Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin siang ini menerima audiensi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi beserta jajarannya di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Rabu (06/04/2022). Pada pertemuan ini, Wapres menerima laporan mengenai berbagai upaya BPIP dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk menjadikan Pancasila sebagai pelajaran tersendiri dalam kurikulum pendidikan.
Menanggapi laporan tersebut, Wapres pun mengapresiasi dan mendukung berbagai upaya BPIP dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya kepada kalangan siswa dan mahasiswa tetapi juga masayarakat luas.
“Saya mendukung dan menyambut baik upaya-upaya implementasi nilai-nilai pancasila kepada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dan juga kalangan masyarakat luas, termasuk para pengusaha,” ungkapnya.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa secara politik telah selesai, bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Namun dalam implementasi nilai-nilainya masih membutuhkan berbagai upaya agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan perorangan maupun secara berkelompok atau berorganisasi.
“Sampai saat ini masih ada pihak yang mempertentangkan misalnya antara Pancasila dan Islam, kalau ber-Pancasila tidak ber-Islam, kalau ber-Islam tidak ber-Pancasila, mungkin itu perlu diberi penjelasan-penjelasan yang tepat, sehingga tidak ada lagi orang yang mempertentangkan antara Pancasila dan agama,” tuturnya.
Kemudian, Wapres juga mengaitkan pentingnya penanaman nilai Pancasila dengan upaya membangun SDM unggul, yakni SDM yang tidak hanya terampil dan inovatif tetapi juga memiliki pemahaman kebangsaan yang tinggi.
“Kalau kita tidak mulai (mengajarkan) sejak usia dini, (khususnya) tentang penanaman Pancasila ini, saya kira akan banyak orang yang tidak peduli apakah tindakannya sesuai dengan Pancasila atau tidak,” ujarnya.
Hal tersebut, sambung Wapres, akan sangat berbahaya misalnya apabila menimpa justru kepada orang-orang hebat seperti para lulusan pendidikan luar negeri yang notabene membawa banyak ilmu dari mancanegara.
“Mereka orang-orang pandai, tetapi kalau tidak memiliki wawasan kebangsaan, tidak memiliki pemahaman tentang Pancasila, itu akan menjadi masalah yang repot sekali,” tuturnya.
Selain itu, secara khusus Wapres juga menyebutkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila juga penting disosialisasikan kepada kalangan pengusaha.
“Apabila komitmen kebangsaan (pengusaha) itu tidak ada, yang ada hanya bagaimana untung besar, tidak peduli bagaimana rakyat itu menderita, wawasan kebangsaannya tidak ada, keadilan sosialnya tidak ada, solidaritas sosialnya tidak ada, ini saya kira masalah besar,” paparnya.
Oleh karena itu, Wapres meminta BPIP agar memiliki strategi yang tepat agar nilai-nilai Pancasila mudah dipahami dan dimengerti oleh berbagai kalangan.
“Memang harus ada strategi yang tepat, harus membangun komunikasi yang tepat, agar mudah dipahami dan dilaksanakan,” ujarnya.
Terlebih di saat pandemi Covid-19 sekarang ini, sambung Wapres, segala disparitas politik, kebangsaan, dan ekonomi harus dijembatani dengan nilai-nilai Pancasila.
“Kita harus bisa menjelaskan dari sisi implementasinya misalnya dalam pergaulan, bagaimana bergotong royong, dan juga bagaimana berekonomi secara Pancasila,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi melaporkan bahwa mulai tahun ajaran baru pada Juli 2022, Pancasila akan kembali diajarkan sebagai pelajaran tersendiri.
Menurutnya, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
“Kalau dulu Pancasila bagian dari pelajaran kewarganegaraan, sekarang kewarganegaraan bagian dari Pancasila,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, kata Yudian, BPIP telah menyusun 15 buku pelajaran Pancasila dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.
“Buku ini sudah kita ujicobakan dan sudah kita mintakan pendapat dari Komisi II (DPR RI), Menko Polhukam, juga dari Menteri Agama, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga pada prinsipnya buku ini tidak ada masalah,” tuturnya.
Adapun isinya, papar Yudian, 70 persen adalah praktik ber-Pancasila dan 30 persen teori misalnya tentang sejarah Pancasila.
“70 persennya lebih berpraktik Pancasila di lingkungan. Jadi misalnya bagaimana menindaklanjuti gotong royong, bagaimana berkeadilan sosial. Yang intinya guru mengajak siswa berpikir untuk menemukan diri meraka dalam ber-Pancasila di lingkungan masing-masing, sehingga diharapkan nanti akan lahir pahlawan-pahlawan dalam berbagai dimensi, yang bisa dilihat dari lingkungan masing-masing,” paparnya.
Selain itu, kata Yudian, BPIP juga telah menyusun beberapa buku pedoman pendidikan Pancasila untuk TNI/Polri dan ASN.
“Kalau nanti diperlukan perbaikan-perbaikan, BPIP akan menerima. Tetapi pada prinsipnya sejauh ini tidak ada masalah dari penerimaan Kementerian/Lembaga maupun Ormas (tentang buku-buku tersebut),” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Kepala BPIP pada audiensi ini Plt. Sekretaris Utama BPIP Karjono dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP Tonny Agung Arifianto.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Satya Arinanto, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar. (Lak/Tha)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar