP No. 44 Tahun 2015 Dan Permenaker No. 44 Tahun 2015

Duta Nusantara Merdeka | Humbahas

Sosialisasi Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2015 dan Permenaker no. 44 tahun 2015 kepada pejabat pembuat komitmen (PKK) di setiap OPD dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan di Aula Pendopo Bukit Inspirasi, Kamis, 09 Desember 2018 Hadir saat itu Kejari Humbahas.

Sekda Humbahas, Kadis Disnaker Humbahas, Kepala UPT Pengawas Ketenagakerjaan Prop.Sumut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaab Cabang Pematang Siantar dan KCP Dolok Sanggul, Para pimpinan OPD Se-Kab.Humbahas , Asisiasi Pengusaha Baik dari ASPEKINDO, GAPEKSINDO dan GAPEKNAS,  Sebelum memasuki acara Laporan Panitia Sosialisasi BPJS yang dibacakan langsung oleh Kepala Cabang Perintis Hendrik Manullang. 

Mengawali sambutan Bupati yang dibacakan oleh Sekertaris Daerah Kab. Humbahas Drs. Tonni Sihombing, M.AP menyampaikan," 

Kabupaten Humbahas sangat bangga atas sebuah prestasi yang diraih bersama masyarakat dan pemerintah, dimana kabupaten Humbahas mendapatkan Apresiasi dari Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kab. Humbahas atas kepesertaan pegawai NON PNS dilingkungan Pemkab Humbahas dalam program Pesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana dari seribu enam ratus empat puluh tiga (1643) orang tenaga Non ASN.

Seribu dua ratus sembilan puluh sembilan (1299) orang telah terdaftar kepesertaan badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga yang belum terdaftar tiga ratus empat puluh empat (344) orang. Kiranya kita masih berharap untuk tahun kedepan semoga dari jumlah seluruh pegawai NON ASN maupun para karyawan dan Serikat Buruh/Pekerja yang ada di Kabupaten Humbahas dapat terdaftar sebagai Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015. 

Untuk itu saya memberikan Apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan atas kerjasama dan Sama Kerja yang dilaksanakan selama ini sehingga dapat memajukan Kab. Humbahas kedepan. Hidup bagi para pekerja , mengakhiri sambutan Bupati yang dibacakan oleh Sekertaris Daerah Kab. Humbahas Drs. Tonni Sihombing, M.AP

Kejari Humbahas mewakili Kasidatun Ilma Ardy Ryadi menyampaikan sambutannya  

Permintaan maaf dari Kejari Humbahas karna tidak dapat hadir pada kesempatan ini dikarnakan ada kegiatan yang tidak dapat diwakilkan. Lebih lanjut disampaikan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur di dalam UU RI No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. 

Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, misalnya sewaktu seseorang mengalami kecelakaan yang timbul dari resiko kerja. Dalam perkembangannya BPJS Ketenagakerjaan selaku badan yang diamanatkan oleh UU RI No. 24 thn 2011 tentang BPJS untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami banyak kendala, diantaranya tidak masuknya badan usaha dan pekerjaannya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan banyaknya badan usaha yang menunggak iuran. 

Hak ini kiranya dapat mengganggu stabilitas kinerja  dari BPJS ketenagakerjaan yang menggunakan prinsip gotong-royong dalam menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diatur dalam UU RI No. 16 thn 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu dalam pasal 30 ayat 2 bahwa bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dan diatur dalam pasal 34 ayat 2 bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Instansi Pemerintah lainnya.

Menindak lanjuti MOU antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar dengan Kejari Humbahas dengan nomor B-87/N.2.31/CP.1/02/2007  pada tahun 2018 telah ada penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Ketenagkerjaan Cabang Pematang Siantar kepada Kejari Humbahas sebanyak 43 SKK, Angka tersebut jauh meningkat daripada tahun 2017 yang hanya 10 SKK , hal ini menandakan peran JPN sebagai mitra Pemerintah dan BUMN/BUMO sangat diperlukan. Ungkapnya mengakhiri sambutannya . Acara sosialisasi berlanjut dengan season tanyak jawab. **(Red-25)

Kontributor DNM :  B. Nababan

Read More

Pemkot Semarang Gandeng Gojek dan Blibli.com Wujudkan Semarang Smart City

Duta Nusantara Merdeka | Semarang

Sejak idenya digulirkan pada tahun 2013, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah menghadirkan beragam upaya dan inovasi untuk mewujudkan Semarang Smart City (SSC). Kali ini, Pemkot Semarang menggandeng dua perusahaan berbasis teknologi, yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GO-JEK),  penyedia layanan on-demand berbasis aplikasi terbesar di Indonesia, dan Blibli.com,  salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. 

Kolaborasi yang mencakup beragam sektor ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Balai Kota Semarang.

Hendrar Prihadi selaku Wali Kota Semarang mengatakan “Keseriusan dan komitmen kami dalam menciptakan Semarang Smart City kami wujudkan melalui pengembangan berbagai inovasi yang mengedepankan peningkatan kemudahan dan kepercayaan masyarakat. Kolaborasi dengan dua perusahaan berbasis teknologi, yaitu GO-JEK dan Blibli.com merupakan bukti keseriusan dan komitmen tersebut yang kami wujudkan dalam bentukpublic-private partnership.“

Dalam kolaborasinya dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai perusahaan induk GO-JEK Indonesia, Pemkot Semarang menghadirkan inovasi di berbagai sektor, yaitu transportasi, pariwisata, dan UMKM. Dalam sektor pariwisata, GO-JEK menghadirkan inovasi pembayaran nontunai menggunakan GO-PAY untuk pembelian tiket masuk sejumlah destinasi wisata di Semarang.

Sementara untuk sektor UMKM, GO-JEK memberikan pembinaan untuk ratusan pelaku UMKM Kota Semarang. Sebelumnya, GO-JEK juga telah menghadirkan ekosistem pembayaran nontunai GO-PAY untuk pembelian tiket BRT Trans Semarang.

Selain dengan GO-JEK, Blibli.com mengajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Semarang untuk memanfaatkan e-commerce sebagai platform memperluas pasar ke seluruh Indonesia. Blibli.com melalui kerjasama ini akan melakukan pelatihan,perekrutan dan pendampingan UMKM yang ada di Kota Semarang.

Kerja sama ini menjadi bagian dari implementasi Program Sahabat Blibli.com, yaitu kemitraan Blibli.com bersama komunitas, lembaga swasta, dan pemerintahan daerah untuk melakukan pengelolaan produk dan pendampingan UMKM agar siap online.

Damar Juniarto selaku VP Regional Public Policy and Government Relations GO-JEK menjelaskan bahwa inovasi yang dihadirkan GO-JEK untuk masyarakat Kota Semarang ini merupakan bentuk dukungan GO-JEK untuk turut mewujudkan Semarang Smart City dan memberdayakan potensi UMKM di Kota Semarang.

“Komitmen kami adalah untuk terus menghadirkan dampak sosial yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari melalui layanan ekosistem GO-JEK. Kami yakin bahwa melalui kehadiran inovasi teknologi dan terwujudnya Semarang Smart City, pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kemudahan dan transparansi yang ditawarkan teknologi juga dapat meningkat,“ kata Damar.

Geoffrey L. Dermawan selaku SVP Merchant Sales, Operation & Development Blibli.com mengatakan bahwa Kota Semarang memiliki potensi produk UMKM yang besar, dan ini bisa diperluas pemasarannya dengan memanfaatkan e-commerce,” ujar pria yang disapa Geoff. 

Menurut Geoff, Blibli.com telah menyiapkan fasilitas yang memudahkan UMKM berkembang bersama Blibli.com, baik dari sisi teknologi, standar pelayanan ekstra bagi Pelanggan, beragam metode pembayaran, dan fasilitas pengiriman bebas ongkos kirim. UMKM juga tetap dapat memantau perkembangan bisnis melalui aplikasi Merchant Tool Application (MTA) yang telah disediakan. **(Red-129)

Kontributor DNM : Arianto

Read More

Ketersediaan Daging Dan telur Ayam Aman Jelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita menegaskan bahwa ketersediaan daging ayam, sapi dan telur cukup untuk persediaan Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2018. Hal tersebut disampaikan oleh I Ketut Diarmita saat acara konferensi pers di Kantor Ditjen PKH hari Kamis 22 Nopember 2018 pukul 10.00 - 11.30 wib bertempat di ruang Rapat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, lantai 6, Gedung C, Kanpus Kementerian Pertanian, JI. Harsono RM No, 3 Ragunan, Jakarta Selatan.

I Ketut menyebutkan, untuk ketersediaan daging sapi/ Kerbau Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru Tahun 2019 mencukupi sampai akhir Desember 2018, Karena berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan terdapat surplus sebanyak 11.219 ton Perlu kami sampaikan bahwa produksi sapi lokal sebanyak 35.845 ton, sedangkan kebutuhan daging sapi sebanyak 55.305 ton. Kekurangan disediakan melalui impor sapi dan daging sebanyak 30.679 ton, dengan komponen impor sapi bakalan sebanyak 18.217 ton (setara sapi 91.543 ekor) dan komponen impor daging sapi dan kerbau sebanyak 12.462 ton (setara sapi 62.623 ekor).

"Untuk ketersediaan daging ayam menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru juga surplus", ujar I Ketut Diarmita. 

la katakan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan daging ayam, dapat disimpulkan terdapat potensi surplus/kelebihan produksi daging ayam tahun 2018 sebanyak 466.445 ton dengan rataan per bulan sebanyak 38.870 ton.

Potensi produksi DOC (Day Old Chicken/Ayam Umur Sehari) Final Stock Broiler (Ayam Pedaging) sebanyak 3.281.345.300 ekor, dengan rataan perbulan sebanyak 273.445.442 ekor (62,9 juta ekor/minggu). Potensi produksi daging berdasarkan produksi DOC tahun 2018 sebanyak 3.517.721 ton, dengan rataan perbulan sebanyak 293.143 ton. Sedangkan proyeksi Kebutuhan daging tahun 2018 sebanyak 3.051.276 ton, dengan rataan perbulan sebanyak 254.273 ton.

Perhitungan potensi, juga dilakukan penghitungan produksi berdasarkan laporan realisasi produksi masing-masing perusahaan sampai dengan bulan Oktober 2018.

Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan terdapat kelebihan (surplus) produksi daging (sampai dengan November 2018) sebanyak 269.582 ton dengan rataan per bulan sebanyak 22.482 ton.

Lebih lanjut I Ketut sampaikan bahwa berdasarkan potensi ketersediaan dan proyeksi kebutuhan telur ayam ras, maka terdapat potensi surplus telur sebanyak 795.071 ton pertahun atau 66.256 ton perbulan.

Produksi telur ayam tahun 2018 diperoleh dari laporan data realisasi produksi DOC layer tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 (Januari-Mei2018 karena produksi telur setelah ayam umur 4,5 bulan). Berdasarkan data realisasi produksi DOC 2016-2018 diperoleh Populasi ayam layer komersial tahun 2018 per bulan berkisar antara 207.565.729 ekor - 222.560.615 ekor dengan rerata populasi perbulan sebanyak 214.153.020 ekor.

Berdasarkan struktur umur diperoleh populasi layer komersial umur produktif (19-88 minggu) berkisar antara 144.023.895 ekor - 155.112.710 ekor dengan rerata populasi sebanyak149,103.895 ekor.

Produksi telur tahun 2018 dihitung berdasarkan populasi layer nersial umur produktif, sehingga diperoleh potensi produksi telur tahun 2018 sebanyak 2.561481nton, atau dengan rerata per bulanan sebanyak 213.457 ton. Sedangkan proyeksi kebutuhan telur tahun 2018 sebanyak 1.766.410 ton atau dengan rerata bulanan sebanyak 147.201 ton.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan daging Sapi/ Kerbau, daging ayam dan telur ayam ras pada akhir tahun atau menjelang natal dan tahun baru dalam kondisi surplus, sehingga kondisinya sangat aman.

Untuk menjaga stabilitas harga Seluruh Polda sampai Polres akan membentuk tim dan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan melakukan pemantauan ketersediaan pasokan dan harga pangan strategis menjelang dan selama HBKN Natal danTahunBaru 2019.

"Kita harapakan dengan pasokan yang cukup, maka masyarakat dapat merayakan hari raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dengan tenang", pungkasnya. **(Red-103)

Kontributor DNM : Arianto

Read More

Menteri Ketenagakerjaan lngatkan Pentingnya SDM Melek Teknologi

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Kementerian Ketegakerjaan memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang berprestasi dalam Pembangunan Ketenagakerjaan Penghargaan diberikan dalam acara yang bertajuk Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2018 (INTEGRA 2018) Ada 19 kategori penghargaan yang diserahkan Kementerian Ketenagakerjaan kepada 13 pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah ke depan akan semakin fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bagaimanapun, SDM yang terampil menjadi kurnci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

SDM juga harus melek teknologi Jika SDM di Indonesia melek teknologi, maka ekonomi kita bisa tumbuh hingga 7%, kata Menteri Ketenagakerjaan dalam sambutannya di acara Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2018, Senin (19/11)

Menaker menambahkan, pembangunan ketenagakerjaan selama 4 tahun terakhir menunjukan kemajuan yang cukup baik. Di mana, Tingkat Partisipasi Angkatan Kera (TPAK) 26%, tingkat pengangguran berada yang rendah yakni 5.34%, serta tingkat pekerja yang bekerja sektor formal mencapai 43,16%

Karena itu, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia sebagaimana hasil riset Mckinsey Global lnstitute yang meramalkan Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030," lanjut Kemenaker.

Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali dalam acara ini menjabarkan bahwa bahwa gelombang shifting melanda di semua sektor Temasuk di sektor ketenagakerjaan. Karena itu, seluruh pihak harus mampu membaca arah perkembangan teknologi.

Kuncinya, tentu, kita harus melakukan upskilling dan retraining tenaga kerja Agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di era teknologi. Sebab, pekerjaan-pekerjaan yang kita kenal pada abad ke-20, perlahan-lahan akan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru berbasis teknologi," ujar Rhenald Kasali.

Rhenald menambahkan, pekerjaan-pekerjaan lama bisa saja tetap dibutuhkan, sepanjang pelaku bisa memperkaya diri dengan aplikasi teknologi. Karena itu, semua harus bergerak.

Temasuk pemerintah dan para pemimpin di daerah. Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengapresiasi para kepala daerah yang mendapatkan penghargaan dalam acara Penganugerahan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2018 (INTEGRA 2018).

"Ke depan, Indeks Prestasi Ketenagakerjan diharapkan bisa menjadi barometer untuk pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Indeks yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini mengaplikasikan variabel SDGs," tutur Khairul.

Dalam menentukan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2018, Kementerian Ketenagakerjaan mengukur 9 Indikator Utama dan 22 Sub Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakenaan.

Dari pengukuran tersebut, diperoleh daerah-daerah yang mendapatkan IPK tertinggi dari berbagai kategori yang sekaligus menjadi penerima penghargaan dalam INTEGRA 2018, yaitu :

Provinsi Dengan Urusan ketenagakerjaan Besar

Terbaik Pertama Sulawesi Selatan

Terbaik kedua Jawa Timur

Terbaik Ketiga Jawa Tengah

Provinsi Dengan Urusan Ketenagakerjaan Sedang

Terbaik Pertama : Kalimantan Timur

Terbaik Kedua DKI Jakarta

Terbaik Ketiga DI. Yogyakarta

Provinsi Dengan Urusan Ketenagakerjaan Kecil

Terbaik Pertama : Sulawesi Tengah

Terbaik Kedua : Kalimantan Utara

Terbaik Ketiga Sulawesi Utara

Provinsi Dengan Akselerasi Indeks Terbaik

Pemenang : Sulawesi Utara

Provinsi Dengan Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik

Pemenang : Dl Yogyakarta

Provinsi Dengan Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja Terbaik

Pemenang Bali

Provinsi Dengan Indikator Utama Kesempatan Kerja Terbaik

Pemenang DKI Jakarta

Provinsi Dengan Indikator Utama Pelatihan Dan Kompetensi Kerja Terbaik

Pemenang Kalimantan Selatan

Provinsi Dengan Indikator Ulama Produktivitas Tenaga Kerja Terbaik

Pemenang : DKI Jakarta

Provinsi Dengan Indikator Utama Hubungan Industrial Terbaik

Pemenang : Sumatera Barat

Provinsi Dengan Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja Terbaik

Pemenang : Jawa Tengah

Provinsi Dengan Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Terbaik

Pemenang Jawa Barat

Provinsi Dengan Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik

Pemenang DKI Jakarta

INTEGRA 2018 merupakan ajang penghargaan kepada daerah-daerah di Indonesia yang berhasil meraih nilai tertinggi dengan mengukur 9 indikator Utama dan 22 Sub Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, INTEGRA 2018 dikenal dengan nama Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Pada tahun ini, nama acara tersebut diubah menjadi INTEGKA sebagai upaya untuk rebranding serta mengangkat isu-isu ketenagakerjaan menjadi lebih populer. **(Red-92)

Konntributor DNM : Arianto

Read More

Seminar Nasional "Darurat Korupsi Kepala Daerah"

Duta Nusantara Merdeka | 

The Habibie Center menyelenggarakan seminar nasional "Darurat korupsi Kepala Daerah" hari Rabu, 14 November 2018 pukul 09.00 - 12.00 wib bertempat di Hotel Le Meridien, Jl. Jenderal sudirman, Jakarta. 

Seminar ini dibuka oleh Hadi Kuntjara selaku Direktur Eksekutif The Habibie Center dan Daniel Heilmann selaku Chairman Hanns Seidel Foundation Indonesia Serta menghadirkan Prof. Dr. Sofian Effendi selaku Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai Pembicara Kunci Terdapat empat nara sumber yang terdiri dari Bambang Widjojanto selaku Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2011-2015).

Meuthia Ganie Rochman selaku Dosen Sosiologi FıSIP Universitas Indonesia/ Mantan Anggota Panitia Seleksi komisi Pemberantasan Korupsi, Bawono Kumoro selaku Kepala, The Habibie Center dan Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi serta dimoderatori oleh M. Hasan Ansori selaku Direktur Program dan Riset, The Habibi Center

Penyelenggaraan seminar nasional ini bertujuan untuk: 

- (1) Membahas fenomena operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah dari perspektif hukum dan politik; 

- (2) menggali faktor-faktor pendorong kepala daerah melakukan korupsi; dan 

- (3) memberikan masukan kepada para pemangku kebijakan (stakeholders) bagi perbaikan regulasi di masa mendatang untuk mencegah korupsi kepala daerah.

Tujuan seminar tersebut berangkat dari fenomena meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjerat dan diproses oleh KPK terkait tindak pidana korupsi. Peningkatan tersebut mencapai hampir tiga kali lipat

dibanding tahun 2017.

Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan: 

Mengapa para kepata daerah tetap nekat melakukan korupsi dengan mempertaruhkan karir politik mereka? 

Sejauh ini ditemukan dua alasan dasar, yakni  bobot sanksi dan ongkos politik. **(Red-69)

Kontributor DNM : Arianto

Read More

Kemenpan/RB Kunjungi Kapolres Kutai Kartanegara Tinjau Pelayanan SIM, SKCK dan SPKT

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kapolres Kutai Kartanegara menyambut Tim Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi di Mapolres Kutai Kartanegara. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Anwar Haidar .S.IK.,M.SI,  yang didampingi Wakapolres Kutai Kartanegara Kompol Wiwit Adisatria SH., S.IK., MT,  Kabag Ren Polres Kutai Kartanegara Kompol M. Gufron .SH, Kasat Lantas Polres Kutai Kartanegara AKP Ramadhanil.SH.,S.IK,  dan Kasat Intelkam Polres Kutai Kartanegara AKP Oky Aryano SH., S.IK,  menyambut Tim KEMENPAN dan REFORMASI BIROKRASI dalam rangka Penilaian Pelayanan Publik di Polres Kutai Kartanegara. Tim terdiri dari Danovan beserta 1 (satu) orang Anggota.

Selanjutnya dalam kesempatan kali ini, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Anwar Haidar.S.Ik.,M.Si,  memberikan paparan kepada tim beserta rombongan di ruang Tribrata lantai 2 Polres Kutai Kartanegara tentang reformasi pelayanan publik yang ada di Polres Kutai Kartanegara dan Polres Kutai Kartanegara Siap menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Kunjungan Kemenpan/RB, adalah melakukan penilaian terhadap pelayanan kepada masyarakat bagi Pemohon SIM, SKCK maupun SPKT terkait cara (prosedur) pelayanan yang di lakukan oleh Anggota yang bertugas di bidang fungsi pelayanan SIM, SKCK maupun SPKT.

Lanjut Kapolres, hasil penilaian yang di lakukan Tim Kemenpan/Rb akan di jadikan tolak ukur (pembanding) untuk menaikkan tingkat (status) Polres Kutai Kartanegara menuju WBK/WBBM,  sehingga pengalokasian Anggaran akan disesuaikan dengan Daerah / Wilayah yang sudah masuk dalam Kriteria WBK / WBBM.

Adapun kegiatan Tim Kemenpan/Rb yakni melakukan peninjauan terhadap pelayanan publik ke Ruang Fungsi Pelayanan, baik pelayanan SPKT Polres Kutai Kartanegara, pelayanan SIM di Sat Lantas maupun pelayanan SKCK di Sat Intelkam serta Ruang Electronic Command Center (ECC) Polres Kutai Kartanegara.

Rangkaian kegiatan peninjauan dan penilaian oleh tim selesai pada jam 17.00 Wita, berjalan dengan aman dan lancar. **(Red-19)

Kontributor DNM : Imam Sudrajat

Read More

Walikota Medan Dzulmi Eldin Lantik Sekda Kota Medan Wirya Alrahman

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, MSi Resmi melantik Kepala Bappeda Kota Medan Ir. Wirya Alrahman, MM menjadi Sekda Kota Medan menggantikan Ir. H. Syaiful Bahri Lubis di Balai Kota Medan, Senin (15/10).

Dengan pelantikan yang dilakukan tersebut, Sekda yang baru diharapkan dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Apalagi Sekda merupakan motor penggerak organisasi sehingga citra Pemko Medan sangat banyak ditentukan oleh Sekda dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan pelantikan yang dilakukan tersebut, Wali Kota selanjutnya menempatkan Syaiful Bahri mengisi jabatan baru sebagai Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.  Diharapkan, Syaiful dapat terus mendidikasikan seluruh pengalaman dan ilmu nyang dimilikinya demi kemajuan Pemko Medan.

Dihadapan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, SE., SH., MH, Wakil Wali Kota Ir. H. Akhyar Nasution, MSi beserta Kajari Medan Dwiharto, SH., MH, Dandim 0201/BS Kol Inf Yuda Rihmansyah, Kapolres Belawan AKBP Ikhwan Lubis, SH, Kajari Belawan Yusnani, SH., MH dan Wakapolrestabes Medan AKBP Agus Suropratomo, Ketua TP PKK Hj. Rita Maharani, SH dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, Wali Kota selanjutnya mengingatkan bahwasannya jabatan Sekda  mempunyai peranan sangat penting.

Di samping berkewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelayanan teknis lainnya, jelas Wali Kota, Sekda juga motor penggerak organisasi pemerintah daerah. Itu sebabnya citra Pemko Medan sangat banyak ditentukan oleh Sekda dalam melaksanakan tugasnya.

Atas dasar itulah Wali Kota minta kepada Sekda yang baru dapat memberikan kontribusi yang besar untuk lebih mendinamisasikan organisasi di Pemko Medan. Kemudian mampu mengemban tugas-tugas administratif serta terus meningkatkan kemampuan dalam menyikapi teritorial dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Di samping itu Wali Kota juga menginginkan agar Sekda yang baru mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara produktif kepada seluruh institusi, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian melalui pelantikan yang dilakukan ini, keinginan Wali Kota untuk menjadikan Medan sebagai kota terdepan dalam inovasi maupun kota yang nyaman untuk dihuni oleh seluruh warganya dapat terwujud.

Diingatkan Wali Kota, jabatan Sekda  sangat penting karena berkewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelayanan teknis lainnya. Dengan fungsi yang sangat vital itu, kata Wali Kota, Sekda sesungguhnya merupakan motor penggerak organisasi pemerintah daerah. 

“Jadi citra Pemko Medan sangat banyak ditentukan oleh Sekda dalam melaksanakan tugasnya. Ditambah lagi bahwa tantangan tugas-tugas Pemko Medan di hari-hari mendatang semakin berat, terutama untuk menangani tuntutan dan harapan masyarakat. Di tangan saudaralah upaya untuk mendorong terlaksananya berbagai kebijakan Pemko Medan ditentukan,” kata Wali Kota.

Selanjutnya guna mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Wali Kota berpesan agar semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan harus tertib administrasi dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan begitu semua tindakan dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai pimpinan, saudara haruslah selalu mengingatkan  tanggung jawab masing-masing pelaksana dalam penyelenggaraan tertib administrasi sehingga setiap kesalahan dapat ditelusuri hingga ke sumbernya. Di samping itu juga memudahkan evaluasi dan perbaikan serta menuntut tanggung jawab orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya,” pesannya.

Sekaitan dengan itu Wali Kota minta kepada Sekda yang baru untuk meningkatkan disiplin ASN dan menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan dengan hukuman serta mendayagunakan semua ASN yang dimiliki dengan prinsip birokrasi yang cepat, tepat, akurat namun taat azas. Kemudian mengembangkan sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan pola bottom up.

“Yang terakhir bangun hubungan kerja yang baik dengan mitra kerja seperti DPRD dan Forkompimda Kota Medan dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah dan kelancaran dalam menghadapi hambatan tugas pembangunan dan pemerintahan,” pungkasnya.

Sementara itu Sekda Ir. Wirya Alrahman, MM usai pelantikan mengatakan, program kerja yang akan dilakukan pasca pelantikan melaksanakan apa yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan yang telah ditetapkan.

“Di samping itu kita juga melihat kondisi Kota Medan yang dikeluhkan masyarakat diantaranya banjir, sampah, estetika kota dan pelayanan publik. Keluhan masyarakat ini tentunya akan menjadi prioritas yang dilakukan guna membenahi Kota Medan menjadi kota modern,”  ungkap Wirya.

Sebelum pelantikan Sekda baru dilakukan, Wali Kota di ruangan yang sama lebih dulu melantik Ir. H. Syaiful Bahri Lubis menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang selama ini kosong setelah pejabat lamanya pensiun. Kemudian melantik H. Isa Ansyari, SST sebagai Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan  yang juga kosong setelah kadis lama Ir. Arif Trinugroho pindah ke Provinsi Sumut. **(Red-75)

Sumber : Humas Pemko Medan

Read More

Peringati HUT Kota Tengarong Gelar Festival Kota Raja Ketujuh

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Bertempat di Lapangan Parkir Stadion Rondong Demang Jln. Stadion Tenggarong, telah dilaksanakan Acara Penutupan Festival Kota Raja Tengarong Fair II. Minggu (07/10/2018), pukul 20.00 Wita.

Hadir dalam acara tersebut Drs. Edi Damansyah.M.Si  selaku Plt. Bupati Kutai Kartanegara, AKBP Anwar Haidar.S.Ik.,M.Si Kapolres Kutai Kartanegara, Letkol Czi Bayu Kurniawan.SE (Dandim 0906/ Tenggarong). Ketua DPRD Kab. Kukar Salehuddin S.Sos.S.Fil, Para Kepala SKPD Kab. Kutai Kartanegara serta Camat Tenggarong.

Kegiatan di isi dengan penampilan "PERAGA BUSANA DAERAH" Kalimantan Timur dengan menampilkan Pakaian Adat Asli Kalimantan dari berbagai Etnis (Suku) yang telah di modifikasi menjadi Busana Melayu Nusantara Khas Kalimantan Timur.

Acara ini di maksudkan dalam rangka memperingati HUT Kota Tenggarong ke 236 (Festival Kota Raja ke 7 dan Tenggarong Fair II Tahun 2018) untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai tentang ragam corak busana Asli Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun Peraga Busana yang tampil merupakan Duta - Duta Busana yang telah berprestasi di beberapa event baik tingkat daerah, nasional bahkan ada juga yang sudah melanglang buana sampai tingkat internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Edi Damansyah didampingi Isteri menobatkan para pemenang lomba  busana serta memberikan PIAGAM PENGHARGAAN dan Hadiah bagi para pemenang (Juara 1, 2, 3).

Untuk pemenang  mendapatkan hadiah berupa Uang tunai sebagai berikut Juara 1, sebesar Rp. 2.500.000,-, Juara 2, sebesar Rp. 1.500.000,- Juara 3, sebesar Rp. 1.000.000,-

Selanjutnya Plt Bupati Kutai Kartanegara Drs. Edi Damansyah.M.Si,  memberikan sambutan yang intinya mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk melestarikan Budaya Kutai Kartanegara terutama bidang Seni dan kebudayaan dan bersama-sama menjaga wilayah Kutai Kartanegara sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif, sekaligus menutup acara kegiatan yang diwarnai dengan pembakaran Kembang Api. **(Red-48)

Kontributor DNM : Imam Sudrajat

Read More

14 orang ASN di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Terancam Di Pecat

Sekda Kabupaten Ende  Dr. dr. Agustinus G. Ngasu, M. Kes.

DNM.com (Ende - NTT)

14 Orang Aparatur Sipil Negara  (ASN) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sudah divonis pengadilan karena  terjerat kasus Korupsi akan dipecat paling lambat Senin, (31/12) mendatang. 

Ada dua kasus yang menjadi Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala BKN yakni kasus asusila dan korupsi.

Di Ende, sebanyak 12 PNS yang terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan 2 PNS kasus asusila. Para aparatur tersebut akan dipecat akhir tahun ini.

Sekda Ende, Dr. dr. Agustinus G. Ngasu, M. Kes., menjelaskan para PNS tersebut secara otomatis tidak menerima gaji mulai awal Oktober nanti. 

Hal ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 5 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan pidana Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan.

“Karena mereka gajinya langsung stop. Stop per satu oktober. Itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri,” kata Agustinus.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut berlaku untuk aparatur yang sudah memenuhi kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang sedang proses tidak termuat dalam keputusan bersama tersebut.

“Jadi begitu dia ada keputusan dari pengadilan dan kita terima berkas keputusannya akan dipecat,”katanya.

Terkait 14 orang abdi negara tersebut, sekda Agustinus belum dapat merincikannya. **(Red-99)

Reporter : Louis Mindjo

Read More

Keputusan Bupati Manggarai Barat NTT, Tentang NJOP "Menantang" Kebijakan Presiden RI?

DNM.com (Labuhan Bajo - NTT)

Forum Masyarakat Anti Mafia Tanah  (FORMAMATA) berpandangan bahwa, kebijakan Bupati Kabupaten Manggarai Barat  Agustinus Ch Dula melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 162/KEP/HK/2018, tentang Penetapan Klasifikasi Dan Besar Nilai Obyek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Delapan Desa/Kelurahan di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 18 Juli 2018 bertentangan dengan kebijakan pemerintah Jokowi-JK.

Muhammad Achyar, Ketua FORMAMATA dikutip Floreseditrial.com menjelaskan bahwa ,Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 162/KEP/HK/2018 didalam keputusan tersebut menetapkan  kenaikan NJOP akan terjadi kontra produktif bahkan bisa dikatakan mengangkangi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

“Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) bukannya naik, malah berpotensi turun PAD-nya dari sumber BPHTB dan PBB.Hal ini dikarenakan, wajib pajak bisa saja rame-rame "hold" buat bayar pajak,” tandas Achyar saat ditemui di kantornya di Labuan Bajo, Sabtu, (15/09/).

Selain itu kata Achyar, kebijakan Bupati Dula, sangat bertentangan dengan program pemerintah pusat.

“Karena program 9 juta sertifikat yang dicanangkan oleh pemerintah Jokowi tahun depan bisa tidak tercapai,  setidaknya Kabupaten Mabar tidak penuhi target, kata Achyar, saya dilanjutkannya ini disebabkan karena masyarakat urung membuat sertifikat disebabkan pajak yang mahal,kata Achyar, malah bisa jadi setelah SK ini efektif berlaku, ramai-ramai orang akan menarik berkas permohonan dari ATR BPN Mabar,” imbuhnya.

Lebih jauh ketua FORMAMATA itu menilai bahwa NJOP yang diterapkan diberbagai wilayah Kecamatan Komodo itu tidak masuk akal dan tidak proporsional.

“Contoh, di Wae Cicu yang kini telah berdiri hotel mewah seperti hotel Ayana Komodo Resort ,Waecicu Beach, meskipun wilayah tersebut masih sekitar 75% areanya berupa lahan kosong bahkan lebih, kenaikannya amat sangat signifikan hingga 3800% atau 38 kali lipat dari yang tadinya hanya Rp. 27.000 dan saat ini menjadi Rp. 1.032.000, atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.005.000,” jelasnya.

Berbeda dengan wilayah Wae Cicu, Lanjut Achyar menjelaskan, untuk wilayah Gorontalo atau kawasan sekitar pantai Pede, kenaikannya tidak amat sangat signifikan, sekalipun kenaikannya tetap signifikan yaitu terdapat kenaikan dari NJOP semula yang sebesar Rp. 128.000, menjadi Rp. 1.032.000 atau terdapat kenaikan 800% atau 8 kali lipat.

“Padahal wilayah Gorontalo sendiri termasuk wilayah pariwisata yang cukup padat karena telah dijejali dengan berbagai hotel mewah,” tuturnya.

Menurutnya, akibat kebijakan yang salah itu, dampak terhadap masyarakat kini mulai terasa.

“Banyak keluhan yang masuk kepada saya, beberapa diantaranya dari kalangan emak-emak yang mengeluhkan kenaikan sewa lahan tempat usahanya yang naik signifikan hingga hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dan dipastikan pemilik lahan akan menaikkan harga sewanya tahun depan, karena kenaikan NJOP ini,” imbuhnya.

Ada pula dari kalangan birokrat sendiri yang mengeluhkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan

“Dimana tahun lalu hanya perlu membayar 3 juta rupiah, tapi dengan adanya SK tersebut mereka harus membayar sebesar 18 juta rupiah, artinya ada kenaikan sebesar 600% atau 6 kali lipat,” jelas pria yang juga berprofesi sebagai Advokat itu.

Lebih jauh dampak besar yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat adalah berdampak terhadap inflasi,  “akan terjadi kenaikan harga atas barang dan jasa di kota Labuan Baju khususnya dan Kabupaten Mabar pada umumnya sebagaimana dicontohkan pada pengalaman sewa lahan emak-emak tadi,” tandasnya.

Ketua FORMAMATA  itu berharap agar Pemda Mabar bertindak cepat untuk mengatasi persoalan ini, “agar hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi sedapat mungkin dapat dicegah sejak dini,”pungkas Achyar.  **(Red-88)

Reporter : Louis Mindjo

Read More

Sofyan Djalil : Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Adalah Bukti Kepastian Hukum

DNM.com (Jakarta)

Moderator yang memandu kuliah umum kepemimpinan bertema Sertifikat Tanah Rakyat Sejahtera yang dilakukan Menteri ATR/BPN DR.Sofyan Djalil SH., MA., M.ALD membuka profil kelahiran  Aceh Timur, Aceh pada 23 September 1957  mempunyai  hobi jalan kaki  6000 langkah setiap setiap hari  dan bersihkan selokan. Lima kali jadi   dalam 2 periode Presiden yang berbeda. 

"Pemberian Sertifikat tanah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan  kepastian hukum. Kita tahu selama ini sering terjadi sengketa tanah dimana-mana." Ucap Mentri ATR dan Kepala BPN Sofyan Djalil dalam kuliah umum di STT Rahmat Emmanuel, Jumat (7/9) malam di  Kelapa Gading, Jakarta.

Menurut Sofyan selama ini  pemerintah terkesan tidak serius urus tanah yang dimiliki rakyat. Bahkan Presiden Jokowi dulu pernah dikerjai oleh oknum BPN saat ia masih sebagai pelaku usaha.

"Syukurlah sekarang kita percepat pemberian sertifikat tanah kepada rakyat. Dimana pada tahun 2017 sudah  5.000.000 sertifikat terbit.  Pada 2018 akan ada 7.000.000 sertifikat, dan 2019 akan ada 9.000.000 juta sertifikat tanah yang diterbitkan oleh pemerintah.

"Diharapkan  tahun 2025 seluruh rakyat Indonesia akan punya sertifikat tanah. Saat ini ada 120.000.000  bidang tanah dengan hanya 46.000.000 saja yang sudah bersertifikat." Lanjut Menteri Sofyan.

Bila selama ini hanya terbit 500.000 sertifikat per tahun, maka akan membutuhkan waktu 125 tahun untuk membuat sertifikat  dari seluruh bidang tanah yang ada.

"Untuk itulah pemerintah terus menggenjot penerbitan sertifikat dengan cepat dan tepat di seluruh Indonesia. Itu sebabnya   program pendaftaran  tanah sistematik lengkap (PTSL) di kelurahan atau desa yang ada menjadi andalan kami untuk pemberian sertifikat kepada rakyat."Tegas Sofyan lebih lanjut.

Menurut Sofyan juga bahwa pemberian sertifikat akan menjadikan seseorang menjadi nyaman dengan memiliki  leading asset sehingga bisa berhubungan dengan bank andai ingin meminjam uang karena ada jaminan asset yang pasti dimilikinya yaitu sertifikat tanah.

"Program PTSL   memastikan penyelesaian sertifikasi tanah akan sesuai target. Selama ini karena belum adanya kepastian hukum atas tanah seringkali memicu sengketa dan perseteruan di berbagai wilayah Indonesia.

Metode PTSL  merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

PTSL dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden nomor 2Tahun  2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh  Wilayah Republik Indonesia. **(Red-47)

Reporter : Hans Suta

Read More

Kedatangan Gubsu dan Wagubsu Edy - Ijeck Disambut Meriah Di Rumah Dinas

DNM.com (Medan)

Kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Letjend TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Drs H Musa Rajekshah MHum disambut meriah di Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman 41 Medan, Kamis (6/9). Ribuan warga, karpet merah hingga acara tepung tawar dan upah-upah menyambut keduanya.

Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Drs Eko Subowo MBA didampingi istri bersama ribuan masyarakat, unsur Forkopimda, OPD Pemprov Sumut, ASN, Ormas, tokoh masyarakat dan pemuka agama setia menunggu dan berbaris menanti Edy dan Ijeck.

Melewati keramaian dan keriuhan masyarakat yang histeris dan berebut untuk berjabat tangan, Gubernur dan Wakil Gubernur yang juga didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Dr Ir Hj Sabrina MSi berjalan melewati karpet merah menuju ke dalam rumah dinas untuk kemudian mengikuti Acara Tepung Tawar dan Upah-Upah.

Gubernur Edy Rahmayadi dalam sambutannya selepas acara Tepung Tawar dan Upah-Upah, mengajak masyarakat untuk fokus pada Sumut yang bermartabat. “Cita-cita untuk mewujudkan Sumut bermartabat ini, hanya akan tercapai, jika kita semua bersatu dan bergandengan tangan menyelesaikan masalah yang ada. Hindari persoalan yang tidak perlu, seperti perbedaan,” imbaunya.

Edy mengaku paham bahwa demokrasi erat kaitannya dengan perbedaan pilihan. Menurutnya, semakin ragam perbedaan yang ada, semakin kaya pula proses demokrasi yang berlangsung di Sumut. “Tapi, Saya katakan semua itu telah usai. Jika tempo hari ada warna hijau, kuning, putih, abu-abu, kini sudah tidak ada. Saya tidak menghiraukan itu, karena yang paling penting saat ini adalah kita semua satu, kita semua Sumatera Utara,” tegas Edy.

Meski banyak pekerjaan rumah dan tugas berat yang telah menanti Gubernur dan Wakil Gubernur, Edy mengatakan bahwa mereka akan berusaha untuk bertugas dengan sebaik-baiknya. “Insya Allah, atas restu kedua orang tua dan restu dari saudara-saudara semua, kami akan laksanakan amanah yang telah kami terima dengan sebaik-baiknya,” tuturnya bersungguh-sungguh.

Edy yang juga didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas sambutan masyarakat yang antusias menerima mereka. “Sambutan ini sangat berarti bagi kami berdua, sekali lagi terima kasih,” ucap Edy.

Tepung tawar dan Upah-Upah berlangsung lancar dan khidmat. Diawali oleh kedua orang tua Gubernur dan Wakil Gubernur, menepung tawari dilanjutkan oleh Lima Sultan Melayu, mantan Pj Gubernur Eko Subowo, Sekdaprov Sumut Sabrina, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, unsur Forkopimda, perwakilan negara sahabat, Kepala Daerah Kabupaten/Kota Sumut, beberapa Rektor Universitas, tokoh agama dan masyarakat, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Terdahulu. **(Humas/Red-41)

Read More

Miss Internet Sumut Diharapkan Jadi Mitra Pemerintah Untuk Mensosialisasikan Pembangunan Daerah

DNM.com (Medan)

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Drs Eko Subowo MBA mengharapkan agar Miss Internet Sumatera Utara (Sumut) 2018 yang terpilih nanti bisa menjadi mitra pemerintah untuk mensosialisasikan pembangunan daerah. Apalagi saat ini internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat

Hal itu disampaikan Pj Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Nouval Makhyar SH pada Acara Puncak Miss Internet Indonesia 2018 Sumut, Rabu (5/9/2018), di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan.

“Selain menjadi Duta yang akan mensosialisasikan penggunaan internet yang baik dan bermanfaat di masyarakat, semoga Miss Internet Sumut juga bisa menjadi Duta yang mensosialisasikan program-program pembangunan daerah kita melalui internet atau sosial media,” katanya.

Menurut Eko, saat ini internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Hampir sebagian besar keseharian masyarakat dihabiskan di dunia maya. Untuk itu, sangat penting melakukan pendekatan melalui hal-hal yang sangat dekat dengan masayarakat, internet atau sosial media salah satunya.

“Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumut juga berharap Miss Internet dapat bersinergi, ikut terlibat dan berkolaborasi pada program-program pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Kolaborasi terdekat mungkin Miss Internet bisa membantu Pemprov Sumut untuk mensukseskan pelaksanaan MTQN XXVII tahun 2018,” harap Eko.

Eko mengingatkan agar pemilihan Miss Internet ini bukan hanya sekedar seremonial dan bermanfaat bagi para pemenang, serta asosiasi penyelenggara, tetapi juga untuk pembangunan Sumut. Selain itu, Miss Internet juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam usaha pemerataan informasi dan komunikasi di Sumut.

Dalam kesempatan itu, Eko juga mengapresiasi kepada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) selaku penyelenggara. Dirinya berharap agar para juri bisa memberikan penilaian yang adil dan mengirimkan Miss Internet Sumut yang unggul untuk berkompetisi lagi di tingkat nasional.

Diketahui, Miss Internet merupakan kompetisi yang digear oleh APJII sejak tahun 2017 untuk memilih Duta/Miss yang bertugas mengkampanyekan program-program APJII dan pemerintah. Kompetisi ini dibuka untuk perempuan Indonesia dengan usia 17-25 tahun dengan tinggi minimal 160 cm, mampu berbahasa inggris, dan berwawasan luas.

Untuk tahun 2018, pencarian finalis Miss Internet digelar di 12 kota termasuk Medan. Pada pemilihan di Medan terpilih Difa Putri Anriani dari Universitas Prima Indonesia Medan sebagai Miss Internet Sumut yang akan mewakili Sumut untuk berkompetisi di tingkat nasional.

Turut hadir dalam Acara Puncak Miss Internet Indonesia 2018 Sumut Sekretaris Dinas Kominfo Provsu H M Ayub SE, Kadis Pariwisata Medan Agus Suryono, Sekjen APJII Henri Kasyfi, Ketua APJII Sumut Bambang Heru Wijaksono dan seluruh staf APJII Sumut.**(Humas/Red-34)

Read More