Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Jelang Rapat Paripurna, Bem Fisip Unibos Himbau DPR Tak Membahas Soal Omnibus Law



Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Melihat situasi dan kondisi di indonesia terkait  covid-19 kini makin hari makin ganas saja,  akan tetapi,sebuah terobosan yang dianggap tidak memperdulikan wabah tersebut di pertontonkan kembali oleh pihak DPR dengan tetap mengadakan Rapat Paripurna pada hari ini 30 maret 2020.

Hal tersebut menuai banyak sekali kritikan, salah satunya datang dari BEM FISIP UNIBOS Reski sudirman selaku Ketua Umum Bem Fisip Unibos Periode 2020-2021 menyayangkan hal tersebut, dia menegaskan bahwa dengan alasan apapun tidak semestinya dengan keadaan seperti ini mengadakan sebuah rapat paripurna atau perkupulan.

“kita meilihat situasi sekarang kian parah, seharusnya DPR memberikan contoh yang baik, bukan justru mentaktisi situasi tersebut dengan tetap mengadakan perkumpulan meski dilakukan dengan berbagai metode tata cara yang sebagaimana terlampir dalam surat nomor SJ/04594/Setjen dan  DPRRI/SP.06/03/2020 tentang tata cara rapat paripurna. Dengan metode yang tercantum, seperti posisi duduk dan sebagainya saya kira itu perlu di pertimbangkan ulang”

Pemuda asal Kabupaten Luwu Timur ini juga membandingkan dengan berbagai resolusi yang dihadirkan oleh beberapa instansi dan juga ruang pendidikan yang melakukan kegiatan berbasis online.

“lalu bagaimana jika kita bercermin dengan kampus kampus, instansi lain yang kemudian lebih patuh dan waspada terhadap penyebaran covid-19 dengan mengadakan kegiatan berbasis online ini, jikalau adapun pertimbangan DPR yang layak untuk tetap melaksanakan rapat, mengapa pertimbangannya itu tidak diberlakukan secara umum saja. Paling tidak DPR menghormati Maklumat KAPOLRI terkait covid-19.

sambungnya “adapun nantinya jikalau rapat tetap berlangsung,saya berharap DPR focus membahas persoalan yang terjad terkait covid-19. Misalnya mendorong pemerintah lebih ekstra lagi dalam penanganan covid-19. jangan sampai ada sisipin pembahasan terkait omnibus law. Silahkan focus untuk bagaimana kemudian covid-19 bisa di selesaikan dengan cepat sehingga keadaan bisa kembali normal dan DPR juga bisa rapat paripurna tanpa adanya sekat antar kursi. Tutupnya. **
Share:

Maksimalkan Physical Distancing BNI Alihkan Layanan Ke Sebagian Kantor Cabang


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung secara optimal arahan pemerintah untuk memaksimalkan program Physical Distancing dalam rangka meredam penyebaran virus COVID-19. Salah satu langkah konkrit BNI adalah dengan mengalihkan layanan sebagian kantor atau outlet di berbagai kota di Indonesia yang berlokasi di tempat-tempat yang berisiko tinggi sebagai lokasi penyebaran COVID-19. 

Pengalihan layanan tersebut dilaksanakan hanya di 12 wilayah dari 17 wilayah operasi BNI di Indonesia. Cabang-cabang yang dipilih untuk dialihkan operasionalnya tersebut tergolong sebagai outlet yang berlokasi di kampus atau gedung yang penghuninya 100% Work From Home, pasar, mall, bandara, rumah sakit, serta pelabuhan.

“Program ini diperkirakan akan berjalan hingga 30 Maret 2020. Walau demikian, BNI memastikan pelayanan pada nasabah tetap dapat dilakukan di kantor-kantor cabang BNI terdekat. Info cabang BNI yang beroperasi dapat diakses pada tautan ini https://bni.co.id/id-id/beranda/berita/pengumuman/articleid/6721 ,” ujar Direktur Jaringan dan Layanan BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi di Jakarta, Selasa (24 Maret 2020). 

BNI menyarankan nasabah untuk segera mengaktifkan layanan e-channel BNI secara maksimal, sehingga dapat tetap bertransaksi meskipun berada di rumah. Gunakan BNI Mobile Banking yang dapat melayani banyak transaksi. BNI Call juga siap membantu nasabah selama 24 jam di nomor 1500046.

Jika memang tetap harus mendatangi kantor cabang BNI, BNI memastikan telah melakukan rangkaian program perlindungan preventif untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kawasan kantor cabang. Perlindungan tersebut antara lain memeriksa suhu tubuh setiap orang yang masuk ke kantor cabang, menyebar hand sanitizer, melaksanakan disinfektan pada saat kantor tidak beroperasi, dan adanya pelarangan bagi pegawai BNI dan keluarganya untuk bepergian ke negara-negara yang dilaporkan menjadi lokasi wabah COVID-19.  

Penyemprotan Disinfektan

Penyemprotan disinfektan tersebut merupakan bagian dari protokol penanganan COVID-19 yang telah dilakukan BNI sejak seminggu terakhir ini. Sebelumnya, penyemprotan serupa telah dilakukan di seluruh kantor cabang BNI di seluruh Indonesia sebanyak dua kali sehari, di Gedung Grha BNI di Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan kantor Pusat BNI, serta Gedung BNI Menara Pejompongan, Jakarta. Penyemprotan disinfektan ini juga dilaksanakan di seluruh ATM BNI.  

“Langkah preventif lain yang kami lakukan adalah meminta pegawai yang mengalami gejala-gejala mendekati sakit demam, pilek, batuk, dan sesak nafas untuk memeriksakan diri ke dokter. Kami bebas tugaskan untuk memeriksakan diri, dan kemudian bekerja di rumah,” tutup Susi. **
Share:

LAKSI Surati Seluruh Fraksi DPR RI Tolak Revisi RUU LLAJ Dan Peralihan Administrasi Kendaraan Ke Kemenhub


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pada hari senin tanggal 10 Febuari 2020 beberapa aktivis yang tergabung dalam LAKSI melakukan kunjungan politik ke gedung DPR RI untuk mengirimkan surat  penyampaian aspirasi publik kepada seluruh fraksi-fraksi di DPR dan ketua komisi V DPR RI dengan tujuan untuk menolak revisi UU nomor 22 tahun 2009 LLAJ dan juga  terkait dengan isu soal penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang akan dialihkan ke Kemenhub, adapun sikap  ini di dasarkan atas kesadaran penuh untuk mengawal proses pemerintahan ke arah yang lebih baik. 

Saat ini muncul kembali wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub yang di wacanakan beberapa anggota DPR RI Komisi V. Usulan ini sejurus dengan dorongan dari komisi V DPR RI untuk merevisi isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Mengenai usulan revisi UU No. 22 Tahun 2009 ini sarat akan kepentingan yang tidak produktif, sehingga usulan itu perlu di tolak oleh rakyat. 

Kami mendesak DPR RI menghentikan rencana revisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang diatur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,"

"Kami curiga ada kepentingan lain di balik usulan revisi UU LLAJ ini. Apalagi pasal yang akan direvisi sangat jauh dari problem lalu lintas dan angkutan jalan yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab para anggota DPR RI," .

Kami mempertanyakan pentingnya dan manfaatnya merevisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK, dan BPKB. Apalagi Kemudian diusulkan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

Kami menilai, keinginan DPR RI justru bukti ketidak pahamannnya tentang UU No. 22 tahun 2009, atau ada pesanan dari pihak atau kelompok tertentu.

Polri yang memiliki kewenangan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) begitu juga peran Polri dalam UU No 22 tahun 2009 yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Karenanya, untuk melaksanakan fungsi itu, tentu dibutuhkan registrasi dan identifikasi orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi.



"SIM adalah bukti legalitas yang diberikan negara kepada warganya, bahwa pemegang SIM itu sudah memiliki kompetensi menggunakan kendaraan di jalan raya dan memahami tentang keselamatan dirinya maupun orang lain," .

"Sehingga Polri melakukan registrasi identitas pemilik SIM melalui proses sesuai aturan yang berlaku," 

Selain bukti kompetensi, SIM juga terkait dengan proses hukum. Pengungkapan kasus lebih mudah apabila pelakunya melibatkan seorang yang telah memiliki SIM.

Sama halnya dengan penerbitan BPKB yang merupakan identitas kendaraan yang dicatat dalam buku registrasi Polri. Selain tanda kepemilikan yang sah, juga menjadi penting dalam proses penegakan hukum.

Sementara untuk STNK, bukanlah sepenuhnya kewenangan Polri. Polri hanya memastikan identitas kendaraan dan pemiliknya sesuai dengan yang tercatat di buku register. Sehingga hak kepemilikan menjadi sah. banyak kasus yang diungkap Polri berdasarkan identitas kendaraan yang tertera dalam buku registrasi.

Sementara berapa jumlahnya dan bagaimana serta disimpan dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sepenuhnya adalah kewenangan Pemprov.

Kami mempertanyakan apakah komisi V DPR RI sudah melakukan penelitian sehingga memiliki gambaran kesulitan apa yang muncul untuk memenuhi pendapatan daerah dari sektor PKB, apabila Polri tidak ikut dalam proses penerbitan dan perpanjangan masa berlaku STNK.

Karenanya, kami  mendesak agar Komisi V DPR RI membatalkan  niat dan menolak apabila ada permintaan untuk revisi itu.

"Sebab rakyat Indonesia sudah cukup percaya dengan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB yang di terbitkan oleh kepolisian, serta tidak perlu pemborosan anggaran lagi untuk mengalihkan  penerbitan surat kendaraan agar di kelola oleh Kemenhub, akan lebih baik biaya tersebut dialihkan ke sektor pelayanan publik lainnya, dan polri saat ini sudah banyak melakukan inovasi dalam pelayanan serta kualitas keamanan penerbitan surat berkendaraan dapat di jamin kecepatan dan akurasinya. **
Share:

KGP : Rezim Tidak Serius Berantas Korupsi


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas (KGP) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi Firli  membuat polemik baru di tubuh KPK. Pasalnya ia  memecat sepihak penyidik Kompol Rosa Purbo Bekti dan mengembalikan ke instansi asalnya. Ini dinilai KGP dinilai  merusak KPK.

"Terang benderang masyarakat tahu bahwa Kompol Rosa merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku." Kata Ki Gendeng Pamungkas di Bogor. 

KGP heran mengapa seorang penyidik yang sedang mengungkap skandal korupsi PAW di KPU dan belum selesai masa jabatannya di KPK, secara serta merta diberhentikan dari KPK dan dikembalikan ke Polri. 

Uniknya, pihak Polri sebelumnya  menegaskan bahwa Kompol Rosa tetap bisa bekerja di KPK. Masyarakat heran dalam 100 hati kinerja Firli  tapi penuh kontroversi yang dilakukan. 

"Kami menilai  di era Firli tidak lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh Taufiqurrahman Ruki dulu saat pimpin KPK, " sambung KGP. 

KGP menilai KPK akan semakin hancur di tangan Firli Bahuri. Sehingga dirinya minta   agar masyarakat turun tangan menyelamatkan KPK. 

"Bila begini terus gaya Firli memimpin KPK niscaya semakin hancur karena  kepercayaan publik pada KPK akan semakin merosot tajam. Dan ini membuat kami dari Front Pribumi mengingatkan kepada Firli agar kembali pada sumpah jabatannya," tegas KGP. 

Seperti kita tahu nasib Rosa  terkatung-katung, karena ia tidak  ditarik Mabes Polri, tapi sudah tak lagi mendapat akses masuk ke kantor KPK. Sementara itu kasus suap pengurusan PAW PDIP masih belum ada titik terang. Aneh kan? 

 "Sejak  PDIP dan Jokowi berkuasa demokrasi di negara ini mati suri!! Baik itu demokrasi politik ekonomi budaya sosial dan bermufakat mengeluarkan pendapat. Rakyat dibuat takut dan panik karena  rezim sangat membenci kritik. 

Aneh dan sontoloyo. Ini membuat rakyat terpecah belah atas demokrasi konyol yang tengah dimainkan penyelenggara negara partai politik Polri dijadikan _bumper_ kekuasaan yang anti kritik.

"Berbeda sekali dengan era SBY yang begitu bebas rakyat dengan seenak udel mengritik tidak ditangkap. SBY dihina dengan dikomparasikan dengan kerbau pun ia tetap santun menghadapi rakyatnya. Dahulu kebijakan kenaikan TDL BBM dan sembako yang membuat tangisan kaum tangisan munafik kaum merah untuk mengambil simpatik rakyat masih terngiang di telinga. 

"Tidak tahunya mereka bromocorah atau mungkin pelacur  politik !!! Kalau ada anggapan partai merah kokoh dan tangguh, bisa jadi esok akan hancur berantakan atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Masalah Dewan Pengawas KPK sebaiknya membubarkan diri agar tidak menghabiskan uang rakyat. Dan Kepala daerah atau kepala negara yang tidak mau dikritik sebaiknya pensiun  dini saja secara terhormat sebelum mati! " Tutup KGP. **
Share:

KGP : Tidak wajib Berbendera Merah Putih Permintaan Pengkhianat



Duta Nusantara Merdeka | Surabaya

Bila Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) menolak Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tentang azas cabotage (pelayaran yang wajib menggunakan bendera Indonesia), maka itu namanya masih ada kepedulian anak bangsa. 

"Apalagi Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto telah  menjelaskan, bahwa  revisi  bukan hanya  mengancam pelayaran nasional, melainkan masalah kedaulatan RI." Ulas Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas, Minggu (6/10) di Hotel Sjahid, Surabaya, Jawa Timur. 

Menurut KGP azas cabotage itu bermakna bahwa setiap kapal  yang wajib berbendera Indonesia, ABKnya dan  nahkodanya juga orang Indonesia. Sehingga bila  direvisi akan menyebabkan pihak asing bebas  masuk ke Indonesia. 

"Dalam soal kedaulatan kita tidak bisa main - main. Front Pribumi menduga  para pengusul   revisi layak dicurigai sebagai pengkhianat bangsa. Sebab ini menyangkut  kedaulatan wilayah perairan," Jelas KGP menanggapi aktivitas  pertemuan anggota INSA se- Indonesia di Surabaya sehari sebelumnya, Sabtu (5/10).

KGP memuji Undang-undang penerbangan yang sudah 20 tahun dilaksanakan, tetapi belum pernah direvisi. Sedangkan UU Pelayaran  baru berkisar 10 tahun-an  mengapa  akan direvisi. 

"Menurut saya, bisa undang-undang itu diberlakukan mestinya pihak pengusaha yang ngotot mengusulkan, tapi ini  mereka para pengusaha menolak. Sehingga siapa yang usul pastinya mereka  bermental pengkhianat." Kata KGP geram.

Ia curiga kasus korupsi di Dirjen Hubla (Perhubungan Laut) mempunyai rangkaian dengan kepentingan pihak - pihak yang ingin adanya revisi undang - undang pelayaran. "Bisa jadi mega korupsi akan menjadi bahaya latent yang baru akan muncul setelah revisi UU No. 27 Tahun 2008 terjadi," Tutup KGP. **

Kontributor DNM : Hans Suta
Share:

Menteri BUMN Resmikan Lima PLTS Komunal di NTT


Duta Nusantara Merdeka | Labuan Bajo.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno direncanakan berkunjung ke pulau Messa Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) ,Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu, (06/10/2019)

Manager Komunikasi PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Soelistyoadi Nikolaus kepada media ini menjelaskan, kunjungan kerja Menteri Rini dimaksud, dalam rangka meresmikan lima Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di Nusa Tenggara Timur.,termasuk di pulau Messa Desa Pasir Putih secara simbolis yang akan dilakukan besok.

Dia menambahkan, hal ini selaras dengan tujuan Menteri Rini menjadikan BUMN untuk negeri sebagai agen pembangunan yang harus jadi motor penggerak perekonomian Tanah Air.

"Lima PLTS yang akan diresmikan Bu Menteri itu, tiga diantaranya berlokasi  di Kabupaten Manggarai Barat, yakni di Desa Pasir Putih Pulau Messah dengan jumlah calon pelanggan sebanyak  473 dan di Desa Seraya Maranu sebanyak 150 calon pelanggan ditambah 144 calon pelanggan di Desa Batu Tiga", papar Niko kepada media ini, Sabtu (05/10/2019).

Selain di Kabupaten Manggarai Barat, terdapat dua PLTS lainnya, yakni di Desa Nuca Molas, Kabupaten Manggarai dengan jumlah calon pelanggan sebanyak 273 dan 74 calon pelanggan lainnya berada di Desa Usulanu  Kabupaten Rote Ndao, dengan total calon pelanggan pada lima lokasi di Nusa Tenggara Timur tersebut sebanyak 1.114.

"Semoga dengan akan diresmikannya lima PLTS komunal ini masyarakat dapat memanfaatkan listrik dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa perubahan yang lebih baik terutama untuk kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat",tutup Niko (*)

Kontributor DNM : Louis Mindjo
Share:

MENHAN Ryamizard Ryacudu: Gelorakan Persatuan dan Jaga Nilai-Nilai Pancasila



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
INDONESIA sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman adat, budaya, tradisi, serta agama yang telah dipersatukan dengan pengamalan nilai- nilai Pancasila dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan terus digelorakan, dijaga, dan dilestarikan melalui berbagai upaya dan menuju Indonesia yang lebih maju, yang sejahtera, dan Sentosa.

Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa harus terus disosialisasikan dalam segala bentuk nilai nilai yang terkandung di dalamnya agar mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari -hari dengan Segala perkembangan dan dinamika komunikasi dalam masyarakat.


"Bersama sejumlah tokoh pemuka agama dan juga tokoh adat kembali mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus menjaga nilai nilai Pancasila dan menggelorakan semangat persatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Tidak boleh ada paham lain di Bumi nusantara ini "Kata Menhan Ryamizard Ryacudu, Rabu (2/10) pagi di Jakarta. 


Pernyataan Menhan  Ryamizard disampaikan dalam Deklarasi Damai pada Acara Silaturrahim dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Agama dan Adat dengan tema" Jaga Bhineka Tunggal Ika, Siap Bela Negara, Indonesia Rumah Kita". 

Video Cuplikan Sambutan Menhan Ryamizard Ryacudu


Acara silaturahmi dan dialog diselenggarakan oleh Forum  Rekonsiliasi Masyarakat (Rekat) Indonesia bertujuan merekatkan seluruh anak bangsa dengan para tokoh pemuka agama dan pemuka adat agar semangat persatuan dan kesatuan kembali digelorakan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Acara ini juga menggelorakan nilai nilai Pancasila dan persatuan Indonesia serta membangun kembali semangat sumpah pemuda.

Menhan diharapkan mampu menjadi pelopor dan penggerak seluruh elemen masyarakat dalam menguatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dengan meminimalisir perbedaan di antara anak bangsa baik dalam agama, suku, maupun adat istiadat.


Menhan Ryamizard mendapatkan penghargaan gelar Bapak Bela Negara dan diangkat sebagai Anak Adat Desa Babronko, Distrik Umandow, Jayapura, Papua pada tanggal 18 September 2019.

"Marilah seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan dan memperkuat persatuan dalam berkompetisi dengan bangsa bangsa lain di dunia, sehingga bangsa ini tetap maju dan tetap ada sepanjang masa. Perkecil perbedaan dan perbesar persamaan, kita semua bersaudara satu bangsa, satu tanah air, satu negara dan satu tujuan, "Pesan  Menhan.

Acara silaturahmi dan dialog ini menghadirkan nara sumber yang representatif dengan tema kali ini, seperti T. Muadzakir Manaf, Jaya Suprana, Ahmad SyaFii  Maarif, Muhammad Asdar, Lenis Kagoya, Ramses Wallu, Ridwan Saidi, Panglima Kumbang, dan Ahmad Zaki Iskandar. **
Share:

16 Oknum MRP Diketahui Provokasi Mahasiswa Eksodus


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebanyak 16 anggota dari Majelis Rakyat Papua (MRP) diketahui melakukan perjalanan dari Jayapura menuju sejumlah provinsi yang terdapat mahasiswa asal Papua. Khusus di Manado, mereka diketahui telah melakukan pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2019 lalu.

Berdasarkan data  yang diterima, pada tanggal 26 Agustus 2019 terdapat 11 orang Jayapura menuju Manado melalui Sorong dengan menggunakan sebuah penerbangan . Adapun nama-nama mereka yaitu N R, Pdt. E T, A J, P J, O N, S A, H H, Y N, Y M, W F, dan R T.

Kemudian, pada tanggal yang sama juga terdapat 5 orang Jayapura menuju Bali melalui Timika. Mereka yaitu S P, Y N, P W, L W, dan Y W.

“Setelah dikonfirmasi, mereka yang melakukan perjalanan tersebut tercatat sebagai anggota dari MRP. Tujuan mereka yaitu bertemu dengan para mahasiswa yang belajar di provinsi-provinsi lain di luar Papua untuk melakukan eksodus,” kata salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan namanya.

Sementara itu, salah seorang mahasiswa asal Papua yang belajar di Manado mengatakan, ia bersama dengan para mahasiswa pernah melakukan pertemuan dengan anggota MRP dan DPRP untuk membahas masalah rasisme, diskriminasi dan tindakan persekusi terhadap mahasiswa Papua. Namun, pertemuan tersebut juga untuk meminta para mahasiswa kembali ke Papua atau melakukan eksodus.

“Kami diberitahu bahwa kami harus kembali ke Papua.  Karena orang Papua telah membumi hanguskan orang non Papua dan katanya Papua akan segera merdeka sehingga kami harus membantu,"  katanya.

Berdasarkan catatan, dari total mahasiswa asal Papua yang belajar di provinsi lain yaitu 1.300 orang,  sebanyak 750 mahasiswa Papua di Manado telah melakukan eksodus. Padahal, Provinsi Manado merupakan daerah yang tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat Papua dengan warga sekitar. Pada kejadian kerusuhan yang menyebabkan Papua dan Papua Barat memanas beberapa waktu lalu, Provinsi Manado juga tidak terjadi apa-apa atau aman terkendali.

“Waktu kami tiba di Jayapura, kami melihat bahwa kondisi Papua baik-baik saja. Namun ketika kami ingin kembali melanjutkan studi dengan menggunakan pesawat Hercules yang disediakan oleh Panglima TNI,  para oknum MRP tersebut kembali memprovokasi kami untuk tidak kembali ke daerah asal studi,” katanya.

“Kata mereka kami harus mendapat izin dulu dari Gubernur Papua baru kami bisa kembali. Padahal saat ini sudah mulai masa kuliah,” ujarnya. (Arianto)



Share:

Ki Gendeng Pamungkas Minta Bubarkan BPIP




Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Apa yang dikatakan Imam besar Front Pembela Islam Habib Riziq Shihab dalam milad FPI ke-21 menyampaikan kritik pedas mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah benar.

Menurutnya Ki Gendeng Pamungkas  ternyata ada sesuatu dibalik badan tersebut yang dinilai berbahaya. Yaitu pengetahuan Anggota BPIP justru tidak mengetahui hakikat Pancasila. Dan pengetahuannya di bawah Habib Rizieq. 

 “Benar bantahan HRS bahwa Pancasila yang berisikan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar Negara RI, bukan pilar agama. Lebih parah lagi rezim tidak paham hakikat Pancasila ini, telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila disingkat BPIP, dengan anggota yang tidak paham esensi Pancasila,” kata KGP, di Jakarta.

Seperti kita tahu, anggota BPIP digaji besar oleh negara namun kinerjanya tidak ada, bahkan terkesan hanya menonton Pancasila dikhianati oleh segelintir oknum. 

“Bisa dibayangkan, dengan gaji lebih dari Rp 110 juta perbulan, tiap anggota hanya untuk  dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara,” Tungkas KGP. 

Untuk itu KGP setuju tuntutan  Rizieq untuk membubarkan BPIP karena dianggap berbahaya bagi nilai Pancasila. “Tidak keliru banyak  orang menyebut BPIP sebagai Badan Pengkhianat Ideologi Pancasila. Sehingga harus dibubarkan karena bukan pemborosan uang negara tapi sangat berbahaya bagi eksistensi Pancasila, sebagai dasar dari negara Indonesia,” Lanjut KGP. 

 Dalam video itu ulang tahun FPI, Rizieq memerintahkan kepada para kader dan simpatisan FPI untuk mempertahankan Pancasila sebagai nilai dasar Indonesia. Rizieq menyerukan kepada segenap mujahid FPI dan seluruh pejuang NKRI untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, jadi jangan coba-coba menjadikan Pancasila sebagai pilar negara. **
Share:

Polres Bekasi Kabupaten Gelar Sosialisasi Tertib Berlalulintas Berkeselamatan di Jalan kepada Kaum Milennial


Duta Nusantara Merdeka | Bekasi
Dalam rangka Tertib berlalulintas Polres Bekasi Kabupaten menggelar acara “Sosialisasi Tertib Berlalulintas Berkeselamatan di Jalan kepada Kaum Milennial” yang dihadiri oleh para pengendara Opang (ojek pangkalan) dan Ojol (ojek online) bertempat di Aula Polres, Senin (02/9)

Silaturahmi yang dihadiri sekitar 500 pengojek itu diwarnai keakraban dan saling mengisi sehingga apa yang diharapkan untuk saling peduli dan membantu dalam berlalulintas untuk kepentingan orang banyak dapat tercapai.

Tartono, Kasat Lantas Polres Bekasi Kabupaten AKBP mengatakan salah seorang dari mereka (Komunitas Ojol dan Opang) siap mengakomodir rekan-rekannya membantu menertibkan kesemrawutan di Stasiun Cikarang. Begitu juga yang lain berjanji akan lebih tertib setelah mendengar arahan dari Kasat Lantas.

Berikut 11 Pedoman untuk Komunitas Ojol dan Opang:

-  Pertama, sadar bahwa dirinya wajib mentaati aturan dengan penuh kesadaran.

-  Kedua, perlu belajar road safety ( berperan aktif membangun lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar).

-  Ketiga, peduli dan mengutamakan keselamatan akan keselamatan para penumpang.

-  Keempat, cek and richek kesiapan operasional kendaraan nya.

-  Kelima, dalam grup komunitas pengemudi memiliki spirit membangun budaya tertib.

-  Keenam, pahami P3K (pertolongan,pertama pada kecelakaan) dan masalah-masalah emergency lalu lintas.

-  Ketujuh, membantu polisi ketika ada masalah kemacetan atau kecelakaan.

-  Delapan, tidak parkir atau ngetem sembarangan.

-  Sembilan, hindari konflik anarkisme.

-  Kesepuluh, hindari mabok ugal-ugalan, kebut-kebutan yang membahayakan keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lain, dan

-  Kesebelas, tidak melakukan tabrak lari.

Dijelaskan Tartono, membantu keselamatan orang lain perlu mentaati aturan lalulintas dengan kesadaran bukan karena paksaan. “kesadaran itu tumbuh dari dalam diri sendiri,” tandasnya

"Melapor atau menginformasikan adanya suatu kecelakaan, itu sama saja sudah membantu petugas. Bukan ada kecelakaan, malah menonton, memarkir kendaraan dekat kecelakaan dan bikin macet. Syukur-syukur ikut menolong korban, kita harus punya kepedulian kepada sesama manusia," tutup Tartono. (Arianto)



Share:

Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP mengecam keras pernyataan-pernyataan verbal yang disampaikan oleh Deni Siregar terkait rencana pelegalan poligami di negeri Serambi Mekkah, Provinsi Aceh. "Saya mengecam keras pernyataan-pernyataan Deni Siregar yang divideokan dan disebarluaskan kepada publik terkait wacana pelegalan poligami di Aceh," tulis senator muda jebolan pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia ini kepada Redaksi, Minggu, 14 Juli 2019.

Hal itu disampaikan Fachrul, demikian ia senantiasa disapa, merespon beredarnya video yang berisi pernyataan ulasan Deni atas rencana pelegalan poligami di Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, kolumnis partisan Deni Siregar mengeluarkan video berisi sindiran dan cemoohan terhadap pemimpin dan masyarakat Aceh terkait wacana yang sedang hangat, yakni rencana penyusunan qanun (peraturan daerah) yang akan melegalkan lelaki di Aceh beristri lebih dari satu wanita. 

“Kalau tidak paham dengan “Orang Aceh” yang memiliki budaya dan Islam yang kuat, sebaiknya pelajari dulu tentang Aceh, bukannya menuding Aceh dengan tuduhan tendensius,” tegasnya mengecam.

Dirinya menyimpulkan bahwa Deni Siregar sengaja membangun opini publik untuk menyerang harga diri orang Aceh dan menyebarluaskan secara sengaja. “Dengan pernyataan-pernyataan yang disebarluaskan melalui video itu, Deni telah menyerang secara brutal harkat dan martabat rakyat Aceh. Dia telah menghina kami bangsa Aceh, seolah-olah kami ini masyarakat barbar tidak beradab yang primitif dan hanya berpikir soal kawin-mawin," tambah Fachrul.

Dia berpendapat bahwa Deni punya agenda yang bertendensi buruk untuk membangun opini publik bahwa masyarakat Aceh adalah bangsa yang hina. "Deni Siregar dengan membabi-buta mencuplik segelintir pernyataan satu-dua orang Aceh dan kejadian lapangan, lalu menyimpulkan sesuatu seolah-olah seluruh rakyat Aceh yang lebih dari 5 juta orang itu bobrok dan sangat hina semua, ini pemikiran yang sangat dangkal, konyol, dan menyesatkan. Dia menyebarkan hoax yang tidak bisa ditolerir," kecam Fachrul yang terpilih kembali sebagai Senator DPD RI dari Aceh untuk periode kedua, 2019-2024 ini.

Fachrul yang juga Pimpinan Komite I DPD RI dan sering ditunjuk menjadi pimpinan delegasi saat Senator DPD RI melakukan kunjungan kerja keluar negeri itu mengingatkan Deni Siregar untuk berhenti membangun narasi-narasi biadab semacam itu yang justru bukan membangun peradaban tapi akan menumbuhkan antipati dan rasa benci bangsa Aceh terhadap pemerintah pusat. "Saya mendesak agar Deni berhenti menebar wacana busuk bernuansa kebencian terhadap bangsa Aceh. Bukan membangun peradaban yang baik, justru akan memunculkan wacana perlawanan dan permusuhan bangsa Aceh terhadap Indonesia," ujar Fachrul dengan mimik serius.

Terkait dengan peredaran video tersebut, Fachrul bersama komponen masyarakat Aceh lainnya sedang mempertimbangkan untuk memproses Deni Siregar ke jalur hukum. "Saya peringatkan Deni Siregar untuk meminta maaf kepada masyarakat Aceh dan seluruh rakyat Indonesia atas pernyataan-pernyataannya yang tendensius bernada hinaan terhadap Aceh. Kami sedang mempertimbangkan untuk membawa kasus hinaan yang bersangkutan terhadap kami bangsa Aceh ke ranah hukum," tegas mantan aktivis mahasiswa UI itu. (APL/Red)
Share:

PRABOWO PARADOKS INDONESIA



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Membaca buku Prabowo Subianto, dengan judul Indonesia Menang, sungguh mengasyikkan, saya menangkap selain sebagai seorang militer, dia juga seorang motivator yang unggul dan ambisius untuk kemajuan sumberdaya manusia Indonesia.

Keberhasilan anak buah binaannya di KOPASUS dalam menaklukan puncak Mount Everest, membina padepokan pencak silat yang menghasilkan Atlit Dunia berprestasi Emas di berbagai event internasional, demikian juga keberhasilannya di tanah air membina olahraga Kuda dan Polo yang berprestasi di tingkat Asia.

Ketika Membaca Buku Paradoks Indonesia, kita bisa lebih dalam melihat sosok Prabowo dalam visi dan misinya tentang Indonesia. 

Membaca buku ini, sama saja kita membaca beberapa rangkaian buku dalam satu teks bacaan mengenai Indonesia versi Prabowo. Visi berdasarkan fakta yang menggambarkan kondisi rakyat Indonesia saat ini, Negara Kaya Raya tapi kondisi rakyat Indonesia yg umumnya masih Miskin. Bukunya ini menggambarkan secara keseluruhan situasi paradoks yg dialami rakyat Indonesia selama sekian puluh tahun pembangunan nasional di Indonesia.

Kedua buku di atas pada intinya mengajak semua komponen bangsa Menuju Indonesia Menang, Menuju Indonesia Besar, dan Menuju Indonesia Adil Untuk semua. Sungguh mulia dan hebat cita cita penulis kedua buku ini, saudara Prabowo Subianto.

Sebagai Paslon Pilpres, Prabowo telah berhasil menggaet hati rakyat Indonesia, terutama Ulama, Habib dan umat, wabil khusus kaum emak emak yang berlebel BEM, yakni Barisan Emak Emak Militan. Massa 212  pun tumpah mendukung full tanpa reserve. Mereka bergerak histeris atas inisiatif sendiri berkorban diri materiil dan in materil, sambil diiringi doa, zikir dan takbir bertalu talu, baik Prabowo hadir dalam setiap sesi kampanye atau pun tidak. 

Proses pemilu pun berlangsung diiringi militansi pendukung Prabowo yang siap berjihad memenangkan Prabowo, apalagi setelah mendapat dukungan legitimasi IJTIMA ULAMA, sungguh luar biasa dan ini terjadi untuk pertama kalinya justru di era reformasi.

Kampanye Prabowo tercatat yang hadir selalu membludak, di banding petahana Jokowi yang eventnya berlangsung di seluruh. Indonesia.

Intrik pun berlangsung massif dan membelah rakyat Indonesia. Apalagi pelaksanaan pemilu berlangsung dalam proses berat sebelah condong ke petahana sejak mulai penentuan DPT hingga proses kampanye yang melibatkan aparat dan PNS.

Rekayasa dan mobilisasi di sana sini memicu emosi akar rumput yang pro Prabowo kian mengental dengan cap pemilu curang dan jihad. Alhasil hari pencoblosan pun tiba dan entah sihir TSM, atau jampi jampi tingkat Dewa, kecurangan terlihat di depan mata tapi di MK akhirnya memenangkan petahana Jokowi. Kalau pakai logika Rocky Gerung #diMenangkan.

Masalahnya kemudian Prabowo yang selalu tampil berapi api dalam retorika kampanye, telah membawa psikologi massa kepada bara api yg siap meledak sewaktu waktu jika Prabowo kalah. Kalimat "saya sudah membuat surat wasiat", "siap berjuang untuk rakyat sampai titik dara penghabisan", "saya sudah mewakafkan diri", dan banyak lagi kalimat retorika Prabowo telah memancing massa akar rumput bahkan elit politik ikut memanaskan situasi.

Situasi tidak dapat dielakkan, belasan Rakyat mati sia sia kena peluru tajam, dan ratusan pendemo yang protes di depan BAWASLU terhadap Pemilu Curang menjadi tersangka hingga saat ini dalam proses hukum.

Walaupun sebelumnya penangkapan elit elit politik pro Paslon Prabowo terjadi mengiringi panasnya situasi politik yang berkembang. Kivlan Zen, Soenarko, Eggi Sujana, Ahmad Dani, Lius Sungkarisma, dengan tuduhan bervariasi dari Hate speech, hoax, makar dan rencana pembunuhan. Sebelumnya sudah ditandai dengan penangkapan atas kasus yang dramatis terhadap diri Ratna Sarumpaet.

Dalam hal ini patut kita bertanya apakah Prabowo secara moral ikut bertanggung jawab atas situasi ini? Dapat dimengerti Prabowo telah memberi saham terbesarnya terhadap situasi ini, yang dibaca oleh rakyat baik dalam artikulasi politiknya maupun gestur yang  terbaca pada setiap pertemuan dengan para pendukungnya.

Sikap Prabowo yang tadinya retorik tidak menerima hasil pemilu dan tidak melanjutkan gugatan nya ke MK, ternyata melenceng. Sikapnya yang tidak mendukung rakyat relawan turun ke jalan protes atas persidangan MK, membuat rakyat semakin ragu atas sikapnya, tapi toh rakyat tetap mbalelo dan tetap turun ke jalan untuk mendukungnya agar Hakim MK punya keberanian pilihan sikap atas ketidak adilan terhadap suara daulat rakyat yang di manipulasi.

Putusan MK pun bisa diduga, dan memenangkan petahana Jokowi. Relawannya pun kecewa berat, tapi sekali lagi Prabowo tampil untuk mengatakan Retorika oposisinya, akan tetap bersama rakyat Timbul Tenggelam.

Para relawan sekalipun kecewa dengan putusan MK mereka tetap semangat akan berjuang bersama Prabowo, sebab yang ada di pikiran mereka saat itu sejalan dengan pikiran oposisi dan anti rekonsiliasi, karena kemenangan petahana Jokowi telah merampas Daulat Rakyat untuk kemenangan Prabowo.

Seperti petir disiang bolong, tiba tiba Prabowo bertemu Jokowie di atas moda tranportasi MRT Lebak Bulus, viral di media main stream dan Medsos, entah inisiatif siapa, atau memang ini sudah dirancang lama oleh kedua belah pihak?
Yang pasti REKONSILIASI yang amat di tunggu tunggu sejak lama oleh petahana Jokowie pun terjadi.

Relawan meradang dari Sabang sampai Merouke, Ulama menjadi terdiam terpaku ada yang bereaksi seperti Habib Novel Bamukmin tidak dapat menerima kenyataan ini. Barisan Emak Emak Militan menangis Histeris tidak percaya dengan Pertanyaan sama. Masa Prabowo tega menghianati kami?

"Masih panas kuburan anak anak kami yang mati sahid itu di depan Bawaslu untuk PS, kok tega menghianati kami?" Teriak salah satu emak2 yg menelpon saya sambil terisak. "Suami saya sampai hari ini masih di tahan di Polda", "..saya selalu ikut turun ke jalan", ".. saya gadai itu mobil, "..saya jual motor", "..ada suami teman saya jual rumah untuk membiayai relawan keliling Indonesia untuk sosialisasi memenangkan PS.." Celetuk Emak Emak di Medsos." Ampuunn membuat saya terhenyak.

Sejenak saya merenung, berpikir dan mendesah panjang. Ada ide dibenak saya nakal bermain, bertanya dan menggelitik lucu dibatin saya. Apakah  kekuatan pikiran paradoks yang menjadi ide tulisan Prabowo, juga ikut bermain mempengaruhi alam bawah sadar Prabowo untuk mengambil sikap paradoks pada moment yang sangat penting bagi para pendukungnya itu? 

Ada beberapa kejadian menarik prabowo yang terekam di benak kita. Pertama, saat kalah Prabowo mengatakan tidak akan ke MK tapi sebaliknya ke MK. Kedua, soal kata wakaf dan timbul tenggelam bersama rakyat, tapi melarang relawannya turun ke jalan untuk membelanya. Ambivalensi sikap makin terasa menemukan paradoks nya saat Prabowo bertemu Jokowi sebagai bentuk REKONSILIASI yang sebelumnya di umbar dalam mimik retorika tetap tegar menempuh jalan perlawanan OPOSISI demi menghormati para pendukungnya. 

Namun nasi telah menjadi bubur, Rekonsiliasi telah terjadi, seperti Tulisan besar yang dimuat di cover depan media Tempo, "Yang Lalu Biarlah Berlalu." Gambar Jokowi membonceng Prabowo dengan tangan melambai, seakan berkata good bye relawan, da daaaa.."

Drama Prabowo Paradoks Indonesia telah menemukan akhir ceritanya, tapi entah sampai kapan cerita kontroversial ini akan berakhir, publik masih menunggu, wait and see.

Seperti ungkapan Rocky Gerung, secara keseluruhan menilai pertemuan itu seperti menggelar karpet merah untuk menutupi banyak sampah di lantai kereta politik. "Terlihat indah di mata, tapi semua tahu apa yang disembunyikan."

#DuniaPolitikPanggungSandiwara.
_________
Penulis :
Muhammad Nur Lapong,
Direktur LBH ForJIS
Share:

Gerindra : Dahnil Anzar Calon Kuat Walikota Medan


Duta Nusantara Merdeka | Medan
Tahapan Pilkada Kota Medan beberapa Bulan Kedepan sudah dimulai, Berbagai nama muncul dalam bursa Pencalonan, baik Dari Partai maupun Jalur Independent.

Salah Satu Calon yang akan bertarung dalam Pilkada Kota Medan ada Tokoh Nasional Dahnil Anzar Simanjuntak yang juga merupakan Kordinator Juru Bicara Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Nama Dahnil Anzar Simanjuntak (DAS) Muncul Dikalangan Internal Partai Gerindra, bahkan DAS disebut-sebut Calon Kuat yang akan diusung Partai Gerindra.

Wakil Sekretaris Partai Gerindra Sumatera Utara Muhammad Reza Tanjung Mengungkapkan Bahwa DAS merupakan Tokoh Muda dan Enerjik, Santun serta Berintelektual, apalagi disukai Partai Emak-Emak, Ungkap Reza.

Lebih Lanjut Reza Mengatakan Partai Gerindra diharapkan bisa memberikan Apresiasi Kepada Bung DAS untuk dapat Diusung menjadi Calon Walikota Medan Periode 2020 - 2025. ujarnya.

Seperti Kita Ketahui Bersama Kinerja Dahnil Anzar Simanjuntak selama ini, DAS telah berjuang dengan maksimal selaku Kordinator Juru Bicara, maka sudah pantas dan wajar Partai Gerindra Memberikan Apresiasi kepada Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Tersebut. Tegas Reza kepada dutanusantaramerdeka.com 
Share:

Ki Gendeng Pamungkas: Menang Tapi Tidak Indahkan



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah berakhir pada Kamis (27/6) pukul 21.22 malam jauh dari bubarnya ratusan ribu massa yang membubarkan diri mulai pukul 17 sore. 

Menurut Ki Gendeng Pamungkas, meskipun MKRI sudah "memberikan" kemenangan untuk paslon 01, namun sampai hari ini masih saja Blok 01 tidak puas. Hal itu dikatakan oleh KGP, Senin pagi di Bogor. 

"Penyebabnya tidak lain karena  tidak adanya pernyataan Prabowo Subianto untuk mengucapkan selamat kepada paslon 01. Media massa dengan jeli mengangkat masalah ini dan dianggap sebagai ketidakpatutan yang dilakukan Prabowo." Kata KGP memberikan alasan. 

Menurutnya, hal yang sama terjadi ketika KPU mengumumkan kemenangan untuk 01 sehari lebih cepat dari jadwal meski  penghitungan manual belum selesai. 

Dalam penerawangan KGP, Blok  01 sudah berharap agar Prabowo mau menemui Jokowi untuk rekonsiliasi. Namun sampai saat ini tidak digubris oleh Prabowo Subianto. 

"Lihatlah, berkali kali mereka menyiarkan kebohongan lewat opini di media cetak maupun online bahwa telah terjadi pertemuan antara Prabowo dengan utusan Blok  01, seperti Wir, LBP, HP dan BG dan lainnya."Lanjut KGP. 

Segera berita rekonsiliasi pun hilang digulung berita lain karena tidak satupun ada pernyataan dari pihak 02 yang menyebut bahwa ada pertemuan antara Blok 01 dan 02. Prabowo kukuh pendiriannya dan tidak peduli dengan opini yang mereka bangun.

Prabowo acuh ketika Blok 01 memunculkan isu bahwa kemungkinan Gerindra akan merapat ke Jokowi.  Sandiaga Uno menjadi korban berikutnya, dengan  isu diangkat menjadi salah satu mentri di kabinet Jokowi nantinya.

Tentu saja dibantah oleh Sandiaga Uno isu yang disampaikan pertama kali oleh Neta S. Pane di TVOne pada Kamis( 13/5) pagi saat dialog dengan Lawyer Tonin Tachta Singarimbun SH dan Ali Mochtar Ngabalin. 

Sikap acuah  Prabowo Tentu saja membuat mereka gusar. Bagimana tidak, bagi mereka ucapan selamat dari Prabowo adalah hal penting sebagai legitimasi bagi pemerintahan Jokowi bahwa ia telah diakui sebagai pemenang pemilu.

Dagangan  rekonsiliasi yang mereka inginkan sebenarnya adalah cara rezim untuk mendapat legitimasi lebih cepat tanpa harus menunggu sidang MKRI berakhir. 

Hitung - hitungan pihak Blok 01, andai Prabowo mau  mengucapkan selamat dan menerima ajakan rekonsiliasi maka akan mudah bagi mereka menaklukkan para pendukung Prabowo Subianto. 

Pikir mereka tentu kunjungan mereka Jokowi merasa nyaman bahwa meskipun kemenangan didapat dengan cara curang sekalipun,  yang penting Jokowi sudah diakui sebagai pemenang oleh Prabowo.

Mereka keliru! Ternyata Prabowo Subianto lebih memilih berdiri bersama pendukungnya yang telah berjuang tanpa lelah. Prabowo Subianto tidak lagi bisa ikhlas dikalahkan oleh kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, massif dan brutal. 

Pastinya Prabowo tidak memberikan rasa nyaman kepada mereka yang curang. "Sebagai seorang prajurit, jiwa juang dalam berkompetisi adalah penting. Tidak peduli siapa yang menang dan kalah, yang penting dilakukan dengan jujur dan adil." Lanjut KGP. 

Prinsip inilah yang mereka lupakan. Sebagai sosok yang sangat cinta pada NKRI, Prabowo jelas sekali tidak menginginkan negara ini dibangun dari cara maling suara rakyat dan kecurangan sebagaimana selalu dikatakan oleh Prabowo dalam berbagai  pidato saat masa kampanye.

Pilihan tepat bagi Prabowo pada saat pelantikan di bulan Oktober nanti adalah tidak hadir. Bila ini dilakukan Prabowo, tentu  ini maknanya sama saja tidak mengakui kemenangan Jokowi. 

Bisa dipastikan  akan bikin gamang  Jokowi menjalankan roda pemerintahan. Para pendukung Prabowo sejalan dengan sikap Prabowo yang menganggap Presiden kali ini  lahir dari kecurangan. 

Anggap saja  tidak pernah ada kekalahan kompetisi yang jujur dan adil. Rakyat paham sikap Prabowo, buat apa menang jika tidak mendapat legitimasi dari lawan politik dan sebagian besar rakyat Indonesia. 

"Kedepan Jokowi adalah satu- satunya presiden yang tidak dihormati kemenangannya. Bukan saja tidak dihormati, namun diacuhkan."Tegas KGP. 

Bagi sebagian besar rakyat dia adalah pemimpin haram di republik ini. Haram dalam bahasa Arab mempunyai makna dua pengertian, yaitu terlarang dan tidak ada penghormatan.

"Makna terlarang disebut haram, sehingga bila tetap dilakukan, berarti melanggar kehormatan orang yang melarang. Ayolah pemilih Prabowo, bisakah kalian seteguh Prabowo Subianto dalam bersikap?" Tutup KGP. **
Share:

Kampung Rakyat Minta KPU Segera Tetapkan Jokowi - Ma'ruf Amin Sebagai Pemenang Pilpres 2019


Presiden Kampung Rakyat Indonesia
Taufik Abdillah, M.Kom.I

Duta Nusantara Merdeka | Medan
Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan resmi tentang sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2019, dimana MK sepakat Menolak Seluruh Permohonan Yang Disampaikan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi. Maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Segera Menetapkan Pasangan Nomor Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai Pemenang Pilpres 2019, Hal itu disampaikan oleh Presiden Kampung Rakyat Indonesia Taufik Abdillah, M.Kom.I di Medan.

Lebih Lanjut Pakar Komunikasi Politik Islam ini mengatakan bahwa Keputusan Resmi yang disampaikan oleh MK telah Final, jadi semua Pihak harus Mematuhi dan Menghormatinya, Untuk itulah kita Meminta Agar KPU segera Menetapkan Pemenang Pilpres secara Resmi, dan Menetapkan Pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019 - 2024. Ujarnya kepada Wartawan dutanusantaramerdeka.com


Taufik Menegaskan Saat ini muncul stigma dan pandangan-pandangan di Masyarakat usai Keputusan MK tersebut, banyak masyarakat yang tidak paham tentang proses hukum di Indonesia, sehingga muncul bahasa-bahasa yang menyarankan agar Prabowo - Sandi melalui Kuasa Hukum BPN untuk menempuh Jalur Mahkamah Internasional, Mahkamah Agung, PTUN dan lainnya, ini kan menjadi Pelajaran Buruk Bagi Generasi Muda. Tegasny

Untuk Itu Kampung Rakyat Indonesia Meminta kepada KPU untuk segera Menyelesaikan Proses-Proses Pemilu 2019, selanjutnya KRI Berharap agar para Pendukung 01 dan 02 untuk tidak lagi "Berperang" baik di Media Sosial, maupun lainnya, Mari kita Kembali Bersatu dan memberikan Kontribusi Terbaik agar Indonesia kedepan menjadi lebih baik. Pungka Taufik mengakhiri. **
Share:

GNPK RI Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Ibu Ani Yudhoyono



Duta Nusantara Merdeka | Bandung
Pembina GNPK RI Dede Farhan Aulawi atas nama seluruh jajaran pengurus GNPK RI menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono pada usia 67 tahun.

Pernyataan itu disampaikan Dede Farhan Aulawi di kediamannya, Bandung dengan didampingi oleh beberapa tokoh aktivis Jawa Barat pada Minggu, 2 Juni 2019.

"Perkenankan saya atas nama teman - teman pengurus GNPK RI menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada usia 67 tahun," ujar Dede.

Dede juga mengajak seluruh masyarakat  Indonesia untuk mendoakan almarhumah agar mendapat tempat terbaik di sisi-Nya dan memberikan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi ketabahan dan kesabaran.


"Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berdoa bagi almarhumah. Semoga diterima dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, husnul khatimah, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran," tuturnya.

Dede juga menyampaikan bahwa Almarhumah adalah seorang tokoh yang senantiasa memberi inspirasi dan teladan sebagai istri dan Ibu Negara yang setia mendampingi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono semasa menjadi presiden, sebagai ibu dari anak-anaknya, dan sebagai putri seorang prajurit ". ucap Dede.
Share:

Dede Farhan Aulawi Himbau Jaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa


Duta Nusantara Merdeka | Bandung
Persatuan dan kesatuan bangsa adalah syarat mutlak untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan agama harus dikelola dengan baik, adil dan bijaksana agar tidak ada pihak manapun yang merasa diperlakukan tidak adil. Terlebih pasca pesta demokrasi ini, aura kebencian nampaknya masih ada.

Menyikapi hal ini, media mewawancarai Pimpinan Rumah Para Pecinta Ilmu (RUMPPI), Dede Farhan Aulawi seusai menjadi narasumber di Mesjid Al Hasan.

Pada kesempatan tersebut, Dede menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui kejujuran, kesabaran dan berbesar hati untuk saling memaafkan. Semua elemen bangsa dihimbau untuk bisa menahan diri agar situasi kamtibmas selalu kondusif. Tidak saling menghujat atau memfitnah karena bisa menjurus pada perpecahan.

Oleh karena itu mari saling mengedepankan kejujuran agar tidak menyebarkan berita bohong (hoax). Jika ada pihak - pihak yang menyebarkan berita bohong, maka sama saja sedang menyemai perpecahan. Mengkhianati cita - cita luhur para pendiri bangsa. Ujar Dede.


Selanjutnya Dede juga meminta agar semua warga bisa bersabar, minimal bisa menahan diri dari berbagai berita di media sosial yang banyak beredar dan belum tentu nilai kebenaran beritanya. Medsos itu bagai pedang bermata dua, bisa dipakai untuk merekatkan persatuan, dan bisa juga sebagai alat untuk memecah belah persatuan. Oleh karenanya harus arif dan bijaksana dalam menanggapi banyaknya berita di medsos.

Terakhir Dede berharap agar semua pihak bisa berbesar hati untuk bisa  saling memaafkan kesalahan teman dan saudaranya sendiri. Indonesia saat ini tidak sedang berhadapan dengan musuh, melainkan sedikit perbedaan cara pandang dengan saudara - saudara sendiri. Untuk itulah mari kita bergandengan tangan kembali dalam menata masa depan bangsa yang lebih baik.

Tahan ucapan dan tahan jari kita untuk tidak mengetik atau melontarkan sesuatu yang bisa memanaskan suasana. Sudah banyak api yang menyala, maka jadilah kita api pemadam untuk mendinginkan suasana. Pungkas Dede mengakhiri wawancara. **
Share:

Indonesia ke Titik Kota Sodom dan Gomorrah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kasus pencabutan cekal dan pencabutan pemeriksaan istri mantan Danjen Kopassus Agus Sutomo sudah cukup bagi kita bahwa itu menandakan polisi berpikir melawan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok 02 yang tidak bisa begitu saja diterapkan saat Pelaporan dilakukan oleh kelompok 01.

Sekarang yang tinggal dipreteli adalah yang (diduga) tidak punya kekuatan dan tidak pengaruh pada massa orang banyak atau yang coba-coba dilakukan bila ditahan tidak punya pengaruh apa apa, misalnya dengan membungkam aktivitas oposisi seperti Lieus, Permadi, dan Eggi Sudjana.

"Indonesia dikuatirkan menuju pada masa Sodom dan Gomorah. Dan saat ini Indonesia sedang mengalami masa-masa pra-Sodom dan Gomorah . Jika para pembesar bangsa dan elite politik tidak mampu mengatasi kekacauan yang sekarang jelas terlihat di depan mata, Indonesia akan menuju kehancuran dan hanya menunggu belas kasihan Yang Maha Kuasa untuk lepas dari masalah pelik ini." Kata Sekjen Front Pribumi Hans Suta Widhya, Minggu (12/5) pagi di Jakarta.

Situasi di Indonesia adalah lukisan kondisi sebelum kehancuran Sodom dan Gomorah atau pra Sodom Gomorah, dua kota yang dikutuk oleh Tuhan karena dosa tidak terampuni yang diperbuat masyarakat dua kota tersebut. Bangsa ini sedang sakit, karena para elit mengalami kondisi sakit juga. Kebohongan dan kecurangan terus berlanjut meski Pemilu 2019 sudah melewati tahapan pencoblosan pada Rabu 17 April 2019, tapi kecurangan terus berlanjut. 

Ketika bangsa ini sedang dibukakan matanya atas hancurnya budaya, akhlak dan moral masyarakatnya dimana kasus LGBT seakan mendapatkan tempat istimewa, para elite politik dan tokoh bangsa Indonesia sibuk sendiri dengan kubu - kubu koalisi.

Penghitungan surat suara Pilpres yang sudah terjadi kecurangan sebelum Pemilu 17 April 2019 diselenggarakan. Bahkan yang parahnya, orang paling bertanggung jawab atas Pemilu 2019 dengan enteng mengatakan bahwa kematian nyaris 666 orang petugas KPPS merupakan takdir Allah SWT semata. 

Sementara media masa yang diharapkan sebagai kontrol sosial, yang digadang-gadang sebagai Pilar keempat, tidak melihat arti penting kehancuran masyarakat malah meliput kampanye pilpres dengan ketimpangan pemberitaan sesuai garis kebijakan pemilik modal.

"Kami lihat isu pilpres lebih hot daripada isu bencana, isu kesenjangan sosial dan ketidakadilan di masyarakat arus bawah dan negeri ini. Kematian yang lebih dari setengah ribu, nyaris mendekati angka 666 orang. Mereka, para pembesar lupa mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 karena hidup semakin materialistik."Tutup Hans Suta. ** 
Share:

Hans Suta Widhya: Front Pribumi: KPK dan BPK Kudu Bongkar Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Selama tahun 2019 berjalan, terbongkar berbagai  kasus suap amplop cap jempol darah yang melibatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto, kasus jual beli jabatan yang diduga melibatkan Menteri Agama Lukman Hakim. 

Selain itu, korupsi di PLN yang melibatkan Dirut PLN dan pejabat tinggi negara, hingga manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan diduga dilakukan juga oleh sejumlah BUMN lainnya 

Banyak lagi merupakan contoh kasus yang menjelaskan bahwa situasi negara dan pemerintahan saat ini sedang dikuasai sepenuhnya oleh komunis cina dan antek-anteknya di dalam negeri. 

"Kami kira tepat sekali bila Indonesian Club menggelar diskusi hari ini, Jumat (3/5) siang untuk mendorong gerakan kaum muda untuk mendesak  KPK dan PPATK membongkar tuntas rantai korupsi dan kejahatan keuangan yang sedang menguasai Istana Negara saat ini, " Kata Hans Suta dari Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK). 

"Semua kasus tersebut kini  menjadi perhatian seluruh kaum muda, mulai dari kampus hingga kaum muda milineal lainnya yang setingkat pendidikan sekolah lanjutan atas." Ungkap Hans--yang juga Sekjen Front Pribumi, di tengah acara Diskusi publik dengan mengambil tema Membongkar Rantai Korupsi dan Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara, Jumat (3/5) siang di Hotel Alia Cikini, Jakarta, "

Tegasnya, seluruh rakyat dan seluruh umat lintas agama di Indonesia, lintas suku dan lintas golongan, menduga kuat uang rakyat hasil jarahan oligarki istana itu mengalir untuk mendanai kampanye politik 2019.

"Memangnya sumber duit dari mana lagi bila bukan diambil dari lingkar  kekuasaan Istana Negara? Semua untuk biaya politik elektoral di Indonesia yang sangat mahal itu. Selama ini, seperti pengakuan Ahok, kartel BLBI dan kartel properti yang selama ini jadi sumber utama? BPK dan KPK harus lebih serius bongkar kejahatan ini." Tutup Hans.

Hadir sebagai Narasumber Pembicara Haris Rusly Moti (aktivis Petisi 28), DR. Ubaidillah Badrun (mantan aktivis 1998 dan dosen UNJ), DR.Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRESS), Prof. M. Yudhie Haryono, PhD (Dosen dan Direktur Nusantara Center), Jajang Nurjaman (Peneliti Center for Budget Analysis) Wahyuni Refi (Mantan Ketua Presidium Pusat GMNI) Ki Burhan Rosyidi (Pengamat Spiritual). Sedangkan yang menjadi Moderator adalah Gigih Guntoro, M.Si. **

(Rel/Red)
Share:

Hendrajit: Peran Indonesia Pasca Perjanjian INF


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Global Future Institute mengadakan seminar terbatas, Selasa(30/4) siang di Jakarta bertema "Mengantisipasi Meningkatnya Perlombaan Senjata Konvensional dan Proliferasi Senjata Nuklir di Asia Tenggara Pasca Perjanjian INF dikaitkan Perspektif Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.".

Dasar pemikiran diambilnya tema di atas karena semakin memanasnya konflik global AS versus Cina di Semenanjung Korea dan Asia Pasifik pada umumnya dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. 

Menurut Direktur Global Future Institute Hendrajit, konstelasi global saat ini semakin mengkhawatirkan menyusul pembatalan sepihak Perjanjian Nuklir Jangka Menengah (INF). Tepatnya pada 1 Februari 2019 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald J Trump secara sepihak membatalkan Perjanjian Senjata Nuklir Jangka Menengah atau Intermediate Range Nuclear Forces (INF Treaty).

Hadir sebagai pembicara Laksamana Pertama Adityawarman dari Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Purn. Robert Mangindaan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Pakar Persenjataan Nuklir dan Hubungan Internasional Kusnanto Anggoro, Nurachman Urip eks Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, dan wartawan senior Muhammad Anthony dari Kantor Berita Antara. Para audiense yang hadir dari berbagai kalangan disiplin ilmu dan kalangan organisasi, baik dari LSM, alumni perguruan tinggi, maupun dari aktivis mahasiswa. 

Menurut Hendrajit lebih lanjut, perjanjian INF yang ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan dan Michael Gorbachev pada 1987 itu bukan sekadar sarana untuk meredakan ketegangan dan konflik global antara AS dan Rusia, namun INF sejalan dengan Non-Proliferation Treaty (NPT). 

Sejatinya INF mengurangi secara substantial penyebaran hulu nuklir yang dimiliki AS dan Rusia demi menciptakan perdamaian abadi di benua Eropa. Sehingga AS tidak menyebarkan persenjataan nuklirnya di Eropa yang ditujukan ke Rusia. Begitu pula Rusia tidak menyebarkan sistem pertahanan anti rudalnya di Eropa.

Dengan kata lain INF, berfungsi sebagai sebagai langkah konkret mencegah kedua negara untuk meluncurkan persenjataan nuklirnya yang berakibat bukan saja hancurnya kedua negara adikuasa tersebut, tapi juga membawa efek mematikan bagi negara-negara di benua Eropa.

Maka, kalau kita telisik kesejarahannya, yang pertama kali memprakarsai diadakannya Traktat INF justru berasal dari negara-negara di Eropa. Yang khawatir jangan-jangan Eropa jadi tumbal perang nuklir AS versus Rusia pada era Perang Dingin. Ibarat dua gajah bertarung, landak mati di tengah.

Maka itu, implikasi dari pembatalan sepihak Perjanjian INF oleh Presiden AS Donald Trump, berpotensi memperluas kembali eskalasi konflik bersenjata, khususnya dalam hal perlombaan senjata nuklir baik di kawasan Eropa maupun Asia Pasifik. 

Mengingat kenyataan semakin menajamnya persaingan global AS versus Republik Rakyat Cina di kawasan Asia Pasifik, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara. 
Apalagi dengan ditempatkannya Sistem Pertahanan Rudal yang dikenal dengan nama Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) oleh AS di Korea Selatan.

Yang mana Penempatan THAAD di Korsel ini bisa dipastikan akan mengundang reaksi keras dari pemerintah Republik Rakyat Cina karena hal ini terjadi seiring dengan pengerahan sejumlah kapal perang, termasuk kapal induk USS Carl Vinson dan kapal selam USS Michigan. 

Selain itu pemerintah Cina khawatir bahwa kehadiran THAAD itu akan mengubah keseimbangan kekuatan militer di Semenanjung Korea. Sebab THAAD memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegiatan-kegiatan militer Cina di daerah perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Sehingga tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa kehadiran THAAD di Korea Selatan sejatinya bukan untuk menghadapi Korea Utara melainkan untuk menghadapi Cina. 

Menyadari konstelasi global yang seperti itu, maka keputusan sepihak AS untuk membatalkan Perjanjian INF yang kemudian disusul dengan keputusan serupa dari pemerintah Rusia, maka situasi tersebut berpotensi untuk meningkatnya kembali perlombaan senjata konvensional maupun proliferasi senjata bermuatan nuklir yang semakin tidak terkendali di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Timur dan Asia Tenggara. 

Kembali ke era Perang Dingin pada dekade 1950-an? Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Namun yang jelas, beberapa kajian pakar persenjataan nuklir maupun pengkaji hubungan internasional, memandang keputusan sepihak AS untuk membatalkan perjanjian senjata nuklir INF dengan Rusia, sejatinya didasari pertimbangan untuk mengimbangi kekuatan militer Cina semakin agresif dari waktu ke waktu. Sehingga pembatalan sepihak AS terhadap Perjanjian Senjata Nuklir INF dimaksudkan agar bisa memproduksi dan mengembangkan aneka jenis persenjataan nuklir tanpa harus terikat pada kesepakatan INF yang ditandatangani AS-Rusia pada 1987 tersebut.

Berdasarkan tren global tersebut, maka pembatalan sepihak AS terhadap Perjanjian INF bisa membawsa implikasi berbahaya bukan saja di kawasan Eropa, melainkan juga di kawassan Asia Pasifik. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI harus kembali duduk bersama, membahas dan menggagas berbagai solusi pemecahanan untuk menciptakan perdamaian, stabilitas dan keamanan di Asia Pasifik.

Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara (baca: ASEAN), sudah barang tentu harus terpanggil untuk memainkan peran aktif menciptakan perdamaian di kawasan Asia Pasifik, atau setidaknya di Asia Tenggara.

Menyadari konstelasi dan kondisi global dan regional yang amat mengkhwatirkan itu, termasuk potensi dampak buruknya kepada kawasan Asia Tenggara atau ASEAN pada khususnya, peran aktif dan prakarsa perdamaian Indonesia menjadi faktor yang sangat penting sebagai negara terbesar di Asia Tenggara (ASEAN). 

Peran aktif Indonesia dalam menggelar Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 maupun Konferensi Tingkat Tinggi Nonblok 1961 di Beograd, di tengah memanasnya Perang Dingin maupun Perlombaan senjata nuklir antara AS, Uni Soviet dan Cina pada waktu itu.

Maka dalam kondisi global yang mengarah pada semakin meruncingnya persaingan global AS versus Cina, maka peran aktif dan prakarsa Indonesia dalam memotori dibukanya kembali perundingan damai yang melibatkan tiga negara adikuasa AS, Cina dan Rusia, kiranya semakin mendesak dan sangat penting.

Nara sumber yang hadir lebih fokus membahas integritas politik luar negeri bebas-aktif RI terkait pembatalan sepihak perjanjian nuklir menengah (INF). Tujuannya untuk mengetahui bagaimana implikasi batalnya perjanjian senjata nuklir jangka menengah (INF) AS-Rusia bagi stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara. **
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini