Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Menguji Eksistensi DPI Lewat Sertifikasi Media


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tak bisa dipungkiri berdirinya Dewan Pers Indonesia berawal dari sebuah keprihatinan bersama atas nilai sebuah berita yang dibayar dengan harga nyawa almarhum Muhammad Yusuf, wartawan media Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru di Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2018 lalu. Ribuan wartawan dan pimpinan media dari berbagai penjuru tanah air pun bersatu tekad menyatakan perlawanan terhadap diskriminasi dan kriminalisasi pers melalui perhelatan akbar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018.  Dari situ kemudian Dewan Pers Indonesia (DPI) lahir lewat pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 di Jakarta.

Bersamaan dengan lahirnya DPI, Kongres Pers Indonesia 2019 juga menelorkan dua peraturan pers yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh peserta kongres yaitu Peraturan Pers tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers dan Peraturan Pers Tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan.

Dua keputusan ini begitu krusial bagi wartawan Indonesia karena dianggap sebagai jawaban atas segala persoalan pers di Indonesia saat ini.Dari ke dua peraturan pers ini DPI telah memutuskan untuk menerapkan peraturan tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers sebagai program prioritas seluruh organisasi pers yang menjadi konstituen DPI.

Untuk memudahkan pelaksanaan program ini, Sertifikasi Perusahaan Pers menjadi pilihan pertama agar seluruh media yang benar-benar berada dalam barisan konstituen DPI bisa terdata dan tersertifikasi terlebih dahulu sebelum diverifikasi secara menyeluruh sesuai Peraturan Pers tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers yang ditetapkan pada Kongres Pers Indonesia 2019.

Langkah ini perlu diambil agar seluruh perusahaan pers atau media yang selama ini disia-siakan atau dihina Dewan Pers dengan sebutan abal-abal dan didirikan dengan tujuan untuk memeras bisa didata menjadi konstituen DPI melalui organisasi-organisasi pers.
Karena pada kenyataannya DPI tidak bisa mengklaim bahwa 43 ribuan media di luar konstituen Dewan Pers adalah merupakan bagian dari DPI.

Isu Surat Edaran Dewan Pers mengenai 7 organisasi pers yang diakuinya kini kembali marak beredar di kalangan wartawan melalui pemberitaan sejumlah media online yang (maaf) menjadi “penjilat” Dewan Pers.

Dewan Pers bahkan merasa berhak “melarang” pemerintah melakukan kerja sama dengan media yang belum diverifikasi. Ribuan media di berbagai penjuru tanah air kembali meradang, tapi pengurus Dewan Pers yang baru malah makin “kesurupan”.

Sejumlah pemimpin redaksi pun mulai menjadi korban “keganasan” kebijakan Dewan Pers.  Pemred yang belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan kategori Wartawan Utama dianggap tidak layak memimpin media meski sudah berpengalaman menjadi wartawan selama belasan tahun.

Irfan Deni Pontoh, Pimred Koran Harian Nuansa Pos, contohnya, yang dilaporkan Bupati Poso ke Dewan Pers terkait masalah pemberitaan justeru dianggap tidak layak memimpin media karena belum mengikuti UKW kategori Wartawan Utama. Tidak ada sama sekali pembelaan atau perlindungan pers dalam penanganan kasus ini.

Ada sejumlah kasus yang sama juga dialami beberapa Pimred yang dianggap tidak layak karena belum mengikuti UKW kategori Wartawan Utama.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah DPI mengalami kesulitan untuk mendata perusahaan pers atau media. Oleh karena itu jaringan media yang bernaung di 11 Organisasi Pers harus mampu mengejawantahkan hasil keputusan Kongres Pers Indonesia 2019.Hal ini (pendataan perusahaan pers/media) menjadi sangat penting karena DPI memerlukan data jumlah media yang menjadi konstituen DPI.

Untuk membela dan memperjuangkan kepentingan para pengelola media, termasuk wartawan di dalamnya, DPI wajib mendapatkan angka dan data pasti perusahaan pers yang tercatat sebagai konstituen DPI.

DPI siap melakukan perlawanan terhadap Surat Edaran Dewan Pers yang disebarkan ke seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah terkait larangan menjalin kerja sama dengan media yang dianggap belum terverifikasi Dewan Pers.

Namun saat ini tercatat baru beberapa organiasi pers yang mulai mengambil ancang-ancang mendata media lewat pelaksanaan program sertifikasi perusahaan pers.Sepertinya ada keraguan organisasi pers dalam mengeksekusi putusan Kongres Pers Indonesia 2019 tentang Peraturan di bidang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers.

Organisasi Pers mungkin dianggap rancu melakukan pendataan perusahaan pers yang lazimnya dilakukan oleh Dewan Pers. Padahal, seharusnya organisasi profesi wartawan lah yang sangat memahami ruang lingkup pers sehingga lebih layak dan sah melakukan sertifikasi terhadap seluruh perusahaan pers di Indonesia. Karena pada kenyataannya tidak semua pengusaha yang mendirikan perusahaan pers mahami ruang lingkup pers secara menyeluruh dan professional. Pemahaman ini yang seharusnya menjadi pegangan seluruh organisasi wartawan agar lebih percaya diri menjalankan keputusan melakukan sertifikasi dan verifikasi media.

Mengapa sertifikasi media harus dilaksanakan oleh organisasi-organisasi pers?

Pertanyaan itu muncul untuk menjawab persoalan yang selama ini tidak pernah bisa dijawab oleh Dewan Pers. Sebab selama belasan tahun sejak UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan, Dewan Pers tidak mampu melaksanakan pendataan perusahaan pers.

Dari jumlah dan kapasitas anggota Dewa Pers sangatlah terbatas dan tidak mungkin mampu mendata perusahaan pers yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sistem pendataan perusahaan pers yang dilakukan selama ini sangat menyulitkan perusahaan pers lokal yang harus mengeluarkan biaya besar membawa langsung berkas pendaftaran medianya ke kantor Dewan Pers di Jakarta. Kalaupun ada pendaftaran di daerah, tidak dilakukan secara terpadu sehingga tidak menjangkau ke seluruh media yang ada.

Padahal, dengan gelimangan anggaran milyaran rupiah dana hibah Pemerintah Pusat ke Dewan Pers melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi, pendataan perusahaan pers dengan label verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers seharusnya mampu menjangkau hingga ke seluruh Indonesia.

Sangat disayangkan, 43 ribu media yang tercatat oleh Dewan Pers justeru dituding dan dihina dengan sebutan media abal-abal yang didirikan untuk tujuan memeras. Lebih parah lagi, Dewan Pers membuat Surat Edaran terkait 43 ribu media tersebut yang disebutnya abal-abal itu ke seluruh instansi pemerintah dan swasta nasional.

Seharusnya jumlah angka 43 ribuan media yang belum terverifikasi Dewan Pers itu bisa dijadikan kekuatan dan kebangkitan baru pers Indonesia. Namun anehnya, Dewan Pers justeru melihat itu sebagai ancaman penyalahgunaan praktek jurnalistik.

Sejumlah kasus yang terjadi di berbagai daerah terkait penyalahgunaan praktek jurnalistik sebetulnya tidak hanya terjadi di media yang belum terverifikasi Dewan Pers tetapi terjadi juga di media-media mainstream. Semua fakta itu sangat jelas dan terang benderang terjadi di negeri ini. Sebagai contoh, kasus korupsi suap mega proyek Meikarta yang melibatkan sejumlah wartawan dan media nasional diduga terima dana milyaran rupiah dari perusahan Meikarta yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu sangat jelas penyalahgunaan praktek juralistik.

Akan tetapi Dewan Pers dengan beraninya mengeneralisir 43 ribu media yang belum terverifikasi itu adalah media abal-abal dan didirikan dengan tujuan untuk memeras atau menyalahgunakan praktek jurnalistik.

Di sisi lain, wartawan yang bekerja di ribuan media tersebut mejadi objekan Dewan Pers lewat Lembaga Sertifikasi Profesi yang diberi lisensi sepihak untuk melaksanakan program Uji Kompetensi Wartawan atau UKW. Meskipun medianya tidak diakui Dewan Pers tapi wartawannya menjadi sasaran bisnis UKW lewat LSP bentukan Dewan Pers.

Lantas, apa solusi permasalahan pelarangan pemerintah melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers atau media lokal yang belum terverifikasi Dewan Pers ?

DPI menyediakan solusi terbaik bagi media yang belum diverifikasi menjadi bagian dari konstituen DPI. Dengan mendaftarakan perusahaan pers/ media ke jaringan organisasi pers konstituen DPI maka potensi dan peluang untuk mendapatkan belanja iklan nasional makin terbuka lebar.

Jika DPI berhasil mendata perusahaan pers dan membangun jaringan media mencapai ribuan media maka angka itulah yang akan menjadi kekuatan DPI untuk memperjuangkan belanja iklan nasional bisa dinikmati pula oleh ribuan media yang menjadi bagian di DPI.

Jadi kesimpulannya, Organisasi Pers lah yang lebih tepat dan lebih professional, serta mampu melaksanakan proses sertifikasi dan verifikasi perusahaan pers karena jaringannya tersebar hingga ke seluruh provinsi dan kabupaten / kota se Indonesia.

Dengan begitu maka keputusan sekarang berada di tangan para pimpinan media atau perusahaan pers untuk mendaftarkan medianya ke DPI untuk didata melalui organisasi-organisasi pers, atau membiarkan terus dihina dengan sebutan abal-abal oleh Dewan Pers, dan pasrah ditutup akses kerja-samanya dengan pemerintah. (Arianto)

Penulis : Hence Mandagi, Ketua Dewan Pers Indonesia



Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha WNA Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini