Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Mencermati proses dan hasil Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar, yang telah berlangsung pada 3 sampai 6 Desember 2019 yang lalu, khususnya setelah munculnya keputusan mengenai komposisi Kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024, maka Kader Golkar Tim 9 menggelar Jumpa Pers Pernyataan Sikap, pada Jumat, 17 Januari 2020 di Restoran Batik Kuring SCBD Jakarta.
Cyrillus I. Kerong, Koordinator Tim 9 mengatakan, Mercermati nama-nama personalia pengurus DPP Partai Golkar DPP Partai Golkar periode 2019-2024, terdapat oknum-oknum pengurus yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART, tetapi didudukkan seenaknya bahkan dalam komposisi kepengurusan DPP.
Sementara itu, katanya, ada diantara pengurus yang sebelumnya bahkan bukan kader Partai Golkar. Ada juga oknum pengurus yang sebelumnya telah meloncat menjadi pengurus partai politik lain, tetapi kini didudukkan seenaknya sebagai Pengurus Harian DPP.
"Ada pula oknum-oknum pengurus yang memiliki hubungan keluarga misalnya ayah-anak, kakak-adik, ipar-ponakan dan lain sebagainya. Kondisi ini berpotensi merusak tatanan Partai Golkar sebagai partai moderen dan demokratis, menjadi partai yang keropos fungsi dan perannya, akibat hantu politik nepotisme dan politik dinasti," ujar Cyrillus saat konferensi pers Pernyataan Sikap di Jakarta. Jum'at (27/01)
Menurutnya, Rezim politik Airlangga Hartato dengan demikian telah merusak psikologi kebersamaan dan keutuhan di lingkungan seluruh organisasi pendiri yakni SOKSI, Kosgoro, dan MKGR, sebab ketiga organisasi ini merupakan sumber utama rekruitmen kader dalam
kepemimpinan partai.
kepemimpinan partai.
Tetapi, kata Cyrillus, pada kenyataannya, dalam komposisi kepengurusan DPP hasil Munas X Tahun 2019 ini, keberadaan kader-kader dari SOKSI, Kosgoro, dan MKGR tidak tergambar secara merata dan representatif dalam komposisi kepengurusan DPP. Sebaliknya, terkesan kuat, rekruitmen kepengurusan hanya didasarkan pada sentimen perkoncoan dan atau kronisme di antara elite-elite rezim politik Airlangga Hartarto.
Selain itu, tegas Cyrillus, Mengingatkan Airlangga Hartarto dan rezim politiknya untuk sesegera mungkin memulihkan situasi keterbelahan di dalam tubuh Partai Golkar, sebagai dampak dari komposisi kepengurusan DPP periode 2019-2024. Pemulihan situasi internal partai ini merupakan hal yang bijaksana dalam rangka merawat keutuhan organisasi Partai Golkar, sehingga dapat bekerja secara optimal demi mencapai kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024.
Selanjutnya, imbuh Cyrillus, Mengingatkan seluruh stateholder dan atau keluarga besar Partai Golkar untuk berani mencegah terjadinya perpecahan yang nyata dalam organisasi Partai Golkar.
"Sungguh sangat disayangkan bahwa Partai Golkar sebagai aset politik bangsa dalam menjalankan pembangunan nasional, pada akhirnya harus pecah atau terbelah akibat dari kesalahan fatal dan berulang-ulang dalam hal tata kelola organisasi," pungkasnya. (Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar