BAZNAS RI dan FDIKOM UIN Jakarta Perkuat Sinergi Dakwah Zakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan dakwah zakat guna memberdayakan dan meningkatkan literasi masyarakat. 

Hal tersebut mengemuka pada Penjajakan Kerja Sama Optimalisasi Komunikasi Pengelolaan Zakat BAZNAS RI dan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Rabu (7/2/2024). 

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan M.Si. CFRM, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah dalam upaya mengoptimalkan dakwah zakat untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Pertemuan ini sangat penting terutama untuk mengoptimalkan dakwah zakat, juga untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyampaian informasi tentang zakat," ucapnya. 

Rizaludin berharap, kerja sama yang akan dijalani ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pemahaman akan zakat di tengah masyarakat. 

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat Lc. MA. menambahkan, kerja sama dengan FDIKOM UIN Jakarta ini akan memperkuat BAZNAS Institute yang berfokus pada pelatihan, sertifikasi amil zakat, serta riset. 

“Kolaborasi ini juga merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang andal di bidang pengelolaan zakat. 

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui zakat,” ucap Kiai Achmad. 

Sementara itu, Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. menyampaikan, banyak program-program BAZNAS yang beririsan dengan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah. 

"Sebagai institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini UIN selalu mengedepankan kolaborasi-kolaborasi yang saling menguatkan," ujarnya. 

Gun Gun berharap, kerja sama BAZNAS dan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah nantinya dapat saling menguatkan terutama misalnya dalam bidang jurnalistik dan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) sehingga dapat menguatkan komunikasi yang tepat guna dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Gun Gun menambahkan, selain dalam aras narasi kolaborasi ini bisa berjalan di aras pemberdayaan dan riset karena FDIKOM punya prodi spesialisasi yang bergerak dalam pengembangan masyarakat, bimbingan penyuluhan, kesejahteraan sosial, manajemen Dakwah serta ada pusat kajian dan laboratorium dakwah komunikasi yang bisa difungsikan dalam ranah riset dan produksi konten. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan M.Si. CFRM, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat Lc. MA., Plt Kepala Biro Komunikasi Publik BAZNAS RI Ndari Rumi Widyawati, dan Kepala Bagian Humas BAZNAS RI Yudhiarma MK, M.Si.

Sementara dari UIN Syarif Hidayatullah turut hadir Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si beserta jajaran Dekanat, Kaprodi, dan Kepala Labdakom. (Arianto) 

Read More

Tingkatkan Pelayanan Prima, Mahkamah Agung Resmikan 25 Gedung Baru

Duta Nusantara Merdeka | Palu

Pernah runtuh karena terdampak bencana gempa Palu pada 2018 lalu, kini Pengadilan Tinggi Sulawesi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki Gedung baru yang siap melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah Sulawesi Tengah. Kedua Gedung tersebut diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Selasa pagi (6/2/2024). 

Pada saat yang sama, Ketua Mahkamah Agung juga meresmikan beberapa Gedung Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, serta gedung serbaguna Mahkamah Agung, Gedung PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Mahkamah Agung, Media Centre Mahkamah Agung, serta rumah jabatan.

Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan, pada 2018 lalu, dua hari setelah terjadinya gempa Palu, ia bersama beberapa pimpinan Mahkamah Agung mengunjungi Palu dan melihat langsung dampak gempa yang meluluhlantakkan Gedung pengadilan.

“Saat itu sulit untuk mengungkapnya dengan kata-kata, sedih dan pilu melihat gedung pengadilan runtuh dan rata dengan tanah,” cerita Ketua Mahkamah Agung.

Ia menambahkan, sedih dan pilu itu kini berganti dengan haru dan bangga setelah melihat Gedung baru Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kokoh dan bagus.

Guru Besar Universitas Diponegoro itu menyatakan, pembangunan 25 gedung baru tersebut merupakan upaya terus menerus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan di seluruh Indonesia. 

Ia berharap, semoga kehadiran gedung-gedung baru ini turut membawa spirit baru bagi aparatur peradilan agar lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan peresmian ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. 

Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh aparatur peradilan dari seluruh Indonesia melalui zoom meeting dan live streaming.

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang turut hadir pada acara tersebut menyatakan bahwa ia sangat mengapresiasi kunjungan Ketua Mahkamah Agung dan rombongan ke Palu. 

Baginya ini menjadi tanda sinergitas yang baik antar instansi dalam mewujudkan peradilan yang adil dan merata bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Menurutnya peresmian Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat tepat karena menjadi momentum peningkatan pengadilan dan pelayanan demi terpenuhinya rasa keadilan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan institusi peradilan. Ia berharap gedung ini bisa menjadi legacy bagi penegakan hukum juga sumbangsih bagi Pembangunan daerah.

Sementara itu, PLT Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan, gedung-gedung yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada hari ini, yaitu:

1.Gedung Serbaguna Mahkamah Agung

2.Gedung Media Centre Mahkamah Agung

3.Rumah Jabatan eselon 1

4.PTSP Mahkamah Agung

5.Gedung Pengadilan Tinggi Palu

6.Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin

7.Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado

8.Gedung Mahkamah Syariah Blangpidie

9.Gedung Pengadilan Negeri Meuredu

10.Gedung Mahkamah Syariah Kota Subulussalam

11.Gedung Pengadilan Negeri Sibuhuan

12.Gedung Pengadilan Agama Sibuhuan

13.Gedung Pengadilan Agama Tais

14.Gedung Pengadilan Agama Bintuhan

15.Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Balai

16.Gedung Pengadilan Agama Martapura

17.Gedung Pengadilan Agama Gedung Tataan

18.Gedung Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

19.Gedung Pengadilan Agama Pulang Pisau

20.Gedung Pengadilan Negeri Bobong

21.Gedung Pengadilan Agama Kasongan

22.Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

23.Gedung Pengadilan Negeri Wangi-wangi

24.Gedung Pengadilan Negeri Nangabule

25.Gedung Pengadilan Negeri Muala Kurun.

Masih dalam laporan Sugiyanto, ia menyampaikan bahwa pembangunan gedung-gedung ini merupakan komitmen Mahkamah Agung dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasana yang dilakukan secara professional, tranparan, dan akuntabel bagi aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Pada kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan, Ketua Mahkamah Agung dan rombongan menyempatkan diri berkunjung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Pengadilan Negeri Donggala, dan Pengadilan Agama Donggala. (Arianto)

Read More

Panglima TNI Kumpulkan Para Atase Militer Negara Sahabat Pererat Kerjasama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyambut dengan hangat seluruh Atase Pertahanan dan Atase Matra pada acara Coffee Morning guna memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral dari berbagai negara sahabat. Acara berlangsung di Wisma Ahmad Yani, Menteng Jakarta pusat, Rabu (07/02/2024). 

Acara ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk berkumpul dan berkomunikasi secara informal, tetapi juga menjadi media efektif untuk mempererat hubungan antara TNI dan para Atase Pertahanan negara sahabat. Komunikasi yang baik diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menjalankan tugas, tidak hanya di tingkat militer, tetapi juga di tingkat diplomatik.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan harapannya untuk meningkatkan kerja sama baik dalam skala bilateral maupun multilateral pada tahun ini. "Kehadiran Atase Pertahanan telah meningkatkan hubungan dan kerjasama tidak hanya antara angkatan bersenjata tetapi juga antar negara."

Pertemuan ini menjadi perwujudan dari visi Panglima TNI yaitu TNI yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, Adaptif) yakni visi integratif sehingga TNI mampu berkolaborasi dengan militer negara sahabat dalam peningkatan dalam bidang pertahanan.

Panglima TNI juga mengapresiasi peran penting para Atase Pertahanan dalam kesuksesan pelaksanaan latihan multilateral, seperti Super Garuda Shield pada tahun 2022 dan 2023, serta menjadi tuan rumah pada pertemuan rutin para Panglima Angkatan Bersenjata ASEAN, ACDFM ke-20 pada tahun 2023. Peran mereka diakui sebagai kontribusi luar biasa dalam memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan-kegiatan tersebut.

Kegiatan ini dihadiri oleh 43 Atase Pertahanan dari negara-negara sahabat yang hadir dengan penuh antusias, serta para pejabat Mabes TNI dan juga Angkatan. (Arianto)

Read More

Brigjen TNI Dany Rakca Resmi Buka Pembekalan Media dan Publikasi 2024

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca Andalasawan secara resmi membuka Sosialisasi pembekalan media dan publikasi Tahun 2024. Kegiatan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh lebih kurang 115 Personil di bidang Intel, Penerangan, Infolahta dan para Babinsa Kodim jajaran Korem 031/Wira Bima yang dilaksanakan di Auditorium Kaharuddin Nasution Korem 031/WB Kota Pekanbaru, Selasa (06/02/24)

Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan, “Selamat datang kepada para peserta yang telah hadir serta para pemateri yang telah siap membagi ilmu kepada para prajurit Wira Bima, mengingat Era Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang dengan sangat cepat dan maju dewasa ini, sehingga dibutuhkan kemampuan yang tinggi untuk menghadapinya. Untuk itu, melalui kegiatan ini diharapkan kepada Prajurit jajaran Korem 031/WB memiliki kompetensi dan keterampilan yang profesional guna menunjang tantangan tugas kedepan.

Hingga 2 hari kedepan merupakan peluang yang harus kita manfaatkan dengan sebaik baiknya, sehingga ilmu yang yang diperoleh dapat bermanfaat serta dapat di salurkan dan kembangkan di satuan masing masing. Sekali lagi kepada pemateri yang telah hadir saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya sekira nya ilmu yang bapak bapak berikan dapat berguna untuk pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan Negara,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kasiren Korem 031/WB Kolonel Inf A.Sipahutar, S.E, Kasipers Kasrem 031/WB Kolonel Kav Yuli Eko Hadiyanto, S.Sos, Dantim Intel Mayor Inf Zulkarnain, Para Pasi Korem 031/WB, dan Ketua PWI Provinsi Riau Bpk Raja Isyam Azwar.

Pada kegiatan tersebut, para peserta sangat antusias dengan adanya beberapa pertanyaan yang di sampaikan oleh peserta kepada para Narasumber. (Arianto)

Read More

Haji Sarmilih Silaturahmi dengan Media di Tangerang

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Haji Sarmilih SH menggelar silaturahmi dengan media di posko pemenangan khusus wilayah Tangerang Kota, di Perumahan Palem Ganda Asri 2, Tangerang, Rabu (7/2/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan media dalam mengawal suara pesta demokrasi pemilihan umum 2024.

Dalam sambutannya, Haji Sarmilih mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan aspirasi kepada masyarakat. Ia berharap media dapat memberikan pemberitaan yang objektif, akurat, dan berimbang tentang visi, misi, dan program yang ditawarkan.

"Media adalah mitra kami dalam membangun Banten. Kami menghargai dan menghormati karya-karya media yang profesional dan bertanggung jawab. Kami menginginkan pengawalan suara kami di tanggal 14 Februari 2024, agar pemilu berjalan luber dan jurdil. Kami ingin membangun Banten bersama-sama, jangan mengkritik tapi membidik," ujar Haji Sarmilih.

Ia juga memberikan kesempatan kepada media untuk bertanya tentang berbagai hal terkait dengan pembangunan Banten. Ia menjawab dengan lugas dan jelas setiap pertanyaan yang diajukan oleh media. Ia menegaskan bahwa ia memiliki target suara sebanyak 30 ribu, yang insyaallah tercapai dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

"Kami optimis bisa memenangkan pemilu 2024. Kami punya strategi dan tim yang solid. Kami juga punya basis massa yang kuat dan loyal. Kami yakin masyarakat Banten sudah cerdas dan bijak dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk Banten," tutur Haji Sarmilih.

Kegiatan silaturahmi ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan keakraban. Haji Sarmilih dan tim pemenangannya berbincang santai dengan media sambil menikmati kopi dan kue. Ia juga berfoto bersama dengan media sebagai tanda persahabatan dan kebersamaan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, MAN 3 Sragen Gelar Pengajian Akbar

Duta Nusantara Merdeka |Sragen

Dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Sragen menggelar acara pengajian akbar yang meriah pada hari Rabu, 7 Februari 2024. Acara yang diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual serta mencerdaskan anak bangsa.

Acara yang dihadiri oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan tersebut turut diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk penampilan Hadroh, pembacaan ayat suci Al-Quran bil ghoil dengan metode sambung ayat, dan ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Ustaz Thoriq Aziz, S.Pd., Lc., M.Pd.

Dalam sambutannya, Kepala MAN 3 Sragen, Drs. Sugiyono, M.Pd.I, menekankan pentingnya membangun religiusitas dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. 

Drs. Sugiyono mengungkapkan bahwa peringatan Isra dan Mi'raj memberikan pelajaran penting tentang menjaga salat lima waktu, sebuah kewajiban yang menjadi pilar utama dalam agama Islam. 

"Kita perlu memiliki kekuatan spiritual yang unggul, salah satunya melalui peringatan acara Isra dan Mi'raj ini," ujarnya.

Selaras dengan hal tersebut, Ustadz Thoriq Aziz dalam ceramahnya menyoroti pentingnya salat lima waktu sebagai pilar utama dalam agama Islam. Dirinya mengingatkan bahwa meninggalkan salat bisa mengakibatkan keruntuhan dalam praktik keagamaan seseorang. 

"Salat merupakan hubungan yang sangat intens bagi seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh siswa dan siswi MAN 3 Sragen untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah salat lima waktu," tuturnya.

Sebagai penutup yang meriah, acara peringatan Isra dan Mi'raj ini juga menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi kategori ahli Quran serta siswa favorit. Penghargaan dan hadiah diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Al Munawarah Peduli Anak Bangsa.

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di MAN 3 Sragen tahun ini tidak hanya menjadi acara keagamaan semata, namun juga sebagai wujud nyata dari upaya mencerdaskan generasi muda dengan nilai-nilai spiritual yang kokoh dan membumi. Semoga semangat keagamaan ini terus menginspirasi dan membawa manfaat bagi seluruh civitas akademika MAN 3 Sragen. (Arianto)

Read More

Sidang Judicial Review tentang Perlindungan Pekerja Migran: Pembelaan TAPMI dan Kesaksian Ahli

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai “Pihak Terkait” dalam uji materi atau judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 127/PUU-XXI/2023 telah menyampaikan keterangannya secara langsung di hadapan Majelis Hakim MK pada persidangan Rabu, 6 Februari 2024 lalu. TAPMI dalam persidangan MK tersebut menegaskan kerangka argumentasinya bahwa pelaut migran adalah pekerja migran dan hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kuasa Hukum TAPMI, Matthew Michele Lenggu, S.H., mewakili TAPMI dalam penyampaian keterangan sebagai “Pihak Terkait”, sekaligus menegaskan bahwa “Pemohon” tidak memiliki kerugian konstitusional atas keberadaan norma Pasal 4 ayat 1 huruf c UU PPMI No. 18/2017 [4].

TAPMI turut menerangkan bahwa ketentuan pasal terkait justru telah memberikan kedudukan dan kepastian hukum yang jelas bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagai pekerja migran Indonesia.

TAPMI selanjutnya menjelaskan ketentuan pasal terkait telah memberikan kejelasan norma dan lingkup pelindungan bagi pelaut migran Indonesia, baik pelaut yang bekerja di kapal niaga ataupun di kapal perikanan berbendera asing di luar negeri, dengan kontrol dan pengawasan menyeluruh dari pemerintah pada proses bisnis perekrutan dan penempatan yang melibatkan pemerintah pusat, perwakilan pemerintah di luar negeri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

“Kami berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18/2017 telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan telah memberikan kepastian dan pelindungan hukum bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagai Pekerja Migran Indonesia”, terang Matthew lebih lanjut.

TAPMI juga turut meluruskan bahwa dalam hukum internasional, awak kapal niaga dan perikanan migran yang bekerja di kapal ikan berbendera asing di luar negeri juga dikategorikan sebagai pekerja migran. Para “Pemohon” telah keliru dalam menafsirkan definisi pekerja migran dan pelaut yang diatur dalam Pasal 2 International Convention on the Protection of the Rights ofAll Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

Pekerja migran diartikan oleh Pasal 2 ayat 1 ICRMW sebagai seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktifitas yang dibayar di suatu negara di mana ia bukan merupakan warga negara. Selanjutnya, Pasal 2 (c) ICRMW menyebutkan bahwasanya ‘the term "seafarer", which includes a fisherman, refers to a migrant worker employed on board a vessel registered in a State ofwhich he or she is not a national’. Atau dalam Bahasa Indonesia adalah “istilah “pelaut” yang mencakup nelayan, mengacu pada seorang pekerja migran yang dipekerjakan di atas kapal yang terdaftar di suatu Negara yang ia bukan merupakan warga negaranya”. Berdasarkan definisi di atas, pelaut, termasuk awak kapal perikanan, jelas dimasukkan sebagai bagian pekerja migran.

Menurut TAPMI, “Pemohon” juga keliru dalam menafsirkan pengecualian Pasal 3 (f) ICRMW, yang menyebutkan bahwa ‘Konvensi ini tidak berlaku bagi: pelaut dan pekerja pada suatu instalasi lepas pantai yang belum memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di negara tujuan kerja’. Artinya, norma-norma pelindungan dalam Konvensi ini jelas berlaku bagi pelaut yang telah memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di negara

tujuan kerja. 

Lebih lanjut, TAPMI juga berpandangan adanya pengecualian pada Pasal 3 (f) ICRMW tersebut tidak mengeluarkan atau menggugurkan pelaut migran sebagai pekerja migran sebagaimana yang telah ditegaskan dan dimaksudkan pada Pasal 2 (c) dari konvensi tersebut. Sangat penting untuk memahami kerangka dan substansi sebuah perundang-undangan termasuk dari suatu konvensi secara komprehensif, bukan parsial.

Dalam petitumnya, TAPMI memohon kepada MK untuk menolak permohonan “Pemohon” yang menginginkan agar Pasal 4 ayat 1 huruf c UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan tersebut sangat penting untuk membangun landasan normatif konstitusional sekaligus penegasan yang konklusif bahwa norma dari pasal yang disengketakan tersebut hakikinya tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan turut memberikan kepastian hukum dan pelindungan yang menyeluruh, adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh pekerja migran Indonesia, termasuk bagi pelaut niaga migran dan pelaut perikanan migran Indonesia.

Untuk diketahui, Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) terdiri dari sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil—mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada 20 November 2023 lalu. Sembilan perwakilan organisasi pelaut niaga, pelaut perikanan, dan organisasi masyarakat sipil tersebut tergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI), yang terdiri dari: Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Serikat Awak KapalTransportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara (SAKTI Sulut), Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU), Pelaut Borneo Bersatu (PBB), Serikat Pelaut Bulukumba (SPB), Greenpeace Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. Pemberitahuan Penetapan MK perihal TAPMI sebagai “Pihak Terkait” disampaikan dan diterima pada 22 Januari 2024. (Arianto)

Read More

Kapuskes TNI: Peningkatan Resistensi Antimikroba Menjadi Tantangan Berskala Global di Bidang Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dengan adanya temuan peningkatan resistensi antimikroba di Rumah Sakit TNI dan peningkatan kasus resistensi antimikroba di tingkat Nasional maupun dunia, resistensi antimikroba bukanlah kondisi yang dapat disepelekan, karena ini menjadi salah satu tantangan berskala global di bidang kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Kapuskes TNI Mayjen TNI Dr. dr. Yenny Purnama, Sp.A(K)., M.Kes., MARS., M.H. saat memberikan sambutan pada acara Forum Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit TNI, bertempat di Auditorium Lt. 6 gedung dr. Satrio RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Kapuskes TNI menambahkan, hal tersebut membutuhkan aksi dan sinergi dari semua sektor, sehingga dapat memperbaiki layanan Rumah Sakit TNI khususnya Rumah Sakit Tk. I, II, III dan IV. “Oleh sebab itu perlu di bentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) di tiap-tiap Rumah Sakit TNI,” jelasnya.

“Tim KPRA tidak hanya dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan akreditasi Rumah Sakit tetapi untuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit,” sambung Kapuskes TNI.

Sementara itu ditempat yang sama, Karumkit RSPAD Gatot Soebroto Letjen TNI dr. A Budi Sulistya, Sp.THT., KL(K)., MARS mengatakan, tujuan dilaksanakannya forum pengendalian resistansi antimikroba Rumah Sakit TNI adalah kita ingin mendesiminasikan, untuk mensosialisasikan dan menindaklanjuti berkaitan dengan bahaya dari resistensi antimikroba. “Resistensi antimikroba ini tidak dikendalikan maka kita akan terganggu dalam proses pelayanan kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia, termasuk alam semesta akan terganggu dengan adanya resistensi antimikroba ini,” paparnya.

Letjen TNI Budi Sulistya berharap dengan forum yang difasilitasi secara kolaboratif dari Puskes TNI khususnya ketua Komite Penanggulangan Resistenisi Antimikroba baik dari Markas Besar TNI dan dari Kementerian Pertahanan Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan kemudian saya selaku ketua asosiasi rumah sakit kementerian pertahanan TNI dan Polri berkolaborasi untuk menyadarkan secara kolektif bahwa kita memiliki silent pandemi yaitu berhadapan dengan resistensi antimikroba yang harus kita lawan bersama sama.

“Karena kalau kita tidak lawan maka kita akan kesulitan untuk memberikan pengobatan berbagai penyakit khususnya akibat infeksi, mikroba, jamur dan sebagainya. Sehingga resiko terhadap kelangsungan hidup manusia juga alam semesta pasti akan terganggu,” pungkasnya.

Kegiatan forum pengendalian resistansi antimikroba diikuti oleh 50 peserta secara online dan 63 peserta secara offline para pejabat tim PPRA Rumah Sakit, dokter mikrobiologi klinik dan apoteker. Menghadirkan beberapa narasumber dari Rumah Sakit TNI yaitu Mayor Ckm dr. Endra Tri Prabowo (Ketua PPRA RSPAD GS), Letkol Laut (K) dr. Wayan. S (Ketua PPRA RSAL Ramelan), Letkol Kes dr. Ratih, Sp.A (RSPAU dr. Hardjolukito), dr. Hana, SpPK (RS. Tk.II Ridwan Meuraksa), dr. Rizqi, Sp.OG (RSAL Mintohardjo), dr. Nunik (RSAU dr. Esnawan) dan Dr. dr. Anis Karuniawati, SPMK (FKUI RSCM, KPRA Kemenkes).

Turut hadir diantaranya Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan Marsma TNI dr. Budi Satrio U., Sp.KFR., MARS., Ketua KPRA TNI yang juga Wakil Dekan II Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Farmasi Militer Unhan Laksma TNI Dr. Apt. Widyati, M.Clin.Pharm, Kabidyankesin Puskes TNI Kolonel Laut (K) dr. Tanto Budiharto, Sp.JP., MARS., Kolonel Ckm (K) dr. Martaviani Budiastuti, M.Kes., Sp.A dan Kabiddiklat RSPAD Gatot Soebroto Kolonel Ckm Drs. Latif Usman, M.M. (Arianto)

Read More

Buka Sekolah Jurnalisme Indonesia, Nadiem Makarim: Kita Berkompetisi dengan AI

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyebut dunia jurnalisme saat ini tengah bersaing dengan Artificial Intelegence (AI) atau kecerdasan buatan. Menurutnya, perkembangan teknologi yang ada saat ini bukan alasan untuk menurunkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam sambutannya di pembukaan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Kelas Muda Angkatan pertama, Selasa (5/2/2024) di Sekretariat PWI Jawa Barat, Jalan Wartawan, Lengkong, Kota Bandung. Dalam momen itu, Nadiem pun berpesan agar para wartawan tetap menjaga kualitas jurnalisme di tengah disrupsi informasi.

“Tentunya teknologi telah merubah segala aspek daripada sektor jurnalisme. Disruptif kondisinya. Tapi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas jurnalisme. Kita harus berkompetisi dengan AI sekarang. Kita harus berintegritas, berpikiran kritis, kita harus menulis dengan hati nurani, karena itu yang tidak dimiliki oleh mesin kecerdasan buatan,” kata Nadiem.

Nadiem pun mengaku sempat dibuat pusing oleh beberapa publikasi berita online atau daring yang mengasumsikan bahwa dirinya sebagai pembaca yang sedang mengikuti isu tertentu. Di sisi lain, ia baru membaca isu yang tengah mencuat. Menurut Nadiem, publikasi media The Economist yang menurutnya lebih enak untuk dibaca.

“Itu setiap orang dijelaskan, bahkan orang tekenal pun dijelaskan siapa dia. Seolah-olah pembaca tidak mengetahui hal itu. Itu adalah standar jurnalisme yang perlu diterapkan, sehingga masyarakat pun naik tingkat literasinya. Sekarang misinformasi, disinformasi menjadi sangat rentan di masyarakat, karena tidak ada standar penulisan yang komprehensif dan integritas yang kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Hendri Ch Bangun menyebut SJI merupakan lanjutan dari program yang sebelumnya sudah digagas tahun 2016 lalu. Menurutnya, SJI merupakan program peningkatan kompetensi dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi menurutnya, SJI adalah ikon dari PWI yang sudah berjalan sejak lama.

“Pada saat itu, pertama kali diadakan di Palembang tahun 2010 dengan pemberi kuliah pertama Presiden SBY. Untuk kali ini, multitasking jurnalisme menjadi andalan. Termasuk berpikir kritis, berwawasan kebangsaan, dan menjaga integritas,” ungkap Hendri. (Arianto)

Read More

IMO-Indonesia Beri Selamat Dilantiknya Ketut Sumedana Jadi Kajati Bali

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana baru saja dilantik oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali pada Selasa (6/2).

Selain Ketut, Jaksa Agung juga melantik Kajati DKI Jakarta yang diamanahkan kepada Narendra Jatnah.

Dalam amanatnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan kedua Kejaksaan Tinggi yakni DKI Jakarta dan Bali untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dalam rangka penegakan hukum nasional.

"Saya berpesan agar para pejabat yang baru untuk dapat mencermati kebutuhan penegakan hukum dengan masing-masing karakter wilayahnya," kata Burhanuddin.

Terkait jabatan baru yang diemban, Ketua Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia Yakub F. Ismail mengaku sangat senang dan memberikan ucapan selamat kepada Ketut Sumedana.

"Mewakili seluruh rekan-rekan IMO-Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada pak Ketut Sumedana atas jabatan barunya. Ini sungguh sebuah amanah yang luar biasa. Semoga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik," kata Yakub.

Yakub menuturkan bawah dirinya telah lama mengenal sosok Ketut Sumedana. Terlebih ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Tinggi.

"Secara pribadi memang saya telah lama mengenal beliau. Selama itu, saya menilai beliau adalah sosok dengan kedisiplinan tinggi dan pekerja keras. Untuk itu, sebuah keputusan tepat beliau diangkat menjadi Kajati Provinsi Bali," ujarnya.

Yakub juga tidak lupa mendoakan, semoga selama menjabat posisi baru ini Ketut Sumedana selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan punya dedikasi tinggi terhadap Negra tercinta.

"Mudah-mudahan komitmen beliau untuk menegakkan aturan tidak pernah pudar sebagaimana yang selama ini beliau lakukan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Theresia Monica Rahardjo: Dokter Indonesia Dukung Prabowo-Gibran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komunitas Dokter Indonesia untuk Prabowo-Gibran menggelar acara Ngopi Bareng bertajuk "Rukun & Damai, Kita Semua Bersaudara" di Jakarta, Selasa (6/3/2024). Acara ini dihadiri oleh ratusan dokter dari berbagai spesialisasi dan daerah, yang menyatakan dukungan mereka kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024.

Salah satu peserta dalam acara tersebut adalah Dr. dr. Theresia Monica Rahardjo, Sp.An., KIC., M.Si., salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, yang mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Pelopor Tata Laksana Terapi Plasma Konvalesen (TPK) untuk Pasien Covid-19. Ia mengatakan, ia terkesan dengan program-program yang ditawarkan oleh Prabowo-Gibran, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan.

"Program-program yang ditawarkan oleh Prabowo-Gibran sangat luar biasa, karena meliputi dari ibu hamil sampai anak sekolah. Salah satunya adalah program stunting dan makan gratis di sekolah. Ini merupakan program yang sangat penting, karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Dengan program ini, kita bisa mencegah malnutrisi, meningkatkan kualitas SDM, dan mengurangi kemiskinan," ujar Theresia.

"Sebagai dokter, kami sangat mendukung program-program ini, karena sesuai dengan visi kami, yaitu melayani masyarakat dengan profesional, humanis, dan beretika. Kami yakin dan percaya, Prabowo-Gibran akan melanjutkan keberhasilan Presiden Jokowi yang sudah terbukti berani menegakkan Pancasila dan tegas terhadap radikalisme, membawa kemajuan ekonomi bangsa, melakukan pemerataan pembangunan dengan memindahkan ibukota, memperhatikan rakyat kecil, berani melawan agenda asing yang tidak benar, berani memperjuangkan perdamaian dunia, dan membuat kerukunan yang nyata, sayang dan mencintai rakyat Indonesia dalam perkataan dan tindakan nyata," tambahnya.

Acara Ngopi Bareng ini berlangsung dengan khidmat dan penuh antusiasme dari para peserta. Para dokter yang hadir menyampaikan dukungan dan harapan mereka kepada Prabowo-Gibran, serta berkomitmen untuk mensosialisasikan visi-misi dan program-program mereka kepada masyarakat. Acara ini juga diwarnai dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama antara para dokter dengan tim sukses Prabowo-Gibran.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

LPEM FEB UI: Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Investasi PLTP dalam Mempercepat Laju Peningkatan Panas Bumi Di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Depok 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meluncurkan White Paper yang berjudul "Analisis Bisnis dan Kebijakan untuk Mendorong Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia” di Jakarta, Senin (05/02/2024). White Paper ini secara komprehensif menelaah berbagai aspek yang berperan penting dalam pengembangan bisnis panas bumi di Indonesia, khususnya dari segi teknis, regulasi, dan finansial. Buku Putih ini juga menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi PLTP untuk mempercepat laju peningkatan bauran energi panas bumi di Indonesia.

 

Mohamad Dian Revindo, Ph.D, Wakil Kepala LPEM FEB UI Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan dalam kata sambutannya di Kampus UI Depok, “White Paper ini secara cermat melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi saat ini, melibatkan analisis menyeluruh terkait regulasi dan lanskap investasi dalam bisnis energi panas bumi di Indonesia. Dengan fokus pada tantangan dan peluang yang ada, kami berkomitmen untuk memberikan pandangan yang objektif guna mendukung pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan yang terinformasi”.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Alin Halimatussadiah, Kepala Green Economy and Climate Research Group, LPEM FEB UI melanjutkan dengan pemaparan temuan studi. Pemaparan studi dimulai dengan pemahaman terkait sifat dan risiko alami dari segi teknis, regulasi, dan finansial untuk memberikan konteks terhadap tantangan dan peluang untuk investasi bisnis panas bumi. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rekomendasi harga yang merupakan hasil permodelan finansial tim LPEM FEB UI. Dr. Alin menutup presentasinya dengan menyampaikan rekomendasi regulasi yang dapat memperkuat ekosistem dan mendorong investasi panas bumi di Indonesia.

White Paper ini berperan menghadirkan identifikasi strategi penetapan harga dan kontrak yang efektif untuk proyek pembangkit listrik energi panas bumi, serta kondisi pemungkin yang dapat mendorong investasi panas bumi. Pada akhirnya, dokumen ini ditujukan untuk memberikan masukan terhadap berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan bisnis panas bumi di Indonesia.  

Sementara itu, Harris Yahya, S.T., M.T., Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM mengatakan, "Kami menyambut baik inisiatif dari LPEM FEB Universitas Indonesia dalam meluncurkan White Paper mengenai Analisis Bisnis dan Kebijakan untuk Mendorong Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia. Inisiatif ini sesuai dengan visi pemerintah untuk memperkuat sektor energi panas bumi sebagai bagian integral dari portofolio energi nasional”.  

Peluncuran Buku Putih ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi para praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik dalam menggali potensi energi panas bumi di Indonesia. Kami mengundang seluruh pihak yang peduli terhadap perkembangan energi berkelanjutan untuk mempelajari studi yang dilakukan oleh LPEM FEB UI".

Sebagai penutup, Pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait guna mencapai target strategis pembangunan sektor energi panas bumi di Indonesia. “Terima kasih kepada LPEM FEB Universitas Indonesia atas kontribusinya dalam mengakselerasi perkembangan energi terbarukan di negeri ini", ujar Harris Yahya. (Arianto)

Read More

UMJ Kritik Presiden Jokowi Terkait Krisis Etika Hukum dan Defisit Demokrasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Civitas Academica Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kondisi politik di Indonesia yang dinilai mengalami krisis etika hukum, defisit demokrasi substansial, dan darurat kenegarawanan. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Guru Besar UMJ, Ibnu Sina Chandranegara, di Plaza Fisip UMJ, Cirendeu, Tangerang Selatan, Senin (5/2).

Ibnu mengatakan, sebagai cendekiawan, ia dan civitas akademika UMJ tidak bisa tinggal diam melihat perkembangan kebangsaan terkini yang mengkhawatirkan. Ia menilai, pemilu yang seharusnya menjadi sarana demokrasi untuk mencapai harapan setiap warga negara yang berdaulat, kini justru diperlihatkan praktik-praktik ketidaknetralan, keberpihakan, dan manipulatif.

"Pemimpin negara yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi warga negara justru tidak mampu menjadi contoh. Bahkan, sikap yang tidak netral dilakukan berbagai pembenaran. Kami menilai, hal yang demikian itu akan mendegradasi pemilu sebagai sarana daulat rakyat menjadi sarana pembuat pilu," ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan kuasa, sumber daya, dan pengaruh oleh pejabat negara, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum, dan aparatur militer negara. Ia menuntut agar semua pihak dibebaskan dari segala paksaan dan tidak memaksakan kehendaknya untuk mencederai prinsip netralitas.

"Kondisi ini mengguncang batin dan nurani kami sebagai cendekiawan, tidak boleh hanya diam di atas menara gading saja, yang justru berakibat kebenaran menjadi dominasi kekuasaan semata sehingga kehilangan kewarasan akal sehat dan logika berpikir dalam bernegara," lanjutnya.

Berikut adalah maklumat akademika UMJ "Menggugat" yang berisi lima poin tuntutan dan seruan:

1. Menuntut Presiden untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika demokrasi dan yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

2. Menuntut segala pejabat negara, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum (Polri, dan Kejaksaan), dan aparatur militer negara (TNI) untuk dibebaskan dari segala paksaan dan tidak memaksakan penyalahgunaan kuasa, sumber daya, dan pengaruh yang ada padanya untuk mencederai prinsip netralitas.

3. Menuntut kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dan Peserta Pemilu khususnya Partai Politik untuk melindungi hak pilih setiap warga negara dari berbagai tekanan yang mencederai prinsip dasar demokrasi.

4. Menyerukan Warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

5. Menyerukan seluruh civitas akademika di seluruh Indonesia untuk mampu saling mempromosikan nilai-nilai persatuan yang damai dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Periksa Laporan Keuangan Kemenkes serta Serahkan LHP Kinerja dan PDTT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai tanda dimulainya pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2023, di kantor pusat BPK, Jakarta, Jumat (2/2).

Anggota VI BPK mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau risk based audit (RBA). 

Dengan pendekatan ini, maka pemeriksaan akan difokuskan pada area-area yang berisiko, termasuk di dalamnya adanya potensi risiko kecurangan.

"Berdasarkan pendekatan tersebut, maka pemeriksaan akan difokuskan antara lain kepada belanja bantuan sosial, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, belanja pada badan layanan umum (BLU), belanja barang berupa bantuan pemerintah untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)," ungkap Anggota VI BPK dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan.

Penggabungan berbagai sistem informasi pengelolaan keuangan pada kementerian/lembaga ke dalam SAKTI akan menghasilkan database yang besar. 

Oleh karena itu, pemeriksaan BPK akan diarahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

BPK berharap komitmen dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan agar membangun komunikasi dan sinergi yang efektif dengan BPK, sehingga pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan berjalan lancar dan tepat waktu.

"Kepada tim pemeriksa BPK, saya mengingatkan agar dalam melaksanakan pemeriksaan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme, menegakkan kode etik BPK dan bekerja sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)," tegas Anggota VI BPK.

Pada kesempatan ini, Anggota VI BPK juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dilaksanakan pada semester II tahun 2023, yang terdiri atas satu pemeriksaan kinerja dan tiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

LHP kinerja tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022 dan 2023 pada Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

Sedangkan LHP DTT yang diserahkan adalah LHP atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan di Jakarta dan Arab Saudi, LHP kepatuhan atas pelaksanaan program Indonesia Emergency Response to COVID-19 tahun 2022 dan 2023 serta LHP kepatuhan atas pelaksanaan program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform (I-Sphere) tahun 2022 dan 2023.

Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring ini Auditor Utama Keuangan Negara VI Laode Nusriadi dan para pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan serta para pemeriksa BPK. (Arianto)

Read More

Danrem Hadiri Penobatan dan Penabalan yang Dipertuan Besar ke XVI Raja Luhak Kepenuhan

Duta Nusantara Merdeka | Rohul

Danrem 031/WB Brigjen TNI Dany Rakca. S.A.P. M. Han menghadiri acara Penobatan dan Penabalan Yang Dipertuan Besar ke XVI Raja Luhak Kepenuhan TENGKU HAJI INDRA JAYA IBNI TENGKU HAJI DACHLAN di Rumah Godang Raja Luhak Kepenuhan, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam Sambutannya, Ketua LAM Rohul menyampaikan, Budaya itu adalah tentang kehidupan kita yang tidak boleh kita lupakan walaupun kerajaan itu tidak menjadi pemerintah dari pada hari ini tapi itulah budaya yang kita terdahulu sehingga kita kemari beradab,berisikan bersopan dan bersantun tatanan yang telah diatur dengan sebenarnya kalau kita menjadi masyarakat adat.Oleh karena itulah mencari dan menanta tentang tatanan - tatanan adat.

Usai sambutan, Ketua LAM selanjutnya dilakukan Prosesi Penabalan gelar dan Penyerahan Tepak Sirih.

Sementara itu, Danrem 031/WB dalam sambutannya juga menyampaikan, Tugas TNI selain perang membantu pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian budaya dan melindunginya agar pasar budaya ini tidak dirusak atau hilang atau menjadi tidak berbekas.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menyaksikan sejarah termasuk budaya itu sendiri. Saya berharap dan memohon kepada para pemangku adat pada raja di wilayah khususnya Kab.Rohul,mari sama-sama melestarikan budaya," ujarnya.

Acara Penobatan dan Penabalan Raja Luhak Kepenuhan di Rumah Godang Raja Kepenuhan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus sebuah motivasi dan semangat dalam dharma bakti untuk memberikan pengabdian terbaik dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya Kecamatan Kepenuhan dan Rokan Hulu pada umumnya. Kegiatan ini berlangsung sukses karena kerjasama semua pihak yang saling mendukung. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Riau yang diwakili Sekda Riau Bapak H.Zulkifli, Kapolda Riau diwakili oleh Staf, Bupati Rokan Hulu H.Sukiman, Kasiren 031/WB Kol.Inf.Sipahutar, Dandim 0313/KPR Letkol Inf.Setiawan Hadi Nugroho SH. M.IP, DPH LAMR Provinsi Riau, Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum DPH LAMR Rohul, Datuk Seri H Zulyadaini, Ketua Umum MKA LAMR Rohul, DR H Dipendri MM, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rohul, Gorneng, Plt Kaban Kesbangpol Rohul, Irvandri M.IP, Kepala BAPPEDA Rohul, Drs Yusmar M.Si, Camat serta tokoh kerapatan adat di wilayah Luhak Kepenuhan lainnya, Para ninik mamak serta Tamu undangan lainnya. 

Editor: Arianto

Read More

BNPT Segera Luncurkan Warung NKRI Digital di Klaten

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Salah satu persoalan serius yang tengah dihadapi bangsa ini adalah Terorisme. Antisipasi permasalahan ini terus dilakukan pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Salah satu program yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah launching atau peluncuran Warung NKRI Digital yang digagas BNPT di Klaten, Jawa Tengah pada Rabu, (7/2/2024) mendatang. 

Kepala BNPT Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si mendukung penuh rencana peluncuran Warung NKRI Digital. Ia mengatakan, program ini merupakan salah satu cara BNPT mengimplementasi pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan, dan memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital yang potensial menjadi target serangan terorisme. 

“Selain itu, peluncuran Warung NKRI Digital ini sebagai upaya deradikalisasi, penegakan hukum melalui koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa,” ujar Kepala BNPT saat pembahasan persiapan pelaksanaan launcing Warung NKRI Digital bersama Deputi I Bidang, Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Mayjend TNI Roedy Widodo, Kasatgas Sinergisitas - Dir. Perangkat Hukum Internasional Laksma TNI Joko Sulistyanto, S.H., M.H., Kasubdit Bina Masyarakat BNPT Kolonel Pas Drs. Sujatmiko, Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Kewirausahaan Ir. Dedi Yudianto, MBA dan Tenaga Ahli Bidang Kemitraan Warung NKRI Digital Ir. Soegiharto Santoso, SH, beserta team perumus Warung NKRI berbasis Digital di kantor BNPT Sentul, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. 

Peluncuran Warung NKRI Digital BNPT ini melibatkan pihak Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani, S.M., M.Si., Badan Kesbangpol Klaten, Tokoh Agama K.H Ahmad Muwafiq, S.Ag, termasuk Komite Penyelarasan Teknologi Informasi & Komunikasi (KPTIK), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) serta Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS).

Usaha Warung Kopi NKRI yang berbasis digital ini diluncurkan BNPT dalam rangka mempertegas komitmen dan rasa cinta akan nilai-nilai ideologi bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. 

Selain itu, untuk mencegah dan menanggulangi paham dan tindakan radikal terorisme, maka BNPT melalui program kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi terus mengembangkan berbagai kegiatan. Salah satu bentuk kegiatan sebagai wujud kehadiran negara yang bersinergi secara pentahelix hingga ke tingkat desa dalam bentuk Wadah dan Program Warung NKRI Digital.

Warung NKRI ini adalah akronim dari Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan gambaran kesederhanaan serta wadah berkumpul dan berdialog tentang nilai kebangsaan dan nasionalisme.  

 

Sedangkan Digital artinya Demi Indonesia Gerakan Informasi & Teknologi yang Aman & Lancar sebagai Wadah dan Program Warung NKRI Digital didukung digitalisasi dalam rangka penyebaran informasi, fasilitasi, edukasi, komunikasi dan koordinasi baik secara luring dan daring ataupun hybrid.  

Selain dapat menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Warung NKRI Digital juga dapat memperkuat ketahanan, pertumbuhan, kemandirian dan pemerataan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan hingga ke tingkat masyarakat kecil dari kota sampai pedesaan, termasuk dapat membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha dalam mewujudkan Indonesia aman, damai, harmoni dan sejahtera.

Sebab Warung NKRI Digital memiliki prinsip saling empati dan atensi membangun tetap tegaknya NKRI, berbasis kolaborasi kultural dan struktural melalui pendekatan Pentahelix, lalu kemandirian dan pemerataan ekonomi, serta pengelolaan sinergisitas lintas sektoral.

Sehingga Warung NKRI Digital bermanfaat bagi lahirnya semangat dan komitmen warga negara dalam merawat dan memperteguh nilai-nilai kebangsaan dan empat pilar konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara, serta lahirnya warga negara yang tangguh, tanggap dan siaga dari paham dan tindakan intoleransi, anarkisme, radikalisme dan terorisme.

Dalam Warung NKRI Digital terdapat KOPI (Kerukunan Obat Persatuan Indonesia), GULA (Gotong Royong Untuk Lingkungan Aman), dan TEH (Toleransi Empati Harmoni).

Selain itu, di warung ini akan terpasang foto Presiden dan Wakil Presiden, lambang Garuda, dan bendera Merah Putih. dan setiap hari akan diperdengarkan lagu Nasional secara regular, digelar diskusi atau dialog kebangsaan secara formal dan informal yang dilaksanakan secara berkelanjutan. 

Yang menjadi unggulan di warung ini adalah terdapat kegiatan interaktif secara daring yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan (pentahelix) baik tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. 

Sebagai informasi, pada peluncuran Warung NKRI Digital ini, akan hadir sebagai pembicara Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si, Ketua KPTIK Ir. Dedy Yudianto, MBA, dan Tokoh Agama K.H Ahmad Muwafiq, S.Ag, dengan moderator tenaga ahli bidang kemitraan Warung NKRI Digital BNPT RI Ir. Soegiharto Santoso, S.H. 

Selain itu, akan ada penandatanganan MoU antara BNPT dan KPTIK yang akan dilaksanakan oleh Sestama BNPT RI Bangbang Surono, Ak., M.M., CA dengan Ketua KPTIK Ir. Dedy Yudianto, MBA disaksikan Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si. (Arianto)

Read More

Isnan Hari Mardika: Pernyataan Sikap IDM-PTM Terkait Pemilu 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam menyikapi persiapan Pemilu 2024, Isnan Hari Mardika, Ketua Ikatan Dosen Muda Perguruan Tinggi Muhammadiyah (IDM-PTM), menegaskan prinsip-prinsip penting yang perlu dipegang teguh oleh perguruan tinggi dan kaum cendekia. Mardika menyoroti:

1. Pluralitas Pikiran di Universitas: Menekankan bahwa universitas adalah tempat tumbuhnya pemikiran plural dan tidak dapat diseragamkan. Menolak ide bahwa sikap tertentu mewakili seluruh institusi.

2. Kehati-hatian Kaum Cendekia dalam Respons Publik: Menyatakan bahwa dalam merespon isu publik, kaum cendekia harus berhati-hati agar tidak menjadi alat politik yang merugikan peran intelektualitas.

3. Peringatan terhadap Mobilisasi Politik Kaum Cendekia: Menyoroti risiko salah tafsir terkait mobilisasi kaum cendekia yang dapat dianggap sebagai upaya pemihakan atau delegitimasi politik.

4. Pemihakan Intelektual pada Nilai dan Prinsip: Menekankan bahwa pemihakan intelektual harus didasarkan pada nilai dan prinsip, bukan pada kelompok atau calon tertentu.

5. Tidak Terlibat dalam Politik Rendahan: Mendorong perguruan tinggi dan kaum cendekia untuk tidak terlibat dalam politik rendahan dan berfokus pada aspirasi publik.

6. Menyesuaikan Suara dengan Aspirasi Publik: Menyarankan agar suara perguruan tinggi dan kaum cendekia sejalan dengan aspirasi masyarakat.

7. Menghindari Politik Sentimen dan Narasi Ketakutan: Mengajak perguruan tinggi untuk mendorong politik yang berkemajuan dan meninggalkan modus politik yang memanfaatkan sentimen dan narasi ketakutan.

8. Fokus pada Edukasi Publik: Menyatakan bahwa perguruan tinggi harus fokus pada penyuluhan dan edukasi publik untuk memilih secara demokratis dan berintegritas.

9. Menahan Diri dari Narasi Ketakutan dan Demonisasi Politik: Mengingatkan agar tidak menyebarkan narasi ketakutan, tuduhan kecurangan pemilu, dan demonisasi politik yang dapat memanasan suhu politik.

Pemilu adalah ajang kontestasi putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Diantara jutaan anggota timses di masing-masing kubu, adanya oknum nakal adalah niscaya. "Kawal dan awasi prosesnya, laporkan kecurangannya, sanksi oknumnya, tindak secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Tak perlu secara berlebihan melabeli kubu tertentu curang," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

.

Read More

Mulai Maret 2024, Penyesuaian Gaji dan Pensiun Pokok ASN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah lakukan penyesuaian gaji dan pensiun pokok PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Kehormatan, dan Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan terhitung mulai 1 Januari 2024. 

Secara umum, besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 % dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 %. Penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh Pemerintah.

“Penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas,” jelas Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti.

Untuk pembayaran gaji PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PPPK, satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.

Selain itu, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024. 

Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

“Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun, namun juga memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian,” pungkas Astera. 

Editor: Arianto

Read More

Semakin Inklusif, Transformasi Multilayanan Jadikan 31 Sentra Bekerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Optimalisasi pelayanan masalah sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Kementerian Sosial telah bertransformasi fungsi dari Sentra satu layanan menjadi multilayanan.

Transformasi tersebut adalah kebijakan inovatif Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan Kemensos, sekaligus tugas multilayanan sentra bekerja semakin inklusif.

“Layanan Kemensos di 31 Sentra yang tersebar di seluruh negeri adalah wujud Negara hadir bagi masyarakat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Salahuddin Yahya dalam diskusi Forum Salemba 28 (FORSA 28) dengan tema “Kebijakan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” di Jakarta, Rabu (31/1/2024). 

Peran sentra menjadi ujung tombak keberhasilan tugas Kemensos dalam merespon penanganan PPKPS. Namun, Kemensos tidak bisa bekerja sendirian melainkan berkolaborasi dengan segala potensi di masyarakat. 

“Kehadiran 31 sentra tidak hanya itu, melainkan berkolaborasi dengan kekuatan civil society, pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melayani masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, ” katanya.

Terkait acara lima tahunan, kata Salahuddin, yaitu pemilihan umum para PPKS di Sentra pun mendapatkan hak-hak politik untuk bisa nyoblos juga bagi para ODGJ dengan memenuhi memperhatikan kriteria dan kondisi. 

“Kami komunikasi dan koordinasi dengan KPU terkait pemenuhan hak politik PPKS termasuk ODGJ, dengan memperhatikan persyaratan administratif dan kondisi bukan ODGJ yang permanen,” katanya.

Sementara itu, Plt. Direktur Rehabiliasi Sosial Penyandang Disabilitas, Annie Martina menyatakan 31 sentra usai transformasi tentu telah membawa dampak positif terhadap peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilias. 

“Sebelum tranformasi intervensi sentra bagi PPKS membutuhkan waktu karena lokasi berjauhan. Tapi usai multilayanan, 31 Sentra melayani semua permasalahan sosial seperti penyandang disabilitas,” kata Annie. 

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas ODGJ, terdapat unsur seni dan cara unik serta tergantung seberapa tingkat gangguan jiwa yang diderita seperti sedang, menengah dan berat. 

“Dalam penanganan bagi saudara kita yang istimewa itu, langsung atau tidak ada unsur terapi sosial. 

Di mana, disapa anggota keluarganya tidak mau, tapi dengan orang lain mau seperti dalam pengiriman makanan yang rutin bertemu orang awalnya takut jadi berani, bahkan karena setiap hari bertemu orang jadi mau mandi,” ungkap Annie. 

Editor: Arianto

Read More

Sekjen Kemnaker Lantik 67 Pejabat Fungsional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi melantik dan mengambil sumpah 67 Pejabat Fungsional, di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Jum’at (2/2/2024). 

Pelantikan yang dilakukan secara hybrid tersebut dihadiri langsung oleh 20 Pejabat Fungsional dan 47 Pejabat Fungsional lainnya hadir melalui luring.

Adapun ke-67 Pejabat Fungsional yang baru dilantik tersebut terdiri 47 Pengantar Kerja, 6 Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 4 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 3 Analis Sumber Daya Manusia (SDM), 3 Arsiparis, 3 Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan 1 Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Dalam arahannya, Sekjen Anwar Sanusi mengharapkan para Pejabat Fungsional yang telah dilantik untuk sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

“Semoga amanah yang diberikan kepada Pejabat Fungsional ini mampu dijalankan dengan sebaik-baiknya”, ucap Anwar Sanusi.

Anwar mengatakan, dalam suatu karier ada yang dinamakan karier horizontal dan karier vertikal, yang dimaksud karier horizontal adalah suatu perpindahan dari satu posisi jabatan fungsional ke posisi jabatan fungsional yang setara. 

Sedangkan karier vertikal lanjut Sekjen Anwar adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi di dalam satu kelompok jabatan.

“Dinamika organisasi mengharuskan seseorang dapat berkarir dalam satu posisi yang sesuai,” ucapnya.

Anwar meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan mandat sebagai Pejabat Fungsional agar menyiapkan diri dengan bekal yang cukup dalam menjalankan tugas yang diemban. 

“Tunjukkan karyamu sebaik-baiknya, jadikan posisi jabatan fungsional ini sebagai bekal yang dapat disampaikan dengan bangga kepada generasi selanjutnya,” pungkasnya. (Arianto)

Read More