Ke Jawa Timur, Presiden Groundbreaking Pabrik Smelter
Resmikan Rusun Pasar Rumput, Presiden: Permudah Aktivitas Ekonomi Masyarakat
Diundang ke Istana, Pelaku UMKM Kadin Indonesia Berdialog Dengan Presiden
PLN Siap Pasok Daya Andal ke Pabrik Baterai Mobil Listrik Pertama di Asia Tenggara
Presiden: Lindungi Diri dengan Vaksinasi dan Disiplin Protokol Kesehatan
Presiden RI Resmikan Bendungan Passeloreng yang Dibangun WIKA KSO
Presiden menjelaskan bahwa Bendungan Paselloreng merupakan bendungan dengan kapasitas daya tampung yang cukup besar hingga 138 juta meter kubik dan luas genangan sebesar 1.258 hektare. Melalui daya tampung tersebut, Bendungan Paselloreng diharapkan mampu mengairi 8.500 hektare sawah dan meningkatkan frekuensi tanam para petani sekitar.
"Kita harapkan dengan suplai air yang ada akan meningkatkan frekuensi tanam yang mungkin 1 bisa jadi 3 atau 2 sehingga meningkatkan produktivitas lahan serta akhirnya bisa kita harapkan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.
WIKA-BK (KSO) ditunjuk Kementerian PU-PR sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Pembangunan Bendungan Passeloreng sesuai dengan Surat Penunjukan Pemenang Nomor KU.03.01-MN/364 tanggal 27 April 2015.
Lingkup utama pekerjaan pada proyek ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan bangunan pengelak sungai, pekerjaan bendungan utama dan bendungan pelana, pekerjaan bangunan pelimpah, pekerjaan bangunan pengambilan dan pengeluaran, pekerjaan hidromekanikal dan listrik, jalan layanan serta pekerjaan rumah
Bendungan ini berdiri di atas lahan seluas 169 kilometer persegi, panjang 309,57 meter, tinggi 44,50 meter, dan lebar 10 meter. Passeloreng didesain multi fungsi, mulai dari infrastruktur ketahanan air, mereduksi banjir Sungai Gilireng sebesar 489 meter per detik, menyediakan air baku 145 liter per detik bagi 6 kecamatan di Kabupaten Wajo, konservasi dan pariwisata
*Segera Menuntaskan 6 Bendungan pada 2021*
Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, 3 dari 6 bendungan yang dikerjakan oleh Perseroan telah diresmikan secara berturut-turut oleh Presiden RI, antara lain: Bendungan Kuningan (31 Agustus), Bendungan Bendo (7 September) dan Bendungan Passeloreng (9 September). Sementara 3 bendungan lainnya, yaitu : Bendungan Sukamahi, Bendungan Kuwil Kawangkoan Paket I, dan Bendungan Cipanas Paket I ditargetkan Perseroan dapat rampung pada akhir 2021 ini.
Direktur Utama Perseroan, Agung Budi Waskito mengatakan bahwa dengan diresmikannya Bendungan Passeloreng, maka hal itu semakin mengukuhkan WIKA sebagai perusahaan terdepan di bidang infrastruktur bendungan di tanah air.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada WIKA dalam mengerjakan proyek infrastruktur bendungan. Hingga saat ini, WIKA mencatat 40 bendungan portofolionya. Jumlah itu kami yakini akan bertambah seiring dengan program pembangunan bendungan yang masih akan berlanjut," jelas Agung.
Bendungan Sukamahi merupakan bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia yang hanya berisi air kala musim hujan saja. Proyek bendungan yang berada di Kabupaten Bogor ini dibangun dengan luas kurang lebih 467.000 meter persegi untuk mencegah banjir di wilayah Jakarta dengan cara menampung dan mengontrol debit air hujan yang mengalir ke sungai Ciliwung. Saat ini telah mencapai progress sebesar 88,2% dan direncanakan rampung selesai pada kuartal IV-2021.
Berikutnya adalah Bendungan Kuwil Kawangkoan. dibangun sebagai pengendali banjir Kota Manado dan sekitarnya karena mampu mereduksi debit banjir dengan pengaturan pola operasi waduk. Bendungan ini juga menjadi penyedia air baku bagi Kota Manado, Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung sebesar 4,5meter kubik per detik. Hingga Agustus, pekerjaannya telah mencapai 88% dan ditargetkan pekerjaan yang menjadi lingkup WIKA (pembangunan terowongan pengelak dan outlet, bendungan utama dan perkerasan puncak bendungan) akan selesai pada akhir tahun 2021.
Bendungan Cipanas dibangun dengan daya tampung 250,81 juta meter kubik air untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluas lebih kurang 9.273 Ha di wilayah Sumedang dan Indramayu sekaligus sebagai pengendali banjir di wilayah hilir Pantai Utara Indramayu juga untuk pembangkit listrik mini hidro sebesar 3MW.
Lingkup pekerjaan WIKA, antara lain Terowongan Pengelak, Bendungan Utama dan Bendungan Pengelak. Hingga akhir Agustus, progress proyek yang menjadi lingkup pekerjaan WIKA telah mencapai 77,65% dan diharapkan untuk selesai pada Desember 2021 untuk Paket 1 yang menjadi kontrak pekerjaan Perseroan.
Selain deretan proyek tersebut, WIKA juga dipercaya sebagai kontraktor pada sejumlah proyek bendungan yang dapat dikerjakan hingga beberapa tahun mendatang termasuk Bendungan Manikin NTT Paket I, Bendungan Sadawarna Jawa Barat Paket I dan Bendungan Randugunting Jawa Tengah. (Arianto)
Presiden dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Merdeka di Ponpes dan Tempat Ibadah Se-Indonesia
Peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko Permudah Izin Usaha
Presiden Minta Jajarannya Respons Cepat Peningkatan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya, khususnya TNI dan Polri, untuk merespons cepat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dalam rentang waktu dua minggu terakhir.
Tercatat angka kasus positif di luar Jawa-Bali pada tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru nasional, kemudian per 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru nasional, dan per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.
“Saya perintahkan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ,” kata Presiden dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 7 Agustus 2021.
Presiden menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi per tanggal 5 Agustus 2021, yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau dengan 13.958 kasus aktif. Kemudian pada Jumat (6/8), angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan.
“Hati-hati, ini selalu naik dan turun, dan, yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus, NTT itu masih 886 (kasus aktif), tanggal 1 Agustus. (Tanggal) 2 Agustus, 410 kasus baru. Tanggal 3 (Agustus) 608 kasus baru. Tanggal 4 (Agustus) 530 (kasus baru). Tetapi lihat di tanggal 6 (Agustus) kemarin, 3.598 (kasus baru). Yang angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat,” imbuhnya.
Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Kepala Negara penting untuk segera dilakukan. Tiga strategi tersebut juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus Covid-19 di Jawa-Bali. Pertama, membatasi mobilitas masyarakat.
“Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting –ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu,” jelasnya.
Kedua, Presiden meminta Panglima TNI untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan sehingga kasus Covid-19 tidak menyebar luas.
“Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua,” tegasnya.
Ketiga, Presiden menginstruksikan agar para pasien positif Covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, Presiden meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.
“Saya minta Menteri PUPR juga membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada. Dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada,” paparnya.
Selain tiga hal tadi, Presiden menyebut bahwa kecepatan vaksinasi juga menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, Presiden meminta semua pihak mendukung vaksinasi Covid-19 nasional. Presiden juga meminta para kepala daerah untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin.
“Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta (pemerintah) pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua, segera suntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini,” tandasnya. (Arianto)
Presiden Bakal Silaturahmi dengan Keluarga Korban KRI Nanggala 402
Presiden: Panjatkan Doa bagi 53 Patriot Penjaga Kedaulatan Negara
Jokowi-Ma’ruf Sudah Bicara, Ini Daftar Menteri Layak Reshuffle
Presiden: Perencanaan Bukan Sekadar Membangun Bangunan
Tiadakan Mudik Lebaran 2021, Presiden: Mari Utamakan Keselamatan Bersama
Terkait hal itu, pemerintah telah mengambil keputusan untuk meniadakan atau melarang aktivitas mudik pada lebaran tahun 2021 ini. Keputusan tersebut tentunya diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang. Presiden Joko Widodo melalui tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 16 April 2021, menjelaskan secara detail mengenai kebijakan tersebut.
“Pengalaman tahun lalu, terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang. Pertama, saat libur Idulfitri pada tahun lalu (2020) terjadi kenaikan jumlah kasus harian hingga 93 persen dan terjadi kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 66 persen,” ujarnya.
Setelahnya, kenaikan kasus terjadi saat libur panjang 20-23 Agustus 2020 yang mengakibatkan terjadinya kenaikan kasus hingga 119 persen dengan tingkat kematian mingguan yang juga meningkat hingga 57 persen.
Lonjakan ketiga terjadi saat masa libur 28 Oktober hingga 1 November 2020. Setelah masa libur tersebut diketahui terjadi kenaikan kasus hingga 95 persen yang diikuti pula dengan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen.
“Terakhir, yang keempat, terjadi saat libur di akhir tahun, 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46 persen,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, kebijakan peniadaan mudik lebaran tahun ini juga diambil dengan mempertimbangkan tren penurunan kasus aktif di Indonesia dalam dua bulan terakhir ini yang harus terus dijaga dan ditekan seminimal mungkin. Pada 5 Februari 2021 lalu, angka kasus aktif tercatat berada di 176.672 kasus di mana pada 15 April 2021 angka tersebut turun menjadi 108.032 kasus.
Kasus harian juga telah mengalami tren penurunan di mana pada awal tahun 2021 kita pernah mengalami kasus harian sebanyak 14 ribu bahkan 15 ribu kasus. Namun, belakangan ini, jumlah kasus harian telah berhasil ditekan hingga di kisaran 4 ribu sampai 6 ribu kasus per hari.
Demikian halnya dengan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 yang juga terus mengalami peningkatan. Pada 1 Maret 2021 lalu sebanyak 1.151.915 pasien yang sembuh setelah memperoleh perawatan Covid-19 atau sebesar 85,88 persen dari total kasus positif. Kini, pada 15 April 2021, tingkat kesembuhan tersebut meningkat menjadi 1.438.254 pasien atau mencapai 90,5 persen dari total kasus positif.
“Kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik ini. Untuk itulah pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat,” kata Presiden.
Kepala Negara amat memahami kerinduan masyarakat untuk dapat merasakan suasana lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Namun, di tengah situasi pandemi saat ini, keselamatan bersama merupakan prioritas yang harus didahulukan.
“Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara, diri kita sendiri, dan seluruh masyarakat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Swt. meridai kita dan memberkahi bangsa Indonesia,” tandasnya. (Arianto)
Presiden Berterima Kasih Atas Dukungan para Ulama dalam Penanganan Pandemi
Empat Instruksi Presiden untuk Penanganan Bencana di NTT dan NTB
Belva Devara Ditunjuk Sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pendiri dan Direktur Utama Ruangguru, Belva Devara telah resmi ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Penunjukan ini telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung di Istana Presiden pada hari Kamis, 21 November 2019. Selama penugasan ini, Belva akan tetap menjabat dan menjalankan tugas sehari-harinya sebagai Direktur Utama di Ruangguru.
Belva Devara menyampaikan, Ini merupakan suatu kepercayaan dan kehormatan yang besar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa turut andil dalam melahirkan berbagai inovasi dan kreasi yang bermanfaat untuk kepentingan publik.
"Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saya diharapkan untuk terus berkarya di posisi saya saat ini sebagai direktur utama Ruangguru, tidak tercabut dari akar saya di sektor teknologi, sehingga dapat memberikan masukan inovasi baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Belva dalam keterangan tertulisnya. Kamis (21/11)
Selain itu, kata Belva, Tugas ini adalah tambahan tanggung jawab dari tugas sehari-hari saya sebagai direktur utama di Ruangguru. Saya berkomitmen untuk dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya”, ucap Belva.
Mewakili segenap keluarga besar Ruangguru, Pendiri dan Direktur Produk & Kerjasama, Ruangguru Iman Usman menyampaikan dukungan penuhnya untuk Belva.
Menurut Iman, Kami di Ruangguru mendukung penuh penugasan Belva yang baru ini, dan kami menyambutnya sebagai hal positif. Tentunya kami bangga, bahwa kiprah Belva selama ini di Ruangguru, telah menginspirasi anak muda di Indonesia untuk terus berprestasi, dan kami percaya bahwa melalui penugasan baru ini, Belva akan menginspirasi lebih banyak orang lagi.
"Apa yang Belva akan lakukan dalam posisinya sebagai staf khusus presiden adalah sejalan dengan misi kami, yakni memanfaatkan inovasi teknologi untuk memajukan kehidupan bangsa. Kami berharap Belva bisa menyalurkan semangat itu dalam skala yang lebih luas dan untuk kepentingan yang lebih besar,” tutup Iman. (Arianto)
Forum A1 Gelar Diskusi Bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur"
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam laporan The Global Competitiveness Report 2018, skor pilar infrastruktur Indonesia berada di level 66,8 (skala 0-100) dan berada di peringkat 71 dari 140 negara yang disurvei. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di posisi ke-5, di bawah Thailand dan di atas Vietnam. Skor daya saing infrastruktur Indonesia tersebut terpaut 28,388 poin dari Singapura yang merupakan negara dengan peringkat daya saing tertinggi di Asia Tenggara maupun di tingkat global.
Sementara itu, di Sektor Perhubungan, menurut studi Frost and Sullivan, Indonesia memiliki ongkos kirim termahal di Asia, yakni sebesar 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di Malaysia yang hanya 15%, apalagi Amerika Serikat dan Jepang yang masing-masing sebesar 10%. Artinya, barang di Indonesia atau dari Indonesia-lebih mahal karena ongkirnya juga mahal.
Kabar baiknya, pemerintah tidak tinggal diam. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif; mulai dari jalan raya, jalan tol, bandar udara, pelabuhan dan lain sebagainya.
Hambatan-hambatan yang merintangi kegiatan pembangunan selama ini juga terus dibabat.
Hal tersebut yang melatari diskusi Forum A1 kali ini. Bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur", diskusi Forum A1 ingin menularkan optimisme bahwa kita semua benar-benar akan menjadi Negara Maju pada 2045, sebagaimana menjadi visi Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa infrastruktur dan sumber daya manusia merupakan pondasi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena kedua hal tersebut menjadi fokus dalam pemerintahannya.
Namun, ada tahapan besar selanjutnya menuju negara maju, yakni pengembangan inovasi dan teknologi. Tetapi, infrastruktur dan SDM tetap menjadi pondasi utama untuk menyongsong Indonesia menjadi negara maju," ujar Presiden Jokowi saat diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" di Jakarta. Kamis (14/11).
Basuki Hadimuljono, Ph.D, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat bekerjasama dengan Presiden Jokowi dalam 5 tahun terakhir susah libur, dan kerja dengan tiga shift, libur adalah barang mewah.
Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pembangunan di bidang perhubungan dapat berkontribusi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, juga langkah-langkah pemerintah ke depan agar transportasi Indonesia menjadi lebih unggul. (Arianto)
Presiden Jokowi: Syukuri Ekonomi Kita Masih Stabil di Tengah Gejolak Ekonomi Global
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kondisi perekonomian global yang tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir telah membuat sejumlah negara mengalami resesi atau menuju resesi. Tekanan eksternal tersebut dirasakan oleh semua negara, tak terkecuali Indonesia. Satu yang patut disyukuri: perekonomian Indonesia bisa stabil di tengah gejolak global tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peringatan HUT ke-8 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang digelar di JI-EXPO Convention Centre, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.
"Kita patut bersyukur alhamdulillah masih berada di posisi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Jangan kufur nikmat. Harus kita syukuri alhamdulillah bahwa kita masih diberikan pertumbuhan ekonomi di atas lima (persen)," kata Presiden Jokowi.
Ia memberi contoh negara-negara lain yang sebelumnya memiliki pertumbuhan ekonomi 5 persen, kini nyaris mendekati 0 persen. Ada juga negara yang sebelumnya tumbuh 7 persen, kini malah minus. Presiden Jokowi pun mengajak semua pihak untuk membenahi salah satu permasalahan ekonomi Indonesia.
"Oleh sebab itu, ini agak serius, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat betapa berpuluh tahun kita menghadapi defisit neraca transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan yang tidak bisa kita tangani secara baik," imbuhnya.
Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk melihat lebih rinci dan membenahi urusan ekspor dan impor. Dengan demikian, diharapkan "penyakit" defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan bisa dicari solusinya.
"Saya meyakini, apabila ada konsistensi terus menerus, saya yakin penyakit ini akan bisa kita selesaikan dalam waktu 3 sampai 4 tahun yang akan datang," tegasnya.
"Impor minyak, kurangi. Produksi minyak dalam negeri, tingkatkan. _Refinery_, bangun. Produksi B20, B30 sampai B100, jalankan. Jangan sekali-kali ada yang main-main dengan yang baru saja saya sampaikan," sambungnya.
Secara tegas, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak mau Indonesia terus menerus mengimpor barang. Untuk itu, ia juga tidak menghendaki apabila ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi usaha pemerintah untuk menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia tadi.
"Jangan ada yang coba-coba menghalangi saya dalam menyelesaikan masalah yang tadi saya sampaikan. Pasti akan saya gigit dengan cara saya," ungkapnya.
Di pengujung sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah akan membuat _omnnibus law_ untuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang berkaitan dengan investasi. Menurutnya, ada 70 Undang-Undang yang nanti akan direvisi menjadi satu Undang-Undang saja. Untuk itu ia pun meminta dukungan semua pihak agar hal tersebut bisa terwujud.
"Ini memang belum pernah terjadi di Republik kita. Tapi ini akan kita lakukan sehingga kecepatan kita bertindak, kecepatan kita dalam memutuskan betul-betul akan didukung apabila UU yang satu ini nanti bisa kita selesaikan," tandasnya.
Tampak hadir juga dalam acara perayaan HUT ke-8 Partai Nasdem antara lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, sejumlah pimpinan lembaga negara, dan sejumlah pimpinan partai politik. (Arianto)
AS Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, bersama delegasi bisnis di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2019.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Selepas pertemuan, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan perwujudan komitmen dari Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia khususnya di bidang ekonomi (perdagangan dan investasi).
"Hal-hal detail sudah dibahas dengan Pak Menko, tapi pada level Presiden pembahasannya adalah mengenai masalah komitmen dan yang kedua mengenai kemitraan di dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook Indo-Pasifik karena di situ ada beberapa kerja sama di bidang infrastruktur," ucapnya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu melanjutkan, Kepala Negara menyampaikan prioritas pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan yang mana pemerintah akan tetap melakukan pembangunan infrastruktur dengan disertai pembangunan pada sumber daya manusia. Presiden berharap Amerika Serikat dapat menjadi salah satu mitra Indonesia dalam kerja sama pembangunan itu.
"Presiden berharap bahwa Amerika akan menjadi salah satu dari partner Indonesia di dalam pengembangan kerja sama baik di bidang infrastruktur maupun di bidang pengembangan sumber daya manusia," ujarnya.
Adapun dalam hal perdagangan, saat ini diketahui nilai perdagangan Indonesia dan Amerika mencapai USD 30 miliar. Dalam lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo berharap agar nilai tersebut dapat meningkat hingga dua kali lipatnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan AS juga membicarakan soal fasilitas _generalized system of preferences_ (GSP) untuk Indonesia. Dalam pembicaraan, disepakati bahwa tim dari Indonesia akan segera bertemu tim Amerika Serikat untuk membahas lebih lanjut isu GSP ini.
"Ini sebenarnya kan masalah yang sudah lama dibahas dan tadi sudah ada suatu kesepakatan bahwa mungkin awal Desember kita akan mengirim tim untuk negosiasi untuk menyelesaikan," ujar Retno.
"Dari apa yang disampaikan, kita optimistis bahwa isu yang terkait dengan masalah fasilitas GSP ini akan selesai dengan baik, dengan _win-win_ solution," tandasnya. (Arianto)