Busyro Muqoddas memberikan sambutan pembukaan Simposium Nasional Auriga Nusantara 2026
Yayasan Auriga Nusantara resmi merilis hasil kajian strategis Outlook Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Indonesia 2026-2030 di Jakarta, Kamis (17/7/2026). Dokumen krusial yang disusun berdasarkan analisis putusan pengadilan periode 2020-2025 tersebut membedah sengkarut penegakan hukum akibat syahwat politik ekstraktif.
Dewan Pembina Yayasan Auriga Nusantara, Dr. H. Muhammad Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa kerusakan ekologi masif yang direpasi oleh penyalahgunaan wewenang saat ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah bermutasi menjadi bentuk terorisme nyata terhadap lingkungan.
Dari Wadas hingga Morowali: Wajah 'Teror Politik'
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menjabarkan bahwa riset lapangan mengonfirmasi eksistensi kekerasan sistemik terhadap alam. Konflik agraria berkepanjangan di Wadas Purworejo, Rembang, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Ternate, hingga benturan sosial di PT IMIP Morowali menjadi bukti empiris. Kebijakan hilirisasi komoditas dinilai cacat sejak dari hulu karena dipayungi oleh regulasi yang bermasalah secara moral.
"Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba adalah produk kebijakan publik yang tidak memiliki adab keilmuan sama sekali. Beberapa rekan bahkan menyebutnya sebagai teror politik," ujar Busyro Muqoddas.
Demoralisasi regulasi ini dipicu oleh sekularisasi ilmu yang mengabaikan aspek transendental. Padahal, pengelolaan ekosistem wajib berpijak pada interkoneksi tiga unsur utama, yakni manusia, alam semesta, dan Tuhan YME.
Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil (CSO)
Di tengah disfungsi akut lembaga negara hasil pemilu yang kerap tersandera praktik suap politik uang (*bribery*), kekuatan alternatif harus segera dikonsolidasikan. Arah penegakan hukum lingkungan indonesia lima tahun ke depan kini bertumpu pada pundak koalisi non-pemerintah.
Berkaca pada rekam jejak kolaborasi strategis antara KPK masa lalu di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif bersama elemen sipil, sinergitas serupa mendesak untuk dirajut kembali secara masif. Pilihan ideologis saat ini adalah memperkuat struktur negara secara substantif dari luar jalur lingkar kekuasaan.
Konsolidasi lintas iman, akademisi, dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci utama untuk meredam dampak hilirisasi industri ekstraktif. Melalui rujukan data komprehensif seperti outlook kejahatan sumber daya alam auriga 2026, gerakan masyarakat sipil cso diharapkan mampu menghentikan impunitas para pelaku terorisme lingkungan yang terus meminggirkan hak rakyat kecil.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
#OutlookKejahatanSDA #AurigaNutsantara #TerorismeLingkungan #BusyroMuqoddas #SaveWadas #TolakUUCiptaKerja #HilirisasiEkstraktif #DaruratEkologi #KeadilanAgraria #MasyarakatSipil
Tidak ada komentar:
Posting Komentar