MCH dan PKP3JH, Kemenag: Layani Jemaah Haji, Media Penjernih Informasi

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo hari ini memberangkatkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445 H/2024 M.

Wibowo berpesan agar petugas jalankan tugasnya secara maksimal. "Apapun fokus pelayanannya, sejatinya, kita memang petugas haji. Jadi perlu dicamkan bahwa layanan kepada jemaah lah yang utama," tegas Wibowo kepada para petugas di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Pelepasan ini merupakan keberangkatan petugas gelombang ke-3. Dua gelombang pertama berangkat pada 8 dan 15 Mei 2024.

Ada 74 petugas yang berangkat hari ini. Mereka akan bertugas di Daerah Kerja (Daker) Makkah. Mereka terdiri atas unsur Media Center Haji (MCH), Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (PKP3JH), serta Pengawas Penyelanggara Ibadah Haji Khusus.

Pelepasan ​​​​​​dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Petugas Haji serta diakhiri dengan menyanyikan Bagimu Negeri. Tak lupa para petugas mencium Bendera Merah Putih.

Wibowo menegaskan, tugas pokok petugas haji tersirat dalam pesan lagu Indonesia Raya dan Mars Petugas Haji. Yakni, mengabdi pada negara, dan melayani tamu Allah.

"Jadi kita ini adalah duta Bangsa. Panji kebesaran negara kita harus dijaga, dan dihayati dalam setiap aktivitas,," ucapnya.

"Tugas mengabdi kepada bangsa dam melayani tamu Allah harus diinternalisasi, resapi, dan amalkan," lanjutnya.

Wibowo kembali menegaskan bahwa petugas harus memberikan layanan terbaik bagi jemaah dan juga bangsa. "Saya yakini sahabat semua bisa menjalankan tugas yang maha berat ini. Mohon dipergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya," ucapnya.

Media sebagai Penjernih

Wibowo memberi pesan khusus kepada tim MCH. Dia meminta teman-teman media menjadi pencerah bagi jemaah maupun keluarga jemaah di Indonesia.

Menurutnya, tugas media sangat vital dan penyampaian informasi. "Tidak ada keberhasilan, tanpa media di dalamnya. Tahun ini saja 70 media kita berangkatkan. Peran sahabat sebagai pengelola informasi sangat dibutuhkan. Harus jadi penjernih atas informasi yang kurang benar, hoaks, dan lainnya," ucapnya.

"Peran temen media ini vital. Sangat penting dalam melakukan clearence pada informasi yang salah. Media juga sebagai penyemangat keluarga di rumah, keluarga yang menanti agar mereka tenang," jelasnya.

Wibowo berharap, media mampu memberikan informasi atau berita yang mengedukasi dan informatif. Dalam tugas itu, Wibowo minta MCH tetap membantu dan memberikan pelayanan kepada jemaah.

"Tidak sekedar untuk liputan haji, secara umum, kita adalah pelayan tamu allah. Pelayan jemaah haji, bahwa kemudian di sela-sela sambil liputan itu tugas, dan berkesempatan berhaji, itu bonus," ujarnya.

"Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sekedar berangkat, hanya sekedar bertugas. Sahabat pasti akan merasakan, betapa menyesalnya jika tidak membantu jemaah. Hanya anda akan mendapat lelah dan letih, mari lakukan tugas ini setulus hati," ucapnya.

"Ikhlaskan, wakafkan diri kita untuk melayani jemaah haji. Insya Allah semua tugas akan terasa ringan dan lancar. Insya Allah," tukas Bowo. (Arianto)

Read More

Fatwa Ulama Saudi Wajibkan Adanya Izin Haji bagi Siapa pun yang Akan Berhaji

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah kembali menegaskan bahwa hanya visa haji yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Penegasan ini sejalan dengan fatwa Haiah Kibaril Ulama Saudi yang mewajibkan adanya izin haji bagi siapa pun yang ingin menunaikan haji,” kata Tim Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda saat membacakan keterangan resmi Kementerian Agama di Jakarta, Sabtu (18/05/2024).

Ia menyebut, ada empat alasan yang disampaikan dalam fatwa tersebut. Pertama, kewajiban memperoleh izin haji didasarkan pada apa yang diatur dalam syariat Islam. Tujuannya, mengatur jumlah jemaah sedemikian rupa sehingga orang bisa melakukan ibadah dengan damai dan aman. Hal Ini adalah tujuan hukum yang sah yang ditentukan oleh dalil dan aturan syariah.

“Kedua, kewajiban untuk mendapatkan izin haji sesuai kepentingan yang disyaratkan syariat. Hal ini akan menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji,” sebutnya.

Ketiga, lanjut Widi, kewajiban memperoleh izin haji merupakan bagian dari ketaatan kepada pemerintah. Siapa pun yang mematuhinya akan diberi pahala, dan siapa pun yang tidak menaatinya akan berdosa dan pantas menerima hukuman yang ditentukan pemerintah.

"Keempat, haji tanpa izin tidak diperbolehkan. Sebab, kerugian yang diakibatkannya tidak terbatas pada jemaah, tetapi meluas pada jemaah lain. Kerugian yang dilakukan oleh pelanggar adalah dosa yang lebih besar daripada kerugian yang dilakukan sendiri oleh pelakunya,” katanya.

Karenanya, fatwa ulama Saudi menegaskan, tidak boleh berangkat haji tanpa mendapat izin. Berdosa bagi yang melakukannya karena melanggar perintah pemerintah yang dikeluarkan hanya untuk mencapai kepentingan umum.

Pemerintah Saudi, Widi menyebut, telah menetapkan sanksi berhaji tanpa visa dan tasreh resmi, yaitu:

1) Denda sebesar 10.000 riyal bagi setiap warga negara atau ekspatriat yang tertangkap tidak memiliki izin haji.

2) Deportasi ekspatriat yang melanggar peraturan berhaji dan melarang mereka memasuki Kerajaan Arab Saudi sesuai jangka waktu yang diatur undang-undang.

3) Denda dua kali lipat (2 x 10.000 riyal) jika terjadi pelanggaran berulang.

4) Barangsiapa mengkoordinir jemaah yang melanggar peraturan berhaji tanpa izin, diancam pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 50.000 riyal.

Sementara itu, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), ujar Widi, mengimbau jemaah haji agar bersiap diri dengan menjaga kesehatan, memperhatikan asupan makanan dan gizi yang cukup menjelang keberangkatan jemaah ke Kota Makkah untuk umrah wajib.

“Prioritaskan ibadah wajib dan membatasi ibadah sunnah yang akan menguras ketahanan fisik,” ucapnya.

7.773 Jemaah ke Madinah

Operasional pemberangkatan jemaah haji Indonesia memasuki hari ketujuh. Sudah 41 ribu lebih jemaah haji tiba di Kota Madinah. Sementara jemaah haji yang wafat di Madinah secara keseluruhan hingga hari ini sebanyak 4 orang.

Hari ini, ada 7.773 jemaah yang terbang ke Madinah. Mereka terbagi dalam 20 kelompok terbang (kloter) dengan sebaran sebagai berikut:

1. Hari ini, Sabtu, 18 Mei 2024 terdapat 20 kelompok terbang, dengan jumlah jemaah haji 7.773 orang, akan diterbangkan ke Madinah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Embarkasi Balikpapan (BPN) sebanyak 324 jemaah/1 Kloter

2. Embarkasi Solo (SOC) sebanyak 1.440 jemaah/4 Kloter

3. Embarkasi Banjarmasin (BDJ) sebanyak 320 jemaah/1 Kloter

4. Embarkasi Padang (PDG) sebanyak 393 jemaah/1 Kloter

5. Embarkasi Surabaya (SUB) sebanyak 1.486 jemaah/4 Kloter

6. Embarkasi Makassar (UPG) sebanyak 450 jemaah/1 Kloter

7. Embarkasi Medan (KNO) sebanyak 360 jemaah/ 1 Kloter

8. Embarkasi Batam (BTH) sebanyak 350 jemaah/ 1 Kloter

9. Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) sebanyak 440 jemaah/ 1 Kloter

10. Embarkasi Kertajati (KJT) sebanyak 440 jemaah/ 1 Kloter

11. Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) sebanyak 1.320 jemaah/ 3 Kloter, dan

12. Embarkasi Palembang (PLM) sebanyak 450 jemaah/ 1 Kloter. (Arianto)

Read More

Ratusan Alumni Trisakti Hadiri Rapat Umum Anggota dan Halal Bihalal di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ratusan alumni Trisakti yang tergabung didalam Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti) mengadakan kegiatan Rapat Umum Anggota dan Halal Bihalal pada sabtu (18/05) di Hotel Bidakara Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Alumni dari Ikatan Alumni Fakultas, Institut, dan Sekolah Tinggi dalam lingkup Satuan Pendidikan Trisakti.

Ketua Umum IKA Trisakti, Silmy Karim, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, hadir dan membuka acara didampingi Sekretaris Jenderal Irfan Ardiansyah dan Bendahara Umum Bobby A. Rizaldi. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Yayasan Trisakti, Prof. M. Dimyati, serta jajaran rektorat dan dekan dari berbagai satuan pendidikan Trisakti.

Dalam sambutannya, Silmy Karim yang merupakan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) tahun 1992, mengajak seluruh alumni untuk terus berkontribusi positif di masyarakat. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi alumni serta universitas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, khususnya pasca Pemilihan Umum 2024. 

"Saatnya kita bersama untuk merancang masa depan lebih baik. Together we create a better future, sesuai tema acara hari ini," ujar Silmy, yang juga mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel. 

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan kelembagaan di Satuan Pendidikan Trisakti dan mengajak para alumni untuk menjaga kerukunan dan persatuan demi terciptanya suasana yang kondusif.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Trisakti, Prof. Muhammad Dimyati, menyampaikan bahwa Yayasan Trisakti baru saja menyelesaikan inventarisasi aset. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah bahwa Universitas Trisakti berdiri di atas tanah negara yang tercatat di Kemendikbudristek. 

Lebih lanjut, Prof. Dimyati menekankan pentingnya menjaga dan menyelamatkan aset negara tersebut, serta memastikan bahwa pelaksanaan Tridarma Pendidikan Tinggi berjalan dengan lebih baik.

**Perkembangan dan Prestasi Trisakti**

Rektor dan ketua satuan pendidikan di Trisakti telah menandatangani komitmen untuk hanya mengakui kepengurusan yang ber-SABH (Surat Akta Badan Hukum). Selain itu, mereka telah dipilih kembali berdasarkan statuta perguruan tinggi yang ditetapkan pada awal 2023. 

Dalam dua puluh tahun terakhir, lima program studi baru telah dibuka. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti juga telah menjadi Institut Pariwisata Trisakti, dan Satuan Pendidikan Trisakti baru-baru ini menerima penghargaan dari LLDikti-3 Jakarta. 

Jumlah mahasiswa baru juga mengalami peningkatan dari 4023 pada tahun 2022 menjadi 4146 pada tahun 2023 di Universitas Trisakti. Selain itu, terdapat penambahan jumlah guru besar dan lektor kepala, serta peningkatan kualitas fisik bangunan di enam satuan pendidikan (Usakti, ITL, IPT, STIE, STMA, dan STMK).

**Agenda dan Diskusi RUA**

Agenda RUA juga meliputi penyampaian pandangan umum dari alumni lintas fakultas untuk disinergikan menjadi program besar bersama. Selain itu, laporan pengurus IKA Trisakti selama satu tahun terakhir disampaikan, dan persiapan pemilihan Ketua Umum IKA Trisakti dalam RUA tahun 2025 dibahas. Salah satu isu penting yang diangkat adalah sikap alumni terhadap proses perubahan status Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Saat dikonfirmasi oleh media, Koordinator Humas IKA Trisakti, Atma Winata, menyebutkan bahwa terdapat 150 peserta yang hadir, yang merupakan pimpinan dari berbagai Ikatan Alumni Fakultas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Ikatan Alumni Program Studi. Acara Halal Bihalal yang berlangsung pada siang hari dihadiri oleh lebih dari 250 peserta, termasuk pengurus dan tokoh alumni lainnya.

IKA Trisakti juga mengimbau seluruh alumni untuk mengklarifikasi informasi yang tidak benar yang beredar di masyarakat dan mendukung kegiatan Tridarma Pendidikan Tinggi di keenam satuan pendidikan. 

Selain itu, alumni diharapkan dapat memfasilitasi lulusan baru dan mendukung upaya pengurus dalam membawa kebaikan di Satuan Pendidikan Trisakti. Perubahan status menjadi PTN BH diharapkan dapat membawa dampak positif bagi seluruh elemen yang ada di Trisakti.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk kemajuan, para alumni Trisakti terus berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan bangsa. 

Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jaringan dan kolaborasi di antara para alumni, serta mendukung upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Trisakti.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Badan Pemulihan Aset Lacak dan Sita Aset Tersangka Korupsi Tambang Timah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung memberdayakan Badan Pemulihan Aset untuk melakukan penelusuran dan pelacakan aset milik para tersangka dugaan mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 – 2022.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi seusai menggelar rapat koordinasi antara Komisi Kejaksaan RI dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febri Ardiansyah di Gedung Kejagung Jakarta, Kamis (16/05/2024).

Pertemuan hari itu menindaklanjuti kunjungan lapangan yang telah dilakukan tim Komisi Kejaksaan ke Provinsi Bangka Belitung, lokasi pertambangan timah, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga satker Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan Kejaksaan Negeri.

"Kita membangun sinergi dan koordinasi agar penanganan perkara ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Komisi Kejaksaan RI sebagai mitra strategis dalam mengawal dan memberikan dukungan atas pelayanan dan penegakan hukum Kejaksaan RI, khususnya penanganan perkara dugaan mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 – 2022," ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI.

Lebih lanjut, Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi menuturkan, Badan Pemulihan Aset menjadi satker yang harus dilibatkan dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini.

"Dengan begitu, aset-aset yang terdata tadi segera mungkin dilakukan penyitaan, yang merupakan bagian dari proses penyidikan perkara ini. Sehingga sedini mungkin dapat dikuasai penyidik dalam rangka pengembangan tindak pidana pencucian uang atas perkara korupsi tersebut," ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, Jumat (17/05/2024).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo ini menuturkan, dalam penanganan tersebut ada 2 (dua) pekerjaan besar yang harus segera dilakukan gerak cepat oleh Kejaksaan Agung.

Pertama adalah penetapan tersangka kepada para pelaku yang saat ini sudah muncul dipublik, hal ini penting untuk penegakan keadilan retributive yang secara pasti akan meningkatkan daya dukung dan kepercayaan public. 

"Untuk ini kami menyarankan agar pengenaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) segera dikejar, dengan demikian akan terlacak financial beneficiary dari kejahatan timah ini," ujarnya. 

Kedua adalah perampasan asset. Tim Satgasus Jampidsus jangan tergoda dan terjebak pada aset-aset kecil tapi menimbulkan kemewahan berita dipublik, seperti menyita arloji mahal, sepatu, tas hermes, dan lain lain.

Bukannya tidak penting, mengingatt kerugian negara mencapai Rp 271 T, sehingga penting untuk fokus pada asset besar, yang mungkin wujudnya bisa jadi dialihkan dalam usaha lain, bisa berupa perkebunan sawit, bisnis batubara, bahkan bisa jadi untuk pembelian asset di luar negeri.

"Nah untuk pelacakan dan perampasan asset di luar negeri ini, perlu dukungan cepat dari pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Jangan sampai ijin penyitaan hari ini diajukan, tahun depan ijin baru turun. Hilanglah itu asset, entah itu karena dijual atau yang lain. Ijin menyita hari ini dikirim, kalua bisa hari ini juga keluar, ga usah menunggu besok, apalagi tahun depan," tegasnya. 

Badan Pemulihan Aset bisa menjadi central authority. Kedepan kita dorong kepada Presiden agar memindahkan kewenangan Central authority ini dari kemenkumham ke BPA Kejaksaan Agung sebagai central authority (CA) dalam hal pemulihan aset. 

Komisi Kejaksaan RI membentuk tim internal yang beranggota komisioner dan staf pada sekretariat dalam membangun koordinasi dan sinergitas pengawalan proses penanganan perkara mega korupsi tersebut.

Diakuinya, pembentukan tim Komisi Kejaksaan RI ini, didasari pihaknya memberikan atensi khusus mengawal dan mendukung Kejaksaan dalam proses pengusutan kasus dugaan mega korupsi ini.

“Berdasarkan laporan dan peninjauan yang kita lakukan, penanganan perkara ini kita nilai masih berada dalam rel penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan,” nilai Pujiyono. (Arianto)

Read More

Kamen Rider 555: Paradise Regained – Reuni Epik yang Penuh Gejolak dan Kekacauan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kamen Rider 555: Paradise Regained hadir sebagai perayaan ulang tahun ke-20 serial legendaris Kamen Rider 555, menyajikan kisah penuh ketegangan yang mengambil latar setelah peristiwa terakhir dari serial TV Kamen Rider 555. Film ini membawa kembali para pemeran asli dan menghadirkan alur cerita yang mengundang nostalgia sekaligus memperkenalkan konflik baru yang memicu adrenalin para penggemar setia.

**Pemeran dan Produksi**

Para aktor ikonik seperti Kento Handa sebagai Takumi Inui, Yuria Haga sebagai Mari Sonoda, dan Kohei Murakami sebagai Masato Kusaka kembali beraksi setelah berkonsultasi dengan produser Shinichiro Shirakura. Mereka tidak sendirian, karena Mitsuru Karahashi dan Ray Fujita juga kembali memerankan karakter Naoya Kaido dan Kitazaki. Penulis ternama Toshiki Inoue, yang baru saja menyelesaikan Avataro Sentai Donbrothers, kembali menulis naskah untuk film ini, memastikan alur cerita yang kaya dan berkesan.

**Alur Cerita yang Mengguncang**

Kamen Rider 555: Paradise Regained mengisahkan kembalinya Takumi Inui sebagai Kamen Rider NEXT Faiz, yang mengejutkan banyak pihak karena bergabung dengan SMART BRAIN. SMART BRAIN, yang kini bertransformasi menjadi perusahaan dengan misi memusnahkan seluruh kehidupan Orphnoch, dipimpin oleh Kitazaki. Di tengah konflik ini, pasangan Masato Kusaka dan Mari Sonoda bekerja di toko penatu "Kikuchi" sambil mencoba melindungi Orphnoch dari kepunahan.

Masato Kusaka berjuang melawan penegak SMART BRAIN, Reina Kurumi, yang didukung oleh Takumi Inui. Kehadiran Takumi sebagai NEXT Faiz menciptakan ketegangan yang luar biasa, terutama bagi Mari dan rekan-rekannya yang terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Mereka bertanya-tanya mengapa Takumi bekerja dengan SMART BRAIN dan apa yang telah terjadi padanya sejak ia menghilang.

**Konflik dan Pertarungan yang Seru**

Pertarungan sengit antara Masato Kusaka dan Reina Kurumi, dengan bantuan Takumi Inui sebagai NEXT Faiz, menjadi pusat dari konflik ini. Perjuangan untuk melindungi Orphnoch dari ancaman SMART BRAIN membawa penonton pada aksi dan drama yang mendebarkan. Alur cerita film ini mengajak penonton untuk menggali lebih dalam alasan di balik tindakan Takumi dan bagaimana ia beralih dari pahlawan menjadi sekutu SMART BRAIN.

**Reuni yang Membawa Harapan Baru**

Reuni ini tidak hanya menghadirkan ketegangan tetapi juga harapan baru bagi hubungan antara Orphnochs dan manusia. Kisah ini menandai awal cerita baru yang penuh gejolak, mengundang penonton untuk melihat kembali hubungan antar karakter yang telah lama hilang dan bagaimana mereka berinteraksi dalam kondisi yang penuh konflik. Para penggemar akan dibawa pada roller coaster emosi, dari ketegangan hingga momen-momen menyentuh.

**Tayang Terbatas**

Kamen Rider 555: Paradise Regained ditayangkan secara terbatas hanya pada tanggal 24 sampai 26 Mei 2024, menjadikannya sebagai acara yang sangat dinantikan dan eksklusif bagi para penggemar Kamen Rider. Penayangan terbatas ini memastikan bahwa setiap adegan akan diresapi dengan intensitas, mengajak penonton untuk merasakan setiap momen penting dari reuni yang luar biasa ini.

**Pesan Moral dan Refleksi**

Film ini tidak hanya menampilkan aksi dan drama, tetapi juga mengandung pesan moral yang dalam. Konflik antara SMART BRAIN dan Orphnoch mencerminkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, serta dilema moral yang dihadapi oleh para karakter. Keputusan Takumi untuk bergabung dengan SMART BRAIN mengundang refleksi tentang loyalitas, pengkhianatan, dan perjuangan untuk menemukan kebenaran dalam situasi yang rumit.

Editor: Arianto 

Read More

BPH Migas dorong PT KAI Optimalkan Pemanfaatan BBM Subsidi

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong PT KAI (Persero) terus mengoptimalkan pemanfaatan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang diberikan Pemerintah. BPH Migas akan terus mengawasi penyaluran BBM subsidi bagi transportasi khusus kereta api yang memberi manfaat besar bagi masyarakat.

Dalam kunjungan lapangan di Depo Lokomotif KAI DAOP 2, Bandung, Jawa Barat, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim memberi apresiasi upaya PT KAI dalam memanfaatkan BBM subsidi solar untuk menunjang mobilitas masyarakat di tanah air.

“Melihat dari angka penyerapan kuota tahun 2023 yang baik, kami berharap tahun 2024 ini KAI dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan terus tumbuh, sejalan dari tahun sebelumnya,” ujar Halim, Selasa (14/5/24). 

Ia menambahkan, perhitungan yang tepat dan meminimalisir penyalahgunaan BBM subsidi di kereta api menjadi langkah awal bagi PT KAI dalam mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada publik. 

“Kami berharap KAI terus meningkatkan sinergi bersama Pemerintah dan Badan Usaha Penyalur BBM agar tidak menimbulkan hambatan,” tegasnya.

Tidak lupa Halim turut menggarisbawahi bahwa alokasi BBM subsidi harus mengutamakan kepentingan masyarakat, salah satunya adalah transportasi publik seperti kereta api.

"Pemanfaatan BBM subsidi untuk kereta api dapat kita kategorikan tepat sasaran,” tukas Halim.

Senada dengan Halim, Vice President of Material Stock PT KAI (Persero) Fajar Alam menanggapi bahwa pelaksanaan rekonsiliasi penyaluran BBM subsidi untuk sektor transportasi khusus kereta api senantiasa dilakukan dilaksanakan bersama pihak terkait. 

“Rekonsiliasi sudah kami lakukan bersama dengan BPH Migas dan Pertamina, secara kuantitatif tidak ada temuan,” ungkapnya. 

Fajar menambahkan bahwa penyediaan kuota tersebut dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menunjang kebutuhan transportasi publik, sehingga kuota BBM subsidi yang sudah ditetapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan regulasi yang ada. (Arianto)

Read More

Pameran INAPA 2024 & Transport and Logistics Indonesia Resmi Dibuka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Indonesia telah menjadi juara ASEAN dalam penjualan domestik kendaraan penumpang dan kendaraan komersial dan mewakili sekitar 33% dari keseluruhan penjualan mobil tahunan di ASEAN. Dengan banyaknya jumlah kendaraan, pasar purnajual otomotif di Indonesia diperkirakan akan mencapai skitar USD 13,6 Miliar pada tahun 2026.

Untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif, Indonesia berencana mencapai target investasi infrastruktur sebesar USD 429 miliar pada tahun 2024 dan memfasilitasi transportasi barang jalur darat di tahun-tahun mendatang, terutama karena transportasi darat memiliki pertumbuhan tercepat di Indonesia. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan industri transportasi & logistik yang diproyeksikan meningkat menjadi USD 152,54 miliar pada tahun 2029.

GEM Indonesia berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam memajukan industri otomotif dan transportasi di Indonesia dengan menghadirkan platform bisnis yang akan dihadiri oleh para pemain kunci dari industri terkait.

Kembali ke edisi ke-13, INAPA 2024 merupakan pameran dagang internasional terbesar di ASEAN untuk industri otomotif. Pameran ini akan diadakan bersamaan dengan Transport & Logistics Indonesia 2024 sebagai pameran perdagangan terkemuka di ASEAN untuk solusi transportasi, logistik, forklift, dan pertambangan. 

Kedua pameran tersebut diadakan pada tanggal 15 – 17 Mei 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta – Indonesia, menghadirkan lebih dari 1,350 perusahaan pameran terkemuka dari 21 negara dan diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 50,000 pengunjung bisnis dalam 3 hari.

INAPA 2024 dan Transport & Logistics Indonesia 2024 merupakan pameran terlengkap dan siap menampilkan spektrum penuh produk dan layanan terkait industri otomotif dan transportasi. Berbagai sub-events juga akan digelar bersama, antara lain Inabike 2024, Tire & Rubber Indonesia 2024, Inafastener 2024, Lube Indonesia 2024, Electric Vehicle Indonesia 2024, serta Truck & Trailer Indonesia 2024, CON-MINE 2024, dan Forklift Indonesia 2024.

Selain itu, J&T Cargo juga hadir dalam pameran ini dan telah menjadi Mitra Kargo Domestik di Transport & Logistics Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Pada pameran kali ini, J&T Cargo menawarkan solusi pengiriman kargo ke seluruh wilayah Indonesia dengan layanan yang lebih lengkap dan efisien, mulai dari LTL, FTL, dan Warehousing & Freight Forwarding, baik ekspor maupun impor. (Arianto)

Read More

Pemerintah Percepat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera Barat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya penanganan darurat yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat.

"Saya berterima kasih pada Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah melaksanakan langkah-langkah proaktif sehingga dampak bencana di Sumatera Barat bisa ditekan," ujarnya usai memimpin RTM Percepatan Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu (14/3/2024). 

Hujan lebat dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sumatera Barat selama sepekan terakhir telah menyebabkan bencana banjir dan longsor yang melanda 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan dua daerah terparah yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Akibat dari bencana hidrometeorologi tersebut, puluhan ribu rumah warga terendam banjir, ribuan rumah rusak terdampak banjir dan longsor, fasilitas umum seperti jalan dan jembatan rusak dan terputus, serta lahan pertanian dan peternakan terkena dampak yang menyebabkan kerugian besar.

Sampai hari ini, Rabu (14/3/2024), tercatat 27 orang korban meninggal dunia, 5 orang hilang, dan 8 orang luka-luka. Sekitar 86.005 jiwa (28.925 KK) terdampak dan mengungsi ke rumah saudaranya.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir menyampaikan, untuk daerah yang mengalami dampak parah dan terisolir khususnya di dua wilayah terparah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman harus direlokasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan BNPB dalam menyediakan daerah yang bisa menjadi tempat tinggal baru warga.

"Tadi kita sudah minta Pak Gubernur dan Bupati untuk mencari lokasi untuk memindahkan penduduk yang sangat rentan terhadap banjir dan tanah longsor. Lahannya tanggung jawab kabupaten/kota, dananya dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang biasanya digunakan utnuk membangun wilayah," jelasnya.

Pemerintah juga melakukan upaya penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. BNPB melaksanakan penanganan darurat melalui penyerahan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemda Kab/Kota, Penyerahan Sembako dan logistik bagi warga terdampak. Kemudian, Basarnas bersama TNI dan Polri telah melakukan upaya pencarian korban dan mensiagakan alat-alat dukung untuk evakuasi.

Kementerian PUPR telah melakukan upaya lanjutan berupa pengecekan dan penanganan berbagai infrastruktur seperti fasilitas jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang terkena dampak parah. Kemenkes telah mensiagakan posko kesehatan dan temaga kesehatan hang siap siaga wabah penyakit pasca bencana di setiap titik.

Menko PMK berpesan kepada Pemda Sumbar dan Kabupaten/Kota yang terdampak agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari kebutuhan pangan, logistik, peralatan maupun dana operasional.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan secara daring dan luring hadir Wamenkes Dante Saksono Harbuwono, Kepala Basarnas Kusworo, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Sestama BNPB Rustian, Sekjen Kemensos Robben Rico, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian PPPA, Kementerian Agama, dan perwakilan daerah dengan status tanggap darurat yaitu Bupati Pesisir Selatan, Walikota Padang, Bupati Padang Pariaman, Bupati Mentawai, dan Bupati Pasaman Barat. (Arianto)

Read More

Jemaah Haji Kloter Pertama Tiba di Madinah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jemaah haji kloter pertama dari embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG 01), yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan 7301, tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah, Arab Saudi, Minggu (12/5) pukul 08.00 waktu Arab Saudi (WAS). 

Jemaah masuk Arab Saudi menggunakan jalur cepat atau fast track, yakni jalur untuk memudahkan proses kedatangan jemaah karena proses imigrasi telah selesai di bandara keberangkatan. 

Setelah turun dari pesawat, jemaah langsung menuju bus yang telah disediakan untuk mengantar ke penginapan. 

Jemaah haji yang tiba berjumlah 385 orang dan didampingi oleh 8 petugas, dengan rincian 139 jemaah haji berusia >60 tahun dan 246 jemaah haji berusia berusia <60 tahun. Selain itu, sebanyak 12 jemaah haji membutuhkan kursi roda.

Adapun, Layanan Fast Track atau disebut Makkah Route ini digunakan untuk kedatangan jemaah calon haji Indonesia yang terbang dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta (embarkasi JKG), Bandara Juanda Surabaya (embarkasi SUB), dan Bandara Adi Sumarmo Solo (embarkasi SOC). 

Kedatangan jemaah haji JKG 01 disambut oleh Duta Besar RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad didampingi oleh Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara Abdillah M Tohir, dan Kepala Bidang Kesehatan dr. Indro Murwoko. 

Kondisi jemaah haji kloter JKG 01 dilaporkan berada dalam keadaan baik. Kendati demikian, tim kesehatan yang berada di bandara tetap dalam kondisi siaga untuk memberikan pelayanan kesehatan apabila ada jemaah yang membutuhkan.

Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi Tahun 2024 dr. Indro Moerwoko berpesan kepada para jemaah saat pertama kali mendarat untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan di Arab Saudi yang sangat berbeda dengan di Indonesia. 

Para jemaah haji juga harus mulai menata kondisi kesehatan setelah perjalanan yang panjang dengan cara istirahat cukup dan tidak memaksakan untuk beribadah jika kondisi tubuh tidak kurang fit.

“Jemaah haji harus sudah mulai diedukasi oleh PPIH terkait masalah kesehatan agar tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas ibadah,” kata dokter Indro. 

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id (Ari).

Read More

Triwulan I-2024, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,11 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di angka 5,11 persen. Angka ini menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh positif pada triwulan I tahun 2024 dan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023. Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/5/2024).

“Nah dengan angka 5,11 persen ini, di negara-negara G20 negara kita di urutan nomor dua setelah Cina, ini angka yang sangat bagus, stabil dan menjadi sorotan dunia, pujian dunia,” katanya.

Namun demikian, angka tersebut belum menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah 12 Mei 2024, distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I tahun 2024, nilai tertinggi masih berada di Pulau Jawa (57,70 persen), diikuti oleh Sumatra (21,85 persen), Kalimantan (8,19 persen), Sulawesi (6,89 persen), Bali dan Nusa Tenggara (2,75 persen), serta Maluku dan Papua (2,62 persen).

Sementara itu, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Maluku dan Papua angka 12,15 persen pertumbuhan ekonomi, ini tinggi. Kemudian kita lihat yang kedua adalah daerah Sulawesi. Artinya bergeliat Maluku dan Papua, kemudian Sulawesi ini bergeliat ekonominya, bukan hanya bergeliat tapi bergerak kencang, Sulawesi 6,35 persen, angka yang cukup bagus. Kemudian Kalimantan 6,17 persen, berikutnya Bali-Nusra itu di angka 5,07 persen," ungkapnya.

Mendagri mengingatkan, dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, pihaknya meminta pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan tindak lanjut secara serius, terutama berkoordinasi mengendalikan inflasi. Apalagi situasi dunia juga berjalan dinamis yang berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, seperti masih adanya krisis di Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian situasi ekonomi dunia.

“Saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi, masyarakat kita [yang] membutuhkan banyak didominasi low class. Politik ini menjadi banyak komoditas dari elite menengah ke atas, tapi masyarakat bawah terutama yang low class mereka lebih peduli kepada masalah urusan-urusan sehari, terutama urusan masalah kebutuhan hidup, pangan, maka ini penting sekali pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Pulang dari Saudi, Menag Pesan Jemaah Haji Siapkan Fisik dan Luruskan Niat

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang (PHU)  

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini kembali ke Tanah Air usai kunjungan ke Arab Saudi. Menag telah mengecek persiapan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Menag mengatakan bahwa petugas siap menyambut kedatangan jemaah haji di Arab Saudi. Kepada jemaah, Menag meyampaikan dua pesan. Pertama, supaya jemaah haji senantiasa menjaga kesehatan fisik. Kedua, menjaga niat demi kelancaran ibadah haji.

"Bertepatan dengan malam hari ini, nanti kloter pertama kita akan berangkatkan. Saya harus sampaikan kepada jemaah, cuaca sudah mulai panas di sana. Kalau kemarin saya pulang, sekitar 40 derajat. Jadi, panas sekali dan itu belum puncak," ungkap Gus Men sapaan akrabnya, di Cengkareng, Sabtu (11/5/2024).

"Saya berharap agar jemaah terus menjaga staminanya. Menjaga kesehatan fisiknya, karena kita tahu haji ini pada fisik. Jadi, dihemat energinya, banyak minum vitamin," lanjut Gus Men.

"Dan yang tidak kalah penting lagi satu hal, niat harus ditata. Jadi, niatnya itu niat ibadah. Jangan membuat niat-niat yang lain di luar niat ibadah," tutupnya.

Menag mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.00 WIB. Turut hadir mendampingi Gus Men, Sekretaris Jenderal Kemenag Muhammad Ali Ramdhani dan Direktur Haji Dalam Negeri Saiful Mujab. (Arianto)

Read More

Basuki Muchlis: Peran AKI dalam Menghadapi Tantangan dan Memberikan Solusi Inovatif di Industri Konstruksi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada seminar bertajuk "The Role Of AKI In Development and Innovation In The Field Of Construction" yang diselenggarakan dalam Pameran MegaBuild Indonesia 2024 di JCC Jakarta, Sabtu (11/05/2024), Basuki Muchlis, Direktur Eksekutif AKI, menyoroti peran penting AKI dalam mendukung perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Dalam seminar tersebut, Muchlis menyampaikan beberapa poin kunci terkait peran dan program AKI.

Salah satu fokus utama AKI adalah memberikan saran kepada pemerintah terkait perkembangan jasa konstruksi di Indonesia. Ini dilakukan melalui advokasi isu-isu terkait jasa konstruksi serta menjadi penghubung antara anggota AKI untuk kerjasama yang lebih baik.

Selain memberikan dukungan kepada anggotanya dalam hal mediasi dan advokasi, AKI juga secara aktif membantu dalam proses permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Tidak hanya itu, AKI juga menyediakan berbagai fasilitas kepada perusahaan anggotanya, termasuk seminar dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan lain lain.

Dalam konteks inovasi, Muchlis menekankan pentingnya tidak hanya menghadapi tantangan teknologi, tetapi juga aspek-aspek finansial, ekonomi, dan politik. Program jangka pendek dan jangka panjang AKI mencakup berbagai inovasi, baik dalam hal teknologi maupun manajemen keuangan.

Isu-isu terkini yang dihadapi industri konstruksi, seperti perubahan budaya kerja pasca pandemi dan perubahan regulasi pemerintah, juga menjadi perhatian AKI. Dalam menghadapi tantangan ini, AKI berupaya untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital, menerapkan konsep Lean & Green, dan mencari solusi finansial yang berkelanjutan.

Sebagai contoh, PT Nindya Karya, salah satu perusahaan anggota AKI, telah menginisiasi berbagai inovasi untuk menghadapi dampak perubahan teknologi, politik, dan ekonomi. Langkah-langkah inovatif seperti transformasi digital dengan pengembangan Internal Dashboard Terintegrasi, implementasi Lean & Green, dan skema kerjasama dengan pemerintah serta badan usaha menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk tetap kompetitif dalam industri konstruksi.

Dengan berbagai program dan inisiatif ini, AKI berharap dapat memfasilitasi kolaborasi dan sinergi di industri konstruksi, sehingga pengembangan inovasi-inovasi di bidang ini dapat tercapai dengan lebih mudah. Pantun yang disampaikan oleh Muchlis di akhir seminar mencerminkan semangat untuk bekerja sama dan bersinergi dalam menghadapi tantangan dan menciptakan solusi inovatif di bidang konstruksi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tinjau Jaringan Jalan Tol Akses IKN Nusantara, Menteri Basuki: Siap Fungsional Agustus 2024

Duta Nusantara Merdeka | Penajam Paser Utara 

Dalam kunjungan kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan akses jalan tol menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Progres pembangunan tol telah mencapai 81% dan diharapkan dapat digunakan secara fungsional sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. 

Jalan Tol IKN akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tepatnya di KM 8 - Kariangau, sehingga tidak perlu melewati Tol Balsam hingga KM 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN Nusantara yang membutuhkan waktu kira-kira 1 jam 30 menit. 

"Tol IKN sepanjang 27 KM dari Kariangau sampai ke Jembatan Pulau Balang. Ini yang akan kita manfaatkan pada 17 Agustus 2024 sebanyak 3 lajur," kata Menteri Basuki. 

Saat ini pelaksanaan konstruksi jalan tol terus berjalan, termasuk pekerjaan overpass, beautifikasi, dan kelengkapan jalan tol. Menteri Basuki menyampaikan secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam pembangunan Tol Akses IKN, hanya perlu sedikit perhatian pada pembangunan jembatan Sungai Wain karena struktur tanahnya. 

"Secara fisik tidak ada hambatan untuk pembangunan Tol IKN, tetapi ada sedikit di lokasi sini (Jembatan Sungai Wain), tetapi kita upayakan akan selesai semua Agustus 2024," kata Menteri Basuki. 

Pembangunan Jalan Tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 77%, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 80%, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 82%.

Selain jalan tol, Menteri Basuki juga meninjau pembangunan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dan pengecatan (beautifikasi) Jembatan Pulau Balang. Duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek ini penting untuk melengkapi Jembatan Pulau Balang bentang pendek yang lama sekaligus menghubungkan Jembatan Pulau Balang bentang panjang yang sudah selesai pembangunannya. 

Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang berada sekitar 500 meter dari jembatan bentang panjang Pulau Balang yang telah selesai pada 2021 lalu. Jembatan ini dibangun sejak Januari 2024 berdampingan dengan jembatan lama sepanjang 512 meter. 

Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang memiliki 4 pilar di zona laut dan 4 pilar di zona darat. Konstruksi jembatan oleh kontraktor pelaksana PT Adhi Karya-Duta-Jakon (KSO) dengan biaya APBN senilai Rp471 miliar. Saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai 74% dengan masa waktu pelaksanaan 570 hari kalender. 

Hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga. (Arianto)

Read More

Temu Kawan BPH Migas: Ajak Generasi Muda Kawal BBM Subsidi Tepat Sasaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak generasi muda ikut aktif mengawal penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran dan tepat volume. 

“BBM bersubsidi tidak untuk semua orang. Di dalam BBM subsidi itu ada uang negara, sehingga harus didistribusikan dengan tepat sasaran. Teman-teman Generasi Z ini bisa membantu menyuarakan bahwa BBM subsidi hanya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu dan konsumen tertentu lainnya, sesuai aturan yang berlaku,” ajak Kepala BPH Migas Erika Retnowati pada acara Temu Kawan BPH Migas yang mengusung tema “Kongkow Berenergi: Hilir Migas On Duty,” di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (7/5/2024) petang. 

Tak hanya itu, anak muda juga dapat membantu mengawasi pendistribusian BBM subsidi, mengingat hingga saat ini masih ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. 

“Kalau misalnya teman-teman melihat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ada orang yang bolak-balik mengisi BBM subsidi untuk kendaraan, kemungkinan itu dijual lagi ke pihak lain, tidak digunakan sendiri. Padahal, BBM bersubsidi itu tidak boleh diperjualbelikan. Untuk itu, silakan dilaporkan ke helpdesk BPH Migas di nomor 081230000136,” papar Erika.  

Upaya lainnya yang dapat dilakukan generasi muda adalah membuat konten-konten positif, misalnya mengenai BBM subsidi dan konsumen yang berhak menerimanya seperti transportasi darat, usaha pertanian, usaha perikanan, layanan umum, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta menyebarluaskannya melalui saluran media sosial. 

“Generasi muda saat ini akrab dengan media sosial. Bisa juga membuat konten-konten positif tentang aturan BPH Migas atau BBM bersubsidi. Itu akan sangat membantu kami menjalankan tugas dan fungsi agar BBM subsidi ini hanya dinikmati oleh mereka yang memang berhak,” katanya. 

Dalam melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi, BPH Migas bekerja sama dengan pelbagai pihak terkait seperti Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, serta kementerian atau lembaga terkait. Dengan adanya dukungan dari generasi muda, diharapkan tujuan pemberian subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dapat terwujud. 

Harapan senada juga disampaikan Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S. Menurut Alfon, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas memiliki tugas mengatur, menetapkan, dan mengawasi ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan BBM nasional, pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM, tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil, serta pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi. 

Agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati harga BBM yang sama, Pemerintah juga membuat kebijakan BBM Satu Harga yang dilaksanakan sejak tahun 2017. Hingga tahun 2024 ditargetkan terbangun 583 penyalur BBM Satu Harga. 

Di samping itu, pada tahun 2023, sesuai hasil verifikasi on desk dan pengawasan distribusi BBM di lapangan juga telah berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp62,65 miliar. 

Program Kongkow Berenergi ini pertama kali diselenggarakan BPH Migas dengan tujuan memberikan edukasi terkait kegiatan hilir migas, dan isu-isu terkini khususnya di bidang energi.

Tema yang diusung “Kongkow Berenergi: Hilir Migas On Duty” untuk menggambarkan semangat BPH Migas dalam menjaga ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat, diiringi adanya pengaturan dan pengawasan intensif menjaga subsidi BBM tepat sasaran dan tepat volume. Pada saat bersamaan, juga sebagai dukungan nyata atas komitmen Indonesia dalam penyediaan energi bersih melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Dalam acara ini, turut hadir sebagai narasumber Bresca Merina, Dosen FISIP Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta yang mengangkat peran perempuan menuju Generasi Emas 2045, di mana perempuan Indonesia harus memiliki tekad yang kuat demi mencapai cita-cita. 

“Perempuan itu harus bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpinya. Untuk mewujudkan Generasi Emas melalui pendekatan kualitas perempuan, harus dilakukan dari sekarang. Oleh karena itu, perempuan Indonesia harus jeli melihat peluang yang ada untuk mendukung kemajuan bangsa,” katanya. 

Bresca melanjutkan, peluang dalam industri hilir migas hingga saat ini masih menjanjikan dan hal tersebut menjadi angin segar bagi perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia dalam dunia hilir migas adalah perempuan yang tangguh, mandiri, dan mampu menghadapi setiap perubahan. 

Narasumber lainnya, Edi Armawiria, Group Head Sales and Customer Management PT Pertamina Gas Negara (PGN) menyampaikan proses bisnis gas bumi, serta pentingnya pembangunan infrastruktur gas melalui pipa yang terintegrasi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.  

“Penyiapan infrastruktur gas yang terintegrasi harus kita kawal supaya bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Infrasruktur pipa gas ini sudah ada mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sorong pun juga sudah ada,” papar Edi. (Arianto)

Read More

Pengukuhan Profesor Kehormatan Hakim Agung HAMDI

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum, dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan oleh Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), pada Rabu 8 Mei 2024, di Auditorium Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor: 0275/E/SA/I/2024 tentang Penetapan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum sebagai Profesor Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Prof. Hamdi pada kesempatan tersebut, menyampaikan orasi ilmiah dengan judul : "Permohonan Penyelenggaraan Melalui Tuntutan Provisionil Sebagai Solusi Hijau Dalam Pemulihan Lahan Gambut Yang Rusak Akibat Pembakaran".

Dalam orasinya dikatakan, penanganan penyelesaian perkara lingkungan hidup khususnya pembakaran lahan gambut merupakan sesuatu yang spesifik, dalam artian tidak sama dengan menangani penyelesaian perkara-perkara perdata pada umumnya.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan obyek yang akan dipulihkan adalah obyek yang merupakan langsung ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa alam lingkungan yang disebut hutan atau lahan gambut, tidak sama dengan alam atau lingkungan hutan pada umumnya yang disebut hutan atau lahan mineral.

Lebih lanjut dikatakan akibat pembakaran yang terjadi pada hutan dan/atau lahan gambut maka ketebalannya dapat berkurang (terjadi subsiden).

"Penurunan ketebalan gambut tersebut dapat berakibat langsung kepada kehidupan makhluk hidup yang ada diatasnya tidak terkecuali kepada kehidupan manusia, seperti kekeringan banjir dan longsor sebagai akibat hilangnya fungsi utama gambut sebagai penyerap dan penyimpan air maupun karbon terbaik dibandingkan pada lahan mineral. Hal itu terjadi karena lahan gambut bekas terbakar tidak segera dipulihkan," tuturnya.

Profil Prof. Dr. H. Hamdi, S.H.,M.Hum

Prof. Hamdi merupakan pria kelahiran Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Lahir pada 2 Oktober 1957. Setelah menamatkan pendidikan menengah tahun 1976 di Kota Pekanbaru, dan menjadi Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Hukum Perdata pada 1983, Program Magister S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bidang studi Hukum Bisnis pada 2007, dan Program Doktor lImu Hukum S3 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta pada 2020. kemudian Januari 2024, ia diangkat sebagai Profesor Kehormatan pada bidang ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula Semarang).

Karirnya sebagai hakim dimulai pada tahun 1986 diangkat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Enrekang. Selanjutnya ia berpindah ke Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 1992, ke Pengadilan Negeri Purwekerto tahun 1997, diangkat sebagai WKPN Bangkinang tahun 2000, dan tahun 2001 diangkat sebagai KPN Bangkinang.

Pada 2003 dipindahtugaskan ke PN Jakarta Pusat tahun 2003, diangkat sebagai KPN Magelang tahun 2006, diangkat sebagai Hakim Tinggi pada PT Banjarmasin tahun 2008, dipindahtugaskan sebagai Hakim Tinggi pada PT Yogyakarta tahun 2010, dan diangkat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung RI pada Kamar Perdata tahun 2013 sampai dengan sekarang.

Hadir pada acara tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc.

Turut hadir Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2020, para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding & Tingkat Pertama se-Jawa Tengah, Ketua Senat Unissula, Rektor Unissula, para Guru Besar dan Civitas Akademika Unissula. (Arianto)

Read More

Dispersip Kalsel Bina Perpustakaan Hingga ke Tabalong

Duta Nusantara Merdeka | Tanjung, Kalsel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menetapkan peningkatan kualitas akreditasi perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sebagai fokus utama di 2024 ini melalui berbagai program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel.

Sebagaimana termaktub dalam Sosialisasi Pembinaan Perpustakaan di Aula Dispersip Kabupaten Tabalong, Jalan Stadion Saraba Kawa, Pembataan, Tanjung, Selasa (7/5/2024) yang dibuka langsung oleh Kadispersip Kabupaten Tabalong Hj.Norhayati, SE, M.Si.

Dalam sambutan di pertemuan tersebut, Kabid Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Selatan, Adethia Halina SE, ME, mewakili Kadis Dispersip Propinsi, menekankan pentingnya akreditasi minimal C untuk perpustakaan yang ingin berpartisipasi dalam mengikuti lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMA/sederajat.

Adethia berkomitmen untuk meningkatkan akreditasi perpustakaan sekolah di Kalsel, termasuk SD, SMP, SMA, dan taman bacaan dan perpustakaan instansi juga desa. Hal ini sebagai langkah untuk meningkatkan indeks peningkatan literasi di Kalsel.

Ia pun berharap melalui sosialisasi ini, Indeks Prestasi Literasi Masyarakat (IPLM) dapat meningkat dan lebih banyak perpustakaan yang terakreditasi.

Acara tersebut dihadiri oleh 50 orang terdiri dari pengelola Perpustakaan Sekolah SD-SMA, perpustakaan khusus dan perpustakaan desa. (Ari)

Read More

Peran Strategis AKI Dalam Membangun Infrastruktur Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menggelar acara tahunan yang bertujuan untuk memastikan konsistensi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rapat anggota yang dijadwalkan berlangsung sekali dalam setahun ini menjadi momentum penting bagi AKI untuk mengarahkan langkah-langkah strategisnya. Kali ini, rapat anggota tersebut juga diselenggarakan bersamaan dengan seminar yang menarik, yang dihadiri oleh pembicara dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal tersebut disampaikan Ketua Umum AKI, Djoko Sarwono kepada awak media usai Rapat Anggota & Seminar di Jakarta, Rabu (08/05/2024). 

Adapun, Kegiatan ini merupakan yang pertama di tahun 2024. Dalam rapat anggota dan seminar dengan tema "Peran Strategis AKI Kedepan Dalam Rangka Mendukung Kesuksesan Konstruksi dan Pembangunan Nasional", Ketua Umum AKI menegaskan pentingnya peran AKI dalam mendukung kesuksesan pembangunan nasional.

Dengan dihadiri oleh 60 anggota biasa dan 73 anggota peserta, total 133 anggota turut serta dalam acara tersebut. Meskipun demikian, kehadiran sebanyak 37 anggota biasa pada pagi dan siang hari memastikan tercapainya kuorum untuk membuat keputusan yang berdampak signifikan bagi perusahaan. Hal ini memungkinkan AKI untuk mengizinkan investasi kantor baru dan merancang program kerja yang sesuai dengan tuntutan industri.

Selama acara, antusiasme anggota terlihat dalam mencari solusi untuk menanggapi kebutuhan ruang dan fasilitas yang semakin meningkat. Berbagai inisiatif seperti pencarian tanah untuk pembangunan kantor baru dan peningkatan fasilitas menjadi fokus utama dalam menyikapi perkembangan perusahaan-perusahaan besar.

Djoko menyatakan keberhasilan acara tersebut sebagai langkah awal yang positif. Dengan tercapainya kuorum yang memadai, AKI dapat segera memulai implementasi dari berbagai rencana strategis yang telah disusun. Target AKI untuk melakukan inventarisasi tanah dalam seminggu ke depan menandakan komitmen mereka untuk terus berkembang dan memenuhi kebutuhan anggotanya.

Sementara itu, Basuki Muchlis, Direktur Eksekutif AKI mengatakan, Ibu Kota Nusantara (IKN) yang melaksanakan anggota AKI semua HK PP dan lain-lain. Dan AKI member dari ACF (Asean Constructors Federation dan IFSWPCA dunia. "Beberapa potensi bisa bersaing, tetapi semua kembali masuk ke negara ada sertifikasi, ada penyetaraan," ucapnya.

Para narasumber yang hadir dalam acara, seperti Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng. dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Emin Adhy Muharemin, S.Si, MSi dari LKPP, memberikan wawasan yang berharga bagi para anggota AKI. Diskusi tentang peran kontraktor dalam membangun ekonomi nasional menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan global.

Dengan demikian, keberhasilan rapat anggota dan seminar ini tidak hanya menjadi pencapaian bagi AKI semata, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Melalui kolaborasi dan inovasi, AKI siap untuk menjawab tantangan masa depan dalam industri konstruksi Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Diduga Palsukan Dokumen Kapal, Ko Apex Dilaporkan ke Polda Jambi

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin

Kekasih artis dan FDJ Dinar Candy, berinisial AS dituding melakukan kecurangan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal. Ko Apex - sapaan akrabnya - diduga mulai memalsukan dokumen kapal milik relasi bisnisnya sejak 2022.

Informasi tertera dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/95/IV/2024/SPKT/Polda Jambi terhadap Ko Apex yang terdaftar di Polda Jambi tertanggal 17 April 2024.

H. Akhmad Junaidi, SH, MH selaku pelapor dari PT Sinar Bintang Samudera (SBS) menceritakan, dugaan pemalsuan dokumen bermula saat Ko Apex mulai dipercaya mengelola kantor cabang PT. SBS di Jambi sejak Januari 2022. "Pada Mei 2022, Ko Apex diduga memalsukan dokumen dua kapal yang dibeli PT SBS dengan nama perusahaan lain," ujar pria 43 tahun ini kepada awak media saat konferensi pers di kantornya di Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (7/5/2024).

"Pada tahun 2022 bulan Mei, terlapor menawarkan kapal TB Sinaran Emas dan BG Yinson Power 2401 yang mau dijual orang di Batam. Kapal tersebut akhirnya dibeli oleh PT. SBS seharga Rp6,5 miliar, dan oleh terlapor dibawa ke Jambi untuk diperbaiki dan dinaikkan ke dock untuk proses penerbitan dokumen," bunyi salah satu poin keterangan dalam laporan.

"Tanpa persetujuan dari PT. SBS, terlapor ternyata membuat dokumen TB Sinaran Emas menjadi TB FBS 86 dan BG Yinson Power 2401 menjadi BG FBS 686, dengan pemiliknya atas nama PT. Felicia Bintang Samudera, yang direkturnya adalah terlapor," lanjut keterangan dalam poin tersebut.

"Pada tahun 2022 bulan Oktober, TB Bintang Mahakam 09 yang dimiliki oleh PT. SBS berangkat menuju Jambi untuk beroperasi di sana. Kapal tiba pada 1 November 2022 dan tanpa persetujuan dari PT SBS, kembali diganti dan dibalik nama menjadi TB FBS B 86. Pemiliknya atas nama PT. Felicia Bintang Samudera," bunyi poin lain dalam laporan.

Selain pemalsuan dokumen, Ko Apex juga diduga sempat menjual salah satu kapal PT. SBS tanpa izin perusahaan. Peristiwa itu terjadi pada Juni 2022.

"Pada tahun 2022 bulan Juni, PT. SBS membeli tongkang BE Ocean II kepada PT. Pelayaran Sinar Inti Matan di Pontianak Seharga Rp3,05 miliar. Tongkang Ocean Il kemudian ditarik dari Pontianak ke Jambi dan menggunakan TB Bahrul Ilmi 01," papar poin lain dalam laporan.

"Tanpa persetujuan dari PT. SBS, tongkang Ocean II infonya dipotong, dibesituakan dan dijual terlapor di Jambi dan uang penjualannya diambil sendiri oleh terlapor," lanjut keterangan dalam poin tersebut.

Terakhir, Ko Apex pada awal 2023 diduga melakukan penipuan dan penggelapan ke PT. SBS dengan membawa kabur dua kapal yang dibeli perusahaan.

"Pada tahun 2023 bulan Januari, terlapor menawarkan kapal TB Super Speed dan BG NL 2102. Kapal posisinya di Tanjung Balai Karimun dan akhirnya kapal tersebut dibeli oleh PT. SBS sebesar Rp4,8 miliar," papar poin lain dalam laporan.

"Oleh terlapor, dibawa lah kapal tersebut ke Jambi. Tapi sampai sekarang, kapal tersebut tidak tahu di mana dan menjadi kapal apa posisinya," lanjut keterangan dalam poin tersebut.

PT. SBS sendiri mempercayakan pembuatan dokumen kapal ke Ko Apex karena pernah bekerja sama di 2020 dalam kegiatan serupa dan hasilnya positif. Namun dari lanjutan kerja sama dengan Ko Apex, PT. SBS mengklaim total kerugian sementara mencapai Rp31,9 miliar, karena sempat tidak mengetahui dugaan kecurangan relasi mereka.

Diutarakan Junaidi, nama SBS sendiri dibuat pada tahun 2005. Sementara pengelolaan kapal yang dikelola pelapor sebanyak 10 buah tongkang. “Dan diduga dari situs yang dilihat, telah diganti namanya dari SBS menjadi FBS sekitar bulan September 2022 sebanyak 4 buah, dengan total kerugian sebesar Rp31 miliar,” katanya.

Tak hanya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen dan penggelapan dalam jabatan, mereka juga lanjutnya, melaporkan Koh Apek dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Laporan dengan No STTLP/96/IV/2024/SPKT/Polda Jambi, dengan kerugian Rp3,1 miliar.

Junaidi berharap laporan yang mereka sampaikan segera ditindaklanjuti. Sebab kalau tidak ditindaklanjuti, pihaknya curiga ada apa di balik semua ini.

Selain itu, lanjut Junaidi, ia juga mendengar ada rekan mereka yang juga sudah melaporkan dugaan penipuan yang juga dilakukan Ko Apex, namun terkesan penanganannya lambat. “Pasti akan jadi pertanyaan besar, apa dan kenapa kalau laporan kita juga terkesan penangannya lambat,” ucapnya bingung.

Terlepas dari semua itu, Junaidi yakin dan sangat percaya atas kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Presiden terpilih Jenderal TNI H. Prabowo Subianto serta Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dalam keseriusan penegakan supremasi hukum di negara ini yang begitu sangat transparan dan memperoleh hasil yang nyata. (Ari)

Read More

AKI Gelar Rapat Anggota & Seminar: Peran Strategis dalam Pembangunan Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menggelar Rapat Anggota & Seminar dengan tema "Peran Strategis AKI Kedepan Dalam Rangka Mendukung Kesuksesan Konstruksi dan Pembangunan Nasional" di Jakarta, Rabu (08/05/2024).

Dalam acara yang dihadiri oleh para anggota AKI dan pemangku kepentingan industri konstruksi, Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng., Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyoroti pentingnya peran AKI dalam mendukung kemajuan sektor konstruksi dan pembangunan nasional. Dalam pidatonya, beliau menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti yang diwakili oleh AKI, sangatlah vital dalam mewujudkan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

Sebagai asosiasi yang mewadahi sejumlah besar kontraktor konstruksi di Indonesia, AKI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa anggotanya mematuhi standar-standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, seminar ini menjadi platform yang relevan bagi para anggota untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang di industri konstruksi, serta memperbaharui pengetahuan mereka tentang teknologi dan praktik terbaru.

Selain itu, seminar ini juga menjadi ajang untuk memperkuat jaringan antara para pelaku industri, sehingga kolaborasi dan pertukaran pengalaman dapat terus berkembang. Dengan demikian, AKI dapat lebih efektif dalam memainkan perannya sebagai penggerak utama dalam pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

Di akhir acara, para peserta menyampaikan apresiasi mereka terhadap inisiatif AKI dalam menyelenggarakan acara tersebut, dan berharap agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala untuk terus memperkuat industri konstruksi di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kompolnas Bekerjasama Dengan Mabes Polri Gelar Forum Group Discussion, Cek Selengkapnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kompolnas bekerjasama dengan Div.Hubinter Mabes Polri menggelar Forum Group Discussion (FGD) mengusung tema "Optimalisasi Diplomasi Internasional Polri Dalam Rangka Penanganan Kejahatan Transnasional Melalui Penguatan Atase dan Staf Teknis Polri", di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong Selatan, Selasa (07/05/2024). 

Sebagai Narasumber adalah Sekjen Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan, Nuzula Anggraini dari Bappenas, Komjen Pol (Purn) Prof. Dr. H. Iza Fadri, Dubes RI untuk Myanmar 2018-2023, serta Kabareskrim Polri diwakili Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro. 

FGD kali ini dihadiri berbagai pihak sekira 230 peserta mulai dari Anggota Kompolnas, Pimpinan Satker Mabes Polri, Divhubinter, Atase Kepolisian beberapa negara dan Staf Teknis, Tim Koor Interpol, Atase Kepolisian Negara Mitra, Akademisi Perguruan Tinggi, hingga peserta didik Sespimti, PKN Tingkat 1, Serdik Sespimen hingga Mahasiswa PTIK. 

Keynote Speech dibacakan oleh Irjen Pol. (Purn) Benny J. Mamoto mewakili Ketua Kompolnas, Marsekal TNI (Purn). Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., yang pada waktu bersamaan memdampingi Presiden Joko Widodo. Data kejahatan transnasional intas negara dari tahun 2021 hingga 2023 terus meningkat tajam secara signifikan. 

"Oleh karenanya, kami berharap ikhtiar penguatan Atase Kepolisian sebagai bagian dari optimalisasi Diplomasi Internasional Indonesia akan bisa tercapai terkhusus kaitannya meninimalisir kejahatan transnasional lintas negara dan perlindungan hukum bagi WNI," paparnya. 

Senada dengan itu, Anggota Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M., dalam sambutan testimoninya menuturkan bahwa pada saat masih aktif sebagai Anggota Polri dulu pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat mengunjungi Atase Kepolisian, terus baru baru ini Kompolnas melakukan kunjungan kerja ke Eropa, Jerman dan Belanda dengan melihat secara langsung, rupanya tidak ada yang berubah kondisi Atase Kepolisian, yakni tata kerja Atpol hingga kini masih dengan model tata kerja manajemen Tukang Bakso. 

Semua kegiatan dihandel sendiri dalam berbagai kegiatan tanpa memiliki staf dalam segala urusan kinerja kepolisian. Padahal diluar negeri tantangannya semakin banyak seiring perhatian besar Indonesia dalam Diplomasi Internasionalnya meminimalisir kejahatan transnasional, kejahatan siber, TPPO, Tindak Pidana Narkotika, Pencucian Uang, Kejahatan Kehutanan dan Satwa Liar Kejahatan Perikanan, Perdagangan Benda Illegal Cagar Budaya yang dalam praktiknya selalu melibatkan para pelaku kejahatan lintas negara. 

Untuk itu, FGD kali ini penting merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan. Sekjen Kemlu, Cecep Herawan menyampaikan sesuai arahan Presiden bahwa Pola Pembentukan Organisasi harus didesain secara tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat prosesnya. 

Oleh karenanya, dalam optimalisasi Atase Kepolisian juga harus mengikuti kebijakan tersebut mengingat pentingnya keterlibatan semua unsur dalam fungsi Diplomasi Internasional. "Bahwa Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri adalah bagian integral satu kesatuan perwakilan Diplomasi RI di luar negeri," tuturnya. 

Sementara itu, Kadiv. Hubinter Mabes Polri, Irjen Pol. Krisna Murti menyatakan sepenuhnya sependapat dengan apa yang selama ini telah dilakukan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan Kementerian Luar Negeri kepada Div. Hubinter Polri. 

"Kerjasama kami selama ini telah terjalin dengan sangat baik terutama terkait dalam upaya sama sama mengoptimalisasikan Diplomasi Internasional. Bahkan Polri saat ini telah diminta oleh Negara negara sahabat untuk memberikan pelatihan pelatihan khusus kepada Anggota Kepolisian Negara lain. Polri telah memiliki modal kapital cukup memadai yang dapat diperlukan dalam pengembangan Diplomasi Internasional Indonesia yang sangat dibutuhkan dimana Kementerian Luar Negeri sebagai leading sektornya", jelasnya. 

Nuzula Anggraini Narasumber dari Bappenas memberikan catatan penting, bahwa Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri berperan penting dalam penanggulangan kejahatan transnasional, perlindungan WNI, hingga kerjasama operasional dan pemgembangan jaringan kemitraan. 

"Oleh karena itu perlu penguatan Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri dalam aspek kebijakan, sistem, metode, manajemen operasional maupun mekanisme hubungan kerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Maka perlu diidentifikasi negara negara prioritas yang memerlukan kehadiran Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri dengan penempatan secara bertahap," paparnya. 

FGD kali ini dimoderatori Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto selaku Anggota Kompolnas dan dibersamai Anggota Kompolnas Harian lainnya, Dr. Yusuf Warsyim, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., dan Poengky Indarti, L.L.M. (Arianto)

Read More