PERJOSI, SWI, dan SPI Siapkan Pelaksanaan SKW di 3 Provinsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di tengah gonjang-ganjing kewenangan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, Dewan Pimpinan Pusat Perserikatan Journalis Siber Indonesia – DPP PERJOSI tetap konsisten mendukung Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia di bawah otoritas Badan Nasional Sertifikasi Profesi - BNSP. 

Ketua Umum DPP PERJOSI Salim Djati Mamma menegaskan, sepanjang lisensi LSP Pers Indonesia sah dikeluarkan BNSP dan didukung Kementrian Komunikasi dan Informatika, tidak ada hal yang perlu dipersoalkan. 

Untuk itu, Salim menegaskan, pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi wartawan yang diakui negara adalah LSP Pers Indonesia karena memiliki legalitas yang diterbitkan lembaga negara yakni BNSP. 

“Kami mempersiapkan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi untuk wartawan di Sulawesi Selatan karena yakin sertifikat yang akan diterima oleh peserta berlogo lambang negara Burung Garuda, bukan logo lainnya yang tidak diakui negara,” tandas Salim kepada wartawan Senin (27/6/2022) di Makasar.

Salim juga meminta seluruh wartawan di Indonesia tidak perlu khawatir dengan siaran pers yang dikeluarkan Dewan Pers baru-baru ini tentang kewenangan Sertifikasi Kompetensi Wartawan. 

“Siaran pers yang disebarkan oleh Dewan Pers itu melanggar kode etik jurnalistik. Tidak ada konfirmasi kepada pihak LSP dan pihak BNSP. Selama ini Dewan Pers mengklaim bahwa berita yang disiarkan tanpa konfirmasi adalah informasi yang tidak layak publikasi dan melanggar kode etik,” ungkap Salim yang juga menjabat Pimred Berita 55 TV.

Disisi lain, Salim menyayangkan sikap Dewan Pers yang panik dan kalap ketika bisnis Uji Kompetensi Wartawan –UKW yang selama ini dijalankannya terdegradasi keabsahannya setelah LSP Pers Indonesia berdiri dan dilisensi pemerintah melalui BNSP. 

“Saya memilih untuk percaya dan tunduk pada ketentuan yang diatur pemerintah melalui BNSP. Karena sertifikat uji Kompetensi di LSP Pers Indonesia resmi dikeluarkan pemerintah dan diakui oleh negara. Wartawan silahkan memilih untuk ikut UKW yang tidak diakui negara atau SKW yang diakui negara,” ujar Salim yang pernah berpengalaman sebagai wartawan Global TV di Jakarta.

Salim juga menambahkan, pernyataan pejabat di Kementrian Kominfo sepertinya disampaikan karena berada dalam tekanan sehingga melupakan prinsip pemerintahan dalam pelayanan publik. 

Pelayanan publik di Kementrian Kominfo, menurut Salim, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta didukung pegawasannya oleh Ombudsman Reublik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Salim mengatakan, semua pihak tidak perlu bingung pijakan hukum pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal adminsitrasi terkait surat dukungan kementrian terhadap LSP. 

“Pijakan hukumnya kan sudah jelas. Mencabut surat pemerintah dalam rangka pelayanan publik ada dasar hukum dan alasannya yang harus berdasarkan aturan yang ditetapkan UU Adminstrasi. Jadi tidak sembarangan,” pungkas Salim, sosok yang pernah menjabat Direktur Utama di Harian Unjung Pandang Ekspres – Jawa Post Grup di Makasar. 

Di tempat terpisah, Sindikat Wartawan Indonesia Dedik Sugianto mengaku tidak terpengaruh dengan siaran pers yang disebarkan Dewan Pers. “Wartawan yang cerdas tidak akan terpengaruh dengan berita rekayasa dan melanggar kode etik seperti itu. Makanya SKW yang kami laksanakan di Jawa Timur berjalan lancar,” ujar Dedik di Surabaya, Senin (27/6/2022). 

Dedik yang juga menjabat Pimpinan Redaksi Sindikat Post ini menambahkan, pelaksanaan SKW di Jawa Timur sedang dipersiapkan dengan matang. SWI sedang mempersiapkan pelaksanaan SKW di Kabupaten Tulung Agung pada 15 dan 16 Juli 2022 setelah Surabaya sukses dalam dua kali pelaksanaannya. 

 

Sementara di Pekan baru, Riau, organisasi Solidaritas Pers Indonesia –SPI juga mengambil kesempatan untuk melaksanakan SKW. “Persiapan sudah matang dan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan depan,” ujar Suriani Siboro, Ketua Umum SPI di Pekanbaru, Riau Senin (27/6/2022). 

Seluruh proses dan ketentuan adminstrasi pelaksanaan SKW yang ditetapkan BNSP melalui LSP Pers Indonesia, kata dia,  sudah dipenuhi oleh pihakpenyelanggara dalam hal ini Tempat uji Kompetensi sewaktu SPI Riau. 

“Kami fokus pada pelaksanaan SKW yang diakui negara. Jadi di luar itu kita tidak perlu mempersoalkan. Yang penting legitimasi pemerintah itu yang kita ikuti,” tutup Suriani. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Daya Tarik Pariwisata KSPN Bromo, Kementerian PUPR Bangun Jembatan Kaca Seruni Point

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sektor pariwisata dipercaya menjadi salah satu lokomotif penggerak perekonomian nasional. Hal ini terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana pada 2021 terjadi peningkatan devisa pariwisata sebesar 4% dibandingkan tahun 2020. Mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung pariwisata khususnya di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan secara terpadu untuk menunjang pengembangan kawasan strategis nasional, termasuk pariwisata, lumbung pangan, industri, perdesaan dan perkotaan metropolitan

“Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur,” jelas Menteri Basuki dalam siaran pers, Sabtu (25/06).

Salah satu infrastruktur penunjang pariwisata yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur, Bintekjatan, Ditjen Bina Marga adalah Jembatan Kaca Seruni Point di KSPN Bromo-Tengger-Semeru, Jawa Timur. Jembatan ini merupakan jembatan kaca pertama di Indonesia. 

Jembatan kaca untuk pejalan kaki  ini membentang sepanjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter pada bentang utama dan 3 meter pada bagian awal dan tengah bentang, berada di atas jurang dengan kedalaman sekitar 80 meter. Sistem struktur lantai/deck jembatan gantung  berupa kaca pengaman berlapis (_laminated glass_) yang terdiri dari dua lembar kaca atau lebih, yang direkatkan satu sama lain dengan menggunakan satu atau lebih lapisan laminasi (_interlayer_) dengan total ketebalan 25,55 mm. Struktur jembatan ini dilengkapi _double protection steel_ berupa baja galvanis yang dilapisi cat epoxy agar lebih tahan terhadap karat.

Jembatan yang dibangun dengan tipe _suspended cable_ ini mulai dikerjakan pada akhir September 2021 dan ditargetkan selesai pada akhir September 2022. Hingga saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 50%. Pembangunannya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) karena melintasi kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai penyedia lahan untuk salah satu kaki jembatan. 

Kehadiran jembatan kaca ini menjadi destinasi wisata adrenalin yang menghubungkan Terminal Wisata Seruni Point dengan Shuttle Area dengan pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok dan Gunung Semeru. Dengan demikian jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke KSPN Bromo-Tengger-Semeru.

“Kami akan berupaya agar pembangunan jembatan kaca dapat selesai sesuai waktu rencana. Kedepannya, tata kelola operasional jembatan kaca akan dilakukan oleh Kementerian LHK dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga dapat mendongkrak jumlah wisatawan ke Bromi dan dapat meningkatkan perputaran roda perekonomian terutama  meningkatkan kesejahteraan warga sekitar,” jelas Kepala Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Fahmi Aldiamar.

Fahmi menambahkah jembatan kaca ini dibangun dengan perhitungan perencanaan yang komprehensif sesuai standar dan melalui proses uji laboratorium sehingga jembatan ini akan aman untuk difungsikan bagi wisatawan. (Lak/Tha)

Read More

Hadirkan Tempat Donor Marah, Lemonilo Ajak Masyarakat untuk Luapkan Emosi Agar Suasana Hati Menjadi Lebih Baik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Seringkali, suasana hati yang buruk dapat memengaruhi produktivitas.  Dampaknya pun tidak main-main, seperti pekerjaan yang tertunda atau hubungan dengan orang-orang di sekitar menjadi renggang. Mood yang buruk bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti suasana kantor yang sedang tidak kondusif, bertengkar dengan pasangan, bahkan bisa juga karena kurangnya istirahat. Namun, saat ini, sudah banyak aktivitas yang dapat membantu memperbaiki suasana hati yang kurang baik, seperti aktivitas outdoor ataupun anger room. 

Melihat peluang ini, Lemonilo, perusahaan healthy lifestyle consumer goods asal Indonesia, menghadirkan opsi aktivitas seru bernama Tempat Donor Marah. Tempat Donor Marah adalah sebuah ruangan berbentuk kotak, yang di dalamnya terdapat berbagai pilihan untuk meluapkan emosi, baik dalam bentuk ucapan, tulisan, maupun melalui perantara seperti sandbag atau stress ball, sehingga cocok bagi mereka yang sedang memiliki suasana hati yang buruk atau bad mood. Setelah puas meluapkan emosinya, masyarakat akan diberikan Brownies Crispy dari Lemonilo secara cuma-cuma. Diharapkan, hati yang lega selepas meluapkan emosi ditambah dengan lezatnya Brownies Crispy dari Lemonilo akan membuat suasana hati menjadi lebih baik dan kembali bersemangat.

“Kami sangat menyadari bahwa suasana hati yang tidak baik akan membawa dampak yang buruk bagi setiap individu. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk memberikan pengalaman baru dalam meluapkan emosi, yaitu dengan menghadirkan Tempat Donor Marah. Tempat Donor Marah bisa menjadi alternatif tempat yang tepat dan aman bagi masyarakat untuk meluapkan emosi mereka, entah itu akibat pekerjaan, pertemanan, percintaan, maupun hal lainnya yang dapat memengaruhi produktivitas. Setelah selesai, kami berharap mereka merasakan sesuatu yang lebih baik dan menjadi lebih produktif,” jelas Phelia Amadea, Campaign & Partnership Lead Lemonilo di Jakarta, Sabtu (25/06).

Untuk diketahui, Tempat Donor Marah ini merupakan kampanye lanjutan dari situs donormarah.com yang telah berlangsung sejak awal Juni 2022 lalu. Tempat Donor Marah terbuka untuk umum dari tanggal 24 Juni 2022 hingga 30 Juni 2022 di Mall Fx Sudirman lt. 1 Sudirman, Jakarta Selatan. (Lak/Tha)

Read More

Kunjungi IPAL Krukut, Menteri Basuki : Kurangi Pencemaran, Berikan Nilai Tambah Untuk Kota

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memanfaatkan waktu libur akhir pekan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan lapangan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Krukut, di Setiabudi, Jakarta, Sabtu (25/6/2022). 

IPAL Krukut  yang dibangun dan dikelola oleh Perumda Paljaya merupakan IPAL skala perkotaan yang melayani zona 0 DKI Jakarta, meliputi kawasan Rasuna Said, Mega Kuningan, Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Senayan, Gatot Subroto, Manggarai, Guntur, dan Setiabudi. Bersama IPAL Setiabudi yang dibangun oleh Kementerian PUPR, kedua IPAL ini melayani kawasan perkantoran Sudirman - Kuningan atau ekivalen sekitar 2.7 juta jiwa.

“Air limbah baik black water maupun grey water, yang dihasilkan dari aktivitas domestik perlu diolah terlebih dahulu di IPAL sebelum air efluen dari IPAL tersebut dialirkan ke badan air penerima,” kata Menteri Basuki.

IPAL Krukut berkapasitas 8.600 m3/hari dan mulai beroperasi pada Agustus 2021. Teknologinya menggunakan Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), yaitu air limbah diolah dengan menggunakan sistem aerasi dan media yang nantinya air hasil olahannya sudah aman untuk dikembalikan ke lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 68 Tahun 2016. Teknologi ini sama seperti IPAL Setiabudi. Nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) diturunkan dari 150 - 200 mg/liter menjadi dibawah 30 mg/liter, sehingga memenuhi baku mutu dan aman bagi lingkungan.

Dari total hasil olahan IPAL Krukut, 30% volume airnya diolah kembali untuk dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air non-konsumsi seperti campuran semen untuk konstruksi, penyiraman tanaman dan flushing. 

Pengelolaan IPAL secara biologis seperti MBBR ini pasti menghasilkan lumpur. Lumpur yang dihasilkan IPAL Krukut ini akan diolah lebih lanjut di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pulo Gebang.

IPAL Krukut dibangun di atas lahan Stasiun Pompa Setiabudi seluas 1.200 m2. Semula lahan ini hanya berfungsi untuk memompa aliran air limbah dari perkantoran dan permukiman di zona 0. Di lokasi ini juga dibangun ruang edutainment untuk air limbah domestik serta rooftop cafe.

Menteri Basuki berharap dengan dikembangkannya IPAL skala perkotaan seperti IPAL Krukut ini, pencemaran badan air akibat air limbah domestik yg tidak terolah dapat dicegah, serta memberikan nilai tambah berupa air bersih untuk penyiraman taman-taman dan ruang publik kota.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa teknologi MBBR untuk pengolahan limbah domestik yang digunakan di IPAL Krukut akan menjadi salahsatu referensi bagi Kementerian PUPR dalam penentuan jenis teknologi pengolahan air limbah di Kawasan IKN Nusantara. Selain mengurangi pencemaran, air yang sudah diolah dengan menurunkan nilai BOD, Nitrogen dan Phospor dapat ditampung dalam embung-embung untuk menunjang lansekap  Kawasan IKN Nusantara.

Turut hadir mendampingi menteri Basuki Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kasubdit Rentek Direktorat Sanitasi Marsaulina Pasaribu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DKI Jakarta Albert Reinaldo dan Direktur Teknik dan Usaha Perumda PAL Jaya Asri Indiyani. (Lak/Tha)

Read More

Fenomena Pejabat Publik Dukung Kadin AR, Prof. Mufti: Dua Kadin Tak Masalah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pernyataan Kemendagri Muhammad Tito Karnavian pada penutupan Munassus Kadin Asyad Rasyid (AR) di Banten 23 Juni 2022 kemarin yang menyatakan dukungan terhadap keberadaan satu satunya Kadin sebagai induk organisasi usaha di Indonesia, sontak menjadi atensi publik khususnya dunia usaha.

Sebelumnya, setahun yang lalu  dukungan juga dilakukan Ketua DPD RI yang mengeluarkan surat pengakuan KADIN AR. 

Mengapa Kadin AR perlu melakukan dukungan dukungan pejabat publik, tentu ada tanda tanya besar? Karenanya, dua pernyataan ini dapat kita pahami sebagai ketidak percayaan diri dan ketidakpahaman Kadin AR dalam menyikapi dualisme Kadin.  

"Kemelut dualisme kepemimpinan Kadin terus berbuntut panjang dan sampai hari ini belum menemukan titik terang," ungkap Prof. DR. M. Mufti Mubarok SH, S.SOS.,M.SI Direktur Institute Development And Economic (IDE) dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Sabtu (25/6/22).

Mufti menuturkan, bahwasanya dualisme KADIN dimulai dari periode ketua umumnya MS Hidayat sampai pada periode ketua umum Suryo Bambang Sulisto (SBS). 

"Adapun, awal mula kemelut pecahnya Kapal KADIN saat periode SBS Ketum KADIN inilah Genderang  perpecahan di mulai, namun demikian sebenarnya pada Ketum MS Hidayat riak riak gelombang perpecahan sudah mulai," jelas Prof. Mufti.

Sekarang sudah terlanjur pecah, diakui atau tidak, Sah atau tidak, palsu atau tidak memang kenyataannya ada dua KADIN, yang satu Ketumnya Arsyad Rasyid, bernama KADIN Indonesia dengan logo perahu dengan layar 5  berkantor di jalan Kuningan Jakarta, sementara satunya lagi KADIN Paradigma Baru terplih dua periode Ketumnya Eddy Ganevo dengan logo perahu dengan layar 3 yang berkantor di jalan Cokroaminoto Jakarta.

"Sebenarnya sudah ada segmen yang berbeda antara KADIN AR dan Egan. KADIN AR segmen pro pemerintah (Proyek), borjuis, dan lebih konglomerat atau Kolonial," ucapnya.

Sementara itu, KADIN Egan (Eddy Ganefo) adalah Pro rakyat, proletan (UMKM), milenial. Namun dalam prakteknya kedua ini kadang saling bertabrakan di lapangan dan bahkan cenderurung adu power di daerah. 

Memang dulu menjadi anggota atau pengurus KADIN biasanya terkait dengan proyek pemerintah namun sekarang proyek proyek pemerintah di lakukan melalui lelang online yang jumlah proyek makin berkurang, sudah sedikit proyek masih menjadi rebutan, jadi akhir akhir ini menjadi anggota dan penggurus KADIN hanya menjadi ajang nostalgia dan silaturahmi pengusaha. 

  

Kemelut dualisme ini semakin parah setelah masuknya perang elit yang saling adu legitimasi. Sebut saja KADIN AR memakai tangan-tangan Pejabat Publik untuk memberikan “surat cinta” pada  kepala kepala daerah. 

Sementara KADIN Egan pada periode pertama juga waktu itu banjir dukungan dari Presiden RI, dan banyak kementerian terkait. 

Sebenarnya Kadin tidak ada hubungan dukung mendukung pejabat publik. Sebenarnya kalau merujuk UU No 1 Tahun 1987 pasal 5 KADIN bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. 

"Jadi sudah jelas sebenarnya pejabat publik bukan lembaga untuk saling klaim untuk legitimasi Kadin," beber Prof. Mufti.

Selanjutnya, kemelut karena banyak kepentingan Politik diakui atau tidak menjadi ketua umum KADIN secara turun temurun menjadi Menteri kabinet ada Abu Rizal Bakri, MS Hidayat, Rizal Ramli, dan para ketua umum menjadi menteri.

Namum demikian sejak periode kedua Pak Jokowi jadi presiden Ketua umum versi KADIN AR maupun ketua Umum KADIN Egan Cokroaminoto. Kedua ketua umum tidak mendapat jatah di Kabinet. 

Mungkin karena AR lebih dekat dengan Menteri BUMN maka AR masih dipakai untuk tim ekonomi dalam Covid-19 dan UU Omnibuslaw. Sementara EGAN Lebih memilih di luar pemerintahan dengan lebih mengurusi UMKM. 

Kadin lembaga produk UU No 1 tahun 1987, UU KADIN sudah sangat tua dan perlu revisi UU Kadin sangat diperlukan. Kadin sudah berusia 34 tahun sebuah umur organisasi yang sangat tua. 

Maka Kadin perlu segera merevisi UU KADIN dan sekaligus  perpresnya No 17 tahun 2010 dengan mengakomodir kepentingan pengusaha kolonial dan milenial di Indonesia, banyak  organisasi pengusaha yang afiliasi ke Kadin atau yang di luar Kadin lebih besar dari Kadin sekarang ini.

*Perlunya Rekonsiliasi*

Beberapa kali para petinggi sebenarnya mencoba ingin berekonsiliasi tapi hasilnya masih nihil. Karena masing masing elit masih egosentris, tidak ada yang saling mengalah. 

"Maka jalan satu satunya kedua ketua umum harus menghadap presiden dan merubah AD dan ART. Dan mengesahkan apakah KADIN Wadah tunggal atau  mengakui Ada dua Kadin," kata Prof Mufti. 

Pada tahun 2022 sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk dualisme karena situasi ekonomi nasional yang sedang carut marut ini akibat pasca pandemik yang berkepanjangan di tambah dengan konflik yang tajam di daerah, membuat iklim usaha tidak produktif.

*Dua KADIN Tidak Masalah*

Di banyak Negara Keberadaan KADIN memang tidak hanya satu, di Jepang misalnya ada dua kadin, di Jerman juga lebih dari satu KADIN, bahkan di Malaysia ada 4 KADIN, di Brunai ada 6 kadin dan di banyak Negara juga banyak KADIN.

KADIN Pusat tenang tenang aja, KADIN Daerah tak nyaman

Hampir semua provinsi dan daerah kabupaten dan kota risau akan kemelut dualisme Kepemimpinan Daerah, bahkan ada yang hingga mau adu fisik, ada yang tidak diakui, ada yang minoritas dan ada yang mayoritas tergantung kekuasaan yang berkuasa.  

Keabsahan Munas KADIN AR

Kadin Cokro sudah mengelar Munas IX di Jakarta pada Desember ini sedangkan Kadin kuningan juga sudah mengelar Munas hingga molor lebih dari 6 bulan. Maka sebenarnya Kadin AR ada kelemahan yang fundamental terkait dengan keabsahaan Munasnya. 

Harus  ada pertemuan bersama antara dua Kadin sebelum Munassus masing masing. Atau dalam munassus masing masing merubah AD dan ART untuk di terbitkan Perpres Baru penganti perpres 17/2010. Sehingga kedua Kadin sama sama saling ada legitimasi .

"Kadin Sudah mulai tertinggal,

sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan dua Kadin, masalah penangangan dan pemulihan ekonomi pasca  pandemi ini mestinya menjadi perhatian kedua Kadin. Jangan hanya memikirkan ego elite kekuasaan, saling berebut jatah ekonomi pemerintah. tapi Kadin perlu mandiri berkontribusi buat perekonomian nasional," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Target 1000 Ekor Hewan Kurban, BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta Gelar Program Kurban Semakin Istimewa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam beberapa hari lagi kita akan segera memasuki hari raya idul Adha 1443 H. Sudah sebagaimana mestinya kurban menjadi sesuatu yang selalu menarik. Terkait hal tersebut, Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta tahun ini mengangkat Tema "Kurban Semakin Istimewa", dengan harapan segala sesuatu yang dilakukan pada hari raya nanti menjadi bernilai istimewa.

"Kita targetkan 1.000 ekor hewan kurban. Ikhitiar kita ini dengan kolaborasi dan mendidik warga. Kita berkolaborasi dengan BUMD, BUMN, Korpri, atau elemen masyarakat lain. Agar target ibadah kurban bisa mencapai 1.000 ekor," kata Ketua Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta Akhmad H. Abubakar, MM saat Press Conference Kurban Semakin Istimewa di Jakarta Pusat, Jum’at (24/6/2022).

Menurut Akhmad, pihaknya akan melakukan penyerahan hewan kurban secara simbolis kepada tokoh masyarakat dan ulama untuk kemudian didistribusikan ke masyarakat Jakarta.

Tahun ini, kata dia, Salat Idul Adha akan dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara, tetapi tidak ada pemotongan hewan kurban di JIS.

Disisi lain, lanjutnya, Pembagian hewan kurban akan di distribusikan dalam bentuk daging yang dikalengkan, hewan hidup atau dalam bentuk daging segar yang sudah dipotong. 

"Semoga apa yang menjadi niat kita ini sesuai juga dengan HUT Jakarta, kita juga punya niat dan hajatan supaya 1000 ekor hewan bisa di distribusikan kepada warga masyarakat DKI yang membutuhkan daging dan insyaallah dilaksanakan oleh panitia itu secara profesional," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Program Kurban Semakin Istimewa Baznas Bazis DKI Jakarta, TB Fatahillah mengatakan, pihaknya menargetkan tahun 2022 sebesar Rp14 miliar, di mana Rp6,5 miliar akan dihimpun dari masyarakat umum, Rp6,5 miliar dari para mitra kolaborasi dan kita akan mengadakan event salat id di mana kita akan isi dengan kegiatan kolektif mudah-mudahan bisa menembus dan menyasar kegiatan ini senilai Rp1 miliar. Sehingga total yang dari kegiatan kita pada tahun ini berjumlah Rp14 miliar.

"Dan yang pasti, Daging hewan kurban akan distribusikan ke seluruh wilayah Jakarta terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, daging yang dikalengkan akan didistribusikan kepada korban bencana karena itu lebih awet," imbuhnya. (Arianto)

Read More

Rayakan HUT DKI Jakarta ke-495, Aston Kartika Grogol Gelar Jakarta Punye Cerite

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka merayakan HUT DKI Jakarta ke-495, Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center menggelar kegiatan bazaar, pameran, dan aneka talkshow yang mengangkat ikon Kota Jakarta, yakni kebudayaan Betawi. Tidak hanya itu, sejumlah kebudayaan lokal (Betawi) pun diperkenalkan, mulai dari tradisi palang pintu, rampak gendang, gambang kromong, kuliner etnik Betawi dan pernikahan adat Betawi akan memanjakan mata masyarakat.

“Event ini akan dibuka dengan penampilan Tarian Kembang Kincir. Landasan acara ini diharapkan dapat menjadi ruang kreatifitas dan menggairahkan UMKM kota Jakarta dalam mendukung program pemerintah pasca pandemik,” ungkap Bambang Wijanarko, General Manager Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center dalam siaran pers yang berlangsung di Aster Lounge Jakarta, Selasa (21/06). 

Bambang melanjutkan, Gelaran pameran akan berlangsung selama 20-24 Juni 2022 di lobby area Mall Kartika Tower. Hajatan Jakarta dengan tema Jakarta Punye Cerite ini bertujuan untuk menunjukkan rasa persatuan, kesatuan, dan kekeluargaan bagi warga Ibukota. Tidak hanya itu, kami berharap event ini dapat meningkatkan rasa bangga dan cinta pada Kota Jakarta. Kami senang berpartisipasi dalam mendorong pelestarian budaya lokal (Betawi), meningkatkan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang ada seperti sampah, banjir, dan lingkungan hidup.

Menurut Bambang, dengan menggandeng Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, dan beberapa komunitas, instansi, atau lembaga pendidikan, gelaran ini sejalan dengan komitmen Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata dan gaya hidup, yang merupakan salah satu sektor paling terdampak pandemi COVID-19.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Graha Kartika Anugerah, Joko Warsito selaku pengelola Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center menyatakan, “Acara ini adalah bukti nyata kepedulian pihaknya dalam memeriahkan HUT Kota Jakarta yang jatuh pada 22 Juni 2022. Kami ingin menjadi bagian yang bermanfaat bagi kota ini dan bermanfaat bagi orang lain. Saya antusias program seperti ini bisa melahirkan inovasi-inovasi yang berguna, mengingat saat ini perekonomian kita sudah mulai menggeliat pasca pandemik 2 tahun,” tutur Joko Warsito.

Rangkaian acara Jakarta Punye Cerite ini pun mendapat support dari Pemerintah Kota Jakarta Barat. Iin Mutmainnah, Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Barat yang hadir mewakili

Walikota Yani Wahyu Purwoko, AP, M. Si menilai setidaknya ada tiga manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini, sebagai edukasi, marketing, dan suguhan ekonomi.

Selain itu, beliau juga mengapresiasi upaya Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center dalam membantu meningkatkan pemulihan ekonomi pariwisata DKI Jakarta melalui program kolaborasi seperti ini. “Sejak pandemi merebak di tanah air, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mencatat bahwa para pelaku usaha pariwisata mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan hingga mencapai 75%, karena menurunnya permintaan konsumen,” ucapnya.

Sementara itu, Aprodhite selaku Marketing Communication Manager Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center mengatakan, Sebuah kehormatan besar bagi Aston Kartika Hotel untuk turut berpartisipasi dalam memeriahkan hari jadi DKI Jakarta tahun ini dan berharap tahun ini kami dapat memberikan kontribusi positif yang memberikan dampak signifikan dalam membantu pelaku usaha di bidang pariwisata pada umumnya, dan dapat menjadi angin segar bagi para mitra kami yang tergabung dalam program ini, terutama dalam menghadapi situasi pandemi ini.

“Kami juga berharap program ini dapat selaras dengan upaya pemerintah dalam memulihkan industri pariwisata di Jakarta dan sekitarnya serta mengaktifkan operasional bisnis terkait dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan berbasis CHSE (Clean, Health, Safety, Environment) sesuai yang dianjurkan oleh Kemenparekraf dan WHO, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang,” tutup Aprodhite. (Arianto)

Read More

Bayu Buana Bukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp491,02 Milyar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Bayu Buana Tbk ("BAYU" atau "Perseroan") pada tahun 2021 membukukan Pendapatan Usaha Konsolidasi sebesar Rp491,02 Milyar bila dibandingkan dengan Pendapatan Usaha sebesar Rp551,59 Milyar pada tahun 2020. Turun 10,98% atau sebesar Rp60.57 Milyar.

"Adapun, Laba Kotor tahun 2021 tercatat sebesar Rp47,13 Milyar turun 13.58% atau Rp7,41 Milyar dari tahun 2020 sebesar Rp54,54 Milyar," kata Direktur Utama BAYU Agustinus Kasjaya Pake Seko dalam Public Expose di Jakarta, Jum'at (24/06). 

Disisi lain, Laba Usaha Perseroan tahun buku 2021 turun sebesar Rp2,11 Milyar dari tahun 2020 sebesar Rp3,26 Milyar menjadi sebesar Rp1,15 Milyar.

Lebih lanjut, Agustinus mengatakan, Laba Sebelum Pajak Penghasilan 2021 tercatat sebesar Rp0,80 Milyar setelah dikurangi Beban Pajak Penghasilan sebesar Rp0,49 Milyar, maka Perseroan menghasilkan Laba Tahun Berjalan 2021 sebesar Rp306 Juta turun sebesar Rp0,93 Milyar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,24 Milyar.

Kemudian, Ia menambahkan, Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2021 sebesar Rp0,51 Milyar turun sebesar Rp1,17 Milyar dari tahun 2020 sebesar Rp1,68 Milyar setelah memperhitungkan dengan Kepentingan Non Pengendali tahun 2021 sebesar Rp0,20 Milyar, maka Laba Tahun Berjalan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp306 Juta.

"Dari sisi aset, Total Aset Perseroan mengalami kenaikan 2,70% atau sebesar Rp19,87 Milyar dari sebesar Rp735,11 Milyar pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp754,98 Milyar. Kenaikan sebesar Rp19,87 Milyar terjadi pada Aset Lancar naik sebesar Rp42,45 Milyar, dan Aset Tidak Lancar turun sebesar Rp22,58 Milyar," pungkasnya. (Lak/Ant)

Read More

Ketua Mahkamah Agung Resmikan Rumah Tahfiz al-Firdausi Qasimi as-Suadi

Duta Nusantara Merdeka | Deli Serdang 

Pada Kamis, 23 Juni 2022, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung, meresmikan gedung dan operasional Rumah Tahfiz al-Firdausi Qasimi as-Suadi yang berlokasi di Kelurahan Sei Rotan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Beliau mengungkapkan bahwa pembangunan Rumah Tafiz ini kontribusi nyata mewujudkan cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum. M.M., Ketua Kamar Agama MA RI, bersama keluarga menginisiasi pembangunan Rumah Tahfiz ini. "Hanya tanahnya yang dari kami sekeluarga, namun yang membangun adalah para donatur yang sebagian besar warga empat lingkungan peradilan," ungkap beliau. 

"Semoga rumah tahfiz ini beroperasional dg baik dan pahalanya selalu mengalir untuk pihak yang berwaqaf. Saya berterima kasih di lokasi ini akan dibangun juga masjid yang namanya dilekatkan dengan nama ayah saya, Abdurrahman, dan insyaallah saya siap untuk membangun masjid tersebut," ungkap Letjen TNI (Purn.) H. Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara. 

Dewasa ini kemajuan teknologi kian pesat, oleh karena itu perlu penyeimbang berupa dunia pendidikan, terutama pendidikan agama. "Kita berharap rumah tahfiz ini mencetak generasi yang cerdas intelektual dan spiritual," harap YM Prof. M. Syarifuddin. 

Lebih lanjut, YM Ketua Mahkamah Agung memberikan apresiasi kepada Ketua Kamar Agama MA RI, di sela kesibukan sebagai seorang hakim agung, masih sempat mencurahkan perhatian bagi dunia pendidikan. Beliau mengakhiri sambutannya dengan membacakan sebuah Hadis Rasulullah SAW yang artinya: _Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan nya_.

Mengakhiri kegiatan peresmian, YM Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh para pimpinan Mahkamah Agung dan tamu undangan yang lain melakukan pengguntingan pita, dilanjutkan meninjau ruangan kelas dan asrama yang telah selesai dibangun, dan ditutup dengan ramah tamah.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah undangan di antaranya wakil ketua MA bidang yudisial dan bidang non yudisial, para ketua kamar, hakim agung, hakim ad hoc pada MA, pejabat eselon I pada MA, Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, pimpinan pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan, Forkopimda Kabupaten Deli Serdang, dan pimpinan pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Rumah Tahfiz ini, ungkap YM Ketua Mahkamah Agung. (Lak/Tha)

Read More

Pantai Lakadao Raih Penghargaan CSR & Pembangunan Desa Berkelanjutan Award 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Keindahan wisata alam Buton Selatan tentu tidak perlu diragukan lagi. Salah satu spot wisata menawan yang sayang jika di lewatkan saat berkunjung ke Buton Selatan adalah Pantai Lakadao. Pantai ini berada di Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

Pantai yang indah, suasana yang sejuk, pemandangan laut yang memanjakan mata, ditambah pasir putih sepanjang pantai dijamin akan membuat kita betah disana. Keindahan pantai tersebut di lengkapi dengan beberapa objek atau spot wisata yang menarik. 

Baru baru ini pantai lakadau berhasil mendapat penghargaan dari acara CSR & Pembangunan Desa Berkelanjutan Award 2022 di hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (23/06). Penghargaan tersebut diraih karena pantai tersebut memiliki objek wisata dan spot yang menarik. 

"Awalnya hanya bergerak di internal komunitas yaitu Komunitas Jelajah Budaya Burangasi dan kami berkoordinasi dengan beberapa orang untuk melakukan promosi melalui status Facebook saja, kemudian melibatkan komunitas-komunitas lainnya," kata Ketua Tim Penggerak Kordinator Pantai Lakadao Damani kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta. 

Alhamdulillah pada pengumuman beberapa bulan lalu kami masuk 4 besar. Di tahapan ini, gerakan kami akhirnya semakin besar dan Dinas Pariwisata kabupaten Buton Selatan pun mendukung penuh kegiatan kami.

Lebih lanjut, Damani menjelaskan, Kami bersama Dinas terus mengkampanyekan program di seluruh OPD Buton selatan dan melalui media sosial untuk memberi like dan ulasan pada aplikasi Desa wisata Nusantara. Gerakan membesar sampai tingkat provinsi Sulawesi Tenggara bahkan di luar Sultra.

Tak cuma itu, kami gunakan semua jaringan bahkan yang ada diluar negeri seperti di Jepang, Australia pun kami ajak untuk mensupport kami dengan cara kami kirimkan twibonnya.

"Jadi pada dasarnya penghargaan ini diraih dimulai dari gerakan kecil yang bisa menjadi gelombang atau dukungan besar. Harapannya semoga penghargaan ini bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman komunitas dan desa-desa lainnya," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sabar AS: Pasaman Berhasil Masuk Sepuluh Besar Lomba Promosi Desa Wisata

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Sumatera Barat Sabar AS, S.Ag., M.Si CSR & Pembangunan Desa Berkelanjutan Award 2022 di hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (23/06).

"Pembangunan Desa Berkelanjutan Award 2022 adalah dalam rangka memotivasi, menyemangati percepatan pengembangan desa wisata di Nusantara terkhusus di Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat," kata Sabar AS kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Oleh karena itu, ujar Sabar AS, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pasaman, maka promosi wisata sangat penting ini.

Menurut beliau, sebuah prestasi yang luar biasa mengembangkan segenap objek wisata yang terdapat di desa-desa di Kabupaten Pasaman secara khusus objek wisatanya.

Adapun, lima nagari yang kita dorong dan alhamdulillah berhasil memasuki sepuluh besar lomba promosi desa wisata dari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

"Terima kasih buat Kementerian Desa yang sudah memprakarsai kegiatan ini, semoga kegiatan ini bermanfaat, mendorong percepatan dan pengembangan pariwisata di desa-desa di nusantara, khususnya di Kabupaten Pasaman," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sejalan dengan Hari Susu Sedunia, Nestlé Indonesia Terus Dukung Percepatan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Susu Sedunia, PT Nestlé Indonesia (Nestlé) melakukan serangkaian kegiatan, termasuk salah satunya melakukan roadshow kunjungan ke mitra kerja dan juga pemangku kepentingan yang selama ini bersama-sama membangun industri susu di Indonesia. Selain melakukan silaturahmi, Nestlé juga melaporkan beberapa dukungan yang dilakukan perusahaan dalam membantu mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sedang melanda Indonesia, khususnya di Jawa Timur. 

Untuk mendukung percepatan penanggulangan wabah PMK pada sapi, Nestlé berkomitmen menyalurkan bantuan sebesar Rp1,2 miliar kepada peternak sapi di Jawa Timur, termasuk 35 mitra koperasi dalam bentuk vitamin, disinfektan, dan obat-obatan untuk sapi-sapi perah yang terjangkit wabah PMK. 

Dalam roadshow tersebut, Nestlé menyampaikan berbagai hal, di antaranya (1) Upaya perusahaan yang telah dilakukan selama ini dalam rangka mendukung industri susu, (2) Kepedulian terhadap wabah PMK dan komitmen Nestlé untuk mempercepat penanggulangannya, seperti bermitra dengan pemangku kepentingan dan memberikan kebutuhan esensial seperti vitamin dan disinfektan, (3) Komitmen dan dedikasi Nestlé untuk mengedukasi mitranya terkait wabah PMK, serta mengedukasi masyarakat tentang keamanan pangan dan konsumsi susu, termasuk di masa wabah PMK. 

Sugiono, Ketua KUD Sumber Makmur Ngantang mewakili mitra peternak susu, menyambut baik sekaligus mengapresiasi dukungan Nestlé. “Kami sangat bersyukur atas dukungan yang telah diberikan PT Nestlé Indonesia dalam rangka percepatan penanggulangan wabah PMK yang sampai saat ini telah terjangkit di 18 provinsi, termasuk Jawa Timur. Kami sangat menghargai seluruh kerja sama kami sejak 1975 hingga saat ini, di saat wabah PMK, Nestlé tanpa lelah terus memberikan dukungan. Hal ini sangat berharga untuk terus membantu kami melewati wabah ini,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/06).  

Dalam kesempatan yang sama, Ganesan Ampalavanar, Presiden Direktur PT Nestlé Indonesia mengemukakan keprihatinan perusahaan terhadap kondisi yang saat ini terjadi akibat wabah PMK serta menegaskan komitmen Nestlé untuk mendukung upaya pemerintah mengangani wabah ini sebagai bagian dari investasi berkelanjutan di Indonesia. “Sebagai produsen yang telah bermitra dengan para peternak sapi perah, sejak tahun 1975, kami secara terus menerus memberikan dukungan baik edukasi maupun kebutuhan pemeliharaan sapi perah. Kami cukup prihatin melihat kondisi yang terjadi akibat wabah PMK, dan merupakan bagian dari tekad kami untuk memberikan dukungan penuh kepada mitra kami dan pemerintah, sehingga industri susu di Jawa Timur bisa terus berjalan serta kualitas produksi susu yang dihasilkan dapat tetap terjaga,” ujar Ganesan. 

Sementara itu, Sufintri Rahayu, Direktur Corporate Affairs PT Nestlé Indonesia turut menyampaikan bahwa momentum Hari Susu Sedunia juga semakin memperkuat komitmen Nestlé dalam upaya meningkatkan kualitas produksi susu sapi di Jawa Timur, daerah penghasil susu terbesar di Indonesia. 

“Apalagi, wabah PMK ini tidak hanya berdampak kepada produksi susu sapi saja, namun juga kondisi psikis dari para peternak sapi perah yang harus diperhatikan. Kesejahteraan mereka juga merupakan prioritas kami. Untuk itu, selain mengupayakan percepatan penanggulangan wabah tersebut, pendampingan dan rehabilitasi para peternak sapi perah juga akan kami lakukan kedepannya,” tambah Sufintri. 

Selain itu, Sufintri menuturkan, Nestlé juga berkolaborasi dengan Asosiasi Industri Pengolah Susu (AIPS) untuk menyalurkan bantuan yang akan didistribusikan langsung kepada koperasi yang berkolaborasi dengan Dinas Kabupaten Pasuruan. Sejak tahun 2019, Nestlé juga telah membantu memberikan bantuan konsentrat sebagai tambahan pakan ternak dalam rangka membantu mengembangkan peternak sapi perah di wilayah Jawa Timur. 

Bersamaan dengan pemerintah yang telah memulai penyuntikan vaksin terhadap sapi untuk mencegah penularan PMK, bantuan yang diberikan oleh PT Nestlé Indonesia sebagai salah satu pembeli susu perah terbesar di Jawa Timur diharapkan bisa mendukung peternak sapi dalam menanggulangi wabah PMK. Dengan bantuan ini, Nestlé juga terus berupaya untuk memastikan kualitas dan keamanan susu yang diproduksi oleh peternak sapi di Jawa Timur. 

“Bantuan yang kami berikan kepada mitra peternak susu perah di Jawa Timur ini diharapkan dapat membantu di paska pemulihan sehabis vaksin. Dan ke depannya, kami juga akan terus berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan dan keafiatan konsumen melalui produk-produk kami, termasuk susu sapi. Kami berharap, masyarakat juga akan semakin mendapatkan manfaat untuk kualitas kehidupan yang lebih baik di masa sekarang dan masa yang akan datang,” tutup Ganesan. (Arianto)

Read More

Hakim Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

 

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, dilaksanakan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma 5/2019) di Hotel Madani, Kota Medan. Sosialisasi ini sangat penting guna meningkatkan kapasitas hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin yang selaras dengan semangat pencegahan perkawinan pada usia anak, tegas YM Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.

Kegiatan sosialisasi Perma 5/2019 sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung pada tahun 2020. Kegiatan tersebut baru terselenggara satu kali di Semarang, kemudian terhenti karena terjadi Pandemi Covid-19.

YM Prof. Amran Suadi bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi Perma 5/2019. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan hakim tinggi  Pengadilan Tinggi Agama Medan (PTA Medan), ketua Pengadilan Agama se wilayah PTA Medan, Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Medan, dan _stakeholder_ terkait lainnya se-wilayah Kota Medan.

Mahkamah Agung begitu _concern_ terhadap isu perlindungan anak. Ketika usia perkawinan anak disamakan antara laki-laki dan perempuan di usia 19 berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019, Mahkamah Agung langsung menerbitkan Perma 5/2019 untuk mendukung kebijakan pembentuk undang-undang terkait usia perkawinan.

Selama ini, ada paradigma bahwa dispensasi kawin kontra produktif dengan semangat meminimalisir pernikahan pada usia anak. Tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan, hanya permohonan yang tidak bisa dielakkan lagi untuk tetap melaksanakan perkawinan dan disertai alat bukti pendukung yang cukup yang dapat dikabulkan, tegas guru besar bidang perlindungan perempuan dan anak ini.

Hakim pemeriksa perkara perlu memberikan nasihat sekaligus meminta keterangan dari anak, kedua orang tua anak, calon suami/istri, dan kedua orang tua calon suami/istri. Jika hakim luput dalam memberikan nasihat, meminta keterangan atau mempertimbangkan keterangan tersebut, mengakibatkan penetapan batal demi hukum, tegas YM Prof. Amran Suadi.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan pemberian pembinaan oleh YM Prof. Amran Suadi dan sesi tanya jawab oleh para peserta sosialisasi. Para peserta terlihat sangat antusias mengikuti acara hingga akhir. (Lak/Tha)

Read More

Usai Tuntaskan Konflik Agraria, Pemerintah Kembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Peningkatan Ekonomi Desa Sumberklampok

Duta Nusantara Merdeka | Buleleng 

Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian konflik agraria yang berlangsung selama 61 tahun di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pemerintah melalui program Reforma Agraria melakukan kegiatan penataan akses. Dalam hal ini dengan menyerahkan 21 program pemberdayaan masyarakat kepada para penerima sertipikat hasil dari program redistribusi tanah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut. 

Selain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), turut terlibat Kantor Staf Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengatakan bahwa program Reforma Agraria terdapat program pemberdayaan bagi masyarakat. "Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan, bahwa tanah yang sudah diredistribusikan harus lebih produktif dan bisa memberikan hasil untuk kehidupan. Untuk itu, saya berpesan agar program-program pemberdayaan yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan harus berhasil,” ucapnya dalam kegiatan yang berlangsung di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selasa (21/06/2022).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni mengungkapkan tahapan awal dari penyelesaian konflik agraria tersebut, yaitu dilakukan penyertipikatan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah. "Sebagai tindak lanjut dari kegiatan program Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses, sebelumnya sudah dilakukan penyertipikatan melalui redistribusi tanah kepada masyarakat penerima sertipikat sebanyak 900 kepala keluarga," tutur Raja Juli Antoni.

Selanjutnya ia menuturkan, untuk melakukan pengembangan program pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberklampok, Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah melakukan pemetaan sosial sehingga ditemukan beberapa potensi bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat. "Tidak berhenti di situ , Kementerian ATR/BPN juga melakukan pemetaan sosial yang menghasilkan potensi daerah berupa potensi pertanian, peternakan, UMKM, perikanan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan," ungkapnya.

Dari hasil pemetaan sosial yang didapat, Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait, sehingga disepakati 21 program pemberdayaan yang tepat untuk dapat diberikan dan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Desa Sumberklampok pasca pemberiaan sertipikat. "Saya berharap agar kegiatan yang sedang kita lakukan pada saat ini dapat dilaksanakan dan diduplikasikan di delapan lokasi lainnya yang sudah terintegrasi dengan kegiatan LPRA (Lokasi Prioritas Reforma Agraria) dan pemetaan sosial," tambahnya.

Dengan terwujudnya program pemberdayaan masyarakat hasil dari kerja lintas sektor pada LPRA di Desa Sumberklampok, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat. "Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada Pak Presiden yang sudah berhasil meruntuhkan ego sektoral dan membangun jembatan bagi kementerian/lembaga untuk bisa bekerja sama, untuk mendukung potensi yang ada dan akses yang diperlukan di Desa Sumberklampok," tutur Raja Juli Antoni.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pertanian Kabupaten Buleleng sangat potensial untuk dikembangkan. Selain sumber daya alam, masyarakat dan budaya lokal sangat mendukung sektor pertanian menjadi andalan. Menurutnya, sektor pertanian bisa dipadukan dengan wisata. "Alam Buleleng ini sangat bagus. Kalau sudah bagus, lahannya subur seperti ini, tinggal diberikan sentuhan dan manajemen yang tepat, saya yakin pertanian memberikan hasil yang menjanjikan," ujar Syahrul Yasin Limpo.

Hal senada diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Ia mengungkapkan, Kemenkop UKM nantinya akan fokus untuk mengembangkan model bisnis yang ada di Desa Sumberklampok. "Kita akan fokus pada penataan koperasi untuk mengakomodasi hasil panen dan ternak warga desa," ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga dibacakan Deklarasi Bersama Kampung Reforma Agraria Desa Sumberklampok yang dibacakan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni. Deklarasi ini sebagai wujud komitmen bersama pemerintah dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkelanjutan di Desa Sumberklampok sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki; Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono; Koordinator Staf Khusus Presiden, Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana; Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo; Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Andri Novijandri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Ketut Mangku; Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati; serta Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. (Lak/Tha)

Read More

Mahkamah Agung dan Sepuluh Instansi Tanda Tangani Nota Kesepahaman SPPT-TI 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada Selasa 21 Juni 2022, Jaksa Agung Burhanuddin yang didampingi oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menghadiri Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) 2022 yang juga dihadiri diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, Ketua Mahkamah Agung RI H.M. Syarifuddin, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wakil Kepala Kepolisian RI, dan Wakil Ketua KPK. 

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menyampaikan SPPT-TI akan mengoptimalkan penegakan hukum, karena dengan dukungan teknologi informasi, penanganan perkara dapat menjadi lebih cepat, akurat, akuntabel dan transparan. Selain itu, SPPT-TI akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum melalui kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

SPPT-TI yang dimulai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh 8 (delapan) Kementerian/Lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, Kepolisian, dan BSSN, adalah upaya mewujudkan kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya melalui peningkatan kualitas penanganan perkara hukum dengan bantuan teknologi informasi. SPPT-TI juga merupakan langkah awal dalam mengubah proses penanganan perkara yang pada saat ini masih berbasis dokumen fisik, dan selanjutnya dengan dukungan penuh dari kemajuan teknologi maka pengiriman dokumen antar Lembaga Penegak Hukum (LPH) dapat berjalan secara elektronik.

“Kemudian juga untuk para pencari keadilan, adalah tersedianya informasi perkembangan penanganan perkara bagi pencari keadilan pada Dasboard SPPT-TI dan sebagai dasar kebijakan nasional dalam penanganan perkara. Dengan pengembangan dan implementasi ini, kedepannya saya harapkan SPPT-TI dapat menjadi aplikasi nasional dalam mendukung proses administrasi penegakan hukum agar menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujar Menko Polhukam. 

Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung RI H.M. Syarifuddin mengatakan SPPT-TI yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI ini menjadi sebuah harapan besar bagi terwujudnya proses penanganan perkara pidana yang transparan dan akuntabel melalui mengintegrasian data perkara dari masing-masing sistem yang dimiliki oleh institusi penegak hukum melalui aplikasi Pusat Pertukaran Data (Puskarda).

Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan, dengan adanya sistem pengintegrasian dan pertukaran data perkara dalam satu aplikasi bersama, maka selain dapat memberikan jaminan terhadap ketersediaan, ketepatan, keakuratan dan kecepatan dalam memperoleh serta memproses data perkara, juga dapat memudahkan proses pertukaran data perkara bagi aparat penegak hukum yang lokasi kantornya saling berjauhan tanpa harus datang langsung ke kantor penegak hukum yang lain.

“Selain menjadi kelanjutan dari Nota Kesepahaman tahun 2016 yang telah berakhir sejak tanggal 28 Januari 2021. Dalam Nota Kesepahaman yang baru ini terdapat penambahan item pada Pasal 2 huruf e, yaitu tentang Pelimpahan Berkas Perkara Secara Elektronik. Hal ini menunjukan sebuah langkah maju, karena dengan mekanisme pelimpahan berkas perkara secara elektronik akan memberikan kemudahan dalam pengadministrasian dan proses pelimpahannya. Selain itu, penggunaan berkas elektronik juga akan membantu percepatan dalam proses penanganan perkara di tingkat upaya hukum,” ujar Ketua Mahkamah Agung RI. 

Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) 2022 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. (Lak/Tha)

Read More

Diskon Pakaian di Jakarta Fair 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pameran multiproduk terbesar, termegah dan terlama kini telah kembali. Pandemi Covid-19 yang sempat merehatkan Jakarta Fair Kemayoran selama dua tahun ini nyatanya tidak menjadi batasan antusiasme pengunjung untuk datang kembali.

Berbondong-bondong pengunjung Jakarta Fair 2022 datang untuk berbelanja, mencicipi ragam kuliner, dan menikmati wahana permainan. 

Bermacam produk yang dipamerkan ini ramah untuk para keluarga yang sedang mencari dan ingin membeli peralatan rumah tangga, furniture hingga pakaian untuk segala usia. 

Berbagai macam promo pakaian dari brand luar maupun lokal dibandrol mulai

harga Rp50.000. 

Merk Salt n Pepper, Poshboy, Camel, Cardinal, Polo dan masih banyak brand pakaian diskon lainnya. 

Merk Salt n Pepper, membuka diskon dengan harga Rp50.000 saja pengunjung

dapat memilih berbagai kemeja casual dan T-Shirt. 

Poshboy juga memberikan diskon up to 80% dengan obral T-Shirt dari harga Rp50.000. Selain itu, Merk Camel juga memberikan diskon dengan harga Rp75.000 saja dengan pilihan T-Shirtnya. 

“Tiap tahun Saya ke sini sama keluarga ke Jakarta Fair sambil nunggu anak main

wahana komidi puter Saya liat-liat bajunya lagi promo. Tempatnya enak, bersih dan weekday gini kirain sepi ternyata tetep rame ya,” ujar salah satu pengunjung.

Tidak hanya diskon produk pakaian dengan merk ternama saja, berbagai produk UMKM juga berkesempatan mengenalkan produknya di Jakarta Fair. 

Adapun Diskon pakaian dapat disimpulkan dengan harga ramah mulai dari Rp 50.000 saja, pengunjung juga dapat menikmati berbagai macam fasilitas serta kebersamaan keluarga selama di Jakarta Fair Kemayoran 2022. 

Seperti diketahui, Jakarta Fair Kemayoran 2022 dibuka mulai 9 Juni dan akan berlangsung selama 39 hari hingga 17 Juli mendatang, menyuguhkan pameran berbagai produk unggulan serta beraneka hiburan maupun wahana permainan untuk keluarga. (Lak/Tha)

Read More

Lemonilo Dukung Ibu Juara untuk Jalani Hidup Sehat dalam Keluarga Mulai dari Hal Sederhana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ibu memiliki peran penting dalam menerapkan gaya hidup sehat pada keluarga. Peran ibu dalam kegiatan domestik misalnya menyediakan bahan makanan yang sehat dan bergizi ataupun melakukan parenting control seperti mengawasi anak dalam menggunakan gadget tentu bukanlah hal yang mudah. Ibu membutuhkan dukungan untuk dapat mewujudkan hidup sehat yang mudah, enak dan menyenangkan.

Untuk mendukung ibu dalam mengimplementasikan gaya hidup sehat di dalam keluarga, Lemonilo perusahaan healthy lifestyle consumer goods mengajak para ibu untuk bergabung dalam kampanye #CeritaIbuJuara. 

Melalui kampanye #CeritaIbuJuara Lemonilo, para Ibu Juara bisa membagikan ceritanya dalam menjalani hidup sehat bersama keluarga, dimulai dari hal kecil dan sederhana setiap hari. 

Lemonilo juga mendukung dan mengapresiasi para Ibu Juara dengan memberikan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah dan puluhan gram emas untuk para ibu yang membagikan cerita terbaik mereka setiap minggunya.

“Kami percaya bahwa hidup sehat bisa dimulai dan dijalani dengan mudah serta menyenangkan, untuk mencapai mimpi-mimpi bersama keluarga. Lemonilo turut hadir untuk menemani para Ibu Juara dalam menjalani hidup sehat tersebut.” ujar Phelia Amadea, Campaign & Partnership Lead Lemonilo dalam keterangan persnya, Senin (21/06).

Kampanye #CeritaIbuJuara yang berlangsung dari tanggal 20 Juni hingga 23 Juli 2022 ini merupakan wadah untuk menceritakan cara sederhana para ibu dalam kesehariannya untuk menjalankan gaya hidup sehat bersama keluarga. Mi Lemonilo hadir sebagai pilihan para ibu untuk menemani keluarga dalam menjalankan hidup sehat.

“Kami berharap melalui kampanye ini, para Ibu Juara dapat mengedukasi keluarga masing-masing serta keluarga lainnya untuk hidup lebih sehat, serta menjalani hidup sehat dengan lebih praktis dan menyenangkan,” tutup Phelia. (Lak/Tha)

Read More

Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat Berhasil Amankan 1 Orang Pelaku Penadah Barang Curian

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat berhasil mengamankan 1 orang pelaku penadah barang curian, ZI (28) berhasil diringkus petugas kepolisian di daerah Tangerang berikut 12 unit sepeda motor hasil kejahatan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Moch Taufik Iksan mengatakan, saat ini jajaran polsek Kalideres Jakarta Barat berhasil meringkus pelaku penadah barang curian sepeda motor.

"Kami amankan 1 orang pelaku berinisial ZI (28) berikut barang bukti sepeda motor hasil curian dimana ini merupakan hasil rangkaian ungkap kasus sebelumnya," ujar Kompol Moch Taufik Iksan, Senin, 20/6/2022. 

Kapolsek Kalideres Akp Syafri Wasdar didampingi Kanit Reskrim Polsek Kalideres Akp Subartoyo menerangkan, Ini merupakan rangkaian penangkapan terdahulu dan salah satunya merupakan seorang penadah ZI yang merupakan seorang DPO.

"Saat ini yang menjadi DPO sudah berhasil kami amankan jadi total keseluruhan terdapat 6 pelaku yang berhasil diungkap," ujar syafri Wasdar.

Lebih lanjut, Syafri menjelaskan hasil pengungkapan ini merupakan pelaku yang membiayai sekaligus merencanakan aksi Curanmor ini.

"ZI merupakan otaknya yang membiayai dan mendanai untuk para pelaku melancarkan aksinya untuk mengambil kendaraan sepeda motor," jelas Syafri.

Pelaku ZI (28) biasa menjual hasil kejahatan tersebut di daerah Sumatera (Lampung).

"Barang curian tersebut dijual ke pemotor dimulai dari harga 5 Juta tergantung jenis motor yang dijual," terang Syafri.

Dimana pelaku ini telah menjalani bisnis haramnya sudah berjalan hampir 1 tahun dan sudah menjual motor hasil curian sebanyak 78 unit sepeda motor.

Guna mempertanggung jawabkan atas perbuatan nya pelaku dikenakan pasal 480 Kuhpidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

Diberitakan sebelumnya, Polisi berhasil mengamankan 5 orang pelaku yang terlibat dalam penipuan sepeda motor dengan sasaran anak dibawah umur (anak anak) yang kemudian dibawah kabur oleh para pelaku.

Polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku penipuan sepeda motor yang berperan sebagai eksekutor berinisial ER dan DS, Polsek Kalideres Jakarta Barat juga mengamankan 3 orang pelaku yang berperan sebagai penadah diantaranya STR, PF dan MR.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royce di dampingi Kasat Reskrim Akbp Joko Dwi Harsono, Kapolsek Kalideres Akp Syafri Wasdar dan Kasi Humas Kompol Moch Taufik Iksan mengatakan, kami berhasil mengamankan pelaku penipuan sepeda motor dengan modus membawa kabur kendaraan bermotor yang sedang di kendarai oleh para korbannya.

"Pelaku beraksi dengan mencari sasaran anak dibawah umur yang sedang mengendarai sepeda motor," ujar Kombes Pol Pasma Royce saat menggelar press conference di Mapolres Metro Jakarta Barat, Kamis (19/5/2022).

Menurut Pasma, para pelaku beraksi dengan mencari sasaran para anak-anak kemudian di pepet oleh kendaraan pelaku lalu memberhentikannya.

Saat berhenti pelaku ini berpura-pura dengan menuduh korban telah bertengkar dengan adik perempuan pelaku, kemudian supaya korban percaya salah satu pelaku mengajak korban untuk bertemu dengan adik perempuan

pelaku.

Kemudian, Pelaku membawa 2 orang korban dibonceng kurang lebih 1 kilometer lalu diturunkan dipinggir jalan lalu pelaku kembali ke lokasi kejadian dengan pinjam kunci dan motor korban dengan alasan akan menjemput 2 orang teman korban yang diturunkan dijalan.

"Setelah korban berhasil diperdayai oleh pelaku selanjutnya kedua pelaku kabur membawa sepeda motor korban," ucap pasma.

Lanjut Pasma mengatakan, para pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan modus seperti itu telah berhasil membawa kabur sejumlah kendaraan milik para korban.

"Pelaku sudah beraksi sebanyak 15 kali dalam setahun terakhir, dan beraksi di sekitar wilayah jakarta," kata Pasma.

Dimana 1 orang lagi yang merupakan pelaku penadah nya sedang dalam buruan petugas Kepolisan. (Arianto)

Read More

Tangani Konflik Agraria, Kementerian ATR/BPN Pastikan Kegiatan Perekonomian Masyarakat Tetap Berjalan

Duta Nusantara Merdeka | Malang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria. Salah satunya, konflik yang terjadi di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Kebun Pancursari di Desa Tegalrejo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, di mana masyarakat pekebun memiliki Sertipikat Hak Milik di atas lahan tersebut. 

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengunjungi lokasi ini pada Minggu (19/06/2022). Pada kesempatan ini, ia mendengarkan aspirasi serta berdialog dengan masyarakat pekebun. Kemudian, ia berdiskusi dengan perwakilan warga penggarap lahan, kepala desa, bupati, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk mencari solusi bagaimana masyarakat tetap bisa memanfaatkan lahan perkebunan demi keberlangsungan hidupnya. 

Di hadapan ratusan masyarakat yang hadir, Hadi Tjahjanto memastikan bahwa masyarakat tetap bisa melangsungkan kegiatan ekonominya selama proses hukum berlangsung. "Bapak/Ibu sekalian, diperlukan kesabaran untuk memenuhi keinginan kita. Tapi Bapak/Ibu sekalian yang sekarang masih menanam tebu, jagung, dan lainnya masih bisa dipanen, bisa diambil, silakan dipanen semuanya. Yang penting untuk perekonomian masih terus berjalan, masih bisa makan," ujarnya. 

Usai berdiskusi dengan pemangku kepentingan terkait di Kantor PTPN XII, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa akan membentuk satuan tugas (satgas) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi kegiatan masyarakat di desa tersebut. Satgas juga berfungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat pekebun, mulai dari penanaman hingga panen. "Saya akan turunkan satgas supaya Bapak/Ibu melaksanakan kegiatan itu juga diawasi dan diberikan perlindungan," tegasnya. 

Namun demikian, perlu adanya kesepakatan dengan lintas kementerian, mengingat lahan tersebut adalah milik negara. Menurutnya, kerja sama dapat dilakukan antara masyarakat dengan PTPN XII, sehingga nantinya negara juga mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan lahan. 

"Kami memikirkan keberlangsungan hidup Bapak/Ibu, kami juga memikirkan PTPN XII supaya kita mendapatkan untung untuk negara. Karena ini punya negara. Nanti satgas akan mengatur, diawasi oleh petugas semuanya, Bapak/Ibu bisa kerja samakan lahan yang dimiliki dengan PTPN XII untuk ditanami yang sesuai dengan keinginan PTPN XII. Bapak/Ibu yang menggarap, setiap hari dikasih bayaran, kemudian setelah ada hasilnya juga dipersentase supaya aman juga Bapak/Ibu mendapatkan semua," papar Hadi Tjahjanto. 

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Widodo; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, La Ode Asrafil; Bupati Malang, Sanusi; dan Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat. (Lak/Tha)

Read More

Induk Koperasi TKBM Pelabuhan Gelar RAT TBKM Tahun Buku 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Meskipun kondisi negara kita baru melewati pendemi, Induk Koperasi TKBM Pelabuhan menggelar Rapat Anggota Tahunan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (INKOP - TBKM) Tahun Buku 2021 mengangkat tema "Mempertahankan Eksistensi Peran dan Fungsi Koperasi TKBM sebagai Pengelola TKBM di Pelabuhan dalam Mengejawantahkan Nilai-nilai Konstitusi" di Jakarta, Senin (20/06).

"Kami pastikan bahwa Koperasi TKBM tidak badan hukum, anti perubahan dan kemajuan apalagi untuk negara, itu sebuah kepastian," kata Ketua Induk Koperasi TKBM Pelabuhan H. M. Nasir, SE kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka.

Namun yang kami sayangkan, ujar H. M. Nasir, kalaupun Koperasi TKBM belum baik sebagaimana diharapkan pemerintah, tentunya kami berharap pemerintah melakukan upaya penataan dan pembinaan dalam upaya meningkatkan profesionalitas Koperasi dan TKBM di pelabuhan bukan justru mencabut SKB 2 Dirjen 1 Deputi sebagai legalitas operasional Koperasi pengelola TKBM di pelabuhan. "Apalagi mengalihkan kewenangan pengelolaan TKBM ke Pelindo/PBM kelihatan sekali kepentingan tidak berpihaknya kepada Koperasi TKBM," ucapnya.

“Kami paham dan bahkan mendukung rencana pemerintah untuk menekan biaya tinggi pelabuhan, tapi tentunya tidak Koperasi TKBM yang harus ditumbalkan dan tertuduh sebagai penyebab biaya tinggi itu, dan langkah untuk menyelesaikan biaya tinggi itu dengan 'menghilangkan' Koperasi TKBM serta mengalihkan kewenangan pengelolaan ke Pelindo/PBM. Menurut kami ini sangat tidak berkeadilan," tegas H. M. Nasir.

Kami yakin dan percaya bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM dibawah kepemimpinan Bapak Teten Masduki memahami betul permasalahan ini. "Dan tentunya kami berharap Bapak Menteri membicarakan aspirasi kami ini ke Bapak Presiden. Kami yakin bahwa Bapak Presiden sangat mendengar aspirasi rakyat kecil ini," ungkapnya.

"Harapan kami, RAT berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi dan keputusan RAT yang bermanfaat untuk Koperasi TKBM Pelabuhan. Semua ini akan terwujud apabila terbangunnya kerjasama semua pihak yang saling mendukung agar RAT ini berjalan lancar dan aman," pungkasnya. (Arianto)

Read More