55 Tahun Menabung, Penjual Sate Asal Sumut Akhirnya Berangkat Haji 2025

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Musim Haji 2025 menyimpan banyak cerita haru dan inspiratif. Salah satunya datang dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, di mana seorang penjual sate bernama Asma Tanjung, 78 tahun, berhasil berangkat haji setelah menabung selama 55 tahun.

Dilansir dari laman resmi Kemenag RI, Asma telah berjualan sate di Pasar Baru Panyabungan sejak 1970. Dalam kesederhanaan hidup, ia tak pernah surut semangat menyisihkan uang sedikit demi sedikit demi menggapai impian ke Tanah Suci.

Meskipun baru mendaftar tabungan haji pada 2012, perjuangannya sejatinya dimulai sejak 1970. Tiga dekade lebih ia kumpulkan rupiah demi rupiah, hingga akhirnya tercapai juga pendaftaran haji pertamanya.

"Setiap koin yang terkumpul adalah simbol kesabaran dan ketekunan," tulis Kemenag. Asma tergabung dalam kloter 05 Embarkasi Medan (KNO-05) dan bertolak ke Makkah dan Madinah pada 5 Mei 2025 bersama ratusan jemaah lainnya.

Kisah Asma Tanjung menjadi inspirasi bahwa mimpi berangkat haji bukan soal usia atau latar belakang, melainkan tentang keteguhan hati dan niat tulus. Pemerintah berharap kisah seperti ini dapat memotivasi generasi muda untuk tidak menyerah pada impian spiritual mereka.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Richard Lee Bongkar Dugaan Penipuan Rp10 Juta oleh Aldy Maldini, Ini Faktanya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Isu dugaan penipuan yang menyeret mantan personel Coboy Junior, Aldy Maldini, terus menuai perhatian. Setelah viral karena fans merasa ditipu dalam program "dinner bareng", kini giliran dokter sekaligus influencer Richard Lee yang buka suara. Ia mengaku pernah menjadi korban penipuan oleh Aldy pada 2019.

Melalui unggahan Instagram, Richard membagikan bukti percakapan WhatsApp yang menunjukkan bahwa timnya telah membayar Rp10 juta untuk menghadirkan Aldy dalam acara grand opening bisnisnya di Lampung. Sayangnya, Aldy tidak hadir, dan hingga kini uang tersebut tak kunjung dikembalikan.

“Waktu itu acaranya bersama Chika Jessika, tapi yang datang hanya Chika. Refund? Sampai hari ini tidak ada,” tulis Richard Lee di Instagram, Minggu (11/05/2025). Ia menambahkan bahwa unggahan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi agar tidak ada korban berikutnya.

Aldy Maldini pun buka suara. Ia mengaku siap menempuh jalur hukum dan mengklaim memiliki bukti kuat yang akan digunakan untuk klarifikasi lebih lanjut.

Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi kerjasama artis, baik dengan fans maupun partner bisnis. Publik diimbau lebih hati-hati dalam menjalin kerja sama, khususnya dengan publik figur. Di era media sosial, reputasi publik figur bisa runtuh dalam hitungan detik akibat viral dugaan penipuan.

Masyarakat berharap Aldy segera memberikan klarifikasi resmi, dan menyelesaikan persoalan ini secara terbuka.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tingkatkan Kepercayaan Publik: Strategi Mahkamah Agung dalam Komunikasi Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketika publik hanya melihat cuplikan atau narasi yang bias, tanpa memahami proses hukum yang melatarbelakangi suatu putusan, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan pun dapat terganggu.

Di tengah derasnya arus informasi di era digital, masyarakat awam hukum kerap kali tidak mendapatkan informasi hukum yang berimbang, bahkan tak jarang menerima informasi yang keliru.

Fenomena headline reading yakni kebiasan masyarakat hanya membaca judul berita (headline) tanpa melanjutkan membaca isi lengkapnya sehingga dapat memperburuk keadaan.

Dalam isu-isu peradilan, judul berita yang sensasional atau potongan pernyataan tanpa konteks hukum yang utuh dapat membentuk opini publik yang menyimpang. Hal ini berpotensi menimbulkan penilaian yang tidak objektif terhadap suatu putusan pengadilan.

Ketika publik hanya melihat cuplikan atau narasi yang bias, tanpa memahami proses hukum yang melatarbelakangi suatu putusan, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan pun dapat terganggu. Padahal, setiap putusan lahir melalui proses hukum yang kompleks, berdasarkan fakta, alat bukti, dan pertimbangan yuridis yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari Mahkamah Agung untuk menjembatani jurang pemahaman tersebut melalui penguatan komunikasi publik yang lebih proaktif, edukatif, dan terstruktur. Penulis mengusulkan lima langkah strategis berikut:

1. Optimalisasi Media Sosial Pengadilan

Media sosial adalah salah satu kanal komunikasi paling efektif untuk menjangkau masyarakat luas secara cepat dan interaktif. Namun, pemanfaatannya di lingkungan peradilan masih belum maksimal.

Banyak akun media sosial pengadilan hanya berisi dokumentasi kegiatan apel, rapat internal, atau menghadiri undangan dari pihak eksternal, sementara aktivitas utama pengadilan yakni persidangan dan produk akhirnya berupa putusan jarang diangkat.

Padahal, apabila dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan informasi seperti jadwal persidangan, perkembangan perkara yang menjadi perhatian publik, hingga ringkasan putusan, maka media sosial pengadilan berpotensi menjadi sarana komunikasi yang kredibel dalam membangun transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mendorong setiap satuan kerja pengadilan untuk mengembangkan strategi media sosial yang lebih substantif dan edukatif.

2. Penyempurnaan Layanan Direktori Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah platform online yang memuat semua keputusan pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan keterbukaan lembaga peradilan agar masyarakat bisa mengetahui putusan yang telah dijatuhkan.

Namun demikian, dari pengamatan penulis, layanan ini masih memiliki sejumlah kekurangan, seperti sulitnya akses dan sering kali, tidak tersedia salinan putusan pada perkara yang dicari, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Penulis mengusulkan agar Direktori Putusan diperkuat dengan peningkatan teknis dan penambahan fitur, seperti kolom khusus untuk high profile cases yakni perkara yang menarik perhatian besar dari publik dan media, biasanya karena melibatkan Tokoh terkenal (pejabat, selebritas, tokoh publik), peristiwa yang kontroversial atau menggemparkan, perkara yang memiliki dampak sosial, politik, atau hukum yang luas, perkara yang memiliki unsur dramatis yang tinggi dalam kasus (misalnya kasus pembunuhan, korupsi besar, pelanggaran HAM, dll).

Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mudah mengakses dan memahami isi putusan. Dengan demikian, publik bisa menilai putusan berdasarkan data yang sahih, bukan hanya dari pemberitaan atau opini sepihak.

3. Penerbitan Press Release Resmi Pengadilan

Dalam menghadapi derasnya informasi digital, press release dari pengadilan berperan penting sebagai penjernih informasi. Press release yang disusun secara resmi dan sistematis dapat menjelaskan latar belakang perkara, proses persidangan, dan alasan hukum di balik putusan. Ini penting untuk mengurangi kesimpangsiuran dan menjawab pertanyaan publik secara langsung.

Penulis mengusulkan agar Mahkamah Agung mengimbau seluruh satuan kerja pengadilan untuk menerbitkan press release pada setiap perkara penting yang telah diputuskan, guna membentuk narasi hukum yang informatif dan meredam disinformasi yang kerap kali berkembang liar.

4. Pelatihan Jurnalistik untuk Humas Pengadilan

Menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat memerlukan pemahaman mendalam dan keterampilan jurnalistik agar pesan dapat diterima dengan jelas dan akurat. Pelatihan jurnalistik untuk humas pengadilan sangat penting untuk melatih mereka menulis press release yang mudah dipahami dan menyusun narasi hukum yang tepat.

Humas perlu terampil memilih kata dan menghindari istilah hukum yang membingungkan agar informasi dapat diakses oleh publik dengan mudah, sambil menjaga akurasi untuk menghindari misinterpretasi yang dapat merugikan citra lembaga.

Dengan pelatihan yang tepat, humas pengadilan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan pemahaman publik tentang hukum, dan memperbaiki citra sistem peradilan.

5. Pelatihan Juru Bicara Pengadilan

Juru bicara pengadilan memegang peran penting dalam hubungan antara lembaga peradilan, media, dan publik. Mereka harus mampu menghadapi pertanyaan sulit dengan profesionalisme tinggi dan menjaga kredibilitas lembaga.

Untuk itu, pelatihan komunikasi publik sangat diperlukan agar juru bicara dapat menyampaikan informasi hukum dengan jelas dan mudah dipahami, sekaligus menghindari kebingungannya.

Selain itu, pelatihan manajemen krisis juga esensial. Dalam situasi penuh tekanan, juru bicara harus mampu merespons cepat dan mengendalikan situasi untuk melindungi reputasi lembaga peradilan. Dengan pelatihan yang tepat, juru bicara dapat menjaga hubungan yang baik dengan media, mengelola krisis komunikasi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas informasi yang sampai kepada masyarakat.

6. Mengoptimalkan Potensi Generasi Milenial untuk Meningkatkan Komunikasi Publik Pengadilan

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki kesempatan besar untuk memberdayakan generasi milenial yang ada di lingkungannya, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan teknologi dan kecanggihan alat digital, seperti kecerdasan buatan (AI).

Di era digital saat ini, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi hukum dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya, melalui pembuatan konten interaktif, penggunaan platform media sosial, dan aplikasi berbasis AI yang dapat memberikan penjelasan hukum secara real-time.

Generasi milenial yang terampil memanfaatkan teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengemas informasi hukum dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami, baik melalui video edukatif, infografis, atau bahkan chatbots yang dapat menjelaskan dasar-dasar hukum secara singkat dan jelas.

Pemanfaatan AI juga bisa meningkatkan efisiensi dalam mendistribusikan informasi, membantu menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang suatu putusan atau proses hukum.

Seluruh langkah di atas pada akhirnya bertujuan untuk membangun komunikasi publik yang kuat, transparan, dan berbasis edukasi. Ketika masyarakat memahami proses hukum secara utuh, persepsi terhadap putusan pengadilan pun menjadi lebih objektif. Hal ini penting untuk mengurangi ketidakpuasan berbasis asumsi dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian, pengadilan tidak semata-mata menjalankan fungsi yudisial sebagai pemutus perkara, tetapi juga mengemban peran strategis dalam membina literasi hukum masyarakat melalui komunikasi publik yang efektif. Ketika pengadilan aktif menjelaskan proses, dasar pertimbangan, dan tujuan dari setiap putusan secara terbuka, hal ini bukan hanya mendorong pemahaman publik yang lebih utuh, tetapi juga mempersempit ruang bagi disinformasi dan prasangka yang tidak berdasar.

Di sinilah pentingnya komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan membangun empati. Pada akhirnya, penguatan komunikasi publik akan menjadi fondasi penting dalam membentuk opini masyarakat yang sehat terhadap lembaga peradilan, memperkuat legitimasi institusional, dan menumbuhkan budaya hukum yang menghargai proses, bukan sekadar hasil. (Ar)

Read More

TMMD Dumai: TNI dan Warga Bersatu Bangun Infrastruktur Jalan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 0320/Dumai terus menunjukkan hasil menggembirakan. Memasuki hari keenam, progres pengerasan Jalan Sukamaju RT 11, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur telah mencapai 30 persen. Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas TMMD dalam membangun infrastruktur desa.

Pada Senin (12/5/2025), Satgas TMMD bersama warga setempat bahu membahu menata material, meratakan tanah, dan melakukan pemadatan. Cuaca cerah turut mendukung kelancaran pengerjaan yang bertujuan memperbaiki akses jalan warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Komandan Satgas TMMD ke-124, Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos., menyampaikan apresiasinya terhadap semangat gotong royong masyarakat. “Kami sangat berterima kasih atas partisipasi aktif warga. Kolaborasi ini mempercepat penyelesaian pengerasan jalan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, target penyelesaian jalan akan tercapai tepat waktu. “Sebagian ruas jalan sudah padat. Kami optimis akan selesai sesuai rencana,” tambahnya.

Ketua RT 11, Sunardi, mengungkapkan rasa syukur atas program TMMD. “Jalan Sukamaju sangat vital. Selama ini rusak, apalagi saat hujan. Kehadiran TNI jadi solusi nyata bagi kami,” katanya.

TMMD ke-124 Kodim Dumai dijadwalkan berlangsung beberapa pekan ke depan dengan berbagai sasaran fisik dan non-fisik. Program ini menjadi wujud nyata TNI hadir di tengah rakyat, membangun desa dan memperkuat ketahanan sosial.

Pengerasan Jalan Sukamaju menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara TNI dan masyarakat mampu menciptakan perubahan positif. Jalan yang dulunya rusak kini perlahan berubah menjadi akses yang layak dan bermanfaat luas bagi warga Bukit Kayu Kapur.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Perkuat Ketahanan Siber Nasional, AKEN Gelar FGD National Cyber Security

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam upaya memperkuat ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman dunia maya, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “National Cyber Security: Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Keamanan Siber Nasional” di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Jumat (9/5/2025) 

Di era digital yang terus berkembang pesat, keamanan siber menjadi isu krusial bagi kemajuan Indonesia. Focus Group Discussion (FGD) ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk membahas tantangan, peluang, dan solusi strategis dalam memperkuat ketahanan siber nasional.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., didaulat menjadi Keynote Speech dengan memaparkan tentang Digitalisasi pengadaan barang dan jasa di LKPP. Digitalisasi menurut Kepala LKPP, menjadi sebuah system dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berperan penting terutama dalam pengadaan 3 tahun terakhir ini. 

“Trend positif kinerja pengadaan merupakan sebuah langkah dimulai dengan integrasi system pengadaan sehingga kita lebih cepat memonitor progresnya. Trend positif tersebut juga mendorong LKPP untuk terus mmengupayakan transformasi yang berkelanjutan dengan system pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintahan hari ini,” kata Hendi sapaan akrab Dr. Hendrar Prihadi.

Untuk itu Ia berharap, program digitalisasi ini bisa menjadi sejalan dengan visi misi program kerja Asta Cita Pemerintah dimana pada 10 Desember 2024 lalu Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi melaunching Katalog Elektronik versi 6.  

“Dalam upaya transformasi digital pengadaan tersebut, LKPP sangat menyadari bahwa keamanan system merupakan syarat mutlak. Dan memohon bantuan BSSN RI, semoga upaya hari ini sangat melindungi LKPP dari ancaman para hacker yang mencoba untuk masuk dalam system kita ini,” ujarnya. 

Salah satu tonggak sinergi LKPP dan BSSN, menurut Hendi, adalah pengembangan Aplikasi Pengamanan Dokumen (Apendo) untuk Pokja Pemilihan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan hasil kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi standar pengamanan dokumen penawaran pengadaan elektronik.

Selanjutnya Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., juga sebagai Keynote Speech mengatakan, pada realistas keadaan yang ada saat ini, dari 276 juta penduduk rakyat Indonesia terdapat kurang lebih 185 juta atau 66 persennya sudah terakses ke internet menggunakan peralatan elektronik. 

Itu belum termasuk yang digunakan oleh instansi pemerintahan dan sektor privat. “Ini secara eknomi merupakan pasar yang sangat potensial untuk para pelaku ekonomi. Dimana ini memberikan ruang dan peluang bagi bermacam kegiatan usaha di sektor ekonomi dan bisnis menggunakan ruang siber,” ujar Nugroho. 

Namun begitu, lanjut Kepala BSSN, pada satu sisi kondisi ini juga memberikan suatu potensi kerentanan yang sangat luar biasa. “Di dalam ruang yang mimim regulasi ini terdapat kerentanan yang akan kita hadapi. Bebagai fenomena dunia internasional sudah bisa kita bayangkan bahwa di dalam situasi yang sangat terhubung ini apabila terjadi serangan pada infrastruktur informasi yang bersifat vital dapat menimbulkan dampak yang luar biasa,” urainya. 

Selama tahun 2020 sampai 2025 ada lebih dari 4 miliar anomali traffic di Indonesia yang terpantau BSSN. “Bahkan ada studi menemukan lebih dari 25 miliar anomali traffic di Indonesia. Anomali trafik di internet adalah suatu keadaan yang tidak normal atau menyimpang dari perilaku di ruang siber,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, kemanan siber adalah merupakan suatu jaringan yang besar dan masing-masing simpul berdiri sendiri. “Ketahanan siber bersifat semesta artinya melibatkan pemerintah, penyelenggara negara, dan di situ ada akademisi, peran swasta, industry, dan komunitas dalam suatu semangat kolaboratif dan sinergis,” imbuhnya. 

Kepala BSSN juga sempat menyinggung soal Penguatan Regulasi Kamsiber yaitu Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang saat ini sedang pembahasan di Internal Pemerintah, karena menurutnya pengesahan RUU KKS merupakan amanat dari Prolegnas Prioritas 2025.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pula perpanjangan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara BSSN dan LKPP tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., Kepala BSSN, dan Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., Kepala LKPP.

FGD kali ini dimoderatori oleh Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH., dengan narasumber pertama Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Nunil Pantjawati, BSc, ME., yang mewakili Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsekal Pertama TNI R. Tjahjo Khurniawan, S.T., M.Si., lalu narasumebr kedua Deputi Bidang Keamanan Siber, Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, SSi., S.T., MSi..

Tak kalah menarik, narasumber ketiga Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI, Muchtarul Huda SH., yang mewakili Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI, Brigjen Pol. Alexander Sabar, SIK., MH., turut menyampaikan pandangannya terkait keamanan siber.

Lebih dari 100 peserta dari berbagai sektor turut hadir menjadi peserta FGD bersama sederet pimpinan Pusat Data dan Informasi Kementerian/Lembaga, perwakilan BSSN, LKPP, KOMDIGI, instansi pemerintah, serta pelaku industri teknologi, termasuk sejumlah tokoh strategis nasional ikut hadir berdiskusi.

Pada kesempatan ini, Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengaku bangga bisa menjadi moderator kegiatan diskusi yang sangat berkualitas karena dihadiri langsung para pemangku kepentingan dan pelaku di bidang keamanan ruang siber. 

“Kami mendorong kolaborasi yang diungkapkan Kepala BSSN dan penggunaan aplikasi Apendo yang diungkapkan Kepala LKPP harus kita respon dengan sangat positif. Kolaborasi menjaga ruang siber dengan BSSN sudah kami lakukan dengan beragam kegiatan bersama BSSN,” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Pendiri dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Dari diskusi FGD yang sangat produktif ini, beberapa rekomendasi strategis pun disusun sebagai hasil dari kontribusi dan pemikiran para narasumber dan peserta FGD. 

Rekomendasi yang dihasilkan antara lain; Rekomendasi kebijakan penguatan keamanan siber untuk BSSN, Identifikasi potensi kolaborasi sektor publik dan swasta, Peningkatan literasi keamanan digital di seluruh lapisan Masyarakat, Risalah diskusi sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional, Menjaga supply chain produk-produk impor yang dijual oleh anggota AKEN, lalu disahkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Acara dilanjutkan dengan Cyber Security Solutions Forum, yang menghadirkan paparan teknologi dan solusi terkini dari empat perusahaan terkemuka, diantaranya PT Onesia Nusantara Evolusioner, PT Teknologi Sistem Nusantara, SonicWall, dan Onerah. 

Masing-masing perusahaan memaparkan konsepsolusi dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Diskusi interaktif bersama para narasumber menyoroti pentingnya keberpihakan pada produk dalam negeri, strategi edukasi publik, dan peran sektor swasta dalam memperkuat ekosistem keamanan digital nasional.

Pada kesempatan tersebut Ketua Umum AKEN, Sutardi Huang meyakini bahwa penguatan keamanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. 

"Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi titik tolak untuk membentuk kolaborasi yang solid, strategis, dan berkelanjutan antara semua pihak dalam menjaga dan mengamankan sistem pengadaan digital di Indonesia.," tutur Sutardi.

Turut hadir pada FGD yang digelar AKEN ini, Sekretaris Utama BSSN RI, Y.B. Susilo Wibowo, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, LKPP, Patria Susantosa, S.Si., M.Si, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, BSSN, Taufik Arianto, S.ST, M.Kom, Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital, LKPP, Sugianto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati S.H,M.H, dan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri, Pangarso Dadung Nugroho. (Ar)

Read More

TMMD ke-124 Kodim 0320 Dumai Tanamkan Wawasan Kebangsaan di Bukit Kayu Kapur

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 0320/Dumai tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan kegiatan non fisik seperti penyuluhan Wawasan Kebangsaan (Wasbang). Kegiatan ini digelar di Aula Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Jumat (10/5/2025).

Pelda Sarwono, Batuud Koramil 01/Dumai, menyampaikan materi Wasbang kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga sekitar lokasi TMMD. Ia menjelaskan bahwa penyuluhan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Wawasan kebangsaan merupakan bagian penting dari TMMD. Diharapkan masyarakat memahami dan mengamalkan lima unsur Bela Negara seperti cinta tanah air, kesaktian Pancasila, semangat berbangsa dan bernegara, rela berkorban, serta kemampuan bela negara,” jelas Pelda Sarwono.

Program TMMD ke-124 menjadi bukti sinergi TNI dan rakyat dalam membangun desa serta memperkuat ketahanan nasional. Tidak hanya jalan dan bangunan, tapi juga semangat nasionalisme terus dibangun.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Perkumpulan Kin Men Riau Gelar Jalan Santai, Momentum Silaturahmi dan Rayakan Hari Ibu

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Perayaan HUT ke-17 Perkumpulan Kin Men Riau berlangsung meriah dengan jalan santai yang diikuti lebih dari 700 peserta di areal penangkaran arwana, Kecamatan Kulim, Pekanbaru, Minggu (11/5/2025) pagi. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan komunitas Tionghoa Kin Men kepada masyarakat luas.

Acara jalan santai ini dihadiri oleh Ketua Umum Perkumpulan Kin Men, Johan Nurdin, Ketua Perkumpulan Kin Men Riau, Ali Suyanto, serta tokoh dan organisasi Tionghoa di Pekanbaru. “Terima kasih atas dukungan semua pihak. Jalan santai ini menjadi sarana mempererat persaudaraan sekaligus memperkenalkan Perkumpulan Kin Men Riau,” ujar Ali.

Saat ini, tercatat 500 Kepala Keluarga (KK) tergabung dalam Perkumpulan Kin Men Riau. Diharapkan jumlah anggota terus bertambah seiring banyaknya warga Tionghoa asal Kin Men yang berdomisili di Riau. Kin Men sendiri adalah wilayah di perbatasan Taiwan dan Tiongkok, yang menjadi akar asal-usul anggota komunitas ini.

Jalan santai ini juga diramaikan dengan pemotongan kue ulang tahun dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tak hanya itu, panitia menyediakan beragam hadiah menarik, mulai dari sepeda motor, sepeda listrik, kulkas, hingga kipas angin.

Pada kesempatan yang sama,, Ketua Umum Johan Nurdin berpesan agar seluruh anggota terus menjaga kekompakan dan mendukung pendidikan sebagai fokus utama kegiatan sosial perkumpulan. 

Sementara itu, Ketua Panitia, Elfitri Yetty, menambahkan bahwa ini merupakan program pertama pengurus baru pasca dilantik Maret lalu.

“Kami awalnya targetkan 350 peserta, ternyata hampir 700 yang hadir. Ini jadi semangat untuk menjadikan kegiatan ini agenda tahunan,” ujarnya. Elfitri juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ibu Internasional kepada semua ibu yang hadir.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Premanisme Ancam Investasi, Satgas Terpadu Turun ke Kalimantan Timur

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan 

Pemerintah pusat melalui Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme mulai melakukan langkah nyata dalam menjaga stabilitas nasional dan iklim investasi. Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi prioritas dalam operasi ini.

Dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, Satgas Terpadu meninjau langsung daerah-daerah rawan premanisme di Kaltim. Tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi praktik premanisme tidak mengganggu keamanan dan kelancaran arus investasi di wilayah tersebut.

"Kami ditugaskan turun langsung ke daerah untuk melihat langkah pemerintah daerah dalam penanganan ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi," ujar Heri dalam rapat koordinasi di Balikpapan, Sabtu (10/5/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut rapat Kemenko Polhukam pada 6 Mei 2025, yang menekankan pembentukan Satgas Terpadu Daerah sebagai bagian dari pengamanan terhadap gangguan premanisme.

Menko Polhukam, Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan, sebelumnya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak tegas ormas yang bertindak di luar hukum. Arahan tersebut diperkuat kembali oleh Heri yang menyatakan bahwa tindakan hukum akan segera diambil jika terbukti ada pelanggaran.

Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol. Sabilul Alif, mengungkapkan bahwa dari lebih 150 ormas di Kaltim, masih ada beberapa oknum ormas yang terindikasi melakukan gangguan. Meski belum signifikan, potensi gangguan tetap harus diantisipasi agar tidak menurunkan kepercayaan investor.

“Kami bersinergi dengan Kodam VI/Mulawarman dan Pemda dalam mengawasi ormas yang berpotensi ganggu stabilitas. Jika melanggar hukum, akan kami tindak,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kasdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ari Aryanto, memastikan dukungan penuh TNI untuk membantu pengamanan wilayah.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus, menyebutkan terdapat 3.467 ormas terdaftar, namun yang aktif sekitar 931. Pihaknya melakukan pendekatan pembinaan lewat dialog rutin dan penghargaan seperti "Ormas Award" bagi ormas yang berkontribusi positif.

"Ormas seharusnya bisa diberdayakan, misalnya melalui koperasi dan kegiatan UMKM, agar mereka ikut menjaga ketertiban dan berkontribusi pada pembangunan," ucap Sufian.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak represif, tetapi juga persuasif dalam menjaga keamanan nasional dan mendorong kemajuan ekonomi daerah. (Ar)

Read More

Delapan Jemaah Haji Indonesia Wafat, Kemenag Pastikan Perlindungan dan Badal Haji

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa hingga 10 Mei 2025, sebanyak delapan jemaah haji asal Indonesia dilaporkan wafat. Salah satunya berasal dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dan satu lagi dari Sidoarjo, Jawa Timur.

Jemaah asal Karimun, pria berusia 84 tahun, meninggal di RS King Fadh Arab Saudi pada Rabu, 7 Mei 2025. Sedangkan jemaah asal Sidoarjo yang berusia 45 tahun, meninggal dalam pesawat saat menuju Madinah, Kamis (8/5).

“Dengan penuh duka, kami sampaikan bahwa delapan jemaah haji telah wafat. Mereka semua mendapatkan layanan terbaik,” ujar Muhammad Zain, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag dalam konferensi pers, Sabtu (10/5/2025).

Kemenag memastikan bahwa jenazah diproses sesuai standar pemakaman haji. Selain itu, seluruh jemaah telah diasuransikan, baik asuransi jiwa maupun kecelakaan, serta didampingi Petugas Haji Umum (PHU).

Muhammad Zain juga menegaskan, ibadah jemaah yang wafat tetap ditunaikan melalui program badal haji, demi menjamin hak ibadah mereka tetap terpenuhi.

“Pemerintah menjamin pelaksanaan ibadah para jemaah yang wafat, termasuk badal haji. Ini menjadi bentuk tanggung jawab kami,” katanya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tinjau Pemberantasan Premanisme di Jawa Timur, Kemenko Polhukam Tegaskan Komitmen Bersama

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa pentingnya komitmen bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas premanisme dan aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu masyarakat.

“Komitmen ini perlu kita bangun bersama, karena hal ini berpotensi nyata untuk mengganggu investasi serta ketertiban umum, yang mana berdampak untuk kelangsungan hidup kita bersama,” ujar Marsda Eko saat meninjau langsung penanganan pemberantasan premanisme di wilayah Jawa Timur, Sabtu (10/05/2025).

Deputi Kominfo menekankan bahwa tindakan premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. “Sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden yaitu membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri, sehingga jangan sampai terganggu dengan keberadaan ormas yang memanfaatkan aksi premanismenya,” tegas Marsda Eko.

Sesuai dengan arahan Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Deputi Kominfo menyampaikan bahwa pemerintah tidak ragu untuk menindak tegas kepada oknum ormas tertentu. “Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” jelas Marsda Eko.

Pemberantasan premanisme di Jawa Timur dinilai sudah baik dan tanggap. “Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” ujar Deputi Kominfo.

“Kita perlu melokalisir dan memetakan dimana saja titik-titik rawan premanisme di wilayah ini dan langkah apa yang tepat untuk mengatasinya,” tambah Deputi Kominfo.

Marsda Eko menerangkan bahwa selain berbagai kegiatan preemtif dan preventif, juga terkait penegakan dan penindakan hukum yang harus terus dilakukan, sosialisasi dengan media massa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berdampak baik bagi masyarakat.

Deputi Kominfo mengharapkan Polri dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemda Jatim serta masyarakat. Beliau juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan aksi premanisme. Masyarakat diharapkan untuk tidak takut melapor aksi premanisme kepada polisi.

“Mari kita berantas premanisme bersama-sama. Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” harap Marsda Eko.

Pada kesempatan yang sama, Karo Ops Polda Jatim, Kombes Pol. Jimmy Agustinus Anes melaporkan bahwa Polda Jatim secara intensif menangani kasus premanisme di wilayah ini. Jimmy juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus premanisme yang terjadi di dalam 10 hari terakhir.

“Hingga saat ini, sebanyak 1.200 kasus telah berhasil ditangani, dengan 276 kasus di antaranya telah naik ke penyidikan, selebihnya tindak pidana ringan dan kita lakukan pembinaan,” terang Jimmy.

Karo Ops Polda Jatim juga menjelaskan bahwa Operasi Pekat II Semeru 2025 akan berakhir pada 14 Mei 2025, namun operasi ini akan terus dilanjutkan menjadi kegiatan operasi rutin yang akan terus ditingkatkan.

Peninjauan akan dilanjutkan dengan melihat langsung titik kerawanan di Provinsi Jatim, seperti pelabuhan, daerah industri, dan pusat ekonomi pada 11-12 Mei 2025. (Ar)

Read More

Pastikan Keamanan dan Kondusivitas, Kemenko Polkam Tinjau Langsung Kondisi Pabrik Es Viral di Sumut

Duta Nusantara Merdeka | Langkat 

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, meninjau langsung kondisi keamanan dan kondusivitas kegiatan usaha pabrik es di Desa Pantai Gemi, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang sempat tutup usai diintimidasi sebuah organisasi masyarakat.

“Kami dari tim Kemenko Polkam ke Desa Pantai Gemi, Pabrik Es yang kemarin sempat viral di media sosial, (datang langsung) meyakinkan apakah benar-benar tempat ini sudah dalam keadaan kondusif,” kata Purwito saat meninjau pabrik es di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (10/5/2025).

Peninjauan tersebut sebagai bagian dari upaya memberantas aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi kemasyarakatan di daerah Sumatera Utara. Purwito juga mengapresiasi kerja Polres Langkat yang dengan sigap menindak pelaku.

“Mudah-mudahan ke depan daerah ini, khususnya di Sumatera Utara tidak ada lagi perbuatan dari kelompok-kelompok yang mengaku ormas, yang menghalangi, baik dari investasi dan produksi dalam negeri, sehingga kegiatan (usaha) ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” ungkapnya.

Saat rapat koordinasi bersama jajaran Polres Langkat dan Kodim Langkat, Purwito berharap kolaborasi dan sinergitas antara keduanya terus berjalan sehingga keamanan tetap terjaga.

“Harapan kami, seterusnya di daerah Langkat ini kondusif. Pak Dandim, saya minta bantu juga Pak Kapolres jika dibutuhkan,” katanya. (Ar)

Read More

PWMOI Riau Ajak Media Online Bersinergi Bangun Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau menggelar Rapat Konsolidasi dan Silaturahmi serta Rapat Kerja pengurus DPW dan DPD se-Kota/Kabupaten di Ballroom Hotel Furaya, Pekanbaru, Sabtu (10/5/2025). Kegiatan ini menjadi tonggak baru dalam penguatan organisasi wartawan online di Riau.

Ketua PWMOI Riau yang baru dilantik, H. Rio Kasairy, meneruskan estafet kepemimpinan dari almarhum Bang Boma. Dalam rapat, Rio menyampaikan rencana strategis untuk menambah jumlah anggota hingga 100 orang di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Menurut Hendra, Humas PWMOI Riau, fokus utama PWMOI adalah meningkatkan kualitas wartawan melalui program pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Selain itu, organisasi ini mendorong kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah guna memperkuat peran media online dalam pembangunan daerah.

“DPW PWMOI juga menyerahkan SK kepada pengurus DPD PWMOI Kuansing serta lima surat mandat untuk pembentukan DPD di Tembilahan, Rengat, Kampar, Rohul, dan Dumai,” kata Hendra. Kartu Tanda Anggota (KTA) juga diserahkan sebagai bentuk legalitas keanggotaan.

Istri almarhum Bang Boma, Yuhana, menyampaikan apresiasi kepada PWMOI Riau atas kelanjutan perjuangan mendiang suaminya. Ia berharap kepemimpinan baru bisa membawa PWMOI semakin besar dan profesional.

Hasil rapat kerja dan konsolidasi ini akan disampaikan ke DPP PWMOI dalam bentuk berita acara untuk ditindaklanjuti.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Pemilik CV Sentosa Seal Surabaya, Jan Hwa Diana Resmi Ditahan

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Pemilik CV Sentosa Seal Surabaya, Jan Hwa Diana, resmi ditahan oleh Polrestabes Surabaya usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pengerusakan mobil milik warga bernama Nimus. Ia kini mengenakan baju tahanan dan mendekam di sel tahanan sejak Kamis (8/5/2025).

Kasus ini menambah panjang daftar permasalahan hukum yang melibatkan perusahaan milik Jan Hwa Diana. Sebelumnya, ia dilaporkan oleh mantan karyawan atas dugaan penahanan ijazah. Kali ini, Jan Hwa Diana dan suaminya, Handy, dilaporkan atas dugaan pengerusakan dua unit mobil pikap. Laporan telah diregistrasi dengan nomor LP/B/353/IV/2025 sejak 19 April 2024.

"Sudah kami tetapkan sebagai tersangka," ujar AKP Rina Shanti, perwakilan Polrestabes Surabaya. Ia menegaskan bahwa dua alat bukti sah telah dikantongi penyidik sebagai dasar hukum penetapan tersangka.

Namun, proses hukum tidak berjalan lancar. Handy, suami Jan Hwa Diana, dua kali mangkir dari panggilan resmi pada 23 dan 28 April 2025. Ketidakhadiran ini menimbulkan sorotan publik akan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pihak swasta.

Kasus ini kembali menggugah kesadaran publik mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat kecil dan mantan karyawan yang kerap merasa tidak berdaya menghadapi pemilik modal. Kini, sorotan tajam tertuju pada Sentosa Seal Surabaya. Apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan?

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MPC Pemuda Pancasila Pekanbaru Raih Penghargaan E-KTA Terbaik dari MPW Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru meraih piagam penghargaan terbaik dalam kategori Pencapaian Peningkatan Heregistrasi E-KTA dari Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Penghargaan ini diserahkan dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) MPW Pemuda Pancasila di Hotel Grand Central, Sabtu (10/5/2025).

Ketua MPC Pemuda Pancasila Pekanbaru, Iwan Pansa, mengaku bangga dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

"Kami sangat mengapresiasi kepercayaan ini. Terima kasih kepada Ketua MPW Riau, Bapak Anto Rachman, atas penilaian dan dukungan terhadap upaya kami," ujarnya.

Piagam diserahkan langsung oleh Ketua MPW PP Riau, Anto Rachman, dalam acara yang turut dihadiri oleh Pengurus Majelis Pimpinan Nasional (MPN) dan perwakilan 12 MPC Kabupaten/Kota se-Riau. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kerja keras MPC Pekanbaru dalam mendorong transformasi digital melalui optimalisasi E-KTA.

Program heregistrasi E-KTA menjadi salah satu langkah penting dalam modernisasi administrasi keanggotaan Pemuda Pancasila. Capaian MPC Pekanbaru ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas dan akurasi database organisasi secara digital.

Selain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan ini memperkuat semangat kolaborasi antar MPC se-Riau untuk terus berinovasi dalam pelayanan keanggotaan.

"Kami akan terus berbenah dan memperkuat peran Pemuda Pancasila sebagai garda terdepan pemersatu bangsa," tegas Iwan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

UMKM Lokal Terpukul, Toko Khas Banjar Tutup Akibat Produk Tanpa Label Kedaluwarsa

Duta Nusantara Merdeka | Banjar 

Toko Mama Khas Banjar, UMKM lokal yang selama ini dikenal dengan produk olahan laut dan sirup khas Kalimantan Selatan, resmi menghentikan operasionalnya per 1 Mei 2025. Keputusan ini diambil pasca pemiliknya, Firli Norachim, ditahan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penyidik menemukan 35 produk di toko Firli yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa. Meskipun belum ditemukan korban yang dirugikan secara langsung, proses hukum tetap berjalan. Akibatnya, usaha rumahan yang telah berjalan tujuh tahun itu harus berhenti total.

“Ikutannya bukan cuma kehilangan penghasilan. Mental kami hancur. Saya trauma dan tak sanggup lagi meneruskan usaha ini sendirian sambil mengurus anak balita,” ungkap Ani, istri Firli.

UMKM Lokal dan Tantangan Regulasi

Kasus ini memicu diskusi luas tentang minimnya edukasi hukum dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM. Ani menyesalkan perlakuan hukum yang menurutnya kurang proporsional.

“Kami bukan pelaku usaha besar. Kami tidak pernah berniat menipu konsumen. Kalau pun lalai, mestinya ada pembinaan, bukan kriminalisasi langsung,” tambahnya dengan mata berkaca-kaca.

Banyak warganet dan pemerhati UMKM ikut bersuara. Mereka menyoroti kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas UMKM dalam mengedukasi pedagang kecil tentang standar pangan, label gizi, dan aturan kemasan.

Perlunya Perlindungan dan Pendampingan UMKM

Penutupan toko Mama Khas Banjar menjadi simbol lemahnya sistem pendampingan terhadap usaha mikro. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pelaku usaha memahami regulasi agar produk tetap aman dan sesuai hukum.

Pemerintah diminta tak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun sistem yang memudahkan UMKM kecil naik kelas melalui edukasi dan sertifikasi yang terjangkau.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah. UMKM seharusnya dilindungi dan dibina, bukan dimatikan,” ujar seorang pengamat usaha kecil menengah di Banjarmasin.

Toko Mama Khas Banjar kini tinggal nama. Namun, kisahnya menjadi pengingat pentingnya keberpihakan negara terhadap pelaku UMKM agar mereka tidak menjadi korban ketidaktahuan atas regulasi yang makin kompleks.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

TMMD 124 Renovasi Rumah Warga, TNI Kodim Dumai Buktikan Peduli dan Dekat dengan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 0320/Dumai kembali menunjukkan aksi nyata dengan merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Bapak Sisu di Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Sabtu (10/05/2025). Kegiatan ini menjadi bukti kepedulian TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos, selaku Dansatgas TMMD, menegaskan bahwa renovasi rumah ini adalah bentuk komitmen TNI untuk hadir langsung dan memberikan dampak nyata. “Kami pastikan pengerjaan berjalan tepat waktu dan sesuai sasaran. Ini bagian dari tanggung jawab sosial TNI terhadap rakyat,” jelasnya.

Perbaikan dimulai dari pembongkaran bagian rumah yang rusak, pemasangan tiang penyangga baru, hingga penyempurnaan struktur bangunan. Tak hanya TNI, warga setempat juga turut ambil bagian dalam semangat gotong royong, mencerminkan kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

Bapak Sisu tak kuasa menahan haru saat menyampaikan rasa terima kasihnya.

“Terima kasih kepada TNI dan warga yang peduli. Semoga rumah ini membawa kenyamanan dan kehidupan lebih layak bagi kami sekeluarga,” ucapnya.

Selain membangun fisik, TMMD juga bertujuan mempererat silaturahmi dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Diharapkan, seluruh sasaran fisik dalam TMMD ke-124 di wilayah Kodim 0320 Dumai dapat segera rampung dan memberi manfaat luas.

Kegiatan ini mengukuhkan semangat bahwa Bersama Rakyat, TNI Kuat, bukan sekadar slogan, tapi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat.

Penulis;: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APTIKNAS Dorong Akselerasi Industri TIK Nasional dan Strategi TKDN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) melakukan audiensi dengan Edy Priyono selaku Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI, untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Nasional yang berdaulat, aman, dan berdaya saing global.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pulau Naira, Gedung Bina Graha Lt.2 Jakarta Pusat pada (7/5/2025) ini membahas isu hulu-hilir industri, kebijakan TKDN, keamanan data biometrik, serta tantangan sosial akibat maraknya judi online.

Tim APTIKNAS dipimpin langsung Ketua Umum Ir. Soegiharto Santoso, SH memenuhi undangan Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, didampingi Sekretaris Jenderal Fanky Christian, Bendahara Umum Andri Sugondo, Ketua Komptap AI Karim Taslim, dan Ketua Komtap AI dan Tech Consultant Andreas Tjendra.

Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso memperkenalkan peran dan visi organisasi APTIKNAS sebagai wadah pelaku industri TIK yang berkomitmen mendukung transformasi digital nasional. Berbagai inisiatif APTIKNAS telah digelar di dalam dan luar negeri seperti pameran teknologi, seminar digitalisasi UMKM, dan forum diskusi publik-swasta turut disampaikan sebagai bentuk kontribusi aktif dalam membangun ekosistem inovasi nasional.

APTIKNAS dan KSP pada kesempatan ini membahas tantangan serta peluang dalam rantai pasok industri teknologi, baik di sisi hulu seperti riset, pengembangan SDM, dan manufaktur perangkat, maupun di sisi hilir seperti distribusi, integrasi solusi, dan penerapan teknologi dalam layanan publik dan sektor bisnis. 

Pentingnya sinergi lintas sektor dan integrasi kebijakan, menurut Hoky sapaan Ketum APTIKNAS, menjadi fokus untuk menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai pasar, namun juga produsen teknologi.

“APTIKNAS menekankan urgensi implementasi kebijakan TKDN sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian teknologi nasional,” ujar Hoky yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Pendiri dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Diskusi ini juga membahas tentang isu hambatan industri dalam memenuhi persyaratan TKDN dan pentingnya dukungan regulasi serta insentif agar produk lokal mampu bersaing secara kompetitif di pasar dalam dan luar negeri.

Isu keamanan siber menjadi perhatian dalam diskusi, terutama terkait penggunaan teknologi biometrik seperti Worldcoin yang menggunakan pemindaian iris retina.

APTIKNAS menyoroti pentingnya kerangka regulasi perlindungan data pribadi dan pengawasan terhadap adopsi teknologi asing yang dapat mengeksploitasi data warga negara Indonesia.

Fenomena judi online (judol) dipandang sebagai ancaman multidimensi terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.

“APTIKNAS mendorong pendekatan teknologi untuk mendeteksi dan menanggulangi aktivitas judol secara lebih efisien, termasuk kerja sama lintas sektor dengan regulator dan penyedia fintech,” ujar Sekjen APTIKNAS Fanky Christian. 

Menurut Fanky, APTIKNAS terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan KSP dan lembaga-lembaga terkait dalam rangka mempercepat pengembangan industri TIK nasional yang berkelanjutan.

“Program lanjutan akan dirancang untuk menggali aspek teknis dari regulasi teknologi baru, penguatan perlindungan data pribadi, serta pemberantasan aktivitas ilegal berbasis digital,” ujarnya. 

Pada kesempatan ini, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyambut baik kehadiran tim APTIKNAS, karena pertemuan kali ini sebagai tindaklanjut pertemuan sebelumnya di Jakarta baru-baru ini, dengan Staf Ahli Kedeputian I, Kantor Staf Presiden (KSP-RI), Luigi Pralangga pada acara Ngopi Bareng APTIKNAS di salah satu café. 

Terkait isu penghapusan TKDN, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono mengatakan, “Maksud dari Bapak Prabowo selaku Presiden, penghapusan TKDN itu tidak serta merta dihapuskan seluruhnya, pemerintah melakukan deregulasi ekonomi guna memberikan kemudahan cara penghitungan, mempercepat proses penghitungan, dan mengurangi beban biaya sertifikasi TKDN sehingga lebih mudah, cepat, dan murah.” ungkap Edy.

Edy juga menambahkan, “Untuk aturan tata cara perhitungan nilai TKDN, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tengah melakukan kebijakan reformasi kebijakan sebagai upaya deregulasi yang tengah digencarkan pemerintah, bahwa Bapak Presiden Prabowo mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realitis.” pungkasnya. (Ar)

Read More

APTIKNAS Gemakan Danantara Summit 2026 di Smart City Summit dan Expo 2025 Taipei

Duta Nusantara Merdeka | Taipei 

Rencana pemerintah melaksanakan Danantara Summit 2026 mendapat dukungan penuh dari salah satu organisasi teknologi terbesar di Indonesia yakni Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS). 

“Danantara Summit 2026 akan menjadi ajang investasi global terbesar di Indonesia, mempertemukan pemimpin pemerintah, inovator sektor swasta, dan para investor,” ujar Wakil Ketua Umum APTIKNAS Bidang Smart City & Industry 4.0, Tritan Saputra saat diundang menjadi pembicara pada Smart City Summit & Expo 2025 (SCSE) di Taipei Nangang Exhibition Center baru-baru ini.  

Dalam pemaparannya di acara pembukaan Smart City Summit & Expo 2025, Tritan menjelasakan, bahwa untuk membangun Indonesia yang siap di masa depan, butuh dukungan finansial yang kuat. “Itulah mengapa Indonesia meluncurkan Danantara Indonesia, dana kekayaan negara dengan aset kelolaan lebih dari 900 miliar dolar Amerika,” ujar Tritan pada event yang menarik 2.500 mitra internasional, 560 peserta pameran dan 2.000 stan. 

Ia mengungkapkan, Danantara mengelola perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia, berinvestasi di sektor-sektor strategis seperti: Infrastruktur cerdas yang menghubungkan kota dan desa, AI & energi terbarukan, Teknologi & manufaktur, dan di bidang Pertanian & ketahanan pangan. 

“Bayangkan sebuah negara dengan lebih dari 17.000 pulau, membentang di tiga zona waktu, dihuni oleh 280 juta jiwa, sebuah negeri yang kaya akan budaya, tengah mengalami transformasi digital yang pesat, dan memiliki ambisi yang luar biasa,” ujar Tritan mengajak hadirin mengetahui poptensi besar yang dimiliki Indonesia. 

APTIKNAS Jadi Pemimpin Transformasi Digital di Indonesia

Tritan juga tak lupa memperkenalkan APTIKNAS di forum internasional Smart City Summit & Expo 2025 ini. APTIKNAS mewakili lebih dari 2.000 perusahaan TIK di lebih dari 30 kota di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua yang dipimpin oleh Ir. Soegiharto Santoso, SH., alias Hoky selaku Ketua Umum dan Fanky Christian selaku Sekretaris Jenderal DPP APTIKNAS.

Anggota APTIKNAS meliputi pengusaha yang bergerak di bidang: System Integrator, Pengembang Perangkat Lunak, Perusahaan IoT & AI, Robotic, Cyber Security, Gaming, Data Center, Cloud Computing, dan Inovator Blockchain.

“Kami fokus pada lima bidang utama dalam transformasi digital yakni Talenta Digital untuk membangun tenaga kerja masa depan Indonesia, lalu Cyber Security untuk melindungi kepentingan nasional dan bisnis, kemudian Smart City untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang cerdas dan terhubung, selanjutnya Industri 4.0 untuk mendukung otomasi dan manufaktur canggih, serta Marketpalce,” paparnya

Ia mengatakan, APTIKNAS memimpin pengembangan Kota Cerdas di Indonesia dan bermitra dengan pemerintah untuk mempercepat transformasi digital.

Tantangan Perkotaan: Mengapa Smart City Penting

Pada tahun 2050, hampir 70% populasi dunia akan tinggal di kota. Tritan menerangkan, bahwa di Indonesia, pada tahun 2045, sekitar 73% penduduk akan tinggal di daerah perkotaan. 

Kondisi ini menurut Tritan membawa tantangan besar yakni Kemacetan, Kebutuhan energi, Perubahan iklim, dan Perumahan terjangkau. “Itulah mengapa Indonesia meluncurkan Inisiatif 100 Kota Cerdas. Pusat dari transformasi ini adalah Nusantara, ibu kota baru Indonesia, dirancang sebagai kota hijau yang didukung AI dan teknologi pintar,” tutur Tritan menutup pemaparannya. 

Tema Digital and Green Transformation

Smart City Summit & Expo 2025 in mengangkat tema Digital and Green Transformation menunjukkan fokus pada transformasi digital dan keberlanjutan dalam pembangunan kota pintar. 

Pameran kota pintar terbesar di Asia Pasifik ini digelar di dua kota di Taiwan sebagai representatif, yakni di Taipei pada 18-21 Maret 2025 dan Kaohsiung pada 20-22 Maret 2025. SCSE 2025 memfasilitasi kolaborasi antarkota, menghubungkan pembuat kebijakan, bisnis, dan inovator untuk mendorong keberlanjutan, integrasi AI dan tata kelola digital.

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Dewan Pembangunan Nasional, Shien Quey Kao, mengatakan Taipei dan Kaohsiung telah menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga. Dia menyebut di Taiwan, lebih dari 500 perusahaan swasta dilibatkan untuk mencari solusi ini.

 

”Lebih penting lagi solusi cerdas ini mesti memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup semua penduduk. Semoga melalui acara ini, Taiwan dapat menjadi contoh dan mempromosikan pembangunan ekonomi di kota seluruh dunia,” kata Shien saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara pembukaan. 

Pada pelaksanaan SCSE 2025 ini, penyelenggara menghadirkan 360 forum tingkat tinggi, menampilkan aplikasi AI mutakhir Taiwan dalam infrastruktur perkotaan, tanggap darurat, dan perawatan kesehatan. 

Hadir dalam kegiatan tersebut beberapa jajaran pengurus dan anggota APTIKNAS yaitu; Ir. Nazir Danuarta Sudirman, MM., MBA., Brian Sokhily Lasse, Antonius Alfons Tanujaya, Didi (A P) Nurcahya, Wey Wey Dermawan, Gracella Airen, Widarto Djasiman, Tina Veronica, Alexander Jason, Yoki Mulyadi Widjaja dan Victorina dimana pada tanggal 20-23 Mei 2025 yang akan datang jajaran pengurus dan anggota APTIKNAS akan kembali ke Taipei untuk menghadiri undangan kegiatan pameran Computex 2025. (Ar)

Read More

Glodon Luncurkan Inovasi BIM Cloud di AEC Connect Day 2025, Solusi Digital Masa Depan

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Glodon Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital sektor konstruksi nasional lewat AEC Connect Day 2025, yang digelar pada Jumat, 9 Mei 2025 di Jakarta. Bertemakan “A Decade Stronger”, acara ini menjadi penanda satu dekade kontribusi Glodon dalam pengembangan teknologi Building Information Modeling (BIM) di Indonesia.

Hadir ratusan profesional dari industri Architecture, Engineering, and Construction (AEC), baik dari BUMN karya seperti PT PP, WIKA, dan Hutama Karya, hingga swasta nasional seperti Sinarmas Land dan lainnya, AEC Connect Day 2025 menjadi ajang strategis untuk berbagi pengalaman, memupuk kolaborasi, dan memperkuat adopsi teknologi digital konstruksi di Tanah Air.

Teknologi BIM 5D menjadi sorotan utama dalam acara ini. Melalui kompetisi Glodon 5D BIM Competition, para finalis menunjukkan penerapan nyata software Cubicost untuk efisiensi tender, estimasi volume pekerjaan, dan proyeksi biaya konstruksi. Kompetisi ini menampilkan inovasi praktis yang berdampak langsung terhadap efisiensi, akurasi data, dan pengambilan keputusan proyek.

 

"Penggunaan Cubicost yang terintegrasi dengan teknologi cloud membuat proses perhitungan proyek jauh lebih cepat dan transparan. Cubicost terbagi dalam empat sub-produk, diantaranya, TAS untuk pekerjaan arsitektur, TRB untuk struktur beton, TME untuk sistem mekanikal dan elektrikal, dan TBQ untuk penyusunan dan pengelolaan Bill of Quantity (BOQ)," kata Bobby Williams, Customer Success Consultant Glodon Indonesia.

“Melalui AEC Connect Day, kami menghadirkan forum lintas sektor yang memacu adopsi teknologi digital dalam industri konstruksi. Solusi digital adalah masa depan sektor ini,” ujar Wataru Matsumoto, Managing Director of Glodon Asia International.

Menurut Wataru, Salah satu momen penting dalam AEC Connect Day 2025 adalah peluncuran fitur terbaru dalam ekosistem digital Glodon. Inovasi ini dirancang untuk memperkuat interoperabilitas dan akses real-time dalam pengelolaan proyek konstruksi. Fitur baru berbasis cloud ini akan membantu stakeholder proyek mengelola informasi secara lebih cepat, kolaboratif, dan transparan.

Dengan pendekatan data-driven construction, Glodon menghadirkan solusi digital yang mendorong efisiensi biaya dan waktu, sekaligus memperkecil risiko kegagalan proyek. Solusi ini menjadi semakin krusial di tengah meningkatnya kompleksitas proyek pembangunan infrastruktur dan properti di Indonesia.

"Menginjak usia ke-10, Glodon Indonesia bukan hanya sekadar penyedia teknologi, tetapi juga mitra transformasi industri AEC nasional. Dalam satu dekade terakhir, perusahaan ini berhasil membangun ekosistem digital konstruksi yang melibatkan berbagai stakeholder—dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri," ungkapnya.

Acara ini juga membuka ruang diskusi strategis antara pengguna teknologi dan pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan masa depan konstruksi yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi, akuntabilitas, dan inovasi digital menjadi tiga fondasi utama dalam setiap sesi panel dan showcase yang diselenggarakan.

Keberhasilan Glodon tidak hanya diukur dari teknologi, tetapi juga kemampuannya dalam membangun jejaring profesional AEC yang solid di Indonesia. AEC Connect Day 2025 membuktikan bahwa transformasi digital di sektor konstruksi bukanlah mimpi, melainkan keniscayaan yang bisa dicapai melalui kemitraan strategis dan ekosistem digital yang adaptif.

Dengan visi untuk terus mempercepat digitalisasi konstruksi nasional, Glodon Indonesia akan terus berinovasi dan memperluas jangkauan solusi BIM agar dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak perusahaan, termasuk pelaku konstruksi menengah dan kecil.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kementerian PU Dorong Transformasi Digital Konstruksi Lewat BIM di AEC Connect Day 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Transformasi digital di sektor konstruksi kembali ditekankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dalam AEC Connect Day 2025 yang digelar pada Jumat, 9 Mei 2025 di Jakarta. Muhammad Iksan, perwakilan Kementerian PU RI, menegaskan bahwa penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) telah menjadi fondasi utama dalam mempercepat, mempermudah, dan memastikan efisiensi proyek infrastruktur nasional.

“Selama ini, transformasi digital kita sudah berjalan. Namun, kita perlu meningkatkan lagi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tujuan akhir kita adalah proyek selesai cepat, mutu tepat, anggaran akurat, dan yang terpenting: aman,” ujar Iksan.

Menurutnya, sektor konstruksi Indonesia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari metode kerja konvensional, proses proyek yang panjang, hingga pemborosan anggaran. Untuk itu, BIM hadir sebagai solusi integratif, yang mencakup seluruh siklus proyek—dari perencanaan, pelelangan, konstruksi, hingga operasional—dalam bentuk digital.

Sejak 2018, Kementerian PU telah merintis regulasi penerapan BIM melalui Direktorat Cipta Karya, disusul bidang-bidang lain hingga tahun 2024. Ditargetkan pada 2029 seluruh proyek Kementerian PU, terutama yang bernilai di atas Rp100 miliar, wajib menggunakan BIM 3D sebagai standar minimum.

Kunci keberhasilan transformasi ini terletak pada tiga pilar utama: regulasi, teknologi digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Iksan menyebut bahwa integrasi sistem, ketersediaan software standar terbuka, dan pelatihan SDM menjadi tantangan besar yang tengah dihadapi.

“Kalau kita ingin proyek berjalan efisien dan efektif, tidak ada jalan lain selain melakukan transformasi digital menyeluruh,” tegasnya.

Studi global menunjukkan bahwa penerapan BIM bisa menghemat hingga 20-30% biaya proyek dan hanya membutuhkan investasi 0,1-2% dari nilai proyek total. Fakta ini menjadi argumen kuat untuk mempercepat adopsi BIM di Indonesia.

“Kita sudah punya regulasi, software, dan SDM. Sekarang waktunya kolaborasi. Pemerintah, konsultan, kontraktor harus bergerak bersama,” tutup Iksan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sekolah Rakyat: Pertautan Astacita dan Pengusaha Mengajar APINDO

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dunia pendidikan tanah air terus menjadi fokus perhatian dan pengkajian berbagai elemen sosial. Problem keterbelakangan dan ketimpangan akses pendidikan menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot.

Mengutip data yang dirilis Worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada di urutan ke-67 dari 209 negara di dunia. 

Indonesia hanya berdampingan dengan Albania yang berada satu tingkat di atas Indonesia dengan menempati posisi di ke-66 dan satu level di atas Serbia dengan peringkat ke-68 dunia. 

Ini mencerminkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. 

Jangan jauh-jauh mencari perbandingannya, di skala regional ASEAN saja kualitas pendidikan Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia.

Mirisnya, pendidikan Indonesia berdasarkan penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) justru menempati peringkat ke-6 di ASEAN di bawah Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Itu baru soal mutu, belum soal keadilan akses. Dalam hal keterjangkauan terhadap pendidikan formal, masih banyak generasi muda Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Faktor ketidakmerataan institusi pendidikan seperti sekolah dan tenaga pengajar masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara, di saat bersamaan, pemerintah mencanangkan visi Indonesia Emas tahun 2045, yang berarti dalam dua puluh tahun akan datang Indonesia akan mencetak generasi-generasi muda penerus bangsa yang produktif dan berdaya saing global.

Visi tersebut tentu hanya akan digapai manakala kualitas dan akses pendidikan benar-benar sesuai yang diharapkan.

Artinya, mutu pendidikan kita harus ditingkatkan dan kesempatan mengenyam pendidikan bagi putra-putri terbaik bangsa tidak lagi mengalami kendala berarti.

Sedangkan, situasi hari ini di Indonesia menunjukkan fakta yang bertolak belakang dengan harapan tersebut.

Hal itulah yang mengilhami Presiden Prabowo Subianto menginisiasi Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas pemasalahan pendidikan di tanah air.

Dan, menariknya, spirit mencerdaskan anak bangsa itu telah dimulai oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui program “Pengusaha Mengajar”.

Program APINDO ini selaras, senafas dan sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan generasi emas akan datang.

*Apa dan Bagaimana dengan Sekolah Rakyat* 

Masih seputar data tentang kondisi pendidikan di Indonesia, data yang sempat dirilis UNESCO pada tahun 2000 tentang Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Indeks), yaitu komposisi dari peringkat kecapaian pendidikan, Indonesia masih menghadapi kendala besar dari segi kemerataan.

Problem ketidakmerataan pendidikan di tanah air adalah salah satu yang paling kompleks di antara negara-negara lain di dunia.

Salah satu faktor krusial yang memicu kondisi tersebut yakni masalah sosio-ekonomi. Kita ketahui bahwa kondisi ketimpangan di Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor pendidikan, melainkan juga pada sektor ekonomi.

Hampir sebagian besar masyoritas anak-anak miskin di Indonesia kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Hal ini dengan jeli dibaca oleh pemerintah, terutama di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab anak-anak tidak mampu mengakses sekolah-sekolah yang ada.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada seluruh anak negeri untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, pemerintah melalui visi Astacita, mencoba menghadirkan sebuah program baru dengan nama “Sekolah Rakyat”.

Sekolah Rakyat ini lahir sebagai bagian tidak terpisahkan dari keprihatinan Presiden Prabowo atas kondisi ketimpangan akses pendidikan yang dialami anak-anak kurang mampu.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 21 Maret 2025, Prabowo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan sebuah program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Rencananya, pemerintah akan membangun 200 sekolah berasrama per tahun dengan target seribu siswa per sekolah. 

Adapun Sekolah Rakyat ini akan dibuat berjenjang layaknya sekolah formal pada umumnya mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. 

Dalam pidatonya, Presiden menargetkan 53 sekolah pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan ke depan. Menurutnya, Kementerian Sosial telah memiliki sejumlah gedung yang bisa segera direnovasi untuk mempercepat realisasi program ini. Sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. 

Untuk mewujudkan itu, tentu pemerintah butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pengusaha dalam negeri.

Alhasil, APINDO yang selama ini lebih dulu menginisiasi Pengusaha Mengajar, tentu sangat siap untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam menyukseskan visi Sekolah Rakyat.

*APINDO Siap Bangun Bangsa*

Kolaborasi adalah kunci keberhasilan pembangunan bangsa. Prinsip ini telah menjadi spirit APINDO sejak awal berdiri hingga sekarang.

Lahirnya program Pengusaha Mengajar juga bagian dari menjaga spirit kolaboratif tersebut. Bahwa membangun bangsa adalah bagian dari tanggung jawab seluruh elemen bangsa tanpa kecuali.

Dan membangun pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa yang harus dijadikan perhatian khusus seluruh pemangku kepentingan.

Mengenal lebih dalam Pengusaha Mengajar atau juga dikenal dengan sebutan “Mentoring Program”, adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dunia usaha kepada generasi muda Indonesia. 

Program ini diharapkan mampu mencetak pengusaha (mentor) yang dapat berinteraksi langsung dengan anak muda (mentee) dalam berbagi pengalaman dan memberikan bimbingan dalam berbagai hal terkait bisnis dan karier. 

Sebagaimana tujuan utama dari program ini yakni meningkatkan pengetahuan dan keterampilan generasi muda tentang dunia usaha, membangun jiwa kewirausahaan, dan memberikan inspirasi untuk meraih kesuksesan di masa depan. 

Adapun sasaran dari program Pengusaha Mengajar ialah anak-anak muda Indonesia dengan rentang usia antara 17 hingga 25 tahun. 

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan interaksi langsung antara pengusaha (mentor) dan anak muda (mentee) melalui diskusi, berbagi pengalaman, dan bimbingan personal. 

Dalam hal keterlibatan, para pengusaha yang tertarik dengan program ini dapat mendaftarkan diri sebagai mentor untuk berbagi keahlian dan pengalaman mereka kepada generasi muda. 

Menelisik ke belakang, bahwa program ini diinisiasi oleh APINDO sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membangun generasi penerus yang tangguh dan berwawasan bisnis. 

Program ini termasuk bagian dari upaya APINDO dalam, tidak hanya, mendukung perkembangan dunia usaha dalam negeri, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui penguatan kapasitas pendidikan. 

Melihat hakikat dan tujuan dari Pengusaha Mengajar yang senafas-seirama dengan Sekolah Rakyat, maka keduanya diharapkan bisa menjadi satu inspirasi dan kolaborasi yang produktif demi membangun Indonesia yang maju dan berawasan global di masa akan datang.

Penulis: Yakub F. Ismail, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia

Read More

Indonesia Tuan Rumah World of Coffee 2025: Peluang Emas Kopi Nusantara Tampil di Panggung Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia bersiap mencetak sejarah baru dalam industri kopi dunia. Untuk pertama kalinya, ajang kopi paling bergengsi di dunia, World of Coffee, akan digelar di Jakarta, tepatnya pada 15–17 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah ajang ini, sekaligus negara produsen kopi pertama yang dipilih oleh Specialty Coffee Association (SCA).

Ketua Umum Asosiasi Spesialti Kopi Indonesia (SCAI), Daryanto Witarsa, menyebut momen ini sebagai kebanggaan besar bagi Indonesia. “Biasanya World of Coffee diselenggarakan di negara konsumen seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, atau Uni Emirat Arab. Kali ini, dunia datang ke rumah kita—produsen kopi keempat terbesar di dunia,” ujarnya dalam konferensi pers di Excelso Central Park, Jakarta Barat, Jum'at (09/05/2025).

Tak hanya menjadi pameran kopi global, World of Coffee Jakarta 2025 juga menjadi panggung bagi World Brewers Cup Championship, di mana 50 penyeduh kopi dari 50 negara akan bertanding. Indonesia akan diwakili Bayu Prawiro Utama Putra, juara Indonesia Brewers Cup 2025. Ajang ini membuka kesempatan emas bagi petani kopi dan pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke untuk bertemu langsung dengan buyers dan pelaku industri kopi dunia.

Pada kesempatan yang sama, CEO Excelso, Kevin Mergonoto, menilai ajang ini sebagai tonggak penting dalam ekosistem kopi nasional. “Kami akan memperkenalkan lebih luas kopi-kopi Indonesia, baik specialty maupun kopi rakyat. Ini juga momentum membangun kolaborasi dan meningkatkan ekspor,” katanya.

Diperkirakan lebih dari 30 ribu pengunjung dan 300 peserta pameran dari berbagai negara akan hadir. Penyelenggaraan ini turut didukung Kementerian BUMN, melalui program Kopi Nusantara yang mendorong ekspor kopi Indonesia dan memperkuat kesejahteraan petani.

Senada, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan UMKM, Loto Srinaita Ginting, menekankan pentingnya momen ini untuk memberdayakan petani. “Petani bisa langsung menunjukkan hasil panen mereka ke importir dari Eropa, Amerika, Asia, bahkan Afrika. Harapannya ekspor meningkat dan harga jual petani ikut naik,” ucapnya.

Sementara itu, Dwi Sutoro dari PTPN Group menegaskan bahwa pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah merupakan hasil perjuangan panjang. “Kita melewati seleksi ketat dan mengalahkan beberapa negara. Ini adalah hasil kolaborasi SCAI, pemerintah, dan pelaku industri kopi nasional,” jelasnya.

Disisi lain, Michael Bayu Sumarijanto, Direktur Dyandra Promosindo selaku co-organizer, menyatakan komitmennya membawa World of Coffee Jakarta 2025 menjadi etalase utama kopi Nusantara. “Ini platform penting untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia punya kopi berkualitas dengan ragam rasa dan budaya yang luar biasa,” ujarnya.

World of Coffee Jakarta 2025 diharapkan tidak hanya mempromosikan kopi Indonesia, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, membuka pasar ekspor baru, serta menjadikan Indonesia pemain utama dalam industri kopi global. Dari kebun hingga cangkir, dunia akan mencicipi kekayaan rasa kopi Nusantara.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Paus Leo XIV: Pemimpin Baru Gereja Katolik dari Amerika Serikat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan Paus bukan hanya peristiwa religius, tetapi juga simbol dinamika sosial dan politik global. Dengan terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo XIV, Gereja Katolik memasuki babak baru dalam sejarah panjangnya—lebih inklusif, global, dan progresif.

Paus Leo XIV dikenal sebagai sosok yang tegas namun penuh empati. Sebelum menjabat di Vatikan, ia merupakan Uskup di Chicago dan dikenal sebagai pengayom komunitas urban serta pembela hak-hak migran. Karier pastoralnya membawanya menjelajah berbagai wilayah, termasuk Peru dan Filipina, memberinya pengalaman lintas budaya yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan global Gereja Katolik.

Rekam Jejak Internasional dan Kepemimpinan Global

Terpilihnya Paus Leo XIV mencerminkan kesadaran Gereja Katolik akan perlunya kepemimpinan global yang lebih inklusif. Ia memiliki rekam jejak internasional yang panjang, mulai dari keterlibatannya di Amerika Latin hingga Asia Tenggara. Dalam berbagai kesempatan, ia mendorong dialog antaragama, toleransi, serta transformasi sosial berbasis ajaran kasih dan kemanusiaan.

Sebagai Prefek Kongregasi untuk Para Uskup sejak 2023, Leo XIV telah mendorong penunjukan uskup-uskup progresif yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan kaum marjinal. Visi ini sangat dinantikan untuk dibawa ke tingkat kepemimpinan tertinggi Gereja Katolik.

Harapan Baru Bagi Umat Katolik

Di tengah tantangan global seperti krisis iklim, konflik geopolitik, serta degradasi nilai kemanusiaan, Paus Leo XIV diharapkan mampu membawa Gereja Katolik pada peran yang lebih aktif dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian. Banyak umat Katolik—khususnya dari generasi muda—menyambut hangat terpilihnya Paus asal Amerika ini sebagai simbol perubahan dan modernisasi.

Kehadirannya juga menjadi angin segar bagi negara-negara berkembang. Dengan pengalaman pelayanan di negara-negara Selatan, Paus Leo XIV diharapkan dapat menjadikan suara-suara dari pinggiran lebih terdengar di pusat kekuasaan Vatikan.

Simbol Rekonsiliasi dan Persatuan Dunia

Sebagai pemimpin Gereja Katolik yang memiliki lebih dari 1,3 miliar umat di seluruh dunia, Paus Leo XIV menghadapi tantangan besar: bagaimana menjadikan Vatikan sebagai ruang dialog dan bukan hanya simbol otoritas rohani. Ia telah berulang kali menyuarakan pentingnya inklusivitas dalam gereja, keterbukaan terhadap isu LGBTQ+, serta perlunya tata kelola gereja yang lebih transparan dan akuntabel.

Paus Leo XIV juga dikenal dekat dengan prinsip-prinsip Ekonomi Fransiskus—konsep pembangunan berkelanjutan berbasis solidaritas yang digagas oleh pendahulunya. Ia diyakini akan melanjutkan visi ekonomi yang pro-lingkungan dan pro-kaum miskin ini ke dalam kebijakan-kebijakan pastoral yang lebih konkret.

Respon Dunia dan Antusiasme Umat

Kabar terpilihnya Paus Leo XIV disambut antusias oleh berbagai kalangan. Dari Amerika Latin hingga Afrika, dari Eropa hingga Asia, umat Katolik menyambut momen ini dengan penuh harap. Media internasional menyoroti bahwa ini pertama kalinya seorang Paus berasal dari Amerika Serikat—negara yang selama ini menjadi episentrum geopolitik dunia, namun belum pernah melahirkan pemimpin tertinggi Gereja Katolik.

Uskup-uskup dari Asia dan Afrika juga memberikan pernyataan positif, menyebut Paus Leo XIV sebagai figur yang memahami realitas global dan tantangan umat Katolik di negara berkembang. Para pemimpin lintas agama pun menyambut baik figur Paus baru yang dikenal moderat dan terbuka terhadap dialog lintas iman.

Tantangan Kepemimpinan di Era Digital dan Krisis Kepercayaan

Tak dapat dipungkiri, Paus Leo XIV mewarisi gereja yang sedang menghadapi krisis kepercayaan akibat berbagai skandal yang mencoreng institusi suci ini. Tantangan lainnya adalah disrupsi era digital, di mana informasi menyebar tanpa kendali, dan Gereja harus mampu berkomunikasi lebih cepat, jujur, dan relevan dengan umatnya.

Paus Leo XIV diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, transparan, dan membumi. Ia telah menunjukkan sinyal ke arah itu lewat pidato pertamanya di Balkon Basilika Santo Petrus yang menekankan tiga nilai utama: belas kasih, keadilan, dan keterbukaan.

Awal Baru Gereja Katolik

Pemilihan Paus Leo XIV bukan sekadar suksesi rohani, tetapi juga momentum kultural dan spiritual global. Dunia menyaksikan bahwa Gereja Katolik kini benar-benar bergerak ke arah inklusivitas dan keberagaman. Dari Chicago ke Vatikan, dari altar ke mimbar dunia—Paus Leo XIV membawa harapan baru.

Dengan membawa semangat persatuan dan keberpihakan pada yang tertindas, Paus Leo XIV diharapkan mampu menjembatani jurang antara tradisi dan modernitas, antara kekuasaan dan pelayanan, antara institusi dan nurani.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More