Implementasi Pengelolaan SP4N-LAPOR Di Provinsi Bali

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
SP4N-LAPOR! bertujuan untuk memperluas partisipasi publik dalam pemantauan kinerja dan program pemerintah serta penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah terhubung ke semua pemerintah daerah (34 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten), sistem ini akan menjadi satu-satunya platform pengaduan online nasional di Indonesia.

I Wayan Sugiada, SH, MH, Inspektur Provinsi Bali dalam peluncuran SP4N-LAPOR! mengatakan, Yang Harus dilaksanakan dalam rangka Percepatan Pananganan Pengaduan yaitu menginformasikan SP4N-LAPOR! kepada Masyarakat dan sosialisasi Pengaduan LAPOR! - SP4N serta Bimtek Pejabat Penghubung dan Petugas Admin Penanganan Pengaduan pada OPD Pemerintah Provinsi Bali.

"Pada Bulan Juli 2019 Pemprov Bali sudah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR Pusat (Kementerian PAN RB RI), Inspektorat Provinsi Bali selaku Koordinator SP4N-LAPOR, melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, selaku "Pejabat Penghubung", dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP SP4N-LAPOR) dan pada tanggal 27 Agustus 2019, telah dilaksanakan "Launching SP4N-LAPOR" dan Penanda Tanganan KOMITMEN BERSAMA para Kepala Perangkat Daerah yang di saksikan oleh Bapak Gubernur Bali, Sekretaris Daerah, dan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali," ujar I Wayan Sugiada di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Selasa (24/9)

Menurut I Wayan Sugiada, Harapan Dalam Pengelolaan SP4N-LAPOR antara lain:
- Tahun 2019 semua Kabupaten/Kota sudah bisa terintegrasi.
- SDM Pelaksana SP4N-LAPOR Meningkat.
- Terwujudnya Pelayanan Pengaduan Yang Optimal (Cepat dan Tepat Waktu).
- Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Dalam Hal Pelayanan (Pelayanan Prima).
- Respon Positif dan Kepedulian Pimpinan Pengambil kebijakan.
- Koordinasi dan Kerjasama Internal Unit Kerja Meningkat.
- Kepedulian Lintas Sektor OPD Semakin Solid.

"Inovasi Kebijakan dalam Pengembangan SP4N-LAPOR Kedepan yaitu: Memasang Baliho/spanduk tentang existensi kanal SP4N-LAPOR di Provinsi Bali pada Perangkat Daerah yangk mempunyai  kewenangan terhadap Pelayanan Publik. Menginformasikan melalui media elektronik baik Televisi maupun Radio, pada Runing Teks di setiap acara-acara yang menjadi perhatian masyarakat serta Memberikan Reward kepada Perangkat Daerah yang responsif dalam rangka penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat dan Melakukan Sosialisasi ke Kampus-kampus untuk mendorong partisipasi generasi muda (generasi milenial) ikut berperan aktif dalam rangka perbaikan pelayanan publik di Provinsi Bali," tutup I Wayan Sugiada. (Arianto)

Read More

UNDP dan KOICA Luncurkan SP4N-LAPOR!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Development Programme (UNDP) dan Badan Kerjasama Internasional Korea/Korea International Cooperation Agency (KOICA) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), pada Selasa, 24 September 2019 meluncurkan proyek baru untuk memanfaatkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dikenal sebagai SP4N-LAPOR!

SP4N-LAPOR! bertujuan untuk memperluas partisipasi publik dalam pemantauan kinerja dan program pemerintah serta penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah terhubung ke semua pemerintah daerah (34 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten), sistem ini akan menjadi satu-satunya platform pengaduan online nasional di Indonesia.

Drs. Syafruddin, M.Sc., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA dalam peluncuran ini mengatakan, Penguatan SP4N-LAPOR akan memungkinkan masyarakat di seluruh Indonesia untuk menyampaikan dan memantau pengaduan dan keluhan mereka tentang kualitas pelayanan publik. Sistem tersebut akan memiliki dampak positif yang kuat pada peningkatan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Proyek LAPOR KOICA-UNDP SP4N! mencakup 3 (tiga) komponen utama. Pertama, proyek akan mendukung pengembangan rencana induk untuk sistem pengelolaan pengaduan nasional yang terintegrasi. Kedua, proyek ini akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam menggunakan sistem ini.  Ketiga proyek ini akan meningkatkan kesadaran tentang SP4N-LAPOR! baik dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses sistem tersebut.

Duta Besar Korea, Kim Chang-beom mengatakan proyek baru ini akan memungkinkan Korea Selatan negara terkemuka dalam inovasi digital, untuk berbagi praktik terbaiknya tentang e-governance dengan Indonesia dan pada saat yang sama menguatkan hubungan dengan Indonesia melalui kolaborasi ini.

"Sebuah survei PBB baru-baru ini telah menempatkan Korea Selatan di peringkat teratas di Asia di antara negara-negara dengan sistem e-governance yang paling efektif. Kami sangat senang berbagi praktik terbaik kami dengan Pemerintah Indonesia dan membantu membangun sistem pengelolaan pengaduan yang lebih komprehensif dan terintegrasi di Indonesia," kata Kim.

Dalam proyek ini, KOICA akan mengundang pejabat pemerintah ke Republik Korea untuk
mempelajari praktik terbaik sistem e-People Korea dan menyoroti pentingnya sistem pengelolaan pengaduan dan informasi yang sistematis dan terpusat

Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Christophe Bahuet mengatakan bahwa inisiatif baru ini adalah bagian dari dukungan UNDP yang lebih luas untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs di Indonesia.

"Menyediakan platform yang efektif untuk menyalurkan pengaduan masyarakat adalah dimensi penting demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. SP4N-LAPOR memainkan peran penting dalam hal ini dan UNDP sangat antusias untuk mendukung pengembangan sistem tersebut lebih lanjut melalui proyek ini. Umpan balik masyarakat memberikan kontribusi untuk menyediakan layanan publik yang efektif, akuntabel, dan inklusif yang sangat penting untuk pencapaian SDGs," tutup Bahuet. (Arianto)

Read More

IFSE 2019 Resmi Dibuka Menko Perekonomian Darmin Nasution

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hadirnya inovasi-inovasi digital dalam sektor ekonomi, menyediakan alternatif jasa layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses keuangan. Sinergi para pemangku kepentingan, baik regulator maupun pelaku, menjadi penting untuk menumbuhkan ekosistem yang memberikan efek positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan digital serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pentingnya sinergi untuk mendorong inovasi ekonomi dan keuangan digital mendasari penyelenggaraan konferensi dan pameran di bidang teknologi finansial (fintech), Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 (IFSE 2019) "Innovation for Inclusion yang secara resmi dibuka Senin (23/9) di Jakarta Convention Center. Peresmian dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (0JK) Wimboh Santoso; dan Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Niki Luhur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya mengatakan bahwa inovasi teknologi di dalam sektor keuangan merupakan hal yang harus didukung oleh pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan.

"Perkembangan teknologi di bidang keuangan yang demikian pesat harus didukung oleh semua pihak agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Peningkatan akses terhadap layanan dan produk keuangan akan mampu menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian nasional," ujar Darmin.

la juga menyatakan bahwa untuk mendukung pertumbuhan fintech di Indonesia, pemerintah akan tetap menekankan pada pendekatan yang bersifat ringan atau light touch dalam lingkungan yang menguntungkan untuk semua atau safe harbour.

IFSE 2019 terdiri dari beberapa agenda utama yaitu konferensi (summit), pameran fintech (expo) dan beberapa program pendukung lainnya. Dihadiri oleh lebih dari 800 delegasi (regulator, pemerintah, lembaga donor, pelaku fintech dan sektor keuangan), konferensi menghadirkan lebih dari 100 pembicara dengan pengalaman kelas dunia untuk membahas berbagai isu penting terkait perkembangan industri fintech dan dampaknya terhadap masyarakat luas, khususnya untuk segmen unbanked dan undeserved.

IFSE 2019 yang berlangsung dari tanggal 23-24 September 2019 diikuti oleh 100 perusahaan fintech yang mengisi area expo pada beberapa kategori fintech seperti P2P Lending, Digital Payment, Wealth Management, Digital Financial Innovation (Market Provisioning/Aggregator, Enabler, Equity Crowdfunding, Insuretech, dan lain-lain), serta Fintech Syariah.

Program literasi keuangan juga diadakan di area expo untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan fintech. Program ini dikemas ke dalam berbagai format dengan mengupas berbagai topik, seperti: 1) Payment system: Solusi Pembayaran dan Perlindungan Konsumen, Solusi Fintech UMKM; 2) Pemahaman Dasar Mengenai Fintech P2P Lending; 3) Peran Agen Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan; 4) Peluncuran AFTECH Handbook for Personal Finance Tips and Tricks on Smart Financial Planning.

IFSE 2019 merupakan ajang fintech terbesar di tanah air yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (B1) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) serta didukung oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Bill & Melinda Gates Foundation, World Bank, dan lain-lain. (Arianto)

Read More

Cashlez Luncurkan CashlezOne di JCC Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia mencapai 59,2 juta, namun masih 3,79 juta UMKM yang sudah go-digital. Hingga tahun 2020 mendatang, Kemenkop UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menargetkan 8 juta UMKM untuk go-digital.

Perusahaan finansial teknologi yang bergerak di bidang pembayaran yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Payment Gateway. Cashlez, terus memberikan produk dan layanan inovatif kepada para pelaku usaha di Indonesia. Kali ini, Cashlez meluncurkan CashlezOne secara resmi pada Senin, 23 September 2019 bertempat di Indonesia Fintech Summit & Expo 2019, Jakarta. CashlezOne merupakan perpaduan dari fitur mPOS (mobile Point-of-Sale) gratis dan fitur penerimaan pembayaran kartu kredit debit serta e-wallet dalam satu device yang ditujukan untuk setiap pemilik usaha di Indonesia, baik enterprise maupun UMKM.

Teddy Tee, CEO Cashlez mengatakan, Cashlez yang beroperasi sejak tahun 2016 melihat kebutuhan para pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya melalui perkembangan teknologi saat ini. CashlezOne memberikan solusi kepada para pelaku usaha, dengan CashlezOne para pelaku usaha sudah dapat menerima seluruh jenis pembayaran baik kartu kredit, debit, e-wallet seperti LinkAja, OVO, dan GoPay, Cashlez Link, billing payment, recurring dan installment juga ada, selain itu juga alat ini kami integrasikan dengan POS gratis. Jadi, cukup dengan satu alat untuk menjalankan usaha.

Teddy menambahkan kelebihan dari CashlezOne ini selain dapat menerima pembayaran nontunai dan aplikasi kasir di dalam CashlezOne tanpa smartphone, terdapat fitur reporting yang bisa mengetahui transaksi secara real-time, lokasi transaksi, cetak struk ataupun struk digital melalui e-mail dan SMS.

Steven Samudera, Founder & Komisaris Utama Cashlez menjelaskan, Sebagai perusahaan rintisan, kami selalu melakukan trial dan error, melihat dan menyesuaikan kebutuhan pasar adalah hal yang tidak dapat kami hindari. Kami telah mempelajari bahwa mengajak atau mengedukasi pelaku usaha untuk dapat mengadopsi pembayaran nontunai tidaklah mudah, oleh karena itu kami mengembangkan CashlezOne. Harapannya dengan produk baru ini dapat membantu lebih banyak lagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM.

Saat ini, "Cashlez telah membantu lebih dari 6.000 merchant yang tersebar di seluruh Indonesia dengan wilayah ekspansi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan Medan. Ke depannya, Cashlez akan terus melakukan pengembangan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan merchant serta berkolaborasi dengan beberapa bank dan non-bank partner untuk menciptakan cashless society dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan Bank Indonesia," tutup Teddy. (Arianto)

Read More

Fineoz Hadir di Indonesia Fintech Summit & Expo 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Fineoz perusahaan yang bergerak dibidang Credit Risk Solutions berbasis Artificial Intelligence, hadir pada acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 pada tanggal 23-24 September 2019, di Assembly Hall - Jakarta Convention Center. Acara yang digelar oleh Fintech Indonesia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia ini mengusung tema "Innovation for Inclusion". Pada acara ini Fineoz berpartisipasi dengan membuka booth di zona Market Provísioning, Enabler, ECF, others.

Anis Radianis, Co-Founder & CEO Fineoz mengatakan, Pada acara IFSE 2019 ini, kami dapat berinteraksi lebih dekat dengan para pelaku financial services, sehingga perusahaan seperti Bank, P2P lending, Multifinance, Retail dan B2B dapat merasakan manfaat dan solusi terkait dengan Credit Risk Solutions dalam pelayanan financial services. Fineoz memberikan solusi-solusi yang dapat mempercepat proses dalam pengelolaan data, analisis data termasuk memberikan scoring yang akurat berbasis pada Artificial Intelligence. Dalam mengelola credit scoring, Fineoz menawarkan end to end solution dari AiCheck, AiScore, AiCredit dan AiCare.

"Para pengunjung yang datang ke booth Fineoz, pengunjung akan disuguhkan berbagai demo produk-produk Fineoz seperti AiCheck dan AiScore. AiCheck merupakan salah satu produk Artificial Intelligence yang digunakan sebagai pengukur keterbukaan calon nasabah(trustworthiness). Dengan penggunaan produk AiCheck dapat membantu permasalah perusahaan dalam memverifikasi data calon nasabah. Sehingga perusahaan akan mendapatkan data yang lebih valid dan lebih cepat, ujar Anis kepada awak media di booth Fineoz, JCC Jakarta. Senin (23/9)

Selain itu, kata Anis, pengunjung juga dapat mengecek seberapa besar point credit scoring mereka. Ini merupakan produk yang dapat mengukur seberapa besar kelayakan pemberian credit atau crediworthiness dari calon nasabah. Produk ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan pemberian credit kepada calon nasabah dengan lebih efektif dan efisien serta dengan hasil yang lebih akurat.

"Tidak hanya itu para pengunjung yang datang juga dapat berdiskusi langsung dengan tim Fineoz tentang permasalahan-permasalahan yang di hadapi serta solusi yang dapat Fineoz berikan, pengunjung yang datang juga bisa mendapatkan merchandiser menarik dari Fineoz," tutup Anis. (Arianto)

Read More

PINBAS MUI Canangkan Gerakan Kedaulatan Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024 Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien bersama Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI mencanangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) untuk umat pada Sabtu siang, 21 September 2019 bertempat di Ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jalan Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat. Gerakan ini lahir dari keprihatinan atas neraca perdagangan ekspor-impor komoditas pangan pada semester pertama 2019, ekspor dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 14,9 ribu ton, senilai Rp 171 miliar. Sedangkan nilai impor tanaman pangan dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 8 juta ton senilai Rp 35,5 triliun.

Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien dalam sambutannya mengatakan, Jika dihitung secara matematis, nilai ekspor kita tidak ada 1% dari nilai import kita. Kebutuhan pangan kita, hampir 100% masih dicukupi oleh komoditi pangan negara lain. Padahal, dalam wacana Arus Baru Ekonomi Indonesia yang diusung oleh K.H. Ma'ruf Amien yang akan dilantik sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024, pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekedar mencapai equalty (kesamaan perlakuan), melainkan keadilan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan agar memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup yang adil (equity). Tentunya, Equity akan tercapai ketika ada kebijakan melalui redistribusi, hibah, subsidi, kemitraan, dan proses fasilitasi dalam gerakan nasional kedaulatan pangan ini.

Padahal, kata Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien, di tingkat parlemen, penyelesaian upaya kedaulatan pangan ini, telah dijawab oleh kalangan legislatif dengan keluarnya UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk mencegah konversi lahan pertanian ke non pangan. Juga dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 126 mengamanatkan untuk membentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, hingga 2019 ini, lembaga pemerintah yaug khusus menangani kedaulatan pangan ini belum juga terwujud.

Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) ini, lanjut Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien, untuk mendorong segera terwujudnya cita-cita kedaulatan pangan bagi umat. Setidaknya, terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan. Antara berkelanjutan, pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan, pembatasan lain pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, serta pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Menurut Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien, Satu aspek fundamental untuk mencapai equity adalah kebutuhan pokok bagi rakyat. Sangat sulit dibayangkan bagaimana suatu negara dapat berdaulat penuh secara ekonomi, apabila kebutuhan pokok rakyatnya, khususnya pangan, masih "tergantung" pada negara lain. Ketergantungan tersebut dapat berbentuk ketergantungan dalam pasokan, ketergantungan teknologi, bahkan ketergantungan pola konsumsí dan gaya hidup. Sungguh berbahaya bagi ketahanan nasional, apabila negara berpenduduk banyak seperti Indonesia tidak berdaulat sama sekali dalam pangan.

"Melalui GNKT untuk Umat ini, PINBAS MUI bermaksud untuk memperluas gerakan Arus Baru Ekonomi Indonesia, dengan pola-pola kemitraan para pemangku kepentingan, sebagai bagian dari keterlibatan barisan Ulama mengatasi persoalan-persoalan ekonomi umat, mengatasi ketergantungan impor pangan dan andil dalam membangun kedaulatan pangan rakyat, serta usaha mendatangkan devisa untuk komoditi pangan unggulan," tutup Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien. (Arianto)

Read More

Saung Pancasila Nusantara Gelar Dialog dengan Tajuk "Merealisasikan Pancasila Memenuhi Janji Konstitusi Negara-Bangsa"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Saung Pancasila Nusantara menggelar Dialog Meja Bundar dengan Tajuk "Merealisasikan Pancasila Memenuhi Janji Konstitusi Negara-Bangsa" pada Sabtu siang, 21 September 2019 bertempat di Ruang Candi Dieng 1-2, Hotel Sahid Jalan Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat. Acara dihadiri sejumlah tokoh antara lain Komjen Pol Dharma Pongrekun, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Prof. Franz Magnis Suseno, agamawan, Bonar Simangunsong, Laksamana Pertama TNI (Purn) , Yudhie Haryono, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Ramana Pamuka Alam, Pendiri Pendiri Saung Pancasila Nusantara.

Ramana Pamuka Alam selaku Pendiri Saung Pancasila Nusantara mengatakan, dalam setiap kalimat Pancasila selalu tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila selalu menyatukan berbagai perbedaan. Pancasila selalu merangkul, saling mengasah dan mengasuh. Tidak perlu ada keraguan karena nilai-nilai kehidupan keseluruhan ada di dalamnya.

Dia menjelaskan, Setelah melihat, meriset dan merasakan berbagai anasir kebangsaan yang belum maksimal dalam berpancasila, maka kami dari komunitas pecinta Pancasila menggelar Dialog Meja Bundar hari ini, dan bersikap dengan penuh tanggung jawab, mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo-Makruf Amin untuk menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara dan mengkurikulumkan kembali sejarah Sumpah Pemuda, Proklamasi, Pancasila dan UUD-1945 dalam semua sekolah kita.

Selain itu, kata Ramana, kami dari komunitas pecinta Pancasila mendukung semua elemen negara untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai bentuk negara Pancasila serta mendukung semua warga negara untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai kompas kehidupan berbangsa dan bernegara dan mengembalikan kurikukum wawasan nusantara dan sishankamrata sebagai cara pandang berbangsa dan bernegara.

"Kami dari komunitas pecinta Pancasila dengan tegas menyatakan, Menghapus seluruh UU yang melawan Pancasila dan konstitusi kita dan Membubarkan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi kita," tutup Ramana. (Arianto)

Read More

ACE Hadirkan Alat Penangkal Polusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menjadi destinasi untuk kebutuhan perkakas, rumah tangga dan gaya hidup terlengkap. ACE juga dikenal sebagai penyedia berbagai produk yang mendukung kesehatan. Salah satunya adalah koleksi produk fungsional untuk menjaga kesehatan tubuh akibat polusi udara.

Nana Puspa Dewi selaku Marketing Director Kawan Lama Group menjelaskan “Udara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan. Dan saat ini, isu mengenai kesehatan udara menjadi perhatian publik karena kualitasnya yang kurang baik di beberapa kota di Indonesia akibat polusi dan kabut asap. Terkait hal tersebut, ACE menghadirkan solusi melalui produk-produk yang dapat membuat kualitas udara di dalam ruangan menjadi lebih sehat, serta koleksi masker untuk melindungi saluran pernafasan dari polusi saat di luar ruangan”.

Banyak orang mengira bahwa udara di dalam ruangan lebih sehat. Padahal, kata Nana, polusi udara juga terjadi di dalam ruangan akibat aktivitas yang dilakukan seperti memasak, merokok, penggunaan alat semprot, hingga bulu hewan peliharaan, ditambah ventilasi yang kurang baik atau kondisi darurat seperti kabut asap yang sulit dihindari masuk ke dalam ruangan.

Sebagai solusi permasalahan tersebut, lanjut Nana, ACE menyediakan koleksi Penjernih Udara (Air Purifier). Alat ini bekerja dengan cara mengisap udara yang ada di sekitar lalu menyalurkannya kembali melalui filter yang berfungsi untuk menangkap virus dan  bakteri di udara, sehingga udara yang keluar lebih bersih dan sehat. Koleksi Penjernih Udara di ACE tersedia berbagai ukuran yang dapat menjangkau luas ruangan hingga 65 M2 dengan konsumsi listrik yang rendah mulai dari 3 - 100 watt.

Selain polusi, sambungnya, permasalahan lain dalam ruangan adalah kelembaban udara, yang dapat mempengaruhi kesehatan. Sebagai solusinya, ACE menghadirkan produk-produk yang berfungsi untuk mengatur kelembaban udara. Pada ruangan yang kering seperti ruangan ber-AC, kesehatan bisa terganggu mulai dari masalah kulit, tenggorokan, hingga pernafasan.

Untuk itu, kata Nana, ACE menghadirkan alat Pelembab Udara (Air Humidifier) yang bekerja dengan cara menyemprotkan uap air ke udara untuk mengikat bakteri, virus dan menjatuhkan radikal bebas. Pelembab Udara di ACE tersedia berbagai ukuran mulai 1 hingga 5 liter, didukung dengan fitur yang akan mematikan mesin secara otomatis saat air habis.

"Sedangkan di ruangan yang terlalu lembab, ACE menyediakan alat Penyerap Kelembaban Udara (Air Dehumidifier) yang bekerja menyedot udara lembab menggunakan kipas, kemudian akan mengembun dan menetes dan ditampung dalam sebuah wadah khusus untuk menyimpan tetesan air tersebut. Udara terlalu basah biasanya terjadi pada saat hujan, dan berpotensi menimbulkan jamur yang bisa menyebarkan virus asma. Alat ini tersedia berbagai pilihan ukuran wadah penampung, mulai dari 10, 16 hingga 20 liter," ujar Nana dalam keterangan tertulisnya.

Untuk memaksimalkan udara di dalam ruangan, kata Nana, ACE menyediakan alat Pengharum Ruangan (Air Diffuser) yang bekerja dengan cara mengurai kandungan minyak aromatherapy menggunakan air. Dengan pemakaian yang tepat, alat ini bisa membantu membuat aroma ruangan lebih wangi dan segar sehingga pernapasan menjadi lebih rileks.

Menurut Nana, bagi pelanggan yang banyak melakukan aktifitas di luar ruangan seperti mengendarai motor hingga melakukan pekerjaan lapangan, masker manjadi alat yang sangat dibutuhkan untuk menjaga saluran pernapasan dari asap, debu, serbuk, partikel dan aerosol cair. Di ACE, pelanggan dapat memilih koleksi masker yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari masker sekali pakai, hingga yang dapat dicuci, dan filter yang dapat diganti sehingga bisa digunakan untuk waktu yang lebih lama.

"Tidak hanya menghadirkan produk yang fungsional, ACE juga menawarkan kemudahan bertransaksi melalui beragam pilihan cara pembayaran, salah satunya dengan fasilitas cicilan 0% menggunakan kartu kredit dari Bank partner, serta cicilan tanpa kartu kredit menggunakan Danakini, yaitu lembaga pembiayaan terbaru di bawah naungan Kawan Lama Group. Belanja produk ACE juga dapat dilakukan kapan dan dimana saja melalui www.acehardware.co.id/shop atau authorized online retailer Kawan Lama Group di www.ruparupa.com," tutup Nana. (Arianto)

Read More

Teknologi Mendorong Semangat Sportivitas di Piala Dunia Rugby 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dengan dibukanya Piala Dunia Rugby 2019™, Mastercard, selaku mitra global, merayakan semangat inklusif dan inovasi yang membuat rugby sebagai pemersatu penggemar dan pemain di seluruh dunia.

Menyadari akan dampak teknologi terhadap pengalaman penggemar, Mastercard hari ini
mengungkapkan beberapa perubahan baru pada penghargaan pemain terbaik. Piala Pemain Terbaik Mastercard memadukan warisan Jepang dengan teknologi yang canggih guna merayakan Piala Dunia Rugby™ pertama di Asia, dan ini merupakan hal yang baru di tahun 2019.

Permukaan desainnya menyerupai patung origami, terinspirasi oleh pekerjaan Profesor Jun Mitani, dan akan diselesaikan langsung di tempat dengan laser yang merefleksikan berbagai momen dari pertandingan. Mastercard akan memonitor aktivitas penggemar di media sosial melalui API – serta komentardari worldfeed resmi RW2019 – kemudian akan memilih komentar-komentar terbaik dari setiap pertandingan untuk diabadikan di piala tersebut.

Pendekatan yang unik ini memungkinkan para pemain untuk membawa pulang pengalaman baru, hal yang benar-benar tak ternilai dari sebuah pertandingan, sehingga mereka dapat merasakan kembali momen-momenyang penuh semangat, serta keseruan dan kejayaan olahraga.

Teknologi Meninggalkan “Tanda” di Lapangan…

Dalam sebuah survei penggemar olahraga terbaru, beberapa dampak teknologi dianggap sebagai faktor yang dapat meningkatkan pengalaman secara keseluruhan, baik di dalam stadium maupun di rumah. Video replay menjadi favorit penggemar, dengan lebih dari setengah (54%) dari seluruh responden mengatakan hal tersebut meningkatkan olahraga secara signifikan.

Legenda Rugby asal Afrika Selatan, Bryan Habana setuju bahwa Television Match Official (TMO) “telah menjadi bagian penting dalam keputusan yang dapat mengubah pertandingan. Kami melihat lebih banyak keputusan yang tepat dibuat ketika TMO terlibat”.

Penggemar Inggris dan Irlandia memiliki pendapat yang berbeda-beda. Mereka yang di Irlandia adalah penggemar berat video replay (60%), sementara di Inggris, dengan persentase sedikit lebih rendah (44%), mendukung teknologi. Terlepas dari negara asal para penggemar, mereka bersatu karena kecintaan mereka terhadap olahraga, dengan mayoritas penggemar dari kedua negara menyatakan bahwa mereka merasa lebih terhubung ketika terus mendapat informasi terbaru melalui telepon genggam mereka.

…Dan Menjaga Penggemar Tetap Dekat dengan Pertandingan Olahraga 

Teknologi memainkan peran dalam memungkinkan penggemar tetap terhubung dengan olahraga. Selandia Baru (38%) and Australia (22%) mewakili populasi terbesar yang menyaksikan pertandingan langsung di televisi setidaknya dua kali seminggu. Sedangkan di benua Eropa, Perancis dan Italia bersatu melalui emoji motivasional favorit mereka, keduanya menyukai emoji ‘tepuk tangan’ saat tweeting tentang olahraga (22% dan 23% secara berurutan).

Menghadirkan Pengalaman kepada Penggemar.

Selain untuk Dan Carter dan Bryan Habana, Mastercard juga bekerja sama dengan Joy Neville, Michael Leitch dan Akihito Yamada sebagai duta besar global untuk Piala Dunia Rugby 2019 di Jepang guna membawa penggemar lebih dekat dengan pertandingan dan olahraga yang mereka cintai.

Tahun ini, Mastercard akan menyelenggarakan Priceless Surprise Twitter yang pertama, sebuah rangkaian berbagai momen yang tak ternilai di berbagai tempat yang tidak terduga dengan berbagai orang saat pembukaan Piala Dunia Rugby 2019. Penggemar dapat menjadi bagian dari pengalaman tersebut dengan mengikuti duta besar global Mastercard @DanCarter dan @BryanHabana, @mastercard dan #PricelessSurprise di twitter. (Arianto)

Read More

ETIKA Gelar Diskusi Panel dengan Tajuk "Merawat Golkar Sebagai Rumah Besar Kebangsaan (Indonesia)"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Eksponen Ormas Trikarya Golkar (ETIKA) menggelar Diskusi Panel dengan tema: "Merawat Golkar Sebagai Rumah Besar Kebangsaan (Indonesia)" pada Jumat, 20 September 2019 pukul 14:00 - 17:00 wib bertempat di Kudus Hall Hotel Sultan, Jakarta. dengan Keynotes Speaker Bambang Soesatyo SE, MBA selaku Ketua DPR RI dan para Pembicara: Prof. DR. Salim H. Said, DR. M.Qodari, dan Prof. Effendi Gazali, MPS ID., Ph.D dimoderatori oleh H. Zainal Bintang.

Acara Diskusi Panel hari ini diselenggarakan atas keinginan semua stake holder Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, yang terdiri dari SOKSi yang didirikan oleh Bapak Mayjen Suhardiman pada 20 Mei 1960. Kosgoro 1957 yang didirikan Mayjen Mas Isman, pada tanggal 10 November 1957 dan Ormas MKGR yang didirikan oleh Mayjen RH. Sugandhi pada tanggal 3 Januari 1960. Ormas Tri Karya tersebut lebih dikenal sebagai ormas pendiri Golkar dan yang kemudian berubah menjadi Partai Golkar pada tahun 1999 sebagai buah dari reformasi.

Zainal Bintang, ketua kordinator Eksponen Ormas Tri Karya mengatakan, Sebagaimana diketahui Golkar adalah benteng utama Pancasila dan UUD 1945 yang berdiri di garis terdepan dan telah membuktikan pengabdian dan kesetiaannya mempertahankan, melindungi dan mengamalkan serta mengawal Pancasila dan UUD 1945 di dalam kehidupan sehari - hari.

Menurut Bintang, Eskponen Ormas Tri Karya Golkar berperan sebagai wadah berhimpun masyarakat karya dan kekaryaan yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai Golkar.

"Golkar telah membuktikan kinerja dan pengabdiannya dari masa ke masa untuk mempersembahkan karya nyata di dalam berbagai sektor pembangunan yang menopang dan menunjang terciptanya kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita - cita Proklamasi 1945", tegas Bintang.

Lebih lanjut Bintang menguraikan, Eksponen Ormas Tri Karya Golkar memandang perlu membenahi diri guna memperkuat dan mendukung proses pembibitan kader - kader muda pemimpin bangsa di semua lapisan. Mulai dari tingkat desa, kelurahan, kabupaten/kota, propinsi dan tingkat nasional.

"Eksponen Ormas Tri Karya Golkar hari ini adalah sebagai think tank alias tangki pemikir bagi kepenitngan Golkar maupun bagi bangsa Indonesia ke depan", kata Bintang yang juga wartawan senior itu.

Keberadaan Eksponen Ormas Tri Karya jelas adalah sebagai moral force (kekuatan moral) yang akan mengonsentrasikan diri pada masalah - masalah pengkajian, pemikiran, konsultan politik dan lembaga survey untuk mendukung proses pembibitan kader muda pemimpin Golkar yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Termasuk mempersiapkan calon presiden pada tahun - tahun mendatang," tandas Bintang.

Tegasnya, keberadaan Eksponen Ormas Tri Karya tidak dititik beratkan kepada pengumpulan massa, akan tetapi berfokus kepada pengumpulan pemikiran- pemikiran terbaik untuk kepentingan bangsa Indonesia di masa datang. Tidak ada kata lain bagi Eksponen Ormas Tri Karya, selain harus melakukan konsolidasi internal dan eksternal agar supaya melakukan berbagai inovasi untuk mengambil bagian penting di dalam perjalanan bangsa ke depan.

"Singkat kata Eksponen Ormas Tri Karya mulai saat ini harus membulatkan diri, menyatukan potensi dan bahu membahu melakukan serangkaian program karya nyata demi untuk merealisasikan. Jati diri Golkar sebagai wadah berhimpun kader - kader handal yang berorientasi kepada karya dan kekaryaan," tutup Bintang. (Arianto)

Read More

Pemerintah Dan DPR Buat Sejarah Baru Dengan Mengesahkan RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai Lembaga Legislasi telah membuat sejarah bagi Bangsa dan 80 juta anak Indonesia dengan melakukan terobosan progresif melalui pengesahan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dan laki-laki dipersamakan, yaitu 19 tahun. Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta. Senin (16/09/2019).

“Keputusan atas pengesahan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak Indonesia atas praktik perkawinan anak yang sangat merugikan anak, keluarga dan Negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak,” ujar Menteri Yohana saat membacakan Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Praktik perkawinan anak di Indonesia berdasarkan data BPS 2017 menunjukkan angka 25,2 persen, artinya 1 dari 4 anak perempuan menikah pada usia anak, yaitu sebelum mencapai usia 18 tahun. Sedangkan pada tahun 2018 BPS sebesar 11,2 persen, artinya 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, dan ada 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan anak di atas angka nasional.

“Rasa sedih dan bahagia karena akhirnya tercapai, disahkannya revisi Undang-Undang Pekawinan dengan batas usia perkawinan minimal bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Ini luar biasa, kami senang sekali, akhirnya setelah 45 tahun (menggunakan UU Perkawinan). 

Ini kado bagi anak-anak Indonesia yang pernah saya janjikan di Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2019 kemarin, bahwa kami akan berusaha menaikkan angka batas usia perkawinan di atas usia anak. Sebuah sejarah yang harus dicatatkan,” ujar Menteri Yohana usai pengesahan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Ketua DPR – RI.

Menteri Yohana menjelaskan, ada banyak sekali masalah yang ditimbulkan akibat praktek perkawinan anak. Pertimbangan 19 tahun juga didasarkan bahwa seseorang dinilai telah matang jiwaraganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dapat menekan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta pekerja anak. Selain itu, juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

“Fakta-fakta menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak harus segera dihentikan, dan jika kondisi ini tidak dicegah akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi 'Darurat Perkawinan Anak'. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) sejak memperoleh mandat melakukan upaya pencegahan perkawinan anak pada tahun 2016, bersama 15 K/L dan lebih dari 65 lembaga masyarakat terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak, dan ini adalah salah satu upayanya.” tambah Menteri Yohana.

Pada tanggal 13 Desember 2018 lalu, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan terhadap Gugatan Nomor 22/PUU-XV/2017. Kemen PPPA kemudian dalam tempo cepat menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan menyusun Naskah Akademis, disertai dengan berbagai kajian dan selanjutnya dilakukan penyusunan RUU dimana Pemerintah sepakat untuk menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun.

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Keraton Kesultanan kutai Kartanegara Laksanakan Kegiatan Mengulur Naga Dan Belimbur

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Jl.Diponogoro, Kel.Panji, Kec.Tenggarong, Kab.Kukar, telah dilaksanakan kegiatan Mengulur Naga dan Belimbur. Minggu (15/09/2019), pukul 09.00 Wita.

Acara Belimbur dan mengulur Naga merupakan penutupan rangkaian acara tradisi Erau Adat Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yang di hadiri :

• Bapak Hadi Mulyadi.MSi.,SSi (Wakil Gubernur  Kaltim).

• Brigjen TNI Richard TH Tampubolon (Kasdam VI/Mlw beserta Isteri).

• Bapak Drs.Makmur HAPK (Ketua DPRD Prov.Kaltim).

• Kolonel Info.Ilyas Dandim 0905/Bpk Mewakili Pangdam.

• Letkol Inf Windardo S.Sos.,MM (Kasi Pers Korem 091/ASN) Mewakili Danrem 091/ASN.

• Drs Adji Muhammad Arifin (Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura).

• Adjei Pangeran Hario Atmo Kesumo (Ketua Majelis Tata Nilai adat sekaligus Menteri Penasehat Kesultanan).

• GKAA Paku Alam IX (Al Haj SM Anglingkusumo).

• Gray. Fita Wiroyudho.

• Kesultanan Jogyakarta :

- RM.SM.Syailendra SS Narendra (Kesultanan Yogyakarta).

- DR.Sultan A.M.H.Andrian Sulaiman.ST.,MBA.

- Ibu.Dra.Hj.R Ay Yani Soekotjo Kuswodidjojo (Aspri Bidang Media).

- Ibu Nina Triana (Sekjen FSKN).

• Kesultanan Sumenep :

- Ir.Izedrik Emir Moeis,M.Sc.

- Ir. Andreas Nugroho Adi.

• Kesultanan Sumbawa :

- Danny Satya Pandelaki.

- Dharmawaty Madilaoe.

• Kesultanan Gowa :

- Andi Bau Malik Barammamase.

- Hj. Andi Yulianti M.

• Kesultanan Gunung Tabur (H.Adjie Bahrul Hadi.SH, dan Adjie Bakhrun).

Dan dihadiri pula, oleh :

• Drs.Edi Damansyah.M.Si (Bupati Kukar).

• Abdul Rasid.SE.,MSi (Ketua DPRD Kab.Kukar).

• Letkol.CHB Asmawi ST (Korwil III BIN).

• AKBP Anwar Haidar.SIK.,MSi (Kapolres Kukar).

• Mayor.Inf Muhammad Edi (Kasdim 0906/Tgr).

• Darmo Wijoyo.SH.,MH (Kejari Kukar).

• Didit Pambudi Widodo.SH.,MH (Ketua Pengadilan Tenggarong).

• Drs.H.Sunggono.MM (Sekertaris Daerah).

• Akhmad Taufik Hidayat.SIP.,MM (Asisten Pemerintahan dan Kesra).

• Ir.H.Sukhrawardy S (Asisten Perekonomian dan Pembangunan).

• Dr.M.Irfan Pranata.SE.,M.Si (Asisten Umum).

• Damly Rowelcis.SH (mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim).

• H.Misran (Tokoh Masyarakat Kukar).

• Seluruh Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kukar.

• Para Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Pemuda/Paguyuban/Perwakilan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kukar.

• Seluruh Perwira Kodim 0906/Tgr.

• Seluruh Perwira Polres Kukar.

• Seluruh Kerabat Kesultanan Ing Martadipura.

• Seluruh Tamu Undangaan serta masyarakat yang ikut memeriahkan acara Belimbur sekitar puluhan ribu pengujung.

Dikegiatan Mengulur Naga dan Belimbur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Bapak Hadi Mulyadi.MSi.SSi, dalam sambutannya mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia 74 tahun kita bersatu 17.000 Ribu pulau 400 suku bangsa 6 agama Bersatu dalam negara kesatuan republik Indonesia inilah yang patut kita syukuri Kalimantan Timur miniatur negara kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah Keraton Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi contoh.

"Saya Bangga dengan rekan-rekan semua yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan sekarang Kalimantan Timur adalah sebagai ibu kota negara lestarikan Budaya Kutai Kartanegara keseluruh penjuru".

Sifat orang Kutai Kartanegara selalu terbuka dengan orang luar, ujarnya Wagub Kaltim.

Prosesi mengulur Naga diawali dengan Tepong Tawar Oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Drs.Adji Muhammad Arifin, menyampaikan, "Belimbur merupakan tradisi saling menyiramkan air kepada sesama anggota masyarakat yang merupakan bagian dari ritual penutup Festival Erau. Tradisi ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas kelancaran pelaksanaan Erau. Selain itu, belimbur memiliki maksud filosofis sebagai sarana pembersihan diri dari sifat buruk dan unsur kejahatan. Air yang menjadi sumber kehidupan dipercaya sebagai media untuk melunturkan sifat buruk manusia".

Lanjutnya, ritual ini dilakukan setelah upacara rangga titi berakhir. Dimulainya ritual ini ditandai dengan dipercikkannya air tuli (air yang diambil dari Kutai Lama) oleh Sultan kepada para hadirin. Setelahnya, masyarakat saling menyiramkan air kepada sesamanya. Ritual ini terbuka untuk masyarakat umum, kecuali orangtua yang membawa anak dibawah umur serta para lansia, kata Sultan Kukar.

Lanjutnya, Pada masa sekarang, tradisi ini berkembang menjadi festival penuh suka cita. Selain memiliki nilai filosofis, ajang ini juga menjadi sarana menjalin keakraban antarmasyarakat dalam suasana yang jauh dari tata krama formal, kata Sultan Kukar.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat kini tidak sekadar menyiram secara harfiah. Ada beberapa diantara mereka yang sampai menggunakan media seperti pompa pemadam kebakaran atau membungkus air dalam kantong-kantong plastik. Bagi para remaja, festival ini menjadi ajang perang air antarsesamanya yang hanya terjadi diacara belimbur. Tutupnya.

Ditempat kegiatan yang sama, Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar.S.IK.,M.Si, menghimbau kepada seluruh masyarat "agar dalam melaksanakan acara Tradisi Adat Erau Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang penuh dengan kesakralan ini, jangan sampai ada yang menodai dengan tindakan yang menyalahi atauran Adat itu sendiri, oleh karena itu mari saling menjaga dan melestarikan budaya ini dengan baik." Kata Kapolres.

Selanjutnya, Sultan Kukat Ing Martadipura, Drs.Adji Muhammad Arifin  mendampingi Wakil Gubernur Kaltim, Forkopimda Provinsi Kaltim, beserta Forkopimda Kabupaten Kutai Kartanegara serta para Raja-Raja dan Tamu Undangan untuk masuk ke dalam Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadiura. (Imam Sudrajat)

Read More

Pemerintah Akan Tindak Lanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis, 19 September 2019, di Istana Merdeka, Jakarta. BPK yang diketuai oleh Moermahadi Soerja Djanegara dalam kunjungannya itu menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden.

Melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Kamis, 19 September 2019.

"_Progress_-nya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," ujarnya.

Ketua BPK mengatakan, dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dua lembaga yang juga memperoleh WDP ialah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan _disclaimer_ itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua," tuturnya.

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan keterangan di saat yang sama mengatakan bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada lebih banyak kementerian dan lembaga. Ia berharap agar tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran juga dapat semakin meningkat di masa mendatang.

"Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi provinsi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama," ucapnya.

Menindaklanjuti laporan dan rekomendasi BPK tersebut, Presiden menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti," kata Presiden. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Hormati KPK atas Penetapan Tersangka Menpora

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses hukum yang ada terkait dengan ditetapkannya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai tersangka. Tadi pagi, Presiden juga telah bertemu dengan Menpora.

"Tadi pagi Pak Imam Nahrawi sudah bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2019.

Kepala Negara menuturkan, Menpora sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya bersamaan saat bertemu dengannya pagi tadi. Terhadap hal tersebut, Presiden menjelaskan akan segera mempertimbangkan langkah selanjutnya.

"Tentu saja akan kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai plt. (pelaksana tugas)," ucapnya.

Selain itu, Presiden mengingatkan para pejabat negara untuk tunduk para peraturan perundang-undangan dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

"Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, menggunakan APBN. Karena semuanya akan diperiksa kepatuhannya pada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan misalnya, ya itu urusannya bisa dengan aparat penegak hukum," tandasnya. (Arianto)

Read More

Perayaan 25 Tahun Ai Syarif Berkarya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ai Syarif mulai merintis karier dengan membuat label sendiri dengan nama 'Ai Syarif 1965' di tahun 2009. Dan sejak tahun 2014 aktif menampilkan karyanya hingga mancanegara seperti Den Haag, Korea, Hong Kong, Kuala Lumpur, Bangladesh, London dan juga Nepal.

Selama 25 tahun berkarya dalam industri Fashion, Ai Syarif memulai kariernya di tahun 1985, menjadi anggota Swara Mahardhika pimpinan Guruh Soekarno Putra. Sejak tahun 1988 pertama kalinya ikut pergelaran tari di Austria dan 5 kota di Jerman. Setelah itu tawaran untuk menjadi model mulai berdatangan, sekaligus memutuskan sebagai penari professional, dan tergabung di Studio 26-Ati Ganda, Bagoes Indonesia-Ratna Doemillah, Pentasindo-Denny Malik.

Tahun 1993 - 2004 bekerja sebagai pengarah gaya di majalah Gadis. Kemudian di tahun 2004 hingga 2008 menjadi fashion editor di Majalah Dewi, tahun 2008 – 2013 di Majalah Highend dan Highend Teen sebagai Managing Editor. Dari sinilah awalnya Ai mulai tertarik dan menekuni bidang fashion.

Di tahun 2004, Ai belajar di ESMOD (I’ Ecole Superieure des Arts et teknik de la Mode). Kemudian tahun 2004 mulai aktif meliput Paris Fashion Week dan Milan Fashion Week.

Pada tahun 2003 belajar vokal dengan Tony Sianipar – Elpas Singer, tahun 2011 belajar Dining Etiquette (The Academy of Modern Etiquette Singapore). Setelah itu, Ai aktif memberikan pelatihan kepribadian dan table manners. Tahun 2000 mendalami teknik ballet dan jazz ballet di Flex Point serta di Namarina Dance Academy. 

Tahun 2006 mengikuti misi budaya dan mendirikan Warna Indonesia, tahun 2008 membuka butik White Box, tahun 2009 membuat label sendiri ‘Ai Syarif 1965’, sejak tahun 2014 aktif menampilkan karyanya di Den Haag, Hong Kong, Kuala Lumpur, Bangladesh, London dan Nepal. Di tahun 2014 – 2015 menjadi Host di sebuah TV swasta program “Shopaholic” dan “OMG Cantiknya”. Sejak tahun 2015 bergabung bersama Jakarta Fashion Week sebagai Creative Advisor.

Fashion Show 25 Tahun Ai Syarif Berkarya "Ai Syarif & Friends" didukung oleh: Soraya Haque, Pengajar, Pembicara & TV Host, Lia Candrasari, Entrepreneur, Saniyyah Blesshanti, Krishna Pratama, dan Elmo Hillyawan selaku Model & MC, Angga Eka Putra, Atlet Yudo Nasional, Moza Pramita selaku MC & Enterpreneur, Marze selaku Interior Design, Samuel Rizal selaku Actor & Atlet Basket, Drucilla Kalea Arifin dan Elvara Jandini Subyakto selaku Creative Director of Label Tiga & EJS, Kaja Anjali Subyakto dan Devona selaku Model& JFW Icons 2020, Kenji selaku Model, Alfistra Shavira selaku Talent, Devita Kanaya, Entrepreneur, Laras Debby, Entrepreneur, Ojip Ismaputra, TV Host, Wita Juwita, Model & MC, Vete, Talent, & Hannah Khadija selaku Fashion Designer.

Selama 25 tahun Ai Syarif berkarya, kata Ai, ciri khas yang selalu ditonjolkannya yaitu mudah di mix and match dengan tidak ada permainan payet.

"Ai menjalin kerja sama dengan Wahana Visi Indonesia mengajak masyarakat yang peduli pendidikan untuk mengumpulkan buku – buku bekas, buku bacaan, buku tulis yang akan disalurkan ke daerah-daerah terpencil. Buku-buku tersebut dikumpulkan di Butik Fashionlink X Blckvnue mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 18 Desember 2019," ujar Ai dalam jumpa pers Butik Fashionlink X Blckvnue lt.2 Senayan City di Jakarta. Rabu (18/9)

"Wahana Visi Indonesia adalah sebuah yayasan kemanusiaan yang fokus memberi bantuan pada anak- anak, mendampingi masyarakat di 52 wilayah di 13 Provinsi di Indonesia. Sedangkan pengiriman buku ke daerah didukung oleh Jet Express,” tutup Ai. (Arianto)

Read More

Pameran Industri Air Bersih dengan Tajuk "Indonesia Water & Wasterwater Expo & Forum"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), bersama dengan PT Debindo Mega Promo menggelar Pameran & Forum Industri air bersih untuk yang ke-8 kalinya, dengan Judul "Indonesia Water & Wasterwater Expo & Forum" (IWWEF) serta mengusung tema "Visi Air Indonesia 2020 - 2024, Akses Air Berkelanjutan Untuk Indonesia Maju". Yang  digelar pada tanggal 18 sampai 20 September 2019, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC).

Perpamsi adalah suatu organisasi yang anggotanya para PDAM seluruh Indonesia dan industri water dalam negeri, yang berafiliasi dengan Kementrian PUPR dan Kementrian Dalam Negeri, yang fungsi dan tugas utamanya adalah menciptakan PDAM sehat.

Jefri Eugene Talumewo, Direktur Utama PT Debindo Mega Promo mengatakan, Pameran diikuti oleh industri-industri teknologi air, dari dalam dan luar negeri, Seperti teknologi pompa, pipa, membrane, baca-meter, water chemical, valve & aksesoris, water infrastructure, teknologi deteksi kebocoran pipa (water lost), water filter, dan lain-lain,  pameran dibuka untuk pengunjung buyer dan umum dimulai pukul 10.00-18.00 wib.

Selama pameran berlangsung, kata Jefri, akan digelar pula Forum air nasional, yang akan dihadiri dari PDAM seluruh Indonesia, para pejabat kementrerian terkait regulasi air bersih, akademisi dan praktisi dalam bidang air di Indonesia, yang akan membahas isu-isu permasalahan air bersih diberbagai daerah dan mencari langkah-langkah solusinya.

Haris Yasin Limpo, Dirut. PDAM Kota Makassar mengatakan, Masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh PDAM, sebagai perusahaan air minum milik pemerintah daerah, yang memberikan pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan industri, seperti terbatasnya sumber air baku, teknologi, sdm, pembiayaan serta regulasi daerah yang kurang mendukung, membuat tidak maksimalnya kinerja PDAM.

Karena "Air adalah Hidup", maka selain energi dan pangan, air bersih sudah merupakan bagian dari ketahanan nasional, yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Melalui Forum air nasional, yang  digelar bersamaan dengan pameran IWWEF, akan dilakukan dialog tingkat nasional, oleh para pemangku kepentingan pusat dan daerah, serta masukkan dari para akademisi dan praktisi dibidang air, guna menciptakan terobosan kebijakan, termasuk sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, sehingga kedepan Indonesia dapat menciptakan swasembada air," tutup Haris. (Arianto)

Read More

Pameran International Livestock and Dairy Expo (ILDEX) Indonesia 2019 di ICE BSD City

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang
Pameran peternakan bertaraf internasional lLDEX (International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition) Indonesia kembali digelar. lLDEX Indonesia 2019 yang digelar pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2019 merupakan pameran Ildex Indonesia yang ke 4. Pameran Ildex ini digelar oleh PT Permata Kreasi Media (PKM) sebagai Event Organizer bekerjasama dengan Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) dan VNU Exhibitions Asia Pacifik. ILDEX Indonesia sebagai pameran yang menjadi referensi pertumbuhan industri peternakan nasional, tahun ini mengusung tema “Manajemen Limbah & Produksi untuk Industri Peternakan yang Berkelanjutan”

Widiyanto Dwi Surya, Direktur Utama PT. Permata Kreasi Media mengatakan, Persiapan ILDEX yang keempat kali ini semakin baik dibanding penyelenggaraan Ildex sebelumnya, karena dari segi teknis pengelola semakin memahami pekerjaannya dan dari segi non teknis penyelenggara terus mendapatkan dukungan dari stakeholders.

Ia menuturkan sebagaimana pameran lLDEX sebelumnya, pada ILDEX Indonesia 2019 peserta pameran berasal dari peserta luar dan dalam negeri. Khusus peserta luar negeri berjumlah 250 exhibitors yang berasal dari 25 negara diantaranya dari Jerman, Belanda, Korea, China, Taiwan, Italia dan negara lainnya. Walaupun lLDEX Indonesia 2019 diselenggarakan di lokasi baru yaitu Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Tangerang, Banten. Sedangkan target pengunjung diharapkan dapat mencapai 10.000 pengunjung.

Pada lLDEX Indonesia 2019, kata Widi, terdapat beberapa peningkatan seperti luasan area yang digunakan dan jumlah peserta pameran yang meningkat sekitar 15 %. Disamping itu juga terdapat penambahan kategori perusahaan selain perusahaan budidaya, pakan, obat hewan, peralatan dan pengolahan hasil dengan bertambah diantaranya perusahaan startup dan waste water treatment.

Sementara itu, Heiko M.Stutzinger, Managing Director VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,Ltd mengatakan dalam ILDEX 2019 ini merupakan tempat bagi para pelaku peternakan dapat menemukan segala sesuatu dalam rantai pasokan dari pakan hingga daging. ILDEX Indonesia juga menawarkan 250 merek internasional dari 30 negara, di mana pembeli yang diundang dari negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Nepal, dan Vietnam dan sebagainya.

Sehingga, dapat memungkinkan peserta pameran untuk memenuhi tujuannya dengan menawarkan peluang bisnis baru dan kemitraan dengan pelaku bisnis dari negara lain. “Semua pengunjung dan peserta pameran dapat melihat teknologi terbaru dan inovasi dari perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia,” tegasnya.

"Pada ILDEX Indonesia 2019 ini akan menjadi platform bisnis peternakan terkemuka bagi perusahaan ternak internasional untuk memulai kesepakatan bisnis dengan perusahaan lokal yang pada gilirannya akan merangsang investasi di pasar Indonesia. Pada edisi ini, akan ada tiga paviliun internasional untuk Cina, Korea Selatan dan Belanda bersama dengan paviliun FoodTech Indonesia. Tak hanya itu tahun ini ILDEX Indonesia juga menghadirkan hewan hidup seperti Sapi, Ayam dan Domba yang di pamerkan di lokasi Outdoor Hall," jelas Widi.

Referensi Pertumbuhan Industri Peternakan Nasional

Tri Hardiyanto Presiden Komisaris PT. Permata Kreasi Media memaparkan seperti halnya penyelenggaraan ILDEX Indonesia di tahun-tahun sebelumnya, ILDEX Indonesia 2019 menjadi referensi pertumbuhan bisnis industri peternakan nasional. Sebagai meeting point, ILDEX Indonesia 2019 diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pelaku industri peternakan global. Selain pertumbuhan bisnis, hadirnya ILDEX Indonesia 2019 juga menjadi referensi pertumbuhan dan kemajuan teknologi peternakan yang pada akhirnya akan menjadi pendorong kemajuan teknologi industri peternakan Indonesia. Kolaborasi antara bisnis dan kemajuan teknologi peternakan ini diharapkan ikut meningkatkan daya saing industri peternakan Indonesia, sehingga dapat bersaing dengan kemajuan industri peternakan global.

“Tak hanya fokus dalam mendorong kemajuan industri peternakan, kehadiran ILDEX Indonesia 2019 juga diharapkan berdampak kepada peternak sebagai salah satu stakeholder peternakan. Terutama dari sisi modernisasi pola dan alih teknologi budidaya, kemajuan pengetahuan mengenai kesehatan hewan serta pengembangan diversifikasi produk menuju hilirisasi yang lebih efisien dan berdaya saing. Hadirnya berbagai seminar teknis dan demo teknologi di ILDEX Indonesia 2019 diharapkan dapat merangsang peternak untuk merubah mindset pola budidaya menjadi lebih efisien dan berdaya saing,”  ujar Tri kepada awak media di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD City). Rabu (18/9)

Selain itu hadirnya ILDEX Indonesia 2019 diharapkan Tri dapat mendorong meningkatnya konsumsi protein hewani asal ternak masyarakat Indonesia. Meningkatnya konsumsi protein asal ternak ini akan berdampak langsung kepada kualitas sumber daya manusia khususnya dalam menghadapi masyarakat industrial 4.0 yang terus berkembang.

“Mengusung tagline "For The Locals, by The Locals" menjadi pembeda ILDEX Indonesia 2019 dengan pameran peternakan lainnya. Dari sisi tempat penyelenggaran, kata Tri, bertempat di ICE BSD menjadi salah satu indikator ILDEX Indonesia 2019 menjadi pameran peternakan yang terus tumbuh dan menjadi magnet bagi industri peternakan nasional. Tak hanya dari sisi bisnis semata, keterlibatan asosiasi peternakan nasional sebagai penyelenggara dalam hal ini direpresentasikan oleh Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) dan asosiasi lainnya sebagai pendukung pameran menjadikan ILDEX Indonesia menjadi rumah bagi pelaku industri peternakan nasional.

Manajemen Limbah Peternakan

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi penduduk Nomor 4 di dunia, tentu saja Indonesia akan menjadi negara dengan permintaan produk hasil peternakan terbesar seperti daging ayam, telur, susu, daging sapi serta produk olahan.  Sehingga ILDEX Indonesia 2019 tetap akan tetap mempertahankan fokusnya pada sektor industri rantai produksi protein hewani dengan peningkatan produksi daging, baik perunggasan (telur dan daging) , persapian, susu, pakan, kesehatan hewan, peralatan peternakan dan aquakultur. “Namun perlu suatu komitmen untuk memaksimalkan usaha dalam mengatasi masalah limbah di Indonesia,” ungkap Widi.

Oleh itu sambungnya, pada ILDEX Indonesia 2019 mengangkat tema pentingnya manajemen limbah dan produksi yang ramah lingkungan untuk keberhasilan industri peternakan yang berkelanjutan. “Keinginan pemerintah Indonesia untuk menurunkan produksi limbah sebanyak 70 % di 2025 perlu didukung oleh pengembangan teknologi dalam manajemen limbah. Hal ini merupakan alasan bahwa ILDEX Indonesia diharapkan mampu menghadirkan teknologi terkait manajemen limbah,” terang Widi.

Masih menurut Widi, melalui pameran ILDEX ini diyakini akan memberikan manfaat yang luas kepada para peternak untuk berusaha dengan lebih efektif dan efisien. Berbagai inovasi dan teknologi dapat dijumpai pada ILDEX Indonesia 2019, serta penerapan transformasi teknologi 4.0 di sektor peternakan yang menjadi salah satu fokus sehingga bisnis peternakan akan mendapatkan akurasi lebih tinggi, cepat dan efisien mulai dari hulu ke hilir. Selain itu sebagai ajang bertukar informasi, teknologi dan kerjasama perdagangan antar negara, maka ILDEX Indonesia 2019 dapat menjadi ajang promosi pelaku peternakan serta paling penting terjadinya kontrak penjualan yang mereka harapkan mengingat pameran ini adalah pameran B to B.

Seminar dan Penghargaan

Menariknya, kata Widi, Pada lLDEX Indonesia 2019 juga terdapat seminar baik yang diselenggarakan oleh asosiasi peternakan maupun perusahaan. Seminar teknis diselenggarakan oleh perusahaan peserta yang menyajikan topik bahasan yang sangat menarik dan informasi terkini terkait perkembangan produk dan teknologi. Juga terdapat berbagai seminar yang diselenggarakan oleh berbagai asosiasi seperti ISPI (Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia), GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional),   Forum Logistik Peternakan Indonesia (FLPI), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan lain lain. Dalam pameran ini menyajikan 92 topik seminar baik yang diselenggarakan oleh perusahaan exhibitor maupun asosiasi dan menghadirkan 110 pembicara internasional.

Selain itu, lanjut Widi, di lLDEX Indonesia 2019 diadakan juga penghargaan Indonesia Poultry Veterinarian Award (INPOVA) yang digagas oleh Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI). Penghargaan ini dilaksanakan untuk memberikan apresiasi tinggi kepada Dokter Hewan Perunggasan pada beberapa kategori yaitu (1) Veterinary Poultry Scientist Award; (2) Veterinary Poultry Business Management Award and (3) Veterinary Poultry Technical Consultant Award.

"Sedangkan untuk proses penjaringan calon penerima award diawali dari nominasi setiap kategori yang diseleksi dari seluruh Indonesia melalui 7 (tujuh) orang juri yang independen dan kompeten dengan bertindak sebagai Ketua Tim Juri adalah Drh. Dedy Kusmanagandhi MBA. Tidak saja menerima  penghargaan INPOVA, ketiga pemenang dari masing-masing kategori akan berbagi pengetahuannya dalam seminar yang akan diselenggarakan oleh ADHPI di dalam rangkaian kegiatan seminar Ildex Indonesia 2019. “Harapan kami, PT. Permata Kreasi Media, selaku penyelenggara pameran melalui Ildex Indonesia dapat melahirkan inovasi-inovasi baru di bidang pameran serta yang paling penting terjadinya kontrak penjualan yang peserta pameran harapkan," tutup Widi. (Arianto)

Read More

Total Bangun Persada Catat Laba Bersih sebesar Rp 106 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Total Bangun Persada Tbk menggelar Public Expose pada Rabu, 18 September 2019 pukul 10.00 - 11.00 wib bertempat di PT Total Bangun Persada Tbk Gedung Total Lt. 8 JI. Letjen. S. Parman No. 106A Jakarta, dan dihadiri oleh para direksi antara lain: Ibu Moeljati Soetrisno, Direktur PT Total Bangun Persada Tbk, Bapak Mahmilan Sugiyo Warsana, Corporate Secretary, dan Ibu Anggie S Sidharta, Investor Relations.

Ibu Anggie S Sidharta, Investor Relations PT Total Bangun Persada Tbk mengatakan Kinerja Perseroan sampai dengan kuartal kedua tahun 2019 (Q2 -2019), Perseroan telah mencatat Laba Bersih sebesar Rp 106 Miliar dan Pendapatan sebesar Rp 1,37 Triliun. Sedangkan Nilai Kontrak yang diperoleh Perseroan sampai dengan awal September 2019 adalah sebesar Rp 1,61 Triliun atau sekitar 81% dari total target Perseroan sebesar target 2 Triliun, proyek yang ditangani berupa Gedung Hunian Bertingkat, Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Pendidikan dan Hotel.

Ibu Moeljati Soetrisno, Direktur PT Total Bangun Persada Tbk menjelaskan, Perseroan merevisi target perolehan Kontrak Baru menjadi sebesar Rp 2,00 Triliun, dengan Pendapatan sebesar Rp 2,30 Triliun, serta Laba Bersih sebesar Rp 175 Miliar. Selain itu, perseroan menargetkan Perolehan Kontrak Baru Tahun 2020 adalah sebesar Rp 3,00 Triliun, dengan Pendapatan sebesar Rp 2,30 Triliun, serta Laba Bersih sebesar Rp 175 Miliar.

"Perseroan mengalokasi Belanja Modal (Capex) tahun 2020 sebesar Rp 10 Miliar, yang rencananya akan digunakan untuk Peralatan Proyek, Peralatan IT dan Software IT, sedangkan Belanja Modal (Capex) Perseroan dalam tahun 2019 sudah terserap sebesar Rp 15,40 Miliar dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 Miliar," tutup Anggie. (Arianto)

Read More

Menguji Eksistensi DPI Lewat Sertifikasi Media

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tak bisa dipungkiri berdirinya Dewan Pers Indonesia berawal dari sebuah keprihatinan bersama atas nilai sebuah berita yang dibayar dengan harga nyawa almarhum Muhammad Yusuf, wartawan media Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru di Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2018 lalu. Ribuan wartawan dan pimpinan media dari berbagai penjuru tanah air pun bersatu tekad menyatakan perlawanan terhadap diskriminasi dan kriminalisasi pers melalui perhelatan akbar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018.  Dari situ kemudian Dewan Pers Indonesia (DPI) lahir lewat pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 di Jakarta.

Bersamaan dengan lahirnya DPI, Kongres Pers Indonesia 2019 juga menelorkan dua peraturan pers yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh peserta kongres yaitu Peraturan Pers tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers dan Peraturan Pers Tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan.

Dua keputusan ini begitu krusial bagi wartawan Indonesia karena dianggap sebagai jawaban atas segala persoalan pers di Indonesia saat ini.Dari ke dua peraturan pers ini DPI telah memutuskan untuk menerapkan peraturan tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers sebagai program prioritas seluruh organisasi pers yang menjadi konstituen DPI.

Untuk memudahkan pelaksanaan program ini, Sertifikasi Perusahaan Pers menjadi pilihan pertama agar seluruh media yang benar-benar berada dalam barisan konstituen DPI bisa terdata dan tersertifikasi terlebih dahulu sebelum diverifikasi secara menyeluruh sesuai Peraturan Pers tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers yang ditetapkan pada Kongres Pers Indonesia 2019.

Langkah ini perlu diambil agar seluruh perusahaan pers atau media yang selama ini disia-siakan atau dihina Dewan Pers dengan sebutan abal-abal dan didirikan dengan tujuan untuk memeras bisa didata menjadi konstituen DPI melalui organisasi-organisasi pers.
Karena pada kenyataannya DPI tidak bisa mengklaim bahwa 43 ribuan media di luar konstituen Dewan Pers adalah merupakan bagian dari DPI.

Isu Surat Edaran Dewan Pers mengenai 7 organisasi pers yang diakuinya kini kembali marak beredar di kalangan wartawan melalui pemberitaan sejumlah media online yang (maaf) menjadi “penjilat” Dewan Pers.

Dewan Pers bahkan merasa berhak “melarang” pemerintah melakukan kerja sama dengan media yang belum diverifikasi. Ribuan media di berbagai penjuru tanah air kembali meradang, tapi pengurus Dewan Pers yang baru malah makin “kesurupan”.

Sejumlah pemimpin redaksi pun mulai menjadi korban “keganasan” kebijakan Dewan Pers.  Pemred yang belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan kategori Wartawan Utama dianggap tidak layak memimpin media meski sudah berpengalaman menjadi wartawan selama belasan tahun.

Irfan Deni Pontoh, Pimred Koran Harian Nuansa Pos, contohnya, yang dilaporkan Bupati Poso ke Dewan Pers terkait masalah pemberitaan justeru dianggap tidak layak memimpin media karena belum mengikuti UKW kategori Wartawan Utama. Tidak ada sama sekali pembelaan atau perlindungan pers dalam penanganan kasus ini.

Ada sejumlah kasus yang sama juga dialami beberapa Pimred yang dianggap tidak layak karena belum mengikuti UKW kategori Wartawan Utama.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah DPI mengalami kesulitan untuk mendata perusahaan pers atau media. Oleh karena itu jaringan media yang bernaung di 11 Organisasi Pers harus mampu mengejawantahkan hasil keputusan Kongres Pers Indonesia 2019.Hal ini (pendataan perusahaan pers/media) menjadi sangat penting karena DPI memerlukan data jumlah media yang menjadi konstituen DPI.

Untuk membela dan memperjuangkan kepentingan para pengelola media, termasuk wartawan di dalamnya, DPI wajib mendapatkan angka dan data pasti perusahaan pers yang tercatat sebagai konstituen DPI.

DPI siap melakukan perlawanan terhadap Surat Edaran Dewan Pers yang disebarkan ke seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah terkait larangan menjalin kerja sama dengan media yang dianggap belum terverifikasi Dewan Pers.

Namun saat ini tercatat baru beberapa organiasi pers yang mulai mengambil ancang-ancang mendata media lewat pelaksanaan program sertifikasi perusahaan pers.Sepertinya ada keraguan organisasi pers dalam mengeksekusi putusan Kongres Pers Indonesia 2019 tentang Peraturan di bidang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers.

Organisasi Pers mungkin dianggap rancu melakukan pendataan perusahaan pers yang lazimnya dilakukan oleh Dewan Pers. Padahal, seharusnya organisasi profesi wartawan lah yang sangat memahami ruang lingkup pers sehingga lebih layak dan sah melakukan sertifikasi terhadap seluruh perusahaan pers di Indonesia. Karena pada kenyataannya tidak semua pengusaha yang mendirikan perusahaan pers mahami ruang lingkup pers secara menyeluruh dan professional. Pemahaman ini yang seharusnya menjadi pegangan seluruh organisasi wartawan agar lebih percaya diri menjalankan keputusan melakukan sertifikasi dan verifikasi media.

Mengapa sertifikasi media harus dilaksanakan oleh organisasi-organisasi pers?

Pertanyaan itu muncul untuk menjawab persoalan yang selama ini tidak pernah bisa dijawab oleh Dewan Pers. Sebab selama belasan tahun sejak UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan, Dewan Pers tidak mampu melaksanakan pendataan perusahaan pers.

Dari jumlah dan kapasitas anggota Dewa Pers sangatlah terbatas dan tidak mungkin mampu mendata perusahaan pers yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sistem pendataan perusahaan pers yang dilakukan selama ini sangat menyulitkan perusahaan pers lokal yang harus mengeluarkan biaya besar membawa langsung berkas pendaftaran medianya ke kantor Dewan Pers di Jakarta. Kalaupun ada pendaftaran di daerah, tidak dilakukan secara terpadu sehingga tidak menjangkau ke seluruh media yang ada.

Padahal, dengan gelimangan anggaran milyaran rupiah dana hibah Pemerintah Pusat ke Dewan Pers melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi, pendataan perusahaan pers dengan label verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers seharusnya mampu menjangkau hingga ke seluruh Indonesia.

Sangat disayangkan, 43 ribu media yang tercatat oleh Dewan Pers justeru dituding dan dihina dengan sebutan media abal-abal yang didirikan untuk tujuan memeras. Lebih parah lagi, Dewan Pers membuat Surat Edaran terkait 43 ribu media tersebut yang disebutnya abal-abal itu ke seluruh instansi pemerintah dan swasta nasional.

Seharusnya jumlah angka 43 ribuan media yang belum terverifikasi Dewan Pers itu bisa dijadikan kekuatan dan kebangkitan baru pers Indonesia. Namun anehnya, Dewan Pers justeru melihat itu sebagai ancaman penyalahgunaan praktek jurnalistik.

Sejumlah kasus yang terjadi di berbagai daerah terkait penyalahgunaan praktek jurnalistik sebetulnya tidak hanya terjadi di media yang belum terverifikasi Dewan Pers tetapi terjadi juga di media-media mainstream. Semua fakta itu sangat jelas dan terang benderang terjadi di negeri ini. Sebagai contoh, kasus korupsi suap mega proyek Meikarta yang melibatkan sejumlah wartawan dan media nasional diduga terima dana milyaran rupiah dari perusahan Meikarta yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu sangat jelas penyalahgunaan praktek juralistik.

Akan tetapi Dewan Pers dengan beraninya mengeneralisir 43 ribu media yang belum terverifikasi itu adalah media abal-abal dan didirikan dengan tujuan untuk memeras atau menyalahgunakan praktek jurnalistik.

Di sisi lain, wartawan yang bekerja di ribuan media tersebut mejadi objekan Dewan Pers lewat Lembaga Sertifikasi Profesi yang diberi lisensi sepihak untuk melaksanakan program Uji Kompetensi Wartawan atau UKW. Meskipun medianya tidak diakui Dewan Pers tapi wartawannya menjadi sasaran bisnis UKW lewat LSP bentukan Dewan Pers.

Lantas, apa solusi permasalahan pelarangan pemerintah melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers atau media lokal yang belum terverifikasi Dewan Pers ?

DPI menyediakan solusi terbaik bagi media yang belum diverifikasi menjadi bagian dari konstituen DPI. Dengan mendaftarakan perusahaan pers/ media ke jaringan organisasi pers konstituen DPI maka potensi dan peluang untuk mendapatkan belanja iklan nasional makin terbuka lebar.

Jika DPI berhasil mendata perusahaan pers dan membangun jaringan media mencapai ribuan media maka angka itulah yang akan menjadi kekuatan DPI untuk memperjuangkan belanja iklan nasional bisa dinikmati pula oleh ribuan media yang menjadi bagian di DPI.

Jadi kesimpulannya, Organisasi Pers lah yang lebih tepat dan lebih professional, serta mampu melaksanakan proses sertifikasi dan verifikasi perusahaan pers karena jaringannya tersebar hingga ke seluruh provinsi dan kabupaten / kota se Indonesia.

Dengan begitu maka keputusan sekarang berada di tangan para pimpinan media atau perusahaan pers untuk mendaftarkan medianya ke DPI untuk didata melalui organisasi-organisasi pers, atau membiarkan terus dihina dengan sebutan abal-abal oleh Dewan Pers, dan pasrah ditutup akses kerja-samanya dengan pemerintah. (Arianto)

Penulis : Hence Mandagi, Ketua Dewan Pers Indonesia

Read More