Laba PTPN Group Naik 2 Kali Lipat Restrukturisasi Hutang Selesai, dan Berhasil Luncurkan Brand Ritel NUSAKITA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kinerja perusahaan PTPN Group kian membaik,  seiring langkah transformasi dalam pengelolaan manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).  Hal ini terlihat dengan kenaikan laba, penyelesaian restruktursisasi hutang senilai Rp. 41 trilliun, dan berhasil diluncurkannya brand ritel premium NUSAKITA.  Dari sisi perbaikan kinerja ditandai dengan kenaikan laba bersih sebesar 227,81% senilai Rp 1,45 Trilliun atau naik 2 kali lipat lebih dari tahun lalu yang sebelumnya rugi sebesar Rp 1,1 Trilliun (yoy), bahkan setelah 2 tahun berturut-turut mengalami kerugian.  Selain laba, Revenue PTPN Tumbuh 36,37% mencapai Rp 21,26 Triliun atau tumbuh sebesar 36,37% (yoy) di atas pencapaian tahun lalu. 

Kinerja keuangan didukung oleh beberapa aspek antara lain restrukturisasi, peningkatan produksi dan produktivitas, serta peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi.  Di tengah pandemi Covid-19, perusahaan memperlihatkan tren kinerja positif melalui pelaksanaan operational excellence, back to basic, serta penekanan pada culture planters.  Capaian itu antara lain didukung oleh meningkatnya produksi CPO 19% di atas tahun lalu dan penurunan beban biaya produksi sebesar 14% dari tahun lalu.    

“Revenue kami per Juni 2021, sudah mencapai 120,34% dari RKAP tahun 2021. Kenaikan revenue itu juga berpengaruh pada kenaikan margin pendapatan sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar 245,34% dibandingkan tahun 2020 atau senilai Rp 5,46 triliun.  Pencapaian tersebut merupakan implementasi dari program EBITDA Transformation, dimana pada tahun pertama PTPN Group membangun fondasi transformasi melalui : Revenue Enhancement, Operations Control Tower, Procurement Excellence, Logistics Optimization,  Zero Based Budgeting (ZBB) dan  Organizational Excellence,” papar Mohammad Abdul Ghani, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)  dalam keterangan persnya. Kamis (26/08)

Ghani menambahkan, perbaikan kinerja yang mengesankan ini, tidak lepas dari upaya transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan. “Sejak akhir 2019 manajemen terus melakukan transformasi bisnis beserta Anak Perusahaan melalui strategi perusahaan yang tersusun dalam roadmap transformasi perusahaan”, paparnya. 

Ada lima strategi yang ditempuh manajemen Holding PTPN dalam melakukan transformasi hingga membawa kinerja PTPN Group mencapai level menggembirakan.  Kelima strategi tersebut meliputi tiga strategi utama; Optimalisasi Portfolio & Operational Excellence, Commercial Excellence & Ekspansi Hilir dan Optimalisasi Aset  & Kemitraan Strategis dan dua strategi pendukung yaitu; Pengembangan Kapabilitas dan Budaya & Peningkatan System dan Teknologi.  Hal tersebut tercermin dalam sejumlah bidang pencapaian: revenue, kinerja, produk unggulan, dan pengembangan sumber daya manusia. 

Program-program tersebut diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja dan efektivitas perusahaan menghadapi tantangan di berbagai aspek termasuk pengelolaan portofolio, operasional, komersial, investasi dan pendanaan, model operasi, merit system, budaya dan kapabilitas.  Selain itu, peningkatan kinerja PTPN Group juga didukung oleh penerapan Integrated procurement System (IPS), merupakan proses pengadaan barang dan jasa secara terintegrasi dengan bantuan aplikasi dan teknologi berbasis internet.  IPS memberikan manfaat antara lain mengurangi biaya perusahaan sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar Rp 599,18 milyar atau 9,32% dari RKAP sampai dengan Semester I 2021.

Ia menambahkan salah satu bagian penting dari Rencana Transformasi Perusahaan adalah Transformasi Keuangan yang memiliki tujuan utama untuk memastikan keberlanjutan PTPN Group ke depannya.  Transformasi Keuangan memiliki empat prinsip utama yaitu: Bisnis berkelanjutan, Komperhensif, Cash Flow Consolidation, dan Transparan. 

“Dalam hal transformasi keuangan, kami telah berhasil melakukan  restrukturisasi hutang PTPN Group senilai Rp 41 Triliun, dengan dilakukannya Penandatanganan Amandemen Perjanjian Pinjaman dari 39 kreditur pada 19 April 2021. Ini merupakan bentuk kepercayaan kreditur dalam mendukung upaya Transformasi PTPN Group sekaligus menandai terpenuhinya persyaratan pencairan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (“PEN”)”.

Sebagai bagian dari transformasi bisnis perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) semakin memperkuat brand di pasar ritel dengan peluncuran produk nasional NUSAKITA pada 17 Agustus 2021.  Peluncuran brand ritel nasional NUSAKITA dalam produk minyak goreng, gula pasir, teh, dan kopi ini dilakukan PTPN untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas premium. 

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan, “Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia, dimana PTPN Group sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan produk turunan CPO, sudah saatnya PTPN Group serius memasuki industi hilir dengan memproduksi minyak goreng yang bermutu.  Langkah hilirisasi ini merupakan peran perusahaan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong peningkatan nilai tambah”. 

Secara kualitas produk Brand NUSAKITA setara dengan top brand pesaing lainnya yang sejenis, mengingat semuanya berasal dari alam Nusantara yang diolah tangan-tangan terampil di PTPN yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam menanam, merawat, memanen, serta mengolah menjadi produk terbaik. 

Seluruh pencapaian PTPN Group ini, tentu melegakan kami sekaligus memicu kami untuk lebih bersemangat dalam mewujudkan cita-cita transformasi PTPN.  Kami juga ingin PTPN ke depan bisa menjadi kebanggaan baru Indonesia," ujar Gani. (Arianto)

Read More

Yorrys Raweyai Berikan Bansos bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pimpinan Komite II DPD RI Yorrys Raweyai memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga di Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Bansos tersebut diberikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. 

“Kita telah menghadapi situasi pandemi Covid-19 selama dua tahun. Maka bansos ini diberikan bagi warga Tegal Parang, Mampang Prapatan yang terdampak pandemi Covid-19,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai didampingi Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris di Tegal Parang, Mampang Prapatan, Rabu (25/8).

.

Senator asal Papua itu menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggalakkan vaksin. Selain itu pemerintah juga sudah memberikan bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Vaksin itu perlu, maka pemerintah saat ini sedang menggalakkan. Namun kondisi saat ini bukan hanya vaksin, bansos juga dibutuhkan dan pemerintah sudah menyalurkan tapi belum memadai. Untuk itu kami dari Komite II DPD RI juga ikut berpartisipasi dalam membagikan bansos kepada masyarakat,” kata Yorrys.

Yorrys menambahkan Komite II DPD RI juga akan membagikan bansos di tempat lain kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di DKI Jakarta. Ia berharap bansos tersebut bisa meringankan beban masyarakat. “Kita bukan hanya di sini saja membagikan bansos. Nanti kami juga akan membagikan di tempat lain ada di Kemang, Jagakarsa, Tebet dan lokasi lainnya. Ini tidak berarti tapi semoga bantuan itu bisa diterima dengan baik dan bermanfaat,” harapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Asal Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris menjelaskan bahwa dirinya, mewakili warga DKI Jakarta, berterimakasih atas terselenggaranya bansos ini kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19 khususnya di DKI Jakarta. Ke depan, Ketua Komite II DPD RI juga akan memberikan bansos di tempat-tempat lain. 

“Saya berterima kasih sekali kepada Pak Yorrys Raweyai atas bansos ini. Bansos ini bukan hanya di daerah Mampang Prapatan, tetapi di tempat lain dan didapilnya Pak Yorrys yaitu di Papua. Pak Yorrys luar biasa jiwa sosialnya, saya berterima kasih banyak atas kebaikan Pak Yorrys Raweyai pada kami warga DKI Jakarta,” tuturnya.

Kegiatan Baksos dihadiri Pimpinan Komite II DPD RI Bapak Yorrys Raweyai, Ibu Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kapolsek Mampang Prapatan Bapak Kompol Imam Tulus Budiyono,SH, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tegal Parang Bapak Bripka Mukhlis, dan Bapak RT 03/02 Abriyanto. (Arianto)

Read More

Jakarta Film Week Siap Hadir November 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Week, festival film berskala Internasional di Jakarta. Jakarta Film Week akan berlangsung pada 18 - 21 November mendatang.

Agenda peluncuran yang digelar hari Rabu (25/8) secara daring, dihadiri oleh Gumilar Ekalaya selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Ekky Imanjaya sebagai Festival Board, Rina Damayanti selaku Direktur Festival dan Lisa Siregar yang menjadi Program Koordinator.

Menariknya, festival ini akan membuka kesempatan atau peluang baru untuk berkarya, memperluas jaringan, serta menemukan potensi-potensi baru di tengah kondisi terbatas pasca pandemi. Festival ini juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam penguatan ekonomi pasca pandemi.

“Dengan mendukung industri film dan pelakunya lewat festival ini, Disparekraf DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata mendukung ekonomi kreatif kembali bangkit pasca pandemi. Kami berharap ini bisa menjadi momentum untuk menguatkan lagi industri perfilman, karena industri film di Indonesia merupakan salah satu potensi industri film yang besar di dunia,” ungkap Gumilar Ekalaya, Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

Kehadiran Jakarta Film Week juga akan menjadi wadah penguatan kemampuan dan pengetahuan mengenai gagasan dan teknologi baru dunia film kepada para pelaku industri film Indonesia.

“Dengan festival bertaraf internasional ini, diharap dapat memperkuat daya saing film Indonesia di forum internasional. Selain itu, Jakarta Film Week juga ingin mengajak para sineas untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan dan bentuk baru sebagai upaya bersama membangun kembali industri film,” tambah Rina Damayanti, Direktur Festival Jakarta Film Week.

Dalam pelaksanaannya, Jakarta Film Week memiliki dua program utama. Yaitu, program pemutaran film dan program non pemutaran film. Program pemutaran film di Jakarta Film Week, akan memutarkan film panjang dan film pendek dari Indonesia dan Internasional, yang terbagi ke dalam 2 kategori: kompetisi dan non kompetisi.

Untuk kategori kompetisi, Jakarta Film Week memiliki tiga penghargaan yaitu; Global Feature Award (penghargaan film panjang internasional terbaik), Direction Award atau (penghargaanfilm panjang Indonesia terbaik) dan Global Short Award (penghargaan film pendek internasional terbaik).

Pembuat film dapat mendaftarkan karya filmnya paling lambat hingga 30 September 2021.

Film-film yang terpilih, akan dibagi ke dalam dua kategori: kompetisi atau non kompetisi, yang akan ditayangkan secara daring dan diputar langsung di bioskop.

Program non pemutaran dari Jakarta Film Week akan berisi Jakarta Film Fund, Masterclass, Talks, Community serta Exhibition dan Showcase. Jakarta Film Fund adalah kompetisi ide cerita yang bisa diikuti oleh khusus warga DKI Jakarta. Pendaftaran ide cerita telah dibuka dan akan ditutup pada 12 September 2021 mendatang.

Para dewan juri akan memilih 5 cerita terbaik, yang akan mendapatkan dukungan dana produksi sebesar Rp 30.000.000,-. Pemenang juga akan mendapat mentoring dari pembuat film professional, movielab penyutradaraan, penulisan naskah dan penyuntingan gambar.

Semua film yang telah selesai diproduksi akan ditayangkan pada saat festival berlangsung di November mendatang.

Selain memberikan pelatihan untuk para profesional, dalam program Masterclass juga akan menghadirkan para profesional di bidang industri film dan narasumber yang berpengalaman di industri film internasional.

Karena itu, program non pemutaran film lainnya diharap dapat menjadi ruang bagi komunitas film untuk memperluas jaringan dan bertukar pengetahuan dengan para ahli untuk mengembangkan proyek film dan organisasinya masing-masing.

Jakarta Film Week diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku industri film Indonesia, terutama di Jakarta agar semakin berkembang baik secara wacana, keterampilan juga pengembangan jaringan.

Selain itu dapat menjadi pemicu bagi industri film di daerah lain untuk semakin berkembang sehingga bisa meningkatkan kualitas industri film di Indonesia secara keseluruhan. (Arianto)

Read More

Agate Kerjasama dengan Cegos untuk wilayah Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

Studio pengembang gim dan game-based solutions asal Bandung, Agate, mengumumkan kerja sama strategis mereka dengan Cegos, lembaga pelatihan terbesar dari Eropa.

Melalui kerja sama ini, Agate dan Cegos akan membawakan berbagai program pelatihan yang dirancang dengan metode dan ilmu pengetahuan terkini.

Cegos adalah salah satu lembaga pelatihan terkemuka di ranah dunia. Semenjak pendiriannya 95 tahun yang lalu, Cegos telah membantu puluhan ribu organisasi mengembangkan kapabilitas anggota mereka. Cegos juga telah berhasil meraih sejumlah penghargaan atas program pelatihan yang mereka kembangkan.

Sedangkan Agate merupakan perusahaan pengembang video gim terbesar di Indonesia yang berkecimpung baik di bidang consumer games maupun enterprise business.

Menggunakan kerangka berpikir khusus Agate, Agate telah mengembangkan solusi berbasis gamifikasi untuk mendukung proses pendidikan, pelatihan, dan penilaian untuk ratusan perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri.

Mulai Agustus 2021, Agate dan Cegos resmi menjalin hubungan kerja sama.

Melalui kerja sama ini, Agate resmi menjadi official distribution partner bagi Cegos untuk wilayah Indonesia. Agate akan menerjamahkan berbagai konten pelatihan Cegos dan mendistribusikannya melalui aplikasi Levio besutan Agate.

Vincentius Hening W. Ismawan, Head of Consultant Agate menyatakan, Agate percaya terhadap manfaat game-based learning dan gamification in learning. Kami akan menyajikan konten-konten Cegos paling populer yang telah dikurasi khusus dengan pendekatan ilmu pedagogi, ditambah dengan proses pembelajaran seru ala gim dalam aplikasi pembelajaran kami, Levio.

"Kami percaya kombinasi harmonis ini akan memberikan dampak yang positif yang besar bagi proses belajar semua orang," kata Vincentius di Bandung. Rabu (25/08)

Dalam rangka pembukaan kerja sama ini, Agate dan Cegos akan mengadakan webinar bertajuk “ Evolving Learning Journey & Engagement through Games” yang akan diadakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 pada pukul 14.00 WIB (15.00) SGT.

Lee Marvin selaku Head of Gamification Agate akan membawakan materi transformasi metode pembelajaran Kickpatrick melalui gamification, sedangkan Shawn D’Cotta selaku Learning and Development Consultant dari Cegos akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran 70-20-10. (Arianto)

Read More

Menteri Basuki Tekankan Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setiap tanggal 25 Agustus diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas), menandai berlangsungnya Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada 25 – 30 Agustus 1950 di Bandung, yang saat itu dihadiri Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta. Kongres ini menjadi tonggak sejarah perumahan di Indonesia hingga kemudian 25 Agustus ditetapkan sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008.

Saat memberikan arahan pada Puncak Peringatan Hapernas ke-14 Tahun 2021 di Pendopo Kementerian PUPR, Rabu, 25 Agustus 2021, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan agar program penyediaan perumahan ke depan berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Indonesia.    

“Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan untuk pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan bantuan sosial, tetapi butuh dukungan perumahan, air bersih, dan sanitasi. Untuk itu, program perumahan Kementerian PUPR sekarang harus fokus pada kawasan dalam program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting," kata Menteri Basuki. 

Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan, program penyediaan perumahan seperti Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) harus fokus pada suatu kawasan program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di bawah komando Kemenko PMK agar penyalurannya lebih akuntabel. 

Selanjutnya dukungan yang tidak kalah penting adalah program penyediaan air bersih dan sanitasi seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). 

"Sekali lagi saya mengingatkan untuk menjadi perhatian kita bahwa masih ada lagi masyarakat yang harus dilayani penyediaan perumahan melalui APBN. Ini berbeda dengan mereka yang mendapat dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, selain untuk mendukung program nasional dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, dukungan penyediaan perumahan layak huni yang dilengkapi fasilitas air bersih dan sanitasi juga diharapkan dapat menjadi ruang isoman yang memadai bagi pasien Covid-19. 

"Bagi masyarakat yang terpapar Covid–19 kalau rumahnya tidak layak huni tentu tidak disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah karena bisa menular ke seluruh anggota keluarga. Tapi kalau rumahnya layak diperbolehkan dan dimonitor kesehatannya," kata Menteri Basuki. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada Generasi Muda PUPR yang mengambil peran aktif dalam pelaksanaan HAPERNAS 2021. Keterlibatan Genmud membawa penyegaran terhadap berbagai acara HAPERNAS sehingga akan lebih banyak anak muda yang mendapatkan edukasi bagaimana mendapatkan hunian yang layak. 

"Saya berharap Generasi Muda Perumahan bisa mengikuti pola pikir dan kebijakan untuk perumahan. Adapun yang namanya perumahan tidak hanya di perumahan-perumahan pengembang, tetapi kita punya tanggung jawab lebih besar bagi masyarakat yang di bawah lagi dalam rangka pengentasan kemiskinan," kata Menteri Basuki. 

Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry TZ, Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo, dan Generasi Muda (Genmud) Perumahan dan Genmud PUPR. (Arianto)

Read More

Per akhir Juni 2021, Bank Capital Cetak Laba Bersih Rp.11,60 Milyar

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Emiten perbankan PT Bank Capital Tbk ("BACA" atau "Perseroan") sepanjang tahun 2020, kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan tetap optimal dan terjaga. Berkat sumber daya manusia yang andal serta layanan perbankan yang terus dimaksimalkan.

 

"Kinerja perseroan tercermin dari Total Aset tumbuh 6,67% dari Rp18.96 triliun pada akhir tahun 2019 menjadi Rp20,22 triliun pada akhir tahun 2020. Bahkan Per akhir Juni 2021, Total Aset dibukukan mencapai Rp23,75 triliun," kata Direktur Utama BACA, Wahyu Dwi Aji saat Public Expose Tahunan di Jakarta. Rabu (25/08)

Per akhir Juni 2021, kata Wahyu, Laba Bersih Perseroan mencapai Rp11,60 milyar, ROA sebesar 0.14%, ROE sebesar 1.58%, BOPO sebesar 98.83% dan LDR sebesar 20.17%.

Secara umum, tingkat kecukupan modal Perseroan masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan oleh regulator perbankan.

Asal tahu saja, Jaringan layanan Perseroan pada tahun 2020 berjumlah 82 Kantor Operasional yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Bandung, Surabaya, Solo, dan Kupang.

"Pada akhir tahun 2021, Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak banyaknya 20 milyar lembar saham dengan harga nominal Rp.100 per lembar saham guna memperkuat struktur pemodalan," ungkapnya.

"Saat ini, Perseroan sedang fokus pada beberapa langkah perubahan untuk meningkatkan kualitas layanan pada nasabah. Bahkan, Perseroan optimistis dapat terus mengembangkan layanan digital dan menghadirkan pengalaman bertransaksi yang optimal bagi seluruh nasabah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Bareskrim Polri Tangkap YouTuber Muhammad Kece di Bali

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap YouTuber Muhammad Kace alias Muhammad Kece yang diduga terlibat dalam konten penistaan agama lewat unggahannya.

Penangkapan itu, kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, dilakukan di sekitar wilayah Bali.

"Sudah ditangkap, di Bali," kata Komjen Agus saat dikonfirmasi awak media, Rabu (25/8).

Kata Agus, penyidik akan membawa sosok penceramah tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim.

"Hari ini akan dibawa ke Bareskrim," tambah Komjen Agus.

Muhammad Kace merupakan YouTuber yang kerap membagikan konten ceramahnya secara daring. Dia menjadi fenomenal dan berpolemik usai menyinggung Nabi Muhammad SAW.

Contoh materi ceramah Muhammad Kece yang menjadi kontroversi yakni terkait kitab kuning dan Nabi Muhammad SAW. Itu terlihat dari unggahan Muhammad Kece di kanal Youtube-nya dalam judul 'Kitab Kuning Membingungkan'.

Unggahan itu kemudian menjadi polemik dan mendapat kritik dari sejumlah pihak. Bahkan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai ceramah yang disampaikan oleh Muhammad Kece berisi ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol keagamaan.

Menurut Yaqut, semestinya aktivitas ceramah dan kajian dijadikan ruang edukasi dan pencerahan. Yaqut menyebut ceramah merupakan media untuk meningkatkan pemahaman keagamaan publik terhadap keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing, bukan untuk saling menghina keyakinan dan ajaran agama lainnya.

Sementara, catatan Polri, ada sekitar 400 unggahan berkaitan dengan video Muhammad Kece yang kontroversi dan diduga menistakan agama. Polisi menyatakan, dari ratusan video itu, ada 20 video yang sudah diblokir atau di take down. 

Polisi juga meminta agar  masyarakat tak membagikan ulang (share) video-video berkaitan dengan konten YouTuber Muhammad Kace. Polri mengingatkan jeratan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada penyebar video. (Arianto)

Read More

Mau Nikah, Harus Tahu Informasi Cegah Stunting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo beserta jajarannya melakukan audiensi ke Kementerian Agama RI (Kemenag) dalam Rangka Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting melalui virtual (24/08/2021).

"Kami ingin sekali membangun sinergitas dalam rangka penurunan stunting antara BKKBN dan Kementerian Agama RI. Stunting ini menjadi lingkaran setan, ketika ada bayi yang kurang berat badannya kurang dari 2,5 kg dan panjangnya kurang dari 48 cm dan kemudian dia perempuan, maka dia akan menjadi perempuan stunting, namun di balik itu juga kemungkinan kurang kecukupan gizi, nutrisi dan seterusnya sehingga kalau nanti hamil bisa menghasilkan anak yang stunting, namun demikian tidak semuanya stunting yang dihasilkan dari perempuan stunting karena pada dasarnya stunting bukanlah penyakit keturunan, namun dikarenakan faktor lain setelah dia lahir," terang dokter Hasto.

Oleh karena itu, katanya, sebetulnya kalau kita bisa memutus rantai ketika calon pengantin (catin) itu mau menjadi pasangan suami istri kemudian yang kurang memenuhi syarat itu bisa kita koreksi sebelum dia hamil, maka kemudian stunting bisa diturunkan.

"Di dalam medis itu ada pengertian-pengertian seperti perikonsepsi/peri-implementasi. Ada yang menjelang pertemuan sel telur dan sel sperma dan waktu-waktu untuk menempel di dalam rahim dan kemudian juga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 1000 HPK itu sejak terjadinya konsepsi, tetapi banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi calon ibu sejak sebelumnya bahkan kalau menurut teori, 6 bulan sebelum menikah itu kondisi perempuan harus sudah baik," tutur dokter Hasto. 

Untuk itu, kami dari BKKBN juga ingin mencegah terjadinya stunting sejak sebelum terjadinya pernikahan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap stunting diantaranya kawin di usia muda, juga beresiko melahirkan anak stunting, kemudian anemia dan juga kondisi ibu yang kurang gizi berpotensi melahirkan anak stunting seandainya nanti hamil.

"Keluarga Berencana Menuju Keluarga Berkualitas berorientasi pada penurunan stunting BKKBN mulai masa pranikah, hamil, kemudian interfal antara kehamilan sekarang dan kehamilan yang akan datang. Sekarang ini banyak remaja-remaja yang ingin langsing, tetapi apabila terlalu langsing lingkar lengan atasnya tidak memenuhi syarat untuk hamil, sehingga karena terlalu kurus maka anemia dan ketika hamil dapat menghasilkan anak yang stunting," ungkapnya.

Selain itu, dokter Hasto juga menyampaikan, Substansi kolaborasi program/kegiatan Kemenag RI dan BKKBN diantaranya :

(1) Kemenag dan BKKBN bersinergi untuk mendapatkan data Calon Pengantin (Catin) 3 bulan sebelum perkawinan, BKKBN mendukung sosialisasi pengisian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan melakukan pengisian data kesehatan status gizi (siap nikah-siap hamil);

(2) Semua data dan informasi sudah selesai sebelum Nikah dilaksanakan; jika diperlukan BKKBN dan Kemenag RI bersama-sama melakukan kolaborasi dalam Pemanfaatan data dan informasi Catin, BKKBN bersama Kemenag RI dapat melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program dalam upaya pencegahan stunting bagi pasangan suami istri (PASUTRI) baru. (Arianto)

Read More

Erick Thohir: Direksi BUMN Kalau Korupsi, Hukum Berat Saja!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri BUMN, Erick Thohir menginginkan agar kasus korupsi lama dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) pada 2016-2019 cepat dituntaskan. 

Kementerian BUMN memberikan dukungan penuh dan

menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Perum Perindo agar kinerja dan citra perusahaan BUMN tersebut bisa kembali positif.

Hal tersebut ditekankan Erick Thohir di Jakarta, Rabu (25/8) menanggapi keputusan terkini Kejagung yang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo di tahun 2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Sejak menjadi Menteri BUMN, saya terus menekankan akan pentingnya penerapan core value AKHLAK di Kementerian BUMN dan semua perusahaan BUMN. Kasus Perum Perindo merupakan kasus lama, sebelum saya menjabat. Oleh karena itu, saya mendorong semaksimal mungkin agar kasus ini tuntas dan direksi-direksi yang mengetahui dan terlibat, siap mempertanggungjawabkan," tegas Menteri BUMN di Jakarta. Rabu (25/08)

Ia juga menambahkan, sejak menekankan prinsip good governance dan terus gencar menanamkan AHKLAK sebagai core value di kementerian dan perusahaan BUMN, pihaknya terus intensif melibatkan lembaga pengawasan keuangan pemerintah, seperti BPKP, BPK, dan juga Kejaksaan Agung serta KPK untuk memberikan edukasi dan pengawasan keuangan negara.

"Kasus lama Perum Perindo di tahun 2017 ini diharapkan selesai secepatnya. Hal itu penting bagiPerum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga mensejahterakan para nelayan kita," lanjut Erick Thohir.

Menurut pihak Kejagung, kasus ini bermula pada 2017, saat Perum Perindo menerbitkan medium term notes (MTN) atau biasa disebut utang jangka menengah untuk mendapatkan dana dari jualan prospek penangkapan ikan yang saat itu terkumpul dana MTN mencapai Rp 200 miliar.

Namun, sebagian besar dana yang dipakai untuk modal kerja perdagangan itu menimbulkan permasalahan kontrol transaksi yang kian hari kian lemah. Transaksi terus berjalan, meskipun mitra Perum Perindo yang terlibat terindikasi kredit macet.

Kontrol yang lemah dan pemilihan mitra kerja yang tidak hati-hati menjadikan perdagangan pada saat itu mengalami keterlambatan perputaran modal kerja dan akhirnya sebagian besar menjadi piutang macet dengan total nilai sebesar Rp 181.196.173.783,-

“Kalau ada karyawan BUMN yang mengetahui indikasi korupsi, lapor saya! Saya tegas, tidak mentoleransi dan tidak kompromi terhadap praktek korupsi di lingkungan BUMN,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menanggapi Isu Miring, Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pengelola kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Senin (23/8) memenuhi permintaan Kemenko Polhukam untuk mengklarifikasi berbagai isu miring yang beredar di publik, baik di media massa maupun media sosial. Misalnya, kasus terakhir yang terjadi pada tanggal 17 Agustus yang lalu tentang tudingan pelarangan memasang bendera merah putih di kawasan itu. 

Meski sudah dibantah sebelumnya oleh pihak pengelola bahwa tidak ada pelarangan pemasangan bendera merah putih di kawasan itu, Kemenko Polhukam merasa perlu mengklarifikasi pula berbagai kritik publik di media sosial yang dinilai seakan-akan kawasan PIK seperti negara dalam negara. “Kami sengaja mengundang bapak-bapak untuk menjelaskan berbagai kasus yang viral di publik, sekaligus melalukan klarifikasi karena ini mengundang perdebatan dan bisa mempengaruhi kondisi politik dan keamanan tanah air” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Armed Wijaya saat memimpin pertemuan di Jakarta. 

Sejumlah video yang viral di media sosial tentang beberapa kejadian pelarangan bagi masyarakat untuk masuk ke kawasan tertentu di PIK, ditayangkan pada rapat itu. Pihak Pengelola yang diwakili oleh pimpinan Perusahaan, Restu Mahesa, menjelaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan sudah dibantah oleh pihaknya. “Kami tidak pernah melarang pemasangan bendera merah putih, juga tidak benar kalau masuk ke kawasan PIK harus menggunakan paspor. Tentang tidak boleh ormas tertentu memasang bendera merah putih tanggal 17 Agustus lalu, karena kami khawatir terjadi kerumunan. Kami sendiri memasang bendera merah putih pak,” ujar Restu. 

Disaat yang sama, Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengingatkan pihak pengelola PIK untuk lebih peka dan sensitif terhadap respons publik di berbagai media. Bila kenyataannya pengelola PIK tidak melarang masyarakat seperti di berbagai video yang viral, pengelola kawasan perumahan harus melakukan strategi komunikasi yang tepat.

“Misalnya, pengelola membuat pengumuman atau publikasi bahwa area publik di kawasan itu terbuka untuk masyarakat luas, sehingga tidak muncul kesan kompleks ini elite dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja karena secara hukum itu tidak dibenarkan” ujar Sugeng. 

Pihak pengelola berjanji untuk lebih cermat ke depan dan akan memperbanyak sosialisasi agar terbangun hubungan baik dengan warga dan masyarakat. Sementara pihak Kemenko Polhukam mengingatkan pengelola PIK agar tidak lagi terjadi perdebatan di publik, baik di media mainstream maupun media sosial, karena kebijakan pengelola kawasan itu yang dianggap membatasi hak masyarakat sebagai warga negara. (Arianto)

Read More

L’Oréal Paris Komitmen Melawan Aksi Pelecehan Seksual di Ruang Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta L’Oréal Paris, brand kecantikan no.1 di dunia kembali meneguhkan komitmennya untuk memberdayakan perempuan di Indonesia melalui kampanye Stand Up Against Street Harassment, kampanye global intervensi pelecehan seksual di ruang publik. Setelah diluncurkan pada bulan Maret lalu di Indonesia, kampanye ini terus digaungkan karena melihat masih banyak tindakan pelecehan seksual di ruang publik di masa pandemi.

Bekerja sama dengan Hollaback! Jakarta, L’Oréal Paris kini juga menggandeng Alfamart sebagai salah satu partner strategis untuk turut serta mengintervensi pelecehan seksual di ruang publik dengan mengikuti Pelatihan 5D, yakni Dialihkan, Dilaporkan, Dokumentasikan, Ditegur, dan Ditenangkan. Pelatihan menurut para ahli terbukti efektif, praktis dan aman diterapkan baik untuk korban ataupun bystander.

Umesh Phadke, President Director L’Oréal Indonesia mengatakan, L’Oréal menyadari bahwa saat ini dunia tengah menghadapi tantangan yang sangat besar di bidang lingkungan dan isu sosial dan melalui L’Oréal for the Future kami ingin membantu mengalahkan tantangan tersebut. Sebagai brand kecantikan nomor satu di dunia, L’Oréal Paris ingin membantu masyarakat dan memenuhi komitmen kami melalui pemberdayaan perempuan untuk melawan isu sosial pelecehan seksual di ruang publik.

"Sejalan dengan tema perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-76 “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, komitmen L’Oréal Paris dapat membantu perempuan Indonesia tumbuh menjadi lebih tangguh dalam melawan pelecehan seksual di ruang publik, karena kita begitu berharga," kata Umesh Phadke, di Jakarta. Senin (24/08)

Menurut survei global yang dilakukan oleh L’Oréal Paris bekerja sama dengan IPSOS di bulan Januari 2021, kami menemukan bahwa 1 dari 3 perempuan masih mengalami pelecehan seksual di ruang publik selama masa pandemi. Di Indonesia sendiri, menurut data dari Komnas Perempuan, hingga 3 Juli 2021 terdapat 1.902 kasus.

Selama pandemi kita tak bisa memungkiri bahwa aktivitas masyarakat berubah dan berpindah tempat. Aktivitas di dunia maya meningkat, menjadikan media sosial menjadi ruang publik dan memungkinkan untuk terjadinya pelecehan seksual.

Menurut Plan International 2020, terdapat 56% anak perempuan dan remaja perempuan pernah mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual di ranah daring. "Namun demikian, hal ini tidak menutup kenyataan juga masih terjadi di ruang publik. Jadi pelecehan seksual itu masih ada bahkan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja," jelas Maria Adina, Brand General Manager L’Oréal Paris Indonesia.

"Masyarakat masih rentan menjadi korban pelecehan seksual, termasuk para pekerja esensial seperti tenaga kesehatan dan tenaga kasir. L’Oréal Paris berkomitmen untuk terus memantapkan usaha dalam melawan aksi pelecehan seksual di ruang publik serta menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia untuk turut serta mendukung gerakan ini. Kami bangga dapat bermitra dengan Alfamart yang juga memiliki visi yang sama dengan perusahaan kami," tambah Adina.

Sejalan dengan komitmen L’Oréal Paris, Alfamart sebagai mitra strategis juga memiliki komitmen untuk memberikan pelatihan 5D kepada 30.000 karyawannya, termasuk para kasir yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Hans Prawira, President Director PT Sumber Alfaria Trijaya mengatakan, Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kami terus berusaha untuk membuat gerai kami menjadi tempat bekerja dan berbelanja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan dan pelanggan. Kami menyadari bahwa gerai kami merupakan ruang publik dan menjadi titik temu bagi banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk itu, kami merasa perlu membekali karyawan kami dengan pelatihan 5D khususnya para petugas kasir agar mereka dapat berdaya ketika dihadapkan pada situasi sebagai korban ataupun saksi pelecehan seksual di ruang publik.

Sejalan dengan hal tersebut Anindya Restuviani, Site Leader & Co-Director of Hollaback! Jakarta mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi pihak L’Oréal Paris dan Alfamart yang telah sadar akan pentingnya penanggulangan isu pelecehan seksual ini.

"Sejak 2016 kami sudah berusaha untuk menekan dan menghentikan pelecehan seksual di manapun dan dalam bentuk apapun. Kami sangat senang bahwa dua perusahaan besar seperti L’Oréal dan Alfamart secara aktif melibatkan seluruh karyawan mereka untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelecehan seksual di ruang publik dan memberdayakan diri mereka dengan Pelatihan 5D, sehingga bisa turut andil dalam menciptakan ruang publik yang aman dari kekerasan seksual bagi perempuan di Indonesia," jelas Anindya.

Adinia Wirasti juga turut mendukung kampanye Stand Up Against Street Harassment, “Sebagai seorang perempuan saya sangat mendukung gerakan Stand Up Against Street Harassment dan metode Pelatihan 5D yang terbukti praktis dan aman.  Sudah saatnya #WeStandUp! untuk menghentikan aksi pelecehan seksual apalagi di ruang publik karena diam bukan pilihan. Kita semua harus peduli akan hal ini demi terciptanya ruang publik yang aman bagi semua orang, khususnya perempuan agar dapat terus melangkah dalam mengejar cita-cita dan mimpinya dengan rasa aman dimanapun, kapanpun,” jelas Adinia Wirasti, aktris dan figur pemberdayaan perempuan Indonesia.

Melalui kampanye Stand Up Against Street Harassment ini, L’Oréal Paris berambisi untuk melatih 1.000.000 orang secara global dengan metode 5D. Hingga saat ini, lebih dari 350.000 orang yang sudah mendapatkan pelatihan termasuk di Indonesia, dan berbagai upaya akan terus dilakukan untuk dapat meningkatkan angka pelatihan sehingga bersama kita menurunkan insiden pelecehan seksual di ruang publik.

Bergabunglah dalam gerakan #WeStandUp, ambil pelatihannya di:www.standup-indonesia.com/training. (Arianto)

Read More

Yanara Donasi Kursi Roda untuk Ihat Aelani

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Tim relawan Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) wilayah bogor barat bersama relawan Yayasan Ananta Raharja (Yanara) pemberi donasi kursi roda berkunjung ke kediaman Ihat Aelani bocah kecil berumur 9 Tahun warga kampung neglasari RT 02 RW 05 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan dengan membawa 1 unit kursi roda pada Senin, (23/08/2021) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kejadian bocah kecil yang mengalami permasalahan fisik sejak usia hampir 1 tahun tidak bisa berjalan secara normal cukup beralasan. Pasalnya, memiliki kursi roda merupakan impiannya sejak lama. Tidak hanya ihat aelani, kegembiraanpun nampak terlihat diwajah sang ibu dan nenek Ihat Aelani.

Aktivis Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) wilayah pamijahan Muhamad Janwar mengatakan, Kegiatan tersebut merupakan aksi nyata kepeduliaan organisasinya terhadap persoalan sosial. Sebelumnya, banyak fokus terhadap persoalan pendampingan masyarakat miskin kerumah sakit dan membantu dalam hal lainnya.

Anak muda yang akrab disapa Cawang itupun berharap, pemerintah dan pengusaha lokal dapat lebih peduli dan terketuk hatinya dalam memperhatikan para disabilitas dengan menyalurkan dana corporate social responbility (CSR).

"Kondisi yang dialami Ihat aelani merupakan satu dari sekian banyak fakta yang mungkin masih luput dari mata kita, peduli dan menyanyangi mereka adalah sikap mulia, karena mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia," paparnya.

Disaat yang sama, Linah, Ibu dari Ihat Aelani menyampaikan, Saya mengucapkan terima kasih sebanyak - banyaknya kepada Yayasan Ananta Rahardja, semoga kursi roda ini bermanfaat bagi anak saya dan barokah.

"Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya, terutama bagi para relawan sosial Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) kang cawang dan kang bayong, yang telah mengusahakan dan mencari donasi kursi buat anak saya ini," katanya dengan terharu bahagia.

Sementara itu, Kepala Desa Ciasihan Lilih. N, S. Pd.I menuturkan, Dengan diberikannya bantuan kursi roda pada warga desa ciasihan yaitu anaknya ibu Linah, mudah - mudahan bermanfaat.

"Sekali lagi terima kasih kepada yayasan ananta rahardja (Yanara), semoga yayasannya makin berkembang dengan baik, supaya nanti bisa lebih dan terus membantu bagi yang membutuhkan, terutama buat penyandang disabilitas," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

HUT ke-40, Nestlé Perluas Fasilitas R&D di Singapura

Duta Nusantara Merdeka | Singapore

Pusat R&D di Singapura telah memainkan peran penting dalam mengembangkan produk dan teknologi inovatif untuk Asia Tenggara dan sekitarnya untuk Nestlé ritel dan bisnis out of home. Berdasarkan keahlian internal, ilmuwan Nestlé memastikan  produk-produk disesuaikan dengan preferensi konsumen setempat, rasa, dan kebutuhan nutrisi.

Pusat R&D ini berada di jantung ekosistem inovasi yang dinamis, memungkinkan kerjasama yang kuat dengan para mitra inovasi, lembaga penelitian, dan perusahaan start-up di seluruh kawasan.

Chris Johnson, Chief Executive Officer untuk Zone Asia, Oceania, dan Afrika Sub-Sahara untuk Nestlé mengatakan, Semua makanan adalah lokal. Jika Anda ingin sukses di bisnis kami, Anda memerlukan pemahaman yang baik tentang rasa yang disukai masyarakat, hidangan yang ingin mereka sajikan untuk keluarga, tren makanan yang ingin mereka coba. Itulah sebabnya sangat penting untuk memiliki tim penelitian dan pengembangan di Singapura, di jantung Asia Tenggara, pusat keunggulan yang mendorong inovasi dan pengembangan produk di Asia, untuk Asia.

"Untuk lebih memperkuat kemampuan inovasi Pusat R&D, Nestlé meningkatkan fasilitas R&D untuk menampilkan laboratorium mutakhir, dapur eksperimen, pengujian konsumen, ruang evaluasi sensorik, ruang kerja terbuka, serta pusat penelitian mendasar Nestlé. Ini akan memungkinkan menerjemahkan terobosan ilmu pengetahuan menjadi produk yang bergizi dan lezat untuk konsumen dengan lebih cepat, di semua tahap kehidupan," kata Chris di Singapura. Senin (23/08)

Fasilitas yang ditingkatkan juga mencakup Akselerator R&D regional yang baru, bagian dari jaringan Akselerator R&D global Nestlé. Akselerator R&D Ini menyediakan platform kelas dunia untuk start-up, mahasiswa, dan karyawan Nestlé di kawasan ini untuk mengembangkan dan menguji konsep baru dalam waktu kurang dari enam bulan. Mereka akan memiliki akses ke keahlian R&D Nestlé, ruang kerja bersama, dan peralatan produksi skala kecil hingga menengah untuk memfasilitasi pengembangan produk yang cepat untuk peluncuran uji coba di kondisi pasar yang nyata.

Disaat yang sama, Thomas Hauser, Head of Global Product & Technology Development Nestlé mengatakan, Pusat R&D kami di Singapura memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan produk-produk inovatif untuk Asia Tenggara yang terinspirasi oleh keragaman budaya dan masakan setempat yang berbeda. Meningkatkan fasilitas Pusat R&D dengan fasilitas mutakhir termasuk Akselerator R&D baru adalah bukti komitmen jangka panjang kami di kawasan ini. Kami juga akan mampu menjawab tren dan tantangan makanan dan minuman dengan lebih cepat dan efisien.

Selama bertahun-tahun, kata Thomas, pusat R&D telah memberikan kontribusi signifikan terhadap inovasi berbagai produk lintas merek seperti kopi mix, minuman bubuk seperti Milo, produk kuliner, makanan & minuman nabati, dan es krim.

Misalnya, dengan menggunakan keahliannya dalam inovasi krim kopi, para ahli setempat mengembangkan serangkaian  Nescafé Gold – Latte tanpa susu yang lezat dan lembut hanya dalam waktu delapan bulan, yang kini tersedia di lebih dari 20 negara. Keahlian ini juga dimanfaatkan untuk peluncuran Starbucks Silky Soy Latte dan Toasted Oat Lattes berbasis nabati.

Selain itu, Thomas menegaskan, Pusat R&D Singapura juga mendukung pengembangan solusi makanan nabati baik untuk ritel maupun bisnis out of home untuk merek setempat Harvest Gourmet. Mereka memastikan bahwa produk disesuaikan untuk konsumen Asia, menggunakan aplikasi masakan setempat seperti pangsit, tumis, merebus, katsudon, dan banyak lagi.

Asal tahu saja, Pusat R&D di Singapura adalah bagian dari organisasi R&D global Nestlé yang ada di 23 lokasi di seluruh dunia. Dengan memperkuat kemampuan Pusat R&D, hal ini dapat lebih mempercepat inovasi produk berbasis sains untuk seluruh tahap kehidupan, dengan cara yang baik untuk Anda dan planet ini. (Arianto)

 

Read More

Menparekraf Ajak PHRI Garut Bersiap Sambut ‘Revenge Tourism’ Pasca Penurunan Level PPKM

Duta Nusantara Merdeka | Garut 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut untuk dapat bersiap menyambut serangan pariwisata (_Revenge Tourism_) ketika nantinya level PPKM dilonggarkan atau diturunkan seiring tren melandainya kasus COVID-19 yang ada.

Menparekraf Sandiaga Uno saat berdiskusi dengan PHRI Garut di Rancabago Hotel and Resort Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (22/8/2021), menjelaskan, selama 1 tahun 7 bulan sejak pandemi COVID-19 hadir, masyarakat banyak yang jenuh dan ingin sekali berwisata. Terlebih saat gelombang kedua COVID-19 terjadi beberapa waktu belakangan, yang membuat pemerintah mengambil kebijakan PPKM yang dibagi dalam 4 level.

Stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya PHRI, harus dapat mempersiapkan diri menerima kunjungan wisatawan yang sangat masif nantinya.

“Contohnya yang terjadi di India, setelah _lockdown_, di sana terjadi _revenge tourism_. Semua penerbangan habis, okupansi hotel full bahkan kelebihan permintaan sebesar 40 persen dan akhirnya banyak wisatawan yang kecewa. Itu bisa terjadi di sini lantaran destinasi-destinasi di Garut yang bisa dicapai dengan menggunakan transportasi darat dari Jakarta selama kurang lebih tiga jam,” kata Menparekraf Sandiaga.

Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu para pelaku parekraf di Garut mengibarkan bendera putih sebagai tanda mereka membutuhkan keberpihakan pemerintah untuk hadir dan membantu di tengah pandemi COVID-19. Sandiaga menjelaskan, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti kapan pandemi akan berakhir. Tetapi berbagai upaya perlu dimaksimalkan untuk dapat meminimalisir dampak dari pandemi tersebut. 

“Berdasarkan data yang kami himpun, diprediksi akhir September 2021 angka COVID-19 akan melandai. Hal itu sembari kita menyiapkan protokol kesehatan dengan upaya percepatan vaksinasi,” ujarnya.

Sandiaga menjelaskan semua peluang yang ada harus dimaksimalkan dan tantangan harus dapat dilewati dan diantisipasi dampak negatifnya. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari unsur pentahelix pariwisata dan ekonomi kreatif agar berbagai upaya dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menyelamatkan sektor pariwisata dapat menemui titik terang dan mengembalikan neraca ekonomi negara yang terpuruk. 

Selain vaksinasi COVID-19 yang saat ini terus diakselerasi oleh pemerintah termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE yang ketat dan disiplin juga harus menjadi perhatian. Terlebih tren pariwisata kedepan polanya akan beradaptasi kepada pariwisata yang _personalize, customize, localize, dan smaller in size_.

“Pelajaran yang kita ambil, sejauh ini kita selalu bicara destinasi yang berkelas dunia mengharapkan wisatawan mancanegara bersaing dengan Thailand, Malaysia dari segi jumlah kunjungannya. Tapi ternyata permata di depan kita dilupakan yaitu wisatawan nusantara yang menghabiskan 11 miliar dolar AS tiap tahun yang berwisata ke luar negeri. Karena saya yakin yang mampu melayani _customer_ adalah PHRI,” ujarnya. (Arianto)

Read More

Bhayangkari Dikriminalisasi Oknum Aparat, Ibarat Harimau Makan Anaknya Sendiri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Adagium ‘Sejahat-jahatnya harimau, ia tidak akan memakan anaknya sendiri’ tidak lagi berlaku belakangan ini. Peribahasa yang menjelaskan hubungan ‘_love without reserve_’ antara orang tua dan anaknya itu ternyata hanyalah sebuah retorika belaka. Entah sejak kapan perumpamaan itu hilang makna menjadi hanya sebuah kalimat kosong belaka.

Penggambaran ‘sebejat-bejatnya orang tua, mereka tidak akan mencelakai anaknya sendiri’ melalui kalimat kiasan di atas itu, kini sudah tidak relevan untuk diucapkan alias tidak lagi memiliki nilai moral apapun. Kalimat yang terdengar indah itu, saat ini sudah harus dimusiumkan segera. Jika perlu, kita boleh meminta bantuan Ibu Susi Pujiasuti untuk membantu menenggelamkan ke dasar Laut Pangandaran saja.

Lukisan keadaan di atas itu cukup pas untuk mendeskripsikan dengan singkat kasus kriminalisasi seorang Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, oleh para oknum polisi di Polresta Manado, Sulawesi Utara. Hari ini, di usia 76 tahun Indonesia merdeka, Ibu Pertiwi boleh merenung kembali tentang arti kemerdekaan yang sudah diraihnya.

Faktanya, jangankan berhasil mendidik putra-putrinya untuk tidak menjadi ‘homo homini lupus’ –manusia serigala bagi sesamanya–, mencegah oknum-oknum polisi tidak menerkam anaknya sendiri saja, negara ini terindikasi gagal melakukannya. Hari-hari kemarin, hanya warga kebanyakan yang jadi korban kriminalisasi. Kini, kita saksikan oknum aparat terindikasi kuat sedang melahap anaknya sendiri, menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Kriminalisasi terhadap Nina Muhammad, istri seorang Bintara Polisi, merupakan potret buram perilaku oknum aparat hukum, khususnya di kalangan korps baju coklat, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum. Kondisi buruk ini sungguh amat membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Beberapa pendekatan dapat kita pakai dalam menganalisis permasalahan ini hingga setiap kita semestinya prihatin dan mewaspadai terjadinya kondisi yang lebih parah di masa-masa mendatang ini. Pertama, jika terjadi kriminalisasi warga internal Polri oleh oknum aparat Polri sendiri, dan dibiarkan tanpa penindakan dari pimpinan institusi itu, hal tersebut berpotensi besar untuk terulang dan terulang lagi di masa mendatang. Keadaan ini, cepat atau lambat, akan memunculkan ketegangan dan pertikaian yang lebih dalam di antara faksi-faksi di internal Polri yang disinyalir selama ini sedang bersaing ketat berebut hegemoni di lingkaran Trunojoyo itu.

Kedua, sebagaimana lazimnya, publik dengan serta-merta akan membangun asumsi dalam pikiran warasnya bahwa ‘jika anak sendiri saja dikriminalisasinya tanpa sensitivitas nurani selayaknya manusia pada umumnya, tentu dengan mudah kasus kriminalisasi serupa akan terjadi pada warga biasa, warga yang tidak punya hubungan apapun dengan para oknum aparat itu’. Asumsi minor semacam ini, yang terakumulasi secara kualitas dan kuantitas, pada gilirannya akan menimbulkan gejolak masyarakat yang dapat mewujud sebagai tsunami kekacauan sosial yang dasyat, yang pada akhirnya dapat melahirkan suasana chaos yang memporak-porandakan bangsa dan negara ini.

Ketiga, perilaku ‘anjing menggonggong kafila berlalu’ sedang dipertontonkan oleh para oknum polisi di Polresta Manado dengan tetap bersikukuh meneruskan kriminalisasi atas Nina Muhammad. Walaupun oknum Kapolrestanya telah dilaporkan ke Divpropam Mabes Polri, beberapa petinggi di Mabes Polri telah mengingatkan Polresta Manado dan Polda Sulawesi Utara untuk meninjau kembali kasus itu, dan sejumlah petinggi negeri di Jakarta telah menghimbau agar aparat polisi di sana melaksanakan penegakan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, namun semua itu terlihat diabaikan. Sangat mungkin, sikap dan perilaku pengabaian ini didasarkan pada adagium ‘sesama buskota tidak boleh saling mendahului’, sesama pemain harus saling menghargai.

Keempat, peristiwa unik ‘orang tua memakan anaknya sendiri’ dalam kasus kriminalisasi Ibu Bhayangkari di Polresta Manado itu secara kasat mata mengindikasikan lemahnya kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Jikapun tidak ingin dikatakan demikian, minimal kejadian tersebut mengesankan adanya ketidak-pedulian pimpinan Polri dalam menangani persoalan di internal keluarga besarnya sendiri. Lagi-lagi, masyarakat akan berkata singkat: ‘kepada anaknya saja dia tidak perduli, apalagi ke kita warga kebanyakan!’

Kelima, penanganan kasus kriminalisasi Nina Muhammad sangat jelas melanggar berbagai ketentuan perundangan dan peraturan yang ada. Setidaknya, oknum Kapolresta Manado bersama jajarannya itu jelas melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2009, Perkap No. 10 tahun 2011, Perkap No. 14 tahun 2012, dan Pasal 72 KUHAP, serta Pasal 17 UU Advokat. Berdasarkan fakta ini, kita dapat menduga bahwa para oknum aparat di Polresta Manado itu lebih digdaya dari para pimpinan yang bertengger di Mabes Trunojoyo. Apakah karena ada Menkumham di lingkaran itu?

Rupanya ‘Jokowi’ benar saat dia bilang: ‘corona sontoloyo!’ (Arianto)

Penulis: Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012.

Read More

Menkeu: Perubahan Iklim, Tantangan Nyata yang Dihadapi Seluruh Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa saat ini seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat nyata selain pandemi Covid-19, yaitu perubahan iklim. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan bahwa manusia dan kehidupannya sangat berpengaruh pada tantangan pengendalian perubahan iklim tersebut.

“Kita semua memahami bahwa climate change tantangan yang akan memberikan implikasi yang luar biasa besar bagi manusia dan kemanusiaan. Apabila Bumi meningkat suhunya diatas 1,5 derajat Celsius, implikasinya akan sangat luar biasa,” ujar Menkeu secara daring dalam Kompasfest Navigate dalam Conference “Green on Green: Embarking New Trend of Environmental Economics”, Jumat (20/08).

Upaya untuk menghindari konsekuensi yang katastropik tersebut dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang salah satunya melalui penandatanganan Paris Agreement.

“Setiap negara menyumbangkan National Determined Contribution atau kontribusi yang ditetapkan di setiap negara untuk mengurangi emisi CO2 atau karbondioksida,” kata Menkeu.

Indonesia telah menandatangani Paris Agreement dengan tekad untuk menurunkan kontribusi CO2 dengan upaya sendiri sebesar 29%. Apabila mendapatkan dukungan internasional, Indonesia akan berupaya menurunkan emisi CO2 sebesar 41%. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia telah mewujudkannya dalam berbagai kebijakan dan regulasi.

“Langkah untuk menurunkan atau mengimplementasikan komitmen Indonesia untuk penurunan emisi karbon terwujud di dalam program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dan juga diwujudkan dalam berbagai regulasi, termasuk di bidang anggaran dan perpajakan,” ujar Menkeu. 

APBN juga melakukan budget tagging untuk mendukung program-program penurunan emisi karbon atau melakukan transformasi agar kegiatan produksi menjadi semakin bersih. Budget climate tagging digunakan untuk mengidentifikasi belanja dan anggaran yang memang secara langsung bisa mempengaruhi dan menurunkan emisi karbon.

“Digunakanlah instrumen, seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi energi yang lebih bersih yaitu energi yang sifatnya terbarukan,” kata Menkeu.

Pemerintah juga menggunakan instrumen dalam bentuk transfer ke Pemerintah Daerah untuk mendorong langkah-langkah di bidang agrikultur atau pertanian untuk ketahanan pangan, air, dan ekosistem.

Indonesia akan terus melakukan berbagai upaya, seperti menyusun long term strategy for low carbon emission sebagai komitmen untuk menurunkan carbon emission secara neto pada tahun 2050.

“Kami juga akan bersama-sama dengan Kementerian yang lain dan pemerintah daerah akan terus menyusun strategi agar long term strategy menuju low carbon and climate resilience bisa dicapai dan diimplementasikan,” ujar Menkeu.

Saat ini, Kementerian Keuangan terus menyusun kebijakan fiskal untuk perubahan iklim, serta melakukan berbagai inovasi dan edukasi.

“Ini adalah langkah konsisten kami di dalam menggunakan instrumen APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam mewujudkan komitmen Indonesia sebagai negara yang ingin berpartisipasi, berperan serta secara adil dan affordable dalam menghindarkan konsekuensi dari perubahan iklim yang sangat katastropik,” ujar Menkeu. (Arianto)

Read More

Kasus Dugaan Penistaan Agama Muhammad Kece, Kabareskrim Polri: Sedang Didalami

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto turut angkat bicara terkait laporan terhadap Youtube Muhammad Kece, Sabtu (21/8) kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan penistaan agama.

Komjen Agus mengatakan, pihaknya tengah mendalami dugaan tindak pidana Muhammad Kece dalam laporan tersebut

“Sedang didalami ya,” kata Komjen Agus awak media melalui pesan singkat, Minggu (22/8).

Hal yang sama juga disampaikan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Asep Adi Suheri. Ia menyebut, pihaknya sudah membentuk tim.

“Saya masih bekerja dengan tim,” ujar Asep.

Dalam ceramahnya, Muhammad Kece menyebut nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran dusta. Selain itu, Dia juga membuat hoaks kitab yang dipelajari di pesantren sebagai buku menyesatkan.

Muhammad Kece sudah dilaporkan, Sabtu (21/8) kemarin. Namun belum diketahui identitas pelapor. Sementara sejumlah tokoh agama berharap Polri segera menangkap Muhammad Kece. (Arianto)

Read More

Dapatkan Warna Rambut yang Sesuai Skin Tone

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Masih ingat nggak terakhir kali kamu ke salon untuk potong rambut atau hair coloring? Apakah kamu termasuk yang merindukan rambut yang tertata rapi dan berwarna indah berkilau untuk bisa tampil optimal ketika perlu bertemu orang lain – meskipun itu hanya secara virtual? Atau apakah kamu kini termasuk perempuan yang mengikat rambut seadanya dan tidak membuka kamera ketika virtual meeting?

“Sebenarnya, adanya regulasi PPKM – lebih baik di rumah saja, bisa menjadi alasan bagi banyak perempuan untuk tidak sering mengubah tampilan rambut mereka. Namun ternyata selama pandemi minat terhadap warna rambut naik sebesar 36%. Ini menunjukkan bahwa walaupun di rumah saja, mengubah tampilan rambut masih menjadi keinginan banyak perempuan di Indonesia,” jelas Hendra Purjaka, Brand General Manager L’Oréal Professionnel di Jakarta. Sabtu (21/08)

Tahu nggak..?

Perempuan senang mewarnai rambut dengan alasan untuk mengekspresikan dirinya, tampil lebih cantik dengan effortless, dan tampil trendy mengikuti warna rambut yang sedang “in”.

Warna rambut brown dan brunette menjadi dua warna favorit karena dianggap paling cocok untuk warna kulit perempuan Indonesia.

Banyak perempuan menginginkan teknik pewarnaan Balayage untuk rambut mereka. Hal ini terlihat dari kata “Balayage” yang menjadi trending topic dengan kenaikan 120% di kalangan konsumen Indonesia sejak tahun 2018.

 

Kenapa banyak perempuan begitu menyukai teknik pewarnaan rambut Balayage?

1.       Balayage memberikan tampilan rambut yang perfectly blended dan cantik berkilau seperti terpapar sinar matahari, serta memberikan efek berdimensi sehingga membuat tampilan rambut lebih bervolume dan tidak flat.

2.       Rangkaian warna Balayage yang beragam: Ash Blonde Balayage, Brunette Balayage, Ash Brown Balayage, Smokey Balayage hingga Lavender Balayage.

3.       Balayage mampu menghasilkan tampilan rambut yang berdimensi.

Meskipun demikian, masih banyak yang belum berani mencoba teknik pewarnaan Balayage saat sudah bisa kembali ke salon. Kenapa? Ada yang merasa Balayage itu tampak kurang alami, tidak sesuai kepribadian, dan kurang sesuai untuk warna kulit Indonesia. 

Nantikan Balayage dengan warna natural dan sesuai warna kulit Indonesia! 

L’Oreìal Professionnel, sebagai brand pewarnaan rambut profesional nomor satu yang paling dipercaya oleh konsumen dan hairdresser Indonesia, memahami keingingan perempuan Indonesia dan akan menghadirkan Balayage dengan tampilan warna lebih alami dan sesuai untuk kulit perempuan Indonesia. 

Nantikan teknik perwarnaan rambut Balayage terbaru dari L’Oréal Professionnel. #UntilYourNextSalonVisit stay safe and healthy sembari memilih warna rambut yang paling sesuai dengan keinginan dan kepribadianmu. (Arianto)

 

Read More

Pemodelan Tsunami Selat Sunda dan Pentingnya Bahaya Tsunami

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menyikapi hasil kajian terkait potensi tsunami dampak gempa megathrust di selatan Jawa yang berdampak hingga Jakarta, pada dasarnya BMKG selalu mengapresiasi setiap hasil riset potensi bencana dengan skenario terburuk untuk tujuan membangun kesiapsiagaan masyarakat. 

Riset semacam itu diperlukan sebagai acuan langkah mitigasi tsunami, jadi perlu dibuat model yang paling pahit agar kita lebih siap dan tangguh, meskipun kapan terjadinya tidak ada yang tahu dan bisa jadi jika terjadi belum tentu mencapai skenario terburuknya.

Untuk itu kepada masyarakat dihimbau agar tidak panik, karena kajian ini dibuat bukan untuk membuat masyarakat resah, tetapi untuk menyiapkan strategi mitigasi yang tepat dan efektif guna mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi.

*Tsunami Batavia 1883*

Sebelum membahas pemodelan tsunami akibat gempa megathrust yang berdampak hingga Jakarta, kiranya perlu kita mengetahui sejarah tsunami yang pernah melanda pantai Jakarta akibat erupsi katastropik Gunung Krakatau di Selat Sunda pada 27 Agustus 1883. 

Erupsi katastropik ini menyebabkan runtuhnya badan Gunung Krakatau ke laut serta terjadinya kontak material erupsi yang panas dengan air laut sehingga memicu tsunami lebih dari 30 meter. Dahsyatnya tsunami mampu menimbulkan kerusakan di Pulau Onrust yang merupakan bagian gugus pulau di Kepulauan Seribu. Sejak tahun 1848 Pulau Onrust dan sekitarnya difungsikan pemerintah Kolonial Belanda sebagai Pangkalan Angkatan Laut, namun sarana ini rusak berat diterjang tsunami tahun 1883.

Selain menerjang Pulau Onrust, tsunami saat itu juga menerjang Pantai Batavia. Gambaran Pantai Batavia dan Tanjung Priok yang dilanda tsunami sangat jelas dilaporkan Bataviaasch Handelsblad yang terbit pada 28 Agustus 1883. 

Tsunami dilaporkan membanjiri daratan dan menghempaskan perahu-perahu di pantai. Suasana sangat kacau di perkampungan Cina yang umumnya terletak di pinggir sungai, ketika air mendadak naik setelah tengah hari. 

Di daerah Pintu Kecil dimana banyak orang Eropa tinggal  dengan rumah membelakangi sungai, terus dilanda luapan air laut sehingga harus menaikkan barang-barang mereka ke perahu untuk mengungsi. 

Di daerah Kali Besar, air bercampur lumpur berwarna hitam juga naik mendadak ke permukaan, menyebarkan bau asin yang tidak enak. Tak lama kemudian sekitar pukul 2 siang, air kembali mengalir deras dengan kekuatan yang luar biasa membuat Pasar Ikan kebanjiran untuk kedua kalinya. 

Tsunami juga menimbulkan kekacauan di Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal uap Wilhelmina yang sedang menurunkan muatan dihantam terjangan tsunami hingga harus melepaskan jangkar. Sebuah kapal uap yang ditarik tongkang dari Merak menuju Priok juga diterjang tsunami hingga keduanya hilang tenggelam. Tsunami juga merusak beberapa jembatan dekat muara sungai di Batavia. 

Fakta mengenai tsunami Batavia 1883 ini menjadi dasar pemikiran bahwa jika terjadi tsunami dahsyat di Selat Sunda maka dapat berdampak hingga pantai Jakarta. 

*Pemodelan Tsunami*

Tsunami di Selat Sunda dapat dipicu oleh erupsi gunungapi dan gempa tektonik yang bersumber di zona megathrust. Berdasarkan catatan sejarah, tsunami akibat erupsi Gunung Krakatau pada 1883 mampu menjangkau Pantai Jakarta karena tinggi tsunami di sumbernya lebih dari 30 meter, sedangkan tsunami akibat runtuhnya lereng Gunung Anak Krakatau pada 2018 lalu lebih kecil sehingga tidak sampai di Pantai Jakarta.

Untuk mengetahui apakah tsunami akibat gempa megathrust Selat Sunda dapat mencapai Jakarta, maka diperlukan pemodelan tsunami. Pemodelan tsunami akibat gempa magnitudo 8,7 yang bersumber di zona megathrust Selat Sunda yang dilakukan BMKG menujukkan bahwa tsunami dapat sampai di Pantai Jakarta. 

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa tsunami sampai di Pantai Jakarta dalam waktu sekitar 3 jam setelah gempa, dengan tinggi 0,5 meter di Kapuk Muara - Kamal Muara dan 0,6 meter di Ancol - Tanjung Priok.

Pemodelan tsunami diukur dari muka air laut rata-rata (mean sea level). Dalam kasus terburuk, jika tsunami terjadi saat pasang, maka tinggi tsunami dapat bertambah. Selain itu, ketinggian tsunami juga dapat bertambah jika pesisir Jakarta sudah mengalami penurunan permukaan (subsiden).

Pemodelan tsunami memang memiliki ketidakpastian (uncertainty) yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena persamaan pemodelan sangat sensitif dengan data dan sumber pembangkit gempa yang digunakan. Beda data yang digunakan maka akan beda hasilnya, bahkan jika sumber tsunaminya digeser sedikit saja, maka hasilnya juga akan berbeda. Inilah sebabnya maka selalu ada perbedaan hasil di antara pembuat model tsunami. 

Dalam mendukung upaya mitigasi konkret, BMKG menyusun peta bahaya tsunami di seluruh pantai rawan tsunami di Indonesia. Untuk Pulau Jawa, peta bahaya tsunami yang sudah dibuat sebanyak 41 peta, dengan rincian: 5 peta di Banten, 5 peta di Jawa Barat, 17 peta di Jawa Tengah, 3 peta di Yogyakarta, dan 11 peta di Jawa Timur. Pembuatan peta bahaya tsunami ini masih terus berjalan untuk wilayah lain di Indonesia.

Peta bahaya tsunami memberi informasi tinggi tsunami, jauhnya landaan, dan waktu tiba tsunami di pantai. Peta ini juga bermanfaat untuk perencanaan tata ruang pantai yang aman tsunami, acuan membuat jalur evakuasi, menentukan lokasi titik kumpul, lokasi tempat evakuasi sementara, serta acuan dalam berlatih evakuasi (tsunami drill). Atas dasar beberapa hal tersebut maka BMKG membuat skenario model terburuk untuk acuan mitigasi tsunami bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan relawan kebencanaan. (Arianto)

Read More

Menperin Sidak Langsung Penerapan Uji Coba Prokes di Industri Esensial, 21 Agustus 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Perindustrian terus memantau kesiapan sektor industri esensial yang melakukan uji coba dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali, yang berlaku pada 17-23 Agustus 2021.

Inmendagri 34/2021 tersebut menyebutkan bahwa akan dilakukan uji coba protokol kesehatan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untuk beroperasi dengan kapasitas 100% staf yang dibagi minimal dalam dua shift. Uji coba ini penting dilakukan untuk mendapatkan feedback sebelum seluruh operasional kegiatan industri dibuka secara penuh.

“Saya ingin melaporkan bahwa sudah mulai tiga hari terakhir ini, pemerintah melakukan uji coba protokol kesehatan dalam operasional di perusahaan yang berdasarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) masuk kategori sektor esensial,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika melakukan peninjauan di PT Gajah Tunggal, Tangerang, Banten, Sabtu (21/8).

Setelah melihat secara langsung, Menperin memberikan apresiasi kepada PT Gajah Tunggal yang telah memiliki fasilitas dan prosedur dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di lingkungan perusahaan dan sekitarnya. Komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ini sesuai arahan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang IOMKI pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

“Hal tersebut menjadi salah satu kriteria utama dalam melakukan uji coba. Selain itu, mereka yang sudah punya IOMKI, wajib melaporkan secara berkala setiap Selasa dan Jumat. Kemudian, perusahaan berada di daerah status PPKM Level 4, telah melaksanakan vaksinasi pekerja, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai metode screening,” sebutnya.

Berdasarkan laporan IOMKI, PT Gajah Tunggal memiliki lebih dari 130 negara tujuan ekspor, yang antara lain meliputi benua Amerika, Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1951 ini telah menyerap tenaga kerja hingga 16.084 orang, dan karyawannya yang telah mengikuti program vaksinasi sebanyak 12.620 orang.

Kapasitas produksi PT Gajah Tunggal mencapai 157 juta ban, jenis produksinya antara lain adalah ban mobil penumpang ukuran rim 12 inchi – 20 inchi, ban truk ringan, ban truk dan bus, serta ban sepeda motor. Total volume ekspor mereka sejak tahun 1983 telah menembus 165 juta ban.

Menperin berharap, apabila dalam dua minggu pada uji coba ini berhasil diterapkan dengan baik, pemerintah akan membuka kesempatan bagi seluruh sektor industri esensial bisa bekerja kembali 100%. “Namun dengan catatan minimal dua shift, dan mengimplementasikan aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah bersama pelaku industri harus siap dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. “Kita tidak tahu berapa lama Covid-19 ini akan berada di tengah-tengah kita. Tidak tahu pula varian apalagi selanjutnya, tetapi kita tidak boleh kalah dan bergantung. Oleh sebab itu, harus mulai merumuskan langkah-langkah strategis untuk melihat Covid-19 ini sebagai endemi,” imbuhnya.

Menperin menambahkan, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi selama dua minggu ini dalam upaya penerapan uji coba di sektor industri esensial. “Kami optimistis, apabila utilisasi dan produktivitas sektor industri dapat kembali ditingkatkan, akan mampu memacu kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi,” tuturnya.

Pada triwulan II tahun 2021, kinerja industri pengolahan nonmigas memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 6,91%, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,07%. Bahkan, di tengah dampak pandemi Covid-19, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,34%, lebih tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam mengemukakan, industri ban merupakan salah satu sektor unggulan dalam menopang ekonomi nasiona. Dalam aktivitas hilirisasinya, industri ban mampu menyerap lebih dari 250 ribu ton karet alam per tahun atau 42% konsumsi karet alam nasional.

“Keunggulan lainnya, beberapa merek nasional sudah mampu bersaing di pasar internasional dan mencapai kelas produsen ban tingkat dunia atau global tire manufacturer,” ungkapnya. Perusahaan itu diantaranya Gajah Tunggal (GT Tires), Multistrada (Achilles), Elang Perdana (Forceum), dan Industri Karet Deli (Swallow).

“Saat ini, ada 17 produsen yang tercatat dengan total kapasitas terpasang mencapai 200 juta ban per tahun untuk masing-masing ban luar dan ban dalam,” sebut Kahayam. Produksi ban nasional tersebut meliputi ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, ban sepeda, ban sepeda motor, serta ban kendaraan pertanian dan agricultural.

Chief Executive Officer PT Gajah Tunggal Buddy Tanasaleh menyampaikan, produksi ban truk dan bus radial GT dimulai pada tahun 2016. Perusahaan berkomitmen untuk tetap mengembangkan industri ban truk dan bus radial, dengan produksi mencapai 570.000 ban atau sekitar 31.000 ton pada tahun 2020.

“Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ban, kami merupakan pionir sebagai produsen ban super single atau yang biasa dikenal dengan istilah single wide tire, dengan produksi mencapai 70.000 ban per tahun,” ujarnya.

“Ban super single merupakan jenis ban yang mempunyai ukuran telapak super lebar, sama lebarnya dengan dua ban yang umumnya digunakan pada ban belakang trailer. Ban super single produksi kami berorientasi ekspor, dengan negara tujuan ekspor terutama untuk negara-negara Eropa,” imbuhnya. PT Gajah Tunggal saat ini tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ban dalam negeri di tengah persaingan ban impor di Indonesia.

Kunjungi Pan Brothers
Pada kunjungan selanjutnya, Menperin juga melakukan sidak langsung penerapan protokol kesehatan di PT. Pan Brothers Tbk, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki area produksi pabrik tekstil dan garmen ini, Menperin dan rombongan mempraktikkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

“Penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini sebagai metode screening. Ini sangat memudahkan dan efisien untuk mengindentifikasi terhadap keluar-masuknya karyawan atau tamu dalam penerapan protokol kesehatan. Jadi, tetap mejaga aktivitas produksi dengan baik,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama saat mendampingi Menperin, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto menjelaskan, pihaknya telah memberikan rekomendasi sektor industri esensial yang bisa melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan. “Mereka yang menjadi peserta telah menerima QR Code yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Sebagian besar dari 268 perusahaan tersebut telah mengaplikasikannya,” ujarnya.

Menurut Eko, penerapan aplikasi PeduliLindungi dinilai bermanfaat untuk mendukung mobilitas di sektor industri. “Di dalam program uji coba ini, kami bisa membuktikan bahwa melalui aplikasi ini dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Sepanjang protokol kesehatannya dijalankan dengan tertib dan disiplin, kita bisa menjaga semua orang tetap sehat dan semua orang bisa bekerja,” paparnya.

Selain itu, penerapan protokol kesehatan perlu didukung dengan program dan skema perusahaan dalam upaya pencegahan dan penanggulan Covid-19. “Seperti di Pan Brothers, sudah ada pedoman kesehatan yang bagus untuk di lingkungan perusahaan dan fasilitas produksinya,” ujarnya.

Menurut Eko, Kemenperin telah mengusulkan lagi sebanyak 166 perusahaan industri sektor esensial yang telah siap melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan operasionalnya secara penuh. “Jumlah ini tambahan dari 268 perusahaan sebelumnya, dan kami terus bertahap untuk memverifikasi dan memberikan rekomendasi lagi,” tandasnya.

Hingga saat ini, penerapan uji coba di sektor industri esensial berjalan dengan baik, dan diharapkan pada bulan September nanti bisa beroperasi secara penuh. “Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak dan aktif menyosialisasikan kepada sektor industri agar mereka siap,” ujar Eko.

Wakil Direktur Utama PT. Pan Brothers Tbk. Anne Patricia Sutanto mengucapkan terima kasih kepada Kemenperin yang menginisiasi berbagai program dalam mendukung aktivitas sektor industri selama masa pandemi. “Kami sebagai industri padat karya, memang sangat memerlukan sistem prokes yang baik. Jadi, kami punya satu alat yang akurat untuk mengetahui kondisi orang yang masuk dalam pabrik, baik itu dari karyawan atau tamu,” terangnya.

Menurut Anne, situasi pandemi ini harus dihadapi dengan bijaksana. Hal ini perlu ditopang kebijakan yang tepat dari pemerintah, terutama dalam memacu kinerja sektor industri. “Sebab kami berkomitmen kepada pasar dunia, semua produk made in Indonesia dari kami bisa dikirim secara on time selama masa pandemi. Hal ini bisa terjaga kalau kita juga bisa memastikan kesehatan karyawan,” ucapnya.

Bahkan, dengan sistem protokol kesehatan yang berkelanjutan, membuat kepercayaan kepada para buyers luar negeri terhadap industri di Indonesia. “Misalnya di perusahaan kami, selama pandemi, kami justru menambah karyawan hingga 3.000 orang. Hal ini merupakan wujud nyata dari konsistensi dari pemerintah, khususnya Kemenperin dalam memberikan perhatian kepada sektor industri,” kata Anne. (Arianto)

Read More