Model Ansy De Vries Dibacok Begal di Kebon Jeruk

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dunia modeling Jakarta kembali diguncang aksi kriminal jalanan. Model photoshoot Ansy De Vries mengalami luka berat usai menjadi korban pembacokan komplotan begal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu malam, 16 Mei 2026. Hingga Senin, 18 Mei 2026, korban masih menjalani perawatan intensif di RS Sumber Waras dalam kondisi belum sadar.

Peristiwa itu terjadi saat Ansy pulang dari sesi pemotretan dan menumpang ojek online melintasi ruas pinggir tol Kebon Jeruk. Jalan yang mulai sepi diduga dimanfaatkan empat pelaku bermotor untuk melancarkan aksinya. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Ansy De Vries Diserang Saat Pulang Photoshoot

Menurut informasi yang beredar dari keluarga korban, serangan berlangsung sangat cepat. Pengemudi ojek online yang membawa Ansy ikut menjadi korban setelah tangannya terkena sabetan senjata tajam.

Sejumlah pekerja kreatif di Jakarta Barat mengaku terpukul mendengar kabar tersebut. Di dunia modeling dan fotografi, perjalanan malam selepas syuting atau photoshoot memang bukan hal baru. Namun belakangan, rasa aman di jalan mulai terasa mahal.

Make up artist Zara, rekan korban, membenarkan kondisi Ansy yang masih kritis. “Ansy belum sadar. Aku dapat info dari pacarnya. Minta doanya ya teman-teman,” ujarnya.

Keterangan keluarga yang beredar di media sosial menyebut luka di bagian kepala korban cukup serius. Diduga, senjata tajam yang dipakai pelaku dalam kondisi berkarat sehingga memperparah infeksi. Pembengkakan terjadi dari bagian dahi hingga wajah.

Yang membuat keluarga terpukul, Ansy disebut masih sempat menghubungi kerabat setelah kejadian. Dalam pesan singkat itu, korban mengaku merasa pusing sebelum akhirnya tak sadarkan diri.

Teror Begal Jakarta Barat Kembali Jadi Sorotan

Kasus begal brutal di Kebon Jeruk ini memicu reaksi luas di media sosial. Tagar tentang dukungan untuk Ansy ramai bermunculan sejak Minggu malam. Banyak fotografer, model, hingga pekerja kreatif mempertanyakan keamanan jalanan Jakarta Barat pada malam hari.

Di sejumlah titik pinggir tol dan jalur minim penerangan, aksi kriminal disebut makin meresahkan. Beberapa warga mengaku mulai membatasi aktivitas malam karena khawatir menjadi sasaran pelaku jalanan.

Hingga berita ini ditulis, polisi masih melakukan penyelidikan dan belum mengumumkan identitas pelaku. Empat orang yang diduga terlibat dalam penyerangan masih diburu aparat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Pastikan Negara Kawal Pembebasan WNI di Israel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah Indonesia menyatakan terus bekerja mengupayakan keselamatan dan pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melalui Kepala Biro Humas dan Data Informasi Brigjen TNI Honi Havana, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurut Kemenko Polkam, negara memberi perhatian serius terhadap penahanan sejumlah WNI dalam operasi pencegatan armada kemanusiaan tersebut. Pemerintah memastikan langkah diplomatik dan komunikasi internasional terus dijalankan.

“Pemerintah akan menempuh seluruh jalur diplomatik, hukum, dan komunikasi internasional yang tersedia dengan tetap mengedepankan perlindungan keselamatan WNI, kebebasan pers, serta prinsip-prinsip kemanusiaan,” ujar Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan pernyataan Menko Polkam.

Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, isu perlindungan WNI kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa kasus sebelumnya, proses pembebasan warga di wilayah konflik memang sering berjalan panjang dan senyap dari ruang publik.

Pemerintah Dorong Koordinasi Internasional

Kemenko Polkam mendukung langkah Menteri Luar Negeri RI bersama sejumlah negara sahabat yang mengecam pencegatan terhadap Global Sumud Flotilla 2.0 oleh militer Israel.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat komunikasi dengan pihak internasional. Jalur diplomasi disebut menjadi opsi utama dalam proses penyelamatan para WNI tersebut.

Seorang diplomat Indonesia yang pernah menangani evakuasi warga di kawasan Timur Tengah pernah mengatakan, negosiasi dalam situasi konflik sering berlangsung maraton dan melibatkan banyak saluran tidak resmi.

Karena itu, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan melalui informasi resmi pemerintah agar tidak muncul spekulasi yang memperkeruh situasi.

Perlindungan WNI Jadi Prioritas Negara

Kemenko Polkam menegaskan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah meningkatnya risiko keamanan internasional.

Komitmen tersebut tidak hanya terkait penahanan WNI oleh militer Israel, tetapi juga upaya penyelamatan empat WNI yang disandera di perairan Somalia sejak akhir April lalu.

Situasi ini memperlihatkan tantangan perlindungan warga negara kini semakin kompleks. Pemerintah menghadapi tekanan diplomatik, keamanan lintas negara, hingga dinamika geopolitik global yang bergerak cepat.

Meski begitu, pemerintah memastikan seluruh jalur yang tersedia akan terus digunakan untuk mengupayakan keselamatan dan pembebasan para WNI tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

RGAS Raup Penjualan Rp272 Miliar di Tengah Tekanan EPC

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS) mencatat lonjakan kinerja sepanjang 2025. Emiten jasa penunjang industri gas itu membukukan penjualan Rp272,53 miliar, naik 275,78 persen dibanding tahun sebelumnya Rp72,52 miliar. Kenaikan pendapatan itu turut mengerek laba bersih hingga 497,56 persen menjadi Rp15,95 miliar.

Direktur Utama RGAS, Edy Nurhamid Amin, mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang bisnis perdagangan barang dan jasa konstruksi yang menjadi tulang punggung pendapatan perseroan. Pernyataan itu disampaikan dalam Public Expose di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Bisnis EPC dan Spare Parts Jadi Mesin Pertumbuhan

Segmen perdagangan barang menyumbang pendapatan terbesar mencapai Rp210,10 miliar. Sementara jasa konstruksi berkontribusi Rp42,31 miliar. Sisanya berasal dari segmen lain Rp16,36 miliar dan jasa inspeksi Rp3,75 miliar.

Di tengah perlambatan sejumlah sektor industri, lonjakan RGAS terbilang mencolok. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kontraktor EPC justru menahan ekspansi akibat margin yang makin tipis dan harga material yang sulit diprediksi.

Perseroan mengakui tekanan industri masih besar. Persaingan proyek EPC dan penyediaan spare parts semakin ketat. Kondisi geopolitik Timur Tengah serta penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah ikut menekan biaya material.

“Perseroan harus lebih selektif memilih proyek dan mitra agar tetap kompetitif dari sisi harga, kualitas, dan waktu pengerjaan,” ujar Edy.

Beban pokok pendapatan RGAS naik menjadi Rp229,69 miliar dari sebelumnya Rp47,10 miliar. Namun, beban usaha relatif terkendali di angka Rp19,15 miliar atau hanya naik 4,49 persen dibanding 2024.

Di sisi neraca, aset lancar tercatat Rp127 miliar, turun dibanding tahun sebelumnya Rp144,19 miliar. Sementara total liabilitas hingga akhir 2025 mencapai Rp54,02 miliar.

Jaringan Gas Rumah Tangga Jadi Peluang Baru

RGAS melihat prospek industri gas nasional masih terbuka lebar. Pemerintah tengah mendorong pengurangan impor LPG sekaligus memperluas jaringan gas rumah tangga atau jargas.

Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pembangunan 119.354 sambungan rumah pada 2025-2026. Angka itu diperkirakan melonjak menjadi 959.232 sambungan rumah pada 2026-2027.

Perseroan menilai program itu bakal meningkatkan permintaan gas bumi domestik. Dari sinilah RGAS mencoba mengambil posisi lebih agresif, mulai dari penguatan layanan EPC terintegrasi hingga pengembangan produk berbasis TKDN.

Menariknya, perusahaan mulai mengoptimalkan teknologi Artificial Intelligence untuk mendukung pemasaran, analisis pelanggan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Langkah digitalisasi ini dianggap penting agar operasional lebih efisien di tengah persaingan proyek yang makin padat.

Di level industri, cerita seperti ini bukan hal baru. Banyak pelaku sektor energi mulai sadar, perang bisnis kini bukan sekadar soal proyek besar, tetapi juga kecepatan membaca data dan efisiensi rantai pasok.

RGAS juga menyatakan akan memperkuat tata kelola perusahaan dan kualitas sumber daya manusia demi menjaga pertumbuhan berkelanjutan pada 2026.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal I 2026, CSRA Cetak Laba Rp83,68 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) mencatat laba bersih Rp83,68 miliar sepanjang kuartal I 2026. Angka itu tumbuh 6 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp78,96 miliar.

Kenaikan laba terjadi di tengah lonjakan pendapatan perusahaan yang hampir dua kali lipat. Perseroan juga mengklaim mampu menjaga efisiensi operasional saat biaya produksi dan aktivitas bisnis meningkat tajam.

Dalam paparan publik usai RUPS Tahunan di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis PT Cisadane Sawit Raya Tbk, Seman Sendjaja, mengatakan pertumbuhan ditopang peningkatan penjualan dan pengendalian beban usaha.

“Peningkatan laba didorong kenaikan penjualan dan efisiensi beban usaha di tengah peningkatan aktivitas operasional,” ujar Seman Sendjaja dalam paparan publik tersebut.

Pendapatan perusahaan tercatat melonjak menjadi Rp541,32 miliar. Nilai itu naik 96,6 persen dibandingkan Rp275,39 miliar pada kuartal I 2025.

Namun, lonjakan penjualan ikut diiringi kenaikan beban pokok penjualan menjadi Rp427,98 miliar. Angka tersebut meningkat 177,6 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Beban Produksi Naik, Margin Laba Bruto Tertekan

Kenaikan biaya produksi membuat laba bruto perusahaan turun 6,5 persen menjadi Rp113,34 miliar. Pada periode sama tahun lalu, laba bruto CSRA masih berada di level Rp121,18 miliar.

Situasi ini lazim terjadi di industri sawit ketika volume produksi meningkat bersamaan dengan kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional kebun.

Seorang analis perkebunan di Jakarta pernah menyebut, tantangan perusahaan sawit saat ini bukan hanya menjaga produksi, tetapi mempertahankan margin keuntungan ketika biaya terus bergerak naik.

Meski begitu, arus kas operasional perusahaan justru menguat. CSRA membukukan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp96,07 miliar, naik 57,8 persen dibandingkan Rp60,89 miliar tahun sebelumnya.

CSRA Fokus Mekanisasi dan Ekspansi Lahan

Peningkatan arus kas didorong penerimaan pelanggan yang mencapai Rp567,55 miliar. Nilai itu hampir dua kali lipat dibandingkan kuartal I 2025.

Di sisi lain, arus kas investasi tercatat negatif Rp69,47 miliar akibat penambahan aset tetap dan tanaman produktif. Perseroan juga mengalokasikan dana untuk pembayaran utang bank dan liabilitas pembiayaan.

Per 31 Maret 2026, total aset perusahaan mencapai Rp2,64 triliun. Ekuitas naik menjadi Rp1,55 triliun, mencerminkan penguatan struktur keuangan perusahaan.

Ke depan, CSRA menargetkan peningkatan produksi tandan buah segar, optimalisasi mekanisasi panen, serta perluasan landbank di Sumatera Selatan untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Deadline Update KBLI 2025 Tinggal Sebulan, Pengusaha Diminta Waspada

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah menetapkan 18 Juni 2026 sebagai batas akhir pembaruan KBLI 2020 ke KBLI 2025 dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen legalitas usaha lainnya. Pengusaha yang terlambat memperbarui data berisiko menghadapi pembekuan izin usaha hingga penolakan akta perusahaan.

Perubahan ini menjadi perhatian besar, terutama bagi sektor digital, startup teknologi, perdagangan aset kripto, hingga energi hijau. Pemerintah menilai banyak model bisnis baru belum tercakup dalam klasifikasi lama.

Di sejumlah kantor notaris, antrean konsultasi mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Seorang pelaku usaha rintisan di Jakarta mengaku baru sadar kode KBLI perusahaannya ternyata sudah tidak relevan setelah hendak memperpanjang izin usaha.

KBLI 2025 Ubah Peta Legalitas Usaha Digital

KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menjadi acuan utama saat pengusaha membuat PT, CV, maupun Nomor Induk Berusaha. Setiap bidang usaha wajib menggunakan kode yang sesuai dengan aktivitas bisnis sebenarnya.

Pembaruan KBLI 2025 dilakukan karena munculnya banyak sektor baru berbasis teknologi digital, kecerdasan buatan, platform daring, hingga ekonomi karbon. Pemerintah melalui Permen BPS 7/2025 menyesuaikan klasifikasi agar lebih relevan dengan perkembangan industri.

Beberapa sektor yang paling terdampak ialah jasa berbasis platform, marketplace, konten kreator, podcaster, streamer, industri game, hingga perdagangan aset kripto dan unit karbon.

Selain itu, sektor factoryless goods producers atau industri maklon tanpa pabrik juga mengalami penyesuaian definisi yang lebih spesifik dibanding aturan sebelumnya.

NIB dan Akta Perusahaan Bisa Bermasalah

Pengusaha yang belum memperbarui KBLI berpotensi mengalami hambatan administrasi. NIB dapat dibekukan, sementara perubahan akta perusahaan berisiko ditolak Kementerian Hukum dan HAM.

Karena itu, pelaku usaha diminta segera melakukan audit internal terhadap seluruh kegiatan bisnis yang berjalan saat ini. Langkah tersebut penting agar kode KBLI sesuai dengan klasifikasi terbaru.

Pengusaha juga disarankan berkoordinasi dengan notaris lebih awal. Proses perubahan akta hingga pembaruan data usaha di portal OSS RBA membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Di lapangan, banyak pelaku usaha baru bergerak setelah mendekati tenggat. Padahal, proses administratif sering memakan waktu lebih lama dibanding perkiraan awal.

Pemerintah mengingatkan, tidak semua bidang usaha wajib melakukan pembaruan KBLI 2025. Namun, perusahaan yang mengalami perubahan aktivitas usaha perlu segera menyesuaikan legalitasnya sebelum batas waktu berakhir.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Cara DJP Melacak Penghasilan Karyawan dan Pengusaha di Era Coretax

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat sistem pengawasan pajak berbasis teknologi digital dan integrasi data sejak 2025. Melalui sistem Coretax dan integrasi NIK-NPWP, otoritas pajak kini mampu membaca pola penghasilan karyawan maupun pengusaha lebih detail.

Perubahan itu membuat pelaporan pajak tidak lagi sekadar mengandalkan pengakuan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). DJP kini mengombinasikan data transaksi, rekening, aset, hingga aktivitas usaha dalam satu sistem terintegrasi.

Banyak wajib pajak sebenarnya belum menyadari perubahan besar ini. Seorang konsultan pajak di Jakarta pernah bercerita, kliennya kaget saat petugas mampu mencocokkan omzet usaha dengan transaksi faktur dan mutasi rekening hanya dalam waktu singkat.

Integrasi Coretax dan Data Perbankan Perkuat Pengawasan Pajak

Salah satu instrumen utama DJP adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sistem Coretax menjadi pusat pengolahan data perpajakan yang memudahkan pengawasan secara otomatis.

Aktivitas ekonomi yang memakai NIK dapat terbaca dalam sistem. Mulai dari pembelian aset, kepemilikan kendaraan, izin usaha, hingga transaksi tertentu berpotensi menjadi bagian analisis DJP.

Selain itu, DJP juga memperoleh data dari pihak ketiga melalui skema Automatic Exchange of Information (AEOI). Data tersebut berasal dari perbankan, instansi pemerintah, dan lembaga lain yang terhubung dengan sistem perpajakan nasional.

Dalam kondisi tertentu, DJP memiliki kewenangan memperoleh informasi rekening bank apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian laporan pajak. Mutasi rekening dapat menjadi dasar klarifikasi maupun pemeriksaan lanjutan.

Faktur Pajak dan Bea Cukai Jadi Alat Cocokkan Omzet

Pengawasan juga dilakukan lewat faktur pajak dan laporan transaksi perusahaan. Data pembelian serta penjualan yang tercatat membantu DJP membaca pola usaha dan memperkirakan omzet sebenarnya.

Perusahaan wajib melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan. Artinya, data penghasilan pegawai umumnya sudah masuk ke sistem bahkan sebelum SPT pribadi dilaporkan.

Aktivitas impor dan ekspor melalui Bea Cukai ikut menjadi sumber pengawasan. DJP dapat membandingkan skala transaksi dengan omzet yang tercantum dalam laporan pajak wajib pajak.

Perubahan sistem ini membuat administrasi perpajakan Indonesia bergerak menuju pola pengawasan otomatis. Wajib pajak kini dituntut lebih akurat dan disiplin menyampaikan laporan sebelum sistem mendeteksi perbedaan data lebih dulu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Harkitnas Kodam XIX, Semangat Nasionalisme Kembali Digaungkan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Harkitnas 2026 di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai berlangsung khidmat pada Rabu, 20 Mei 2026. Upacara yang dipimpin Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan itu menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah tekanan global yang makin kompleks.

Upacara digelar mewakili Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr Agus Hadi Waluyo S.A.P. M.M. CHRMP. Kegiatan itu diikuti prajurit TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Tema Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tahun ini ialah “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Pemerintah mendorong penguatan generasi muda sebagai fondasi ketahanan nasional di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi global.

Di lapangan upacara, prosesi berlangsung tertib. Mulai dari laporan perwira upacara, penghormatan pasukan, pengibaran Sang Merah Putih, hingga pembacaan doa berjalan tanpa hambatan. Lagu Indonesia Raya terdengar menggema sejak pagi.

Beberapa prajurit tampak berdiri tegak meski cuaca cukup terik. Situasi itu mengingatkan pada satu hal sederhana di lingkungan militer: disiplin sering kali dibangun dari rutinitas yang tampak kecil, tetapi dijaga konsisten setiap hari.

Semangat Kebangkitan Nasional Ditekankan lewat Kerja Nyata

Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital yang dibacakan Brigjen TNI Rudi Hermawan, pemerintah menegaskan bahwa semangat kebangkitan nasional tidak cukup berhenti pada seremoni tahunan.

“Semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui kerja nyata, loyalitas dan kepedulian terhadap masyarakat. Persatuan menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa,” ujar Brigjen TNI Rudi Hermawan.

Pesan itu menjadi penekanan penting di tengah situasi nasional yang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan secara bersamaan. Kodam XIX menilai soliditas internal dan kedekatan dengan masyarakat menjadi modal utama menjaga stabilitas wilayah.

Lagu Perjuangan Menggema di Lapangan Upacara

Suasana semakin hening ketika seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu perjuangan itu menggema di lapangan upacara dan membangun suasana nasionalisme yang kuat.

Bagi sebagian peserta, momentum seperti ini bukan sekadar agenda tahunan. Ada rasa keterikatan emosional yang muncul ketika lagu perjuangan dinyanyikan bersama dalam satu barisan.

Melalui peringatan Harkitnas ke-118, Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan komitmennya memperkuat profesionalisme prajurit, menjaga soliditas satuan, dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat serta negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Ingatkan Kepala Daerah Jaga Empati ke Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Nusa Tenggara Barat 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Djamari Chaniago membawa pesan khusus Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri silaturahmi Forkopimda wilayah Nusa Tenggara dan Maluku di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 19 Mei 2026. Pemerintah pusat meminta soliditas kepala daerah tetap dijaga di tengah tekanan ekonomi dan krisis global.

Pesan itu disampaikan di hadapan gubernur, bupati, wali kota, Kapolda, Pangdam, Danlanud, Kajati, hingga unsur Forkopimda regional Maluku dan Nusa Tenggara. Pemerintah menilai koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas politik, keamanan, dan keberlanjutan program nasional.

Djamari Chaniago Ingatkan Kepala Daerah Dekat dengan Rakyat

Dalam arahannya, Djamari menegaskan para pemimpin daerah tidak boleh kehilangan empati terhadap masyarakat. Menurut dia, situasi global yang belum stabil berpotensi memukul ekonomi rakyat jika pemerintah daerah lambat merespons persoalan di lapangan.

“Saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Bapak dan Ibu seluruhnya, dengan harapan agar soliditas di antara kita tetap dijaga,” kata Djamari.

Ia juga meminta para pejabat menunjukkan semangat pengabdian, bukan sekadar simbol kekuasaan. Pernyataan itu terasa relevan di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup pejabat dan jarak sosial antara birokrasi dengan masyarakat bawah.

“Berempatilah kita pada posisi rakyat. Tidak ada pilihan lain, kita sudah terlanjur dipilih oleh rakyat untuk memimpin negeri ini,” ujar Djamari.

Di sejumlah daerah, keresahan warga soal harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja mulai terdengar lebih keras dibanding tahun lalu. Seorang kepala daerah di kawasan timur Indonesia bahkan sempat bercerita, keluhan warga kini bukan lagi soal bantuan, melainkan bagaimana bertahan hidup di tengah biaya hidup yang terus naik.

Tito Karnavian dan Maruarar Soroti Stabilitas dan Perumahan

Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya peran Forkopimda menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. Menurut Tito, program pemerintah tidak akan berjalan efektif tanpa koordinasi yang solid antarinstansi.

Sementara itu, Maruarar Sirait memaparkan program perumahan rakyat yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Pemerintah, kata dia, memberi perhatian besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh hunian layak.

Para kepala daerah diminta aktif memanfaatkan program tersebut di wilayah masing-masing. Pemerintah berharap kolaborasi pusat dan daerah tidak berhenti di forum seremonial, tetapi benar-benar terasa di tingkat masyarakat.

Turut mendampingi Menko Polkam dalam kegiatan itu antara lain Mochammad Hasan serta jajaran deputi Kemenko Polkam.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danantara Kebut Penataan 180 BUMN, Ini Strateginya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dony Oskaria memimpin rapat evaluasi bersama Danantara Asset Management di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026. Pertemuan itu membahas percepatan streamlining atau penataan ulang badan usaha milik negara sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menargetkan BUMN bergerak lebih ramping, efisien, dan fokus pada bisnis inti. Hingga Mei 2026, sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah masuk proses penataan melalui skema konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran.

Penataan 180 BUMN Masuk Tahap Percepatan

Dony mengatakan penataan dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih bisnis yang selama ini membebani struktur korporasi negara. Menurut dia, banyak entitas berjalan tanpa arah bisnis yang tegas dan justru menggerus efisiensi.

“Streamlining BUMN harus memastikan setiap perusahaan fokus pada bisnis inti, memiliki tata kelola yang kuat, dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony.

Di banyak kementerian dan perusahaan pelat merah, istilah restrukturisasi sebenarnya bukan barang baru. Namun, dalam praktiknya, proses itu kerap tersendat akibat tarik-menarik kepentingan dan birokrasi panjang. Seorang mantan pejabat BUMN pernah bercerita, rapat konsolidasi bisa berlangsung berbulan-bulan hanya untuk menentukan siapa memegang aset tertentu.

Kali ini, pemerintah tampaknya ingin bergerak lebih cepat. BP BUMN bersama Danantara menyoroti perusahaan yang dinilai masih tumpang tindih agar dapat bergerak lebih lincah dan kompetitif menghadapi tekanan pasar.

Fokus Bisnis Inti dan Optimalisasi Aset

Rapat juga membahas penguatan tata kelola perusahaan, penajaman arah bisnis, dan optimalisasi aset BUMN yang selama ini belum produktif. Pemerintah ingin setiap perusahaan negara memiliki fungsi yang jelas serta mampu menghasilkan nilai ekonomi nyata.

Di sisi lain, langkah ini menunjukkan pemerintah mulai meninggalkan pola lama yang membiarkan terlalu banyak entitas bergerak di sektor serupa. Dalam beberapa kasus, perusahaan pelat merah justru saling berebut proyek di pasar yang sama.

BP BUMN dan Danantara menegaskan restrukturisasi bukan sekadar memangkas jumlah perusahaan. Penataan itu diarahkan untuk memperkuat fondasi korporasi negara agar lebih profesional, sehat secara bisnis, dan mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pendapatan PPGL Susut 17 Persen, DER Tembus 185 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL) mencatat penurunan pendapatan dan laba sepanjang tahun buku 2025 di tengah tekanan industri logistik nasional. Dalam paparan publik di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026, Direktur Utama PPGL Darmawan Suryadi mengakui kondisi pasar belum sepenuhnya pulih, terutama akibat perlambatan aktivitas pengiriman dan tingginya biaya operasional.

Pendapatan usaha Perseroan tercatat Rp175,23 miliar atau turun 17,24 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp211,73 miliar. Penurunan itu turut menekan laba sebelum pajak menjadi Rp14,56 miliar dari sebelumnya Rp19,23 miliar.

Tekanan Industri Logistik Mulai Terasa

Di sektor logistik, penurunan volume pengiriman bukan lagi cerita baru. Sejumlah pelaku usaha mengaku biaya distribusi terus bergerak naik, sementara persaingan tarif semakin ketat. Situasi itu ikut membayangi kinerja PPGL sepanjang tahun lalu.

“Pendapatan usaha tercatat sebesar Rp175,23 miliar, mengalami penurunan sebesar 17,24 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp211,73 miliar,” ujar Darmawan Suryadi.

Penurunan juga terjadi pada laba komprehensif tahun berjalan. PPGL membukukan laba Rp9,50 miliar atau turun 25,78 persen dibandingkan capaian 2024 sebesar Rp12,96 miliar.

Meski demikian, Perseroan masih mencatat kenaikan aset cukup agresif. Total aset meningkat 59,25 persen menjadi Rp411,85 miliar. Namun, kenaikan itu dibarengi lonjakan liabilitas hingga 136,45 persen menjadi Rp267,53 miliar.

Kondisi tersebut tercermin pada rasio utang perusahaan. Debt to Equity Ratio (DER) naik tajam menjadi 185,3 persen, jauh di atas posisi tahun sebelumnya sebesar 77,7 persen. Sementara Debt to Asset Ratio (DAR) naik menjadi 64,96 persen.

PPGL Fokus Cari Pelanggan Baru

Di tengah tekanan itu, PPGL memilih menjaga pelanggan lama sambil memburu pasar baru. Strategi ini dinilai penting karena sektor logistik kini makin sensitif terhadap efisiensi biaya dan kecepatan layanan.

Darmawan mengatakan Perseroan tetap berupaya mempertahankan kualitas pelayanan kepada pelanggan eksisting. Pada saat bersamaan, perusahaan juga membidik pelanggan baru untuk menopang pertumbuhan tahun berjalan.

Dalam industri logistik, mempertahankan klien lama sering kali lebih sulit dibanding mencari pelanggan baru. Apalagi, eksportir dan importir kini semakin selektif memilih jasa pengurusan transportasi yang mampu memberi layanan cepat sekaligus efisien.

PPGL menegaskan komitmennya menjalankan strategi operasional yang lebih optimal demi memperbaiki kinerja pada 2026. Perseroan juga tetap mempertahankan visi sebagai penyedia layanan one-stop service bagi eksportir dan importir.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IMO Indonesia Kecam Penangkapan Jurnalis Republika di Gaza

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengecam penangkapan jurnalis Bambang Noroyono oleh aparat Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Jalur Gaza.

Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai tindakan tersebut bukan sekadar insiden keamanan, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan akses publik terhadap fakta kemanusiaan di wilayah konflik.

IMO Nilai Penangkapan Jurnalis Tak Bisa Dibenarkan

Yakub mengatakan kehadiran jurnalis di kawasan konflik memiliki fungsi penting untuk memastikan dunia internasional tetap memperoleh informasi yang utuh dan independen.

“Kami mengutuk keras aksi Zionis Israel yang menangkap saudara Bambang Noroyono dalam misi kemanusiaan di Gaza. Aksi tersebut merupakan bukti nyata pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal dan kebebasan pers,” kata Yakub dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Menurut dia, ketika jurnalis dibatasi atau dibungkam, publik global kehilangan akses terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Situasi itu dinilai semakin berbahaya ketika konflik kemanusiaan berlangsung di tengah perhatian dunia internasional.

“Jurnalis hadir untuk menyuarakan fakta atau kebenaran kepada masyarakat dunia. Karena itu, ketika jurnalis dibungkam, maka dunia kehilangan akses terhadap fakta-fakta kemanusiaan yang terjadi di wilayah konflik,” ujar Yakub.

Di ruang redaksi, kabar penangkapan jurnalis di wilayah konflik selalu memunculkan kegelisahan yang sama. Banyak wartawan memahami bahwa medan perang bukan hanya soal ancaman peluru, tetapi juga risiko kriminalisasi terhadap pencari fakta.

Beberapa editor media nasional bahkan mulai melihat konflik Gaza bukan lagi semata isu geopolitik Timur Tengah, melainkan ujian besar terhadap perlindungan profesi jurnalis secara global.

Pemerintah Diminta Bergerak Cepat

IMO Indonesia mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik untuk memastikan keselamatan Bambang Noroyono dan relawan kemanusiaan lain yang ikut dalam misi tersebut.

“Kami meminta pemerintah Indonesia segera bergerak cepat untuk menjamin sekaligus memastikan keselamatan saudara Bambang Noroyono serta mendorong pembebasan seluruh relawan yang ditahan,” kata Yakub.

Desakan itu muncul di tengah meningkatnya sorotan dunia terhadap keselamatan pekerja media di wilayah konflik. Sejumlah organisasi pers internasional sebelumnya juga berulang kali memperingatkan tingginya risiko kekerasan terhadap jurnalis di Gaza.

Bagi kalangan media, peristiwa ini kembali menegaskan bahwa kebebasan pers di wilayah perang masih menjadi isu yang rapuh dan mudah dikorbankan oleh kepentingan politik maupun militer.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ekspansi Agresif JAYA Mulai Tekan Arus Laba Perusahaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA) menghadapi tekanan kinerja sepanjang tahun buku 2025. Emiten transportasi itu membukukan pendapatan Rp 73,90 miliar, turun 26,62 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 100,71 miliar.

Kontraksi pendapatan langsung menggerus laba bersih perusahaan. JAYA hanya mencatat laba tahun berjalan Rp 4,48 miliar atau turun 27,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6,15 miliar. Di saat bersamaan, perusahaan justru memperbesar ekspansi aset dan utang secara agresif.

Ekspansi Besar, Margin Keuntungan Menyusut

Direktur Utama JAYA, Darmawan Suryadi, mengatakan penurunan pendapatan berdampak langsung terhadap laba perusahaan.

“Penurunan pendapatan ini berdampak pada laba tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp 4,48 miliar,” ujar Darmawan dalam Public Expose di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Namun persoalan JAYA bukan sekadar penjualan yang melemah. Dari laporan kinerja perusahaan, tekanan paling terasa justru datang dari sisi pembiayaan. Beban bunga melonjak 82,96 persen menjadi Rp 5,86 miliar.

Kenaikan biaya bunga sebesar itu biasanya menjadi sinyal klasik bahwa ekspansi perusahaan mulai bertumpu pada leverage yang cukup tinggi. Dalam industri transportasi, pola semacam ini kerap muncul ketika perusahaan buru-buru memperbesar armada saat permintaan pasar belum sepenuhnya pulih.

Laba usaha JAYA tercatat turun 26,80 persen menjadi Rp 8,70 miliar. Sementara laba bruto hanya turun tipis 2,14 persen menjadi Rp 33,29 miliar. Angka ini menunjukkan efisiensi operasional masih relatif terjaga, tetapi tekanan biaya keuangan mulai memakan ruang keuntungan bersih.

Di kalangan pelaku pasar, situasi seperti ini sering dibaca sebagai fase “bertaruh pada pertumbuhan”. Perseroan memperbesar kapasitas sekarang dengan harapan volume bisnis beberapa tahun mendatang mampu menutup beban utang hari ini.

Utang Melonjak, Diversifikasi Bisnis Dipercepat

Sepanjang 2025, total aset JAYA melonjak 71,90 persen menjadi Rp 378,17 miliar. Tetapi kenaikan itu diikuti lonjakan liabilitas yang jauh lebih tinggi, yakni 164 persen menjadi Rp 253,88 miliar.

Sementara ekuitas hanya tumbuh tipis 0,38 persen. Struktur ini memperlihatkan sebagian besar ekspansi perusahaan ditopang pinjaman dan kewajiban baru.

Perseroan memang sedang memperluas lini usaha. Selain menambah armada, JAYA membentuk PT Jaya Bae Nusantara dan PT Prima Bae Nusantara di sektor angkutan.

Perusahaan juga masuk ke bisnis kendaraan bekas melalui PT Maju Bae Makmur dan memperluas sektor properti lewat PT Aman Bae Jaya.

Anak usaha PT Aman Bae Sentosa tercatat memiliki 11 villa dan dua bidang tanah di Bali. Sedangkan PT Aman Bae Perkasa mengembangkan proyek Perumahan Sindang Mulya Cibarusah di Kabupaten Bekasi.

Diversifikasi ini memperlihatkan JAYA tidak lagi hanya mengandalkan bisnis transportasi. Namun tantangan terbesar perseroan ke depan adalah memastikan ekspansi tersebut benar-benar menghasilkan arus kas baru, bukan sekadar memperbesar beban pembiayaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodam XIX Perkuat Kesiapan Alutsista Kavaleri 2026

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai memperkuat kesiapan operasional satuan kavaleri melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi (Binsis) Alutsista Tahun Anggaran 2026 di Kikav 6/RBT, Selasa, 19 Mei 2026.

Kegiatan itu dihadiri Kasdam XIX Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan mewakili Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr Agus Hadi Waluyo. Fokus utama supervisi mencakup kesiapan alutsista, pemeliharaan kendaraan tempur, hingga kemampuan personel satuan.

Supervisi Alutsista Fokus pada Kesiapan Tempur

Tim Binsis dipimpin langsung Dirsen Pussenkav Brigjen TNI Dani Wardhana bersama jajaran Pussenkav TNI AD. Mereka melakukan pemeriksaan teknis terhadap sistem operasional dan pemeliharaan alutsista di lingkungan Kodam XIX.

Turut hadir dalam kegiatan itu Asops Kasdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapaldam XIX/Tuanku Tambusai, serta Kakomlekdam XIX/Tuanku Tambusai. Suasana kegiatan berlangsung formal, tetapi tetap cair di ruang koordinasi antarsatuan.

Di lingkungan militer, pengecekan seperti ini bukan sekadar rutinitas administrasi. Seorang prajurit kavaleri pernah bercerita, kendaraan tempur yang tampak prima di garasi belum tentu siap menghadapi medan berat tanpa perawatan disiplin setiap hari.

Karena itu, supervisi teknis menjadi bagian penting menjaga kesiapan tempur satuan. Pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi alat utama sistem persenjataan, tetapi juga ketahanan personel di lapangan.

“Binsis Alutsista ini bertujuan memastikan kesiapan personel maupun materiil satuan tetap terpelihara dengan baik sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara optimal,” ujar Brigjen TNI Dani Wardhana.

Sinkronisasi Program Pembinaan Satuan

Selain evaluasi teknis, kegiatan juga diisi koordinasi dan audiensi antara jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai dan tim Pussenkav TNI AD. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program pembinaan satuan kavaleri di wilayah.

Kolonel Kav Kapti Hertantyawan selaku Dirbindok Pussenkav serta Kapten Kav Dorma Asrindo Purba dari Subditbinsiapsat dan Alutsista turut mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

Di tengah dinamika keamanan wilayah yang terus berubah, kesiapan alutsista menjadi perhatian utama TNI AD. Apalagi satuan kavaleri memiliki fungsi strategis dalam mendukung mobilitas operasi dan penguatan pertahanan darat.

Bagi jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai, kegiatan supervisi ini juga menjadi momentum memperkuat profesionalisme prajurit sekaligus memastikan kesiapan operasional tetap terjaga sepanjang 2026.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Harkitnas 2026: Pers Nasional Diuji Algoritma Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei kembali memunculkan pertanyaan lama yang kini terasa makin relevan: masihkah pers nasional menjadi penjaga akal sehat publik di tengah banjir informasi digital dan tekanan algoritma global. Di era kecerdasan buatan, media massa menghadapi tantangan paling berat sejak Reformasi 1998.

Di ruang-ruang redaksi, situasinya berubah drastis. Media bukan hanya dituntut cepat, tetapi juga dipaksa mengejar klik, impresi, dan trafik demi bertahan hidup. Dalam kondisi itu, idealisme jurnalistik sering kali berhadapan langsung dengan kebutuhan bisnis yang makin keras.

Pers Pernah Menjadi Senjata Perlawanan

Sejarah pers Indonesia lahir bukan dari industri hiburan, melainkan dari perjuangan politik dan kesadaran kebangsaan. Tokoh seperti Tirto Adhi Soerjo memanfaatkan surat kabar sebagai alat melawan kolonialisme Belanda.

Lewat Medan Prijaji, gagasan tentang bangsa Indonesia mulai tumbuh. Pers saat itu menjadi ruang bersama bagi masyarakat dari Batavia hingga Sumatra untuk merasa memiliki nasib yang sama.

Di banyak ruang redaksi lama, wartawan senior masih sering mengenang masa ketika berita ditulis dengan verifikasi ketat dan diskusi panjang. Kini suasananya berbeda. Seorang editor media digital bahkan bisa memantau puluhan berita hanya dalam satu layar laptop sambil mengejar hitungan menit.

Pasca-Reformasi 1998, kebebasan pers berkembang pesat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun ancaman baru muncul dalam bentuk yang lebih rumit: dominasi platform digital global.

Disrupsi Digital Mengubah Wajah Jurnalisme

Perubahan lanskap media membuat ruang publik dipenuhi arus informasi tanpa henti. Media sosial melahirkan fenomena jurnalisme warga, tetapi juga memunculkan banjir hoaks, disinformasi, dan sensasionalisme.

Dalam ekosistem digital, algoritma kini lebih menentukan berita populer dibanding keputusan redaksi. Konten yang memicu emosi sering lebih mudah tersebar ketimbang laporan investigasi mendalam.

Akibatnya, banyak media arus utama mengalami tekanan ekonomi serius. Pendapatan iklan digital sebagian besar mengalir ke platform global seperti Google, Meta, dan TikTok.

Dampaknya terasa langsung di lapangan. Pengurangan jurnalis, penutupan biro daerah, hingga maraknya praktik “jurnalisme rilis” menjadi fenomena sehari-hari.

Seorang wartawan daerah pernah bercerita, dalam satu hari ia diminta menulis lebih dari 15 berita hanya untuk menjaga trafik situs tetap stabil. Dalam kondisi seperti itu, liputan investigasi mendalam nyaris mustahil dilakukan.

Kebangkitan Mutu Pers Jadi Tantangan Baru

Di tengah situasi tersebut, momentum Hari Kebangkitan Nasional dinilai perlu dimaknai sebagai kebangkitan mutu pers nasional. Fokus utama pers kini bukan sekadar menjadi yang tercepat, melainkan menjelaskan konteks dan dampak sebuah peristiwa secara jernih.

Kepercayaan publik menjadi modal paling penting bagi media. Ketika masyarakat mulai lelah dengan kebisingan media sosial, pers kredibel memiliki peluang kembali menjadi rujukan utama informasi.

Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Regulasi itu diharapkan menciptakan pembagian manfaat yang lebih adil antara media nasional dan platform digital global.

Namun tantangan implementasi masih besar, terutama bagi media lokal yang menghadapi tekanan ekonomi paling berat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

ATR/BPN Dorong Perubahan HGB ke SHM, Biaya Rp50 Ribu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendorong masyarakat pemilik rumah dengan status Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) segera mengubah hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum aset rumah tinggal.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, mengatakan perubahan status tersebut kini semakin mudah, murah, dan cepat. Prosesnya bahkan hanya membutuhkan waktu lima hari kerja.

“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek, di perumahan, bisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian.

Proses Ubah HGB ke SHM Kini Lebih Sederhana

Menurut Shamy, syarat perubahan hak tidak rumit. Pemilik rumah hanya perlu melampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal, SPPT PBB yang menunjukkan adanya bangunan, serta formulir perubahan hak dari kantor pertanahan.

“Persyaratannya gampang banget,” kata Shamy.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu legalitas rumah memang makin sering jadi perhatian masyarakat. Seorang warga di kawasan Bekasi pernah bercerita, ia baru sadar status rumahnya masih HGB saat hendak mengurus warisan keluarga. Proses administrasi akhirnya memakan waktu lebih panjang karena hak tanah belum ditingkatkan menjadi SHM.

Kondisi seperti itu cukup umum terjadi di kawasan perumahan lama. Banyak pemilik rumah merasa aman karena sudah menempati rumah puluhan tahun, padahal status lahannya masih memiliki batas waktu.

SHM Dinilai Beri Kepastian Hukum Jangka Panjang

ATR/BPN menilai perubahan HGB menjadi SHM memberi perlindungan lebih kuat terhadap aset keluarga. Dengan SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang hak sebagaimana pada HGB.

“Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dari perubahan hak ini. Di antaranya, kita tidak perlu lagi mikirin perpanjangan hak karena sekarang sudah jadi SHM,” ujar Shamy Ardian.

Biaya perubahan hak juga relatif ringan. Pemerintah menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebesar Rp50 ribu untuk layanan tersebut.

Di tengah naiknya harga properti dan meningkatnya kesadaran soal legalitas aset, perubahan status HGB menjadi SHM mulai dipandang sebagai langkah strategis. Tidak hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga menjaga nilai rumah sebagai aset jangka panjang keluarga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sugiono Dorong BRICS Jadi Penyeimbang Tatanan Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan pentingnya peran BRICS dalam memperkuat posisi negara berkembang di tengah perubahan geopolitik dunia. Sikap itu disampaikan dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting di New Delhi, India, 14 Mei 2026.

Dalam forum tingkat menteri luar negeri tersebut, Sugiono menyebut BRICS tidak boleh terjebak menjadi alat polarisasi global. Indonesia, kata dia, ingin kelompok ekonomi baru itu hadir sebagai bagian dari solusi atas ketegangan internasional dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan,” ujar Sugiono dalam pertemuan yang berlangsung di New Delhi, India.

Indonesia Soroti Palestina dan Keselamatan Pasukan PBB

Forum BRICS tahun ini digelar di bawah keketuaan India dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Pertemuan itu juga menjadi momentum dua dekade berdirinya BRICS sejak pertama kali dibentuk pada 2006.

Dalam dua sesi utama pembahasan, Sugiono menyoroti konflik global dan pentingnya penegakan hukum internasional tanpa standar ganda. Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap Palestina serta mendorong implementasi Solusi Dua Negara.

Sugiono juga secara khusus mengangkat gugurnya empat personel penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di misi UNIFIL. Pemerintah meminta akuntabilitas penuh terhadap pihak yang bertanggung jawab.

“Keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan,” ujar Sugiono.

Di kalangan diplomat Asia Tenggara, isu keselamatan peacekeepers memang menjadi perhatian serius. Seorang mantan pejabat diplomatik Indonesia pernah bercerita, ketegangan di wilayah konflik sering berubah cepat hanya dalam hitungan jam. Risiko itu kini makin kompleks karena konflik regional melibatkan banyak aktor bersenjata.

Indonesia Dorong Reformasi WTO dan Penguatan NDB

Selain isu keamanan, Indonesia mendorong reformasi tata kelola ekonomi global. Sugiono menilai sistem perdagangan internasional perlu dibuat lebih inklusif, terbuka, dan non-diskriminatif dengan World Trade Organization atau WTO sebagai fondasi utama.

Indonesia juga menyambut penguatan New Development Bank dan menyebut proses internal untuk bergabung masih berjalan.

Keanggotaan Indonesia di BRICS dinilai strategis karena blok tersebut mewakili sekitar 30 persen produk domestik bruto dunia dan hampir separuh populasi global.

Bagi Indonesia, forum ini bukan sekadar panggung diplomasi. Pemerintah berharap BRICS dapat membuka kerja sama konkret di sektor energi, kesehatan, perubahan iklim, hingga investasi jangka panjang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Imigrasi Soetta Masuk 10 Besar Dunia Versi Skytrax

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta kembali mempertahankan posisi 10 besar layanan imigrasi bandara terbaik dunia versi Skytrax pada 2026. Capaian itu menjadi tahun kedua berturut-turut setelah penghargaan serupa diraih pada 2025.

Pengakuan internasional tersebut diperoleh dari survei independen terhadap penumpang internasional yang melintas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya dalam layanan Makkah Route. Penilaian dilakukan langsung oleh Skytrax tanpa pemberitahuan kepada pihak imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana, mengatakan pencapaian itu lahir dari konsistensi transformasi digital pelayanan keimigrasian.

“Namun demikian, ini bukan pertama kalinya karena di tahun 2025 kita juga mendapatkan Skytrax peringkat 10 besar dunia. Dan di tahun 2026 juga peringkat 10 besar dunia,” ujar Galih pada Minggu, 17 Mei 2026.

Autogate Jadi Tulang Punggung Layanan Imigrasi

Galih menjelaskan, optimalisasi autogate menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat pemeriksaan keimigrasian di terminal internasional. Proses yang sebelumnya dilakukan manual kini beralih ke sistem otomatis.

“Yang membuat itu achievable, pertama, Rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana mungkin saat ini didominasi oleh autogate,” kata Galih.

Bagi penumpang internasional, perubahan itu terasa cukup signifikan. Seorang pelaku perjalanan bisnis yang rutin terbang Jakarta–Singapura pernah bercerita, antrean pemeriksaan imigrasi yang dulu bisa memakan waktu panjang kini jauh lebih cepat, terutama saat jam sibuk pagi.

Meski demikian, layanan pemeriksaan manual tetap disiapkan bagi pemegang paspor non-elektronik atau dokumen tertentu yang belum dapat dipindai otomatis.

Platform Digital Terintegrasi Pangkas Proses Berlapis

Selain autogate, Imigrasi Soekarno-Hatta juga mengintegrasikan sistem deklarasi melalui platform digital All Indonesia. Sebelumnya, proses clearance dilakukan terpisah antara imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan.

“Nah, saat ini digabung menjadi satu single platform dan itu digital. Artinya tidak lagi diisi menggunakan kertas,” ujar Galih.

Langkah integrasi itu dinilai membantu mempercepat arus penumpang internasional sekaligus mengurangi tumpang tindih proses administrasi di bandara.

Ke depan, Imigrasi Soekarno-Hatta juga menyiapkan implementasi Seamless Corridor Gate untuk mendukung pelayanan jemaah haji dan penumpang tertentu agar proses kedatangan lebih singkat.

Capaian Skytrax ini menjadi indikator bahwa layanan publik sektor keimigrasian Indonesia mulai mampu bersaing di level global, terutama dalam aspek digitalisasi, efisiensi, dan kenyamanan pengguna jasa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Buruh Papua Tengah Kritik Investasi dan Elite Politik

Duta Nusantara Merdeka | Papua Tengah 

Partai Buruh Papua Tengah mulai mengambil posisi politik yang lebih keras terhadap isu tambang, investasi, dan perebutan ruang hidup masyarakat adat di Papua. Dalam pernyataan resminya, Executive Committee (EXCO) Partai Buruh Papua Tengah terang-terangan menolak investasi Block Wabu serta meminta kepastian tapal batas tanah adat di kawasan Grasberg yang meliputi Mimika, Intan Jaya, Paniai, hingga Puncak Jaya.

Sikap itu bukan sekadar manuver politik menjelang momentum elektoral. Partai Buruh Papua Tengah menilai arus investasi besar di Papua selama ini terlalu sering meninggalkan konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakjelasan hak masyarakat adat. Di tengah gencarnya eksploitasi sumber daya alam, suara warga lokal dinilai justru makin pelan terdengar.

Block Wabu dan Perebutan Ruang Hidup Papua

Nama Block Wabu beberapa tahun terakhir memang terus memancing kontroversi. Kawasan tambang emas yang berada di Papua itu berkali-kali menuai penolakan karena dianggap berpotensi memperbesar konflik agraria dan tekanan terhadap masyarakat adat.

Partai Buruh Papua Tengah melihat persoalan itu bukan semata urusan investasi, melainkan soal siapa yang paling diuntungkan dari kekayaan alam Papua. “Daulat rakyat tidak boleh berubah menjadi daulat uang,” begitu garis sikap yang mereka dorong dalam pernyataan politik terbarunya.

Di sejumlah wilayah pegunungan Papua, masyarakat adat masih menggantungkan hidup dari hutan, kebun, dan tanah ulayat. Ketika wilayah-wilayah itu mulai dipetakan untuk kepentingan industri ekstraktif, kekhawatiran warga ikut membesar. Banyak kasus di Papua menunjukkan konflik tanah sering berujung panjang tanpa kepastian hukum yang jelas.

Karena itu, Partai Buruh Papua Tengah meminta aparat penegak hukum berdiri di pihak masyarakat kecil dalam penyelesaian sengketa agraria. Mereka juga menuntut perlindungan terhadap hak ulayat serta penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kritik Oligarki dan Nasib Buruh Papua

Tak berhenti di isu tambang, Partai Buruh Papua Tengah juga menyerang praktik oligarki politik yang dinilai makin dominan dalam demokrasi Indonesia. Mereka menilai kekuasaan politik hari ini terlalu dipengaruhi modal besar dan kepentingan elite.

Kritik itu diperluas ke sektor ketenagakerjaan. Partai Buruh Papua Tengah mendesak pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, menolak outsourcing, dan meminta penghentian kontrak kerja tanpa kepastian status.

Di Papua, persoalan kerja memang terasa sensitif. Banyak tenaga muda lokal mengaku sulit mendapat akses pekerjaan layak di tengah masuknya investasi besar. Sementara tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, masih berkutat dengan pendapatan minim dan status kerja yang tidak pasti.

Partai Buruh Papua Tengah turut mendorong pengangkatan guru honorer menjadi PNS serta meminta lapangan kerja diprioritaskan bagi warga negara Indonesia. Mereka juga menuntut kenaikan upah layak agar kesejahteraan pekerja Indonesia tidak terus tertinggal jauh dibanding negara maju.

Menariknya, partai ini ikut menyinggung fenomena media sosial di Papua yang dinilai memperuncing polarisasi masyarakat. Mereka menyebutnya sebagai “Fashion Show Eksistensialis” atau FSE, ketika media sosial berubah menjadi arena pamer identitas kelompok, organisasi, hingga kepentingan politik tertentu.

Bagi Partai Buruh Papua Tengah, kondisi itu berbahaya jika terus dibiarkan. Papua, menurut mereka, adalah “Bangsa Pelangi” yang hanya bisa bertahan jika keberagaman dijaga, bukan dipertentangkan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FPKB Rayakan HUT-15, Budaya Dayak Jadi Perekat Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Pemuda Kalimantan Barat (FPKB) merayakan ulang tahun ke-15 melalui pagelaran budaya bertajuk “Simfoni Nusantara: Merajut Kepedulian, Melestarikan Warisan Budaya” di Jakarta, Minggu, 17 Mei 2026. Acara itu tak sekadar seremoni organisasi, tetapi juga menjadi panggung konsolidasi sosial komunitas perantau Kalimantan Barat yang kini telah tersebar di 21 provinsi.

Di tengah menguatnya polarisasi sosial dan identitas di ruang digital, FPKB justru memilih jalur berbeda. Organisasi ini mendorong budaya sebagai alat perekat lintas suku, agama, dan kelompok masyarakat. Tema “Bersatu dalam Budaya, Bergerak untuk Kalbar Maju” menjadi pesan utama yang terus digaungkan sepanjang acara.

FPKB Bangun Solidaritas Perantau Lewat Gerakan Sosial

Ketua panitia, Pdt Paran Sakiu, mengatakan FPKB sejak awal dibangun sebagai ruang bersama yang menghargai perbedaan. Menurut dia, keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan sosial yang bisa disatukan seperti harmoni musik.

“Forum Pemuda Kalimantan Barat multi-etnis, multi-agama, ibarat musik. Kalau semua digabungkan, diharmonisasikan, maka semuanya indah,” ujar Paran dalam sambutannya.

Paran menuturkan FPKB selama 15 tahun aktif menjalankan kegiatan sosial, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah lain. Di balik gemerlap ibu kota, kata dia, masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan nyata.

Suasana itu terasa cukup emosional ketika sejumlah anak tampil membawakan pertunjukan budaya daerah. Di sudut ruangan, beberapa tamu terlihat merekam penampilan mereka dengan telepon genggam sambil sesekali bertepuk tangan. Bagi sebagian perantau Kalbar, momen seperti itu menjadi pengingat kampung halaman yang jarang mereka temui di Jakarta.

Daud Yordan dan Petrus Ungkap Perjalanan FPKB

Pembina FPKB, Daud Yordan, menyebut organisasi tersebut lahir dari keresahan anak-anak muda Kalimantan Barat yang merantau ke ibu kota. Ia mengingat bagaimana pendiri FPKB, Dr. Petrus, S.H., M.H., mulai mengumpulkan para pemuda daerah untuk membangun wadah solidaritas bersama.

“Forum Pemuda Kalimantan Barat ini menjadi contoh nyata bagaimana kita dalam perantauan mampu merangkul semua golongan untuk bersama-sama membantu masyarakat,” kata Daud Yordan.

Menurut dia, perkembangan FPKB cukup cepat. Dari organisasi kecil di Jakarta pada 2011, kini jaringan mereka telah hadir di 21 provinsi dengan berbagai program sosial dan pendidikan.

Sementara itu, Pendiri FPKB, Dr. Petrus, S.H., M.H., mengatakan organisasinya kini memiliki yayasan sosial, sekolah TK dan PAUD, lembaga bantuan hukum, rumah singgah, hingga layanan ambulans gratis di sejumlah daerah.

“Saya terlahir dari keluarga tidak mampu. Karena itu saya ingin hidup ini berarti bagi orang lain tanpa memandang suku, agama, dan jabatan,” ujar Petrus.

FPKB juga berencana mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sebagai bagian dari pengembangan organisasi sosial berbasis pendidikan dan kemanusiaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kevin Wu Soroti Kesehatan Mental di Waisak Wellness Festival

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Neyya Paramita menggelar Waisak Wellness Festival 2026 di Baywalk Mall, Jakarta, Minggu, 17 Mei 2026. Acara yang digelar menjelang Hari Raya Waisak dan Hari Hipertensi Sedunia itu mengangkat isu kesehatan mental, kebahagiaan lansia, hingga pentingnya keseimbangan hidup.

Festival tersebut menghadirkan seminar kesehatan, pemeriksaan gratis, terapi relaksasi, hingga edukasi meditasi. Sejumlah tokoh hadir, di antaranya Anggota DPRD Provinsi Jakarta Kevin Wu dan Pembimas Buddha Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta Suliarna.

Kevin Wu Singgung Tingginya Tekanan Hidup Masyarakat Kota

Dalam sambutannya, Kevin Wu menilai kegiatan Waisak tidak seharusnya berhenti pada seremoni keagamaan. Menurut dia, perayaan spiritual perlu menyentuh persoalan sosial yang nyata, termasuk meningkatnya tekanan hidup masyarakat perkotaan.

“Hari ini dunia lagi banyak stres, banyak orang putus harapan, banyak yang merasa mentok menghadapi hidup,” ujar Kevin Wu.

Ia mengapresiasi langkah Neyya Paramita yang menggabungkan pendekatan kesehatan fisik dan ketenangan batin dalam satu kegiatan komunitas. Kevin menyebut model seperti itu mulai jarang ditemui di tengah kehidupan kota yang makin individualistis.

Di sela acara, sejumlah peserta lansia tampak duduk santai setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Ada yang datang bersama anaknya, ada pula yang mengaku baru pertama kali ikut kegiatan komunitas setelah lama lebih sering di rumah.

Kevin Wu juga mengingatkan pentingnya menyebarkan nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, masyarakat membutuhkan ruang untuk kembali menenangkan pikiran di tengah tekanan ekonomi dan sosial.

Meditasi dan Gaya Hidup Sehat Jadi Sorotan

Pembimas Buddha Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, Suliarna, mengatakan kesehatan mental kini menjadi tantangan yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena itu, ia mendukung konsep Waisak Wellness Festival 2026 yang menggabungkan meditasi dan edukasi kesehatan.

“Minimal 10 atau 15 menit untuk menengok ke dalam diri sendiri, sebelum tidur atau setelah bangun pagi,” kata Suliarna.

Ia menilai pola hidup masyarakat perkotaan semakin dekat dengan makanan instan dan ritme kerja cepat. Kondisi itu, menurut dia, membuat banyak orang lupa menjaga keseimbangan pikiran.

Suliarna juga mengapresiasi kepedulian komunitas terhadap isu lingkungan dan kesehatan. Ia menyinggung pentingnya memilih makanan sehat, mengelola stres, hingga menjaga hubungan sosial di usia lanjut.

Acara tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era yang puncaknya berlangsung pada 31 Mei 2026 di Candi Borobudur dan Taman Mini Indonesia Indah.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Waisak Wellness Festival 2026 Dorong Lansia Tetap Aktif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Organisasi sosial Neyya Paramita menggelar Waisak Wellness Festival 2026 di Baywalk Mall, Jakarta, Minggu, 17 Mei 2026. Acara ini menggabungkan seminar kesehatan, pemeriksaan gratis, hingga promosi program Happy Senior untuk mendorong lansia tetap sehat dan aktif.

Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Raya Waisak dan Hari Hipertensi Sedunia itu menghadirkan dokter, terapis, hingga pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Fokus utama acara diarahkan pada meningkatnya tantangan kesehatan fisik dan mental kelompok lanjut usia di Indonesia.

Program Happy Senior Jadi Upaya Cegah Lansia Terlantar

Dewan Penasehat Neyya Paramita, Lingo Djaja Jatidjan, mengatakan program Happy Senior dibuat karena meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi lansia yang mulai terisolasi dari lingkungan sosialnya.

Ia menilai banyak keluarga belum benar-benar memahami pentingnya menjaga aktivitas fisik dan mental orang tua sejak dini. “Kalau sudah muncul dampak negatifnya, biasanya lebih sulit ditangani,” ujar Lingo.

Menurut dia, pendekatan komunitas menjadi penting agar lansia tidak hanya panjang umur, tetapi tetap mandiri. Program yang dijalankan meliputi meditasi, wisata spiritual, pelatihan keterampilan, hingga pengenalan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI.

Di sela acara, suasana terasa berbeda ketika beberapa peserta lansia mencoba terapi relaksasi kaki sambil bercakap santai dengan keluarganya. Pemandangan itu mengingatkan bagaimana banyak orang tua sebenarnya hanya membutuhkan ruang untuk tetap merasa dilibatkan.

Lingo juga menekankan pentingnya aktivitas otak dan gerak tubuh bagi lansia. Ia mengutip prinsip “use it or lose it”, yang berarti kemampuan fisik dan mental akan menurun bila tidak terus digunakan.

Risiko Hipertensi dan Kesepian Lansia Meningkat

Pembina Kesehatan Neyya Paramita, Coach Afu Rahmat, mengatakan Indonesia sedang menghadapi peningkatan populasi lansia. Saat ini, sekitar satu dari sepuluh penduduk Indonesia masuk kategori lanjut usia.

Menurut Afu, persoalan lansia bukan hanya hipertensi, diabetes, atau stroke. Banyak lansia juga menghadapi rasa kesepian dan kehilangan ruang sosial dalam keluarga.

“Yang dibutuhkan orang tua sering kali bukan sekadar pengobatan, tetapi perhatian, aktivitas, dan lingkungan yang membuat mereka tetap ceria,” kata Afu.

Ia menjelaskan Neyya Paramita menjalankan tiga pilar utama, yakni be healthy, be peaceful, dan be cheerful. Program itu diterapkan melalui edukasi kesehatan, meditasi, kegiatan spiritual, hingga pelatihan kreatif berbasis AI.

Acara tersebut turut dihadiri Pembimas Buddha Kanwil Kemenag DKI Jakarta Suliarna dan anggota DPRD Provinsi Jakarta Kevin Wu.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX Percepat Jembatan Armco Bintan, Akses Warga Dibuka

Duta Nusantara Merdeka | Bintan

Panglima Kodam XIX Tuanku Tambusai, Agus Hadi Waluyo, mempercepat pembangunan Jembatan Armco di Kecamatan Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Sabtu, 17 Mei 2026. Proyek itu kini masuk tahap pengerjaan pondasi dengan melibatkan personel TNI bersama masyarakat setempat.

Pembangunan yang dijalankan Kodam XIX Tuanku Tambusai melalui Kodim 0315/Tanjungpinang tersebut diproyeksikan menjadi jalur penting penghubung antarwilayah. Pemerintah daerah berharap jembatan itu dapat mempercepat mobilitas warga sekaligus membuka akses ekonomi baru di Toapaya Selatan.

Pembangunan Jembatan Armco Dikebut di Toapaya Selatan

Sejak pagi, aktivitas pembangunan terlihat padat. Personel TNI dan warga bergotong royong menyiapkan pondasi utama jembatan. Tumpukan material konstruksi mulai memenuhi sisi lokasi pembangunan, menandakan proyek itu tak lagi sekadar rencana di atas meja.

Di sejumlah wilayah kepulauan, persoalan akses sering kali terdengar sepele bagi warga kota. Namun bagi masyarakat desa, jembatan bisa menentukan cepat atau lambatnya hasil kebun tiba di pasar. Seorang warga di sekitar lokasi bahkan menyebut perjalanan yang biasanya memutar cukup jauh nantinya dapat dipangkas setelah jembatan selesai dibangun.

Komandan Kodim 0315/Tanjungpinang, Abdul Hamid, mengatakan pembangunan Jembatan Armco tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik.

“Jembatan Armco bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol persatuan dan kemajuan di Toapaya Selatan. Kami berharap jembatan ini dapat mempercepat mobilitas warga, membuka peluang ekonomi, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan,” ujar Abdul Hamid.

Dampak Ekonomi dan Investasi Mulai Diperhitungkan

Pemerintah Kabupaten Bintan turut mendukung percepatan proyek tersebut. Keberadaan Jembatan Armco dinilai dapat menjadi titik penting pengembangan kawasan, terutama bagi desa-desa yang selama ini terkendala akses transportasi.

Selain memperlancar konektivitas warga, pembangunan jembatan juga diperkirakan mendorong investasi dan sektor pariwisata di Toapaya Selatan. Jalur distribusi logistik menjadi lebih efisien, sementara akses menuju kawasan potensial wisata diprediksi semakin terbuka.

Kodam XIX Tuanku Tambusai memastikan pengerjaan proyek dilakukan dengan pengawasan ketat agar kualitas konstruksi tetap terjaga. Jembatan itu diharapkan menjadi simbol kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah kepulauan secara berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih

Duta Nusantara Merdeka | Nglawak

Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Sabtu (16/5). Peresmian dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

Program itu menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Pemerintah ingin koperasi tidak lagi sekadar papan nama, tetapi menjadi pusat distribusi pangan, pengelolaan hasil tani, hingga penggerak usaha warga.

Ribuan Koperasi Desa Mulai Beroperasi

Sebanyak 530 koperasi mulai berjalan di Jawa Timur dan 531 lainnya di Jawa Tengah. Seluruh unit tersebar di sejumlah kabupaten dan kota yang dinilai memiliki basis pertanian dan ekonomi desa cukup kuat.

Setibanya di lokasi, Prabowo lebih dulu meninjau fasilitas Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak. Presiden melihat langsung gudang logistik, sistem distribusi pangan, hingga kesiapan kendaraan operasional koperasi.

Di beberapa desa, model koperasi seperti ini sebenarnya pernah hidup pada era lama, meski banyak yang kemudian mati suri. Bedanya, kali ini pemerintah mencoba memasukkan sistem logistik dan distribusi yang lebih modern agar koperasi tak berhenti sebagai simbol administrasi semata.

Acara peresmian berlangsung sederhana namun padat pejabat. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI-Polri, kepala daerah, hingga pengurus koperasi daerah hadir dalam agenda tersebut.

Zulhas Sebut Koperasi Instrumen Keadilan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan KDKMP bukan hanya proyek pembangunan fisik. Pemerintah, kata dia, ingin menghadirkan instrumen pemerataan ekonomi langsung ke tingkat desa.

“Inilah wujud ekonomi konstitusional. Negara hadir bukan untuk segelintir kelompok, tetapi memastikan rakyat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat utama pembangunan,” ujar Zulkifli Hasan.

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut operasionalisasi 1.061 koperasi itu sebagai tonggak bersejarah. Ia menilai belum banyak negara mampu meresmikan ribuan koperasi lengkap dengan sistem, gudang, kendaraan, dan logistik dalam waktu singkat.

“Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah,” kata Prabowo.

Presiden juga menyoroti percepatan pembangunan program tersebut. Menurut dia, pembangunan fisik baru dimulai sekitar November 2025, namun dalam tujuh bulan pemerintah berhasil mengoperasikan lebih dari seribu koperasi.

“Tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000,” ujar Prabowo.

Koperasi Desa Disiapkan Jadi Penopang Pangan

Pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penghubung antara produksi pertanian desa dan kebutuhan pasar. Dengan pola itu, distribusi pangan diharapkan lebih pendek dan harga lebih stabil.

Bagi pemerintah, koperasi kini bukan lagi proyek nostalgia ekonomi lama. Program ini mulai diposisikan sebagai alat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap hidup di desa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Cadangan Beras 5,3 Juta Ton, Pemerintah Kejar Swasembada Jagung

Duta Nusantara Merdeka | Tuban 

Presiden Prabowo Subianto mempercepat agenda ketahanan pangan nasional dengan meresmikan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri 2026 di Kabupaten Tuban, Sabtu (16/5).

Langkah itu menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai memperluas fokus dari swasembada beras menuju penguatan jagung dan komoditas pangan strategis lain. Di tengah ancaman krisis pangan global, pemerintah tampak ingin memastikan rantai pasok domestik tetap aman.

Pemerintah Perluas Fokus Ketahanan Pangan

Usai mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah kini bergerak lebih agresif memperkuat fondasi pangan nasional. Setelah swasembada beras diklaim tercapai pada 2025, target berikutnya adalah swasembada jagung dan penguatan sektor pangan lainnya.

“Ini salah satu upaya kita, kerja keras kita untuk memastikan pangan kita kuat, pangan kita mandiri setelah kita berhasil mencapai swasembada beras di tahun 2025,” ujar Prasetyo Hadi.

Ia menilai keberhasilan sektor pangan tak lepas dari kerja petani di daerah. Pemerintah, kata dia, hanya menyiapkan kebijakan dan infrastruktur, sementara hasil akhirnya tetap bergantung pada produktivitas petani.

Di sejumlah desa sentra pangan, cerita soal pupuk langka dan harga gabah yang naik turun masih sering terdengar. Karena itu, pernyataan pemerintah soal stok pangan aman menjadi kabar yang cukup melegakan bagi banyak petani menjelang musim tanam berikutnya.

Cadangan Beras dan Pupuk Disebut Aman

Prasetyo juga mengungkapkan cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog kini mencapai 5,3 juta ton. Menurut dia, angka tersebut menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. Sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut stok pupuk nasional dalam kondisi surplus. Pemerintah bahkan mulai mengekspor pupuk ke beberapa negara seperti Australia, Filipina, Brasil, dan India.

“Pupuk kita lebih dari cukup bahkan kemarin kami ekspor ke Australia,” ujar Amran.

Selain swasembada beras, pemerintah juga mengklaim telah mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan. Harga pupuk dalam negeri, menurut Amran, turun hingga 20 persen sehingga diharapkan membantu biaya produksi petani.

Gudang Pangan dan Gizi Jadi Fokus Baru

Pembangunan gudang pangan Polri dan operasional SPPG dinilai bukan sekadar proyek logistik. Pemerintah ingin membangun sistem distribusi pangan yang lebih stabil sekaligus memperkuat layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Di Tuban, agenda itu memperlihatkan bagaimana isu pangan kini tak lagi dipandang semata urusan pertanian. Pemerintah mulai mengaitkannya dengan stabilitas ekonomi, pengendalian harga, hingga ketahanan sosial nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prabowo Bangun 1.582 Kapal Ikan, Nelayan Diminta Naik Kelas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PRESIDEN Prabowo Subianto kembali menegaskan fokus pemerintah pada sektor kelautan dan perikanan nasional. Saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kota Gorontalo, Sabtu (9/5), Prabowo mengumumkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern untuk nelayan di berbagai daerah.

Program modernisasi armada tangkap itu diproyeksikan menjadi penggerak baru ekonomi pesisir. Pemerintah ingin nelayan lokal tak lagi bertumpu pada kapal tua berkapasitas kecil yang selama ini membatasi hasil tangkapan dan jarak melaut.

Modernisasi Kapal Ikan Jadi Fokus Pemerintah

Di hadapan nelayan Leato Selatan, Prabowo mengatakan pembangunan kapal akan dimulai bertahap sejak tahun ini. Pemerintah, kata dia, ingin menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun menghadapi biaya operasional tinggi dan hasil tangkapan yang tidak stabil.

“Saya sering diejek Prabowo ini, Prabowo itu, tetapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan,” ujar Prabowo.

Pernyataan itu disambut antusias warga pesisir. Seorang nelayan di lokasi bahkan sempat berujar pelan, “Kalau kapal baru benar datang, kami bisa melaut lebih jauh.” Kalimat sederhana itu menggambarkan harapan lama masyarakat pantai yang selama ini hidup dalam ketidakpastian musim dan harga ikan.

Program bantuan kapal akan dijalankan melalui koperasi nelayan. Pemerintah menilai pola koperasi lebih efektif menjaga distribusi bantuan tetap terorganisasi dan berkelanjutan.

KKP Siapkan Armada dan SDM Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pembangunan kapal dilakukan bertahap pada 2026 hingga 2028. Sekitar 1.000 unit merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang diprioritaskan mendukung aktivitas ekonomi di kawasan KNMP.

Menurut Trenggono, mayoritas armada perikanan nasional saat ini sudah berusia tua. Karena itu, modernisasi kapal ikan dinilai mendesak untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ekonomi biru nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan tahap awal pembangunan difokuskan pada 50 kapal modern pada 2026. Pemerintah sedang menyiapkan desain, bahan baku, hingga kesiapan galangan kapal nasional.

“Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional dan memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi,” ujar Latif.

Pemerintah juga menyiapkan pelatihan awak kapal melalui sekolah perikanan dan masyarakat pesisir di kawasan KNMP. Langkah itu dinilai penting karena kapal modern membutuhkan kemampuan operasional yang berbeda dibanding armada tradisional.

Dukungan Inggris dan Target Kampung Nelayan

Program pembangunan kapal ikan nasional turut mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris. Dalam pertemuan bilateral di London awal 2026, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan 1.500 kapal ikan Indonesia.

Selain armada tangkap, pemerintah juga mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Tahun 2025, pemerintah menargetkan sekitar 100 kawasan KNMP dan sebanyak 65 lokasi disebut telah rampung dibangun.

Kawasan itu dirancang menjadi pusat ekonomi pesisir terpadu, mulai dari hunian nelayan, fasilitas pengolahan hasil laut, hingga penguatan koperasi masyarakat. Pemerintah berharap modernisasi kapal ikan dan pembangunan kampung nelayan dapat mengubah posisi nelayan Indonesia dari sekadar pekerja laut menjadi pelaku utama ekonomi maritim nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More