Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Shoichi Oni Raih Gelar Doktor Hukum di Universitas Pelita Harapan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah Indonesia seharusnya mengkaji ulang Sistem Penyelesaian Sengketa Investasi dan Membuat Aturan Khusus Demi Menjaga Kepercayaan Asing Terhadap sistem Peradilan Indonesia dan  Pemerintah Indonesia harus hindari penyelesaian sengketa melalui ISDS, karena sangat merugikan negara.
Shoichi Oni, Warga Negara Jepang yang juga Ketua Umum Organisasi Muslim Jepang (Japan Muslim Association) berhasil mempertahankan disertasi dengan judul "Privatization of Public Law in The Case of International Law Investment Law" ("Privatisasi Hukum Publik Dalam Permasalahan Hukum Investasi Internasional.") pada Sabtu (15/08) di Kampus Universitas Pelita Harapan Lt. 16, The Plaza Semanggi Jakarta. 

Shoichi Oni berhasil mempertahankan disertasi dihadapan sidang akademik Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Shoichi Oni merupakan doktor ke-75 di Universitas Pelita Harapan. Disertasi doktor Oni dinilai merupakan kajian yang bagus dan isinya memberikan kontribusi besar bagi pemerintah Indonesia. 

Disertasi Oni dipromotori oleh Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M dan Dr. Maria Soetopo sebagai co-promotor dan tim penguji yakní Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H., M.H., Dr. Susi Susantijo, S.H., Prof. Bintan R. Saragih, S.H., serta Dr. Henry Soelistyo, S.H., LL.M.

Dalam Disertasinya, Oni berpendapat bahwa selama ini partisipasi Indonesia dalam International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) lebih banyak dirugikan dari pada diuntungkan. Indonesia sebagai Negara tuan rumah (Host State) lebih sering harus membayar ganti rugi kepada investor asing yang menggugat pemerintah. Sekalipun pemerintah Indonesia dimenangkan, namun biaya untuk membayar pengacara internasional saja sudah memakan jutaan Dolar Amerika atau sekitar US$ 5 juta. Apalagi jika pemerintah Indonesia kalah dalam ICSID.


Dalam disertasinya Oni mengusulkan agar pemerintah Indonesia memprioritaskan dan memperkuat konsep perjanjian bilateral investasi (Bilateral Investment Treaties-BIT) antar Negara secara bilateral. Di dalam perjanjian Bilateral dapat diatur mengenai penyelesaian sengketanya. Untuk mengantisipasi investor yang belum memberikan kepercayaan kepada sistem hukum di lndonesia.

Oni menawarkan skema agar pemerinah menyiapkan konsep dan tata cara baru dalam rangka penyelesaian perselisihan antar Negara secara Bilateral. Cara ini setelah diteliti hasilnya jauh lebih efisien dan menguntungkan pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Oni mengungkapkan, Ada beberapa poin yang menjadi catatan penting dalam disertasi ini, antara lain:

- Pertama, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia harus segera diamandemen, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Apalagi ISDS memberikan kerugian khususnya secara finansial bagi negara tuan rumah (host state). Hal ini disebabkan karena sistem ISDS memungkinkan investor asing untuk menggugat langsung Indonesia selaku negara tuan rumah di ICSID. 

- Kedua, adanya ketentuan ICSID yang memberikan hak bagi investor asing untuk meminta ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh pejabat, organisasi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, hakim pengadilan, anggota parlemen dan kabinet serta individu terkait lainnya dari host state. Tentu saja hal ini sangat memberatkan pemerintah Indonesia, karena SDM pegawai PNS diberbagai daerah sangat berbeda, sehingga dengan mudah bisa digugat.


- Ketiga, penyelesaian sengketa yang melibatkan Foreign Direct Investors-FDI (investor asing langsung) tidak hanya berbasis pada investasi komersial, tetapi juga investasi di bidang Sumber Daya Alam (SDA). 

- Keempat, penyelesaian sengketa investasi melalui badan arbitrasi ICSID membutuhkan waktu, biaya dan upaya hukum yang sangat besar. Dimana satu proses pengadilan bisa menelan biaya hingga USD 1.8 juta. Seperti Kasus Mining PLC dan Planet Mining Pty. Ltd. vs Republik Indonesia. Kondisi ini menggambarkan secara jelas bahwa sistem hukum  investasi internasional yang berkembang memberi manfaat besar kepada investor asing daripada Negara tuan rumah.

Persoalannya apakah Indonesia sebaiknya keluar dari ICSID atau tetap berada di ICSID dengan catatan tidak menyelesaikan sengketa melalui ISDS. Karena penyelesesaian sengketa melalui ISDS inilah yang dianggap sangat merugikan Indonesia. 

Untuk itu, kata Oni, dalam rangka menjaga investasi untuk kepentingan nasional dengan tetap memberikan perlindungan terhadap asset dan keamanan dalam berinvestasi, Oni menyimpulkan Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menghapus/tidak menggunakan system ISDS dalam penyelesaian sengketa arbitrase Internasional. Sengketa FDI sebaiknya diselesaikan melalui hukum domestik, selanjutnya untuk mengamandemen UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.


Selain itu, lanjut Oni, Berdasarkan pengalaman penyelesaian sengketa melalui ISDS, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan biaya yang sangat tinggi yang dinilai tidak efisien dan bahkan tidak adil. 

Disisi lain, ungkap Oni  Direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan DPR untuk memastikan keabsahan ISDS dalam BIT dan UU Penanaman Modal, khususnya jika didalamnya menyangkut sumber daya alam.
 
"Hal tersebut dilakukan untuk menjamin legitimasi dan kedaulatan Indonesia, sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/ PUU XVI/2018. IIA dan BIT dengan sistem ISDS harus diperiksa secara khusus," tegasnya.

"Alternatif yang paling menguntungkan dan layak untuk menyelesaikan sengketa FDI adalah menggunakan pengadilan domestik (kerangka hukum Indonesia). Sebagai rekomendasi jangka pendek adalah dengan mengamandemen hukum perdata internasional dan undang-undang arbitrase. Adapun sebagai rekomendasi jangka panjang adalah dibentuknya pengadilan khusus untuk menyelesaikan  sengketa internasional. 

Disertasi ini sangat bermanfaat sebagai masukan dan referensi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam membuat/mengamandemen UU investasi atau aturan terkait lainnya. 

"Melalui disertasi ini diharapkan nantinya pemerintah Indonesia mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan nasional meningkatkan kepercayaan investor asing (FDI) dan melindungi Indonesia dari kerugian pembayaran kewajiban kepada investor asing. Tentunya hal tersebut dilaksanakan dengan tetap melindungi kepentingan umum dan negara serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku," pungkasnya. (Arianto)








 

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Advertisement

About Us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

JSON Variables

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini