Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menunjukkan keberanian dan ketangguhan ekonominya. Dalam 7 kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi nasional terus melaju di atas 5%, mencapai puncaknya pada triwulan II 2023 dengan pertumbuhan mencapai 5,17% (year-on-year). Namun, untuk mewujudkan visi Indonesia Maju, tantangan lebih besar menghadang: mencapai pertumbuhan ekonomi antara 6–7%. Salah satu solusi nyata yang ditawarkan adalah penguatan teknologi digital.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menggarisbawahi urgensi peran pemerintah daerah dalam mewujudkan percepatan digitalisasi. Saat hadir secara virtual di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Selasa (03/10/2023). Beliau menekankan pentingnya inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik.
Salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan teknologi digital adalah efisiensi penyaluran bantuan sosial dan peningkatan jumlah pemerintah daerah yang telah mencapai tingkat digital. Keberhasilan ini tercermin dalam prinsip 6T: tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga memperkuat pemberdayaan UMKM dan produk dalam negeri. Wapres menyoroti peningkatan literasi digital masyarakat sebagai langkah penting. Untuk mencapainya, sinergi dan koordinasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan diperlukan.
Dalam konteks ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pentingnya implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Salah satu fokus utama adalah memperkuat ekosistem ETPD, termasuk digitalisasi antar pemerintah daerah, Korlantas (Korp Lalu Lintas), dan marketplace dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik. Kendala infrastruktur perbankan yang masih dihadapi oleh sejumlah pemda menjadi fokus utama, dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk menyediakan layanan digital yang mendukung retribusi dan pajak daerah.
Penghargaan diberikan kepada tim yang unggul dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023 dalam kategori TP2DD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik, serta Program Unggulan Terbaik dan Bank Pembangunan Daerah Terbaik. Provinsi Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat meraih gelar TP2DD Provinsi Terbaik. Kota Bogor, Tarakan, Makassar, dan Jayapura mendapat gelar TP2DD Kota Terbaik, sementara Kabupaten Kampar, Ciamis, Kutai Kartanegara, Bone Bolango, dan Manokwari meraih gelar TP2DD Kabupaten Terbaik.
Program Unggulan P2DD Provinsi Terbaik diraih oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan program "Sulsel in Your Hand", sementara Kota Makassar dengan program "Sombere & Smart City" meraih gelar Program Unggulan P2DD Kota Terbaik. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan program "Si Pajol Betijak" mendapat gelar Program Unggulan P2DD Kabupaten Terbaik. Di sisi perbankan, Bank DKI dinobatkan sebagai Bank Pembangunan Daerah Terbaik yang mendukung P2DD 2023.
Sinergi dan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah, pemangku kepentingan, dan lembaga internasional menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan visi digitalisasi daerah. Dengan penguatan teknologi digital, Indonesia melangkah maju menuju masa depan yang lebih terang, ekonomi yang inklusif, dan pelayanan publik yang lebih baik. Semua ini adalah langkah nyata menuju Indonesia Maju yang kita cita-citakan.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar