Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus tumbuh menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas, disiplin, serta memiliki keberanian moral dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Djamari saat memberikan pembekalan kepada ribuan praja IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan salam Presiden RI Prabowo Subianto yang menitipkan harapan agar para praja memanfaatkan masa pendidikan dengan sungguh-sungguh karena peran mereka dibutuhkan bangsa pada masa depan.
Menurut Djamari, birokrasi memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan masyarakat meski kepemimpinan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, aparatur pemerintahan harus memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada pimpinan daerah maupun pejabat politik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” ujar Djamari.
Tantangan Global hingga Ancaman Korupsi
Dalam paparannya, Djamari menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik internasional, situasi keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara.
Ia menilai bonus demografi yang akan berakhir sekitar 2035 harus dimanfaatkan secara maksimal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” katanya.
Korupsi Bentuk Pengkhianatan Negara
Djamari juga menyoroti masih adanya praktik yang merugikan negara, termasuk korupsi dan manipulasi perdagangan. Ia menegaskan bahwa korupsi dalam bentuk apa pun merupakan tindakan yang mengkhianati kepentingan bangsa.
“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Kepada para praja, ia mengingatkan bahwa tugas utama aparatur pemerintah adalah melayani masyarakat. Karena itu, calon birokrat harus memiliki sensitivitas sosial, memahami kebutuhan warga, dan menjadikan pengabdian sebagai komitmen sepanjang karier.
“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” ujarnya.
Tito Karnavian: IPDN Jadi Pilar Kekuatan ASN
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa ketahanan sebuah negara ditentukan oleh tiga unsur utama, yakni kekuatan pertahanan, keamanan dalam negeri, serta birokrasi yang profesional.
Menurut Tito, lulusan IPDN menjadi bagian penting dari sekitar 4,7 juta ASN yang menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Ia menyebut pendidikan IPDN tidak hanya berfokus pada ilmu pemerintahan, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, loyalitas, serta kesiapan kerja.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan banyak yang sudah diminta sebelum lulus,” katanya.
Tito juga menegaskan komitmen IPDN untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran dan menghapus praktik kekerasan di lingkungan pendidikan. Ke depan, IPDN diharapkan berkembang sebagai pusat pelatihan pemerintahan dan laboratorium kebijakan publik guna mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas ASN Indonesia.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar